Snt16102013

SUARA NTB Rabu, 16 Oktober 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Stabil dalam Waktu Dekat MENTERI Perdagangan Gita Wirjawan memastikan harga daging sapi akan stabil dalam waktu dekat.

“Insya Allah dalam waktu dekat akan mulai stabil,” kata Gita yang ditemui usai pelaksanaan salat Ied di Mesjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Pasalnya menurut dia, impor daging sapi dari Australia dan beberapa negara lain segera bisa dilakukan setelah keluar izin dari Kementerian Pertanian. Menurut dia, selama ini izin impor tersebut masih terkendala pembahasan internal di Kementan.

(Suara NTB/ist) “Kita kan lama menunggu Gita Wirjawan rekomendasi teknisnya dari Kementan, baru keluar izinnya dua minggu lalu,” katanya.

Sebelumnya, Gita Wirjawan melakukan pertemuan bilateral dengan Mendag Australia, Andrew Robb membicarakan isu perdagangan, termasuk kebijakan impor sapi dari negeri kangguru tersebut. Dalam pertemuan itu, Andrew menyampaikan apresiasi pada Mendag Gita Wirjawan atas upayanya menormalisasi impor, terutama sapi.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan impor daging sapi Indonesia dari Australia. Kami berterima kasih, karena ini sangat membantu peternak. Bulan ini kuota ekspor sapi sebanyak 75.000 ekor akan mengembalikan antusiasme di sektor ini,” kata Andrew. (ant/bali post)

Omprongan Tembakau di KLU akan Dikonversi Tanjung (Suara NTB) Petani dan pengusaha tembakau virginia Lombok Utara hingga kini masih bergantung pada bahan bakar kayu bakar.

Hal ini diakibatkan jatah suplai bahan bakar batu bara masih terbatas. Mengantisipasi penebangan liar kayu hutan dan pemanfaatan kayu kebun yang massif, Pemda KLU pun menargetkan konversi tungku omprongan untuk seluruh tungku milik petani di KLU. Kepada wartawan Selasa (15/10), Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ir. Hermanto, melalui Kepala Bidang Perkebunan, Munhayadi, SP., mengakui tahun 2014 mendatang seluruh tungku omprongan ditargetkan telah dikonversi. Jumlah tungku omprongan di KLU yang diusulkan untuk dikonversi tahun depan berkisar antara 100 unit sampai 150 unit.

“Jumlah tungku yang sudah dikonversi masih sedikit, 20 tungku dari Pemda KLU dan tambahan 10 tungku konversi bantuan dari Provinsi. Dengan perusahaan kita targetkan, seluruh tungku tidak lagi memakai bahan bakar kayu untuk omprongan tahun depan,” jelas Munhayadi.

Ia menyatakan jumlah oven yang ada di KLU tidak sebanyak Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, di mana di KLU tercatat sekitar 70 Oven tembakau. Hanya saja, sebagian besar tungku oven tembakau tersebut didesain untuk bahan bakar kayu bakar. Kecuali 30 unit tungku yang sudah dikonversi, seluruh tungku milik petani masih desain lama.

Sebagai langkah awal untuk mensosialisasikan efisiensi dan efektivitas pemakaian bahan bakar batu bara, Pemda KLU pada musim tanam tahun ini telah memberikan stimulan kepada petani. Yakni 10 orang petani memperoleh bantuan subsidi batu bara dari Pemda untuk merangsang minat petani lain untuk konversi.

“Stimulan batu bara yang diberikan Pemda KLU masih terbatas, hanya kepada 10 orang petani dengan besaran masing-masing 1 ton. Harapan kita, penggunaan batu bara percontohan di 10 petani ini memancing reaksi petani untuk beralih,” sambungnya.

Sebelumnya dikatakan Munhayadi, jumlah areal tanam tembakau virginia tahun 2013 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu, areal budidaya masyarakat seluas 200 hektar lebih. Akibat perubahan cuaca yang cukup ekstrim areal budidaya tembakau virginia di KLU menjadi sekitar 130-an hektar. Areal budidaya tembakau di KLU masih terbatas di wilayah Kecamatan Kayangan yang memiliki karakteristik hawa dingin antara lain di Desa Sesait, Desa Pendua, Desa Santong dan Desa Dangiang. Dari 130 hektar itu, 65 hektar di antaranya merupakan areal budidaya hasil kerjasama kemitraan dengan salah satu perusahaan, PT. ELI yang berlokasi di Lombok Timur. Sisanya dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya. (ari)

Menteri Kelautan Dijadwalkan Tebar Benur di Sumbawa Mataram (Suara NTB) Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi salah satu acuan pemerintah pusat untuk mengembangkan komoditi berbasis ekspor. Provinsi NTB dipandang sebagai salah satu daerah dengan potensi terbesar untuk mendongkrak keberdadaan budidaya benur.

Menteri Kelautan RI, Cicip Sharief Sutardjo, Sabtu (19/ 10) dijadwalkan akan menebar ribuan benur di lokasi pembudidayaan kelompok masyarakat di Utan, kabupaten Sumbawa yang akan dijadikan demplot pengembangan komoditi laut jenis udang ini.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si kepada Suara NTB di Mataram, Senin (14/10) mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian kelautan mulai melirik benur sebagai komoditi ekspor yang memiliki nilai jual tinggi. Melemahnya nilai tukar rupiah telah mendongkrak harga jual udang. Dari yang sebelumnya terpuruk di harga Rp 45 ribu/Kg sekarang penjualannya sudah mencapai harga Rp 100 ribu/Kg. “Menteri akan melaunching pengembangan budidaya benur di Sumbawa menjadi yang perdana di Indonesia, walaupun termasuk ada beberapa daerah lainnya,” terang Aminollah.

Budidaya benur ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak lama, akan tetapi tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap pembudidayaannya di kelompok tambak. Dengan akan ditebarnya bibit unggul benur ini setidaknya diharapkan akan diikuti oleh pembudidaya lainnya. Pasalnya tambak masyarakat yang dijadikan demplot ini akan disupport terus menerus untuk perkembangan dan pakannya.

Beberapa negara sudah menjadi sasaran pasar paling potensial, Jepang dan Cina, misalnya. Permintaannya sudah cukup tinggi, sehingga pemerintah pusat mencanangkan benur dapat dikembangkan di NTB. Sebelumnya, salah satu investor dari Surabaya yang mengatasnamakan PT. SAJ sedikitnya memanfaatkan area tambak seluas 200 hektar di KSB. Namun dalam perjalanannya, operasional perusahaan tersebut mandek. Perusahaan lain yang akan meneruskan budidaya ini adalah PT. BAJ yang rencananya akan menjadi mitra kelompok pembudidaya benur di wilayah setempat.

“Tidak kecil hasil budidaya benur ini, bayangkan jika dalam satu tambak berukuran setengah hektar berisi ribuan ekor yang dapat dipanen menjadi 8 ton benur per enam bulan. Kemudian dijual dengan harga minimal Rp 45 ribu perkilo,” urainya.

Dengan demikian, jika benur-benur ini pembudidayaannya sudah mampu dikembangkan secara besar-besaran.

Maka NTB menjadi salah satu daerah asal ekspor paling besar di Indonesia. Multiplayer efek yang akan dimunculkan otomatis tak sedikit. (bul)

(Suara NTB/ham)

LIHAT HARGA - Minat wisatawan mancanegara terhadap hasil kerajinan di objek wisata cukup tinggi. Namun, mahalnya harga yang ditawarkan pedagang membuat mereka berpikir untuk membeli hasil kerajinan atau cinderamata. Seperti salah satu wisatawan asing ini hanya sekadar melihat-lihat harga souvenir di Kompleks Pura Lingsar Lombok Barat beberapa waktu lalu.

223 Perusahaan di NTB Dinilai Masih Ilegal Mataram (Suara NTB) Sebanyak 223 dari 225 perusahaan belum melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Pelaporan ini merupakan ketentuan terbaru tentang outsourcing.

Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan, Disnakertrans Provinsi NTB, Drs. Sutarto mengatakan, pemprov memberikan batas waktu kepada seluruh perushaaan pelaksana outsourcing (penyedia jasa pekerja/buruh) untuk segera melaporkan diri atas operasionalnya, kepada pemerintah daerah setempat dan diketahui oleh Kepala Disnakertrans Provinsi NTB sendiri.

Jika tidak melaporkan keberadaannya, akan dilakukan pencabutan izin perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Permen) nomor 19 tahun 2012 tentang outsourc-

ing, batas waktu maksimal untuk melaporkan diri oleh perusahaan adalah satu tahun setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut.

Artinya, sejak dikeluarkannya Permen itu, masanya sudah genap setahun lebih.

Sehingga seluruh perusahaan baik yang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mestinya operasionalnya sudah diketahui oleh Kepala Disnakertran provinsi.

“Ada sebanyak 225 perusahaan yang beroperasi di NTB, namun sejauh ini hanya dua perusahaan yang sudah melaporkan dirinya atau atas

sepengetahuan Kepala Disnakertrans secara tertulis sesuai peraturan. Sisanya belum sama sekali,” katanya barubaru ini.

Sosialisasi akan ditingkatkan kepada BUMN dan BUMD yang beroperasi di pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Dan akan dilakukan penertiban kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Jika pada batas waktu melebihi satu tahun sejak diberlakukannya Permen, masih banyak perusahaan yang belum melaporkan perkembangannya maka akan diambil langkah tegas untuk mencabut izin-izin operasionaln-

”

Jika tidak melaporkan keberadaannya, akan dilakukan pencabutan izin perusahaan

Sutarto ya. Dan itupun bisa dikatakan perusahaan ilegal.

Secara umum, tujuan diberlakukannya Permen nomor 19 tahun 2012 ini adalah untuk memberikan perlindungan, menyangkut hak dan kewajiban karyawan perusahaan apabila sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap perusahaan terkait.

“Contoh saja, kalau ada

perusahaan yang tidak melaporkan diri kepada pemerintah kabupaten/kota, yang ditembuskan kepada Kepala Disnakertrans provinsi yang secara tiba-tiba tidak beroperasi, maka kemana para karyawan akan mencari hakhaknya,” demikian disebutnya.

Penertiban perusahaan perusahaan outsourcing akan dilakukan secara terus menerus karena sudah menjadi ketentuan. Dari sejumlah perusahaan yang belum melaporkan diri ini belum dipastikan, apakah perusahaan bersangkutan belum mengetahui Permen tersebut. Atau dengan sengaja mengabaikannya.

“Kita minta perusahaan BUMN dan BUMD yang belum melaporkan diri agar segera melapor untuk diperpanjang lagi izin operasionalnya,” demikian Sutarto. (bul)

Defisit, Pemkab Lobar Masih Banyak TKI Tertipu Agen akan Pinjam Rp 90 Miliar di Bank Jabar Giri Menang (Suara NTB) APBD Pemkab Lombok Barat (Lobar) sejauh ini masih saja mengalami defisit anggaran. Setelah pada APBD 2013 lalu defisit mencapai Rp 21 miliar lebih selanjutnya pada APBDP sedikit menurun. Namun anggaran APBD Lobar diprediksi masih defisit hingga tahun depan. Karenanya, untuk membiayai sejumlah proyek infrastrukturpun belum mampu dilakukan. Untuk mengakomodir pembangunan tersebut, tahun depan Pemkab Lobar berencana meminjam uang Rp 90 miliar di Bank Jawa Barat (Jabar).

Kepala Bappeda Lombok Barat, Dr. H. Baihaki menegaskan soal pinjam atau berutang itu masih dikaji dan dipelajari pihak TAPD. “Kita memang berencana, tahun depan ingin meminjam dana Rp 90 miliar di Bank Jabar,”kata Baihaki, Selasa (15/10). Diterangkan, aturan berutang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkau) No. 125/PMK.07/ 2013 tentang batas maksimal komulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal anggaran pendapatan dan belanja daerah serta batas maksimal komulatif pinjaman tahun 2014.

Dalam PMK itu dijelaskan, batas maksimal defisit APBD tahun 2014 adalah 0,3 persen dari proyeksi PDRB ADHB 2014. Secara normal dijelaskan, batas maksimal pendapatan dan belanja daerah berdasarkan proyeksi kapasitas viskal. Jika pinjaman komu-

latif maka defisit sekitar 3,5 persen.

Batas komulatif pinjaman 0,3 persen dari proyeksi PDRB ADHB tahun depan. Apabila melampui 0,3 persen, maka pinjaman harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan Cq Direktorat Jenderal Perimbangan Kuangan. Kategori kapasitas viscal Lobar sendiri, masuk rendah, namun perlu diupayakan defisit serendahnya supaya peminjaman dana tanpa melalui prosedur persetujuan Menkeu.

Menurutnya, Lobar tetap memenuhi syarat namun perlu dikaji seberapa besar nilai pinjamannya.

Karenanya, defisit harus sesuai PMK dibawah 0,3 persen dari PDRB ADHB. Normalnya tanpa pinjaman kata Baihaki, sebesar 0,3 persen.

Jika masuk pinjaman komulatif maka defisit sekitar 3,5 persen, kalau melebihi 3,5 persen maka perlu juga meminta persetujuan Menteri Keuangan. “Makanya, TAPD masih belum selesai rapat bahas ini, sedang dikaji,”ujarnya.

Pinjaman Rp 90 miliar itu menurut rencana untuk pembangunan sejumlah infrastruktur perdagangan berupa pasar tradisional. Pasar perlu diperhatikan untuk akselerasi perkembangan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu untuk akses jalan serta infrastruktur lainnya. Diketahui, APBDP 2013 Lobar mencapai Rp 1 triliun lebih. Diprediksi, APBD tahun 2014 mendatang mencapai 1,64 triliun. (Her)

Kuala Lumpur (Suara NTB) Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno, mengemukakan bahwa masih banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tertipu para agen yang mengaku bisa menguruskan izin kerja (permit) sebagai persyaratan bekerja di Negeri Jiran.

“Dari sisa program pemutihan lalu masih banyak pekerja kita yang tertipu oleh agen,” ujarnya seusai Shalat Idul Adha di Aula Hasanuddin Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa.

Pemerintah Kerajaan Malaysia selama ini menerapkan kebijakan enam peringkat bagi tenaga kerja asing melalui enam tahap, yakni pendaftaran, pemutihan, pengampunan, pemantauan, penguatkuasaan dan pengusiran (6P).

Mantan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angakatan Udara (Kasau) itu mengharapkan, jangan ada lagi pekerja Indonesia yang tertipu bujuk rayu para agen yang mengaku bisa menguruskan dokumentasi dan izin kerja di Malaysia.

Kepada para pekerja Indonesia, ia mengemukakan, untuk bekerja di Malaysia harus memiliki majikan yang dapat

(Suara NTB/ist)

Herman Prayitno

diminta untuk mengajukan kontrak kerja ke KBRI di Kuala Lumpur.

“Kalau tidak punya majikan, maka sebaiknya pulang saja dulu ke Tanah Air sambil menunggu ada majikan yang benar-benar mau mengikuti ketentuan yang berlaku dalam penggunaan tenaga kerja Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya KBRI Kuala Lumpur mengimbau pekerja asing tanpa izin (PATI) asal Indonesia yang tertipu agen saat mengikuti program 6P, lalu meminta majikannya segera melaporkan kasus penipuannya ke Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia.

Hal ini sejalan dengan ke-

bijakan Pemerintah Malaysia yang setuju memberikan kesempatan kepada para majikan yang ditipu agen saat mengurus pemutihan bagi PATI-nya untuk melaporkan kasusnya ke KDN Malaysia guna diteliti lebih lanjut di bawah Program Khas Pengurusan PATI (PKPP).

Sejauh ini KDN Malaysia menerapkan kebijakan hanya PATI tertipu, telah memiliki majikan tetap, dan terdaftar sebelumnya dalam Program 6P, yang diperbolehkan mengikuti PKPP. PKPP tersebut akan dilaksanakan secara langsung antar-Pemerintah Malaysia dengan pemerintah negara terkait (Government to Government/G to G), tanpa melibatkan pihak agen atau penengah.

Program tersebut akan dimulai pada tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan 20 Januari 2014, dan saat ini KDN masih mempersiapkan dan merumuskan teknis pelaksanaan PKPP. Oleh karena itu, KBRI Kuala Lumpur meminta kepada seluruh anggota masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan TKI untuk tetap tenang dan menunggu hingga Pemerintah Malaysia memberikan penjelasannya lebih lanjut. (ant/bali post)