Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 1 JUNI 2013

12 HALAMAN NOMOR 73 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dimulai, Pembangunan Mandalika Resort Tahap Pertama Praya (Suara NTB) Proses pembangunan fisik di kawasan Mandalika Resort oleh BTDC, akhirnya dimulai. Pembangunan tahap pertama ini, diawali dengan pelaksanaan istigosah dan doa bersama yang digelar oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bersama pihak BTDC, di Pantai Tanjung A’an,Desa Sengkol, Pujut, Jumat (31/5). Acara yang dihadiri ratusan pejabat lingkup Pemkab Loteng bersama tokoh masyarakat lingkar kawasan, sekaligus untuk memohon kelancaran proses pem-

bangunan di kawasan Mandalika Resort yang memang sudah lama dinantikan masyarakat. ‘’Kegiatan ini kita harapkan sebagai permulaan yang baik bagi

terlaksananya pembangunan di kawasan Mandalika Resort,’’ ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT.SH. Menurutnya, pembangunan di kawasan Mandalika Resort merupakan salah satu wahana untuk bisa mendongkrak kemajuan daerah, khususnya Loteng. Karena bagaimana pun juga, pembangunan di kawasan Mandalika Resort, bakal memberikan efek yang luas bagi kemajuan perekonomian daerah. Untuk

itulah, dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada sangat diharapkan. Dalam memandang jalannya pembangunan di kawasan Mandalika Resort, masyarakat diharapkan bisa lebih arif berpikir. Masyarakat, hendaknya melihat proses pembangunan itu untuk jangka panjang. Tidak berpikir jangka pendek saja. ‘’Kita jangan berpikir apa yang bisa didapat untuk saat ini. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/kir)

ISTIGOSAH - Para pejabat lingkupPemkab Loteng bersama masyarakat menggelar istigosah, serangkaian dimulainya pembangunan kawasan Mandalika Resort di Pantai Tanjung A’an, yang dilanjutkan dengan makan bersama, Jumat (31/5) kemarin.

TO K O H

Kasus Puskesmas RasanaE Timur

Sementara, Polisi Sembah : Ini Artinya KitaTetapkan Kecolongan

Jawab Harapan Masyarakat

14 Tersangka

PEJABAT Kejaksaan Tinggi yang lama, Novarida, SH, MH resmi diganti per tanggal 27 Mei lalu, melalui prosesi pelantikan di Kejaksaan Agung RI. Penggantinya, Sugeng Pudjianto, SH, MH, mantan Wakajati Sulawesi Barat. Bagaimana rencana Kejati dalam rangka kerja penegakan hukum, khususnya tindak pindana korupsi di NTB? Sosoknya dikenal tegas, tapi low profile. Sebelum beranjak pulang Jumat (31/5) sekitar pukul 11.30 Wita kemarin, ia sempat berbincang lepas dengan empat petugas piket Kejaksaan Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Ditreskrimsus Polda NTB secara bertahap terus menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Puskesmas RasanaE Timur, Kota Bima. Jika sebelumnya ada sembilan tersangka, Jumat (31/5) kemarin, penyidik resmi menetapkan lima tersangka lagi. Mereka dari kalangan konsultan perencana. Dengan demikian, untuk sementara

Selain menelusuri legalitas perusahaan itu, Dislutkan telah menutup atau menyetop sementara perusahaan itu. “Rabu lalu perusahaan itu sudah kami minta tak lagi operasi (tutup)sementara sampai proses pengurusan izinnya selesai,” Bersambung ke hal 5

Menata Badas sebagai Pelabuhan Kontainer Laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung antar pulau di nusantara. Itulah kata Wakil Presiden RI Boedino setahun lalu (16/06/12) di Ambon Maluku. Karenanya Boediono meminta agar transportasi laut diperkuat dan mendorong penguatan armada transportasi laut di seluruh wilayah Indonesia.

(Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Agen Antikorupsi

Darius

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan (Dislutkan) mengambil langkah cepat dan tegas untuk menindak UD Ikan Lombok, perusahaan pengelola ikan hias dan belakangan diduga mengelola bisnis koral tersebut.

Merakit Nusa dari Dermaga

Sugeng Pudjianto

ADA tiga pilar yang menjadi sasaran kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain menempuh langkah penindakan melalui audit investigasi untuk menentukan nilai kerugian negara suatu perbuatan pidana, juga ada langkah pencegahan serta langkah edukasi. Khusus untuk langkah edukasi dimaksud, muaranya pada upaya memberi pencerahan hukum di tingkat generasi. Sasarannya membentuk bibit -bibit antikorupsi yang kelak bisa diandalkan membantu pengawasan untuk pemerintahan yang bersih. Bersambung ke hal 5

sudah 14 tersangka ditetapkan penyidik Unit I Subdit III Tipikor. Penetapan tersangka ini setelah melalui proses pemeriksaan sedikitnya 18 orang saksi. Para saksi ini dari kalangan panitia proyek, PPK, juga dari kalangan rekanan. Lima tersangka yang baru ditetapkan berinisial SY, MJ, WY, IF dan AN. ‘’Setelah melalui proses pemeriksaan saksi dan gelar perkara, Bersambung ke hal 5

Dislutkan Lobar Hentikan Operasional UD Ikan Lombok

PENGUATAN transportasi laut dapat mendongkrak pembangunan, meningkatkan ekonomi dan merekatkan hubungan sosial di daerah terkait. Itulah sebabnya Wapres Boedino meminta seluruh jajaran kabinet untuk fokus menghubungkan antarwilayah RI melalui laut. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

Pelabuhan Badas dan armada kontainer yang siap menghubungkan antar nusa.

Pemerintah juga hendaknya jangan hanya melihat Pelabuhan Badas dalam jangka pendek, tak hanya sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), tetapi harus mampu melihatnya dalam jangka panjang, Ridwan Syah

(Suara NTB/ars)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


Program SMS dan BBM SETELAH sebelumnya menelurkan program lingkungan dengan sampah nihil (LISAN), Kecamatan Selaparang nampaknya tak ingin berhenti mencari ide-ide baru. Saat ini, di bawah kepemimpinan, Irwan Rahadi, SSTP., MM, Kecamatan Selaparang kembali muncul dengan program Silahturahmi Masyarakat Selaparang (SMS) dan Bulan Bhakti Masyarakat (BBM). Ditemui Jumat (31/5) kemarin, Irwan menjelaskan, dilaksanakannya program itu adalah untuk mewujudkan ajang silahturahmi antara seluruh masyarakat Selaparang. Antara program SMS dan BBM ini, lanjut dia, dilaksanakan secara bersamaan karena keduanya saling berkaitan. Kedua program itupun, kata dia, melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Selaparang. Mulai dari Lurah, Kepala Lingkungan, Kader Posyandu, Pokja LISAN, Karang Taruna serta seruluh elemen masyarakat. “Setidaknya sebanyak 700 orang warga yang akan mengikuti kegiatan yang kita laksanakan setiap bulan ini,” ujarnya seraya menyatakan program itu juga dilaksanakan hari ini. Mengenai bentuk kegiatan kedua program itu, Irwan mengatakan, Sabtu pagi ini seluruh masyarakat Kecamatan Selaparang akan melaksanakan jalan sehat dengan berkeliling kelurahan dengan memungut sampah. “Program ini juga sebagai bentuk program dukungan terhadap Program LISAN,” imbuhnya. Tak hanya itu, pelaksanaan program SMS dan BBM ini juga menimbulkan kompetisi sehat bagi setiap Lurah. “Setiap Lurah merasa ini sebagai kompetisi untuk membersihkan lingkungannya. Ada doorprize yang disiapkan oleh kelurahan selaku tuan rumah,” tandasnya seraya menambahkan untuk hari ini yang menjadi tuan rumah adalah Kelurahan Monjok Barat. (smd) Irwan Rahadi

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pengembangan Loang Baloq Diduga Melanggar RTRW Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan hotel dan sarana penunjang pariwisata lainnya di Loang Baloq oleh pihak investor, menuai riak-riak kecil. Rencana pengembangan daerah wisata Loang Baloq itu diduga melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram. Informasi yang diperoleh Suara NTB, Jumat (31/5) kemarin, rencana pembangunan oleh PT. Mas Murni Sejahtera (MMS) diduga tidak disesuaikan dengan RTRW yang ada. Pasalnya, wilayah Loang Baloq menurut sumber yang enggan disebutkan namanya merupakan daerah resapan air. Artinya, jika pembangunan itu terus dilaksanakan, maka akan berakibat fatal bagi daerah sekitar khususnya soal penanganan banjir. Masih menurut sumber itu, sepengetahuan dia, daerah Loang Baloq dan sekitarnya tidak bisa dibangunkan tempat-tempat semacam hotel atau mall.

“Harus dikaji dulu efek yang nantinya muncul setelah adanya pembangunan. Dan apakah rencana itu sudah disesuaikan dengan RTRW yang ada di Kota Mataram ini,” ungkap sumber ini. Menanggapi itu, Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang membantah jika rencana pembangunan yang dilakukan di Loang Baloq melanggar RTRW yang ada. “Tidak ada masalah dengan RTRW,” cetusnya. Menurut dia, sepanjang wilayah pesisir Ampenan sangat dimungkinkan untuk pembangunan pelabuhan. Hanya saja, kenapa tiba-tiba ada ren-

cana melakukan pembangunan sarana penunjang wisata, menurutnya, sangat tidak mungkin semua daerah pesisir itu dijadikan pelabuhan. “RTRW tidak kita langgar, lagi pula, danau yang ada di lokasi itu tidak kita hilangkan,” imbuhnya. Dia berharap, pihak-pihak tertentu tidak lantas memunculkan persepsi yang tidak-tidak. Pasalnya menurut dia, keputusan yang diambil oleh Pemkot Mataram tentunya sudah disesuaikan dengan kajian-kajian yang mendalam. Jadi tidak ada unsur kalau pembangunan itu dipaksakan. Martawang menjelaskan, sejauh ini pihak PT. MMS sedang menyelesaikan perizinan pembangunan hotel dan sarana penunjang lainnya. Dari jadwal yang telah disusun, direncanakan peletakan batu pertama akan dilakukan Bulan Oktober mendatang. “Dari perkiraan mereka, Oktober mendatang seluruh izin

Pemprov NTB Segera Urus Beasiswa Siswa SLB Berprestasi

(Suara NTB/smd)

(Suara NTB/nia)

Kepala Sekolah Berprestasi KEPALA SMPN 19 Mataram Jupni Amri berhasil meraih gelar kepala sekolah berprestasi tingkat Kota Mataram, dalam lomba kepala sekolah berprestasi tahun 2013. Dalam kegiatan tahunan ini, Jupni berhasil mengikuti seleksi dan memenuhi beberapa kriteria sebagai kepala sekolah berprestasi. Kepala SMPN 19 Mataram Jupni Amri mengakui, keberhasilannya meraih predikat kepala sekolah berprestasi, tak luput dari kerja keras semua pihak termasuk tenaga pendidik dan para siswa SMPN 19 Mataram. Beberapa indikator seperti keunggulan yang dimiliki sekolah hingga prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh sekolah, baik prestasi guru, kepala sekolah dan siswa juga menjadi penilaian pada lomba kepala sekolah berprestasi. “Kita sudah dites dan meraih juara I kepala sekolah berprestasi tingkat Kota Mataram. Setelah ini kita akan mewakili Mataram maju di tingkat provinsi,” ungkap Jupni. Meskipun berada di pinggiran Kota Mataram, namun Jupni selalu memberi semangat dan motivasi kepada seluruh guru dan siswa SMPN 19 Mataram untuk tetap berprestasi. Berbagai lomba mulai dari tingkat kecamatan, Kota Mataram, Provinsi hingga nasional pun pernah diraih sekolah yang berada di kawasan Lingkar Selatan Mataram ini. Seperti Lomba sekolah sehat tingkat kecamatan, juara I lomba baca puisi tngkat Kota Mataram, Juara harapan II membatik dalam FLS2N tigkat Kota Mataram, hingga yang terbesar adalah memenangkan lomba best practice mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat Nasional tahun 2011. “Awal Juni mendatang, kita akan mewakili Mataram dalam lomba kepala sekolah berprestasi tingkat Provinsi NTB,” pungkasnya. (nia) Jupni Amri

sudah rampung,” tandasnya. Seperti diketahui, dalam ekspos yang dilakukan PT. MMS beberapa waktu lalu, rencana pembangunan di Loang Baloq akan dilakukan dalam tiga tahap, yakni pembangunan hotel, pembangunan mall, dan yang terakhir adalah penataan ruang publik yang akan dilakukan setelah mengantongi izin dari Pemkot Mataram. Rencananya, untuk hotel akan dibangun 11 lantai di atas areal 14.947 meter persegi dengan kapasitas 180 kamar dan lahan parkir seluas 2.940 meter persegi. Lalu, PT. MMS yang berada di bawah bendera Helindo Grup ini, juga akan membangun mall tiga lantai di atas areal 27.300 meter persegi. Khusus areal taman yang sudah ada seluas 1,5 hektar, perlu dibenahi seperti jogging track yang membutuhkan penataan agar lebih menarik untuk dikunjungi masyarakat. (smd)

(Suara NTB/nia)

BERKUNJUNG - Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati saat berkunjung ke rumah Rizkika Afriana, balita penderita hydrocephalus.

Diperas Oknum Wartawan

Balita Hydrocephalus akan Difasilitasi Berobat Mataram (Suara NTB) Komisi II DPRD Kota Mataram beserta Dewan Anak Kota Mataram, siap memfasilitasi pengobatan balita hydrocephalus Rizkika Afriana, warga RT 5 Lingkungan Batu Raga, Kelurahan Ampenan Utara, Kota Mataram. Senin mendatang rencananya Rizkika akan dibawa ke RSUP NTB guna mendapatkan pengobatan lanjutan. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati bersama Dewan anak Kota Mataram, Jumat (31/5) kemarin menyambangi rumah Rizkika Afriana, balita penderita hydrocephalus. Pihaknya berjanji akan mendampingi dan memfasilitasi Rizkika selama masa pengobatan. Senin mendatang,

balita malang ini akan dibawa ke RSUP NTB guna mendapatkan pengobatan lanjutan. “Memang dulu pernah dioperasi, tapi belum ditindaklanjuti kembali karena keadaan orang tua yang memang paspasan,” terang Nyayu. Nyayu mengaku telah menghubungi pihak Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk dapat membantu balita Rizkika mendapatkan pengobatan. Apalagi dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan ditambah dengan kondisi keuangan keluarga angkatnya yang pas-pasan, pihak Dinas Kesehatan menyatakan siap untuk membantu proses pengobatan Rizkika. Sementara itu Dewan priha-

tin mendengar keluhan orangtua Rizkika yang mengaku sempat diperas oknum yang mengaku sebagai wartawan salah satu media lokal NTB. Oknum tersebut meminta sejumlah uang kepada keluarga Rizkika untuk dapat muncul di media. Dengan sedikit memaksa, akhirnya keluarga Riskika terpaksa berhutang ke tetangga. “Dia minta 300 ribu, kita terpaksa ngutang ke tetangga. Katanya untuk biaya administrasi,” terangnya. Atas kejadian ini Nyayu meminta kepada keluarga untuk waspada. Jangan sampai penderitaan yang dialami Rizkika dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. (nia)

Hindari Gelombang Pasang

Jalan Pesisir Pantai akan Dibuat ’’Fly Over’’ Mataram (Suara NTB) Rencana Pemkot Mataram

untuk membangun jalan di sepanjang pesisir pantai Kota Mataram nampaknya sudah final. Tak ingin terganggu dengan gelombang pasang yang datang secara tiba-tiba, Pemkot pun mulai mewacanakan akan membangun jalan di sepanjang pantai itu dengan sistem fly over atau jalan layang. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Jumat (31/5) kemarin menyatakan, rencana pembangunan jalan pesisir itu awalnya memang akan dibuat seperti jalan biasa (rendah, red). Namun, berkaca dari bencana gelombang pasang yang terjadi beberapa waktu lalu, Pemkot Mataram nampaknya harus berpikir ulang untuk melaksanakannya. “Untuk itulah, fly over kita jadikan alternatif sebagai langkah antisipasi gelombang pasang,” katanya. Menurut Mohan, fly over itu nantinya diperkirakan akan dibangun dengan tinggi 7 meter di sepanjang pantai 8,9 kilometer itu. Dikatakannya, sangat tidak memungkinkan lagi un-

tuk membuat jalan datar di sepanjang pantai itu. “Karena pertimbangan gelombang pasang yang kemungkinan bisa terjadi setiap saat,” katanya. Mengenai rencana pembangunan fly over itu, Wakil Walikota Mataram itu mengatakan bahwa pihaknya, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram sudah melakukan kajian teknis. “Untuk detailnya, nanti akan kita panggil Dinas PU,” tambahnya. Seperti diketahui, Pemkot Mataram awalnya akan membangun jalan di sepanjang pesisir pantai. Dari rancangan awal, jalan itu akan sama tingginya seperti jalan biasa. Namun, bencana gelombang pasang yang terjadi beberapa waktu lalu nampaknya menjadi pertimbangan Pemkot Mataram untuk mendesain ulang rencana itu. Pasalnya, rencana pembangunan jalan yang sebelumnya diawali dengan relokasi warga sudah mulai dibangun. Namun, ketika datang gelombang pasang, jalan tersebut tertimbun pasir setinggi hampir 1 meter. (smd)

(Suara NTB/smd)

HINDARI - Untuk menghindari terkena gelombang pasang, rencana pembangunan jalan di wilayah pesisir dirubah dengan sistem fly over atau jalan layang.

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB segera mengurus beasiswa bagi siswa SLB atas nama Aulia Aryani yang telah mengharumkan nama NTB di Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2011 dan 2012 lalu. Pemprov NTB berterima kasih karena telah diingatkan terkait dengan hal tersebut. Demikian dikatakan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda NTB, H. Husni Ali dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (31/5) siang kemarin di Mataram. “Ini akan kita koordinasikan dengan dinas terkait untuk itu. Itu akan kita sampaikan ke pak Gubernur tetapi saat ini beliau masih di luar daerah. Jadi ini mengingatkan kita. Kita berterima kasih juga, jika diingatkan dari bawah maka kita akan langsung koordinasi dengan instansi terkiat,” ujarnya. Dikatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti janji gubernur terkait dengan pemberian beasiswa kepada salah seorang siswa SLB yang telah mengharumkan nama NTB di kancah nasional tersebut. “Kalau memang ini sudah dijanjikan oleh pak Gubernur, kita akan tindaklanjuti. Karena bagaimanapun ini pak Gubernur yang menyampaikan

tentunya kita akan koordinasikan dengan instansi terkait,” imbuh Husni yang mengaku membaca informasi tersebut dari Suara NTB, edisi Kamis 30 Mei 2013. Ia menegaskan, apapun janji yang sudah disampaikan Pemprov NTB kepada siswa berprestasi di daerah ini yang ikut mengharumkan nama NTB pasti akan ditepati. “Jadi ada perhatian pemda terkait dengan anak di SLB ini. Namanya SLB juga perlu perhatian dari pemda termasuk siswa yang berprestasi,” tandasnya. Diberitakan sebelumnya, salah seorang siswa SLB atas nama Aulia Aryani (21) telah mengharumkan nama NTB pada Olimpiade Sains Nasional (OSN). Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) ini berhasil menjadi juara berturut turut pada Olimpiade matematika, sejak 2011 dan 2012 lalu. Namun yang belum tercapai adalah, harapannya mendapat beasiswa sesuai dengan janji Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Diceritakan, tahun 2011 lalu sebelum lomba, tersiar kabar melalui salah satu radio, utusan dari NTB yang tembus minimal juara tiga, akan mendapat hadiah beasiswa langsung dari Gubernur NTB. (nas)

SMPN 18 Tergenang

Dikpora Usulkan Pengadaan Tanah Urug Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram akan mengusulkan pengadaan bantuan tanah urug untuk SMPN 18 Mataram, yang selalu terkena dampak tiap kali ada bencana air pasang. Pengadaan ini akan diusulkan melalui dana ABT (anggaran belanja tambahan) Agustus mendatang. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Dikpora Kota Mataram H. Zaenal Arifin usai pembagian pengumuman UN SMP Jumat (31/5) kemarin. “Insya Allah nanti khusus untuk SMP 18 kita coba usulkan di ABT,” terang Zaenal. Menurut Zaenal, belum terealisasinya bantuan tanah urug untuk SMPN 18 Mataram selama ini karena masih terbentur masalah aturan. Sebab menurut aturan yang ada, bentuk bantuan masih sebatas bantuan rehab dan pembangunan ruang kelas baru. Untuk itu pihaknya akan mengusulkan pengadaan tanah urug, melalui dana penataan sekolah. “Kita usahakan tahun ini. Kalau revisi

(Suara NTB/nia)

SUARA NTB Sabtu, 1 Juni 2013

Zaenal Arifin sudah selesai, kita akan usulkan lewat ABT,” tegasnya. Selain melalui pengusulan ABT, pengadaan tanah urug ini menurut Zaenal semestinya dapat diantisipasi melalui dana BOS yang diterima sekolah. Karena di dalam 13 item penggunaan dana BOS, ada persentase tertentu yang dikhususkan untuk biaya prawatan sekolah sebesar 5-10 persen dari perolehan dana BOS. Hanya saja mengingat jumlah siswa SMPN 18 Mataram yang sedikit, tidak memungkinkan untuk sekolah menggunakan dana BOS. (nia)

Hasil UN SMP/MTs, Mataram Lulus 100 Persen Mataram (Suara NTB) Pengumuman Ujian Nasional (UN) jenjang pendidikan SMP/MTs diumumkan Sabtu (1/5) hari ini. Seperti tahun sebelumnya, hasil UN tingkat SMP/MTs tahun 2013 ini cukup menggembirakan karena seluruh siswa peserta UN SMP/MTs Kota Mataram dinyatakan lulus 100 persen. Demikian diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram H. Zaenal Arifin. “Dari segi kuantitas, alhamdulillah Kota Mataram untuk tahun pelajaran 2012/2013 lulus 100 persen,” terang Zaenal. Tahun ini sejumlah 6.961 peserta dan 62 sekolah tingkat SMP/MTs/SMPT negeri/swasta Kota Mataram mengikuti ujian nasinal. Seluruh peserta dinyatakan lulus 100 persen.

Nilai tertinggi pada UN tahun ini berhasil diraih oleh SMPN 2 Mataram dengan total nilai akhir 34,84. Sementara jenjang MTs diraih MTsN 1 Mataram dengan perolehan nilai 31,72 Menurut Zaenal pelaksanaan pengumuman ujian nasional tingkat SMP/MTs akan dilaksanakan serempak di seluruh sekolah, Sabtu hari ini. Orang tua siswa akan dipanggil ke sekolah masing-masing dan langsung menerima hasil pengumuman UN di sekolah. Untuk mengantisipasi adanya aksi coret-coret dalam pelaksanaan kelulusan tingkat SMP/ MTs/SMPT, seluruh siswa kelas VII,VIII,IX diliburkan. “Sudah ada surat ke sekolah. Anak tidak masuk pada hari Sabtu, sehingga tidak ada anak SMP yang berseragam pada itu,” tegasnya. (nia)


SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 1 Juni 2013

Halaman 3

SOSOK ADANYA lahan di dalam kawasan Mandalika Resort yang masih bermasalah, mendapat perhatian khusus kalangan DPRD NTB. Menurut, anggota DPRD NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi, persoalan tersebut tidak akan selesai kalau tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah diminta bisa duduk bersama dengan masyarakat pemilik lahan. Guna menyelesaikan persoalan lahan tersebut. “Intinya sekarang bagaimana pemerintah bersama dengan masyarakat (Suara NTB/dok) selaku pemilik lahan bisa H. Misbach Mulyadi duduk bersama. Membahas dan mencari solusi atas persoalan lahan tersebut,” ujarnya, di sela-sela kegiatan istigotsah dan do’a bersama, di kawasan Pantai Tanjung A’an Sengkol Pujut, Jumat (31/5). Selain itu, masyarakat yang merasa masih memiliki kaitan kepemilikan lahan, hendaknya juga bisa mendukung upaya dari pemerintah daerah dengan tidak terlalu memaksakan keinginan, terkait harga pembebasan lahan. Termasuk, tidak mematok harga yang terlalu tinggi di atas standar yang ada. “Kalau masyarakat tetap memaksakan harga diatas standar, persoalan lahan jelas tidak akan bisa selesai. Jadi dukungan dan pengertian dari masyarakat juga sangat kita harapkan,” ujarnya. Pada prinsipnya, pemerintah daerah bersama pihak BTDC siap membebaskan sisa lahan yang belum selesai tersebut. Asalkan, masyarakat tidak mematok harga yang terlalu tinggi. Jangan sampai sikap ngotot masyarakat, justru bisa menjadi kendala dalam jalan proses pembangunan di kawasan Mandalika Resort itu sendiri dan bisa merugikan masyarakat secara luas. “Jadi dukungan masyarakat dalam segala bentuk sangat diharapkan. Demi kelancaran pembangunan di kawasan Mandalika Resort ini,” ujar politisi asal Partai Golkar ini. Menurutnya, jika masyarakat bisa mendukung dengan sungguh-sungguh, maka pemerintah tidak akan ragu-ragu mendukung pembangunan di kawasan Mandalika Resort. Kalau pembangunan di kawasan tersebut sudah berjalan yang mendapat keuntungan adalah masyarakat itu sendiri. (kir)

Bangun Kawasan Mandalika Resort

Investor Mengaku Sudah Tidak Sabar Praya (Suara NTB) Pengembangan Kawasan Mandalika Resort untuk tahap pertama bakal dilaksanakan selama tiga tahun. Selama kurun waktu tersebut, sebanyak satu lapangan golf ditambah empat hotel berbintang lima siap dibangun. Penegasan tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Bali Tourism Development Corporation (BTDC), Edwin Darmasetiawan, pada acara istigotsah di Pantai Tanjung A’an Desa Sengkol Pujut Lombok Tengah (Loteng), Jumat (31/5). Dihadapan Bupati Loteng, H. M. Suhaili, FT., bersama para pejabat lingkup Pemkab Loteng yang hadir, Edwin mengungkapkan, pembangunan tahap pertama kawasan Mandalika Resort saat ini sudah dimulai. Semua persyaratan yang dibutuhkan untuk memulai proses pengembangan kawasan sudah diselesaikan mulai dari persoalan perizinan pengelolaan kawasan sampai masalah Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL). ‘’Sehingga secara prinsip semua ketentuan yang dipersyaratkan sudah bisa dipenuhi. Dan, itu semua tidak lepas dari dukungan semua pihak di daerah ini. Mulai dari pemerintah daerah maupun masyarakatnya,” janjinya. Para investor yang sudah menandatangani kesepakatan, tambah Edwin, menyatakan sudah tidak sabar lagi memulai proses pembangunan. Apalagi melihat potensi alam yang dimiliki di kawasan Mandalika Resort. “Melihat keindahan dan potensi alam yang ada di kawasan Mandalika Resort, para investor mengaku sudah tidak sabar memulai pembangunan. Hanya saja, pembangunan baru saat ini bisa kita mulai, karena memang persyaratan yang dibutuhkan baru bisa diselesaikan sekarang,” sebutnya. Dengan dimulainya pengembangan kawasan Mandalika Resort ini, maka secara tdak langsung bakal membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Baik itu pada proses pembangunan maupun setelah proses pembangunan selesai. Untuk itu, masyarakat di sekitar kawasan diharapkan bisa segera menyiapkan diri guna menyambut pembangunan kawasan Mandalika Resort. Menyinggung pembangunan fasilitas dasar kawasan, Edwin mengungkapkan akan dilaksanakan dalam tiga tahap dan diharapkan sudah bisa selesai tahun 2021 mendatang dengan besaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp 2,2 triliun. “Jadi kita (BTDC,red) hanya membangun fasilitas pendukung di dalam kawasan. Sedangkan fasilitas lain berupa hotel dan sebagainya menjadi tanggung jawab investor,” imbuhnya. Terkait penyediaan sumber daya manusia (SDM), pihak BTDC sendiri sudah menjalin kesepakatan dengan pihak Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali untuk membangun sekolah serupa di dalam kawasan Mandalika Resort. Jika sekolah tinggi ini sudah beroperasi, masyarakat bisa menimba ilmu di sekolah tersebut sebagai modal bagi masyarakat untuk bisa bersaing mengisi posisi yang ada. Mengingat jumlah tenaga kerja yang dibutuh nantinya, pastinya akan sangat besar. (kir)

Selesaikan Masalah Aset

Pemkab Lotim Siap Gandeng Pihak Ketiga Selong (Suara NTB) Masalah aset disadari masih menjadi permasalahan pelik yang dihadapi Pemkab Lombok Timur (Lotim). Paling tidak di masa mendatang, masalah aset sudah bisa tuntas, meski nanti harus mengandeng pihak ketiga. Demikian dijelaskan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lotim, Drs. Iswan Rakhmadi, MM, kepada wartawan di Selong, Jumat (31/5) kemarin. (Suara NTB/dok) Pihak ketiga dimakIswan Rakhmadi sud, lanjutnya, adalah tim independen yang akan melakukan penaksiran harga terhadap aset. Namun, saat melibatkan pihak ketiga ini membutuhkan biaya cukup besar. ‘’Konon kisaran dana yang dibutuhkan untuk membayar tim independen mencapai Rp 1 miliar lebih,’’ ujarnya. Meski demikian, ujarnya, Pemkab Lotim akan mengalokasikan anggaran dalam menggandeng pihak ketiga pada APBD Perubahan, sehingga persoalan aset yang tiap tahun masih menyisakan masalah bagi Lotim ini dapat diatasi. Saat ini, katanya, Pemkab Lotim sedang dalam proses memasukkan data-data aset Pemkab Lotim. Di setiap SKPD di Lotim ada tenaga khusus dipersiapkan untuk melakukan pendataan secara online. “Kita sudah input data dengan sistem online,” ungkapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

Selesaikan Masalah Lahan

SOLAR HABIS – Pasokan solar di salah satu SPBU di Lotim sudah habis. Alasannya, kebutuhan masyarakat meningkat.

Meningkat, Kebutuhan Solar di Lotim Selong (Suara NTB) Kebutuhan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meningkat. Hal ini disampaikan H. Mahsun Ridwainy, anggota DPRD NTB menanggapi konsumsi bahan bakar jenis solar di Lotim beberapa waktu lalu. Mahsun yang juga pemilik beberapa SPBU di Kabupaten Lotim, mengatakan di setiap SPBU sebenarnya sudah dijatah tiap harinya. Namun, fakta di lapangan, bahan bakar ini cepat habis. Dicontohkan, di SPBU Labuhan

Haji kecamatan Labuhan Haji dan Sekarteja Kecamatan Selong. Sehari dijatah dari Depo Pertamina 5-10 ribu liter. “Jadi bukan karena langka,” ucapnya. Fakta yang terjadi di Lotim dan sejumlah daerah lainnya, solar juga menjadi bahan bakar yang diburu oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya spekulasi masyarakat yang khawatir menjelang kenaikan harga BBM ini. Spekulasi masyarakat itulah, katanya, yang sering menggiring terjadinya aksi penimbunan. Harapannya, menje-

lang kenaikan harga BBM ini, di NTB pada umumnya tidak terjadi penimbunan. “Spekulasi masyarakat ini yang bahaya,” ungkapnya. Informasi yang dihimpun Suara NTB, permintaan solar melonjak dratis dalam 3 minggu terakhir. Untuk BBM jenis solar yang banyak membeli adalah dari kalangan nelayan, pengendara roda empat dan kalangan petani tembakau omprongan. Dalam hal ini, ujarnya, pihak SPBU tidak melakukan pembatasan, karena petani kesulitan bahan bakar untuk melakukan pengopenan.

SPBU Kecamatan Jerowaru, pihaknya memesan BBM jenis solar sebanyak 20.000 liter akan tetapi dari depo pertamina sendiri mendatangkan baru 10.000 liter dan biasanya langsung habis menjelang siang hari. Inaq Ridho, petani tembakau asal Jerowaru), mengaku, dirinya mulai membeli BBM jenis solar dalam jumlah besar, karena untuk persiapan bahan bakar pengopenan saat panen tembakau sekitar akhir Juli 2013. Petani terpaksa menggunakan BBM jenis solar karena bahan bakar alternatif yang diberi-

kan pemerintah berupa kayu bakar dan batu bara sulit didapat serta kualitas batu bara yang buruk. Diakuinya, solar diperoleh dari SPBU, sopir truk dan dari pedagang minyak eceran dan dari para nelayan yang memiliki perahu besar. Dari para nelayan bisa membeli sebanyak 1000 liter dengan harga per drum mencapai Rp 1. 250.000. Selain itu, dirinya memberikan insentif kepada petugas SPBU per 1 jerikennya Rp 5000 agar bisa mendapatkan BBM jenis solar di SPBU tersebut. (rus)

Gagal Raih WTP

Bupati Kecewa Kinerja Pimpinan SKPD Giri Menang (Suara NTB) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menetapkan Lombok Barat (Lobar) gagal meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) membuat Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, kecewa. Hal ini akibat beberapa persoalan yang butuh perhatian. Menurutnya, gagalnya Lobar meraih WTP, karena dua hal, yakni masalah aset daerah terutama masalah tanah dan juga temuan keuangan yang berulang-ulang. Untuk memperbaiki itu Bupati men-deadline pimpinan SKPD memperbaiki administrasi dalam waktu dua bulan ke depan. Ditambahkannya, mengenai masalah aset pihaknya mengakui

baruseriusmengurusnyasekitardua tahun terakhir. Namun saat ini belum tuntas semua, karena masalah aset sangat rumit. ''Misal di dalam buku aset tercatat, tapi fisik tidak ada.Begitujugasebaliknyatidaktercatat, namun fisiknya ada, seperti contoh tanah yang sekarang disengketakan di Ireng Kecamatan GunungSari,’’ujarnya,Jumat(31/5). Selain itu,lanjutnya, masih ban-

yak tanah-tanah yang dikuasai Lobar, terutama tanah-tanah tempat berdirinya bangunan sekolah dan belum disertifikatkan. Khusus sertifikat lahan tempat berdirinya sekolah akan diupayakan mendapat sertifikat tahun ini. Temuan lain, lanjutnya, adalah temuan pengelolaan keuangan yang berulang-ulang. Bupati mencontohkan sewa gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung Sari yang memiliki aula ketika disewa uang sewanya digunakan langsung pengelola. Padahal semestinya uang sewa tersebut harus masuk dulu ke rekening kas daerah baru bisa digunakan. ‘’Ini temuannya tidak terlalu sulit, ting-

Dana Bergulir Mengendap

Pemkab Lotim Kesulitan Menagih Selong (Suara NTB) Dana bergulir yang berkisar Rp 10 miliar yang disalurkan ke masyarakat oleh Pemkab Lombok Timur (Lotim) dari 20032004 lalu sampai sekarang sebagian besar belum kembali. Upaya Pemkab Lotim mengembalikan dana tersebut terhambat. Kesulitan Pemkab dikarenakan penerima dana bergulir itu banyak yang sudah meninggal. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Hasni, menjelaskan, dana bergulir yang belum dikembalikan tersebut berada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (STT), Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dan SKPD lainnya. Dana bergulir yang masih menjadi temuan BPK ini, ungkapnya, diwacanakan untuk dilakukan penghapusan. Meski demikian, dalam menghapus harus dilakukan dengan kajian terlebih dahulu. “Aturan penghapusan ada, tapi harus ada kajian yang dilakukan

oleh SKPD teknis,” sebutnya. Terkait hal ini, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi H. Sirman mengakui, dana bergulir yang disalurkan pihaknya terbilang besar, yakni mencapai Rp 3 miliar. Diakuinya, pihaknya sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan penagihan, namun masih menemukan jalan buntu. Dana bergulir tersebut, lanjutnya, diberikan kepada 1.600 calon TKI yang hendak berangkat ke luar negerimasing-masingdiberikanRp 2,5 juta dengan total Rp 3 miliar. Dalam lima tahun terakhir, pihaknya terus melakukan upaya penagihan yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangandanAset(PPKA). Bahkan, katanya, camat dan desa turutdilibatkanuntukmenagih,namun tidak bisa dihubungi. Terkait hal ini, ujarnya, dana yangbergulirditengahmasyarakat itu dihapus dalam piutang Pemkab Lotim. Pasalnya, khusus dana bergulir yang disalurkan pihaknya diberikan bagi masyarakat miskin. “Ibaratnya, air yang akan diperas itu sudah tidak ada,” ungkapnya. Pihaknya berharap, persoalan

dana bergulir yang menjadi piutang itu tidak muncul lagi dalam temuan BPK ke depan. Pasalnya, sudah dilakukan klarifikasi ke pihak BPK kondisi dan fakta di tengah masyarakat. ‘’Selebihnya, soal penghapusan menjadi kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),’’ ujarnya. Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM, H. Tahmid Asyri yang dihubungi secara terpisah menuturkan,penyalurandanabergulir itu dilaksanakan pemda sejak tahun 2001-2004. Penyalurannya sebenarnya tidak melalui Dinas Koperasi melainkan pemerintah daerah melalui Dispenda. Setelah itu, sistem pengembalian dana bergulir itu disetor langsung ke rekeningkasdaerahdiBPD. “Terjadikredit macet penagihannya dilakukan secara terkoordinasi oleh Dispenda dibantu oleh Dinas Kopdag (Dinas Koperasi dan UKM sekarang-red) pada waktu itu,” tuturnya. Pengembalian dana bergulir itu posisi terakhir 2013 sudah dikembalikan penerima sekitar 85 persen sisanya 15 persen dan dijanjikan akan terus diupayakan untuk ditagih. (rus)

(Suara NTB/rus)

PERBAIKI JALAN - Perbaikan infrastruktur jalan yang masih bagus di perkotaan masih menjadi fokus pemerintah untuk diselesaikan. Seperti proses pengerjaan jalan di Selong Lombok Timur ini. Masih banyak jalan di desa atau ke lokasi objek wisata yang membutuhkan perhatian pemerintah.

gal kita benahi saja,” imbuhnya. Ketikaditanyamasalahlainyang juga mengganjal menurut Bupati tidakterlalubesarpengaruhnyakarenasangatkecil,namunharusdibenahiagartahun2014mendatangopini predikatWTPuntukLobardariBPK RI dapat diraih. Gagalnya Lobar meraih WTP juga disikapi bupati dengan menggelar rapat pimpinan

(rapim) daerah, Kamis lalu. Rapim dihadiri pimpinan SKPD. Dalam rapim itu, Bupati Lobar menyoroti seluruh SKPD dalam menggunakan anggaran daerah, karena tidak sesuai peruntukan, seperti belanja modal digunakan untuk belanja barang. Dalam hal ini, SKPD diberi waktu selama 2 bulan untuk memperbaiki laporan keuangan tahun 2012 lalu. (her)

Dugaan Bisnis Koral Ilegal

Giliran Pemkab Lobar Bentuk Tim Terpadu Giri Menang (Suara NTB) BupatiLombokBarat(Lobar),Dr. H.ZainiArony,menegaskanpihaknyasecaraintensmenelusuridanmemantau keberadaan perusahaan UD.IkanLombokmilikGeofaniArdisonwargaasalItaliadiTembowong, Sekotong, Lombok Barat (Lobar) yang diduga beroperasi ilegal. Untuk mengusut tuntas dugaan bisnis ilegalitu,PemkabLobartelahmbentuk tim terpadu. Timinibekerjaselainuntukmengusut tuntas perizinannya, juga ditugaskanmengungkapindikasipelanggaranhukumterkaitperlindungantumbuhandansatwaliarsesuai PPNomor7dan8tahun1999.‘’Saya sudahbentuktimuntukmemantau perusahaan UD Ikan Lombok ini. Saya kira kalau ilegal berarti ada indikasi pelanggaran hukum (pidana) karena selain tak berizin juga merusaklingkungan.Halinilahyang akandipastikanolehtimini,’’ujarBupati Lobar, Jumat (31/5). Disebutkan, diberitakan media Pemkab Lobar langsung bersikap dengan mendatangi perusahaan itu. Ia memerintahkan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menelusuri kegiatan perusahaan itu, baik dari sisi perizinan jenis usahanya serta biota laut yang diambil. Ditambah, Badan Lingkungan Hidup juga perintahkan turun ke lapangan memantaunya. Hasil sidak ke lapangan itu berhasil dihimpun sejumlah informasi, terkait izin perusahaan itu telah habis sejak 2 Juli 2011. Bahkan dalam izin itu, hanya tertulis perusahaan pengelolaan ikan hias bukan aktivitas pengelolaan dan pengiriman koral seperti disebutkan. Untuk mempercepat pengungkapan masalah ini, menurut rencana Minggu malam mendatang tim terpadu akan turun secara bersamaan ke lapangan. Tim ini akan melihat langsung kondisi dan aktivitas perusahaan itu. Walhi Bersurat ke Gubernur Sementara, Walhi NTB memintaPemprovNTB,PemkabLobardan juga pihak Kepolisian untuk serius

menangani dugaan bisnis koral ilegal tersebut. Untuk itu Walhi NTB kemarintelahbersuratkeGubernur NTB, Bupati Lobar dan Polda NTB. “Suratnya kami kirim hari ini (kemarin), kami juga kita laporkan itu ke Polda,” ujar Ketua Walhi NTB, Ali Usman Al Khairi kepada Suara NTB, Jumat (31/5). Ali mengatakan suratnya langsung ditujukan kepada pimpinan daerah dalam hal ini gubernur dan bupati, diharapkan gubernur dan bupati yang akan memanggil langsung dinas terkait di pemerintahannya. Surat yang dikirimkan tersebut dijelaskan Ali berisi tiga hal. Pertama, Walhi menjelaskan tentang situasi terkini tentang dugaan pengambilan koral ilegal yang dilakukan oleh salah satu perusahaan. Kedua menjelaskan potensi-potensi dampak dari aktivitas ilegal tersebut dan menjelaskan pelanggaran apa yang dilakukan sesuai dengan UU tentang kawasan pesisirdanperaturanlainnyayangmenyangkut persoalan tersebut. “Itu masuk ke tindakan pidana jadi kami sampaikan UU yang dilanggar oleh orang-orang atau perusahaan yang mengambil koral tersebut,” jelasnya. Poin ketiga dari isi surat tersebut yaitu meminta gubernur dan Bupati Lobar bersikap tegas terhadap bisnis ilegal tersebut. Pengambilan koral dengan jumlah besar disebutkan Ali akan berdampak sangat besar bagi masyarakat pesisir. Koral adalah sumber kehidupan biota laut. Jika koral diambil, maka akan dapat mengancam keseimbangan ekosistem laut. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Walhi NTB juga turun untuk melakukan investigasi ke lokasi tempat pengambilan koral tersebut di Sekotong. Terkait pembentukan tim khusus oleh Polres Lobar, pihaknya berharap tim bisa bekerja cepatdanprofesionaldalammenangani kasus tersebut. (her/yan)


SUARA NTB Sabtu, 1 Juni 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kasus Penggandaan Uang Masyarakat Oknum Pegawai Dilarang Mendaki Gunung Sangeang Api Tertipu Mataram (Suara NTB) Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan status Gunung Sangeang Api yang terletak di Kecamatan Wera Kabupaten Bima masih tetap dalam status siaga level III. Untuk itu, masyarakat para pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki dan mendekati gunung tersebut dalam radius lima kilometer. Aktivitas vulkanik Gunung Sangeang Api tersebut kembali menunjukkan peningkatan, dan terhitung mulai 19 Mei 2013 pukul 18.00 Wita statusnya dinaikkan dari waspada menjadi siaga. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. H. Muhammad Husni, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (31/5). ”Perkembangan kegiatan Gunung Sangeang Api tanggal 30 Mei 2013 hingga pukul 06.00 Wita sesuai surat dari PVMBG Bandung. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan kegempaan serta analisis data, status kegiatan Gunung Sangeang Api tetap siaga level III,” ungkapnya. Dijelaskan, informasi ter-up date dalam bentuk surat resmi dari PVMBG Bandung tersebut ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Gubernur NTB dan Bupati Bima. Surat resmi yang berisi informasi aktivitas Gunung Sangeang Api tersebut juga ditembuskan ke Distamben NTB. “Terkait dengan perkembangan aktivitas Gunung Sangeang Api itu, PVMBG merekomendasikan empat hal,” tuturnya. Husni menyebutkan, empat rekomendasi PVMBG tersebut yakni masyarakat dan pengunjung/wisatawan tidak diperbolehkan mendaki dan mendekati kawah di puncak Gunung Sangeang Api dalam radius 5 km. Kemudian masyarakat sekitar Gunung diharapkan tenang dan tetap waspada. “Tidak terpancing isu-isu tentang letusan Gunung Sangeang Api,” terangnya. Selain itu, PVMBG juga meminta masyarakat sekitar selalu mengikuti arahan dari BPBD setempat. “Pemda senantiasa berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Sangeang Api atau PVMBG di Bandung,” tukasnya. Gunung Sangeang Api setinggi 1.824 meter di atas permukaan laut itu merupakan gunung berapi aktif yang berada pada sebuah pulau kecil di lepas pantai Kecamatan Wera. Gunung ini tercatat pernah meletus pada tahun 1985. Gunung Sangiang Api terakhir kali dinaikkan statusnya menjadi siaga satu pada bulan Oktober tahun 2012 lalu. Jumlah Gunung api yang masih aktif di NTB tercatat sebanyak tiga buah yakni Gunung Rinjani, Gunung Tambora dan Gunung Sangeang Api. (nas)

Dompu (Suara NTB) Tergiur uang hingga Rp 2 miliar, Ahmad (44) pegawai pemerintah daerah (Pemda) Dompu menjadi korban penipuan oleh Jnd (39) warga Jala Huu dan Slm (53) warga Karang Pekat Sumbawa Besar. Uang milik Ahmad sebesar Rp 500 ribu sebagai pancingan raib diambil pelaku, selain harus menyiapkan peralatan ritual penggandaan uang. Syukurnya, pelaku berhasil ditangkap warga ketika hendak melarikan diri. Kepala unit tindak pidana tertentu (tipiter) Reskrim Polres Dompu, Aipda Marjuki kepada wartawan, Jumat (31/ 5) mengatakan, kasus dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang ini diterima pihaknya di Polres Dompu setelah diserahkan warga, Kamis (30/5) malam. “Tersangka ini ditangkap warga dan diserahkan tadi malam,” katanya. Dituturkan, korban awalnya dihubungi Sbd, bahwa ada orang yang mencari barang antik untuk digunakan menarik uang dari bank gaib (menggandakan uang). Beberapa hari kemudian, tersangka Jnd mendatangi kediaman korban untuk melihat keris pusaka milik Ahmad di lingkungan Dorongao Kelurahan Kandai Satu. Setelah dilihat tersangka Jnd, Sbd kembali datangi rumah korban bersama Slm menyampaikan bahwa akan dilakukan ritual penggandaan uang dan korban diminta menyiapkan

Sempat Stagnan

Rencana Pelantikan Sultan Bima

KTM Labangka Berusaha Selangkah Lebih Maju Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka yang telah dimulai sejak 2007 lalu, sempat stagnan dalam tahun terakhir. Praktis tak banyak kemajuan berarti dari proyek besar ini. Namun, kini kembali coba menggeliat. Menggandeng pusat melakukan survey kembali untuk penyempurnaan tata ruang, sambil terus membangun sarana di lokasi dimaksud. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Sumbawa, Drs. Arif M.Si, kepada Suara NTB, Jumat (31/5), mengakui KTM Labangka sebelumnya berjalan lambat dan tak ada kemajuan yang berarti. Ratusan ribu hektar kawasan KTM yang meliputi tiga kecamatan, Labangka, Pelampang dan Maronge, seperti belum tersentuh dari keberadaan program nasional ini. Belum banyak infrastruktur yang dibangun sebagai penunjang KTM. Namun, kini program tersebut diusahakan selangkah lebih maju. Mendorong pemerintah pusat dan provinsi untuk bersama-sama mempercepat pelaksanaan KTM. Bahkan saat ini, tim dari Kemenakertrans RI sedang melakukan survey dalam mereview perubahan atau penyempurnaan perencanaan KTM. Survei lebih mendalam sehubungan dengan tata ruang dan bangunan pusat KTM. “Sekarang mereka (tim) berada di Labangka sampai dengan delapan hari kedepan. Survei secara pasti, agar tak ada lagi keraguan dalam menata KTM,” terangnya. Kegiatan serupa akan terus mengalir ke Labangka. Bahkan kini sambil dilakukan pembangunan sejumlah sarana fisk. Seperti saluran air bersih, bangunan jalan ke pusat KTM dan lainnya yang akan terus berlanjut hingga 2014. Komunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia juga terus dilakukan. Menggandeng pihak swasta yang akan berinvestasi di KTM. “Jadi, ini gerakan kita, cerminan dari kesungguhan kita untuk segera mewujdukan KTM Labangka sebagaimana yang dihajatkan,” tukasnya. Sebelumnya pula, telah dilakukan pertemuan bersama pokja Pusat, Provinsi, Kabupaten dan lainnya. Program pengembangan KTM Labangka telah menjadi tekad bersama untuk dilaksanakan. Untuk itu, seluruh anggota pokja terutama di kabupaten Sumbawa diminta untuk segera melakukan usulan program terkait, dengan SKPD dan tupoksi masing-masing. Termaasuk menguji kembali perencanaan yang telah dibuat. Apakah telah memenuhi syarat dari semua aspek atau tidak. Tentunya tergantung harapan-harapan ke depan, sesuai dinamika dan perkembangan saat ini. “Kita optimis KTM Labangka ini akan lebih maju. Saat ini kita sedang menyambut program yang dananya dari APBN,” demikian Arif. (arn)

Dugaan Pinjaman Fiktif di Bank NTB

Mantan Bendahara Diadili Bima (Suara NTB) Mantan Bendahara UPTD Dikpora Kecamatan Belo Syafruddin tengah menjalani sidang terkait kasus pinjaman fiktif yang diotakinya. Dalam sidang kelima dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, Kamis (30/5), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram memeriksa ahli dari BPKP. Uniknya, dalam sidang tersebut BPK menyebutkan adanya keterlibatan orang lain dalam kasus yang merugikan negara dengan nilai hampir Rp 3 miliar tersebut. Adanya dugaan keterlibatan orang lain ini disebutkan ahli dari BPKP. Dalam kasus tersebut, Syafruddin tak sendirian namun dibantu oleh sejumlah pihak. Fakta persidangan yang menyebutkan adanya keterlibatan orang lain ini pun tak ditampik pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, Edi Tanto Putra SH saat dikonfirmasi, Jumat (31/5) siang. Namun katanya, pihaknya tidak bisa menindaklanjuti langsung, sebab sejak awal penanganan perkara ini ditangani oleh Penyidik Polres Bima. “Yang lakukan penyelidikan sejak awal yakni penyidik Polres Bima kan, jadi kita hanya bisa menunggu saja,” terangnya. Sementara itu, diakuinya dalam persidangan tersebut BPKP mengakui adanya kerugian negara yang ditimbulkan. Hanya saja, saat ini berapa pasti kerugian negara tersebut masih dihitung oleh pihak Bank NTB. Berdasarkan penghitungan sebelumnya, total kerugian yang ditimbulkan hampir mencapai Rp 3 miliar. Dalam melakukan aksinya, terdakwa menggunakan modus pencairan dengan membuat pengajuan fiktif dari sejumlah PNS yang ada di lingkup UPTD Kecamatan Belo. Para korban baru sadar menjadi korban penipuan setelah pembayaran macet. Hingga akhirnya kasus tersebut terbongkar dan ditangani oleh Penyidik Polres Bima. Setelah pemeriksaan saksi dari BPKP, rencananya minggu depan Majelis Hakim akan memeriksa saksi dari Bank NTB sendiri. Namun tak disebutkan berapa banyak saksi dimaksud. Namun yang jelas, sejak awal persidangan total saksi yang sudah diperiksa yakni sebnyak 20 orang. (use)

(Suara NTB/ula)

TERSANGKA - Jnd (tengah) dan Slm (kiri) pelaku penggandaan uang dengan korban Ahmad warga Dorongao Kelurahan Kandai 1 Dompu saat diamankan di Polres Dompu, Jumat (31/5), beserta uang pecahan Rp 100 ribu sebanyak 34 lembar yang diduga palsu. bahan yang dibutuhkan. Setelah dua dus kosong, tas jenis koper, bunga, lilin, parfum, kemenyan, gelas, piring dan ditutupi dengan kain putih sekitar 6 meter dalam kamar kediaman Ahmad yang disiapkan bersama Sbd dan tersangka Slm, Jnd mendatangi kediaman korban, Kamis (30/5) malam untuk dilakukan upacara ritual penggandaan uang. Sebelum pelaku meninggalkan rumah korban, uang Rp 500 ribu sebagai pancingan yang disimpan dalam koper sempat diambil Jnd dan dibagi-bagikan kepada Sbd Rp 100 ribu,

Kesultanan Malaysia dan Brunei akan Diundang Kota Bima (Suara NTB) Pelantikan Ferri Zulkarnain, ST sebagai Sultan Bima yang rencananya akan dihelat pada 4 Juli 2013 rencananya akan dihadiri oleh sejumlah Kesultanan dari luar negeri. Guna menyaksikan prosesi pelantikan tersebut, Majelis Adat Kesultanan Bima Sara Dana Mbojo, berencana akan mengundang enam Kesultanan dari Malaysia dan satu dari Brunei Darussalam. Demikian diungkapkan Majelis Dewan Adat Kesultanan Bima Sara Dana Mbojo, DR Hj Siti Maryam M Salahuddin SH saat ditemui di Museum ASI Mbojo, Kamis (30/5). Menurut Hj Siti Maryam, dalam perhelatan nanti pihaknya akan mengundang sejumlah kalangan baik dari pemerintah dan Kesultanan. Khusus untuk Kesultanan tidak saja dari nusantara namun dari luar negeri. “Rencananya kita akan undang enam Kesultanan dari Malaysia dan satu Kesultanan Brunei Darussalam,” terangnya. Pihaknya sangat berharap, para Sultan yang akan diun-

dang ini berkesempatan hadir menyaksikan prosesi pelantikan nanti. Sebab, kehadiran para tamu undangan tersebut memiliki nilai tersendiri bagi Kesultanan Bima. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima, H. Nurdin, SH yang dikonfirmasi sebelumnya, khusus untuk kesultanan dan raja-raja nusantara, setidaknya pihaknya akan mengundang 38 Kesultanan yang masuk Forum Keraton Nusantara (FKN). Selain itu pihaknya juga akan mengundang keratonkeraton yang belum masuk dalam FKN yakni Keraton Sumbawa. Menurut Nurdin, pelantikan Ferri Zulkarnain, ST yang saat ini bergelar Jenateke (Putra Mahkota) karena memang sudah waktunya dan tak ada motivasi atau nuansa lain. Sebab, seharusnya Ferri sudah dilantik pada tahun 2004. Selain itu, karena pada tahun nanti Kesultanan Bima akan menjadi tuan rumah digelarnya festival keraton. “Jadi kalau ada istana, harus ada sultannya,” ujar Nurdin. (use)

Penerimaan Siswa Baru

Sekolah Dilarang Tarik Uang Taliwang (Suara NTB) Menjelang kegiatan penerimaan siswa baru (PSB), Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan kepada seluruh sekolah agar tidak menerapkan pungutan yang tidak wajar terhadap para calon peserta didiknya. Peringatan Komisi yang salah satunya membidangi persoalan pendidikan ini, dilontarkan mengingat pada tahun-tahun sebelumnya masih kerap ditemukan keluhan dari para wali murid. “Kita ingatkan sejak sekarang. Agar jangan sampai keluhan yang sama seperti sebelumnya kita dengarkan lagi tahun ini,” jelas Syafruddin, SE anggota Komisi I DPRD KSB kepada media ini, Jum’at (31/5). Selain pungutan yang tidak wajar, Syafruddin mengatakan, harapan lain terhadap proses PSB tahun ini adalah adanya penerapan pelayanan yang lebih baik dari tahuntahun sebelumnya. Diakuinya sejauh ini proses PSB di tiap sekolah sudah cukup baik namun demikian diharapkan adanya inovasi terbaru sehingga para calon peserta didik baru dan wali murid semakin mendapat kemudahan ketika mendaftar. “Inovasi dan terobosan baru untuk pelayanan pendaftaran itu juga perlu diperhatikan sekolah karena tidak hanya akan baik bagi sekolah bersangkutan, tetapi juga untuk

citra pendidikan KSB secara umum,” ujar Syafruddin. Menurut dia lepas dari pencitraan, kegiatan PSB harus terus mendapat perhatian agar lebih baik dalam pelaksanaannya. Sebab ke depan akan memberikan dorongan positif pula untuk memotivasi dan menghilangkan phobia masyarakat akan ruwetnya proses untuk memperoleh pendidikan dan terutama soal pembiayaannya. “Masih ada sebagaian warga yang takut menyekolahkan anaknya karena biaya. Tapi sekarang itu tidak lagi harus terjadi karena pemerintah kita (Pemda KSB) sudah membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang layak,” tandas pria yang akrab disapa Deny ini. Guna menjamin proses PSB berjalan lancar dan tidak lagi mendapatkan keluhan masyarakat, Komisi I akan melakukan pengawasan selama kegiatan berlangsung. Syafruddin meminta agar masyarakat pun turut melakukan pengawasan dan jika menemukan penyelewengan untuk segera mengadukannya ke lembaga DPRD. “Kami siap mengawasi dan terbuka menerima laporan dari masyarakat kalau ada praktik PSB oleh sekolah yang sekiranya melanggar aturan atau tidak sesuai dengan semangat kerja bidang pendidikan kita (KSB, red),” pungkas politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini. (bug)

Slm Rp 100 ribu, ongkos ojek Rp 100 ribu, dan Rp 200 ribu dipegang Jnd. “Saat melakukan upacara ritual, kamar hanya bisa dimasuki oleh tersangka,” terang Marjuki. Kasus penipuan ini terungkap setelah korban masuk kamar dan tidak menemukan hasil seperti yang dijanjikan. Ahmad kemudian menginformasikan kepada keluarga dan tetangganya, sehingga Jnd dan rekannya yang sudah meninggalkan rumah korban langsung dikejar. “Jnd dan Slm ditemukan warga bersembunyi di simpang Kodim Dompu. Sementa-

ra Sbd berhasil melarikan diri,” jelas Marjuki. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Jnd dan Slm diamankan, dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Keduanya diamankan di Polres Dompu. “Kita kenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan,” katanya. Namun pada Jumat pagi, Samsudin Muhammad (51) pemilik warung di simpang Kodim Dompu menyerahkan uang pecahan Rp 100 ribu yang diduga palsu sebanyak 34 lem-

bar. Uang tersebut ditemukan di lokasi persembunyian tersangka Jnd saat ditemukan oleh warga Dorongao, Kamis malam. “Kita belum bisa memastikan bahwa uang diduga palsu itu milik Jnd, karena uang itu ditemukan Jumat pagi oleh Samsudin,” terangnya. Tersangka Jnd yang dimintai komentarnya mengaku baru pertama kali melakukan penipuan dengan modus penggandaan uang. Itu dilakukannya karena Ahmad juga menginginkan digandakan pengadaan uang. “Ini sudah nasib saya,” akunya. (ula)

Catut Nama Kajari

Empat Kadis Nyaris Jadi Korban Penipuan Kota Bima (Suara NTB) Nama Kajari Bima dicatut orang tak dikenal. Empat Kepala Dinas di lingkup Kabupaten Bima hampir menjadi korban penipuan oleh orang yang mengaku sebagai suruhan Kajari. Orang yang saat ini belum diketahui identitasnya tersebut meminta sejumlah uang dan dikirimkan melalui nomor rekening. Menyusul pencatutan nama ini, Kejaksaan pun meminta agar para pejabat khususnya Kepala Dinas untuk tidak terpengaruh. Kajari Raba Bima melalui Kasi Intel Edi Tanto Putra SH yang dikonrfimasi, Kamis (30/5) menyebutkan, dugaan pencatutan nama Kajari tersebut diketahui pihaknya setelah dikabari oleh sejumlah Kepala Dinas. Menurut informasi tersebut, orang yang mengaku sebagai suruhan Ka-

jari meminta sejumlah uang. Untungnya, para Kepala Dinas tersebut tidak mudah terpengaruh dan cepat-cepat mengkonfirmasi ke pihaknya. “Kami tidak pernah menyuruh orang untuk meminta uang. Untuk itu kami minta supaya masyarakat atau pejabat yang merasa dihubungi untuk tidak terpengaruh,” terangnya. Berdasarkan infomasi itu pula, jika orang yang saat ini belum diketahui identitas-

nya tersebut meminta uang antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. Bahkan untuk lebih meyakinkan orang tersebut mengirimkan nomor rekening. Menurut Edi, saat ini pihaknya masih menelusuri orang yang mencatut nama Kajari dimaksud. Sebab, kepala dinas yang merasa pernah dihubungi pun tak tahu siapa orangnya. “Kalau kami tahu, tentu akan kami laporkan orangnya,” ujar Edi. (use)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PDD SUMBAWA Jalan Lingkar Selatan KM. 4 Sumbawa Besar Telepon/fax : (0371) 2628067, email : Website : http://ak-sumbawa.net

PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU Program Studi : 1. D-II PETERNAKAN 2. D-II TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3. D-II TEKNOLOGI PANGAN Persyaratan : 1.Mengisi dan Menyerahkan Formulir Pendafataran 2.Menyerahkan fotocopy ijazah (SMA/SMKMA/Paket C) yang telah dilegalisir (3 lembar) 3.Menyerahkan Pas photo 3 x 4 cm (3 lbr), dan 2 x 3 cm (3 lbr) 4.Menyerahkan uang pendaftaran sebasar Rp. 50.000,- per orang 5.Uang kuliah (SPP) sebesar Rp. 300.000,- per semester atau Rp. 600.000,- per tahun 6.Uang SPP dapat dibayar sekaligus/cicil. 7.Pendafataran tidak ada pembatasan usia. Waktu dan Tempat Pendaftaran : : 3 Juni s.d 22 Juni 2013 1. Pendaftaran dilaksanakan : 24 Juni s.d 26 juni 2013 2. Seleksi administrasi : 28 Juni 2013 3. Pengumuman seleksi administrasi 4. Seleksi tertulis / Tes Potensi Akademik (TPA) : 3 Juli 2013 : 10 Juli 2013 5. Wawancara : 4-6 Juli 2013 6. Pengumuman kelulusan : 11 Juli s.d 18 Juli 2013 7. Pendaftaran Ulang : 22 Juli s.d 3 Agustus 2013 8. Matrikulasi Syarat pendaftaran ulang : a. Mengisi formulir pendaftaran ulang b. Membayar uang : - SPP semester I : Rp. 300.000,- Jas praktikum : Rp. 160.000,- Jas almamater : Rp. 160.000,: Rp. 100.000,- Matrikulasi Tempat pendaftaran di : 1. Sekretariat PDD Sumbawa / Akademi Komunitas Negeri Sumbawa (SMKN 2 Sumbawa Besar) 2. Sub Kampus Peternakan (SMKN 1 Plampang) 3. Sub Kampus Tanaman Pangan dan Hortikultura (SMKN 1 Lopok) 4. Sub Kampus Teknologi Pangan (SMKN 1 Alas) Untuk informasi lengkap dapat meng hubungi : 1. Khairiman, S.Pt., M.Si (08123701380 / 087863732372) 2. Yuyun Mardiana, S.Pd (081239477247) 3. Sekretariat : 0371-2628067 dan 4. Masing-masing sub kampus

Penanggungjawab PDD Sumbawa Ttd SAHRIL, S.Pd.,M.Pd


RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 1 Juni Mei 2013

Dimulai, Pembangunan Mandalika Resort Tahap Pertama Dari Hal. 1 Tapi bagaimana kita berpikir jangka panjang. Bahwa pembangunan ini demi kebaikan anak cucu kita,’’ ujarnya. Bupati sangat menyayangkan kalau kemudian ada elemen masyarakat yang mencoba mengganggu dan menghalangi proses pembangunan di kawasan Mandalika Resort. Selain itu, ia meminta masyarakat supaya bisa lebih bersabar. Karena memulai proses pembangunan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. ‘’Semuanya butuh proses dan waktu,’’ katanya. Bupati melihat, ada elemen masyarakat yang tampaknya kurang begitu sabar dengan proses pembangunan di kawasan Mandalika Resort dan sekitarnya saat ini. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang justru menghambat rencana pembangunan itu sendiri. Sementara itu, Koordinator Tim Teknis BTDC, Umar Chajam mengungkapkan, untuk tahap awal pihaknya akan membangun jalan di dalam kawasan sepanjang 4 Km. Semua persiapan teknis yang diperlukan saat ini sudah hampir selesai. ‘’Pembangunannya sendiri akan dimulai awal Juni ini juga,’’ tegasnya. Ia menerangkan, pemban-

gunan jalan di dalam kawasan dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan oleh pihak investor. Mengingat beberapa investor yang sudah melakukan kerjasama dengan BTDC, menyatakan bakal segera membangun. Sehingga dukungan infrastuktur dasar berupa jalan, mau tidak mau harus segera dipenuhi. Untuk pengembangan tahap pertama, khusus untuk infrastruktur dasar, pihak BTDC sudah menyiapkan anggaran tidak kurang dari Rp 700 miliar. Dana ini akan dikucurkan selama tiga tahun hingga 2016 mendatang. Termasuk didalamnya pembangunan fasilitas pendukung lainnya seperti listrik, air bersih serta pengelolaan limbah dan sampah. Selain membangun jalan, BTDC juga akan melakukan penghijauan di lahan seluas 240 hektar dengan jumlah bibit pohon yang akan ditanam sebanyak 480 ribu bibit. Penanaman pohon tersebut sebagai upaya untuk menghijaukan kawasan Mandalika. Sebagaimana konsep pembangunan Mandalika Resort sebagai kawasan eco green. (kir)

Agen Antikorupsi Dari Hal. 1 Itulah salah satu upaya di masa mendatang jajaran lembaga auditor tersebut, setelah Kamis (30/5) lalu merayakan HUT ke – 30. ‘’Harapan kami agar banyak agen antikorupsi yang lahir di masa mendatang. Itulah misi ketika kami menjalankan program edukasi dan preentif ini,” kata Kepala BPKP NTB, Darius, AK kepada Suara NTB, Jumat (31/5). Secara teknis, pendekatan itu melalui pendekatan kepada siswa dan mahasiswa yang sedang melaksanakan ospek. Tujuannya, sejak dini memberi pemahaman tentang tindak pidana korupsi, pemahanan tentang kepedulian, juga pemahaman tentang bagaimana mencegah korupsi mulai dari diri sendiri. Terkait langkah pencegahan, sasarannya adalah pemerintahan dari tingkat provinsi

sampai kabupaten dan kota. Bagaimana pemerintahan bisa melakukan pengendalian intern, untuk administrasi yang tertib serta pencegahan dari tindakan korupsi. Secara teknis, tugas pihaknya adalah memberi konsultasi terkait pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar. Agar timbul kesamaan persepsi dalam rangka pencegahan tindakan menyimpang, baik terhadap diri sendiri maupun koleganya di jajaran pemerintahan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta BUMD. Sedangkan langkah represi atau penindakan, menjadi pekerjaan pokok, dalam rangka mengungkap ke permukaan dan menjadi fakta hukum terkait kerugian negara dan siapa saja pejabat yang terlibat. (ars)

Jawab Harapan Masyarakat Dari Hal. 1 Tinggi NTB. Mengenakan safari biru dongker, hanya dengan sandal jepit, ia sempat memberi wejangan kepada para petugas piket. ‘’Saya pun pernah seperti kalian, piket seperti ini. Harus ada semangat untuk menjadi orang besar, tapi harus jujur,” pesannya. Sekitar 30 menit sebelumnya, Sugeng sempat menerima Suara NTB di ruangannya. Dalam wawancara singkat itu, pria asal Pekalongan Jawa Timur ini mengaku hanya bisa memberi gambaran tentang apa yang akan menjadi skala prioritas kinerjanya di masa mendatang. Di hari pertamanmya di gedung Kejaskaan Jalan Langko Mataram itu, Sugeng mengawali dengan tatap muka dengan Wakajati, seluruh Assisten, penyidik dan seluruh staf di aula sebagai langkah adaptasi di lingkungan kerja baru. “Ini langkah awal saya, harus kenal dulu di internal jajaran seperti apa situasinya,” ujarnya mengawali pembicaraan. Seolah menangkap apa yang mejadi pertanyaan, Sugeng mengaku komit, bahwa penegakan hukum harus lebih baik dari sebelumnya. Apa yang sudah dilakukan Kajati sebelumnya, berjanji akan ditingkatkan. Ia memahami, dimana pun ketika menjabat, termasuk ketika duduk di kursi Kajati NTB, ekspektasi masyarakat agar penegakan hukum gencar dilakukan, selalu tinggi. “Tapi tentu saja, saya butuh dukungan dari masyarakat. Bahwa penegakan hukum di NTB ini harus lebih baik,” janjinya. Ia juga paham beberapa paradigma masyarakat soal kinerja lembaga Adhiyaksa. Dimana, tidak dinafikannya, bahwa selalu ada oknum jaksa yang nakal, terlibat dalam intervensi kasus tertentu. Paradigma ini akan dihapusnya, dengan diawali pengawasan internal yang diperketat. Mendeteksi kemungkinan ada jaksa nakal untuk diberi tindakan tegas, diamputasi, karena dikhawatirkan menjadi penyakit institusi. Beberapa paradigma usang tentang proses penegakan hukum yang direcoki keberadaan oknum jaksa nakal ini akan berusaha diminimal-

isirnya. Tapi lagi-lagi ia takkan sendiri. Semua komponen masyarakat, pemerintah, khususnya pers diminta memberi masukan. “Saya sadar, tangan saya terbatas untuk menjangkau semua, kaki saya terbatas untuk melangkah kemana mana. Mata dan telinga saya terbatas untuk melihat dan mendengar ada penyimpangan. Maka masyarakat dan kawan kawan pers lah yang bisa membisikkan kepada saya. Dan pasti akan saya tindak lanjuti,” janjinya lagi. Dengan harapan, jika informasi dari mana pun sumbernya bisa diterima, jadi bahan evaluasi internal. Karena Sugeng menyadari, melaksanakan kinerja bagus, harus sehat dari dalam institusi. “Saya bertanggungjawab untuk menjaga institusi ini,” tegasnya. Dia pun siap menerima siapapun, kapapun, yang ingin bertanya soal penanganan kasus, karena ini menurutnya kaitan dengan transparansi. Termasuk para demonstran. “Ketika kantor kami kedatangan demonstran, saya siap temui di ruangan perwakilan mereka. Saya akan jelaskan semua yang mereka tanya terkait kinerja kami,” bebernya. Mantan penyidik Pidsus ini pun mengomentari terkait maraknya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi. Ia punya pandangan, SP3 bukan sesuai yang tabu dilakukan, tapi dengan pertimbangan berbagai aspek. Dasarnya adalah hati nurani, serta pertimbangan lain yang bisa diterima secara yuridis. Ia mengilustrasikan, Kejaksaan sebagai dokter spesialis, ketika pasien mengalami luka yang cukup diobati dengan obat pengering luka, maka cukup dengan itu. Namun jika lukanya komplikasi, maka harus diamputasi. “Kalau memang korupsi yang dilakukan itu dengan skala besar, maka harus diamputasi,” kata Sugeng, yang juga mantan Inspektur Pembantu (Irban) pada Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Agung RI ini. (ars)

Halaman 5

Diduga Dikendalikan dari Lapas

Polres Mataram Bongkar Pengedar 328 Ekstasi

Mataram (Suara NTB) Pertama kalinya, terbongkar sindikat pengedar narkoba jenis ekstasi di Mataram. Polisi meringkus tersangka Wayan Purwa Sindu (65), yang diduga menyelundupkan 328 butir pil ekstasi. Selain itu,dari tangan tersangka diamankan 74,9 gram sabu-sabu. Peredaran narkoba itu diduga dikendalikan dari Lapas. Penangkapan Wayan Purwa berlangsung Kamis lalu, di kediamannya di Jalan Gora Gang Delima, Lingkungan Sindu Kelurahan Cakra Utara. ‘’Penangkapan ini setelah melalui pengintaian tim Buser Sat Narkoba Polda NTB selama seminggu,’’ kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, saat menggelar barang bukti dan menghadirkan tersangka, Jumat (31/5). Barang bukti ekstasi dibeberkan dalam beberapa kemasan dan jumlah. Ada yang dikemas

dengan jumlah 230 butir, 87 butir dan 65 butir. Kemasan itu sudah siap jual. Sementara sabu sabu, dibagi dalam poket kecil antara 6 gram, 4 gram, 2 gram dan 49 gram. “Nilai total barang bukti ini Rp 172 juta. Dan ini penangkapan terbesar kami,” klaim Arief. Tersangka dijerat dengan Pasal 114 Undang Undang Narkotika. Arief menjelaskan, tersangka merupakan jaringan Jakarta. Bos tersangka bernama Teddy, sudah ditangkap di Jakarta beberapa waktu lalu. Alur distribusi penyelundupan

narkoba ini diduga dikendalikan dari Lapas Surabaya. Dari keterangan tersangka, sedianya barang bukti ini akan diedarkan di Kalimantan, atas permintaan jaringan dari Lapas Surabaya. Namun tersangka mangkir dari jaringannya dan membawa pulang untuk diedarkan di Mataram dan sekitarnya. Barang bukti dikirim melalui ekspedisi. ‘’Setelah mencium ada indikasi itu, kami pun melakukan pengintaian selama seminggu kemudian menangkap tersangka dirumahnya,’’ jelas Arief. (ars)

(Suara NTB/ars)

BB - Kasubag Humas Polres Mataram AKP Arief Yuswanto menunjukkan barang bukti (BB) ekstasidan sabu sabu, serta tersangka Wayan Purwa Sindu (penutup kepala).

Kunker ke NAD dan Jakarta

Komisi III DPRD NTB Dalami Persoalan Infrastruktur dan Pengembangan BIL KOMISI III DPRD NTB, dari tanggal 26 hingga 29 Mei 2013 lalu, menggelar kunjungan kerja ke Pemprov Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kementerian Perhubungan di Jakarta. Persoalan infrastruktur dan pengembangan Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi dua fokus yang disoroti dalam kunjungan tersebut. Di NAD, rombongan Komisi III DPRD NTB menggelar pertemuan dengan Asisten Bidang Umum dan Keuangan Aceh, Muzakkar A. Gani yang didampingi oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Pertemuan pada Senin (27/5) tersebut dihadiri Ketua Rombongan yang juga Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM, Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB, M. Intihan, Sekretaris Komisi III DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH dan para anggota Komisi III DPRD NTB bersama para pendamping ikut serta dalam pertemuan tersebut. Muazakkar menjelaskan bahwa Aceh memang memiliki kekhususan yang tampak dari adanya dana Otonomi Khusus mereka. Dulunya, pembagian dana ini dialokasikan dengan

(Suara NTB/aan)

PERTEMUAN – Rombongan Komisi III DPRD NTB, yang dipimpin oleh Ketua Komisi, H. Suharto, ST, MM, saat berdialog dengan Asisten Bidang Umum dan Keuangan Aceh, Muzakkar A. Gani, di Pemprov Aceh, Senin (27/5). porsi 60 persen untuk kabupaten kota di Aceh dan 40 untuk Provinsi. Sekarang, porsi tersebut dibalik, dimana Provinsi NAD memperoleh jatah 60 persen dan kabupaten kota memperoleh 40 persen. “Karena kita lihat ini tidak menunjukkan aspek keberhasilan yang dilihat dari segi banyaknya uang, tidak terlalu,” ujarnya. Sekretaris Dinas Bina Marga Aceh, Iskandar yang ikut dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa pihaknya juga memperoleh dana untuk

jalan strategis nasional yang bersumber dari APBN, dana perbantuan, dan dana APBD Aceh. Dari APBN saja, pihaknya memperoleh sekitar Rp 1,1 triliun. Untuk jalan provinsi dan kabupaten, juga ada dana sekitar Rp 1,4 triliun. Dengan dana tersebut, diakuinya bahwa kualitas jalan di Aceh mengalami perbaikan yang cukup terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Selain persoalan jalan tersebut, sejumlah SKPA di Aceh juga menjelaskan pengelolaan dana un-

Dislutkan Lobar Hentikan Operasional UD Ikan Lombok Dari Hal. 1 ungkap Kepala Bidang Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dislutkan Lobar, MS.Rohadi.R. SH, Jumat (31/5). Diakuinya, pihaknya dua kali mengunjungi perusahaan itu. Dari hasil kunjungan itu, perusahaan bersangkutan memegang izin, namun sebatas usaha pengelolaan ikan hias bukan bisnis koral seperti yang gembar-gemborkan sekarang. Meski demikian, masa izin itu sudah berakhir setahun lalu dan pengelola Geofani Ardison enggan mengurusnya. Namun belakangan, karena diangkat media, pemilik perusahaan buru-buru mengurus izinnya. Pengakuan Geofani Ardison, perusahaan itu sudah sejak lama itu tak lagi operasi mengirim koral. Dari keterangannya, perusahaan itu beroperasi tahun 2008. Pada perjalanannya, awal mula bisnis perusahaan ini adalah mengelola ikan hias. Namun selama setahun operasi, perusa-

haan ini mengalami pasang surut. Kondisi kritis menyebabkan operasional perusahaan ini terganggu, sehingga gulung tikar. Semenjak saat itu, perusahaan yang dikelola Geofani ini cukup berkembang. Bisnisnya pun berkembang ke usaha pengelolaan koral atau karang. Ia mengaku, koral diambil dari Sumbawa dan Bima. Namun keterangan Geofani ini bertolak belakang dengan pengakuan nelayan, karena perusahaan itu mengambil koral di sekitar perairan setempat. Hal ini justru menurutnya melanggar ketentuan dan aturan. Rabu lalu, tim Dislutkan dan Polda turun ke lokasi. Pada saat itulah jelasnya, pihaknya meminta perusahaan itu tidak beroperasi sementara sampai izinnya selesai. Atas pertimbangan izin itu, perusahaan bersangkutan setuju tak lagi beroperasi. Untuk memastikan itu, pihaknya kembali mendatangi perusahaan itu Kamis kemarin. Dari hasil kunjungan itu, pihaknya memastikan kalau pe-

rusahaan itu sudah berhenti beroperasi. Namun untuk mencari tahun koral itu dikirim pihaknya berkoordinasi dengan Karantina untuk melihat rekapan data pengirimannya. Sementara terkait dugaan koral disembunyikan di belakang gudang perusahaan itu, ia belum bisa memastikan. Karena pihaknya perlu melakukan kunjungan kembali untuk mengecek kepastian dugaan itu. Ia menambahkan, perusahaan itu terakhir melakukan pengiriman 2010 lalu, namun tak tercatat di dinas terkait. Hanya saja Karantina mencatat pengeluaran barang ke luar dari perusahaan itu tanggal 16 November 2010. Bupati Lobar, Dr. Zaini Arony, MPd, menambahkan, pihaknya akan turunkan tim secara serentak Minggu mendatang. Tim itu akan melakukan pemantauan dan melihat langsung aktivitas perusahaan itu. “Tim itu akan turun hari minggu, secepatnya masalah. Ini akan kami selesaikan,” tukasnya. (her)

tuk infrastruktur di sektor pengairan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Setelah memperoleh masukan yang akan digunakan untuk memperkaya penyusunan kebijakan di Pemprov NTB, rombongan Komisi III DPRD NTB pun merampungkan kegiatan mereka di Aceh. Pada Selasa (28/5), rombongan Komisi III DPRD NTB juga menggelar pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Di sana, rombongan menemui Direktur Bidang Bandar Udara, Bambang Tjahjono dan Direktur Angkutan Udara, Djoko Murjatmodjo. Dari keduanya, rombongan memperoleh banyak sekali gambaran dan masukan yang berharga terkait pengembangan BIL yang saat ini memang sedang menjadi perhatian banyak kalangan di NTB. Suharto mengawali pembicaraan dengan mempertanyakan kembali apa yang sudah dijanjikan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat meresmikan beroperasinya BIL, beberapa tahun lalu. Yaitu, perpanjangan runway BIL. “Terlepas dari aspek hitungan bisnis, tapi secara politis, ini adalah janji seorang Presiden untuk perpanjangan runway, dari 2.750 meter menjadi 3.000 meter,” tandas Suharto. Menanggapi pertanyaan itu, Bambang menegaskan bahwa sebenarnya, BIL saat ini sudah

bisa didarati oleh pesawat – pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747 seri 400. “Sebenarnya kalau sekedar untuk 747-400 sekarang juga sudah bisa. Untuk apa? Tapi karena ini sudah menjadi janji presiden, kita akan laksanakan,” ujarnya. Ia menyarankan, setelah ini, Komisi III DPRD NTB bisa melakukan upaya serupa ke Kementerian BUMN yang membawahi PT. Angkasa Pura. Dengan demikian, tekanan terhadap Angkasa Pura bisa lebih kuat dan bisa lebih didengar. Sejumlah Anggota Komisi III DPRD NTB lainnya dalam kesempatan tersebut juga angkat bicara, khususny terkait pengelolaan BIL yang semrawut. Anggota Komisi III DPRD NTB, Ardhany Zulfikar, mengingatkan bahwa saat ini banyak sekali catatan terkait kinerja manajemen PT. Angkasa Pura dalam pengelolaan BIL. “Mulai dari pergantian manajemen yang tiba – tiba sampai keterlambatan penyelesaian proyeknya,” tandas Ardhany. Menanggapi masukan tersebut, Bambang menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyurati PT. Angkasa Pura untuk mengingatkan soal janji Presiden tersebut. “Nanti kami sarankan bapak – bapak juga ke Kementerian BUMN, jadi tekanannya dua jalur. Dan pertemuan ini tentunya harus ada tindaklanjut yang kongkrit,” pungkasnya. (aan/*)

Sementara, Polisi Tetapkan 14 Tersangka Dari Hal. 1 kami sudah menetapkan lima orang tersangka baru, sebut Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Drs. Triyono Basuki Pujono, M.Si menjawab Suara NTB, Jumat (31/5) kemarin. Triyono juga membenarkan lima tersangka itu dari kalangan rekanan yang dianggap ikut bertanggungjawab terhadap pekerjaan proyek bermasalah senilai Rp 6,6 miliar tahun 2009 itu. Selanjutnya, yang dilakukan penyidik Unit I Subdit III Tipikor yang sejak awal mengusut kasus ini, adalah memanggil dan memeriksa para tersangka. Informasinya, lima tersangka baru itu berkembang dari penetapan sejumlah tersang-

ka sebelumnya, mantan Kadikes Kota Bima, Sarjan Apt yang bertanggungjawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jufrin. Namun secara khusus, para tersangka baru ini berkaitan langsung dengan empat rekanan yang lebih awal ditetapkan sebagai tersangka. Sebab konsultan perencana tersebut, diduga membuat laporan fiktif terkait pengerjaan empat item proyek di Puskesmas. Dalam laporannya, kelima tersangka menyampaikan pekerjaan 100 persen. Setelah dilakukan audit, ternyata banyak terjadi kekurangan volume sehingga muncul kerugian negara. (ars)

Menata Badas sebagai Pelabuhan Kontainer Dari Hal. 1 Itulah pula Gubernur NTB Dr.TGH Zainul Majdi juga menegaskan bahwa pelabuhan sebagai sarana merakit wilayah antarnusa yang penting untuk dimanfaatkan. Karenanya, gubernur memerintahkan Dishubkominfo untuk meningkatkan sarana, pelayanan serta pengembangan kawasan pelabuhan. Di Nusa Tenggara Barat terdapat delapan pelabuhan laut, diantaranya Lembar, Labuhan Lombok, Calabai, Pemenang, Sape, Bima, Badas dan Benete. Kesemuanya menghubungkan wilayah yang ada di NTB dengan wilayah lain di nusantara bahkan dunia. Satu diantaranya adalah Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang merupakan pelabuhan dengan potensi luar biasa untuk mendukung laju perekonomian di Provinsi NTB. Posisinya yang strategis bukan saja menunjang kelancaran usaha antarpulau di NTB melainkan hingga Jawa, Sulawesi dan Kalimantan hingga luar negeri . Fungsi ini mejadi sangat strategis mengingat posisi NTB dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) berada di Koridor V bersama Provinsi Bali dan NTT sebagai Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional.

Keberadaan Pelabuhan Badas misalnya, menjadi sarana bangkitnya perdagangan antarpulau bahkan perdagangan antarnegara. Karena pada dasarnya pelabuhan pada suatu daerah akan lebih menggairahkan perputaran roda perekonomian, berbagai jenis usaha akan tumbuh mulai dari usaha skala kecil hingga skala internasional. Hargaharga berbagai jenis produk akan lebih terjangkau mulai dari produksi dalam negeri sampai dengan luar negeri. Pelabuhan Badas dengan sarana pendukung yang dimiliki saat ini meliputi dermaga 209 m2, gudang 360 m2, lapangan penumpukan 822 m2, terminal penumpang 100 m2. Badas dapat melayani hingga 50 kapal perbulan dari dalam maupun luar negeri. Berkembang dari pelabuhan tradisional menuju pelabuhan laut modern yang dilengkapi dengan sistem kontainer. Saat ini telah dibangun fasilitas kontainer dengan kapasitas 170 kontainer per kapal. Tercatat pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Badas, kunjungan kapal yang hilir mudik pada tahun 2011 sebanyak 413 unit dengan kapasitas bongkar muat sebanyak 379.114 ton dan meningkat pada tahun 2012 sebanyak 496 unit kapasitas bongkar muat 438.549 ton. Hingga Mei 2013 men-

ingkat tajam dan sudah mencapai 221 unit kapal dengan volume bongkar muat 244.127 ton. Hal ini karena telah diterapkannya sistem kontainer. Umumnya yang diangkut adalah produk pertanian, pangan, barang, jagung, pupuk,aspal curah dan batubara. Menurut Kepala Dishubkominfo NTB Ridwan Syah mengatakan, meningkatnya perdagangan antarpulau melalui pelabuhan laut selain berdampak pada efisiensi dan ongkos transportasi yang relatif murah dibandingkan dengan angkutan melalu darat, juga diyakini berpengaruh pada menurunnya kepadatan lalu lintas darat dan ancaman kerusakan jalan. Lebih dari separuh truk pengangkut logistik yang tiap hari melintas di Lombok dan Sumbawa muatannya melampaui beban yang diizinkan, ini berpotensi merusak konstruksi jalan yang dilalui. Sejak tahun 2011 lanjut Ridwan, Badas memperoleh kucuran dana APBN sebesar Rp 8 miliar untuk pembangunan dermaga nusantara. Tahun 2012 sebesar Rp 14 miliar untuk pembangunan dermaga pelayaran rakyat dan tahun 2013 berupa pembangunan dermaga apung senilai Rp 3 miliar. Pelabuhan Badas dengan posisinya yang strategis dapat menunjang kelancaran usaha pada skala regional bahkan Internasional.Merupakan

suatu keberuntungan bagi Sumbawa dan NTB karena memiliki pelabuhan yang mempunyai potensi sangat luar biasa untuk mendukung laju ekspor dan impor. Pemerintah juga hendaknya jangan hanya melihat Pelabuhan Badas dalam jangka pendek, tak hanya sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), tetapi harus mampu melihatnya dalam jangka panjang, seperti memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta pelayanan,’’ tegas Ridwan Syah. Fasilitas yang ada di Pelabuhan Badas terus ditingkatkan, antara lain penambahan dermaga dan fasilitas bongkar muat dan pergudangan, sehingga dapat menunjang komoditas ekspor dan impor.Jika sarana dan prasarana pendukung mulai dari alat bongkar muat, gudang, dan kapal serta jalan tidak dalam kondisi yang baik, dipastikan menambah biaya operasional dan membebani pengusaha. Pelabuhan Badas merupakan pelabuhan yang sangat prospektif. Luas areal lahan pelabuhan nasional ini masih dapat dikembangkan untuk kerja sama pembangunan berbagai terminal guna melayani kebutuhan pengguna jasa kepelabuhanan. Di samping itu, lahan pertanian dan perkebunan yang membentang di Pulau Sumbawa sangat potensial untuk kegiatan

agrobisnis. Saat ini lingkup hinterland masih menunggu para investor untuk dapat mengembangkannya secara optimal. Terletak di pinggir jalan nasional yang mulus dan aksesibiltas yang memadai menghubungkan lokasi pelabuhan dengan hinterland-nya memudahkan transportasi dan distribusi berbagai komoditas hasil pertambangan dan agrobisnis baik untuk keperluan ekspor, impor, maupun domestik. Dengan tersedianya terminal peti kemas yang telah dilengkapi dengan dua Container Crane, Transtainer, Top Loader, dan Super Stacker serta didukung terminal khusus curah yang ada saat ini, Pelabuhan Badas siap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa. Dengan demikian menurut Kepala Kantor Syahbandar dan Operasional Pelabuhan (KSOP) Badas Ilyas Natsir, Pelabuhan Badas yang saat ini masih kelas V sudah layak ditingkatkan kualifikasinya, “Ini sangat memungkinkan untuk ditingkatkan kelasnya,’’ tegas Ilyas Lebih lanjut Ilyas menjelaskan, pihaknya berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan menjanjikan pengguna jasa akan nearly zero waiting time (waktu tunggu kapal di pelabuhan yang sangat singkat) yang diharapkan ke depan dapat menekan biaya logistik pada distribusi barang. (tim)


OPINI

SUARA NTB Sabtu, 1 Juni 2013

Menanti Ketegasan Penegak Hukum BELAKANGAN ini, Suara NTB intens mewartakan dugaan bisnis koral ilegal di wilayah Tembowong, Sekotong, Lombok Barat (Lobar). Bisnis biota laut yang digawangi Geofani Ardison, warga Italia ini, beroperasi secara tak legal. Bahkan kecurigaan operasional perusahaan ini secara ilegal sudah sejak lama. Banyak indikasi kejanggalan yang terdata dari operasional perusahaan penjualan biota laut yang pemasarannya hingga ke mancanegara itu. Mulai dari izin operasional yang sudah kedaluwarsa, hingga Surat Keterangan Asal (SKA) biota yang diambil kemudian diperdagangkan juga tidak jelas. Soal izin usaha UD.Ikan Lombok menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lobar, drh. INyoman Sembah, M.Si , sudah mati sejak 2 Juli 2011. Tidak saja kedaluwarsa, izin yang dikantongi UD.Ikan Lombok itu, hanya izin pengelolaan ikan hias. Bukan penjualan koral seperti aktivitas yang diduga belakangan ini. Demikian juga soal pengiriman biota ini ke Bali. Menurut INyoman Sembah bahwa dari hasil koordinasinya dengan Balai Karantina Kelas 1 Pelabuhan Lembar, ada fakta baru yang diperoleh. Berdasarkan informasi dari Balai Karantina Kelas 1 Pelabuhan Lembar , UD. Ikan Lombok terakhir melakukan pengiriman pada 16 November 2010. Namun yang menjadi pertanyaan besar, kenapa pengiriman barang tersebut masih berlangsung? Informasinya, pengiriman biota laut dari Tembowong melalui Pelabuhan Lembar dengan tujuan Bali diduga masih terus berlangsung. Konon pengiriman berlangsung setiap Rabu malam. Selanjutnya, jika memang pengiriman berjalan lancar, siapa yang meloloskan? Siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan ini harus dijawab oleh aparat penegak hukum termasuk leading sector seperti Diskanlut baik Lobar maupun NTB. Jangan justru diabaikan. Apalagi sebenarnya penegak hukum, konon telah mengetahui kejanggalan dan indikasi penyimpangan ini sejak lama. Logikanya, jika kejanggalan sudah diketahui sejak lama, polisi mestinya sudah melakukan penelusuran sejak lama juga. Seperti diketahui, operasional UD.Ikan Lombok yang diduga menyimpang, tidak saja merugikan negara. Karena dengan operasinya yang ilegal, menutup peluang daerah khususnya Lobar memperoleh retribusi. Namun lebih dari itu, operasional perusahaan yang bergerak di bidang penjualan biota laut ini, akan merusak lingkungan, jika rehabilitasi tak dilakukan. Ini sudah dikeluhkan nelayan di sekitar Sekotong. Karena selama ini, kerusakan terumbu karang di wilayah itu sepenuhnya dituduhkan kepada para nelayan. Padahal mungkin saja tidak sepenuhnya ulah nelayan. Karena itu, sudah semestinya penegak hukum bertindak tegas. Sejumlah cacatan yang terindikasi menyimpang dilakukan perusahaan ini, telah disampaikan baik oleh BLH Lobar, BKSDA termasuk dugaan Kapolres Lobar, AKBP.Yulianus Yulianto. Dugaan penyimpangan ini bisa dijadikan alas hukum untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya. Masyarakat menanti ketegasan penegak hukum. Karena jika penegakkan hukum diabaikan, sementara sejumlah persoalan terindikasi menyimpang terungkap ke publik, ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukuman di negeri ini, khususnya di NTB. (*)

Halaman 6

Pancasila di Tengah Transaksional Politik Bentuk nyata hilangnya Pancasila sebagai landasan bangsa dan negara adalah mencuatnya berbagai probalematika bangsa seperti menguatnya gerakan separatisme, menguatnya intoleransi antara umat beragama, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, dan rendahnya indeks pembangunan manusia. Pancasila telah dilupakan, diabaikan, dan tidak lagi dianggap sebagai falsafah bangsa. Padahal lahirnya Pancasila melalui kerja keras founding father. Lima sila yang ada di dalamnya diletakkan dengan penuh kehati-hatian agar searah dengan corak kehidupan bangsa serta dapat menjamin kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bangsa Indonesia seutuhnya.

I

NDONESIA telah mencapai umur 68 tahun, artinya pemerintah dan masyarakat Indonesia telah melalui proses panjang dalam berbangsa dan bernegara. Dengan proses panjang tersebut diharapkan pemerintah dan masyarakat telah memahami hakikat dan menjiwai pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Harapan tersebut tindak kunjung tampak dalam kehidupan nyata, justru sebaliknya pemerintah dan masyarakat semakin mengabaikan dan bahkan lupa dengan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Masyarakat tidak boleh lupa dengan sejarah. Lupa akan sejarah adalah bentuk dari pengkhianatan terhadap pejuang-pejuang bangsa yang susah payah membentuk dan mempersatukan masyarakat dalam satu bangsa. Tanggal 1 Juni adalah momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memikirkan dan mengingat kembali sejarah-sejarah bangsa termasuk sejarah lahirnya pancasila sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasilan adalah ideologi bangsa yang dilahirkan melalui proses perdebatan intelektual, kritis, rasional, dan ilmiah antara tokoh-tokoh penting

Oleh :

Salahudin, S.IP.

(Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Univ. Muhammadiyah Malang) (founding father) bangsa terutama Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Founding father bangsa mencurahkan segala fikiran dan tenaga untuk merumuskan ideologi bangsa dengan tepat yang dapat mempersatukan pulau-pulau nusantara, bahasa, budaya, dan suku yang berbeda-beda untuk berada dalam satu organisasi negara bangsa. Tanggal 1 Juni 1945, gagasan dan ide founding father berhasil dirumuskan dan disatupadukan yang kemudian dikenal Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya pancasila. Memikirkan dan mengingat akan Pancasila bukan bermakna bagaimana elemen bangsa memahami lahirnya pancasila namun memiliki makna yang jauh dari itu yaitu bagimana implementasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini. Apakah semua elemen bangsa telah menjiwainya atau justru sebaliknya. Ajaran pancasila memiliki makna yang sangat agung dan terhormat karena didalamya terdapat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Pancasila mengajarkan segenap warga negara untuk bertuhan, bermoral, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti. Manusia harus membangun hubungan yang saling memanusiakan, memuliakan, menghormati antara satu dengan yang lain, mengedepankan kebersamaan untuk kebaikan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Didalam Pancasila tidak terdapat celah untuk tidak kebaikan. Namun seperti yang dijelaskan diawal tulisan ini, pancasila telah dilupakan, diabaikan, dan bahkan dianggap sebagai ideologi yang tidak lagi tepat sebagai pedoman bangsa dan negara. Jejak pendapat Kompas tahun 2008, 2011, dan tahun 2012 menunjukkan pancasila tidak lagi dipercaya sebagai ideologi bangsa dan negara. Ada banyak faktor yang membuat masyarakat lupa akan Pancasila salah satunya adalah tidak adanya pemimpin politik dan pemerintah sebagai panutan dan teladan yang benar-benar menjiwai Pancasila. Di awal-awal kemerdekaan, Indonesia masih memiliki kepemimpinan politik yang menji-

wai Pancasila namun di era sekarang ini sulit menjumpai kepemimpinan politik Pancasilais. Banyak elite politik yang terjebak dalam politik pragmatis. Elite politik lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan bangsa. Pancasila hanya dijadikan lipstik service, retorika politik dan dijadikan sebagai legitimasi formal kebijakan pragmatis. Prilaku buruk elite politik ditunjukkan melalui politik amoral seperti korupsi dan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Dampak pragmatisme politik adalah terbentuknya struktur birokrasi pemerintah yang tidak mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Fungsi birokrasi sebagai mesin untuk merealisasikan tugas dan fungsi negara tidak dapat dijalankan dengan baik terutama fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Sejatinya birokrasi menjadikan Pancasila sebagai pedoman namun lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan elite yang memperhatikan dan memposisikan birokrasi dalam struktur pemerintahan. Birokrasi bukan melayani masyarakat namun melayani elite dan dirinya sendiri. Stigma yang tertanam kuat adalah “birokrasi bukan melayanani namun dilayani� dan “birokrasi ABS (asal bapak senang). Ini-lah bentuk dari wajah birokrasi elitis. Kepemimpinan politik pragmatis dan birokrasi elitis memicu lahirnya segudang problematika bangsa sehingga masyarakat tidak percaya dengan adanya negara termasuk Pancasila sebagai falsafah dan ideologi pedoman bangsa. Masyarakat sangat mudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila seperti gerakan seperatisme, intoleransi, memberlakukan hukum rimba, dan melakukan tindakan kriminal. Buktinyata yang dapat kita lihat akhir-akhir ini adalah minimnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Rata-rata pelaksanaan pemilu, pileg, dan pemilukada dimenangkan oleh golput. Hal ini secara langsung menunjukkan ketidak pedualian masyarakat terhadap negara dikarenakan kekecewaannya terhadap kinerja elit politik dan pemerintah yang tidak menjiwai

Pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fenomena elite politik dan pemerintah serta masyarakat yang mengabaikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara dipandang sebagai persoalan serius dan membahayakan eksistensi dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apabila persoalan ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan, NKRI bubar ditelan zaman karena prilaku anak kandungnya sendiri yaitu elite politik, pemerintah, birokrasi, penegak hukum, dan masyarakat. Karena itu, diupayakan strategi dan langkah nyata semua stakeholder bangsa untuk mengatasi persoalan tersebut. Stakeholder yang paling bertanggungjawab adalah pemerintah. Pemerintah harus melakukan upayaupaya nyata untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara termasuk Pancasila. Upaya yang harus dikedepankan adalah menumbuhkan good dan political will semua stakeholder terutama elite politik dan birokrasi untuk membuat kebijakan-kebijakan populis yang berasaskan Pancasila dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

Dimulai, pembangunan Mandalika Resort tahap pertama Masyarakat menanti tahap ke dua dan selanjutnya

*** Konsumsi BBM randis dinilai berlebihan Pejabat harus memberi contoh berhemat

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 1 Juni 2013

Halaman 7

Buka Peluang Kerjasama

Alat Tangkap Nelayan di Gatep Dinilai Memadai Mataram (Suara NTB) – Keluhan 84 kepala Keluarga (KK) Kampung Nelayan II, Lingkungan Gatep Kelurahan Ampenan Selatan, ditanggapi Dinas PKP (Pertanian Kelautan dan Perikanan) Kota Mataram. Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. L. Mazhuriadi kepada Suara NTB di Mataram, kemarin mengatakan, dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat nelayan, pihaknya tidak langsung menyerahkan kepada nelayan. ‘’Kita selalu libatkan kepala lingkungan, kelurahan dan kecamatan,” cetusnya. Dengan kata lain, dalam penyaluran bantuan apapun bentuknya terhadap nelayan, baik kepala lingkungan, kelurahan maupun kecamatan, sangat berperan penting. Karena bagaimanapun juga, merekalah yang paling tahu kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing. Setiap ada program bantuan untuk untuk nelayan, pihaknya langsung mengundang camat dan lurah untuk mengkoordinasikan pendistribusian bantuan itu. ‘’Nama-nama yang menerima bantuanpun kita terima dari lurah,” cetusnya. Sehingga, kalau ada nelayan yang mengaku belum menerima bantuan, bisa jadi karena lurah atau camat menilai nelayan bersangkutan memang belum layak menerima bantuan. Selain itu, karena keterbatasan anggaran maka pemberian bantuan menggunakan skala prioritas. Adapun yang diprioritaskan, lanjut dia, adalah nelayan yang benar-benar membutuhkan bantuan. Minimnya anggaran di Dinas PKP berpacu dengan banyaknya jumlah nelayan yang ada di Mataram. ‘’Jumlah nelayan kita sekarang 1.440 orang dan perajin olahan sekitar 100 orang,” sebutnya. Mengenai bantuan, demikian Mazhuriadi, selama dua tahun terakhir memang nihil. Sedangkan tahun 2013, pihaknya melakukan pengadaan sarana tangkap dan alat tangkap yang akan diberikan kepada nelayan. Namun demikian, jumlahnya pun masih terbatas. Karenanya, bantuan diberikan secara bergilir. Ia membantah kalau ada anggapan yang menyebutkan pihaknya berat sebelah dalam memberikan bantuan. ‘’Saya kira tidak ada yang seperti itu, apa kepentingan kita. Semua yang membutuhkan akan kita bantu. Ini hanya masalah waktu saja,” tegasnya. Sebelumnya, Ketua RT 09 Lingkungan Gatep Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Nursah mengaku, sejak direlokasi ke kampung nelayan II oleh Pemkot Mataram tahun 2010 lalu, hingga kini, 84 KK yang mendiami kampung nelayan II belum pernah tersentuh bantuan. (fit)

(Suara NTB/bul)

KAYU PINDANG - Potret kemiskinan masih sangat kental di Kota Mataram. Selain meningkatnya jumlah dan aktivitas mengemis, memulung sebagai perjuangan terakhir untuk mempertahankan hidup. Dua warga Bintaro Jaya ini bersama keluarga dan beberapa warga lainnya, harus berebut keliling mencari kayu yang tumbuh liar di sepanjang pantai , yang dijual Rp 2 ribu/ikat. Kayu-kayu yang dijadikan alas pemindangan ikan ini dipasarkan keliling ke beberapa daerah yang menjadi basis produksi ikan pindang.

Mataram (Suara NTB) Pertamina mengeluhkan tingginya rencana penggunaan BBM kendaraan dinas (Randis) tingkat kabupaten/kota. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada tersedotnya kuota BBM di NTB secara cepat dan menimbulkan ekses lain di lapangan. Menurut Sales Executive BBM, Depo Pertamina Ampenan, Galih Pradipta di Mataram, Jumat (31/5) menegaskan, pengajuan rekomendasi yang diserahkan masing-masing SKPD dinilai terlalu besar, semestinya disesuaikan dengan kondisi kuota yang dialokasikan di daerah ini. “Saya tidak sebut rinci per kabupaten/kota nya ya, tapi ini kasuistis. Beberapa kabupaten merekomendasikan terlalu tinggi,” ujarnya. Dalam satu rekomendasi

disebut, diajukan 8 kiloliter/ tiga bulan untuk pengambilan, bahkan dalam satu hari dinaikkan 200 liter/hari. Untuk menyiasatinya, Galih menyebut jika ketersediaan stok untuk masyarakat umum terbatas, jatah ini diupayakan bisa disesuaikan untuk pengambilan di SPBU. Dampaknya, dikhawtirkan juga, jika terjadi pengajuan berlebihan oleh SKPD, maka akan berpengaruh terhadap stok yang disiapkan kepada masyarakat. Tentunya

masyarakatpun akan menuntut sesuai kuota yang dialokasikan. Kuota BBM untuk tahun ini sudah turun untuk wilayah NTB, tetapi besarannya belum dirinci per badan usaha sesuai SK BPH Migas, untuk premium tak kurang dari 376.000 kiloliter, sementara solar sebesar 165.000 kiloliter. Setelah dilakukan pembagian kepada masing-masing badan usaha, maka akan jelas berapa yang dialokasikan kepada kendaraan umum.

Dualisme Kepengurusan Kadin NTB Terus Berlanjut Mataram (Suara NTB) Dualisme kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB masih terus berlanjut. Pengurus caretaker di bawah koordinasi H. Herri Prihatin mengaku telah melakukan konsolidasi dengan kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota se-NTB, berikut menyusun program. Di sisi lain, kepengurusan Kadin NTB di bawah koordinasi H. Barry Djadid tetap berjalan tanpa menghiraukan kepengurusan caretaker yang dianggap tidak sesuai AD/ ART. Bagi kubu Barry Djadid, kepengurusan caretaker yang dibentuk oleh Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Soelisto (SBS), yang memandatkan kepengurusan Kadin NTB di bawah koordinasi Herri Prihatin, dinyatakan tetap tidak sesuai prosedur pergantian. Wakil Ketua Umum Kadin NTB pada kepengurusan caretaker, L. Abdul Hadi Faisal SH menyebut, pihaknya sudah mendapat SK langsung dari SBS untuk melanjutkan kembali kepengurusan baru, bahkan sudah dikeluarkan SK tertulis guna mengambil langkah konsolidasi dengan seluruh pengurus kabupaten/ kota. Hadi Faisal kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (31/ 5) menyebutkan, SK yang dikeluarkan oleh Kadin pusat, sudah cukup kuat untuk melaksanakan program-program Kadin NTB selanjutnya. Ia menyebut, Kadin NTB yang sebelumnya di bawah

kepemimpinan H. Barry Djadid dinyatakan sudah dibekukan, baik pada kepengurusan di provinsi, terlebih keanggotaan di Kadin Indonesia, karena dinilai sudah melakukan Musyawarah Nasional bersama beberapa Kadin provinsi lainnya. Memandang itu, Kadin Indonesia mengambil langkah untuk membentuk kepengurusan baru di NTB, dengan menunjuk langsung Heri Prihatin, dimana pada masa ini, kata Hadi Faisal, sudah dibangun konsolidasi dengan ketua Kadin di seluruh kabupaten/kota di NTB. “Kepengurusan kami sudah mendapat SK dari SBS, dan tentu kami mengambil langkah untuk membuat program-program di NTB, dan sudah segera kita action,” katanya. Beberapa program yang akan dilaksanakan, di antaranya disesuaikan dengan program daerah yakni, berkaitan dengan program pengembangan Sapi Jagung dan Rumput Laut (PIJAR), dengan membangun kerjasama dengan pengusaha dalam dan luar negeri. Ditegaskannya, sudah ada kesepakatan dengan beberapa pengurus Kadin Indonesia, untuk mengembangkan bisnis di NTB, salah satunya pengembangan sapi Brangus. Dalam hal ini sudah ada komunikasi dengan pengusaha dari Korea untuk mematangkan program yang diarahkan di daerah sejuta sapi ini. “Daerah kita dipandang cukup potensial untuk

mengembangkan sapi Brangus, sudah ada kerjasama dengan Kadin Indonesia dan pengusaha luar negeri untuk melaksanakan program-program Kadin. Untuk itu kami juga akan meminta kesiapan program dari masing-masing Kadin daerah,” jelasnya. Kerjasama antar pengusaha lokal di anggap sebagai prioritas utama, bahkan beberapa program di Kadin Indonesia akan dilaksanakan langsung di NTB, guna memacu peningkatan ekonomi daerah yang dinilainya masih berada pada IPM yang rendah ini. Menanggapi ini, Ketua Kadin NTB, Ir. H. Barry Djadid melalui Wakil Ketua Bidang Organisasi, Mufti Murat, SE menyebut, Kadin NTB barubaru ini sudah melaksanakan rapat pengurus, di mana pada kesimpulan rapat tersebut tidak membenarkan SK caretaker yang dikeluarkan Kadin Indonesia, karena sesuai ketentuan AD/ART, pergantian Ketua hanya diperbolehkan melalui Musdalub berdasarkan kesepakatan semua pengurus, bukan kesepakatan sepihak. “Rapat sudah menentukan tetap menjalankan kepengurusan Kadin NTB dan mengakui Ir. H. Barry Djadid sebagai Ketua Kadin,” tegas Mufti Murat. (bul)

Berdasarkan kuota yang disiapkan tahun ini, Pertamina menaruh harapan, agar Pemda melakukan verifikasi sebelum mengajukan kebutuhan BBM subsidi, karena pengajuan yang berlebihan menurutnya akan berimbas kepada berkurangnya jatah kepada kendaraan umum. “Rekomendasi menjadi wewenang Pemda. Kalau penggunaan BBM nonsubsidi, kami persilakan sebanyak-banyaknya Pertamina senang. Tapi ini yang digunakan BBM subsidi, untuk itu harus dilakukan evaluasi ulang,” terangnya. (bul)

Galih Pradipta

Cegah Penyiksaan TKW

Perlu Langkah Nyata dari Pemerintah Mataram (Suara NTB) TKW asal NTB kembali mengalami penyiksaan di luar negeri. Kali ini yang mendapatkan nasib buruk tersebut adalah Rusnawati, TKW asal Banyumulek Lombok Barat yang disilet majikannya di Malaysia. Anggota Komisi IV (Bidang Ketenagakerjaan) DPRD NTB, Drs. H. Marinah Hardy menyatakan keprihatinannya atas apa yang menimpa TKW tersebut. Kejadian buruk yang menimpa para TKW di luar negeri menurutnya sudah sangat sering kali terjadi dan tak bisa lagi ditolerir. Untuk itu menurut Marinah pemerintah daerah harus merumuskan langkah-langkah kongkret untuk mencegah agar tidak lagi ada perempuan asal NTB yang mendapat perlakuan tak manusiawi di negeri orang. “Untuk mencegah kejadian berulangulang daerah tidak cukup hanya dengan mengobati. Oleh karena itu perlu penyelesaian mendasar dan serius,” ujarnya dihubungi Suara NTB, Kamis (30/5). Pemerintah lanjutnya tak perlu lagi berpikir tentang remitansi. Jika para TKW asal NTB yang bekerja di luar negeri hanya bek-

erja sebagai pembantu rumah tangga (PRT), menurutnya kebutuhan dalam daerah untuk pembantu rumah tangga juga cukup banyak. Menurutnya pemerintah harus membentuk semacam lembaga penyalur TKW yang bisa dipekerjakan di dalam daerah. “Harus ada lembaga khusus yanng difasilitasi oleh Disnakertrans NTB,” ujarnya. Keberadaan BLK juga perlu dimanfaatkan untuk memberdayakan para TKW. Sehingga mereka juga tidak hanya sekadar berkutat dengan pekerjaan rumah tangga, namun di BLK mereka bisa mendapatkan pelatihan dalam lingkup yang lebih luas. “BLK jangan hanya mengarah pada strategi pengembangan pendidikan untuk orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata. Ini juga terkait dengan harkat dan martabat masyarakat NTB,” ujarnya. Dengan upaya tersebut diharapkan secara kuantitas jumlah perempuan yang bekerja sebagai PRT di luar negeri menjadi berkurang. (yan)

RUPA-RUPA

DIJUAL DIJUAL AVANZA E TH 2009 WARNA SILVER PLAT DR BERMINAT HUB. 0818514306, 085338849137

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

HOTEL

BATIK

ACCESORIES

FINANCE

PETS SHOP

TRUSS

DIJUAL

SANGGAR SENAM

ADVERTISING

(Suara NTB/bul)

Konsumsi BBM Randis Dinilai Berlebihan

(Suara NTB/bul)

‘’RAY WHITE” sebagai perusahaan francise real estate modern telah hadir di Lombok belum lama ini. Keberadaannya untuk menjembatani berbagai kegiatan transaksi antar-customer maupun perusahaan pengembang di bidang property. Pasar property di Lombok diyakini akan berkembang pesat. Pasalnya aktivitas pariwisata menjadi pendukung berkembangnya infrastruktur secara berkelanjutan. Manajer Ray White Lombok, Travis Kliever pada Suara NTB, Jumat (31/5) di Mataram menyebutkan, perkembangan pasar property ini tumbuh bagus dimulai sejak beberapa waktu lalu. Terlebih pada tahun ini, dalam tiga bulan pertama sudah menunjukkan frekuensi peningkatan kebutuhan property, khususnya yang type kecil. Ia menilai telah melihat perencanaan atau pengerjaan awal dari proyek-proyek baru di beberapa daerah, di antaranya Lombok Tengah di Kuta, Praya, kemudian di Mataram di Lingkar Selatan, Selaparang. Sampai di Lombok Barat dan KLU, Meninting, Senggigi, Nipah, Tanjung dan Gili-Gili. “Properti komersial dan pinggir pantai sedang bergerak pada saat ini, dengan semakin banyaknya vila, hotel dan pertokoan dibanding tahun lalu. Ray White berencana untuk mengambil keuntungan dari pasar yang dinamis ini, dengan menggapai lebih banyak investor dari luar kota di Indonesia ataupun investor dari luar negeri,” katanya. Saat ini sudah mulai dibangun kerja sama dengan agenagen, partner dan para investor setiap bulan, mulai dari bulan Juni tahun ini. Ray White untuk sementara masih fokus pada investor Jakarta, Bali dan Surabaya. Namun ada potensi besar dari Australia dan Singapura, untuk melingkupi kedua investor lokal dan luar negeri tersebut, Ray White Lombok mulai mengeluarkan Property Investment Guide, fokus pada daerah NTB dalam bahasa Inggris dan Indonesia dalam hal memasarkan produk-produk property dari semua perusahaan. Proyek perumahan dan pertokoan juga menjadi pasar lokal yang menjanjikan. “Untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, kami bekerja sama dengan developer lokal, dan akan merilis majalah property. Ini akan menjadi majalah informasi property satu-satunya di NTB dengan bahasa Indonesia dan Inggris. Kami berencana mendistribusikan sekitar 2.000 kopi per bulan untuk menjangkau daerah Mataram, Senggigi, Kuta dan Gili-gili,” terang Travis. Dan sebagai langkah untuk menjalin kerjasama dengan bisnis lokal, Ray White akan menawarkan kerjasama iklan gratis sementara dengan restoran, hotel dan pertokoan lokal sebagai sarana distribusi. “Pelayanan marketing ini, didukung dengan keberadaan website yang kuat, akan menjadi sumber yang terpercaya untuk para pemilik property lokal dan developer yang mendaftarkan property mereka pada jaringan kami. Dengan mempercayakan property pada kami, penjual memiliki akses yang lebih baik terhadap pembeli dari pasar lokal, nasional dan intern a s i o n a l dibanding seb e l u m n y a ,” demikian Travis. Travis Kliever (bul)


Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 1 Juni 2013

Juli, Penjaringan Atlet Dompu Ditargetkan Selesai Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu menargetkan meraih juara 3 perolehan medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2014 mendatang. Penjaringan atlet dan cabang olahraga (cabor) potensial masih terus dilakukan KONI Dompu untuk mendukung target 3 besar. Juli ini semua cabor potensial diharapkan bisa dipetakan. Ketua Umum KONI Dompu, Yuhasmin, MSi, mengatakan, penjaringan cabor dengan atlet poten(Suara NTB/ula) sialnya masih dilakukan. Yuhasmin Sejauh ini baru 7 cabor yang dievaluasi dan memberikan laporannya, yakni tarung derajat, panjat tebing, voli, silat, sepak takraw, taekwondo dan kempo. Dalam hal ini, pihaknya akan mengoptimalkan penjaringan atlet dan cabor potensial setelah pelantikan dan dirangkaikan dengan rapat kerja KONI NTB sekitar akhir Juni 2013. Saat rapat itu akan diumumkan standarisasi atlet. “Finalisasi atlet akan disepakati syarat-syaratnya pada rapat kerja KONI NTB,” ungkapnya. Meski demikian, ujarnya, pihaknya akan mengupayakan penjaringan atlet potensial rampung Juli 2013, sehingga waktu yang tersisa hingga pelaksanaan Porprov NTB 2014 diyakini akan mampu dioptimalkan untuk uji coba. (ula)

Mattek-Sands Kejutkan Li Na Paris Petenis Amerika Serikat (AS) Bethanie Mattek-Sands mengejutkan juara Prancis Terbuka tahun 2011, Li Na pada putaran kedua turnamen tanah liat, Prancis Terbuka. Mattek-Sands (28) yang datang ke Roland Garros dengan peringkat ke-66 dunia, memainkan permainan yang sangat agresif dan akurat saat mengalahkan Li Na dengan 5-7, 6-3, 6-2. Pertandingan yang sempat tertunda dua kali karena hujan, membuat Mattek beradaptasi lebih baik pada kondisi lapangan yang berat. Tidak hanya dia melakukan servis dengan leluasa dan akurat, tetapi dia juga lebih trengginas dalam permainan reli. Mattek mematahkan servis Li sebanyak lima kali dan memenangkan 32 berbanding 20 ketimbang lawannya. Demikian statistik pertandingan yang dirilis situs rolandgarros.com. “Saya agak terkejut dengan caranya (Mattek) memukul bola di lapangan. Selamat atas kemenangannya,” kata Li mengomentari permainan Bethanie Mattek-Sands. Mattek yang pernah berada di ranking tertinggi 30, pada dua tahun lalu, sempat mengalami kondisi yang buruk pada musim semi dan musim panas lalu. Ia sering menderita kelelahan tanpa alasan yang jelas. Mattek akhirnya menemukan bahwa dirinya kekurangan mineral serta berbagai alergi makanan. Setelah mengubah pola makan, ia mulai merasa jauh lebih baik dan hal itu ditunjukkannya dalam permainannya. “Saya percaya diri dengan permainan saya sekarang dan setiap minggu saya semakin berkembang,” kata Mattek. (ant/bali post)

TIDAK TERAWAT Gedung Padepokan Silat yang dibangun dengan menggunakan dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan APBD NTB tahun 2012 belum dimanfaatkan secara optimal. Tampak gedung padepokan silat yang dibangun di Kompleks GOR 17 Desember Mataram mulai rusak dan beberapa ruas jalan menggunakan paving block ditumbuhi rumput. (Suara NTB/fan)

Leonardo Diganjar Sembilan Bulan Paris Direktur Olah raga Paris Saint-Germain (PSG) Leonardo diganjar sembilan bulan tidak dibolehkan berada di bangku cadangan timnya, karena menyikut wasit sesudah pertandingan selesai pada laga yang digelar Mei lalu. Leonardo mengklaim bahwa ia tidak menyikut wasit Alexandre Castro. Ia secara tidak sengaja mendorong wasit, sebagaimana dikutip dari situs Guardian. Komite disiplin Liga Prancis memutuskan pada Kamis petang bahwa Leonardo kedapatan mendorong Castro dengan sikutnya menyusul pertandingan yang berakhir imbang antara PSG melawan Valen-

ciennes pada on 5 Mei lalu. Pihak Liga Prancis mengumumkan bahwa larangan itu mencakup “kehadiran di bangku cadangan pemain, ruang ganti wasit dan seluruh fasilitas resmi pertandingan”. PSG juga terkena hukuman pengurangan tiga poin di musim mendatang. Leonardo dalam waktu dekat akan naik banding dengan keputusan federasi sepak bola Prancis. Sesudah mendengar

keputusan itu, ia mengatakan, “Saya senang mendengar keputusan itu. Saya senang telah dapat menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi,” ujarnya. Larangan itu membawa dampak bagi PSG, jika memang pelatih Carlo Ancelotti jadi hengkang dari klub itu.

Dengan begitu, Leonardo menggantikan posisi Ancelotti sebagai manajer sementara. Leonardo bakal kesulitan menjalani tugas-tugasnya manakala ia masih terkena hukuman tersebut. (ant/ bali post)

Leonardo (ant/bali post)

Fabregas Tetap di Barcelona Barcelona Rumor soal kepindahan Cesc Fabregas ke Inggris mulai terkuak. Pemain itu tetap berada di Barcelona musim panas ini, sebagaimana diutarakan pengamat sepak bola Spanyol Guillem Balague. Mantan gelandang Arsenal itu disebut-sebut bakal di-

bidik oleh Manchester United (MU) dan Manchester City, tak terkecuali The Gunners. Jika saja ia memang meninggalkan Barcelona maka jangka waktunya mencapai 12 bulan ke depan, sebagaimana dikutip dari SkySports. Belakangan, beredar rumor di lapangan, jika telah menjalin pembicaraan antara MU dan Barcelona soal kontrak pe-

main berusia 26 tahun itu. Posisi Fabregas relatif “terancam” dengan kedatangan striker anyar Neymar ke Barcelona. Balague mengutarakan soal Fabregas bahwa, Fabregas terkejut dengan rumor kepindahannya ke Inggris. ‘’Klub telah memberi kejelasan kepada saya petang ini bahwa mereka tidak berencana menjual saya,” terang Fabregas (ant/bali post)

Kepengurusan Perkemi NTB Segera Dilantik Mataram (Suara NTB) Kepengurusan Pengprov Perkemi NTB di bawah kepemimpinan I Nengah Sugiartha direncanakan dilantik Juni ini. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Ir. Bambang menjelaskan tim formatur yang dipilih dalam acara Musprov Perkemi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram April lalu telah rampung menyusun draf kepengurusan Perkemi NTB 2013-2017. ‘’Untuk jabatan Sekertaris Umum (Sekum) dijabat I Made Sujaya Putra,’’ ungkapnya pada Suara NTB, Jumat (31/5).

Bethanie Mattek-Sands

Menurutnya, jumlah kepengurusan Perkemi NTB kali ini tidaklah terlalu ramping dan tidak terlalu gemuk. Sebanyak 60 persennya merupakan pengurus lama, sementara 40 persennya wajah-wajah baru. Di tempat terpisah, Ketua Pengprov Perkemi NTB I Nengah Sugiartha mengharapkan jajaran pengurus Perkemi NTB yang terpilih terus bersemangat dan mau mengorbankan waktu mengurus olahraga. Alasannya, Perkemi NTB berupaya meningkatkan prestasi di PON XIX di Jabar 2013 mendatang. (fan)

(ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BAWA PULANG MOBIL NISSAN DENGAN DP 18 JT

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Sabtu, 1 Juni 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL


Sabtu, 1 Juni 2013

SUARA NTB

Halaman 10


SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Sabtu, 1 Juni 2013

Halaman 11

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penghargaan World Statesman dari Appeal of Conscience Foundation merupakan cerminan pencapaian kerja semua pihak di Indonesia untuk mendorong dan menciptakan perdamaian dan kondisi bangsa yang baik. “Kecakapan sebagai negarawan pencapaiannya tidak selalu hasil dari upaya satu orang. Kecakapan sebagai negarawan dapat berbentuk kolektif. Dan kolektivitas kecakapan sebagai seorang negarawan di kalangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan membuat Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera,” kata Presiden saat menyampaikan sambutan singkat dalam acara penyerahan penghargaan World Statesman Award di New York, Kamis malam waktu setempat atau Jumat pagi waktu Jakarta. Dalam acara yang berlangsung di Hotel Pierre New York tersebut, Presiden mengatakan penghargaan ini pada hakekatnya merupakan penghargaan bagi rakyat Indonesia. “Saya berharap semoga penghargaan ini menjadi momentum bagi kita untuk melanjutkan upaya kita mempromosikan kemanusiaan dan kebaikan bagi semua pihak. Semoga kerja keras dan ketetapan hati bangsa Indonesia semakin memperkuat upaya pencapaian impian para pendiri bangsa yaitu terciptanya masyarakat yang harmonis disatukan oleh kedamaian dan kesejahteraan,” tegas Presiden. Presiden menambahkan, seorang negarawan bekerja untuk mencapai apa yang dipercayanya sebagai sebuah kebenaran dan tidak mendasarkan pada popularitas berbasis pada survei. “Mereka bekerja dengan resiko dan menghadapi tantangan yang ada,” tegasnya. (ant/bali post) Susilo Bambang Yudhoyono (ant/bali post)

Satu Lagi Karyawan Freeport Tertimbun Lumpur Jayapura (Suara NTB) Seorang karyawan PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Tembagapura, Papua, Herman Wahid, kini dalam kondisi kritis di rumah sakit karena tertimbun lumpur di areal penambangan bawah tanah. Peristiwa itu terjadi Jumat siang sekitar pukul 13.40 WIT dan kondisi korban dilaporkan kritis, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Gede Sumerta. Korban Herman wahid bertugas sebagai sopir dengan nomor karyawan 832366, sedang membawa truck dengan nomor lambung 138 masuk ‘loading point 1 charlie west DOZ‘ yang merupakan kawasan tambang bawah tanah (underground). Truk yang dikemudikan korban tertimbun lumpur basah (wet muck), kata Sumerta. Korba segera dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit dan kini sedang menjalani perawatan intensif di ruang perawatan gawat darurat RS Tembagapura. Sebelumnya pada 14 Mei 2013, sebanyak 38 orang karyawan PTFI, perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, tertimbun terowongan bawah tanah Big Gossan. Dari 38 orang korban, hanya 10 orang yang selamat dan hingga kini masih dirawat di sejumlah rumah sakit. (ant/bali post)

M. Nazaruddin (ant/bali post)

Di Sukamiskin, Nazarudin Jarang Dikunjungi Keluarga Bandung (Suara NTB) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas I Sukamiskin Bandung Giri Purbadi menuturkan selama menghuni Lapas Sukamiskin terpidana kasus suap Wisma Atlet Jakabaring Muhammad Nazaruddin baru dua kali dikunjungi oleh keluarganya. “Nazaruddin yang jenguk banyak, tapi kalau keluarganya baru dua kali mengunjungi ke sini (Lapas Sukamiskin Bandung),” kata Giri Purbadi, Jumat kemarin. Ia menuturkan, saat ini mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut sudah tidak ditempatkan di blok depan Lapas Sukamiskin lagi. “Nazarudin sudah di blok biasa, sudah sekitar seminggu lah,” katanya. Saat ini, kata Giri, Muhammad Nazaruddin menghuni sel tahanan di blok timur atas Lapas Sukamiskin. Pada 9 Mei 2013 lalu, Terpidana kasus suap Wisma Atlet Jakabaring yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menghuni Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 April 2012 menjatuhkan vonis terhadap Muhammad Nazaruddin dengan hukuman penjara empat tahun dan 10 bulan penjara, serta denda Rp 200 juta, karena terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. (ant/bali post)

Menteri Koperasi Diperiksa di Rumahnya Terkait Fitnah Jakarta (Suara NTB) Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarief Hasan di rumahnya, terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui akun jejaring sosial (twitter) @triomacan2000. “Penyidik telah meminta keterangan Syarief Hasan di kediaman di Komplek Widya Chandra pada Kamis (30/5),” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Jumat. Rikwanto mengatakan penyidik mendatangi rumah Syarief, karena Ketua Harian Partai Demokrat tersebut sibuk sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Rikwanto menuturkan penyidik diperbolehkan meminta keterangan terhadap seseorang di kediamannya, karena teknis pelaksanaan saja. Contoh lainnya, penyidik kepolisian sempat meminta keterangan terhadap salah satu istri Eyang Subur di rumahnya. Sebelumnya, Syarief Hasan melaporkan penulis akun @triomacan2000 dengan tuduhan melanggar KUHP Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 tentang fitnah, serta Pasal 27 UU ITE. Pemilik akun @triomacan2000 menyebarkan informasi Ingrid Kansil berselingkuh dengan putra Syarief Hasan dari istri sebelumnya. Syarief membantah istrinya telah berselingkuh dengan putra dari istri sebelumnya, dan tuduhan tersebut merupakan pencemaran nama baik. Pelaku disangkakan Pasal 310 KUHP tentang fitnah juncto Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). (ant/bali post)

DATA BARU - Anggota Tim Pengawas Century DPR Bambang Soesatyo (kanan) bersama sejumlah rekannya, Akbar Faisal (ketiga kanan), Misbakhun (kedua kanan) dan Lily Wahid (kiri bawah) memberikan data baru kepada KPK, Jakarta, Jumat (31/5).

Timwas Century Berikan Data Baru ke KPK Jakarta (Suara NTB) Anggota Tim Pengawas (Timwas) kasus Century Bambang Soesatyo didampingi tiga orang inisiator Timwas, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan data-data baru terkait kasus Century. “Kita mau serahkan data-data baru atas kasus Century,” kata Bambang saat tiba di gedung KPK Jakarta, Jumat. Tiga orang yang mendampingi Bambang untuk menyerahkan datadata tersebut adalah Akbar Faisal, Misbakhun, dan Lily Wahid. “Ini ada data dokumen rapat, dan dokumen rekayasa pada saat perhitungan sistemik,” kata Bambang. Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada tanggal 7 Desember 2012, sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah dianggap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Salah satu inisiator Tim Pengawas kasus bank Century DPR, Akbar Fais-

al, memaparkan data-data terkait perkara Century yang diserahkan ke KPK tersebut. “Kami sampaikan substansi masalah itu bahwa manipulasi, kondisi, terutama pada Rapat Dewan Gubernur tanggal 20 November 2008, yang kemudian keluarlah tentang kondisi sistemik pada sistem perbankan kita,” jelas Akbar. Ia menuding Bank Indonesia menutupi informasi dari Timwas DPR Century karena dokumen yang kali ini diberikan kepada KPK merupakan dokumen yang sebelumnya tidak diberikan kepada Timwas. “Yang diserahkan kepada kita, pada panitia khusus adalah di mana sistemik assessment-nya itu adalah dimasukkan unsur psikologi pasar, tapi yang saya dapatkan ini, yang merupakan doku-

men ini, tidak ada itu,” kata Akbar. Selain itu, menurut Akbar, dokumen yang diserahkan kepada KPK berisi beberapa keterangan dari transkrip pembicaraan dalam Rapat Dewan Gubernur yang dihadiri oleh Miranda Goeltom, Muliaman Hadad, Siti Fajriah, Budi Rohadi, Budi Mulya, dan dipimpin oleh Boediono yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). “Di rapat itu terbaca bahwa sebenarnya Rapat Dewan Gubernur tanggal 31 tanggal 5, tanggal 13, tanggal 17 dan 18, sudah menyebutkan kata sistemik. Pada saat sebenarnya BI belum memiliki hitungan dan analisis tentang sistemik itu sendiri,” paparnya. Ia juga mengatakan bahwa ada beberapa data yang dikurangi sehingga seakan-akan mengarah ke kondisi sistemik. Akbar lalu menyebut Rapat Dewan Gubernur sebagai pihak yang menciptakan kondisi sistemik tersebut. “Saya sudah katakan tadi, Rapat Dewan Gubernur dan itu dihadiri oleh beberapa Deputi dan dipimpin Gubernur BI saat itu, Boediono, ada semua,”

(antr/bali post)

Kerja Semua Pihak

imbuh Akbar. Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada tanggal 7 Desember 2012. KPK juga menyatakan mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah sebagai pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Pemberian pinjaman ke Bank Century bermula saat bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas Oktober 2008 dan meminta fasilitas repo aset Rp 1 triliun. BI menyetujui pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 502,07 miliar kepada Bank Century. Padahal bank itu dianggap tidak memenuhi syarat mendapatkan FPJP karena kesulitan likuiditas Century sudah mendasar akibat penarikan dana nasabah dalam jumlah besar terus-menerus. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menyimpulkan BI tidak tegas terhadap bank milik Robert Tantular itu dan menduga pejabat BI mengotakatik peraturan sendiri agar Century bisa mendapat FPJP. (ant/bali post)

Bupati Boven Digoel Diberhentikan Jaringan Teroris Sebarkan Propaganda via YouTube Jakarta (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya telah secara resmi memberhentikan Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo, yang menjalankan roda pemerintahan daerah setempat dengan status terdakwa korupsi. “Saya sudah menandatangani pemberhentian permanen Bupati Boven Digoel, dua hari yang lalu. Pelaksana tugas (Plt) sekarang sudah dikerjakan wakilnya,” kata Mendagri ketika ditemui di kantornya, Jumat. Pada Maret 2010, Yusak Yaluwo ditetapkan sebagai tersangka terkait perannya sebagai Bupati Boven Digoel dalam penggunaan keuangan daerah setempat sejak 2005 sampai 2007. Yusak juga terjerat kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus (otsus) untuk Kabupaten Boven Digoel yang mencapai Rp 130 miliar. Hanya lima bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Yusak memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) Boven Digoel dengan hanya pemungutan suara satu putaran. Yusak diduga tetap men-

Yusak Yaluwo (ant/bali post)

jalankan roda pemerintahan kabupaten di balik jeruji besi Lembaga Permasyarakatan (LP) Cipinang di Jakarta Timur. Setahun kemudian, Maret 2011, Ketua DPC Partai Demokrat itu dilantik menjadi Bupati Boven Digoel periode 2011 - 2016 dan sekaligus dinonaktifkan oleh Mendagri karena status hukumnya meningkat menjadi terdakwa. Pelantikan dan penonaktifan tersebut berlangsung hanya dalam kurun wak-

tu satu hari. Namun kemudian dia diaktifkan kembali menjadi Bupati Boven Digoel dengan alasan pengajuan bandingnya dikabulkan. Pada Oktober 2011, upaya pengajuan kasasi Yusak ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga vonis hukuman penjara selama lima tahun kepadanya harus tetap dijalankan. Kini, Yusak mendekam di Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat untuk menjalani sisa waktu hukumannya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Jaringan teroris juga menggunakan laman berbagi video YouTube untuk menyampaikan propaganda aksi mereka, kata Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol Petrus Golose. “Ini ada di Youtube, namanya Mustakim. Dulu pernah ketangkap, tapi muncul lagi di Aceh. Kelompok mereka melakukan propaganda di YouTube,” kata Petrus di Jakarta, Jumat. Saat berbicara dalam seminar hasil penelitian STIKPTIK bertajuk “Penggunaan Internet Untuk Kegiatan Terorisme di Indonesia”, dia menjelaskan bahwa kini jaringan teroris gencar menyebarkan informasi di dunia maya. Biasanya, kata Petrus, mereka menggunakan Internet untuk merekrut anggota baru, membeli senjata api, atau melakukan transaksi lain untuk kegiatan terorisme. Kelompok teroris di Indonesia juga menggunakan Internet dalam mengumpulkan dana untuk melakukan aksi, antara lain dengan membobol reken-

ing nasabah bank, atau meretas laman tertentu dan menjual informasi yang didapat. “Hacking digunakan untuk pendanaan terorisme, Internet juga digunakan untuk belajar membuat bom melalui Internet. Ada juga pelatihan teror secara online,” katanya. “Kemudian ada yang pakai video call, seperti yang di JW Marriot. Ini dikontrol takutnya pas eksekusi si pelaku berubah pikiran. Nah ini bisa juga lewat Facebook,” ujar Petrus. Pemerintah terus berupaya mengusut penggunaan Internet untuk melakukan aksi teror dan telah membuat sejumlah aturan untuk menjerat pelaku terorisme yang menggunakan jaringan Internet untuk melakukan kejahatan. Pemerintah antara lain sudah memberlakukan Undang-undang (UU) No. 15/ 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No. 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris. (ant/bali post)

Rupiah Menguat Bila Kebijakan BBM Jelas

M. Chatib Basri

Jakarta (Suara NTB) Menteri Keuangan M. Chatib Basri memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan mengalami penguatan apabila ada kepastian terkait kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. “Saya percaya kalau (harga) BBM-nya dinaikkan itu pressure terhadap impor migasnya turun, itu akan membuat rupiahnya kembali menguat,” ujarnya di Jakarta, Jumat kemarin. Menurut Chatib, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi penting, karena selain dapat mengalihkan subsidi kepada yang membutuhkan, kesehatan fiskal dapat lebih terjaga dan defisit neraca pem-

bayaran dapat ditekan. “Kebijakan menaikkan BBM jadi sangat penting, satu dari sisi keadilan, kedua dari sisi fiskalnya dan ketiga dari neraca pembayaran,” ujarnya. Chatib mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, disebabkan guncangan di pasar keuangan akibat ekspektasi penarikan pelonggaran kuantitatif (QE) oleh Bank Sentral AS (The Fed). “Di sisi lain kalau dengan begini kondisi ekspor yang masih lemah itu, (pelemahan rupiah) membuat harga ekspor kita jadi lebih kompetitif dan range-nya itu masih aman,” katanya.

Sementara, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengaku optimistis penguatan nilai tukar rupiah akan terjadi, seusai pembahasan RAPBN-Perubahan 2013 pada pertengahan Juni. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Jumat pagi menguat sebesar tiga poin seiring dengan beberapa data AS yang tidak sesuai estimasi, sehingga membuat The Fed masih terus melanjutkan program stimulusnya. Nilai tukar mata uang rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak menguat sebesar tiga poin menjadi Rp 9.810 dibanding posisi sebelumnya Rp 9.813 per dolar AS. (ant/bali post)


TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 1 Juni 2013

Tornado Terjang Arkansas dan Oklahoma Houston Tornado menerjang negara bagian Oklahoma dan Arkansas di AS pada Kamis (30/5), sehingga melukai sedikitnya sembilan orang, demikian laporan media AS. Semua korban cedera berada di Arkansas dan dua korban cedera akibat sambaran petir, demikian laporan harian Dallas Morning News melalui situsnya. Beberapa pohon, rumah dan tiang listrik juga rusak di Arkansas. Satu tornado dilaporkan memasuki daratan pada Kamis malam di pinggiran Tulsa, Broken Arrow, di Oklahoma, demikian laporan Xinhua. Meskipun besarnya kerusakan akibat terjangan tornado sulit dipastikan sebab kondisi gelap gulita, bany-

ak ahli mengatakan tornado itu kelihatannya bukan angin puting beliung paling kuat seperti tornado maut yang menerpa Moore di bagian selatan daerah metropolitan Kota Oklahoma pekan lalu, kata laporan tersebut. Tornado paling akhir itu melanda setelah dua tornado lain memasuki daratan Oklahoma dan dua lagi menerjang Arkansas pada Kamis. Satu tornado, yang diklasifikasikan sebagai EF-5 —tingkat badai paling kuat di Bumi— dengan angin berkecepatan lebih dari 200 kilometer per jam, menerjang Moore pada 20 Mei. Sebanyak 24 orang tewas dan 377 orang lagi cedera akibat terjangan tornado tersebut. Sebanyak 12.000 rumah juga rusak. (ant/bali post)

Palestina Kecam Israel Blokade Misi UNESCO Jerusalem Kementerian Luar Negeri Palestina, Kamis mengecam Israel karena telah membatalkan misi investigasi Kota Tua Jerusalem Perserikatan Bangsa Bangsa, dan menyebutnya sebagai penghinaan terhadap hukum dan lembaga-lembaga internasional. Kementerian mengatakan pihanya mengutuk dalam istilah terkuat keputusan Israel, kekuatan pendudukan, untuk mencegah misi teknis UNESCO dari melakukan misi pemantauan di Kota Tua Jerusalem dan Dindingnya. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan PBB (UNESCO) dijadwalkan awal bulan ini untuk menilai keadaan Kota Lama. Jerusalem, yang pertama bagi misi pemantau tersebut sejak tahun 2004, setelah tekanan dari Jordania dan Palestina, yang menjadi anggota organisasi pada 2011. Namun menjelang dimulainya pekerjaan delegasi, Israel menyerukan untuk menghentikannya, mengklaim bahwa Palestina berusaha untuk “mempolitisasi” misi itu, yang bertentangan dengan kesepahaman yang dicapai oleh para pihak, dan untuk mengubah rencana aksi UNESCO yang diputuskan pada tahun 2010. Keputusan Israel tersebut adalah “manifestasi penghinaan atas hukum internasional dan lembaga-lembaga yang mewakilinya, serta negara-negara yang mensponsori kesepakatan ini,” kata kementerian luar negeri dalam satu pernyataan. Palestina meminta UNESCO untuk “melanjutkan dengan mandat Misi” dan tidak memungkinkan Israel untuk “menghambat pekerjaan” badan PBB itu, kata pernyataan itu. Warisan budaya dan agama adalah masalah yang sangat dipolitisir oleh Israel dan Palestina. Pada Maret, Otoritas Palestina menegaskan kesepakatan verbal tahun 1924 yang memberikan Jordan perwalian atas situs Muslim dan Kristen di Jerusalem, yang sektor timur direbut Israel dari Jordania pada tahun 1967 dalam Perang Enam Hari. (ant/bali post)

Obama-Demokrat Dianggap Utamakan “Soft-Power” terhadap Venezuela Jakarta (Suara NTB) Presiden Barack Obama dan Partai Demokrat dianggap mengutamakan pendekatan soft-power dalam aktivitas hubungan luar negeri dengan negara-negara lain, termasuk untuk Venezuela, menurut pengamat hubungan internasional Makarim Wibisono. Berkaitan dengan Venezuela, yang di bawah pemerintahan baru Presiden Nicolas Maduro tetap mengambil sikap konfrontasi terhadap AS, Makarim memperkirakan Obama akan mengambil model hubungan luar negeri tanpa membentuk konfrontasi besar-besaran. “Selain AS sebagai `pendekar demokrasi` yang harus menghargai proses pemilihan di Venezuela, garis pemikiran Obama dan Partai Demokrat dalam hal hubungan luar negeri dengan negara-negara Amerika Latin itu ingin supaya terjadi kemitraan bukan bentuk konfrontasi yang besar,” ujar Makarim saat dihubungi dari Jakarta, Kamis. “Garis pemikiran Partai Demokrat dan Obama lebih pada penyelesaian secara damai atau penggunaan soft-power dalam hubungan diplomatik internasional,” kata dia menambahkan. Makarim menyebut AS semenjak dipimpin Obama sudah mengambil inisiatif mengadakan pendekatan dengan Kuba, Iran dan beberapa pihak yang sebelumnya dikenal sangat jauh dari negara Paman Sam tersebut. (ant/bali post)

KERUSAKAN - Jejak kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana Tornado di Oklahoma.

(ant/bali post)

Presiden Bersimpati pada Korban Bencana Oklahoma New York Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keprihatinan dan rasa simpati mendalam bagi keluargakeluarga di Amerika Serikat yang menjadi korban bencana Tornado di Oklahoma. “Terimalah keprihatinan dan simpati kami yang mendalam atas korban jiwa dan penderitaan akibat bencana alam angin tornado di Oklahoma,” kata Presiden saat menyampaikan sambutan pada acara penyerahan penghargaan World Statesman di

New York Kamis (30/5 ) malam waktu setempat atau Jumat (31/5) pagi waktu Jakarta. Presiden juga menyampaikan keprihatinan atas insiden bom dalam lomba lari marathon di Boston. “Saya percaya, Amerika akan kembali menunjukkan daya tahannya, dan akan kembali kuat seperti sebelumnya,” katanya. Ia mengatakan, ledakan bom di Boston dan peristiwa pembunuhan seorang prajurit di London merupakan tindakan kekerasan yang tak bisa diteri-

ma oleh agama manapun. “Peristiwa itu merupakan tantangan bagi kita semua, tantangan bagi perdamaian, tantangan bagi terciptanya keadilan termasuk keadilan ekonomi. Tantangan juga bagi kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia,” tegasnya. Tornado maut yang memporak-porandakan pinggiran selatan Kota Oklahoma, Ibu Kota Negara Bagian Oklahoma di AS, telah merusak lebih dari 12.000 rumah, kata beberapa pejabat, Kamis (23/5). Perkiraan jumlah rumah yang rusak

atau hancur akibat terjangan tornado pada Senin (20/5) tersebut, sebagian, didasarkan atas analisis gambar udara sebelum dan setelah tornado menerpa, kata beberapa pejabat di Kota Oklahoma sebagaimana diberitakan ABC News. Kepolisian kota itu dan kantor wali kota telah memperkirakan jumlah rumah yang jadi korban di Oklahoma dan pinggiran selatannya, Moore, ialah 12.000, demikian laporan tersebut. Kepala Staf Wali Kota Steve Hill mengatakan pada Kamis para pejabat

memperkirakan 12.600 rumah berada di atau cukup dekat dengan jalur angin puting beliung itu untuk terpengaruh, kata Xinhua, Jumat. Sementara itu, para pejabat mengatakan sebanyak 33.000 orang diperkirakan telah jadi korban. Michelann Ooten, Wakil Direktur Departemen Penanganan Keadaan Darurat di Oklahoma, Kamis, mengatakan kantornya sedang berusaha mengumpulkan perkiraan tentang jumlah rumah yang rusak atau hancur. (ant/bali post)

Pejabat Rusia, AS dan PBB akan Bertemu Bahas Suriah Moskow Para pejabat Rusia, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa Bangsa akan bertemu pekan depan untuk mempersiapkan konferensi perdamaian yang diusulkan pada Juni antara pihak-pihak yang bertikai di Suriah, kata pejabat PBB dan AS, Kamis. “Kami dapat mengonfirmasi bahwa pada 5 Juni 2013 di Jenewa, para pejabat AS, Rusia dan PBB akan mengadakan pertemuan segitiga untuk mempersiapkan konferensi internasional mengenai Suriah yang diharapkan melalui inisiatif ASRusia,” kata Juru Bicara PBB dalam satu pernyataan. Pertemuan tersebut disepakati dalam pembicaraan pekan lalu antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menlu AS John Kerry, kata juru bicara Deplu Jen Psaki. Pertemuan ini akan diikuti Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman, pejabat Asisten Menteri Luar Negeri AS Beth Jones, Utusan PBB-Liga Arab Lakhdar Brahimi dan Wakil Menlu Bidang Politik Jeffrey Feltman. Kantor berita milik pemerintah Rusia RIA Novosti mengatakan Wakil Menlu Rusia Mikhail Bogdanov juga akan ambil bagian dalam pertemuan tersebut. Lavrov dan Kerry mengatakan pada 7 Mei bahwa mereka akan mencoba untuk membawa Pemerintah Suriah dan pihak oposisi ke

perundingan sesegera mungkin untuk melakukan pembicaraan yang bertujuan mengakhiri 26 bulan konflik Suriah yang telah menewaskan sekitar 80.000 orang. Namun kapan konferensi diadakan belum ditetapkan, demikian seperti yang dilaporkan Reuters. Lavrov menuduh oposisi Koalisi Nasional Suriah merusak upaya perdamaian setelah mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya akan ikut ambil bagian dalam konferensi hanya jika tenggat waktu ditetapkan untuk penyelesaian yang akan memaksa Presiden Suriah Bashar al-Assad meninggalkan kekuasaan. Rusia telah mengirimkan peluru kendali pertahanan udara seperti yang telah dijanjikan kepada Suriah, demikian disiratkan oleh Presiden Bashar al-Assad dalam wawancara yang disiarkan pada Kamis ini. Pengiriman persenjataan itu merupakan langkah untuk mencegah adanya campur tangan asing dalam konflik di Suriah yang sudah berlangsung selama leb-

ih dari dua tahun, lapor AFP. Rusia, negara yang merupakan sekutu pemerintahan Assad paling kuat, pada minggu ini mengumumkan bahwa pihaknya berkeinginan untuk menghormati kontrak yang telah dibuat, yaitu memberikan pasokan peluru-peluru kendali S-300 canggih kepada Suriah. Kelompok oposisi Koalisi Nasional, yang sedang mengadakan pertemuan di Istanbul, mengatakan pihaknya tidak akan mengambil bagian dalam prakarsa perdamaian AS-Rusia - yang disebut sebagai Jenewa II - “sejauh milisi-milisi Iran dan Hizbullah terus melancarkan invasi mereka”. Pernyataan itu muncul saat permintaan diajukan Koalisi Nasional untuk penyelamatan bagi 1.000 warga yang mengalami luka-luka di Qusayr. Qusayr adalah kota tempat pasukan elit pemerintah — yang mendapat dukungan dari para pejuang gerakan Syiah Lebanon, Hisbullah, sedang berperang untuk merebut kembali kota tersebut dari para pemberontak. (ant/bali post)

Filipina - Cina Perlu Utamakan Dialog Jakarta (Suara NTB) Filipina dan Cina perlu menahan diri, serta mengutamakan dialog dan perundingan damai untuk menyelesaikan setiap insiden di perairan sengketa Laut Cina Selatan. “Negara yang terlibat dalam perkembangan terakhir ini agar menghindari jalan kekerasan dan mengedepankan dialog, diplomasi dan negoisasi damai,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Michael Tene, di New York, saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat. Tene menambahkan, hal itu juga menyangkut sikap kooperatif antarnegara yang sangat berpengaruh demi kemajuan pembahasan Kode Tata Berperilaku (Code of Conduct/CoC) Laut Cina Selatan. Pembahasan mengenai CoC, yang sebenarnya merupakan gagasan lama dan termasuk bagian dari Deklarasi Tata Berperilaku (DoC) pada 2003, mencuat saat kunjungan Menlu Cina Wang Yi ke Indonesia beberapa pekan

lalu.Cina, saat itu, menyatakan komitmennya untuk selalu menjaga stabilitas di kawasan dan mengedepankan dialog dalam penyelesaian sengketa. Menurut Tene, isu persengkataan di perairan yang dianggap kaya potensi ekonomi ini, jangan selalu disikapi dengan perselisihan antarnegara karena dikhawatirkan malah berujung pada konflik terbuka. Sebaliknya, jika isu perairan ini dikelola dengan baik, masing-masing negara dapat menikmati keuntungan ekonomi karena stabilitas regional yang terjaga. Segala perkembangan terakhir yang kembali mencuatkan ketegangan, ujar Tene, menegaskan kembali pentingnya kemajuan pembahasan CoC. Namun, lanjut Tene, masalah klaim wilayah perbatasan, nanti diselesaikan oleh masing-masing negara, dengan peran CoC yang menjaga kondusifnya hubungan dan memulihkan kepercayaan antarbangsa. (ant/bali post)

Dolar Menguat di Asia Karena Saham Berbalik Naik Tokyo Kurs mata uang dolar menguat terhadap yen di pasar Asia, pada perdagangan Jumat, karena saham Tokyo berbalik naik yang mendorong sentimen risiko dan menarik investor menjauh dari mata uang Jepang. Greenback (dolar-red) diambil 101,01 yen dalam perdagangan sore di Tokyo dari 100,74 yen di New York pada Kamis sore, sementara euro juga menguat menjadi 131,65 yen dari 131,39. Mata uang tunggal Eropa merosot menjadi 1,3033

dolar dari 1,3043 dolar. “Sebelumnya, melemahnya yen mengangkat ekspektasi peningkatan keuntungan perusahaan dan mendorong saham Jepang lebih tinggi, tetapi kenaikan hari ini di saham mengakibatkan yen lebih lemah,” seorang dealer senior di sebuah bank utama Jepang mengatakan kepada Dow Jones Newswires. Perdagangan yen dan saham-saham Jepang saling terkait, karena nilai unit mempengaruhi daya saing pengekspor di luar negeri. In-

deks acuan Nikkei 225 di Tokyo naik 1,37 persen pada Jumat, karena investor memburu saham murah setelah pasar anjlok lebih dari lima persen sehari sebelumnya ke tingkat terendah lima minggu. Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan acungan jempol pada upaya meningkatkan ekonomi Jepang dengan belanja pemerintah yang besar dan pelonggaran moneter bank sentral, demikian laporan tahunan IMF yang dirilis pada Jumat. “Penghargaan berpotensi

besar meskipun ada cukup risiko penurunan” jika Tokyo tidak memotong utang nasional yang besar, dana yang berbasis di Washington mengatakan. Pelemahan yen juga mendapat dukungan dari IMF, yang menepis kekhawatiran tentang devaluasi mata uang yang cepat. Pada Kamis, dolar telah melemah terhadap mata uang utama lainnya setelah data ekonomi AS sedikit menurun, menempatkan hambatan pada permintaan untuk greenback. Angka-angka “terlihat mendukung (Federal Reserve)

mempertahankan langkahlangkah stimulus agresifnya”, yang cenderung membebani dolar, National Australia Bank mengatakan. Euro, sementara itu, menarik dukungan dari indikator zona euro yang menggembirakan menunjukkan sentimen ekonomi meningkat pada Mei dan karena para investor menyesuaikan portofolio mereka sebelum akhir bulan. Pasar akan mengawasi inflasi zona euro dan tingkat pengangguran pada Jumat sore, kata para dealer. (ant/bali post)


Snt01062013