Page 1

amin rais: “Reformasi itu kandas”

ISSN: 0854-1086 • http://www.sumaui.or.id

EDISI KHUSUS

TAHUN

REFORMASI MAJALAH UNIVERSITAS INDONESIA

NO.24/XV/2008 Rp7.000


dari pusgiwa

PERJUANGAN.. erjuangan! Mungkin kata berim- besar dibanding dengan rubrik yang P buhan inilah yang paten untuk lain. Selain itu, rubrik kampus pun menggambarkan majalah edisi diisi oleh suara teman-teman mahaini. Perjuangan melawan ego masing-masing, sempitnya waktu, pergelakan narasumber yang menjadi informan penting dalam pemberitaan dan perjuangan melawan seret-nya keuangan organisasi yang menaungi kami. Cukup sudah keringat dan air mata yang keluar. Tapi, perjuangan itu terbayar! Kini, majalah edisi khusus ini bisa dinikmati teman-teman pembaca Suma sekalian. Ya! teman-teman yang rindu akan informasi media jurnalisme kampus yang sedang belajar apa itu jurnalistik sesungguhnya seperti kami. Edisi kali ini memang berbeda. Khusus untuk edisi ini, pemberitaan tentang reformasi yang memasuki umur 10 tahun menjadi topik yang mendominasi. Ini bukan tanpa alasan. Mengapa? Mungkin beberapa orang akan berpikir skeptis. Edisi ini ada memang karena momennya pas. Toh, tidak ada salahnya ikut meramaikan suasana ulang tahun sang reformasi yang menjadi sejarah bangsa ini. Tak hanya itu, Suma edisi ini hadir karena kami peduli atas nasib bangsa ini yang masih saja berjalan di saat negara lain berlari. Dalam edisi kali ini pun rubrik opini kami beri porsi yang lumayan

siwa dan beberapa alumni UI yang kini menjadi figur dalam masyarakat. Tidak ada alasan khusus. Kami hanya menyadari, kami adalah wadah aspirasi yang tak boleh menggurui. Oleh karena itu, kami beri kesempatan untuk beragam orang dengan beragam pemikiran untuk mengutarakan aspirasi mereka. Untuk apa? Agar pembaca kami bisa merekonstruksikan sendiri informasi yang dia dapat. Karena kami ingat, bahwa pada prinsipnya, media bukan sarana untuk mengklaim suatu persoalan. Media adalah fasilitas yang membuat masyarakatnya paham atas persoalan yang ada. Mengutip aksioma dalam ilmu komunikasi “we cannot not communicate�, semoga Suma edisi kali ini bisa menjadi wadah komunikasi mahasiswa UI. Semoga informasi yang kami beri menjadi penambah ilmu teman-teman. Setidaknya menjadi sekedar pengetahuan untuk temanteman sekalian. Terakhir, terima kasih. Terima kasih atas kesediaannya membaca. Inilah produk kami, hasil kerja keras selama ini. Semoga berkenan. Hidup Mahasiswa!!! REDAKSI

Pelindung Tuhan Yang Maha Esa Penasihat Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Gumilar R. Soemantri, der. Soz Direktur Kemahasiswaan Drs. Kamaruddin, M.Si Pembina Drs. Ade Armando, M.Si Pemimpin Umum Diponegoro Pemimpin Redaksi Hafizhul Mizan Piliang Sekretaris Redaksi Devi Raissa Redaktur Pelaksana Sefti Oktarianisa Wakil Redaksi Pelaksana Happy Indah Nurlita Redaktur Foto Riomanadona Redaktur Artistik Imam Fahmi Wibowo Redaktur Bahasa Fanny Fajarianti Redaktur Senior Muhammad Haripin, S. Sos, Pangeran Ahmad Nurdin, S. Sos Redaktur Sururudin, Novie, Anaya Noora, Chrissendy T.L. Sitorus, Diah Setiawaty, Yuliniar Vida. Reporter Asri Muninggar Sari, Resti Mirzalina, Dewi Andriani, Novie, Olgha Tabita, Nurul Farichah, Denissa Faraditha A., Erichson Sihotang, Rifka Rizkia, Dinar Rahmi, Ni Made Kumara Santi Dewi, Aisyah Ilyas, Laras Larasati, Yuliniar Diva. Fotografer Ade Irawan, Titah Hari Prabowo, Lila Kesuma Hairani, Putri Rahayu Wulandari, Ali Budiharto, Salich.W Desain, Tata Letak, dan Pracetak Buanawista Fajar Gafawijd, Rizki Amalia, Hanifah Ramadhani, Fidella Nindita, Taqwa Tanjung, Friska Titi Nova. Riset Faishal Ismail, Rizky Sadali, Rizky Malinda, Roy, Sarah Albar. Sirkulasi, Promosi, dan Marketing Dian Rousta Febrianti (Koordinator), Agnia Kartika, Karina, Rifki Hidayat, Christina Ken Maria, Aisa Ayu Dita Sabariah, Cindy Fortuna, Ghita Yoshanti, Penerbit B.O. Pers Suara Mahasiswa UI Percetakan Suma Design & Printing sdp@sumaui.or.id ISSN 0854-1086 Berdiri Sejak 27 Juni 1992 Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan Dan Promosi Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Lantai 2, Kampus Universitas Indonesia, Depok, 16424 email: majalah@sumaui.or.id website: http://www.sumaui.or.id contact person: Devi Raissa 0817400400 (Redaksi), Dian Rousta F. 081359254023 (Iklan dan Sirkulasi) Redaksi menerima tanggapan, saran, kritik, maupun surat pembaca melalui email majalah@sumaui.or.id, atau sampaikan langsung ke sekretariat redaksi Suara Mahasiwa di Pusgiwa Lt. 2.

ADE/SUMA


daftar isi no. 24, tahun xv, 2008 EDISI KHUSUS 10 TAHUN REFORMASI

laporan utama 12

Gerakan Mahasiswa: Game Over! Reformasi Memakan Korban Rakyat Indonesia

16 Prof. Dr. Amien Rais: “Reformasi Itu Kandas”

20 Aksi Mahasiswa yang

Berhubungan dengan Reformasi Sejak 1998

liputan khusus 38 Aktivis Gerakan Mahasiswa

‘98 Di Manakah Engkau Sekarang?

41 Pers Mahasiswa, Bukan Cuma Sisi Lain Pergerakan Mahasiswa

44 Wien Muldian “Kompor” Aksi Mahasiswa ‘98

46 Rama Pratama: “Aktivis Mahasiswa Ada Masanya“

kampus

11

55

Gerakan Mahasiswa: Game Over! Reformasi Memakan Korban Rakyat Indonesia

Mahasiswa UI: “Reformasi Salah Arah”

Mereka Bicara Semangat Reformasi

60 Riset Kampus:

10 TAHUN REFORMASI

37

Aktivis Gerakan Mahasiswa ‘98 Di manakah Engkau Sekarang?

16

PROF. DR. AMIEN RAIS: “REFORMASI ITU KANDAS”

  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

cover story

Foto: Dokumen SUMA UI Desain: Titah Hari Prabowo Tata Letak: Diponegoro


daftar isi

evaluasi reformasi

70

25 Reformasi Politik Soehartoisme Tanpa Soeharto

CATATAN PERJALANAN Perjalanan Panjang Atas Nama Cinta

28 Reformasi Politik Kesalahan Besar Reformasi !!!

30 Reformasi Ekonomi

Ekonomi Pasca 10 Tahun Reformasi “Growing Pain”

32 Reformasi Militer

Metamorfose Hubungan SipilMiliter

34 Reformasi Kesejahteraan Demokratisasi dan Agenda Kesejahteraan

55

MEREKA BICARA SEMANGAT REFORMASI

50 Reformasi Pers Pers, Suara Tuhan

95

52 Reformasi Pers

Pasang Surut Politik Hukum Kemerdekaan Pers

AFGAN SYAH REZA: “UI GITU LOH...”

63 Reformasi Pendidikan

“Cermati Lagi Tataran Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia”

76 Reformasi Budaya

10 Tahun Reformasi Pruralisme Terancam

78 Reformasi Hukum

Pendidikan Hukum dan Mata Rantai yang Hilang

93

80 Reformasi HAM

Reformasi Tanpa Penegakan HAM

CINTA MAY DI TRAGEDI MEI

82 Reformasi Perempuan

Perempuan Pasca 10 Tahun Reformasi

opini

65 Quo Vadis Pendidikan Tinggi

Negeri (BHMN) di Indonesia: Tarik-Menarik Kepentingan Antara Pelayanan Publik dan Privatisasi Perjalanan Reformasi

68 Merdeka dari Kemelaratan Menuju Demokrasi Paripurna

catatan perjalanan 70

Perjalananan Panjang Atas Nama Cinta

budaya

74 Amuk Massa=Asyik Massa

kesehatan

84 Desentralisasi Kesehatan : Askeskin Dicabut, Masyarakat Dirugikan

cerita pendek

87 Ivory 90 Sepuluh Tahun Yang Lalu

resensi 92 93

Catatan Perjalanan Reformasi Cinta May di Tragedi Mei

rubrik tetap

01 Dari Pusgiwa 04 Pojokan Pusgiwa 04 Opini Foto 05 Pembuka Suara 06 Suara Pembaca 08 Goresan 09 Mantan Aktivis 10 Nuansa 24 Opini Sketsa 48 Sorot 94 Singkap 96 UI Mania 96 UI-ku, UI-mu, Ndut...! Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  


opini foto

“Keep off the grass, ladies...!� pojokan pusgiwa

TITAH/SUMA

Reformasi sudah berumur 10 tahun Nggak ada perubahan! Mungkin harus bersabar sampai 100 tahun reformasi.

UI mau pecahkan lagi paduan suara terbanyak! Cuma prestise, bukan prestasi.

Uang kuliah mulai angkatan 2008 disesuaikan Disesuaikan? Maksudnya NAIK kalee, ah...!

Pintu jalan antara teknik dan asrama ditutup Jadinya yang indehoy deket stadion makin banyak, Pak!!

Rektor pilih sendiri dekan tiap fakultas... Pantas ada 7 nama Bambang... masalah selera ternyata!   Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

Aksi kepung Istana oleh BEM Seluruh Indonesia direncakan tiga hari Baru satu malem aja udah pada pilek....


pembuka suara

Do the one thing you think you can’t do. Fall at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mount the highwire. This is your moment own it. (Oprah Winfrey)

Pemimpin Umum Diponegoro Sekretaris Umum Rifka Rizkia Bendahara Umum Dinar Rahmi Manajer Penerbitan/Pemimpin Redaksi Majalah SUMA Hafizhul Mizan Piliang Manajer Perusahaan Aghny Arisya Putra Manajer Riset Fanny Fajarianti Kepala Biro SDM Putri Rizqi Arlita Kepala Biro Humas Izza Soraya Kepala Biro Kesekretariatan Lila Kesuma Hairani Pemimpin Redaksi Gerbatama Achdiyati Sumi Permatasari Penanggung jawab Website Titah Hari Prabowo Kepala Unit Operasional Dian Rousta Febrianti Kepala Unit Event Organizer Rifki Hidayat


suara pembaca TIGA JUTA RUPIAH BUAT MAHASISWA BIPA Saya mahasiswa FISIP yang membantu seorang mahasiswa BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) yang akan mengurus KITAS (semacam identitas bagi warga negara asing) di kantor imigrasi. Salah satu syarat untuk mendapatkan KITAS adalah melampirkan fotokopi KTP Sponsor yang menjadi penjamin dari mahasiswa ini. Dalam hal ini sponsor adalah Manajer Program BIPA FIB UI yaitu Ibu Irsanti. Namun ketika teman saya ini meminta fotokopi KTP, Ibu Ir menolak memberikan. Ibu Ir hanya mau memberikan fotokopi KTP nya kepada seorang agen bernama Nenden. Agen inilah yang nantinya akan mengurus KITAS sampai beres. Yang perlu dilakukan hanya menghubungi Nenden dan membayar sebesar tiga juta rupiah. Padahal teman saya mau mengurusnya sendiri. Teman saya telah bolak-balik ke kantor imigrasi Bogor untuk mengurus KITAS tapi terbentur masalah fotokopi KTP Ibu Ir. Dan biaya mengurus

KITAS yang saya ketahui dari petugas imigrasi adalah sebesar 800 ribu sampai satu juta rupiah. Ibu Ir mengatakan bahwa selama ini setiap mahasiswa BIPA selalu membayar agen dan agen yang akan membereskan semuanya. Jadi teman saya tidak perlu repot bolak-balik ke kantor imigrasi.

Mengapa birokrasi UI khususnya di FIB menyulitkan? Mengapa Ibu Ir hanya mau memberikan fotokopi KTP kepada agen yang bernama Nenden? Ada hubungan apa antara Ibu Ir dengan Nenden? Benarkah biaya untuk mengurus KITAS sebesar tiga juta rupiah?Lalu apa salahnya jika teman saya mau mengurus KITAS sendiri? Bukankah agen hanya membantu jika memang orang tidak memiliki waktu untuk mengurusnya sendiri? Saya bener-bener ga habis pikir. Semoga masalah ini dapat segera terjawab karena saya jadi gak bisa tidur memikirkannya.

Mahasiswa FISIP 2005 (Nama ada pada redaksi)

KELUHAN SIAK NG DI FISIP Saya mahasiswa FISIP angkatan 2005. Melalui SUMA, saya ingin mengeluhkan pengoperasian SIAK NG di FISIP. Sebagaimana diketahui, sekarang semua fakultas di UI sudah menggunakan sistem SIAK NG sebagai cara untuk registrasi akademik mahasiswanya. Jadi mahasiwa yang ada di UI diberi kemudahan untuk mendaftar ulang, berkonsultasi dengan PA, menentukan mata kuliah dan berapa SKS yang akan diambil hanya melalui internet.

Akan tetapi, kemudahan ini tidak saya temui dalam pengoperasian SIAK NG di FISIP. Memang, FISIP merupakan salah satu fakultas pertama, pionir adanya SIAK NG. Akan tetapi, kenapa ya, ketika SIAK NG sudah diberlakukan di semua fakultas di UI, FISIP seolah jadi fakultas yang tidak memanfaatkan kemudahan ini sebaikbaiknya. Mengapa saya katakan demikian? Hal ini karena, meskipun SIAK NG dan registrasi aka-

BADAN OTONOM PERS SUARA MAHASISWA UI (SUMA UI) merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Indonesia yang bergerak di bidang jurnalistik dan penerbitan, dijalankan sepenuhnya oleh mahasiswa, bernafaskan intelektual, dan bersifat independen terlepas dari intervensi pihak manapun, dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial pers mahasiswa. Sejak resmi didirikan pada 27 Juni 1992, SUMA UI telah menerbitkan 24 edisi majalah self titled, Suara Mahasiswa. Pada tahun 1998-2001, SUMA UI juga menerbitkan buletin pergerakan yang bernama “bergerak!�. Selain itu, sejak tahun 2003, SUMA UI juga menerbitkan buletin bulanan, Gerbatama, yang telah terbit sebanyak 31 edisi. SUMA UI, yang merupakan satu-satunya organisasi pers mahasiswa tingkat universitas, memiliki ciri khas tersendiri dalam cara penyampaian informasi/berita. Selain membahas isu global yang berkembang, ruang lingkup utama berita SUMA UI adalah membahas isu dan fenomena yang di berkembang lingkungan kampus UI.

  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008


suara pembaca demik via internet diberlakukan, bentuk kemajuan teknologi. Ko, FISIP masih menginginkan dibuat seolah-olah teknologinya mahasiswanya datang ke kambelum maju? pus untuk registrasi ulang, baik Semoga para petinggi FISIP konsultasi dengan PA, menenmendengarkan dan peduli akan tukan mata kuliah yang diambil, hal ini. Terima kasih. dan tanda tangan KRS kuliah apa saja yang akan diikuti. Hal Mahasiswa FISIP 2005 ini terus terang saja member(Nama ada pada redaksi) atkan. Apalagi bagi saya yang mahasiswa rantau. Saya harus bolak-balik dari kampung ke UI hanya untuk registrasi akaEFEK UI WOOD DI UI demik saja. Untungnya jarak antara kampung halaman saya Universitas Indonesia punya UI dan UI hanya sebatas dua puWood. Namun bagaimanakah lau. Coba kalau saya tinggal di efek UI Wood pada Indonesia bagian timur. Berapa kampus kita? Sebenarnya perbiaya yang harus saya keluarkan tanyaan ini muncul ketika saya hanya untuk bolakmengalami “banjir” saat pulang balik saja ke UI demi mengisi kuliah. Ini adalah hal pertama KRS saya? Lagipula, tak semua yang membuat saya kaget, mahasiwa FISIP punya orang “kok bisa sih UI kebanjiran?” . tua yang super mampu dalam Kenapa bisa terjadi? Apakah bidang finansial. ini menunjukkan bahwa warga UI belum patuh dalam memHarapan saya, melalui SUMA, buang sampah pada tempatnya? semoga manejemen SIAK NG Atau di FISIP berbenah diri. Kalau berkurangnya lahan pefakultas lain saja bisa memunyerapan air di kampuslah dahkan mahasiwanya regisyang menjadi penyebab? Yah, trasi akademik melalui internet fenomena itu terjadi pada tasaja, tanpa datang ke kampus, hun 2007 akhir. Nah, ternyata mengapa FISIP tidak bisa? fenomena ini lagi-lagi terjadi Bukannya SIAK NG itu seuatu dalam beberapa waktu terakhir. Hujan deras yang tidak terlalu lama membuat daerah di dekat Balairung bagaikan sungai dan jalanan tergenang. Ironis sekali, saya sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi yang merupa-kan bagian dari civitas akademika UI, menyambut baik tindakan nyata yang berujung pada Universitas Indonesia terwujudnya kampus hijau UI. Mungkin, perlu adanya keterlibatan yang involve dari seluruh civitas academica UI. EDISI 02 | 21 April 2003

| Editorial

ADA APA DENG AN Pro Kontra Seput PEMIRA? ar Pemira

Gait lummolu msandit ex eugiatie del inim etue pat lortio esenis commodolorem esequat alis dipisi zzrit lore te volobortin bla feugait, vero veliscilit adignim dit augait dolessvolor siscili quipissed enim eraesed tat, commodo te eu faci euis odolor in venim ad enisl doloreet utat. qui blamcon senisDuis nos niscipit cilit nonullutpat atin henit, sequisim ue commodolore lummy non ut velenis nulla m Elit eum nis augait at. feu feuipit nonsenim zzrit lore te volobortin la facing er iurem quis doleniam veliquipis num ipismolor inis in henit alit exerosto etumsan num quat. Loboreet utat, sed tio consed ullummo loborperos del ullam irilit eugait velis alis ea facidunt ut niam nullam, illaoreet, volenim verat ullaorem in utat. ullaore te feuguerci in Magnis nim zzrilis bla conulla acilit alis del ipsum nos dolum nit dolumsan exeriure dolortis exer sum facilisi eugue conulpute nos num duipit lum ue commodozzrit ver irit wismod tate modolortio el ullan mincin heniam eliquis doloboreet lorem zzrit lore acin volummolor dolore tin hent augueri liquat. wis el iusciduis Os te volobortin er se tisl ut ipissed dolortissi. eummodo loreet dunt wis adip acipis dit lumsan Nismolessit wisi ute dolore et eriliquat. Venim num dignis augait zzriuscidunt la loreet, quis nulla consenim do amet wisi te facipit ectet, quis er sequi bla vel dolobortis aliquations exerat atie irilit alit acincip zzrit alisi tin volore magnibh etum sustrud tem irillan ue commodol feugue tie doloenissed del ipis bore tio delenim nonsequis dolore in el utat, faccum nos nim quamcon esequis ero odip exer esequat adiOre sisim iril dions nissi. ea feum ilit, sumsan Unt volorpero quat. Ut lumsandiam, essendrem dolupta tueraestrud quisi dionseq uipsustisi blandit, venim veliquisi te ea feui exerte consenibh er aesto odipit delendio si. Nulla alis nonsend dit, susciduisi. Olorper aestrud UtAmentrobsen iamcon vel utat. tate eu facidunt vistus bonste ad dolor sequisi la manunum perrachuit; Diterbitkan oleh: bla consendiam dit, sit, quam zzrit is? Arios es cotiamdiist non sende et nulla facil ut dolupiam hin scre, tat, quat vel ea octus, con andam con vullan velesto audea in diempoodolutate velestie rei senterorae deliquat. obsendena, teribus Velis accummy virte nost vit; hore nostio ad ceratoreo, Cat. odoloreet, quamcon cortie tio dio Posultod C. Fex me ipsummy nonsectet senibh essim paterte te auconverum. maximperis vullamc onsequat. It, si tinim Tumena, Castanu num vulla alit im in videt, ulputnumere ta, es! Sat, es bon Ita, prorari

halaman

halaman

halaman

2

3

4

wor ld of excellence... your gate way to the

Dalam memberikan suatu intervensi pada berbagai hal, para pembuat kebijakan har-

uslah melihat kelebihan dan kekurangan program yang dibuatnya. Diperlukan evaluasi pada program yang dilakukan, dan jangan lupa untuk mengikutsertakan seluruh warga UI dalam setiap kegiatan. Mari wujudkan UI yang hijau dan dekat dengan lingkungan. Wallahu’alam.

Dian Annuriah R Mahasiswa Psikologi 2005

TANYA GERBATAMA Buletin Gerbatama yang dikeluarkan SUMA selama ini berukuran A4. Akan tetapi, beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan Gerbatama dengan ukuran yang lebih kecil.

Terus terang saja saya sempat pangling melihatnya. Saya pikir ini buletin terbitan baru. Kalau boleh tahu, mengapa pihak Gerbatama melakukan hal ini? Padahal menurut saya ukuran yang lama itu sudah cukup baik?

A. M. Ariyoga Mahasiswa FIB 2005

Bung Ariyoga, pertama kami mengucapkan terima kasih telah menjadi pembaca setia Gerbatama. Perubahan Gerbatama memang telah kami canangkan sebelumnya dengan slogan “Metamorf ”. Tidak ada alasan khusus, hanya kami ingin memberikan suatu kesegaran dan suasana baru bagi pembaca. Kami tahu, pada awalnya sulit menerima perubahan. Namun, kami percaya kesegaran Gerbatama akan memberikan nuansa baru bagi kita bersama. Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  


goresan

berpikir tentang perempuan

P DOK.PRIBADI

Diponegoro Pemimpin Umum Badan Otonom Pers Suara Mahasiswa UI Mahasiswa Ilmu Sejarah Angkatan 2005

oetri Hindia, majalah perempuan pribumi pertama di Indonesia, memuat sejumlah kisah tentang penderitaan dan perjuangan perempuanperempuan Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia sebelum kemerdekaan) dalam meraih haknya. Masalah kedudukan perempuan dan emansipasi benar-benar mendominasi tema yang diangkat majalah yang terbit tepat 100 tahun lalu itu.

Sungguh hebat perjuangan mereka sehingga membuat saya terinspirasi. Ketika tulisan ini dibuat, hari Kartini sudah lewat namun bukan berarti kajian tentang perempuan berhenti. Di tengah gejolak dan semangat 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 10 tahun reformasi, tak salah jika mencoba sedikit berpikir tentang perempuan.

Siapa sebenarnya perempuan? Pertanyaan itu tiba-tiba saja muncul ketika membaca artikel-artikel dalam majalah Poetri Hindia di atas. Bagi yang pernah membacanya pasti akan terkagum-kagum pada sosok perempuan. Mengapa kita seolah tidak mengenal mereka? Padahal, mereka ada di sekitar kita, setiap saat, bahkan sangat dekat.

Perempuan adalah makhluk yang mampu melahirkan karena ia mempunyai rahim. Ia yang melahirkan semua keturunan Adam di bumi ini. Suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Perempuan lebih mengedepankan emosi daripada rasio. Karenanya, banyak yang mengatakan perempuan lebih emosional daripada lelaki. Perempuan memiliki payudara dan vagina, dua organ yang hanya dimiliki perempuan. Kedua organ itulah yang nantinya membuat lelaki ’tunduk’ pada mereka. Jadi, salah bila memandang perempuan sama dengan lelaki. Mereka

  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

berbeda. Karenanya, sepakat bila ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan. Namun bukan berarti diskriminasi. Perbedaan perlakuan tentu akan berbeda dalam hal, misalnya transportasi, perang, pakaian, cuti, dan hal lainnya.

Jika kita melihat secara jernih, di era reformasi saat ini, perempuanperempuan yang telah dibangkitkan Poetri Hindia (selain juga Kartini), justru mengalami kembali kegelapan sejarah, di mana kedudukan perempuan selalu dibandingkan dengan lelaki, dan dikatakan lebih rendah. Padahal katanya, perempuan itu adalah makhluk yang mampu menundukkan lelaki. Sungguh absurd, dan pada bagian inilah saya merasakan kebingungan yang luar biasa. Sama halnya, ketika kenyataan bahwa Poetri Hindia tak banyak disinggung dan disepelekan dalam sejarah. Mengapa? Setidaknya, kita telah mencoba mengenal mereka lebih dekat. Perempuan telah melakukan banyak hal bagi manusia dan dunia. Sangat naif jika menyepelekan mereka.

Sejarah pun harus lebih adil melihat perempuan. Sejarah saat ini penuh dengan maskulinitas. Istilah sejarah pun begitu maskulin, yaitu history (cerita-nya, laki-laki) bukan herstory (cerita-nya, perempuan). Pelaku sejarah pun terpusat pada laki-laki. Seolah tidak ada perempuan dalam sejarah.

Terakhir, perempuan adalah makhluk luar biasa. Ia mampu menciptakan perbedaan pada dunia. Ia menciptakan cinta yang tak ada bandingannya. Walaupun banyak juga hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan dan karena itulah laki-laki ada. Lalu, masih perlukah feminisme? Masih perlukah maskulinisme?


mantan aktivis

RIO/SUMA

M. Fauzie Syuaib Sekum Senat Mahasiwa FISIP UI 1984-1985

Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  


nuansa

B

HATI

aru-baru ini sebuah program unggulan dari stasiun televisi nasional, Kick Andy!, melakukan show off air-nya di UI. Tenar betul acara ini, sampai ada penonton yang tidak dapat kursi rela untuk duduk di lantai. Rektor UI-pun hadir dan ikut memberi bantuan ketika itu. Kenapa ia begitu fenomenal? Andy F. Noya, sang presenter terangterangan menjawab dalam show itu, “Karena acara ini ditonton dengan hati”. Yang pada akhirnya bisa mengins-pirasi dan motivasi.

Namun, hati beberapa kali hati tak terlihat. Kalaulah pakai hati, para tentara tidak akan memuntahkan timah panas kepada calon-calon pemimpin bangsa sepuluh tahun yang lalu. Ini semata adalah perintah. Ketika perintah dikeluarkan maka hati dilupakan. Mungkin begitulah caranya berpikir . Kalau memang begitu, kita harus merunut ke atas, kita perintah tertinggi di negara ini yang jatuhnya ke presiden, meski kedaulatan bukan di tangan beliau. Untuk zaman sekarang, saya rasa mungkin kita sudah punya presiden yang memakai hati, buktinya beliau bisa menggubah lagu dan menangis menonton film sedih. Namun di sisi lain, banyak juga yang berteriak. Kalau jadi BBM naik lagi, ini adalah yang ketiga dalam 5 tahun terakhir. Angka bunuh diri di masyarakat sudah semakin tinggi. Pun tidak mau bunuh diri, kematian akibat kelaparan berbiak secara merata. Kenaikan ini Insya Allah akan menambah tanggungan rakyat. Kalaulah begitu, benarkah ada

hati dalam kebijakan itu? Susah dimengerti.

Baru-baru ini, rektor UI mengeluarkan Surat Keputusan baru tentang biaya pendidikan yang baru di UI. Kalau melihat jumlah maksimal, niscaya kita akan terhenyak. 7.5 juta untuk IPA dan 5 juta untuk IPS. Namun, ternyata kebijakan ini memakai hati. Untuk jumlah minimal, cukup hanya 100 ribu rupiah saja. Tak lebih sepuluh hari kerja bagi tukang sapu yang dipekerjakan secara outsourcing di kampus ini. Jumlah absolutnya kemudian diatur oleh sebuah mekanisme yang melibatkan lembaga eksekutif mahasiswa. Tampaknya menyenangkan.

Mekanisme itu dibuat dalam bentuk pembuktian administrasi. Slip gaji, rekening dan sebagainya harus disertakan., diakhiri dengan wawancara untuk melihat kebenaran dokumen. Dalam penentuannya, “hati” ternyata tidak dihitung. “hati” bisa menipu dan dokumen tidak. Saya kurang setuju dengan ini. Kalau teman tidak percaya, cobalah tengok penerimaan mahasiswa baru dalam penentuan Admission Fee berlangsung, terutama di fakultas tertentu. Di situ jantung bapak-bapak berdetak kencang, dan air mata ibuibu mengalir. Saya rasa air mata tak akan bohong meski sebagian orang bisa melakukannya. Ini mungkin akan berulang untuk penentuan BOP. Kalaulah itu terjadi, lalu di manakah hati. Cukup di lagu dan janji-kah? Atau hanya ada dalam tontonan? Ini semakin membingungkan.

10  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

DOK.PRIBADI

Hafiz Mizan Piliang Pemimpin Redaksi Majalah Suara Mahasiswa Mahasiswa Ilmu Goegrafi Angkatan 2004


reformasi meninggalkan beberapa warisan yang terlupakan. demokrasi, kesejahteraan, dan kondisi masyarakat masih memprihatinkan. mahasiswa harus dapat menjawab asa reformasi yang TELAH HILANG

Gerakan Mahasiswa: Game Over! Reformasi, Memakan Korban Rakyat Indonesia SALICH/SUMA


10 tahun reformasi

GERAKAN MAHASISWA: GAME OVER! Gejolak reformasi tahun 1998 tak bisa lepas dari sebuah kelompok aksi gerakan mahasiswa. Kelompok aksi menurut Jeff Haynes merupakan aktifitas untuk mencapai tujuan mereka sendiri dan memandang diri mereka sebagai kelompok karena terkait dengan keadaan serupa seperti kemiskinan, gender, keyakinan agama, etnis dan apa saja. Kelompok ini secara sadar mengaitkan perjuangan pribadi mereka pada penciptaan masyarakat yang lebih demokratis dan adil. 12  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

R

eformasi ’98 merupakan respon ketidakpuasan mahasiswa dan sebagian kecil masyarakat pada kondisi yang ada. Hal ini bisa disebabkan antara lain hargaharga yang melambung tinggi, pembatasan dalam berekspresi, dan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia oleh penguasa. “Format ekonomi tak sesuai dengan keinginan rakyat, yang tidak sejahtera dan menderita� ujar Sri Bintang Pamungkas. Akhirnya, tindakan ofensif dilakukan dengan menumbangkan rezim Soeharto, yang ketika itu dianggap sebagai common enemy (musuh bersama) bagi mahasiswa.


10 tahun reformasi

LILA/SUMA

Sekarang, sudah sepuluh tahun dari kejadian ini. Akan tetapi, apa yang diharapkan justru tak terjadi. Menurut Bony Hargens, ini bisa diketahui dari karakter mahasiswa Indonesia yang cenderung tidak bergerak secara total. Totalitas perjuangan hanya ada dalam lagu dan tidak meresap pada suatu sikap nyata dalam aksi dan pemikiran yang berkesinambungan. Ia berpendapat, sebuah reformasi ternyata dapat dianggap sebagai blunder kesalahan mahasiswa yang merugikan masyarakat sendiri. “Ini bisa diketahui dari tidak adanya ideologi kebangsaan yang dibangun mahasiswa. Pancasila sebagai

landasan negara semakin tidak Tobing, mantan ketua Dewan jelas. Indonesia setelah ReforMahasiswa UI angkatan ’78, masi ’98 tidak mempunyai arah “Mahasiswa sekarang belajar pembangunan” saja dengan serius, tidak usah Di satu sisi, mahasiswa ikut dalam kegiatan politik, berhasil menurunkan ujung bekerja, menikah, dan hidup tombak rezim Orde Baru. layak lalu mati”. Akan tetapi, di lain pihak ini Pendapat senada juga dimendapat tanggapan skeptis ungkapkan Jono, supir angkot masyarakat kecil. “Coba kalo di Jakarta. “Apa itu mahasiswa, ga ada reformasi, pasti harga kerjanya demo, bikin jalan masih bisa murah, jaman Soemacet, kita jadi tidak bisa harto itu apa-apa bisa murah, kerja”. ga kaya sekarang”, tutur Warti, Kebutuhan bangsa Indopedagang Warung Tegal nesia atas tenaga kerja yang (Warteg) di Depok. handal harus dijawab oleh maMenurut Sri Bintang, hasiswa masa kini. Tantangan lengser keprabonnya Soeharto globalisasi yang berhembus ternyata tidak berpengaruh dari negara maju ke negara besar terhadap permasalahan berkembang dengan begitu bangsa. Kegiatan korupsi yang kencang dan harus ditanggapi semakin marak, tertangkapnya dengan sigap oleh segenap eleoknum-oknum pejabat negara men bangsa. Menanggapi hal karena korpusi adalah bahwa ini, Haris, seorang karyawan kegiatan korupsi tetap lestari swasta mengatakan di Indowalapun ada reformasi sudah nesia tidak ada tenaga kerja sepuluh tahun ada. ahli. “Klien saya harus memDany, aktivis ’98 yang bawa orang dari China untuk menjadi pedagang aksesoris merawat peternakan ikan lautmotor mengatakan ia menyesal nya di Indonesia. Padahal di dulu ikut reformasi. “Sekarang Indonesia sendiri banyak makedaan malah tambah buruk,” hasiswa tapi klien saya sendiri ungkapnya. Perbaikan keadaan tidak percaya pada mahasiswa masyarakat bertolak belakang Indonesia,” katanya. dengan tujuan reformasi. Visi Gerakan yang merakyat hagerakan mahasiswa tidak sesrus dilakukan dan mendapat uai dengan kenyataan. porsi yang lebih besar karena “Ternyata kehidupan semasesungguhnya mahasiswa kin buruk, dulu irigasi buat adalah rakyat, bukan orang sawah baik, ada perhatian elit, yang seharunya memang tinggi bagi petani, sekarang merakyat. buat air sawah kita harus berebut, pupuk naik, panen pun Gerakan Koran ala Mahaturun,” ungkap Rudin, yang siswa berprofesi sebagai petani di Hampir setiap hari ada Jawa Tengah. demonstrasi di jalan-jalan JaPeran mahasiswa dalam karta dan daerah lain yang memelakukan perubahan perlu di- miliki. Gerakan mahasiswa dipertanyakan kembali. Kekecedasarkan pada kondisi bangsa waan masyarakat begitu tinggi yang sangat problematik. Dari pada mahasiswa yang tidak ekonomi hingga politik, dari fokus pada bidangnya. Tangberas, minyak tanah, dari tugapan sinis datang dari Biner kang becak sampai SBY semua Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  13


10 tahun reformasi sosial dalam jangka panjang. Gerakan mahasiswa ternyata juga saling bersaing satu sama lain. Tak ada bedanya dengan suatu koran bersaing dalam oplah penjualan walapun berita yang dimuat sama. Persaingan ini dilandasi oleh keinginan agar dianggap sebagai superior di Indonesia. Bagaimana mereka menganggap dirinya superior tergantung dengan seberapa kuat melakukan aksi di jalanan dan efek yang dihasilkan. Pasca-reformasi terjadi persaingan agar dianggap sebagai pahlawan reformasi. Antara UI dan Trisakti, antara Jakarta dan non Jakarta. Muncullah beberapa organisasi baru, BEM Nusantara dan BEM SI, KAMI dan KAMMI, FKSMJ dan Forkot (Forum Kota). Persaingan antar universitas ini dilakukan atas dasar manakah yang paling aktif dan bergerak. Manakah yang diliput di-blow up media? Sebuah ambisi yang jauh dari visi pembangunan Indonesia. Persaingan dalam membuat agenda dalam melakukan aksi demonstrasi adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Manakah yang paling dahulu menyerukan kepentingannya?

Aksi Mahasiswa 14  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

Atas nama bangsa Indonesia mereka turun ke jalan, atas nama kesejahteraan bundaran HI harus disambangi, dan atas nama kesulitan ekonomi maka orang yang duduk di Senayan harus dimaki-maki. Itulah sebuah aksi. Banyaknya sebuah organisasi ternyata bukan membuat kesadaran akan pentingnya persatuan, tapi mungkin melemahkan. Organisasi yang dulunya bersatu kini pecah menjadi berbagai macam nama organisasi. “Dulu organisasi mahasiswa itu satu, yaitu Dewan Mahasiswa,” ungkap Biner Tobing. Banyaknya organisasi mahasiswa sekarang sebagai akibat keberhasilan politik penguasa dalam memainkan pergerakan mahasiswa demi kepentingan mereka.

ADE/SUMA

berbicara tentang isu, isu, dan isu. Tidak ada bedanya sebuah gerakan mahasiswa dengan sebuah headline koran. ”Mereka hanya sekedar teriak, gerakan mereka hanya gerakan reaktif semata,” jelas Boni Hargens, dosen ilmu politik UI. Gerakan mahasiswa dan gerakan massa lain yang disebabkan karena reaksi tanpa adanya suatu pemahaman yang sama semua massa. Hal ini menimbulkan sebuah kegamangan kolektif. Mereka tidak memahami sebuah persoalan yang sama. Ketidakmengertian mereka atas suatu permasalahan yang ada. Massa seperti inilah yang memudahkan mereka diprovokasi pihak luar. “Anak-anak memang mendapatkan info dari media massa”, Heggy Kearens, aktivis BEM UI. Media bisa mengendalikan sebuah aksi massa tapi akan sangat sulit mempengaruhi tatanan sosial. Gerakan mahasiswa yang hanya berdasar isu semata ini tidak akan memunculkan sebuah perubahan dalam masyarakat. Tidak ada kematangan isu yang dibangun sejak lama. Setiap ada isu muncul mereka langsung serang. Tidak ada pembangunan perubahan

Perselingkuhan Mahasiswa, Penguasa dan Partai Politik Gerakan mahasiswa banyak terkait dengan permasalahan dalam negeri. Mahasiswa digunakan sebagai alat pembubaran penguasa dari Soekarno sampai Soeharto. Kegagalan gerakan mahasiswa disebabkan kedekatan mereka dengan suatu gerakan politik praktis. Pasca Reformasi ’98 berbondong-bondong aktivis berlomba mengejar karier sebagai politisi, banyak dari mereka yang kini duduk di DPR/MPR Senayan. “Mereka merintis karier politik sejak duduk di BEM, mereka mudah dimanfaatkan oleh elit proterian yang hanya mencari peluang untuk berkuasa”, ungkap Boni Hargens. Menurutnya dari mereka inilah partai politik menyusup ke kampus. Dinamika pesta demokrasi –pemilihan umum 1999, 2004, 2009,dst- mempengaruhi kebutuhan suatu


10 tahun reformasi partai politik untuk memperbanyak kadernya. Mereka melakukan kaderisasi hingga masuk ke kampus-kampus. Masuknya peranan parpol pada gerakan mahasiswa memang tak dapat dipungkiri. Bahkan, suatu Parpol pasti mempunyai basis kader yang besar di kampus. Penyusupan-penyusupan parpol dalam kegiatan mahasiswa memang sudah terjadi sejak angkatan pertama negara ini merdeka. Masuknya CGMNI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) sebagai basis muda Partai Nasional Indonesia (PNI), yang kini menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah bukti nyata bahwa organisasi tersebut tidak independen. Gerakan mahasiswa menjadi tidak independen dan hanyalah menjadi underbouw kepentingan politik. “Mulai dari inilah muncul bibit-bibit perselingkuhan antara mahasiswa dan penguasa” ungkap Boni Hargens. Ia berpendapat, perlunya menjaga gerbong gerakan mahasiswa agar tidak menjadi alat kepentingan politik adalah suatu kewajiban. Mahasiswa adalah kelas khusus dalam struktur masyarakat. Ia adalah penghubung kepentingan masyarakat dan penguasa. Idealismse bahwa kepentingan kepentingan masyarakat banyak di atas segala-galanya tidak dapat dibantah lagi. Gerakan mahasiswa angkatan ’66 yang ditunggangi ABRI merupakan contoh nyata bagaimana mahasiswa hanya dijadikan alat semata dari penguasa. Perubahan para-

digma memang sangat terlihat apabila gerakan mahasiswa menjalin hubungan dengan suatu Parpol tertentu. GMNI, PRD, HMI, PMKRI, FAM, GMKI, LDK atau LDF dan masih banyak lainnya adalah organisasi yang dijadikan buffer penyangga partai politik Menurut salah satu anggota SALAM UI yang aktif dalam kegiatan politik, peran besar gerakan mahasiswa saat ini begitu terlihat pada Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) atau Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Walaupun secara kasat mata terlihat sebagai organisasi mahasiswa. Secara tidak langsung menunjukkan sebuah tahapan kedekatan antara mahasiswa dengan suatu partai politik tertentu. Kebesaran partai politik ini tidak dapat dipungkiri bahwa mereka telah melakukan kaderisasi melalui organisasi-organisasi kampus. KAMMI adalah contoh bagaimana keterkaitan erat antara organisasi mahasiswa dan partai politik, “Saya dulu ikut mendirikan KAMMI, waktu itu saya masih kuliah di UI,” ungkap Mustafa Kemal, sekarang anggota Fraksi PKS DPR RI. Hal ini tentunya sejalan dengan kepentingan partai politik ini dalam upaya pemenangan pemilihan umum 2009. Untuk dapat duduk dalam di suatu pemerintahan masih juga ditanya latar belakang organisasi mahasiswanya. “Kalau sedang rapat di DPR dalam pemilihan ketua suatu lembaga tertentu, pasti akan ada pertanyaan, dulu dia aktif di mana?”, ungkap Bivitri Susanti, aktivis Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK). SURURUDIN

KILAS BALIK GERAKAN MAHASISWA Berawal dari sebuah politik penjajahan Belanda yang membutuhkan tenaga ahli maka mulai dibuka pendidikan bagi penduduk pribumi di tahun 1864. Jika generasi 1900 telah merintis sejarah kebangkitan nasional maka tantangan zaman yang dihadapi dan berupaya dijawab oleh generasi 1928 menggalang kesatuan pemuda. Ditegaskan dengan tercetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktbober 1928 pada kongres Pemuda II, Sumpah Pemuda memunculkan kesadaran pentingnya semangat kebangsaan dibawa ke tingkat baru yang lebih tinggi. Di mana para pemuda mengucapkan kesetiaan dan pengabdian pada satu nusa, satu bangsa, dan satu bangsa Indonesia serta dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Pada masa pendudukan Jepang yang berlangsung selama 3,5 tahun, saat itu situasi kemahasiswaan mengalami disharmoni, disorganisasi, dan distorsi akibat banyaknya perguruan tinggi yang ditutup, kecuali fakultas kedokteran dan fakultas teknik. Jepang juga melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik, dan hal ini ditindaklajuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar, mahasiswa, termasuk partai politik. Proklamasi 17 Agustus 1945 juga tak terlepas dari para pemuda di dalamnya. Golongan bawah tanah yang dipimpin Chairul Saleh dan Soekarni menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ini tak terlepas dari ciri khas pemuda yang cenderung radikal, romantis, ingin segalanya cepat dan terkadang revolusioner. Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  15


10 tahun reformasi

ADE/SUMA

Prof. Dr. AmiEn Rais:

“Reformasi itu Kandas�

P

rof. Dr. Amien Rais merupakan sosok yang ikut membidani lahirnya reformasi. Konon ketika itu, mahasiswa menginginkan revolusi yang memerlukan waktu yang sangat panjang. Lelaki yang akrab dipanggil Pak Amien inilah yang kemudian mengusulkan konsep yang bernama reformasi, sebuah haluan perjuangan mahasiswa dan rakyat ketika itu yang berujung runtuhnya rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun. Sebagai penggagas tentunya Pak Amien tahu, apa reformasi itu sebenarnya. Di tengah kesibukannya, Amien Rais menyempatkan diri di wawancara dengan Suara Mahasiswa UI di kediamannya di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Berikut petikan hasil wawancara dengan beliau.

16  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

Sebagai tokoh penggagas, apa yang ingin Bapak bawa dalam Reformasi ‘98 waktu itu? Waktu itu, saya punya semacam kewajiban intelektual sekaligus moral keagamaan untuk menyampaikan yang benar itu benar dan berani menyalahkan apa yang saya yakini sebagai kesalahan. Nah, kesalahan bangsa Indonesia yaitu membiarkan seorang anak bangsa bernama Soeharto terlalu lama bercokol di panggung kekuasaan. Padahal secara alamiah seseorang yang terlalu lama bercokol di kekuasaan cenderung untuk korupsi dan semakin lama korupsinya tentu semakin besar power tends to c orrupt and absolut power corrupts absolutely. Peran mahasiswa dan masyarakat pada waktu itu? Sesungguhnya jangan lupa mahasiswa tanpa dukungan masyarakat tidak mungkin bisa bergerak. Lihatlah waktu itu ada ratusan ribu nasi bungkus mengalir ke Senayan, dibuat ibu-ibu secara sukarela karena seorang ibu juga mencerminkan kekuatan masyarakat. Mahasiswa itu menempel menjadi a part and parcel of the hole society. Jadi mahasiswa tidak sendiri, di belakang ada orang tua, saudara, handai taulan, dsb.


10 tahun reformasi empatnya itu, secara fundamental ternyata masih merupakan sambungan dari masa lalu sehingga tidak pernah ada satupun yang berani memecahkan kasus Soeharto. Warisan korupsi yang menggelegar seperti halilintar, itu hanya dianggap kasus kecil tapi kasuskasus yang “...Sudah saya rentas besar tidak jalan, jangan tidur terus, diungkap, lanjutkan (perjuangan apalagi diperiksa, reformasi) kalau Anda diproses saja betul-betul mahasiswa.� tidak berani.

Visi reformasi waktu terlaksana atau bagaimana? Ya... ternyata reformasi itu memang kandas. Memang dalam arti liberalisasi politik bangsa kita menikmati. Tapi sayang sekali bahwa yang namanya pemulihan ekonomi masih jauh panggang dari api, pengangguran masih merajalela, kemiskinan tambah meluas. Rezim sekarang ini saya katakan broken goverment. Pemerintahan yang sudah carut marut, sudah kacau balau. Broken goverment adalah sebuah pemerintahan kacau balau yang tidak lagi mampu mengurusi kebutuhan pokok rakyat, masa depan bangsa ini sepertinya tidak jelas karena itulah saya mengatakan reformasi itu kandas

Kendalanya kira-kira apa, Pak? Kalau saya lihat begini, memang kekuatan lama itu masih terlalu kokoh. Jadi, kekuatan reformis hanya bisa mendesak mereka, ibaratnya itu bergeser dari tengah panggung tapi sesungguhnya wilayah besar dari panggung nasional, itu masih meraka kuasai, kebetulan yang naik menjadi elit penguasa itu adalah sambungan dari masa lalu itu. Mengapa saya berani mengatakan sambungan? Karena mereka tidak pernah bisa menyelesaikan kasus Soeharto selama empat presiden Indonesia. Ke-

Jadi saya bilang, jangan-jangan istana bagian dari korupsi besar itu karena istana tidak berani membuka skandal-skandal besar yang memburukkan rakyat kita. Jawaban saya yang bisa saya pertanggungjawabkan dan didukung bukti-bukti, mengapa refromasi kandas karena yang muncul jadi elit di zaman reformasi masih sambungan dari masa lalu. Sikap mentalnya masih lebih kurang sama, permainan lebih kurang sama tapi yang beda hanya bajunya.

ADE/SUMA

Dalam pandangan Pak Amien, Agenda reformasi itu apa? Untuk menegakkan kembali demokrasi yang sudah hilang karena zaman orde lama demokrasi terpimpin hanya sekedar simbol, dalam orde baru demokrasi sudah lenyap diganti dengan demokrasi Pancasila.

Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  17


10 tahun reformasi Lalu sebagai tokoh reformasi, apa pertanggungjawaban Pak Amien membuat rakyat Indonesia menjadi begini? Nah, saya sekarang minta pertanggungjawaban dari mahasiwa dan rakyat Indonesia. Saya dulu sudah meretas jalan, saya sudah berani melawan Soeharto. Tapi menghadapi bangsa yang penakut, mahasiwa peragu, jangan menyalahkan saya. Mungkin nyawa saya diincar oleh rezim waktu itu tapi dengan Bismillah saya berani. Jadi tugas saya sudah selesai saat itu. Jadi kalau ada mahasiswa yang nanya di mana tanggung jawab Pak Amien, maka mahasiswa itu mental gurem. Sekarang saya balik nanya di mana tangggung jawab Anda? sudah saya buka jalan, sudah saya rentas jalan, jangan tidur

kecil. Tapi jangan lupa, yang namanya rakyat di manapun itu selalu statis, tidak bergerak karena ada perasan takut salah, nrimo, kadang putus asa, dan kadang apatis.. Nah, itu perlu ada anak bangsa terutama mahasiswa yang mendinamisir kelambanan rakyat. Mungkinkah negeri ini akan membaik dengan keadaan seperti ini? Dengan pemerintah sekarang ini sudah hopeless, sudah broken, tidak bisa dikembalikan lagi. Pemerintahan sekarang ini sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi (tetap) harus dihargai dan dihormati supaya selesai menunaikan tugasnya sampai 2009. Nah, di 2009 itulah saat dimana kita bisa memilih pemimpin yang lebih

kalau ada pemimpin yang jujur dan ikhlas tapi menggunakan terminologi reformasi, ia sudah tidak disahuti lagi oleh rakyat. Mengangkat isu Reformasi cenderung basi karena sudah 10 tahun (masih) begini-begini saja. Orang bicara reformasi jadi negatif. Harus ada pembaruan yang lebih atraktif. Misalnya menegakkan kemandirian nasional, memulihkan kedaulatan ekonomi, politik, hukum, membangun mentalitas bangsa yang merdeka independan dan berdaulat. Menyusun program yang konkret membangun ekonomi yang betul-betul membela rakyat dan sejumlah agenda lain yang muaranya membela kaum duafa, nelayan, tani, buruh, kaum kerani perlu elaborasi yang jelas. Mahasiswa harus dapat menjadi

“Sesungguhnya, derita rakyat itu sekarang sudah hampir tidak tertahankan, terutama bicara rakyat kecil. �

ADE/SUMA

terus, lanjutkan (perjuangan reformasi) kalau Anda betul-betul mahasiswa. . Menurut Pak Amien, kenapa gerakan mahasiswa sekarang tidak ‘segarang’ dulu lagi? Saya sendiri tidak tahu. Sesungguhnya, derita rakyat itu sekarang sudah hampir tidak tertahankan, terutama bicara rakyat

responsible dan peduli kepada rakyat. Setelah 10 tahun reformasi, menurut Pak Amien, makna apa saja yang bisa diambil ? Kalau kita jadi bangsa yang mau jujur, kita harus mengakui agenda reformasi baru sebagian yang tercapai dan yang sebagian masih terbengkalai. Sekarang ini

18  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

bara yang bisa mengahangati bara yang sudah mati itu. Jadi seperti arang, kalau ada arang yang panas satu dua tiga maka yang lain akan jadi panas juga. SURURUDIN DEWI ANDRIANI


11 - 13 Mei 1998 1190 orang meninggal terbakar

27 orang meninggal akibat senjata tajam

52 korban pemerkosaan

850 bangunan terbakar

untuk tumbal reformasi dan sekarang

“reformasi itu kandas�* *amin rais


10 tahun reformasi

20  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008


10 tahun reformasi

Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  21


10 tahun reformasi

RIZKY MALINDA & ROY 22  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008


perempuan

POLITIK

ekonomi

budaya

HAM

10 hukum REFORMASI

kesejahteraan

MILITER

PERS

R E FL E K SI Tanpa terasa reformasi sudah berjalan sepuluh tahun. Perang wacana dan berbagai kebijakan pemerintah terus bergulir. Akan tetapi kami melihat kenyataan yang ironis, bahwa setelah sepuluh tahun berlalu rakyat Indonesia masih belum merasakan perubahan yang nyata terutama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Semangat reformasi pun terus memudar di kalangan mahasiswa yang dahulu adalah motor penggerak perubahan rezim orde baru. Didorong atas kekhawatiran kami dan semangat untuk terus bergerak, untuk memperingati sepuluh tahun reformasi, majalah Suara Mahasiswa (edisi khusus) kali ini menyajikan berbagai opini dan wawancara eksklusif dari para tokoh guna mengevaluasi berbagai bidang pasca reformasi. Adapun bidang opini dan wawancara tersebut terbagi menjadi sebelas yaitu; politik, ekonomi, keamanan dan militer, hak asasi manusia, budaya dan pluralitas, pendidikan, gerakan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan sosial, hukum, pers dan media, dan gerakan mahasiswa. Semoga semua tulisantulisan yang dimuat dalam rubrik opini ini dapat menjadi bahan refleksi bagi para pembaca dan mendorong untuk terus bergerak menuntaskan agenda reformasi sehingga kita dapat segera terbebas dari belenggu kemiskinan dan kebodohan. Viva La Libertad! DIAH SETIAWATI


opini sketsa

HANIF/SUMA

24  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008


bidang politik

SOEHARTOISME TANPA SOEHARTO M. Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan [Pedoman Indonesia] dan Presidium Forum Mahasiswa Pascasarjana (Forum Wacana) Universitas Indonesia pada Mei 1998 ISTIMEWA

“K

ami berkuasa kembali!” Begitulah pesan utama para Soehartois, kekuatan utama Orba Jilid Dua, sepanjang 24 hari terakhir Jenderal Besar (purn.) Soeharto sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) hingga ke pemakamannya di Astana Giribangun, Solo. Siapakah Soehartois ini? Tak lain adalah keluarga, kroni dan loyalis, yang setia berpartisipasi penuh menjalankan praktik antidemokrasi berupa pelanggaran hukum sepanjang rezim totaliter Soeharto-Orde Baru (Orba) berkuasa yaitu, (1) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan; (2) Kejahatan Hak Asasi Manusia dari Tragedi 1965 – 21 Mei 1998. Kejahatan KKN dan HAM ini merupakan dua musuh utama demokrasi dan reformasi sehingga harus diselesaikan secara hukum di ruang pengadilan. Bahkan Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Ban Ki Moon, dengan program Stolen Asset Recovery (StAR) Initiave pada 17 September 2007 telah menetapkan Jenderal Besar (purn.) Soeharto sebagai pemimpin politik terkorup di dunia, dengan nilai korupsi 15-35 miliar dolar AS.

yang tak lagi sesuai dengan praktik demokrasi. Misalnya saja, setelah PBB mengumumkan StAR Initiative bergegas Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda di Kantor Kepresidenan (19/9) mengatakan, “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meminta keterangan lebih jelas kepada Presiden Bank Dunia Robert Zoellick pada Sidang Umum PBB 22-26 September di New York.” Optimistime muncul tetapi segera sirna karena hasilnya nol besar, tak ada pembicaraan dan program SBY untuk menindaklanjuti StAR Intiative. Program global PBB melawan korupsi sia-sia, karena SBY lebih berminat melindungi Soeharto, “Bapak Pembangunan KKN dan Kejahatan HAM” tersebut. Sebelumnya Mahkamah Agung pimpinan Bagir Manan memenangkan Soeharto atas Time sebesar Rp.1 triliun, lalu Tommy Soeharto menang lagi di pengadilan dan Bulog dipaksa mengganti rugi senilai Rp. 5 miliar, boleh jadi tak lama lagi sengketa “uang Soeharto Inc.” di Pengadilan Guernsey, Inggris, senilai 60 juta Euro juga akan dimenangkan Soeharto Inc. Sempurna sudah kemenangan Soeharto Inc dan Soehartois sepanjang 10 tahun reformasi. Di RSPP dan Astana Giribangun para SoeKemenangan Soehartois hartois merayakan kemenangan Soehartoisme Sayangnya, gagasan ideal reformasi 1998 akhir- tanpa Soeharto, memamerkan kekuatan ekonominya terkatung-katung tak bertuan. Satu dekade politik Orba Jilid Dua. Karena itu tokoh utama hilang sia-sia untuk menuntaskan semua kejamereka, simbol Orba, Soeharto, harus diselamathatan KKN dan HAM rezim totaliter Soehartokan dari segala jeratan hukum dan dianugerahi Orba. Alih-alih penuntasan hukum, yang terjadi gelar ‘Pahlawan Nasional” versi Partai Golkar sebaliknya adalah impunitas terhadap Soeharto, agar para Soehartois terlepas dari segala stigma keluarga, kroni dan loyalis. Para pemimpin politik buruk tentang Soeharto-Orba. Begitulah, RSPP pasca Soeharto dipenuhi segala jejaring hutang yang notabene adalah rumah sakit, tanpa rasa berbudi politik dan ekonomi, serta gagasan usang salah dan sungkan, para Soehartois berseru-seru Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  25


bidang politik mua pelaku utama atau penanggung jawab kejahatan HAM Berat seperti kasus Tanjung Priok dan Timor Timur, dan mengabaikan pengadilan atas kejahatan HAM Berat atas kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Penculikan Aktifis, dan lainnya; (4) UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 8 Desember 2006, sebagai hadiah terburuk untuk perayaan HAM Se-dunia ke-58; (5) Pemilu bersih dari pelaku kejahatan korupsi dan kejahatan HAM juga sirna dari harapan, dengan mudah kita menunjuk para pelaku kedua kejahatan tersebut ikut dalam

26  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

pemilu 1999 dan 2004, baik sebagai calon anggota legislatif dan presiden, bahkan Soeharto dengan gembiranya menjadi pemilih pada kedua pemilu itu. Sejumlah penanda lain yang menegaskan kehadiran para Soehartois atau individu dan lembaga rekondisi Orba ini adalah, Pertama, hadirnya SBY (TNI atau ABRI) dengan rekan segenerasinya dominan menguasai tampuk kekuasaan politik. SBY dan rekan militer segenerasinya dahulu merupakan ujung tombak rezim Soeharto-Orba untuk menghadapi masyarakat dan mahasiswa pada 1980-an hingga awal 1990-an; Kedua, Partai Golkar,

RIZKI/SUMA

ke semua media agar Soeharto dimaafkan semua kesalahan hukumnya. Padahal Republik Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) sama sekali bukan negara halal bi halal. Seolaholah mereka berniat baik, dengan mimik sedih, padahal intinya adalah seruan, “Lupakan juga semua pelanggaran hukum saya dan kawan-kawan ketika berpartisipasi penuh mendukung rezim totaliter SoehartoOrba.� Semua perilaku para Soehartois tentu tak lepas dari keberhasilan meremukkan agenda utama Reformasi 1998 seperti, (1) upaya mengadili Jenderal Besar (purn.) Soeharto kandas, alih-alih mencari terobosan hukum, setelah Jaksa Agung Abdurrahman Saleh menyetujui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) Atas nama HM. Soeharto, tanggal 11 Mei 2006. SKP3 ini menunjukkan bahwa perkara atas nama terdakwa HM. Soeharto ditutup demi hukum oleh pihak Kejaksaan Agung berdasarkan pasal 140 ayat 2 KUHAP. Alih-alih mendukung pengadilan Soeharto-keluarga-kroni sesuai amanat Tap MPR No. XI/ MPR/1999, Partai Golongan Karya (Golkar) pimpinan Jusuf Kalla memberi Soeharto penghargaan Anugerah Bhakti Pratama karena selama 32 tahun Golkar adalah Soeharto dan Soeharto adalah Golkar; (2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami mutilasi fungsi karena dibatasi wewenangnya hanya menangani kasus korupsi sejak 1999 keatas, sehingga perkara kejahatan korupsi pada rezim SoehartoOrba tidak bisa disentuh samasekali.; (3) Pengadilan HAM Ad Hoc yang membebaskan se-


bidang politik pendukung utama rezim totaliter Orba, selama tujuh kali pemilu palsu di bawah rezim Orba, partai ini selalu menang secara mayoritas dan tujuh kali juga mendukung Jenderal Besar (purn.) Soeharto sebagai Presiden. Partai Golkar tak dibubarkan atau dikurangi kekuatan politiknya seperti partai Golkar-nya Ferdinand Marcos yaitu Kilusang Bagong Lipunan (KBL); Ketiga, Pulihnya kekuatan konglomerasi Orba penyumbang terbesar krisis ekonomi 1998 yang sarat dengan praktik KKN dan sentralisasi kekuatan ekonomi, berhasil menghindari segala bentuk hukuman dan pengadilan, bahkan mengarahkan akumulasi kapital dari lembaga eksekutif yang berhasil dikendalikannya. Dari sekitar 200 konglomerat Orba, praktis semuanya aktif kembali memapankan gurita ekonominya, sekadar bertukar tempat pada posisi kekayaan, dan kembali menyumbang ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin parah (lihat Pedoman Indonesia www.soehartoincbuster.org). Contoh terbaik Aburizal Bakrie (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) dengan Grup Bakrie sekarang memiliki kekayaan 5,4 miliar dolar AS (Forbes Asia 2007) dari 1,05 miliar dolar AS (2004), menempati posisi konglomerat nomor satu Indonesia menggusur anak emasnya Soeharto, Lim Sioe Liong. Lihat juga PT Bimantara Citra Tbk., milik Bambang Triatmodjo, berhasil membukukan peningkatan laba bersih konsolidasi tahun 2006 lebih dari tiga kali lipat menjadi Rp 446 miliar dibandingkan dengan Rp 136 miliar tahun 2005. Sementara itu pendapatan usaha konsolidasi meningkat 34 persen menjadi

Rp 3,2 triliun, dibandingkan periode sama tahun 2005 sebesar Rp 2,4 triliun (Pers release MNC, 13 Mei 2007).

nyiapkan generasi kepemimpinan nasional baru seperti Cile yang menyiapkan kehadiran Michel Bachelet. Tak akan ada penegakan hukum dan keadilan Demokrasi dalam bahaya bila Soehartois berkuasa, terHingga ajal menjemput, masuk bila pemimpin nasional Soeharto adalah diktator yang generasi pertama pasca reforberbahagia, dan para Soehartois masi seperti SBY, JK, Megawati, menikmati impunitas terhadap Gus Dur, Amien Rais, SutiySoeharto karena merekapun oso, Akbar Tanjung, Wiranto, menjadi kebal hukum. Bila rePrabowo, maupun Sri Sultan formasi berarti mengganti dan Hamengkubuwono X berkuasa. merePara pencari keadilan sepanjang organisir semua nilai, lembaga, Pinochet berkuasa (1973-1990), individu, peraturan dan praktik berada dalam ketidakpastian antidemokrasi pada lima arena hukum yang sama seperti di konsolidasi demokrasi modern Indonesia hari ini. Berlanjut hingga Presiden Patricio Aylwin (1994), Eduardo Frei “Percayalah, keadilan, Ruiz-Tagle (2000), dan Ricardo FroilĂĄn Lagos Escobar hukum dan demokrasi (2006), hingga datang Mitak akan pernah mati chele Bachelet dengan Pinodi Indonesia, sekalipun chet Trial, menangkap isteri Soeharto meninggal dunia Pinochet dan kelima dan para Soehartois anaknya, serta tiga Jenderal dan sejumlah pendukung kembali berkuasa.â€? Pinochet, untuk tuduhan korupsi cuma 27 juta dolar (Juan J. Linz dan Alfred SteAS. Demikian pula Polpot Trial phan Problems of Democratic sedang berlangsung di Kamboja, Transition and Consolidation, Pol Pot mati tapi para pemimpin 1996) yaitu, (1) Masyarakat Khmer Merah, harus bertangsipil (civil society); (2) Masyaragungjawab di depan pengadilan kat politik (political society); (3) untuk kejahatan terhadap kemaSupremasi hukum (rule of law); nusiaan. Tak ada impunitas (4) Aparatus negara (state appauntuk kejahatan KKN dan keratus); (5) Masyarakat ekonomi jahatan HAM. Dewi keadilan (economic society). Maka dalam akan terus mengejarnya, ke 10 tahun reformasi, praktis keli- mana pun, dan sampai kapan ma arena konsolidasi demokrasi pun. Tugas mulia itu sedang moderen tersebut sudah kembali dan akan dituntaskan oleh gendi tangan para Soehartois yang erasi baru kepemimpinan nasidilengkapi dengan nilai, lemonal, dan gerakan mahasiswa baga, individu, peraturan dan Indonesia, tak mungkin di tanpraktik antidemokrasi. Indonegan SBY-JK dan generasinya. sia dengan arsitektur demokrasi Percayalah, keadilan, hukum tanpa kaum demokrat. dan demokrasi tak akan pernah Ketika demokrasi kita dalam mati di Indonesia, sekalipun bahaya, di manakah harapan? Soeharto meninggal dunia Sekarang kita bertumpu pada dan para Soehartois kembali kesabaran revolusioner, meberkuasa. Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  27


bidang politik

kesalahan besar Reformasi !!!

M

erupakan kebetulan kalau saya memulai kuliah Magister Akuntansi di awal Januari 1998. Bersamaan dengan nilai US$ yang sudah mencapai Rp 10.000. Sehingga waktu itu, pusat-pusat perbelanjaan diserbu masyarakat untuk menimbun kebutuhan sehari-hari. Menurut catatan saya, untuk pertama kalinya Pemerintah Orde Baru tidak mampu mengendalikan harga. Sementara rezim Soeharto sangat konsisten menerapkan stabilisasi—di semua bidang kehidupan. Dan sejak saat itu, hampir setiap hari demo digelar di depan Fakultas Kedokteran UI. Terus menjalar ke berbagai tempat dan puncaknya pada tanggal 19–22 Mei 1998 di gedung DPR/MPRRI. Sebagai mahasiswa, saya rajin

RIZKI/SUMA

mengikutinya. Maka secara tidak sengaja saya pun menjadi pelaku reformasi 1998. Sebuah langkah yang “salah”, setelah sepuluh tahun saya renungkan. Kata reformasi menjadi mantra sakti kala itu. Padahal artinya—menurut kamus Bahasa Indonesia—sebuah perubahan drastis untuk perbaikan masyarakat atau negara. Sementara bagi para reformis, reformasi berarti Presiden Soeharto harus lengser keprabon. Huntington (1989) menulis bahwa ada tiga keadaan menuju demokratisasi. Pertama, transformasi, di mana penguasa memang menginginkan keadaan menjadi demokratis. Kedua, transplacements, antara penguasa dan rakyat sama-sama menghendakinya. Ketiga, replacement, perubahan menjadi demokratis dilakukan rakyat. Dengan

28  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

demikian reformasi 1998 mirip dengan replacement. Sayangnya hanya sebatas mengganti Presiden, tidak sampai menata sistem. Ini terjadi karena para reformis telah gagap menentukan langkah. Sebab reformasi dilahirkan tanpa melalui persiapan yang matang. Hanya ada satu tujuan dan itu pun sudah tercapai. Sehingga ketika Habibie menggantikan Soeharto, perjuangan menjadi terhenti. Reformis telah membiarkan Habibie berjalan tanpa melibatkannya. Sementara—agar diterima rakyat—Habibie telah melakukan kesalahan yang mendasar, yaitu secara serta merta membuka katup demokrasi seluas-luasnya. Dengan empat pilar penyangganya: kebebasan, kesetaraan, keadilan dan hak asasi manusia.


bidang poltik Habibie lupa bahwa kebebasan dan kesetaraan merupakan akar persoalan kebhinekaan kita. Justru karena para founding father sadar akan potensi konflik dalam keberagaman: suku, agama dan ras maka mereka menyatukannya dalam Sumpah Pemuda. Dengan demikian semua ego dapat ditekan dalam bingkai keindonesiaan. Kendati nasionalisme, menurut Benedict Anderson, hanya merupakan imagined communities. Oleh Habibie, keberagaman “dipencarkan” kembali. Sehingga kini setiap hari kita kenyang dengan pertengkaran-pertengkaran atas nama kesetaraan dan kebebasan. Tuntutan pemekaran wilayah. Tuntutan pendirian lembaga pengawasan: hakim, jaksa, kepolisian atau lembaga ad hoc lainnya, sepertinya tidak berkesudahan. Padahal, agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan, Montesquieu, hanya membaginya dalam tiga bagian. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Untuk kekuasaan yudikatif, kini kita mempunyai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dengan Komisi Yudisial, sebagai lembaga pengawasannya. Akibatnya, undang-undang sebagai produk bersama antara legislatif dan eksekutif menjadi tidak pernah final. Sebab masih dapat diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada aturan yang titik, karena terus menerus bersifat koma. Kesetaraan dan kebebasan pula yang kemudian melahirkan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Mari kita simak berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraannya? Menurut catatan, sampai saat ini jumlah kabupaten/kota sebanyak 465 dengan 33 propinsi. Pilkada dapat diselenggarakan apabila ada minimal dua pasang calon.

Taruhlah setiap orang paling sedikit mengeluarkan Rp 5 milyar maka dalam setiap pilkada dikeluarkan Rp 20 milyar. Sehingga untuk 598 pilkada akan menyerap biaya paling kurang Rp 9,9 triliun. Biaya ini belum termasuk yang dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi. Untuk pilkada DKI—menurut sebuah sumber—salah satu calon gubernurnya telah membelanjakan kaos sebesar Rp 16 milyar (4 juta kaos dengan harga perbuah Rp 4.000). Belum untuk pengeluaran spanduk, iklan media cetak dan elektronik atau “mahar partai pendukung”. Semua pengeluaran ditanggung oleh para calon dan para sponsor. Dan laiknya tabiat para sponsor politik, tidak ada yang ikhlas. Kemudian apa yang terjadi dengan pemilihan anggota legislatif? Seandainya gaji para anggota DPR-RI sebulan Rp 50 juta, dan oleh mereka “tidak dibelanjakan sepeserpun” maka setahun akan diperoleh Rp. 600 juta. Dengan masa jabatan 5 tahun, mereka dapat mengantongi Rp 3 milyar. Sebuah jumlah yang kecil untuk mempertahankan posisinya kembali di periode berikutnya. Demikian yang terjadi pada pemilihan presiden. Berapakah yang terserap untuk terbang dari satu tempat ke tempat lainnya. Membawa sejumlah artis, disertai sekian puluh pengikut setia. Seakan rombongan sirkus yang loncat sana-sini. Tidak membuahkan hasil bagi pendidikan politik rakyat. Pesta pora hanya menjadi milik elit dan investor politik. Sementara rakyat yang mendambakan buah manis dari reformasi tak kunjung menikmatinya. Maka menurut saya, kendati pilpres, pilkada, multipartai merupakan anak kandung re-

DOK. PRIBADI

D.T. Rimbawan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik UI

formasi, harus segera disudahi. Sistem ini berpotensi menebar benih korupsi karena biaya yang dikeluarkan sangat besar. Reformasi memang telah terjebak pada euforia kebebasan dan kesetaraan, karena kepengapan sentralistis yang diciptakan rezim orde baru terlalu lama. Plato mengatakan, kalau diterapkan secara tergesa, demokrasi akan menjadi penyakit. Sebab demokrasi tidak mampu menyatukan—karena prinsip kebebasan yang dimilikinya. Keanekaragaman dan perbedaan tidak memunculkan kesatuan. Kehidupan tidak tertata dengan baik sebab ketidaksamaan selalu menjadi alasan untuk menghancurkan satu sama lain. Dengan reformasi yang tidak teratur, kita menjadi bangsa yang teraliensi karena tidak mampu lagi mengenali diri sendiri. Menurut Durkheim, bangsa ini berada dalam posisi anomie—ketika nilai-nilai baru belum ditemukan, nilai lama sudah disingkirkan. Saya pun rasanya baru terjaga dari mimpi buruk sepuluh tahun lamanya. Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  29


bidang ekonomi

ekonomi pasca 10 Tahun Reformasi

“Growing Pain” Teguh Poeradisastra Redaktur Pelaksana majalah ekonomi bisnis SWA dan pengajar pada Departemen Ilmu Komunikasi FISIP-UI LILA.SUMA

Satu dasawarsa setelah reformasi dikumandangkan, realita ekonomi di tingkat akar rumput justru makin terpuruk. Harga tempe melambung dan antrean sembako merebak di seantero tempat. Namun pemerintah sudah berada di jalur yang benar, meski tidak populer

M

enapaki 2008, kerasnya tantangan hidup kian terasa. Minyak tanah bersubsidi, terutama di kotakota besar seperti Jakarta, menghilang seiring dicanangkannya program konversi ke gas. Kalaupun sesekali ada pasokan ke depo minyak, harganya bisa melambung hingga Rp 3.500 seliter, jauh lebih tinggi ketimbang harga resmi minyak bersubsidi yang hanya Rp 2.500 seliter. Di tingkat pedagang minyak keliling harganya bisa mencapai Rp 7.000 seliter, padahal minyak tanah merupakan kebutuhan vital masyarakat kelas bawah. Lebih repot lagi, gas Elpiji yang menjadi pengganti minyak tanah pun menghilang dari pa-

sar, khususnya untuk tabung 12 kg yang ditujukan untuk pasar rumah tangga. Diduga keras penyebabnya karena pasokan gas 12 kg ini diborong sektor bisnis. Sebenarnya untuk sektor bisnis dan industri Pertamina telah menyediakan tabung 50 kg. Masalahnya, terhitung awal April Pertamina menaikkan harga Elpiji untuk sektor industri dari Rp 5.852/kg menjadi Rp 7.932/kg, sementara harga Elpiji untuk domestik tetap Rp 4.250/kg karena mendapatkan subsidi. Bisa ditebak, para pengusaha menyiasati kenaikan ini dengan memborong Elpiji tabung 12 kg – lengkap dengan tabungnya. Dampaknya, harga tabung 12 kg kosong pun melambung dari Rp 200.000 menjadi Rp 550.000. Perilaku pebisnis/industriawan yang merambah hak masyarakat ini sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, demi mendapatkan harga lebih rendah, tak sedikit industri yang memborong minyak tanah dan bensin bersubsidi yang sebenarnya dialokasikan untuk rakyat. Akibat perilaku seperti ini, pola pemberian subsidi seperti ini menjadi tidak efektif, karena akhirnya yang menikmati subsidi ini kebanyakan justru bukan mereka yang sebenarnya menjadi sasaran subsidi ini. Padahal beban subsidi se-

30  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

perti ini tidak sedikit. Ambil contoh pada kasus subsidi bahan bakar minyak (bensin premium). Ketika harga minyak mentah dunia melambung menembus US$ 100/barel (per 18 April menjadi US$ 116/barel) maka beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah mencapai Rp 260 triliun – lebih dari seperempat total pengeluaran pemerintah sepanjang 2008. Dengan subsidi sebesar itu maka ruang gerak pemerintah untuk melakukan pembangunan menjadi sangat terbatas. Apalagi selain subsidi BBM masih ada lagi subsidi untuk stabilisasi pangan, di antaranya untuk raskin (Rp 8,6 triliun), minyak goreng (Rp 0,5 triliun) dan kedelai (Rp 0,5 triliun). Mengingat harga di pasar dunia untuk ketiga komoditas yang stabilkan itu pun terus melambung, logikanya beban subsidi ini pun masih akan terus bergerak naik. Di luar komoditas yang sedang bergejolak itu, masih ada lagi subsidi untuk listrik, pupuk, dan obat-obatan. Fakta ini menegaskan bahwa kebijakan subsidi tak lagi bisa dipertahankan. Konsekuensinya terlalu berat; pemerintah tak bisa membangun berbagai infrastruktur yang justru dibutuhkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Padahal, sebagian terbesar subsidi itu justru jatuh ke tangan yang keliru.


bidang ekonomi Pola subsidi ini merupakan warisan peninggalan Orde Baru yang meninabobokan dan membodohi masyarakat. Berkat subsidi, harga-harga seolah terjangkau dan rakyat tenang. Sedangkan untuk membangun pemerintah terus meminjam dari berbagai pihak. Hutang ini dibayar dengan pola gali lubang tutup lubang sehingga akhirnya tercipta lubang besar yang sulit ditutup. Pemerintah pun terjeblos pada 1998, ketika IMF mendikte pemerintah untuk meneken restrukturisasi keuangan dan membuat seluruh sektor ekonomi pingsan.

Itu pun dengan pemantauan yang ketat, agar tak diselewengkan dengan berbagai akal-akalan licik. Dikuranginya – dan pada gilirannya dihapuskannya – subsidi ini tentu akan menimbulkan kesakitan-kesakitan baru, karena daya beli masyarakat terutama di kelas akar rumput akan semakin lemah. Sekarang pun ucapan “Beli tempe saja susah, apalagi beli susu buat anak,” sudah kerap terdengar. Berbagai tudingan tentu akan mengarah kepada pemerintah yang dinilai tak mampu mengemban amanat reformasi dan menyejahterakan

realita yang sebenarnya. Yang harus diperhatikan adalah growing pain ini tak boleh terlalu lama. Masa satu dasawarsa sebenarnya sudah terlalu lama. Maka pemerintah SBY-Kalla harus segera bertindak nyata, meski akan kehilangan popularitasnya. Tak kalah penting untuk dilakukan adalah pemerataan. Ini bisa dilakukan dengan menerapkan pajak progresif. Semakin tinggi pendapatan dan kekayaan semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Pendapatan dari pajak ini menjadi subsidi silang bagi kelompok

TAQWA/SUMA

Fakta-fakta ini harusnya bisa menjadi pelajaran. Secara bertahap subsidi ini harus dihapuskan agar kita bisa hidup dalam realita yang sebenarnya. Tentu saja akan timbul riak – bahkan mungkin gelombang – di masyarakat karena kebijakan yang tidak populer ini. Karena itu pengurangan subsidi ini harus dilakukan secara gradual, tidak drastis. Subsidi yang pertama harus dipangkas adalah subsidi BBM. Selain jumlahnya paling besar, yang paling banyak menikmati subsidi ini pun bukanlah masyarakat di tingkat akar rumput, melainkan pemilik kendaraan pribadi. Subsidi BBM ini hendaknya hanya ditujukan untuk angkutan umum.

masyarakat. Sekarang pun di lapisan bawah masyarakat sudah santer suara yang merindukan era Orde Baru – sama halnya banyak yang merindukan ‘zaman normal’ (yang adalah zaman penjajahan Belanda) ketimbang era awal kemerdekaan ketika ekonomi Indonesia melata. Namun pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Kesakitan-kesakitan yang timbul akibat penghapusan subsidi ini adalah growing pain, seperti demam yang muncul menjelang anak tumbuh gigi, seperti suara sember yang muncul seiring akil balig. Ketika sakit mereda, anak pun berubah menjadi dewasa – hidup dalam

masyarakat yang perlu dibantu. Bentuknya bukan uang, melainkan proyek-proyek padat karya yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat lapisan bawah. Agar pengelolaan dana untuk proyek-proyek ini tak menyimpang, tentunya dibutuhkan pengawasan. Jika melihat dukungan terhadap penegakan hukum – khususnya pemberantasan korupsi – kita boleh optimis hal ini bisa dijalankan dengan baik. Dan jika ini semua berjalan dengan baik, insya Allah, kita sedang berjalan di jalur menuju Indonesia yang lebih baik untuk semua – bukan hanya untuk sekelompok elite saja. Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  31


bidang militer

Metamorfose hubungan sipil-militer

R

eformasi yang menyertai tumbangnya rezim Orde Baru merupakan salah satu langkah penting untuk menggapai bukan hanya kehidupan yang lebih demokratis tetapi juga lebih sejahtera. Reformasi militer merupakan prasyarat bagi terbentuknya kehidupan seperti itu. Kehadiran militer dalam kehidupan politik, khususnya di sepanjang masa Orde Baru, mematikan demokrasi, memperkuat militerisme masyarakat, dan oleh karenanya bertentangan dengan upaya membangun kesejahteraan yang harus dilakukan bukan hanya dengan memperluas ruang partisipasi politik tetapi juga dengan menanamkan kebiasaan non-kekerasan. Seberapa besar tujuan itu telah tercapai selalu dapat diperdebatkan. Apa yang dikenal sebagai “paradigma baru TNI� merupakan sejumlah konsep yang akrab dikenal sebagai redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran TNI. Depolitisasi merupakan agenda utama dan pertama yang dipancangkan dalam reformasi militer. Larangan bagi para perwira tinggi memiliki jabatan rang-

kap di lingkungan militer dan birokrasi sipil, penghapusan jabatan kepala staf sosial politik yang mengemuka pada awal reformasi sampai dengan penghapusan jatah militer di lembaga legislatif merupakan sebagian dari berbagai upaya depolitisasi itu. Tak diragukan, semua itu merupakan pencapaian penting bagi depolitisasi militer. TNI tidak lagi menjadi akselarator pembangunan tetapi terbatas pada pemegang peran sebagai komponen utama dalam pertahanan negara. Tak ada lagi institusi tangan besi, semacam Komando Keamanan dan Ketertiban (Kobkamtib) atau Badan Koordinasi Strategi Nasional (Bakorstranas), yang secara

32  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

FAHMI/SUMA

terbuka merancang keluaran politik (political outcomes). Kekalahan hampir semua purnawirawan dalam puluhan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung dalam dua tahun belakangan ini juga menunjukkan bahwa komando militer agaknya tidak cukup berminat untuk mengamankan jalan bagi para senior mereka. Namun masih terlalu mewah untuk membicarakan demiliterisasi Departemen Pertahanan. Selama masa pasca-Orde Baru baru tercatat beberapa orang Direktur Jenderal yang berasal dari lingkungan sipil, misalnya Mas Widjaya, Direktur Jenderal Perencanaan dan Anggaran pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Budi Susilo Supanji, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan lain yang berada di tangan sipil adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, yang selama delapan tahun belakangan ini berada di tangan sipil, seperti Prof. Sofyan Tsauri dan Prof. Lilik Hendrajaya. Mereka yang memiliki latar belakang kemiliteran masih menguasai lebih dari 80 persen dari jabatan-jabatan eselon di bawahnya.


bidang militer Terlalu pagi untuk mengatakan konsolidasi kontrol otoritas politik atas institusi militer. Di bawah kepemimpinan Mohammad Mahfud, Departemen Pertahanan berhasil mengurung tentara hanya “sebagai komponen utama untuk menghadapi ancaman bersenjata�. Namun Mahfud terpaksa merelakan beberapa perwira untuk merumuskan sendiri apa yang dimaksudkannya sebagai operasi militer selain perang. Penggantinya, Matori Abdul Djalil, boleh saja tercatat sebagai pemrakarsa pemberlakukan hukum humaniter di lingkungan TNI. Namun Matori juga gagal membendung tangan ajaib beberapa perwira tinggi untuk mengganti RUU TNI yang disusun berdasarkan mandatnya. Juwono Sudarsono justru mengundang berbagai kontroversi, mulai dari keengganannya untuk menerima UU Peradilan Militer sampai dengan gagasannya tentang ancaman nir-militer. Tak heran jika empat tahun setelah pemberlakuan UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, otoritas sipil belum berhasil menegakkan hukum sipil terhadap anggota militer yang melakukan tindak kriminal. Otoritas sipil juga tidak berdaya ketika hendak mengambil alih aset negara yang digunakan untuk “bisnis militer�. Sebagai representasi negara, para Duta Besar Indonesia di luar negeri hanya bisa menggerutu karena tidak dapat mengendalikan para atase pertahanan. Lebih dari itu, hubungan para prajurit dengan masyarakat di mana mereka berada tidak banyak berubah. Depolitisasi militer pada tingkat pusat justru memberi peluang bagi komando militer di daerah untuk

memainkan peran yang lebih leluasa. Berbeda dari pada masa Orde Baru ketika komandankomandan tentara daerah pada umumnya memangku jabatan kemiliteran yang lebih rendah dibanding senior mereka yang dikaryakan untuk memegang jabatan sipil, kini para komandan itu berhadapan dengan para politisi yang kerap kali bukan hanya lebih muda tetapi juga kurang berpengalaman. Khususnya di daerah-daerah konflik atau ketika otoritas sipil dihadapkan pada saat-saat genting, misalnya bencana alam atau konflik komunal, para komandan itu pada umumnya memainkan peranan kunci. Dengan kata lain, hubungan sipil militer yang demokratis, yaitu supremasi otoritas politik atas institusi militer, terjadi hanya pada institusi-institusi politik di tingkat pusat, khususnya dalam konteks hubungan antara eksekutif dan legislatif dan antara Departemen Pertahanan dengan Markas Besar TNI. Lebih dari itu, supremasi sipil itu, kalaupun harus digunakan sebagai benchmark hubungan sipil-militer, agaknya tidak lebih dari sekedar supremasi formal dan prosedural. TNI masih tetap memiliki ruang gerak yang amat luas, sekalipun tidak bisa dikatakan tetap menggenggam impunitas, privilege, atau keistimewaan sejarah. Satu hal yang tidak berubah dalam sepuluh tahun belakangan ini adalah karakter hubungan sipil-militer seperti itu. Dan tantangan di masa depan dapat dipastikan jauh lebih rumit dibanding masa-masa sebelumnya. Alih generasi di lingkungan TNI sendiri telah menyebabkan tiadanya kelanjutan dari rencana paradigma baru yang dirumuskan para pimpinan mi-

DOK. PRIBADI

Dr. Kusnanto Anggoro Alumni Jurusan Ilmu Politik, FISIP UI, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Glasgow (Scotland); pengajar tamu pada Sekolah Staf dan Komando di lingkungan TNI dan Departemen Pertahanan RI; anggota kelompok kerja penyusunan RUU Pertahanan Negara (2002), Buku Putih Pertahanan (2003), RUU TNI (2004)

liter pada akhir 1990-an. Bersamaan dengan itu, hingga kini kalangan sipil gagal mengisi kesempatan untuk mengendalikan arah dan mengisi substansi reformasi militer. Entah kepada siapa lagi kelanjutan reformasi militer itu dapat diharapkan. Jangan-jangan, paradigma baru TNI memang dirancang sekedar untuk menyelamatkan pimpinan TNI pada waktu itu dari dosa-dosa Soeharto tetapi bukan untuk membangun profesionalisme tentara. Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  33


bidang kesejahteraan

Demokratisasi dan Agenda Kesejahteraan

M DOK. PRIBADI

Bambang Shergi Laksmono

Dekan FISIP UI

engapa tingkat kesejahteraan rakyat menjadi bagian penting dari evaluasi 10 tahun reformasi politik di Indonesia ? Ia menjadi penting bagi kita semua karena sejumlah alasan. Pertama, reformasi yang intinya adalah perubahan dasar dalam kepemerintahan yang seharusnya instrumental terhadap kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan adalah harapan kita semua. Kedua, reformasi politik yang terjadi menggunakan demokrasi sebagai kendaraan utamanya. Tidak berlebihan pula jika kita berharap bahwa era keterbukaan dan pemilihan pimpinan pemerintahan langsung dapat membuahkan kesejahteraan yang lebih besar. Reformasi dan demokrasi dengan demikian adalah konteks utama dari pembahasan perkembangan kesejahteraan di Indonesia. Artinya begini, buat apa terjadi perubahan rejim dan buat apa membuka diri dengan menjalankan prosedur demokrasi kalau akhirnya, tingkat kesejahteraan tidak juga meningkat. Apa elemen dasar kesejahteraan? Elemen utama adalah pemenuhan kebutuhan pokok : sandang pangan dan papan. Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok keluarga terkait tiga elemen dasar yakni 1) kesempatan, 2) pemberdayaan dan 3) proteksi.

34  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

Kemiskinan, misalnya, adalah akibat dari langkanya kesempatan usaha, rendahnya keberdayaan dan akibat rawannya kaum miskin terhadap beragam bentuk ancaman. Penyediaan proteksi, pemberdayaan dan kesempatan difasilitasi melalui kebijakan, perundang-undangan, perda dan program yang disediakan oleh otoritas publik serta layanan yang diberikan pihak swasta dan elemen masyarakat. Kita dapat mengggunakan 5 kategori penyediaan kesejahteraan yang dapat dijadikan acuan yakni pemenuhan kebutuhan pokok dan penyelesaian masalah sosial. Penyelesaian masalah sosial dapat dilihat lebih rinci tentang upaya-upaya pengembangan kapasitas masyarakat, proteksi sosial dan penyediaan keselamatan/fasilitas publik. Tentunya, indikator kesejahteraan menjadi cukup luas untuk dibicarakan. Debat tentang kemajuan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kontradiksi antara laporan kemajuan pencapaian sasaran Millenium Development Goals untuk Indonesia selama 7 tahun terakhir, yang menunjukkan tingkat kemajuan yang baik untuk indikator utama seperti tingkat partisipasi pendidikan, tingkat kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan angka gizi buruk. Namun kita semua dikejutkan dengan rang-


bidang kesejahteraan kaian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akhir-akhir ini. Terjadinya pembunuhan ibu terhadap anak kandungnya sendiri, seperti yang terjadi terakhir di kota Pekalongan, Jawa Tengah sungguh memilukan kita semua. Bagaimana mungkin seorang ibu nekat membenamkan dua anak balitanya hingga tewas? Kemiskinan dan kekerasan tidak otomatis berhubungan namun kekerasan banyak yang bersumber dari kemiskinan. Tindakan menyakiti diri sendiri dan tindakan self inflicting injuries seperti bunuh diri tidak akan terjadi tanpa tekanan emosional yang berat. Kontradiksi antara data kemajuan kesejahteraan umum dengan kenyataan di lapangan dapat dijelaskan antara lain dengan adanya kemajuan dalam perluasan jangkauan programprogram di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun tetap perlu kita pahami bahwa pada tingkat keluarga miskin, terutama yang tinggal di kantong-kantong kemiskinan di perkotaan, telah terjadi masa penderitaan yang sangat berkepanjangan. Kasus kekerasan terhadap anggota keluarga sendiri menunjukkan situasi keterdesakan yang amat mendalam sehingga menimbulkan dampak penyimpangan perilaku. Kiranya menjadi penting dari sudut kebijakan untuk terus memberikan perhatian yang lebih kepada segmen masyarakat termiskin yang mengalami situasi kemiskinan berkepanjangan

(persistent poverty). Masyarakat juga perlu difasilitasi agar terdapat kapasitas kemampuan memantau, menggalang sumberdaya masyarakat dan memberdayakan kemampuan masyarakat melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah lokal. Pada kesempatan yang singkat ini dapat digunakan untuk

iklim, banjir, longsor dan kekeringan. 3. Memburuknya kondisi hidup keluarga miskin perkotaan dan keterkaitan dengan tingkat kriminalitas. 4. Lambat dan tidak komprehensifnya penanganan bencana industrial, khususnya kasus semburan lumpur di Porong Sidoardjo. 5. Realisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum optimal disediakan oleh para pengembang. 6. Belum maksimalnya kebijakan keselamatan umum, dengan meningkatnya jumlah kecelakaan di jalan raya yang merenggut nyawa dan menyebabkan kecacatan. 7. Masih rendahnya kapasitas perlindungan bagi para pekerja migran perempuan. 8. Pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menangani masalah dan proses penanganan hukum/peradilan bagi anak. Sebagai penutup, perlu kita pahami kesejahteraan sebagai hasil akhir dan kebijakan kesejahteraan sebagai instrumen.Tentunya TAQWA/SUMA kita semua mempumengangkat nyai harapan yang besar terbeberapa kondisi dan permasahadap reformasi. Reformasi akan lahan yang perlu diperhatikan diukur dari hasil kesejahteraan, secara lebih khusus : sejalan dengan perhatian kita 1. Angka kemiskinan yang fluk- terhadap efektifitas kebijakan tuatif terkait dengan kinerja yang dibuat oleh pihak eksekutif ekonomi makro, khususnya dan legislatif baik di tataran pedampak dari penyemerintah pusat dan pemerintah suaian APBN, subsidi BBM daerah. Semoga gambaran kesedan kebijakan fiskal. jahteraan yang buram di Indonesia dapat kita hapus secara ber2. Semakin meningkatnya frekuensi kejadian dan meningtahap, dengan kerjasama seluruh katnya korban bencana alam, komponen bangsa ini. terkait dengan perubahan Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  35


selamat wisuda kepada Wisudawan Kerabat Kerja BO Suara Mahasiswa

Khairil Irfan P Dalimunthe, ST

Pangeran Ahmad Nurdin, S.Sos

Terima kasih atas kontribusi dan dukungannya selama ini semoga citacita yang telah terajut dapat terwujud


“Turunkan soeharto, turunkan soeharto!!!� itu adalah sepenggal teriakan mereka dahulu. tetapi, masih ingatkah mereka hingga sekarang?

Aktivis Gerakan Mahasiswa ‘98 Di manakah Engkau Sekarang?


liputan khusus

Aktivis Gerakan Mahasiswa ‘98:

Di manakah Engkau Sekarang?

Aksi Mahasiswa UI di Salemba pada tahun 1998 38  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

DOK.SUMA

Mei 1998, ribuan mahasiswa bermodal jaket almamater bersenjatakan nekat dan keberanian menjajah gedung MPR/DPR. Tidak tanggung-tanggung, 10 hari mereka mengobrak-ngabrik gedung nusantara tersebut hingga mengengkangi atapnya. Rakyat pun ikut mendampingi mahasiswa hingga cita-cita bersama tercapai yaitu Soeharto turun tahta. Sepuluh tahun berselang, masih ingatkah mereka akan teriakan dan tulisan mereka itu? Setelah semua tuntutan mereka sampaikan, selanjutnya apa? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah ”Ke mana mereka sekarang?”


liputan khusus

R

eformasi merupakan perwujudan tangpai akhirnya dibebaskan Habibie.”, tuturnya. Tak gung cukup hanya itu, Mas Ndaru, begitu biasa ia disapa jawab moral dan intelektual mahasiswa harus menelan pil pahit lainnya. Ia dikeluarkan dari kepada rakyat. Gerakan mereka tidak han- kampusnya IPB. ya mengorbankan waktu kuliah dan pikiran mereka Meskipun begitu, penyesalan dan ketakutan tetapi juga mempertaruhkan nyawa. Akademisi ini- tak pernah menghinggapi para aktivis. “Itu pililah anak anak kunci yang pada akhirnya membuka han, lo harusnya kasihan dengan orang yang nggak gembok tirani selama 32 tahun. Dari hanya satupunya pilihan seperti rakyat yang lapar di tengah dua orang, mereka berhasil mengkonsolidasikan jalan. Tapi kalau gue mati di jalan. Jangan kasihan ribuan teman mereka untuk ikut berpanas-panasan karena itu pilihan gue. Gue patut memperjuangkan di tengah jalan. apa yang harus Dentuman sendiperjuangkan.” jata, gas air mata, dan jelas Adian Na“Saya aktivis bukan artis. Saya bom Molotov pun tidak pitupulu, alumni nggak harus menyenangkan menggentarkan semanUniversitas Krisbanyak orang. Tapi saya patut gat dan kesadaran mereten Indonesia ka. “Sekuat apapun rezim (UKI) yang juga memperjuangkan apa yang itu pasti dia akan runtuh. ketua Forum harus diperjuangkan.” Seperti Hitler misalnya, Kota (Forkot) dia juga runtuh. Walau Adian Napitupulu tidak runtuh tiba-tiba. Di Mana Mereka Ada perjalanan panjang Sekarang? di baliknya.” terang John “Menjadi Muhammad, (Arsitektur’94 Trisakti), perintis peraktivis itu bisa selamanya tapi menjadi aktivis matama aksi mahasiswa di Universitas Trisakti. hasiswa ada batas waktunya”. Itulah kata sebagian Alasan para mahasiswa untuk turun ke jalan besar mantan aktivis mahasiswa yang diwawancarai pun beragam. Wanda Hamidah (Hukum’95 TriSUMA. Perjalanan waktu mulai mempertanyakan sakti), yang sekarang menjadi notaris sekaligus idealisme mereka. Ketika dulu mereka menjabat Bendahara Umum Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai mahasiswa, rakyat bersatu bergerak bersama mengungkapkan alasannya ‘turun’ ke jalan waktu mereka. Namun tatkala mereka melepaskan status itu. “Dulu hidup kita itu penuh ketakutan. Rakyat kemahasiswaannya, dan masuk ke dalam pemerdipaksa memilih Golkar secara terus menerus. Akintahan, mereka seakan meninggalkan kepentintivis diculik di penjara. Ketika krisis moneter, saya gan rakyat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, ke ikut merasakan dampak krisis moneter saat ibu saya manakah idealisme mereka dulu? borong makanan. Saya patut concern dengan maAbdul Qadir menyatakan pilihan hidup mahasalah ini,” ungkap Wanda. siswa berada di tangan masing-masing. “Memang Berbeda dengan Wanda, John mempunyai alateman-teman yang lain tamat kuliah langsung san yang berbeda dengan teman seperjuangannya memilih pekerjaan masing-masing.” Namun tidak itu. “Kalo saya terlibat langsung dengan ini (gersedikit pula yang masih bertahan dengan idealisme akan mahasiswa-red) karena kebetulan. Saya tidak mereka. Adian Natiputupu salah satunya. “Gue tertarik dengan politik. Ada satu momen ketika orang yang berhasil menolak keberhasilan. Gue ditasaya dapat kesempatan memimpin teman-teman warin masuk DPR dan Komisi, gue menolak” tungsaya sehingga saya merasa bertanggung jawab.” kas Adian. “Saya aktivis bukan artis. Saya nggak Menurut John, di balik itu semua, ada musibah harus menyenangkan banyak orang. Tapi saya patut dan trauma yang tak bisa ia lupakan hingga saat memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan.” ini. “Diteror. Bentuknya telpon. Tapi itu udah biJemi Irwansyah, alumni Politik UI 94, memilih asa.” ungkap John yang sangat ‘vokal’ untuk aksi kembali ke dunia akademisi, menjadi staf pengajar solidaritas Munir. Bahkan, lebih tragis dari John, di Departemen Ilmu Politik dan aktif juga dalam seorang mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) organisasi politik Perhimpunan Rakyat Pekerja angkatan 91, Ken Budha Kusumandaru tak bisa (PRP). ”Kesadaran itu muncul dari benturan antara mengelak dari musibah yang datang pada dirinya. pengetahuan yang kita dapat di Kampus, dengan Ia harus mengecap kehidupan di balik jeruji penjara keadaan nyata yang kita lihat dan hadapi. Karena selama 2 tahun lamanya. “Saya diculik tentara, sam- itu gue memilih untuk berkecimpung dalam dunia Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  39


liputan khusus

Aksi Mahasiswa UI pada tahun 1998 40  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

DOK.SUMA

akademisi.” Berbeda dengan kedua temannya, John memilih tetap menjadi aktivis dengan jalurnya sendiri. Bahkan sekarang dia menyumbangkan pemikirannya lewat sebuah buku yang ia dedikasikan untuk kematian almarhum Munir, yang sekaligus berisi sindiran bagi pemerintah. “Saya tetap bergerak dalam pelanggaran HAM karena saya merasa bersalah dengan adik kelas saya (Elang, mahasiswa Trisakti yang tewas dalam tragedi Mei-red). Orang yang saya beri tanggung jawab, yang saya suruh beri nama-nama siapa saja yang akan ikut ke jalan dan kemudian dia meninggal,” katanya. Wanda Hamidah, yang sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di era Orde Baru, mengaku tetap konsisten dengan idealismenya. “Sekarang lebih umum aja di Wasekjen Komnas perlindungan anak. Dari tahun 98 bikin yayasan Azzalira, yayasan yang memberikan beasiswa kepada anak-anak yng miskin, dhuafa, yatim piatu, dll. Saya terjun juga di Masyarakat Profesional Madani. Sampe sekarang cukup vokal juga mengkritisi pemerintah terutama dalam soal BLBI dan lain-lain”. Meski beberapa aktivis menyatakan mereka tetap konsisten di jalannya tetapi ada saja mantan

aktivis mahasiswa lain yang dinilai tidak konsisten. Beberapa mantan aktivis pun dinilai pro pemerintah. Malah, beberapa mantan aktivis mahasiswa 98 masuk dalam pemilihan calon legislatif Partai Golkar, di tahun 2004, yang sering disebut mesin politik Orba. Mereka yang berteriak dan berkritik keras melawan Golkar dulu, kini berbuat hal yang sebaliknya. Di antaranya aktivis Front Aksi Mahasiswa untuk Demokrasi ( Famred ) Bernard Hambombong Halomoa, aktivis Forum Kota ( Forkot ) M. Lutfi Iskandar dan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Nusron Washid. Ketua BEM UI, Edwin Nofsan Naufal, berpesan pada para aktivis untuk tidak melupakan komitmen dan idealisme mereka. “Abang-abang mampu melakukan atau melahirkan momen luar biasa. Rezim Soeharto sudah tumbang tetapi mereka tidak memikirkan what’s next. Jangan lupa tujuan pikiran Orba mereka. Mereka jangan lupa panas-panasan di jalanan. Mereka sudah bekerja di pemerintahan dan mengulang kesalahan yang sama. Seharusnya jadi corong mahasiswa. Sebagai aspirasi kita.” Perkembangan zaman dan perubahan tuntutan sekarang berbuah sebuah pertanyaan. Apakah mereka, para aktivis di luar sana, masih dengan idealisme yang sama? Apakah ‘gerakan’ mereka dahulu memang hanya ‘gertakan’ saja? Mereka yang memang mempunyai jabatan di berbagai organisasi dan parlemen, belum tentu mempunyai ‘jabatan’ tetap di hati nurani mereka seperti semasa mereka mahasiswa dulu. “Politik kadang teman, besok bisa jadi lawan. Yaa..jalanin aja posisi masing-masing.” pesan Ken Ndaru pada para aktivis yang sudah meninggalkan atribut idealisme mereka yang awalnya untuk rakyat. “Rakyat mati kelaparan, apakah kita akan diam saja?” tungkas Jemi Irwansyah. Hidup ini hanya sekali. Manusia mati hanya meninggalkan sejarah. Lebih baik kita tinggalkan sejarah yang baik dengan berbuat sesuatu yang positif untuk rakyat. Apa yang kita peringati sekarang? Perjuangan Rakyat! Sepuluh tahun telah berlalu, mahasiswa 98 ‘masih’ menjejaki hidup dengan sisa-sisa idealismenya. Mahasiswa hari ini pun meneruskan perjuangan mereka. Meneriakkan tuntutan yang sama, melakukan hal dengan cara yang sama. Sekarang, mereka yang kita teladani mengakui masih mempunyai dan tetap pada idealisme yang sama. Lalu? Sepuluh tahun ke depan Masih Di Manakah Mereka? SEMANGAT REFORMASI!!! NOVIE


PERS MAHASISWA, BUKAN CUMA SISI LAIN GERAKAN MAHASIsWA Rezim yang berkuasa selama puluhan tahun telah memangkas hak manusia untuk memperoleh informasi. Sudah banyak media yang dibredel, dan yang bertahan hanya bisa memberitakan “Atas Petunjuk Bapak”. Ketika gerakan reformasi terjadi 10 tahun yang lalu, akses informasi menjadi hal yang sangat penting. Terutama bagi mahasiswa, gerakan mereka tidak boleh terdistorsi oleh kepentingan media yang saat itu diyakini sebagai antek pemerintah. Pada saat itu, Pers Mahasiswa (Persma) datang memberikan solusi.

DOK.SUMA

A

pa yang ada di ingatan Anda di tahun 1998? Mungkin, sebagian besar akan menjawab seputar kerusuhan, penjarahan, atau demonstrasi besar-besaran. Ya, memang berbagai macam kekacauan itulah yang mencoreng wajah bangsa ini. Namun, di tengah segala kekacauan tersebut juga terlahir gerakan mahasiswa yang dibutuhkan dan ditunggu-tunggu masyarakat. Mungkin banyak orang terdistorsi dalam memahaminya. Gerekan mahasiswa sebagai pendorong perubahan akhirnya campur aduk dengan segala kekacauan yang terjadi. Gerakan mahasiswa 1998 mempunyai andil dalam menumbangkan rezim orde baru. Gerakan ini bukan sekedar gerakan mahasiswa, mereka mampu melengserkan Bapak Pembangunan, Soeharto. Disadari atau tidak, media yang ada sudah menjadi corong elit saat itu. Mereka butuh sebuah media propaganda terpercaya sekaligus objektif dengan khas kejurnalistikan. Ditengah kondisi kaotik itulah, Persma memegang peranan penting. Sofyan, dosen UI yang juga alumni UI membenarkan ”Kekuatan media saat itu sangat berpengaruh, oleh karena itu setiap media yang dikeluarkan oleh Persma universitas pasti menjadi hal-hal yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar mahasiwa” Keberadaan Persma pada era reformasi tidak begitu banyak dibicarakan dan dikenang oleh masyarakat luas karena tenggelam oleh berbagai isu kekerasan dan manuver politik elit-elit mahasiswa. Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  41


liputan khusus Pada 1998, hampir semua universitas di Indonesia, terutama Pulau Jawa, mempunyai lembaga jurnalistik dan media yang diterbitkan. Sebut saja Suara Mahasiswa di Universitas Indonesia (UI), Universitas gajah mada (UGM) dengan Balairung-nya, Trisakti dengan Galang, dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dengan Opini. Mereka sendiri-sendiri mempunyai peran yang sangat signifikan dan tidak bisa dipisahkan dari gerakan di daerah mereka masing-masing.. Mereka bukan saja hanya meliput berita yang terjadi dan menyampaikan berita saja tetapi juga membangkitkan kesadaran mahasiswa untuk bertindak terhadap pemerintahan yang dinilainya sudah tidak baik lagi. Biasanya produk Persma yang diterbitkan menjadi asupan mahasiswa akan isu politik saat itu sehingga perannya jelas konkrit dirasakan oleh mahasiswa. Namun, Persma bukanlah tanpa kesulitan. Ada saja kendala yang mereka hadapi, baik dalam segi pemberitaan ataupun penulisan. Tarik menarik kepentingan menjadi masalah utama di dalam “dapur” Persma itu sendiri untuk bisa independen. ”Di era reformasi, banyak kelompokkelompok atau organisasi yang muncul di kalangan mahasiswa dan dari setiap kelompok tersebut mempunyai visi dan misi yang berbeda. Sebut saja ada kelompok ’hijau’ dan ’merah’, ketika kita menuliskan tentang salah satu kelompok, di pikiran kelompok lain kita membela kelompok tersebut, jadi saat itu sebenarnya sulit juga media untuk independen” jelas Sofyan. Jatuh Bangun Banyak sisi lain dan cerita unik dibalik perjuangan Persma pada tahun 1998 dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis mahasiswa. Semuanya berawal dari sikap represif rezim orba terhadap Persma. Rezim Orba melakukan pengekangan lewat Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) RI No. 01/Per/Menpen/1975, yang menggolongkan pers mahasiwa sebagai penerbitan khusus yang bersifat non-pers. Surat Edaran Dikti No.849/D/T/1989 mengenai Penerbitan Kampus di Perguruan Tinggi ikut mengekang gerakan Persma. Melalui peraturanperaturan tersebut peran Persma diamputasi sehingga tidak leluasa lagi menulis hal-hal di luar persoalan akademik (kampus-red) dan mengalami pengkotak-kotakan. Mahasiswa Fakultas Ekonomi hanya boleh bicara tentang ekonomi, dan mahasiswa Fakultas Teknik hanya boleh bicara soal teknik. Alhasil Persma terisolir dari 42  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

Seorang fotografer sedang mengabadikan momen pada ak

persoalan kemasyarakatan lainnya. Cocok sudah istilah ilmuwan ada di menara gading, yang juga bisa direpresentasikan oleh mahasiswa. Pada periode tersebut juga terjadi pembredelan terhadap sejumlah pers mahasiswa. Teguh Santosa, Ketua Lembaga Pers Mahasiswa FISIP Universitas Padjajaran (Unpad), Polar, periode 1996-1998 pernah mengecap sakitnya pembredelan. Polar yang menjadi sarana propaganda mereka untuk menolak rezim Soeharto dibredel pemerintah akibat pemberitaannya yang menyebarluaskan rekomendasi agar Soeharto tidak dipilih kembali pada pemilihan umum (pemilu) 1998. ”Kami memutuskan untuk membuat rekomendasi politik, yang butir pertamanya meminta agar Soeharto tidak dipilih lagi dalam pemilu 1998. Rekomendasi politik itu disebar ke banyak tempat di dalam kampus dan sekitar kampus Jatinangor. Majalah kami kemudian dinyatakan dilarang beredar di kampus. Bahkan dinyatakan terlarang oleh Rektorat dan Dekanat dan sejak itu kami tidak dapat bekerja bebas” pungkas Teguh.


liputan khusus

”Sekretariat kami sering diteror, dikecam untuk bubar, sweeping, dan sebagainya, tapi kita tetap harus bertahan, tidak takut sama tekanan”

ksi mahasiswa tahun 1998 DOK.SUMA

Tidak hanya itu, base camp pers mahasiswa pun tak luput dari pantauan orang-orang tertentu, bahkan elit politik saat itu. Gerakan Elang (Galang) Trisakti mengalami merasakan langsung infiltrasi pihak luar ke dalam kampus. ”Sekretariat kami sering diteror, dikecam untuk bubar, sweeping, dan sebaginya tapi kita tetap harus bertahan, tidak takut sama tekanan” ujar Dorry Herlambang, anggota pers mahasiswa Galang Trisakti yang sekarang menjadi staf pengajar jurusan Arsitektur Trisakti. Selain tekanan dari beragam pihak, menurut Teguh, ada beragam permasalahan intern yang harus dihadapi Persma dahulu untuk menyampaikan pemberitaannya ke mahasiwa. Permasalahan itu sangatlah beragam, mulai dari layout majalah, cetak, sampai pendistribusian.”Setelah saya kerja di koran, saya selalu tersenyum bila ingat masamasa di kampus.” kenangnya. Bergerak! UI pun punya cerita di balik kontribusi itu. Suara Mahasiswa UI, sebagai Persma tingkat Universitas di UI menerbitkan harian berge-

rak! Sebuah harian yang waktu itu hadir antara perbedaaan-perbedaan ideologis antara gerakan mahasiswa. Achmad Nurhoeri, pemimpin umum saat itu mengungkapkan bahwa bergerak! tidak memihak satu ideologi tertentu. Terbit perdana pada 10 Maret 1998, bergerak! merupakan satusatunya media jurnalistik mahasiswa UI di tahun 1998 yang menjadi corong pemberitaan aktivitas mahasiwa dan kejadian seputar reformasi. Dalam menyajikan berita, bergerak! mempunyai kewajiban untuk memberikan baik kepada para mereka yang bukan dan aktivis dan maupun para aktivis. Untuk berusaha membujuk mahasiswa UI yang awam politis untuk ikut serta dalam gerakan, bergerak! memilih menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti, lugas, mudah, dan komunikatif. Sedang untuk kewajiban kedua, bergerak! memposisikan diri sebagai alat pergerakan yang objektif dan tidak memihak. “Bahkan kalau mahasiswa salah, kami akan katakan mereka salah!” tukas Wien Muldiyan, Pemimpin Perusahaan bergerak! ketika itu. Sampai saat ini, bergerak! telah dua kali dijadikan tema penelitian. Pertama oleh Satrio Arismunandar untuk tesisnya pada Universitas Indonesia. Yang kedua, disertasi di Cornell University. Sama seperti Persma universitas lain, harian Bergerak! pun dihinggapi masalah tersendiri. Mulai beragam teror dari pihak luar hingga pemanggilan dari pihak universitas. Tapi dari sekian cerita ’mencekam’ dibalik perjuangan pers mahasiswa, terselip juga kisah haru. ”Sewaktu kita pindah sementara ke Salemba, di saat keadaan genting banyak kerusuhan di mana-mana, tanggung jawab menyelesaikan semua berita yang masuk untuk diedarkan, kami tidak bisa keluar dari ruangan karena melihat situasi yang memang tidak aman. Bahkan hanya untuk mencari makan ke luar tidak bisa. Pada saat itu kami berpikir untuk memang tidak bisa makan dan total bekerja. Tapi, entah dari mana, ada saja makanan, nasi bungkus, yang dikirimkan pada kami. Ada isu makanan tersebut dari pihak tertentu yang ingin ’mencari muka’ tapi kami tidak peduli.” jelas Irfantoni, layout desainer bergerak! ketika itu. Selain itu ada pula simpati yang datang dari masyarakat luas. ”Sampai-sampai pada waktu itu, ada seorang ibu yang rela datang ke tempat kami membawa pisang goreng yang ia sengaja masak untuk kami” lanjut Irfan Toni sambil tersenyum. NOVIE & DENISSA Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  43


liputan khusus yang saat itu masih menggenakan seragam dinasnya.

Wien Muldian

“Kompor” Aksi Mahasiswa ‘98 Nama : Wien Muldian TTL : Pontianak, 3 Mei 1972 Hoby : Membaca buku Pekerjaan : - Manajer Perpustakaan Pendidikan Nasional Depdiknas (library@senayan) - Librarian - Literacy Trainer - Consultant Affiliations : - Forum Indonesia Membaca (FIM) - Asosiasi Pekerja Informasi Indonesia (APII) - Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi (ISIPI) - Komunitas Pekerja Buku Indonesia (KPBI) - The Indonesian Literacy Insitute (ILI) - PasarBuku - Suara Mahasiswa UI (SUMA UI) - Harian Aksi bergerak!

R

TITAH/SUMA

iuh pergerakan mahasiswa 1998 masih terekam jelas. Terlihat dari cara pria pecinta buku ini menceritakan pengalamannya. Bertempat di perpustakaan Departemen Pendidikan Nasional yang lebih dikenal dengan Library@Senayan, perbincangan dengan salah seorang mantan aktivis pers mahasiswa Universitas Indonesia ini dilakukan. Sebagai aktivis pers mahasiswa pada zamannya, pria berperawakan besar ini memang bukan orang yang berteriak-teriak lantang memimpin aksi. Perannya lebih di belakang layar, berperan dalam mengatur dan menyampaikan informasi pergerakan kepada mahasiswa. Ia bersama teman-temannya mengisi kekosongan mahasiswa akan informasi yang tidak terpenuhi pers umum saat itu. Di bawah redaksi Majalah Berita Mahasiswa (MBM) Suara Mahasiswa UI (Suma UI), mereka kemudian menerbitkan Buletin Bergerak!, yang terbit perdana 10 Maret 1998. Dikelilingi rak kaca penuh buku, dimulailah pembicaraan dengan bang Wien,

44  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

Bisa diceritakan konsep berita Bergerak! atau Suara Mahasiswa di zamannya Abang? Awalnya kalau lu baca Suara Mahasiswa sebelum gw dan Ahmad (Nurhoeri, Pemimpin Umum Suma ketika itu,-red), itu benar-benar jadi propaganda kepentingan. Bahkan nggak jelas arahnya mau ke mana. Kalau baca dari nomor berapa sampai ke belakang, ke awal-awal isinya nggak jelas. Yang penting penuh dengan data-data, ya udah selesai. Nggak ada pemahaman yang jelas bahwa arah jurnalisme kita mau ke mana. Jadi konsep majalah berita mahasiswa itu, dari semua yang gw riset di berbagai macam media mahasiswa pada zaman itu, Suara Mahasiswa itu yang pertama kalinya membuat konsep berita majalah mahasiswa. Tapi penuh dengan keberpihakan kepada mahasiswa. Kalau zaman dulu itu ada namanya KARSINAL (Kader Fungsional Golkar). Mereka itulah yang bermain di majalah yang mengatasnamakan UI. Jadi sebenarnya sejarah Suara Mahasiswa itu di awal benar-benar tidak mengenakkan. Terus bagaimana posisi Bergerak! atau Suara Mahasiswa di antara berbagai kepentingan saat itu? Suara Mahasiswa dan Bergerak! selalu ada dalam posisi netral waktu itu, jadi tidak ada di pihak manapun. Karena kita tidak ada di pihak manapun, kita kadang dimusuhi berbagai macam pihak. Karena tulisan kita kadang menelanjangi si A, menelanjangi si B, si C. Itu prinsipnya tadi. Tetap kita posisinya netral dan memberitakan apa yang menurut kita, dari


liputan khusus Tanpa disadari dan mungkin kelompok-kelompok (mahasiswa,-red) itu sampai sekarang nggak ngerti bahwa sebenarnya kita terlibat dalam hal mengatur konstelasi gerakan massa yang masuk ke DPR. Itu peran yang diambil oleh Suara Mahasiswa dalam aksi ‘98 di tengah mahasiswa UI. Karena terus terang, waktu di Salemba itu aksinya bukan hanya warga UI. Banyak anakanak kampus-kampus lain yang juga di Salemba.

Bukan yang menyebarkan selebaran propaAda nggak sih tekanan di sana sini? ganda? Maksudnya segelintir mahasiswa mungkin Ya itu ada. Itu kan bagian dari pemberitaan. masih takut tapi segelintir yang lain itu udah ngBagian dari sesuatu yang lumrah dari pemberigak peduli. Yang penting Suharto tumbang dan taan tapi bukan berarti kita ada dipihaknya Rama segala macem. Dia bisa nelpon, seperti gw bilang Pratama cs (aktivis 98-red), kan nggak. Kita ada bukan menekan tapi mengingatkan, menasehati. di pihaknya anak-anaknya apa, nggak gitu. Yang Pada dasarnya kalau ditekan atau apa kita udah misalnya menginformasikan ke media massa nggak peduli. Ya udah, nggak ada rasa takut lagi. tentang akan ada aksi apa, di mana. Ya bermain di Kalau sweeping dan “Kita sebagai mediator informasi konstelasi itulah karena diteror dari pihak terdi antara berbagai macam itu kita kasih tau ke rektentu? kelompok organisasi dan torat. “Pak nanti mau ada Ya itu mah dijalanin aja. kepentingan. Itu peran Suara gini gini nih. Bapak tolong Kalau emang kena ya nasib. pikirkanlah, nanti kalau Kalau nggak kena, ya udah. Mahasiswa yang mungkin ada anak UI yang mati belum terlalu terungkap. Taunya Kalau kena ya apes. Itu aja. kan repot Pak!”. Gw aja di kantor (ketika cuma Bergerak!.” Di rektorat UI juga itu Wien sudah memiliki pasti punya banyak akses pekerjaan-red) di Martingkat tinggi. Nah itu, peran itu yang kita maingonda, kantor gw juga diteror. kan. Jadi kita sebagai mediator informasi di antara Nah, gw sendiri kan udah ditandain. Ditanberbagai macam kelompok organisasi dan kependain ya kaya misalnya gw, Bayu (aktivis persma tingan. Itu peran Suara Mahasiswa yang mungkin yang lain-red), apa, udah pasti ditandainlah ama belum terlalu terungkap. Taunya cuma menerbityang di Kalibata itu. Dulu namanya masih Bakkan Bergerak! imdai, badan intelijen. Ya, udah ditandainlah. Jadi nggak soal. Makanya gw abis ’98, Mei tumbang Lalu peran bang Wien? Soeharto segala macem, itu kan Juni gw dah kabur Kalau gw main di konsep PR (Public Relake Aceh. tion). PR selain cari duit dong pasti, PR dalam arti ERICHSON SIHOTANG kita itu sampai bisa menentukan karakter seorang tokoh. Dalam arti gini, Rama gimana caranya sebanyak mungkin diekspos oleh media. Karena dia simbol gerakan mahasiswa UI. Yang resmi, yang sah. Jadi sebenarnya Suma terlibat dibelakang itu menset skenario untuk ekspos ke media. Anakanak itu (Suma-red) paling sebel setiap “ Woi! cariin semua koran hari ini bawa ke gw. Terus yang media-media asing yang baru terbit tu! coba cari di toko buku ini atau di mana”. Dicari untuk gw mempelajari semua itu. “Jadi arahnya begini nih!”. Jadi gw itu tuh sebenarnya kaya orang yang di belakang layar. Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  45

TITAH/SUMA

penegakan idealis mahasiswa itu tidak benar, kita bilang tidak benar. Yang benar ya kita bilang benar. Gerakan mahasiswanya itu pun salah, kita bilang salah. Itu ideologi penulisan kita waktu itu. Kita (Bergerak!-red) bermain mengompori, jadi tukang komporlah. Mengompori berbagai macam kelompok di dalam pesaingan di antara mereka tapi tetap akhirnya bicara kepentingan sebuah perubahan.


liputan khusus

rama pratama:

“Aktivis Mahasiswa Ada Masanya“

K

etika reformasi bergulir, karirnya dalam organisasi sedang memuncak. Ia adalah Ketua Senat Mahasiswa UI (sekarang BEM UI-red) ketika itu. Ia merupakan Ikon perjuangan mahasiswa UI namun sekarang sebagian mempertanyakan idealismenya ketika ia masuk dan sekarang menjadi anggota DPR dari fraksi PKS. Simak jawabannya ketika diwawancarai oleh Reporter Suara Mahasiswa UI, Olga Tabita.

LILA/SUMA

represif, pemecatan mahasiswa karena isu yg sensitif kerap terjadi sehingga akhirnya mahasiswa pada saat itu melakukan gerakan yang sangat soft, seperti melakukan diskusi, gerakan-gerakan pemikiran dalam kelompok kajian yg kecil-kecil. Makanya ada Kelompok Studi Mahasiswa yang sampai sekarang masih ada. Pada saat yang sama terjadi sebuah krisis. Yang memang terjadi sejak jaman Soeharto yang menurut kita memang sudah keliru selama masa orde baru. Kenapa? Karena pada saat itu ia membanApa alasan Mas menjadi aktivis kampus dugun negara ini dengan satu pilar saja, yaitu ekolunya? nomi. Sektor-sektor lain seperti politik, sosial dan Saya memang suka organisasi. Organisasi di lainnya dianggap tidak perlu karena rakyat sudah kampuslah yang memperkenalkan konsep-konsep kenyang. Sehingga ia membangun negara ini tentang perubahan. Bahwa kita tidak boleh menmenjadi sebuah negara logistik dengan perangkat jadi menara gading. Hal inilah yang membentuk yang namanya Bulog. Tapi ternyata tidak ada kaikarakter aktivis saya. tan dengsn sektor riil. Lalu muncul gerakan yang akhirnya berakumulasi, dan berujung pada gerLalu, apa alasan Mas dan teman-teman ikut aksi akan reformasi. Yang pada intinya menekankan 1998? bahwa kita butuh perubahan. Tapi belum samGerakan mahasiswa 98 jangan dipahami sepai tuh pada ujung tombak perubahan nasional bagai fenomena yang terjadi begitu saja. Tapi ini –suharto turun-.baru sampai pada bahwa negara merupakan rangkaian peristiwa yg terkait satu ini harus berubah dalam mengelola dan memadengan yang lain. Pertama ada situasi gerakan di nage negara ini. Dengan berbagai dialektikanya awal 1990-an. Pemerintah sangat represif. Jangjugalah pada saat itu. Pada kenyataannya akhirnya ankan demo, aktivitas diskusi publik banyak yang memang keinginan reformasilah yang kemudian dibubarkan oleh intel, rektorat juga yang begitu membesar. Kenapa pilihan kita reformasi ketika 46  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008


liputan khusus itu dan bukan revolusi adalah karena menurut kita itulah pilihan paling rasional yang ada saat itu. Gerakan kita merupakan sebuah gerakan moral. Kita mahasiswa mengambil peran sebagai balancing power ketika itu.

merupakan produk reformasi, jadi nggak mugkin memilih partai yang bukan produk reformasi. Makanya saya pilih PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang saya anggap parpol pertama, yang mengusung reformasi. Di samping itu juga karena keanggotaannya juga muda-muda. Jadi lebih gampang untuk saling menjaga agar tetap konsisten. Dan di sini pun saya punya sejarah organisasi yang panjang dan natural, tidak ujuk-ujuk langsung jadi ketua partai

Bagaimana tanggapan Mas dengan komentar teman-teman aktivis dari kampus lain yang mengatakan bahwa kita –mahasiswa UI- adalah produk berhasilnya Orde Baru? Yah, capek deh...so what gitu loh? Kan bukan salah kita kalo kita masuk UI. Lalu pesan Mas? Dan saya gak pernah mengkalim bahwa kita Bagi kami para mantan aktivis 98, kalaupun pionir, reformasi ini merupakan sebuah kerja berhari ini kami menjadi anggota dewan, tidak sama. Jadi buat apa saya pertanggungjawabkan. pernah sama sekali kami pandang itu sebagai Bahkan kita sering mengatakan jangan mem“hadiah“ dan “hasil“ perjuangan. Namun sematapersonifikasi sebuah kerja bersama, ngapain kita mata wujud pertanggungjawaban moral, publik saling berantem sesama mahasiswa sendiri hanya dan politik kami, disebabkan kami pernah menuntuk persoalan eksistensi. gusung suatu gagasan peruSaat itu, isu itu merupakan bahan yang ternyata sampai isu yang paling males buat hari ini belum terwujud “Kalaupun hari ini kami saya tanggepin. Menurut sama sekali. Jadi, semacam menjadi anggota dewan, saya, hal itu mengkerdilkan beban moril atas sebuah tidak pernah sama gerakan mahasiswa saat itu. perjuangan yang belum di sekali kami pandang itu Saya gak pernah mengklaim tuntaskan. Sekarang, di fobahwa reformasi itu kerja rum parlemen ini konsistensi sebagai ‘hadiah’ dan ‘hasil’ anak-anak UI. kami diuji. Untuk itu saya perjuangan” Ini kan persoalannya berdoa agar saya dan rekanbentukan media. Media rekan seperjuangan lainnya melihat UI sebagai ikon, senantiasa dikaruniai Allah sebagai universitas terbaik di Indonesia. Terus ba- keyakinan, keikhlasan serta semangat untuk terus gaimana teman-teman melihat secara sama-sama. istiqomah dalam beramal shalih..kapanpun dan Trus buat apa mengkonfirmasi? Gak perlu mengdimanapun. klaim. Saya tidak pernah mengklaim. Ini masalah OLGHA TABITA hati. Persoalan eksistensi, gak usah ditanggepin. Tidak pernah ada suatu perubahan di dunia ini yang dapat terjadi hanya karena gerakan mahasiswa. Jadi mahasiswa gak boleh sombong. Setelah lulus, mas Rama terjun ke partai politik. Apa alasannya terjun ke partai politik di saat masyarakat kini mulai tidak percaya dengan keberadaan parpol? Setiap langkah saya harus dapat saya pertanggungjawabkan. Aktivis never die tapi aktivis mahasiswa ada masanya. Ketika saya lepas dari kemahasiswaan saya butuh ruang pertanggungjawaban moral. Politik yang saya anggap belum selesai. Saya bekerja tapi saya melihat parpol juga sebagai institusi yang penting ke depannya dalam memilih orang yang akan mengambil kebijakan di masa depan. Saya juga gak bisa sembarang pilih partai. Saya Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  47


Kami ingin kembali Di mana darah telah tertumpah namun tangan masih terkepal Harapan yang menggantung di pundak tidaklah terasa berat Buah Kesadaran “Kami adalah milik rakyat!” Namun kini berbeda, Langkah ini terasa berat. Karena kaki telah terbelenggu rantai yang bernama modal Yang detik itu juga mengikat rakyat ini Lalu harapan perlahan menjadi semu Terbias kepentingan dan ideologi yang diselingkuhi Ketika itu, tidak ada lagi “kami”, hanya “kita” dan “mereka” Sampai kami sadar… Landasan kami bukanlah modal, pun juga ideologi Kami berdiri lagi, atas nama moral Saat itu, kami tak ingin kembali Lawan di depan lebih garang Karena kami tahu, KEADILAN BELUM JUGA DITEGAKKAN!!.

Teks: Hafizhul Mizan Piliang Foto: Lila Kesuma Hairani


bidang pers

DOK.PRIBADI

Pers, Suara Tuhan

K

Indra Jaya Piliang Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta Alumni B.O. Pers Suara Mahasiswa UI

alau partai politik adalah tulang punggung (backbond) dalam sistem demokrasi Indonesia maka pers memainkan peranan sebagai urat nadinya. Kedua komponen ini, partai politik dan pers, sudah dan terus memainkan peran strategis dalam pendalaman arah demokrasi. Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 terasa berjalan tertatih, terutama dalam pencapaian kesejahteraan rakyat. Ledakanledakan masalah sosial kian tampak, terutama ketika semakin banyak orang yang antri minyak. Perubahan kebijakan pemerintah dalam hajat hidup orang banyak, ternyata mengalami kendala dari segi manajemen pemerintahan. Ketika semakin banyak persoalan di masyarakat, partai politik dan pers juga kian memainkan peranan. Sampai sejauh ini, sudah terdapat banyak sekali penerbitan pers di Indonesia, baik cetak ataupun elektronik, termasuk media online. Masyarakat disuguhi dengan beragam bentuk informasi tanpa jeda. Persoalan kemudian, bagaimana posisi pers hari ini dalam menuntaskan programprogram reformasi? Dalam melakukan amandemen konstitusi, pers banyak membantu. Begitu juga segala macam perubahan di tingkatan aturan

main. Berpolemik di media moderen, termasuk dari segi massa sudah menjadi kebiasaan penyuntikan modal, teknologi, yang baik. sampai sumberdaya manusia Bahkan, bagi kalangan elite maka dengan cepat pers “tradistertentu, pers sudah dianggap ional” itu akan basi dan terbit lebih kuat dari publik itu sendiri. tidak menentu. Kalau ada istilah vox populi vox Bagi para pecinta ilmu dei (suara rakyat adalah suara pengetahuan, kebebasan yang Tuhan) maka lebih jauh suara didapatkan pers sudah membuka rakyat itu kian terepresentasikan kesempatan baru untuk menlewat pers. Pers menjadi institusi sosialisasikan beragam bentuk yang menakutkan. Saking takut- ilmu pengetahuan itu. Kemanya, sejumlah wartawan dianiaya, san-kemasan yang lebih populis ada yang dibunuh, bahkan kanberusaha ditampilkan. Sekalipun tor redaksi media pun digrebek. begitu, pers juga membawa “kuTuntutan hukum atas pers juga tukan” bawaan, yakni menjadi bukan hal yang tabu lagi. Pers ranah pencitraan. Kalau anda adalah suara Tuhan. Selain keyang sekadar ilmuwan berkacapada Tuhan, banyak kalangan mata tebal maka akan sulit elite yang lebih takut kepada wajah anda masuk ke halamanpers, ketimbang kepada rakyat halaman foto jurnalistik, kecuali itu sendiri. mungkin dalam pameran-pamDalam perkembangan baru, eran foto yang dilakukan oleh semakin banyak pengusaha keluarga Anda sendiri. nasional pada level konglomDengan unsur populisme erat, baik lama atau baru, yang yang kuat, Anda bisa tiba-tiba terjun ke dunia pers. Penguasaan menjadi sangat terkenal kalau itu menjangkau daerah-daerah melahirkan karya yang dianggap terpencil. Pers semakin terintewah. Mungkin Anda mengegrasikan dari segi jaringan usaha masnya dengan cara yang jeli sehingga kalau ada pers yang dan hati-hati. Entah itu musik, hanya bermodal kecil dan terbacerpen, buku petuatas, bisa langsung menghadapi langan, ataupun karya-karya krisis. Yang paling dirugikan lain yang menempatkan Anda oleh perkembangan pers seperti lebih unggul dari yang lain, ini adalah pers di tingkat lokal hingga secara cepat Anda akan yang dimiliki oleh keluarga-kemasuk ke dalam sanjungan pers. luarga tertentu. Apabila mereka Atau Anda membidik kelomtidak mengadopsi manajemen pok-kelompok yang tidak serius,

50  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008


bidang pers mengubah diri Anda menjadi Madame, lalu menceritakan bagaimana pola pikir Anda juga berubah. Pers barangkali lebih kuat dari kitab suci. Setiap hari orang membacanya – tentu saya juga --, menontonnya, mendengarnya. Seluruh cerita, berita atau derita, hadir tanpa diundang. Pikiran kita dibentuk oleh beragam informasi itu. Dan bukan hanya pikiran yang bisa diubah pers tetapi juga dunia, paling tidak cara memandang dunia. Pers tentu tidak menjelma Tuhan. Walau hari ini hanya demi untuk diberitakan pers, sekelompok orang berani mengacungkan panah, tombak dan kelewang, lantas mencoba mengusir manusia-manusia lain. Penyerangan atas kelompok Ahmadiyah, misalnya, adalah tindakan anarki dalam rezim demokrasi di negara manapun. Dengan mengatasnamakan Tuhan sendiri, ada orang-orang yang menyerang orang menuhankan yang lain. Saya merasa, lebih banyak diperlukan kelompok yang paling berpengetahuan dan berbudi pekerti yang harus bekerja di pers. Kalau tidak, pers akan membunuh kita: manusia dan kemanusiaan kita. Pers tentu mempunyai agenda, terutama jajaran pemilik dan pengelolanya. Tetapi kalau agenda-agenda itu ditujukan untuk membunuh manusia dan kemanusiaan, baik langsung atau tidak langsung, berarti pers sedang menghancur-

kan dirinya sendiri. Pedang kata-kata lebih menyakitkan dan berbahaya, daripada pedang yang sesungguhnya. Dari sini sebetulnya diperlukan kedalaman perasaan dalam membangun sebuah cerita atau berita. Saya meyakini, kalau pers mengubah dirinya maka ia akan mengubah masyarakatnya, lingkungannya, malah juga dunianya. Tradisi jurnalistik yang hanya sibuk dengan sensasi, mistik atau irrasionalitas, akan membentuk masyarakat yang sama. Kita sudah mampu mempertahankan kebebasan pers, pada batas-batas yang wajar. Sebagai buah pertama dari reformasi, pers bergerak dalam dinamika masyarakat yang menuntut perubahan, sekaligus menghendaki perbaikan. Pers tidak sedang membangun sesuatu. Ia pen-

gabar, pemberi kabar, tentang wajah masyarakat itu sendiri. Pada kekuasaan, pers layak bersikap selalu curiga. Kalau negara sedang tidur, pers perlu membangunkannya, ketika ada satu masyarakat yang sakit, kebanjiran atau kelaparan di punggung sebuah gunung. Mahasiswa adalah cikalbakal insan pers. Dalam artian

apapun, pembaca, penulis, pemirsa, presenter. Mahasiswa adalah lapisan masyarakat yang banyak menimba ilmu lewat penghormatan atas kata. Kalau ada mahasiswa yang tidak hormat pada kata, berarti ia adalah siswa kurcaci. Kerdil bukan dalam artian fisik, tetapi dalam bentuk pikiran. Sebagai bagian dari kekuatan yang menakutkan, termasuk untuk membela kepentingan rakyat maka mahasiswa harus menyadari posisi strategis dari pers ini. Mulailah mengamatinya, kalau memang belum pernah sama sekali peduli. Yang terpenting, gunakan media secara baik. Pers tertentu menyediakan kolom khusus untuk menampilkan pikiran mahasiswa. Dengan mahasiswa hadir di dunia pers, dalam bentuk apapun, berarti mahasiswa bisa “membonceng� pers dalam membentuk pikiran-pikiran yang ada di masyarakat. Kita tahu, kualitas pendidikan di Indonesia begitu terpuruk, begitu pula dari sisi kuantitas. Sedikit sekali jumlah sarjana di negeri ini, tidak sesuai dengan tuntutan modernitas dan kemajuan perTAQWA/SUMA adaban. Sehingga, apabila mahasiswa mampu mengambil peranan positif atas keberadaan pers, di samping tentunya sadar atas fungsi-fungsi partai politik maka ia dengan sendirinya telah menjadi pengawas atas dunia yang membentuk para elite. Mahasiswa, dengan demikian, bisa menghadang pers menjelma Tuhan.. Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  51


bidang pers

DOK.PRIBADI

PASANG SURUT POLITIK HUKUM KEMERDEKAAN PERS

Wikrama Iryans Abidin Anggota Dewan Pers periode 2006 - 2009, pernah bekerja sebagai wartawan, dan mantan Pemimpin Redaksi SKK-UI Salemba

S

epuluh tahun kemerdekaan pers di era reformasi, tak bisa dilepas kaitannya dengan praktik kemerdekaan pers di Indonesia pada era sebelumnya. Adagium pers adalah cermin kehidupan nyata masyarakat, rupanya termasuk di dalamnya refleksi perspektif kekuatan politik yang tengah berkuasa. Jika sistem politiknya demokratis maka kemerdekaan pers dipayungi. Sebaliknya jika rezim yang berkuasa otoriter maka hukum dijadikan alat untuk menzalimi pers. Sejak 1945 sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, misalnya, karakterisitik produk hukum yang menjadi pijakan kemerdekaan pers adalah Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 19 UUDS 1950. Sepertinya, ketentuan kedua konstitusi tadi masih lurus-lurus saja sehingga kemerdekaan pers dikawal dengan baik. Realitas praktik politik hukum pers demikian itu, pasti ada kaitannya dengan apa yang dikenal sebagai royan revolusi, suasana revolusi yang masih kental tentang mimpi-mimpi bersama pembebasan diri dari cengkreman kekuasaan kolonial atau imperialisme. Selama kurun waktu 1945 – 1959, pandangan tentang perlunya kemerdekaan terbelah dua. Pertama, pers adalah alat perjuangan bangsa, karena kemerdekaan pers tak bisa ditawar-tawar. Di awal kemerdekaan, muncul jargon: pejuang dulu, baru wartawan. Dengan kata lain, setiap wartawan pasti pejuang. Jalan pikiran kedua melihat, kemerdekaan pers identik dengan kapitalisme liberal, akar kolonialisme. Pandangan ini mengemuka tatkala Rapat Besar BPUPKI, 15 Juli 1945, ketika membicarakan rancangan Pasal 28 UUD 1945 yang kemudian diakomodir Pasal 28 UUD 1945 sehingga jalan pikiran yang memperjuangkan pentingnya payung kemerdekaan pers dimasukkan secara eksplisit ke dalam Pasal 28 UUD dieliminir. Masuk akal, tatkala realitas politik multi partai, 52  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

di bawah payung Konstitusi UUDS 1945, terkesan sebaga terompet partai maka penganut paham anti kemerdekaan pers berteriak : ”Lihat sendiri kan, kalau kemerdekaan pers terlalu liberal, pers cuma punya jadi penyambung lidah politisi dan partai.” Tak heran jika muncul tudingan, pers partai yang sangat liberalistik itu cuma bikin kacau dan alat saling menyerang antar partai. Mungkin, itulah yang dijadikan dalih kuat, mengapa muncul gagasan kembali ke UUD 1945 lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang memungkinkan bagi siapapun yang menjadi presiden untuk melakukan praktik buruk yang oleh Clinton Rositter dijuluki, ”Dictatorship Constitutional” Rezimnya diktator dipayungi konstitusin represif. Teori Rositter, sulit dipatahkan. Pasca Dekrit 5 Juli 1959 sampai 23 September 1999, kemerdekaan pers seolah berada di tepi pantai. Dengan kata lain, tak ada kepastian tentang kemerdekaan pers. Ketidakpastian hukum ini dimungkinkan oleh muatan Pasal 28 UUD 1945 yang bermakna cek kosong. Era cek kosong Pasal 28 UUD 1945 yang diikuti produk hukum represif tentang kemerdekaan pers itu, ternyata berlangsung sekitar empat puluh tahun. Berawal dari era sistem politik demokrasi terpimpin, pasca Dekrit 1959, berakhir setelah kejatuhan mantan Presiden Soeharto, Mei 1998, diikuti keluarnya UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 23 September 1999. Di bawah rezim sistem politik demokrasi terpimpin, ditemui tiga produk hukum represif yang membelenggu pers, Tap MPRS Nomor II/ 1960; Peraturan Panglima Tertingi (Peperti) Nomor 10 Tahun 1960; dan Tap MPRS Nomor XXXII/1960. Ketiga produk hukum itu berisi, pers harus jadi alat perjuangan revolusi; harus izin terbit penguasa; setiap pemimpin redaksi harus membuat pernyataan setia


bidang pers kepada penguasa. Ketiga produk hukum represif itu, menggunakan konsideran Pasal 28 UUD 1945. Begitu juga di era kekuasaan Soeharto, modusnya persis sama pasal yang jadi landasan aneka produk hukum pers represif tetap Pasal 28 UUD 1945. Cuma bedanya, soal Soeharto bergaya euphemisme. Misalnya, di dalam UU Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers, dikatakan sensor, bredel, surat izin terbit ditiadakan. Tetapi, di dalam ketentuan peralihan UU tersebut, menyebutkan selama masa transisi tetap diperlukan surat izin terbit. Tak heran jika produk hukum tentang pers di era Orde Baru lainnya, seperti UU Nomor 4 Tahun 1967; Tap MPR Nomor IV/1978, UU Nomor 21 Tahun 1982 Tentang SIUPP; Permenpen Nomor 1/1986, materi muatannya juga represif. Dalam rentang waktu 32 tahun itu, kemerdekaan pers mesti menjadi bagian dari pers bebas yang bertanggung jawab pada kekuasaan, dalam hal ini kepada Menpen dan Deppen-nya. Kekuasaan Orde Baru kemudian berjalan di bawah sistem pers yang menulis dan menyiarkan berita dan opini atas dasar Asal Bapak Senang. Pers bukan lagi mencerminkan realitas kekuasaan yang korup dan bengis, akan tetapi didorong menjadi alat propaganda seolah-olah di bawah rezim yang bersih dan demokratis, padahal korup dan keropos.Di bawah pembelengguan pers dan sistem politik yang korup itu, tak heran jika terjadi pembusukan politik dan kekuasaan. Penguasa merasa stabilitas terjamin, padahal, realitasnya berbeda karena informasi yang disampaikan ABS dan semu. Mudah ditebak kemudian, penyebab utama kejatuhan Soeharto, dia dibuai opium orang-orang dekatnya yang berwatak ABS dan selalu memuji dan membohonginya. Kejatuhan Soeharto, diikuti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU 40/99) yang dikenal responsif karena merespon aspirasi komunitas pers membuka belenggu pers. Proses pembuatannya pun sangat demokratis. Sebab, mencerminkan aspirasi masyarakat demokratis, serta melibatkan berbagai entitas masyarakat pers, pemerintah pasca Orde Baru dan DPR RI. Yang paling spektakuler dari UU Tentang Pers yang lahir di era reformasi ini adalah, ia menjadi payung hukum kemerdekaan pers tanpa syarat. Jika pada Orde Baru, pers ditempatkan sebagai budak kekuasaan maka pada era reformasi ini konsepnya berubah, pers adalah wujud demokrasi (Pasal 2 UU 40/99). Pers dituntut memiliki arah dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan supremasi hukum. Perspektif ini tentu saja dimaksudkan agar kemerdekaan pers tidak berpeluang

menjadi anarkhisme pers yang justru merusak nilai luhur demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Untuk menjamin kemerdekaan pers, tidak ada sensor, bredel, pelarangan penyiaran, SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Buah kemerdekaan pers yang dipayungi UU 40/99 ini, luar biasa. Wajah pers Indonesia, dihiasi oleh : (1). Penerbitan nasional dan daerah : 829, penerbitan In-house, 10.000; (2). TV Nasional, 11 stasiun, TV local, 60-an; (3). Radio berizin, 1.124, tak berizin, 8.000 (Don Bosco, 2006). Bisa dibayangkan, dengan kemajuan pers yang luar biasa itu betapa besarnya audience yang bisa dijangkau. Berapa banyak tenaga wartawan dan karyawan pers yang ditampung industri pers. Termasuk betapa hebatnya kompetisi pers Indonesia saat ini. Di tengah booming industri pers itu, menjadi persoalan sangat serius jika ia dikelola dan tangan-tangan yang miskin pengetahuan dan kompetensi jurnalistik. Kehadiran mereka yang tidak profesional dirasakan sebagai musuh publik yang merusak wajah pers. Dalam situasi seperti ini, jangan heran kalau ada yang mengidentikkan wartawan sebagai penyakit berbahaya, seperti HIV, atau flu burung, atau sesuatu yang berbahaya, seperti narkoba. Sebab, kehadirannya seolah bukan lagi sebagai pembawa kabar gembira dan baik. Ia sudah dianggap sebagai public enemy. Namun jangan pula lupa tak sedikit rakyat berterima kasih kepada pers yang berani dan jujur mengungkap aneka kebobrokan yang ada di tengah kita. Bahkan pers dinilai mampu melompat jauh ke depan sebagai sarana kontrol dan pendidikan positif publik dan kekuasaan yang efektif melalui produk jurnalistik berdasarkan investigasi yang berani, jujur dan berimbang. Di situlah kemerdekaan pers di era reformasi berdiri. Ihwal malpraktik kemerdekaan pers yang sebetulnya sebagai residu problem ekomoni tak perlu ditampik. Publik pembaca dan khalayak Indonesia yang kian cerdas, tidak selamanya bisa dibohongi. Biarlah publik yang menghakimi pers. Pers yang punya kredibilitas tinggi, pasti tetap eksis dan unggul. Pers ugal-ugalan dan merugikan kepentingan publik, pasti akan ditinggalkan pembaca dan pemasang iklan. Itulah perspeketif kemerdekaan pers yang kita inginkan. Praktik kemerdekaan di era reformasi yang demokratis ini harus kita pertahankan agar bangsa ini tidak terombang-ambing oleh gelombang laut. Caranya, tentu dengan memperkokoh kedudukan kemerdekaan pers ke menjadi constituonal right sehingga tak mudah diutak-atik kepentingan sesaat. Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  53


liputan

SPEKTRA: Pembekalan Mahasiswa Merancang Kegiatan Sosial

B

EM FISIP UI bersama LKPS (Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial, Jakarta) menggelar kegiatan bernama SPEKTRA (Seminar Pelatihan Keterampilan Manajerial) pada tanggal 10-11 Mei 2008. Acara yang bertempat di aula Asuransi Jiwa Bimaputra (AJB) FISIP UI ini bertujuan membekali peserta dengan berbagai keterampilan merancang program sosial dan bagaimana mengoperasikan monitoring dan evaluasi untuk mengukur pencapaian program. Ketua pelaksana SPEKTRA, Rifa Mulyawan, memaparkan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh besarnya niat dan kepedulian mahasiswa terhadap realita sosial yang menimpa bangsa Indonesia. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya program dan aksi sosial mahasiswa. Namun, tidak semua program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran. Masih menurutnya, output yang kurang jelas ini seringkali disebabkan oleh kurangnya keterampilan pelaksana

program dalam mengelola program. Hal inilah yang mendorong Departeman Sosial dan Lingkungan BEM FISIP UI mengadakan seminar pelatihan ini. Pada hari pertama dilakukan reintroduksi terhadap konsep-konsep intervensi terencana (social intervention) dan menyusun rencana program dengan teknologi LFA (Logical Framework Approach), yang menjadi standar perencanaan dalam berbagai International NGO’s. Dalam sesi ini peserta diajak untuk memahami bagaimana merancang program melalui simulasi kelompok. Di hari kedua peserta diajak untuk menyadari pentingnya monitoring dan evaluasi dalam sebuah program, kemudian peserta kembali melakukan praktek dengan simulasi teknik monitoring dan evaluasi program. Sebagai tambahan dalam kegiatan ini juga dibahas mengenai teknik pendanaan (fundrising), yang selama ini banyak menjadi hambatan dalam keberlangsungan program sosial. Kegiatan yang dihadiri mahasiswa S1 dan S2 ini berlangsung fun karena banyak diselingi dengan icebreaking dan games untuk menganalogikan materi sehingga pembelajaran dan diskusi menjadi lebih hidup. Salah satu peserta terbaik, Yudhi, Antropologi ’07, menyatakan bahwa acara ini sangat menarik dan berguna, “keterampilan manajemen seperti ini dapat menjembatani teori sosial yang dipelajari dalam kelas dan realitas yang ada di masyarakat”. Ia juga berharap kegiatan ini dilakukan rutin sehingga dapat diaplikasikan dalam organisasi dan bermanfaat bagi masyarakat. DINAR RAHMI

don’t be addicted!

Gerbatama has been metamorf

berita aktual, terpercaya, terbit rutin bulanan, investasi iklan menjanjikan kenali UI-mu, baca © b a d a n o to n o m p e r s s u a ra m a h a s i s wa u i 2 0 0 8

54  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008


REFORMASI TELAH MEMASUKI SATU DEKADE. BANYAK PENDAPAT DAN OPINI BERAGAM TENTANG SANG REFORMASI. LALU, APA KATA CIVITAS AKADEMIKA TENTANG HAL INI?

mereka bicara semangat reformasi

ADE/SUMA


kampus

mereka bicara semangat reformasi Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH Dosen Hukum Administrasi Negara dan MKDN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia

ISTIMEWA

”Pasca reformasi, sebenarnya tugas mahasiswa belum selesai. Mahasiswa masih harus terus berjuang untuk mengisi dan mengawal reformasi. Starting point yang telah dibangun oleh mahasiswa 1998 harus diteruskan perjuangannya oleh mahasiswa penerusnya, semangat ini tidak boleh berhenti hanya pada tumbangnya orde baru tetapi harus terus dirasuki untuk mengawal dan mengisi reformasi. Namun kelihatannya mahasiswa sekarang seolah-olah telah kehilangan roh, vitalitas dan semangatnya untuk

mengisi dan mengawal reformasi. Mahasiswa seolah-olah telah kehilangan arah dalam menyikapi reformasi ini. Kecenderungannya adalah sudah tidak adanya persatuan lagi di antara komponen-komponen mahasiswa. Di mana gerakan mahasiswa telah kehilangan vitalitas perjuangannya akibat terjadi fragmentasi (perpecahan) intern dalam gerakan mahasiswa yang didorong oleh adanya perbedaan prinsip ideologi yang menancap pada sekelompok mahasiswa yang condong mengarah pada “perbedaan Idealisme” sehingga mengerucut menjadi perpecahan dalam pergerakan. Hal lain yang meyebabkan kendornya semangat mahasiswa saat ini adalah munculnya separatisme di kalangan pergerakan mahasiswa yang cenderung oportunitis, tidak independen dan didorong/ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu di luar mahasiswa yang memiliki target-target tertentu pula. Selain itu, peran mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change), kekuatan moral (moral force) dan perangkat keras (iron stock) suatu bangsa disikapi apatis oleh kebanyakkan mahasiswa. Sehingga membuat gerakan mahasiswa menjadi mlempem kehilangan roh dan mengalami dekadensi eksistensi di tengah masyarakat”

56  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

Muhammad Sina A. Ketua DPC GMNI UI, Mahasiswa FE UI 2004 “Mahasiswa sekarang bisa dibilang apatis semua. Mereka juga kurang jelas ke kampus tuh ngapain. Aktif ngga, belajar doang juga ngga. Hal itu dikarenakan makin banyaknya orang yang lebih fokus ke kegiatan kepanitiaan, dibanding organisasi ekstra kampus atau organisasi intra kampus. Makin jarangnya orang yang ikut organisasi semacam GMNI atau sebagainya. Kita emang ga menjanjikan hal yang material, cuma menawarkan ideologi dan visi untuk keberhasilan Indonesia. Namun, alangkah cantiknya apabila kita sebagai mahasiswa dapat menyatukan langkah dan visi untuk memajukan Indonesia. Apalagi dibilang kan semangat reformasi itu adalah semangat perubahan”


kampus

Prof. Adrianus Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia “Semangat reformasi saat ini tidak seperti dulu lagi di mana nampaknya isu mengenai reformasi gaungnya tidak sekeras lagi. Hal ini dianggap wajar karena semangat reformasi lebih mudah dihayati oleh orang-orang yang dekat dengan kejadian itu. Lagipula, tidak semua pihak dapat memberikan arti terhadap reformasi itu sendiri. Yang dapat lebih memberikan arti pada reformasi itu sendiri adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan dampak reformasi itu sendiri. Selain itu, emosi yang dulu menyertai semangat reformasi saat ini juga semakin menurun, semakin berat pula orang mengisinya. Makin berat beban masyarakat untuk memberikan arti. Lagipula sudah tidak adanya agenda besar yang harus diperjuangkan lagi. Tuntutan reformasi pun sudah hampir semuanya terwujud. Karena sudah tidak adanya agenda besar yang menjadi prioritas, saat ini nampaknya yang terjadi adalah kecenderungan mahasiswa lebih memperjuangkan reformasi yang sifatnya mengerucut pada suatu bidang atau parsial. Contohnya: ada mahasiswa yang menyoroti UU Lingkungan Hidup, ada mahasiswa yang menyoroti UU anti pornografi” TITAH.SUMA

Ahmad Fahrozy Ketua Salam UI

DOK.PRIBADI

“Kita tidak bisa memahami kondisi semanagat reformasi mahasiswa saat kini, kalo kita tidak memahami kondisi semangat reformasi di awal-awal momentumnya. Dan Rasanya

agak kurang bijak menilai sesuatu yang kita tidak hidup di zamannya. Apalagi kalau harus dibandingkan dengan zaman di mana kita hidup yang terlampau jauh dengan zaman tersebut. Tentunya ada perubahan yang terjadi. Karena kita tidak benarbenar hidup di zaman itu. Dan jelas ini ada perbedaannya antara orang yang merasakan atau hidup di zamannya dengan yang tidak. Sehingga apa yang didefinisikan” baik” pada zaman dulu belum tentu relevan atau ”baik” untuk dilakukan sekarang. Begitupun dengan reformasi.

Sebagai contoh, definisi aplikasi istilah militansi mahasiswa di zaman waktu hangat-hangatnya reformasi tentu berbeda relevansinya dengan kini. Juga dengan ’semangat reformasi”, tentu bentuk aplikasinya berbeda kemarin dan kini. Oleh karena itu, bentuk perbandingannya harus dengan sebuah nilai meskipun bentuk dan definisi aplikasi nilai tersebut berbeda mengikuti zamannya. Saya fikir untuk pertanyaan ini telah terjawab di pertanyaan awal.“

Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  57


kampus

Harry Setyono Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa UI “Menurut saya, setelah reformasi sudah ada beberapa hal yang tercapai. Hal yang sudah dicapai misalnya kebebasan berserikat dan berkumpul. Hal ini belum bisa kita dapatkan di masa pra-reformasi. Selain itu, kita DOK.PRIBADI juga bisa lebih bebas dalam mengemukakan pendapat. Namun, ada hal yang belum berhasil dicapai seperti kesejahteraan dan pendidikan yang kondisinya masih jauh dari harapan. Dalam memaknai reformasi,

M. Faisal Ketua KSM Eka Prasetya UI “Sepuluh tahun reformasi telah menciptakan demokrasi prosedural. Apapun yang dijalankan sekarang semua berdasarkan demokrasi, seperti pemilu dan pilkada. Namun, semua hal ini hanya terbatas pada demokrasi politik, bukan demokrasi kerakyatan. Padahal demokrasi kerakyatan ini yang sekarang ini sangat dibutuhkan mengingat demokrasi prosedural atau politik yang selama ini dijalankan sudah menghasilkan banyak dana dan tidak efektif. Saya kurang setuju dengan gerakan mahasiswa sekarang ini, seperti misalnya gerakan aksi demo ke Istana Negara beberapa hari yang lalu

mahasiswa sebaiknya kita jangan sampai terbius dengan masa lalu. Kita sebagai mahasiswa harus mencari cara-cara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa ini. Kita harus menggunakan hal-hal atau cara yang sesuai. Jika diliat dari gerakan mahasiswa di tingkat Universitas Indonesia, gerakan mahasiswa seperti Konvensi Gerakan Se-UI ini sudah baik. Selama ini isu yang dibawa keluar sifatnya turunan, misalnya dari BEM tetapi tahun ini sangat luar biasa. Karena sebelum memunculkan isu dan gerakan, kita membicarakan isu tersebut terlebih dahulu. Contohnya adalah Tugu Rakyat yang menjadi buah pikiran mahasiswa bersama. Untuk menyikapi reformasi, dari DPM sendiri sebagai badan legislatif, kita membuat peraturan yang mengatur lembaga di UI. Kita juga sudah melantik badan audit mahasiswa untuk transparansi lembaga. Penataan-penataan di dalam juga kita lakukan. Selain itu, sebaiknya mahasiswa tidak boleh lupa kenapa kita kuliah. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk bangsa karena kontribusi kita kepada rakyat sangat ditunggu. Mari kita sama-sama berjuang untuk bangsa di manapun kita berada.”

yang melibatkan sekitar 5000 mahasiswa UI. Aksi tersebut hanya sebatas mobilisasi tanpa memikirkan isunya secara menyeluruh dan memberikan solusi yang nyata. Saya lebih suka kepada mahasiswa yang tanpa banyak bicara masalah politik tetapi memberi kontribusi bagi Indonesia sesuai dengan keahlian dan ilmu yang ia miliki. Saya percaya bahwa gerakan kebangkitan nasional dahulu bangkit dari grup diskusi dan pers di mana ide bisa dibangun dan diungkapkan. Oleh karena itu, saya dan organisasi yang saya pimpin (KSM) mencoba untuk melakukan diskusi dan edukasi di daerah Sukabumi, Jawa Barat, untuk mentransfer ilmu ke masyarakat dengan bekerja sama dengan LSM.

58  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

DOK.PRIBADI

Dalam menyikapi sepuluh tahun reformasi, sebaiknya mahasiswa bersikap lebih konkrit lagi. Jangan hanya ngomong doang karena sekarang kita sudah bisa mendapatkan apa yang tidak bisa kita dapatkan dulu. Sekarang kita sudah bebas ngomong dan menulis untuk melakukan aksi yang konkrit tadi.”


kampus Akhmad Basori Mahasiswa FE UI, Ilmu Ekonomi Angkatan 2004

SEFTI/SUMA

”Kebebasan berpendapat sudah didapat dari reformasi. Tapi kebebasan dari kemiskinan belum juga direalisasikan. Kenaikan harga barang dan KKN masih setengah hati dituntaskan. Agenda reformasi harus pula didukung kepemimpinan yang kuat pula. Mahasiswa yang tidak ingin terbuai heroisme 98, harus mengawal reformasi baik orang dan sekaligus sistemnya. Reformasi yang telah dilahirkan kaum muda harus pula dituntaskan pula oleh pemuda. Jika reformasi gagal pemuda jugalah yang gagal”

Adit Mahasiswa FT UI, Teknik Industri Angkatan 2006 ”Reformasi membawa perubahan terutama dalam kebebasan informasi. Karena lebih baik dari masa pra reformasi, sebelum 1998. Tapi, untuk bidang yang lain, sepertinya tetap jalan di tempat. Contohnya aset-aset bangsa di klaim oleh negara lain, banyak masyarakat kekurangan pangan dan beberapa kasus seperti tak berujung. Contohnya Lapindo. Semangat reformasi di mahasiswa jelas masih ada. Tapi yang kurang adalah bargaining power dari mahassiwa terhadap pemerintah. Selain itu pergerakan mahasiswa juga sangat terpaku momentum. Jadi ketika seperti sekarang ada 10 tahun reformasi langsung mahasiswa sigap semua”

Nichi Mahasiswa Fakultas Kedokteran UI 2007 “Saat ini mahasiswa punya pendapat berbeda-beda tentang reformasi, ada yang cuek banget, ada pula yang masih semangat. Yang pasti, menurut gue saat ini mahasiswa lebih banyak mengeluh dan protes namun belum mampu menunjukkan bukti yang nyata untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Zaman reformasi dulu mungkin lebih semangat dan kritis. Saat ini udah jauh luntur, apalagi bagi yang kurang bisa memahami penderitaan rakyat. Banyak orang atau mahasiswa yang nganggep kalau orang lain pada kesusahan itu karena nasibnya aja yang jelek. Tapi gue juga ngeliat banyak teman-teman yang “menyalurkan” semangat reformasinya dengan cara yang lebih bagus, emang sih ngga dengan demo semata, lebih ke bentuk pengabdian masyarakat”

Ghali MAPALA UI angkatan BKP’07 Kalau dilihat secara historis, keadaan gerakan mahasiswa sekarang agak berkurang karena pemicunya kurang, jadi gerakan kolektifnya menurun. Sekarang kurang ada yang mengajak dan mewadahi. Konsepnya hanya masing-masing saja, tanpa adanya konsep kolektif. Sebagian sibuk dengan kuliahnya, dan banyak masalah secara pribadi. Mereka mempengaruhi pemerintah dengan hanya aksi saja, tanpa kontrak perjanjian. Seperti kemarin ada 7 tuntutan rakyat dengan Amien Rais tapi itu pengaruhnya kecil. Polanya sama. Tidak ada aksi lebih lanjut seperti turun ke

media. Jangan cuma lihat satu fakta saja seperti kenaikan BBM. Aspek lain juga harus dilihat. Di Mapala sendiri, caranya beda. Kita langsung ke daerah, lihat sendiri kondisi mereka, dan ikut merasakan makna yang ada disana. Misalnya waktu ke Ponorogo, lihat kondisi mereka. Lihat pendidikan mereka, kondisi ekonomi mereka. Di sana, para perempuan remaja itu kebanyakan jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita,-red) di luar negeri, untuk membantu perekonomian. Lalu, kita melaporkan perjalanan kita berupa tulisan. Untuk teman-teman mahasiswa, tetap semangat. Jangan bosan mencari celah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, demi kita semua.

Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  59


riset kampus

Mahasiswa UI:

“Reformasi salah arah� Momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional,10 Tahun Reformasi, dan mungkin juga bisa ditambahkan 10 Windu Sumpah Pemuda, merupakan momen yang tidak akan pernah terulang. Kesalahan besar terjadi jika momen yang ada kemudian hanya diisi dengan selebrasi yang kadang mengaburkan makna sebenarnya. Di sinilah di mana kita ternyata harus mengevaluasi agar kita memaknai dengan tepat, makna momen itu sendiri. Suara Mahasiswa UI telah melakukan suatu riset yang melibatkan 808 mahasiswa yang tersebar di seluruh fakultas yang ada di UI, untuk meneliti sudut pandang mahasiswa melihat permasalahan dan arah perkembangan bangsa ini pasca 10 tahun reformasi dan 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Simak bagaimana mereka memaknai momen ini.

R

eformasi ternyata tidak menjadikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari hasil survei 68% mahasiswa menjawab tidak. Hasil ini menunjukkan sebagian besar responden benar-benar melihat dan merasakan bahwa semenjak gerakan reformasi pada tahun1998, negeri ini belum ada perbaikan yang berarti untuk menjadi Indonesia yang lebih baik dalam kehidupannya. Sementara 24% responden menganggap bahwa Indonesia sudah berjalan ke arah yang lebih baik dan hanya 8% responden yang menjawab tidak tahu. Banyaknya mahasiswa yang beropini bahwa kondisi Indonesia tidak berjalan ke arah yang lebih baik, mungkin dikarenakan kinerja pemerintah yang tidak memuaskan. Ini tercermin dari 48% mahasiswa yang berpendapat bahwa agenda pemberantasan korupsi pada pemerintahan SBY tidak terlaksana. Sedangkan mahasiswa yang berpendapat agenda korupsi tersebut terlaksana sebanyak 43%. Sisanya, 9% yang menjawab tidak tahu. Asumsi yang terjadi mengapa angka 43% dan 48% begitu cukup dekat, hal ini bisa terlihat dari kegencaran KPK

selama ini dalam menjaring para koruptor namun di sisi lain tebang pilih masih saja terjadi, belum lagi kasus-kasus korupsi kecil di berbagai instansi yang tak tersentuh. Hal-hal tersebutlah yang bisa membuat keraguan responden apakah akan memilih ya atau tidak. Faktanya, sebagian besar responden tetap berpendapat agenda pemberantasan korupsi tidak terlaksana. Untuk masalah pendidikan sebagai hak manusia Indonesia, mahasiswa bersepakat bahwa kinerja pemerintah tidak memuaskan. Ini terlihat dari hasil survey tentang implementasi penggunaan dana APBN untuk pendidikan. 85% mahasiswa menjawab tidak sesuai, 11% menjawab tidak tahu, dan hanya 4% yang menjawab sesuai. Untuk masalah ini, mahasiswa merupakan yang ikut merasakan langsung implementasinya. Jangankan implementasi penggunaan, anggaran pendidikan negeri ini yang seharusnya 20% dari APBN sampai saat ini pun belum terlaksana. Cermin ketiga adalah opini mengenai pemerataan ekonomi di Indonesia selama periode pemerintahan 2004-2009 sudah baik serta adil dan merata. 88% mahasiswa menjawab tidak.

60  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

Sisanya, 9% menjawab tidak tahu dan hanya 3% mahasiswa yang beranggapan bahwa pemerataan ekonomi sudah baik serta adil dan merata. Hasil ini menunjukkan cita-cita untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur tampaknya masih dalam perjalanan panjang. Kemiskinan dan pengangguran yang masih banyak di berbagai pelosok negeri mencerminkan kesejahteraan rakyat belum merata. Inilah yang perlu diperhatikan pemerintah dalam membuat cita-cita reformasi benar-benar terlaksana sehingga kesejahteraan akan selalu menyertai negeri ini. Kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas ditanggapi dengan perpecahan suara oleh mahasiswa. Setidaknya, 42% mahasiswa menganggap kebijakan tersebut tidak merupakan hal yang baik bagi rakyat. Lebih sedikit dari itu, sebanyak 45% menganggap kebijakan itu baik, dan sisanya 13% menjawab tidak tahu. Kelangkaan gas elpiji serta antrian panjang yang melelahkan rakyat di daerah-daerah bisa menjadi alasan mengapa 42% responden menjawab kebijakan konversi minyak tanah tidak baik bagi rakyat.


riset kampus

48%

69%

85% 43%

9%

11%

7% 4%

89%

42% 45% 13%

9%

61%

22% 17%

2%

76%

46% 10%

44%

17%

77%

15% 9% 6%

Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  61


riset kampus Apakah anda akan menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2009?

Peranan mahasiswa sangat besar terhadap perubahan negeri ini, baik pada masa kemerdekaan maupun reformasi Indonesia.Signifikankah peranan mahasiswa pada lima tahun terakhir?

81%

8%

60% 14%

11%

Melihat daerah menjadi maju sepertinya merupakan hal yang diinginkan bagi sebagain besar responden. 61% mahasiswa setuju kalau Pajak Bumi dan Bangunan disetorkan ke Pemda dan dikelola di sana. Tentunya jika hal ini terjadi maka APBD akan naik dan memungkinkan adanya perbaikan ekonomi di daerah yang berdampak pada kemajuan daerah tersebut. 22% menjawab tidak setuju dengan wacana tersebut, serta sedikit dibawahnya, 17% menjawab tidak tahu. Tayangan yang tidak mendidik juga menjadi permasalahan yang tiada habisnya karena ini menyangkut moral dan generasi penerus bangsa. Hasil survei tentang langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap tayangan yang tidak mendidik di televisi Indonesia memperlihatkan bahwa 46% mahasiswa lebih memilih melakukan pengaturan jam tayang acara dewasa dan semua umur, 44% mahasiswa lebih memilih melakukan sensor pada keseluruhan materi iklan & film, dan yang memilih langkah membatasi waktu siaran televisi sebanyak 10%. Bukan hanya tayangan yang tidak mendidik, tayangan yang berbau SARA pun sempat hadir di Indonesia. Film pendek yang berjudul “Fitna� yang dibuat

26%

politikus Belanda ini dianggap mencemari salah satu agama dengan penganut terbesar di Indonesia. Survei yang dilakukan terkait hal itu adalah sikap apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah. Sebanyak 76% mahasiswa memilih sikap pemerintah untuk meminta politikus tersebut diproses secara hukum negeri Belanda maupun internasional. 15% lebih memilih agar pemerintah tidak ikut campur dengan permasalahan tersebut, dan 9% memilih memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Terkait kasus korupsi terhadap mantan Presiden Soeharto yang sekarang sudah almarhum, wacana melanjutkan proses kasus tersebut masih saja terdengar. Hasil survei terhadap kelanjutan kasus ini menunjukkan 77% mahasiswa memilih kasus tersebut tetap dilanjutkan, 17% memilih tidak dilanjutkan, dan sisanya 6% menjawab tidak tahu. Hasil ini menyimpulkan bahwa memang sebagian besar responden ingin agar kasus yang melibatkan uang negara yang tidak sedikit ini harus tetap dilanjutkan. Pemilu 2009 sebentar lagi. Tentunya ini merupakan ajang perwujudan demokrasi yang baik bagi rakyat Indonesia, apalagi mahasiswa. Oleh karena itu, dari hasil survei terlihat 82%

62  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

Jajak pendapat dilakukan tanggal 7-11 April 2008 pada 808 mahasiswa yang tersebar di 12 fakultas di Universitas Indonesia. Jumlah sampling telah disesuaikan dengan populasi setiap fakultas, dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil jajak pendapat ini bukan pendapat seluruh mahasiswa Universitas Indonesia.

mahasiswa ingin menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009. Sedangkan 8% mahasiswa menjawab tidak dan mahasiswa yang menjawab tidak tahu sebanyak 10%. Kita tunggu saja pemilu 2009 akan seperti apa, apakah mahasiswa yang biasanya dianggap sebagai posko golput akan memilih? Menarik juga menanti calon presidennya siapa saja nantinya. Reformasi yang dicetuskan tahun 1998 silam memang tidak terlepas dari peran mahasiswa. Gerakan mahasiswa Indonesia yang besar pada saat itu telah membawa perubahan yang berarti. Namun, 5 tahun belakangan ini gaung-gaung akan peranan mahasiswa yang diharapkan sudah semakin tidak tampak. Setidaknya itu yang terasa bagi 60% responden yang berpendapat bahwa peranan mahasiswa dalam 5 tahun terakhir ini tidak signifikan. Sementara itu terdapat 26% responden yang beranggapan bahwa peranan mahasiswa tetap signifikan, dan sisanya 14% responden menjawab tidak tahu. Dari hasil survei tersebut seharusnya bisa membuat mahasiswa semakin tersadarkan untuk kembali meluruskan dan memperjuangkan cita-cita reformasi demi keadilan dan kemakmuran negeri ini. FAISHAL & SARAH


bidang pendidikan

PROF. DR. H. ARIEF RACHMAN, M.PD:

“CERMATI LAGI TATARAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA�

M

DOK.PRIBADI

Nama Prof. DR. H. Arief Rachman, M.Pd TTL Malang, 19 Juni 1942 Pendidikan - IKIP Jakarta, Sarjana, 1970, - Victoria University, N. Z, 1965 - Tavistock House, London, 1975 - R. E. L. C Singapore, 1982 - Pasca Sarjana IKIP Jakarta (UNJ), 1984 - Doktor Pendidikan IKIP Jakarta (UNJ), 1997 Tanggung Jawab - Dosen Jur. Bahasa Inggris, Fak. Pendidikan Bahasa dan Sastra UNJ, 1964 - sekarang - Dosen Luar Biasa, Fakultas Psikologi UI, 1979 - sekarang - Ketua Harian Nasional Indonesia untuk UNESCO, 2001 - sekarang - Board Executive UNESCO Paris, 2003 - sekarang - Anggota Tim Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Narkotik dan Zat Adiktif, Wilayah DKI Jaya, 1982 - sekarang

endengar nama Arief Rachman, pasti akan langsung mengingatkan pembaca kepada sosok mantan kepala SMU Labschool yang kini sibuk menjalani salah satu aktivitasnya sebagai seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia. Bapak tiga orang anak ini dikenal luas oleh publik lantaran kepeduliannya yang amat besar dalam bidang pendidikan yang banyak diekspos oleh media massa. Di sela-sela kesibukannya untuk mempersiapkan hari Pendidikan Nasional, Pak Arief menyempatkan diri untuk diwawancara oleh reporter SUMA, Ni Made Kumara Santi Dewi, via telepon. Berikut petikannya. Menurut Bapak setelah 10 tahun berjalan pasca reformasi, apa Bapak melihat ada yang berubah dari sistem pendidikan kita? Kita sudah mempunyai UU Pendidikan, kita juga sudah mempunyai UU Guru dan Dosen jadi saya pikir secara hukum itu sudah banyak yang dimiliki oleh sistem pendidikan kita. Kita juga sudah mempunyai beberapa standar seperti standar isi, standar proses, standar fasilitas, standar tenaga kependidikan dan lain-lain. Untuk lingkup yang lebih luas, pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal, bagaimana seharusnya arah dan tujuan pendidikan di negara kita untuk

mengejar ketertinggalan ini? Saya pikir tataran pelaksanaannya yang harus dicermati. Pertama, konsistensi terhadap tujuan pendidikan itu harus dikawal jangan sampai pelaksanaan pendidikan menyimpang dari tujuan pendidikan itu sendiri. Pada pelaksanaannya poin yang seharusnya dititikberatkan kepada penguasaan kognitif, afektif, dan psikomotorik kelihatannya agak tertinggal. Yang kedua, di dalam pembinaan mutu guru saya anggap universitas seperti yang dahulu namanya IKIP, UNJ, dll harus mendapatkan perhatian yang jauh lebih dalam dan luas sehingga mereka yang lulus jadi guru betul-betul bisa mengantarkan anak-anak kita kepada kesiapannya menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Jika menyangkut masalah fasilitas seyogyanya tanpa ragu sekolah swasta, sekolah yang di kota maupun di daerah harus ada pemerataan yang jauh lebih bagus sehingga proses belajar mengajar hendaknya lebih menyenangkan. Hendaknya pendekatan yang dilakukan jangan terlalu ditekankan pada kekuatan belahan otak kiri. Belahan otak kanan juga harus cukup dirangsang sehingga anakanak kita menjadi anak-anak yang kreatif dan imajinatif yang tidak hanya pandai menghafal saja. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai buruknya fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  63


bidang pendidikan jawab pemerintah? Tanggung jawab pembangunan pendidikan tidak boleh hanya diserahkan kepada pemerintah saja, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab yang kuat dan mengerti akan tanggung jawab yang baik. Saya lihat masyarakat itu terlalu menggantungkan segala sesuatunya kepada pemerintah dan saya kira ini keliru. Masyarakat pun mempunyai tanggung jawab yang cukup berarti sehingga tidak ada SD, SMP, SMA atau SMK yang pembangunannya kurang bisa dipakai untuk proses pendidikan. Jadi pada intinya tidak boleh segala sesuatunya itu menyandarkan kepada pemerintah. Ada wacana kebijakan bahwa beberapa mata pelajaran seperti PPKN dan Sejarah akan dihapuskan. Apa pendapat Bapak mengenai hal ini? Saya tidak mau memberikan komentar sebab mata pelajaran tersebut belum dihapuskan. Belum ada peraturannya juga. Ya, kita lihat saja dulu. Tapi saya anggap semua mata pelajaran itu perlu dimiliki oleh anak-anak tetapi tidak semua mata pelajaran itu harus dikuasai supaya mereka juga bisa lebih konsentrasi pada mata pelajaran-mata pelajaran yang bisa mengantarkan dia menjadi anak yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, bertanggung jawab, dan demokratis. Apa tanggapan Bapak mengenai Ujian Akhir Nasional (UAN) yang beberapa waktu yang lalu diadakan? Apakah memang layak hasil belajar siswa selama tiga tahun kemudian ditentukan dalam sebuah ujian yang berlangsung hanya dalam waktu tiga hari dan tiap tahun nilai standarnya pun selalu berubah menjadi lebih tinggi?

Ujian itu harus ada. Tidak boleh ada suatu sistem proses belajar mengajar yang ujungnya itu tidak ada suatu evaluasi. Evaluasi itu sangat penting dan harus ada namun pelaksanaannya mungkin harus disempurnakan oleh yang sekarang ini. Saya melihat UAN yang sekarang dilaksanakan lebih sebagai suatu pemetaan bukan sebagai suatu ujian. Yang namanya pemetaan dapat berakibat lulus tidak lulus sedangkan yang dinamakan ujian itu harus menguji anak mengenai apa yang telah pelajari dan bagaimana apa adanya dia, bukan bagaimana seharusnya anak itu Selanjutnya tentang standar mutlak yang dipakai untuk menentukan kelulusan boleh dikatakan itu belum memenuhi standar evaluasi suatu ujian. Untuk suatu ujian yang harus diperhatikan bukan tanda mutlak tetapi kekuatan daerah itu masingmasing dan juga harus memperhitugkan simpangan baku dari setiap siswa. Lalu keputusan mengenai kelulusan biar bagaimana pun itu semua ada di tangan para guru dan kepala sekolah masingmasing sebab mereka jauh lebih mengerti dengan proses belajar mengajar selama 3 tahun yang akan menjadi suatu hitungan untuk menentukan apakah siswa tersebut lulus atau tidak lulus. Apakah adil jika memberlakukan standar kelulusan secara nasional di seluruh Indonesia dengan fasilitas, mutu guru, dan manajemen sekolah yang berbeda pula? Tidak Berarti jika demikian setiap daerah boleh memiliki standar khusus kelulusan? Boleh memakai yang sekarang ini. Tetapi rumus kelulusannya seperti yang tadi saya anjurkan. Rata-rata

64  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

daerah itu harus diperhitungkan. Menurut Bapak, apakah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang digunakan saat ini memang merupakan kurikulum yang lebih tepat diterapkan jika dibandingkan dengan kurikulum 1994? Kurikulum itu adalah isi materi pelajaran. Kurikulum apa pun yang diterapkan itu tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan dari pembangunan suatu pendidikan. Yang sangat menentukan bukan kurikulumnya tetapi proses belajar mengajarnya terhadap kurikulum yang diberikan itu. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Apa kesejahteraan para guru dapat dijadikan indikator dalam pembangunan pendidikan di negara kita? Ya, tidak. Kesejahteraan guru itu hanya salah satu yang bisa membantu proses belajar-mengajar yang lebih baik. Jadi dia tidak menjadi satu syarat yang menentukan tetapi kesejahteraan guru memang penting. Guru kita itu tidak boleh tidak dihargai. Jangan malah dianggap lebih rendah daripada pekerjaan lain yang tidak memakai kecanggihan dan keunggulan otak manusia sebab kita itu bukan hanya mengajar tapi juga harus mendidik. Apa perbedaan antara mengajar dan mendidik? Mengajar hanya memberikan materi,sedangkan yang dinamakan mendidik itu lebih kepada pembentukan sikap. Apa harapan Bapak terhadap pendidikan di negara kita? Ya, harapan saya konsisten saja kepada UU Pendidikan yang ada di dalam UUD’45.

DIAH S, AISYAH I, & SANTI RIZKI/SUMA


opini

Tarik Menarik Kepentingan Antara Pelayanan Publik dan Privatisasi memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran Mahasiswa FH UI angkatan 2003, pendapatan dan belanja negara mantan Ka.Dept. Kesejahteraan serta dari anggaran pendapatan Mahasiswa BEM UI periode 2006dan belanja daerah untuk me2007 dan Korbid. Kemahasiswaan BEM UI periode 2007. Penggiat menuhi kebutuhan penyelengForum Lintas Batas. garaan pendidikan nasional”. Ini menunjukkan terdapat kesadaran bahwa pendidikan merupakan salah satu tugas dari negara yang harus diwujudkan secara konkrit dalam bentuk pelayanan publik TAQWA/SUMA (public sevice) kepada rakyat untuk aat ini marak sekali didi Republik Indonesia secara memenuhinya. beritakan mengenai mayuridis pendidikan pada dasarnya Secara filosofis apabila kita halnya biaya pendidikan adalah hak dari setiap warga telaah dalam pembukaan UUD tinggi di Indonesia, benegara, hal ini tercermin dalam Tahun 1945 salah satu tujuan berapa Perguruan Tinggi Negeri Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 diadakannya negara adalah untuk (PTN) yang sudah menyandang Hasil Amandemen, yang berbumencerdaskan kehidupan bangsa, status Badan Hukum Milik Neg- nyi ”Setiap warga negara berhak artinya pendidikan adalah salah ara (BHMN) seakan-akan saling mendapat pendidikan”, dan tang- satu domain penting negara. Seberlomba-lomba untuk untuk gung jawab penyelenggaraannya dangkan secara sosiologis saat ini menetapkan “tariff ” biaya bagi ada di pundak pemerintah sebdalam konteks pendidikan tinggi calon mahasiswa baru yang beragaimana disebutkan di dalam negeri yang berstatus BHMN niat untuk masuk ke dalam PTN Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 seakan-akan mengarah kepada yang bersangkutan¹. Fenomena Hasil Amandemen, ”Pemerintah perlombaan untuk menaikkan ini membuat shock masyarakat mengusahakan dan menyeleng”tarif” biaya kuliah. Ternyata konIndonesia karena pada situasi saat garakan satu sistem pendidikan sepsi yang ideal mengenai pendiini mereka sedang dihadapkan nasional, yang meningkatkan dikan sebagai salah satu bentuk kepada sulitnya kondisi perekokeimanan dan ketakwaan pelayanan publik jika dilihat dari nomian, dengan kata lain bagi serta akhlak mulia dalam rangka aspek yuridis dan filosofis pada sebagian besar rakyat Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa, saat ini apabila dihadapkan pada untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dengan undang-unaspek sosiologis ternyata jauh sehari-hari saja, dalam hal pandang.” Demikian halnya dalam panggang dari api. gan, sandang, dan papan sudah tanggung jawab pendanaan Di lain pihak saudara kembar berat apalagi jika ditambah untuk adalah juga merupakan tangBHMN, yaitu wacana mengenai memikirkan biaya-biaya yang gung jawab konstitusi dari negara Badan Hukum Pendidikan sebalainnya seperti biaya pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal gai amanat dari Undang-Undang tentu akan semakin menambah 31 ayat (2) “Setiap warga negara Nomor 20 Tahun 2003 tentang berat beban yang diderita mawajib mengikuti pendidikan Sistem Pendidikan Nasional (UU syarakat. dasar dan pemerintah wajib Sisdiknas) dipandang oleh pemeDalam konsepsi kenegaraan membiayai”; dan (4) “Negara rintah saat ini sebagai obat mu-

Rimas Kautsar

S

Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  65


opini dengan statusnya sebagai badan hukum maka PTN bersifat sangat otonom karena ia memiliki manajemen dan harta kekayaan yang terpisah dari negara. Bahkan nuansa “organisasi swasta” (badan hu-

66  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

MI /

SU

MA

kum perdata/ privat) dapat kita lihat dalam konsiderans mengingat PP No. 152 Tahun 2000 yang memasukkan Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23) sebagai salah satu konsiderannya. Meskipun sebagai pemilik dari badan hukum tersebut peranan negara hanya sebatas diwakili oleh Menteri Pendidikan yang menjadi anggota Majelis Wali Amanat (organ tertinggi PT BHMN-Pasal 12 PP No. 152 Tahun 2000⁶) dan memberikan kontribusi pendanaan, yang menjadi salah satu sumber dari empat sumber pendanaan PT BHMN yang lainnya (Pasal 12 ayat (1) PP No. 152 Tahun 2000), selebihnya pemerintah lebih memposisikan diri sebagai regulator bukan operator. Jadi dengan adanya peFA H

jarab untuk mengatasi seluruh permasalahan pendidikan di Indonesia. UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus otonom, yang berarti mampu mengelola secara mandiri lemba-ganya serta dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Sedangkan sekolah/madrasah harus dikelola dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, yang berarti otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan². Antara status Badan Hukum Milik Negara dengan Badan Hukum Pendidikan memiliki benang merah, keduanya samasama mengarah kepada privatisasi. Meskipun istilah privatisasi di Indonesia masih sebatas dikenal di dalam bidang pengelolaan BUMN namun secara esensi menurut John. D. Donahue, ia menyimpulkan bahwa privatisasi sebagai pendelegasian kewajiban publik kepada organisasi swasta³ sedangkan di Amerika Serikat privatisasi diartikan sebagai minimalisasi peranan pemerintah dan maksimalisasi peranan sektor swasta, baik dalam aktivitas-aktivitas layanan publik maupun kepemilikan aset-asetnya sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Safri Nugraha (Guru Besar HAN Fakultas Hukum UI) yang menyimpulkan pendapat dari E.S Savas⁴. Di Indonesia menurut Prof. Safri Nugraha menganut dua konsep privatisasi sekaligus yaitu konsep privatisasi Amerika (yang memfokuskan pada layanan publik) dan konsep privatisasi Inggris (yang memfokuskan pada penjualan BUMN)⁵. Apabila ditelaah BHMN dan BHP dapat dikategorikan sebagai “organisasi swasta” karena adanya pemisahan entitas hukum antara negara dengan PTN Badan Hukum Milik Negara,

rubahan status hukum PTN yang tadinya merupakan bagian dari unit pemerintah menjadi entitas badan hukum tersendiri merupakan suatu bentuk privatisasi. Di Inggris, menurut Heidi Abromeit terdapat dua motivasi adanya privatisasi, yaitu: pengurangan peranan pemerintah dan peningkatan peran pasar bebas di negara kesejahteraan (welfare state) Inggris (motif ekonomi)⁷. Sedangkan di Amerika Serikat motivasi tersebut menurut para ahli disebabkan oleh adanya sentimen “anti negara” yang dianggap gagal dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas⁸. Kemudian untuk negara-negara berkembang motivasi adanya privatisasi menurut Prof. Safri Nugraha adalah karena mereka ingin mencontoh keberhasilan negara-negara Eropa Barat dalam melaksanakan privatisasi di kawasan tersebut⁹. Indonesia sendiri privatisasi menurut Prof. Safri Nugraha lebih dikarenakan adanya motif ekonomi, yang ia simpulkan dari pendapat Bacelius Ruru mengenai tiga motivasi utama privatisasi di Indonesia yaitu: kondisi keuangan negara, pemberlakuan kesepakatan perdagangan bebas, dan peningkatan pengharapan dari masyarakat¹⁰. Kemudian, apakah manfaat ideal dari privatisasi? Menurut Prof. Safri Nugraha ada lima manfaat dari adanya privatisasi¹¹: 1. Mengurangi beban negara, baik berupa pekerjaan, subsidi, kerugian, jaminan keuangan, dana investasi dan lain sebagainya; serta berkurangnya intervensi pemerintah dalam pengelolaan BUMN. 2. Meningkatkan pendapatan negara; dari penjualan saham


opini BUMN, penjualan aset yang tidak produktif, perolehan pajak, dan lain sebagainya. 3. Peningkatan partisipasi swasta dalam pengelolaan public service dan BUMN. 4. Peningkatan kinerja BUMN dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (public service), dan pada akhirnya menciptakan BUMN yang efisien, transparan dan menghasilkan laba yang signifikan. 5. Hapusnya monopoli yang dimiliki BUMN dan timbulnya kompetisi di pasar yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen karena memiliki banyak pilihan dan harga yang bersaing dalam menentukan service dan product yang diinginkannya. Jika manfaat privatisasi sedemikian baik, lalu kenapa terjadi tren mahalnya biaya kuliah di PTN yang berstatus BHMN? Untuk menjawab hal ini ada baiknya kita melihat pendapat Prof. Safri Nugraha juga menyebutkan mengenai resiko privatisasi, yaitu¹²: 1. Di berbagai negara, privatisasi justru menciptakan kenaikan harga dari public service yang disediakan kepada masyarakat. 2. Di banyak negara, privatisasi ditentang oleh serikat buruh karena sering menciptakan PHK massal di BUMN yang diprivatisasi. Hal ini disebabkan karena BUMN yang diprivatisasi harus efisien, dan ini berarti jumlah pekerja dalam BUMN tersebut harus dirasionalisasi. 3. Privatisasi sering diartikan sebagai pesan sponsor dari perusahaan-perusahaan transnasional (MNC) untuk memperluas jaringan bisnis mereka dan mengambil alih BUMNBUMN yang ada. 4. Seringkali BUMN yang

diprivatisasi masih memiliki monopoli sehingga yang terjadi adalah pengalihan monopoli dari negara ke swasta. 5. Privatisasi sering diartikan sebagai komersialisasi public service karena di banyak negara, untuk menciptakan efisiensi di sektor public service, privatisasi mengenakan tarif atau biayabiaya baru yang tidak dikenal pada saat public service tersebut dikelola oleh pemerintah. Jadi tidaklah mengherankan akibat yang nyata dari privatisasi PTN adalah kenaikan biaya kuliah karena hal tersebut adalah merupakan resiko dari adanya privatisasi. Di sisi lain Prof. Safri Nugraha¹³ juga memberikan catatan mengenai adanya privatisasi yang apabila kita cermati relevan dengan adanya peristiwa tranformasi hukum PTN yang sebelumnya merupakan unit pelaksana pemerintah menjadi BHMN atau BHP (nantinya), yaitu adanya transformasi hukum Perusahaan Negara/Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Terbuka) belum tentu menjamin peningkatan kinerja perusahaan yang bersangkutan menjadi lebih baik dan efisien dan transparan selama faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan privatisasi tidak dilaksanakan, faktor-faktor tersebut adalah paling tidak empat syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu: deregulasi dan debirokratisasi; kompetisi; transparansi; dan no intervensi. Sayangnya sampai dengan saat ini dalam konteks PT BHMN hal tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya, sebagai contoh dalam hal transparansi saat ini belum pernah tersiar kabar kalau PT BHMN memberikan laporan keuangannya yang merupakan hasil audit (terpercaya) kepada

publik. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika apa yang terjadi terhadap kondisi PT BHMN adalah seperti yang kita lihat sekarang ini. Biaya Masuk PTN Bisa Lebih dari Rp 100 Juta. Kompas edisi Senin 12 Mei 2008 hal. 1. 2 Kata Pengantar. http://pih.diknas. go.id/bhp/ , diakses pada tanggal 15 Mei 2008. 3 Safri Nugraha. Privatisasi Di Berbagai Negara: Pengantar Untuk Memahami Privatisasi. Hal. 10. 4 Ibid. Hal. 15. 5 Ibid. Hal. 20. 6 PP No. 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara. Pada saat ini selain UI, PTN yang sudah ditetapkan sebagai PT BHMN adalah UGM, ITB, IPB, dan UPI. 7 Safri Nugraha. Privatisasi Di Berbagai Negara: Pengantar Untuk Memahami Privatisasi. Hal. 30. 8 Menurut E.S Savas terdapat empat hal motif privatisasi di AS, yaitu motif pragmatis, ideology, komersial, dan populis, di mana keempat motif tersebut mengklaim bahwa pemerintah yang efisien dan efektiflah yang dapat kesis pada masa globalisasi sekarang ini, di sisi lain programprogram pemerintah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan yang layak masyarakat AS. Ibid Hal. 3436. 9 Ibid. Hal. 26. 10 Ibid. Hal. 41. 11 Safri Nugraha. Beberapa Catatan Tentang Privatisasi. Makalah pada Seminar Permasalahan Yuridis Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI, Depok, 15 September 2004. Hal. 5-6. 12 Ibid. Hal. 6. 13 Safri Nugraha. Privatisasi BUMN/ BUMD, Manfaat dan Kerugian Bagi Daerah. Makalah pada Seminar Privatisasi: Sebuah Diskursus di Era Globalisasi, yang diselenggarakan oleh Asian Labor Network on International Finance Institutions (ALNI) Indonesia, Jakarta, 20 Januari 2003. 1

Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  67


opini

MERDEKA DARI KEMELARATAN MENUJU DEMOKRASI PARIPURNA

S

DOK.PRIBADI

Mochammad Faisal Ketua Umum Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Eka Prasetya UI

“Peran Negara yang besar ada gunanya untuk sedikitnya mengendalikan kerakusan para kapitalis tapi tidak boleh sedemikian besar sehingga melumpuhkan minat investor� (Anthony Giddens)

elama lebih dari tiga puluh dua tahun, rezim Orba merepresi semangat individualisme dalam masyarakat Indonesia. Atas nama negara (kolektivisme), negara berhak menyita tanah seseorang, mengusir penduduk di suatu tempat, dan mengambil lahan petani untuk kepentingan megaproyek. Hak invidualisme benar-benar dilanggar dengan sedemikian rupa pada era Orba. Gelombang reformasi yang mulai berhembus dari tahun 1996 mulai menyuarakan ketertindasan hak-hak sipil politik (SIPOL) individu yang pada era Orde Baru berada pada kondisi yang memprihatinkan. Fokus gerakan reformasi pada tahun 1998 masih sangat kental dipengaruhi nuansa pembebasan hak-hak sipil politik yang selama ini dikekang oleh Orde Baru. Semua elemen masyarakat sepakat untuk merebut kembali demokrasi politik yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Namun banyak yang lupa bahwa hak sipil politik hanyalah salah satu hak warga negara yang mesti dipenuhi. Hak yang tak kalah pentingnya bagi masyarakat Indonesia tentunya adalah Hak ekonomi Sosial Budaya (EKOSOB. Dua hak ini selalu berada dalam kondisi antinomi. Bila hak Sipil Politik adalah hak yang berakar dari individualisme, maka hak Ekosob adalah hak untuk yang berakar dari kolektivisme. Bila domain Sipol adalah domain politik, maka domain ekosob adalah domain ekonomi. Bila negara mengedepankan hak sipol, maka hak Ekosob akan

68  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

terbengkalai. Sebaliknya, bila negara mengedepankan hak ekosob maka hak sipol akan terbengkalai. Lihat saja Venezuela dimana negara mulai concern terhadap pemenuhan hak Ekosob, maka secara linier, hak sipol warga negara mulai tereduksi. Hak Sipil Politik VS Hak Ekonomi, Sosial, Budaya Sebelum abad ke-20 gagasan tentang HAM selalu didominsai oleh gagasan tentang individualisme dan kebebaasan personal (liberalisme). Abad ke-17 dan ke-18 sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Hukum Alam (Natural Law) yang dirumuskan oleh Johon Locke dan Rosseau. Gagasan Hukum Alam yang sangat individualis ini membuat diskursus Hak Asasi Manusia terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya. Akan tetapi pada abad ke-20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna. Selain aspek politik, hak asasi manusia juga hendaknya mengatur mengenai hak atas kesejahteraan. Salah satu tokoh yang mempelopori diskursus tentang hak kesejahteraan (yang terkait dengan ekonomi) adalah Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt yang mengintrodusir gagasan tentang The Four Freedoms (Empat Kebebasan) yakni, Kebebasan untuk berbicara (Freedom of Speech) Kebebasan beragama; (Freedom of Religion); Kebebasan dari Ketakutan (Freedom from Fear); Kebebasan dari kemelaratan (Freedom from Want)


opini Gagasan Roosevelt tentang kebebasan dari kemelaratan merupakan diskursus pertama yang mengajukan tesis bahwa Hak Asasi Manusia juga seharusnya mencakup hak-hak ekonomisosial tidak terbatas pada hak-hak sipil dan politik an sich. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dideklarasikan pada 1948 sebenarnya telah mencakup hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi sosial dan budaya secara proporsional dalam satu naskah. Sehingga DUHAM dianggap sebagai skema paling jelas yang ada tentang apa yang dipndang komunitas internasional sebagi hak-hak dasar manusia sesunguhnya yang dimiliki oleh semua manusia di muka bumi ini, karena mereka manusia. Meski demikian deklarasi hanya difahami sebagai suatu pernyataan prinsip atas dasar dorongan moral namun kurang memiliki dorongan hukum. Oleh karena itu dua perjanjian dirancang untuk menjadikan prinsip-prinsip pada DUHAM sebagi kewajiban hukum bagi Negara-negara yang turut mengesahkan deklarasi tersebut. Dua perjanjian itu adalah ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan ICESCR (International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights). Secara bersamaan ketiga dokumen ini (DUHAM, ICCPR, ICESCR) menjadi International Bill of Rights dan menjadi dokumen terpenting dalam hukum HAM modern. Namun pembagian DUHAM dalam dua konvensi ini membawa dampak berupa seringnya muncul apa yang disebut dengan “secondary class status� pada Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak EKOSOB/ ICESCR), jika dibandingkan dengan Hak Sipil dan Politik (Hak

SIPOL/ ICCPR). Ini memunculkan pandangan bahwa hak sipil dan politik (yang mencakup hak penting seperti kebebasan berbicara, bekeyakinan, kebebasan dari penyiksaan dan sebagainya) lebih penting dari pada mendapatkan cukup makanan atau kesempatan untuk belajar. Dalam sejarahnya, ICCPR diprakarsai oleh Amerika Serikat dan negara-negaral liberas, sedangkan ICESCR diprakarsai oleh Uni Soviet dan negara blok Komunis. Hingga sekarang Amerika Serikat tidak pernah meratifikasi ICESCR. Dalam kondisi tertentu hak sipil dan politik mungkin lebih penting daripada hak untuk mendapatkan makanan atau akses pada pendidikan (Hak EKOSOB), namun dalam seluruh kehidupan sebagian besar manusia, kedua kategori hak tersebut bersifat interdependen (saling bergantung satu sama lain). Hak EKOSOB dan Demokrasi Paripurna Masyarakat Indonesia secara umum telah hidup di alam dimana Hak-Hak SIPOL telah terpenuhi. Tentu hal ini merupakan hasil perjuangan melelahkan gerakan reformasi 1998. Namun kita terlalu lama terjebak dalam euforia demokrasi politik tanpa pernah menyadari bahwa sampai sekarang pemenuhan Hak EKOSOB oleh negara begitu minim. Apa guna hak untuk hidup jika tak ada hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak, dan makanan yang layak? Apa signifikansi kebebasan individu tanpa dibarengi kebebasan dari kemelaratan. Demokrasi politik tanpa dibarengi dengan pemenuhan hakhak dasar EKOSOB warga negara hanya menghantarkan bangsa ini menuju krisis demokrasi.

Masih tengiang di kepala kita terjadinya busung lapar di seluruh wilayah negara Indonesia. Ibu membunuh anak karena tak mampu bertahan menjalani hidup. Bahkan seorang anak yang berani bunuh diri karena tak mampu membayar uang sekolah. Pelanggaran hak EKOSOB pada akhirnya akan menciderai hak SIPOL pula. Cukup sudah Sepuluh tahun reformasi berlalu. kita telah mendapatkan demokrasi prosedural. Bahkan kita rela mengeluarkan triliunan rupiah untuk menjalankannya, pilpres, pemilu, pilkada, pilgub, dan yang lainnya. Cukup. Visi reformasi harus diarahkan kepada pemenuhan hak-hak EKOSOB yang dicederai. dengan kondisi yang sekarang, enam visi reformasi terlihat usang karena tak ada arah untuk melalukan reformasi ekonomi yang menjadi permasalahan inti semenjak reformasi bergulir dari tahun 1998. Revitalisasi Indonesia mesti diarahkan kepada revitalisasi pemenuhan hak-hak EKOSOB yang termanifestasikan dari peran negara dalam pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat miskin. Demokrasi yang paripurna adalah demokarasi yang mengakomodir kepentingan individu tetapi tetap menjamin kepentingan kolektif. demokrasi harus tetap menjamin kebebasan individu namun secara bersamaan memberikan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat dengan melakukan affirmative action bagi kaum residual yang terpinggirkan. Inilah yang diidealkan Hatta sebagai model demokrasi paripurna. satu kaki telah kita dapatkan, maka harus kita rebut kaki yang lain sehingga demokrasi paripurna yang diimpikan oleh Hatta dapat mewujud dalam alam keindonesaan sekarang. Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  69


catatan perjalanan

KAMISAN RIO/SUMA

Perjalanan Panjang atas nama cinta dan keadilan Seperti biasa Kamis sore itu, rombongan Ibu dan Bapak paruh baya kembali datang ke seberang Istana Negara. Mereka mengenakan baju hitam, melindungi tubuh tuanya dengan payung yang juga berwarna hitam, dan tertulis “ Adili Kejahatan HAM�. Mereka melakukan aksi ini setiap hari Kamis dan terhitung 29 Mei ini, sudah sampai minggu ke-65. Rasa kasih sayang dan haus akan keadilan membuat mereka sanggup melawan malas dan lupa. Dan perjalanan ini masih akan diteruskan, sampai tujuan mereka tercapai. 70  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008


catatan perjalanan

K

“Kamisan” amis itu, mentari sore mulai menjilati kulit. Ditambah dengan emisi kendaraan yang lewat di depan Istana Negara. Hawa ini telah cukup untuk membuat kita tidak betah dan ingin segera pulang ke rumah. Namun tidak bagi sekelompok Ibu dan Bapak berpayung hitam itu. Walau sebagian rambut sudah mulai memutih, mereka tetap berdiri selama sejam di seberang istana putih itu. Aksi berjejer ini tidak sekali pun membuat mereka lelah. Mereka percaya pada pepatah ”batu yang ditetesi oleh air secara terus-menerus pasti hancur juga”. “Kamisan”, begitulah aksi ini mereka namakan. Aksi ini dilakukan setiap minggunya pada hari Kamis mulai pukul 16.00 sampai 17.00. Beratributkan pakaian dan payung hitam yang menurut mereka melambangkan keteguhan cinta terhadap

tua paruh baya. Beberapa payung pun patah dalam kejadian itu. Setelahnya, meskipun dijaga oleh tiga tronton aparat, aksi tetap mereka lakukan, bergandengan tangan agar tidak terpisah satu sama lain. Perjuangan yang Belum Berakhir Masing-masing peserta aksi tentunya memiliki motif tersendiri yang nantinya melahirkan semangat yang sangat besar untuk berjuang. Contohnya Ibu Sumarsih. Peristiwa tragis yang mengiringi reformasi 10 tahun yang lalu tidak akan pernah terlupa di benaknya. Pada peristiwa Semanggi I tanggal 13 November 1998, anak sulungnya B.R. Norma Irmawan, mahasiswa semester 5 jurusan Akuntansi Universitas Atmajaya, meninggal terkena timah panas petugas di bagian dada. Sebenarnya ia telah berusaha melindungi anak sulungnya itu, “sebagai orangtua, saya melarang Wawan untuk demo,” ungkapnya. Wawan patuh pada sang ibu. Ia membatasi diri dengan hanya mengadakan seminar-seminar di dalam kampus dan mengabdikan diri sebagai relawan kemanuisaan, bukan peserta demonstrasi. Namun tetap saja,

orang-orang yang dibunuh oleh aparat, aksi demonstrasi dilakukan. Sebuah aksi tanpa pengeras suara, tanpa orasi, dan tentunya tanpa keributan. Hanya spanduk dibentangkan lebar-lebar, payung bertuliskan tuntutan, dan foto-foto korban pelanggaran HAM. Mereka merupakan korban dan keluarga korban tindak pelanggaran HAM yang tergabung dalam JSKK ( Jaringan Solidartias Korban dan Keluarga Korban). Memasuki minggu ke-65, berbagai rintangan telah mereka lewati. Pernah suatu kali mereka dibujuk untuk menurunkan payung-payung mereka karena salah satu tamu negara akan melewati jalan tersebut. Mereka menolak, malah mengacungkan payung tinggi-tinggi melampaui tinggi border aparat. “Biar mereka tahu bahwa ada kejahatan HAM yang tidak terselesaikan disini!” teriak salah satu Ibu. Terjadilah ketegangan dengan pemandangan yang ironis. Sekelompok polisi sedang berusaha merebut payung beberapa orang

Bu Sumarsih dan Pak Bejo Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  71

RIO/SUMA

“...motivasi saya adalah cinta, saya mencintai Wawan…, maka saya harus membelanya.”


catatan perjalanan

Foto-foto korban tindak pelanggaran HAM 72  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

jang 3 bulan dari pekerjaannya setelah kejadian itu. “Perihal meninggal saya Ikhlas, cara meninggalnya ini yang saya minta negara bertanggungjawab!” ungkapnya tegas. “Supaya tidak ada korban baru lagi,” lanjutnya. Rupanya ia tidak ingin lagi ada Ibu lain merasakan penderitaan dirinya. Waktu cutinya dimanfaatkan Ibu Sumarsih menuntaskan pertanyaan-pertanyaan seputar kematian ananknya. Berbagai instansi terkait ia datangi. Mulai dari Kodam Jaya, Puspom, sampai ke Fraksi ABRI di DPR. Namun hasil yang didapat ternyata nihil, seperti juga nasib pengusutan kasus-kasus serupa yang terjadi di kurun waktu yang hampir bersamaan. Tragedi Semanggi, Peristiwa Trisakti, dan kasus lainnya ternyata telah menjadi bola panas yang dihindari oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyidikannya. Sepuluh tahun sudah waktu ia habiskan untuk menuntut keadilan, namun wanita yang sebagian rambutnya telah memutih ini tidak akan menyerah. “Yang memotivasi saya adalah cinta, saya mencintai Wawan…, maka saya harus membelanya!” ucapnya dengan yakin. 10 tahun waktu untuk perjuangan Ibu Sumarsih ternyata belumlah lama. Pak Bejo, juga merupakan peserta aksi ”Kamisan”, sudah 43 tahun berjuang untuk nasibnya. Ia merupakan korban ’65, dimana diduga terjadi pembantaian besarbesaran terhadap rakyat yang dianggap sebagai anggota atau antek dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut Pak Bejo, pembantaian waktu itu tidak hanya untuk mereka yang dianggap anggota. “Ya Bapaknya, ya anaknya, itu semua dibantai oleh rezim Soeharto!” ceritanya penuh emosi. Ayah Pak Bejo merupakan seorang guru yang aktif di organisasi perburuhan. Setelah ayahnya ditangkap, ia kemudian ikut dicari oleh aparat. Alasannya, karena ia yang waktu itu murid kelas 3 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di Pemalang, ikut organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). Pak Bejo yang waktu itu berumur 17 tahun, RIO/SUMA

pada hari naas itu, tentara masuk ke kampus Atmajaya. Malang tidak dapat ditolak. Hasil otopsi dr. Budi Sampurno dari RSCM menunjukkan peluru masuk ke dada, menembus paru dan jantung sebelah kiri. Berdasarkan penyeledikan Komnas HAM, Wawan tertembak ketika berusaha menolong para korban. Terbukti dengan ditemukannya obatobatan di dalam tas yang masih menggantung di punggungnya ketika itu. Meninggalnya Wawan meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarganya. Ibu Sumarsih, yang sekarang berumur 56 tahun, mengambil cuti pan-


catatan perjalanan

RIO/SUMA

melarikan diri ke Jakarta. Setelah 5 tahun, akhirnya pada tahun 1970, ia berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Salemba selama 9 tahun. Selama sembilan tahun dalam Penjara Salemba merupakan penderitaan bagi Pak Bejo. Disana, ia dan tahanan politik (tapol) yang lain diinterogasi, dipukul, disetrum, dan disiksa. “Penjara tahanan kriminal saja (perlakuannya-red) lebih baik,” katanya. Tapi, disana juga ia bisa banyak belajar karena para tapol merupakan orang yang pintar, terpelajar, namun dianggap berbahaya. Setelah keluar penjara, Pak Bejo masih diperlakukan secara diskriminatif. Setelah Reformasi ’98, ia mulai bergabung bersama tapol-tapol yang lain untuk memperjuangkan pengusutan atas ketidakadilan yang ia dan rekan-rekannya terima. Perjalanan Ibu Sumarsih dan Pak Bejo mungkin hanya segelintir dari banyak cerita tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Perjuangan mereka pun tidak akan ada artinya jika pemerintah tidak mempunyai kemauan untuk mengurai benang kusut pelanggaran HAM ini. Harapan menyeruak kala UU No.2000 tentang pengadilan HAM disahkan. Namun, belum terlihat juga hasil yang diinginkan. Perjalanan Ibu Sumarsih selama10 tahun dan penderitaan Pak Bejo selama 43 tahun merupakan sebuah catatan keyakinan di lembar hitam pelanggaran HAM di Indonesia.

RIO/SUMA

HAFIZ MIZAN PILIANG

Aksi Bisu di seberang Istana Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  73


budaya

Amuk Massa = Asyik Massa? “HAJAR!!!” Keheningan malam pun pecah. Segerombolan manusia berlari menyerang seorang lelaki muda. Terengahengah ia berlari menyelamatkan diri dari amukan orang-orang di belakangnya, amukan massa.

K

ejadian diatas adalah pengalaman seorang Yono (bukan nama asli). Setahun lalu, ia menjadi korban amukan massa setelah aksinya mencuri perhiasan ketahuan. Perbuatan Yono memang salah. Namun mengadili Yono dengan amukan juga tidak dapat dibenarkan. Mungkin bukan hanya Yono yang pernah mendapat amukan massa. Di negeri ini, cukup sering kita mendengar pelaku kejahatan “diadili” terlebih dahulu oleh masyarakat sebelum diserahkan pada pihak yang berwenang. Maka timbullah satu pertanyaan: apakah amuk massa sudah membudaya di Indonesia?

74  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

TITAH.SUMA

Ada Kerumunan Anggapan bahwa amuk massa membudaya di Indonesia itu bukan sesuatu yang yang bisa diamini kebenarannya namun―jika boleh dikatakan―memang begitulah sifat dasar manusia. Ia cenderung melakukan self-defense apabila sesuatu yang penting terancam dan terganggu pelaksanaannya. Sesuatu itu dapat berupa nilai-nilai, kepercayaan, aspirasi, sumber daya, harta, dan kepentingan seseorang maupun kelompok. Jika sesuatu yang penting dalam suatu masyarakat terganggu, maka amuk massa dapat terjadi. Amuk massa, diartikan sebagai perilaku mengamuk yang dilakukan oleh sejumlah orang secara bersama-sama. Perilaku tersebut


budaya hanya terjadi apabila ada kumsatu atau dua minibus penuh politik, sosial, dan ekonomi. Tipulan orang. Hal ini ditegaskan dengan pendemo. Mereka berdak hanya pada kelompok elit, oleh Daisy Indira Yasmine, sedia mendemo. Tidak hanya tapi juga warga biasa karena keM.Soc.Sci., dosen jurusan sosio- sekedar mendemo, bahkan terlibatan amuk massa kadanglogi FISIP UI,”Ketika beberapa sampai pada tindakan yang lekadang memang akhirnya yang orang berkumpul―ada atau bih keras daripada demo yakni terlibat justru warga biasa yang tidak ada tujuan―itu bisa terjadi berbenturan dengan petugas disebabkan oleh penularan dan kegiatan kerusuhan bersama hukum. Tentu imbalannya berrasa terancam. atau biasanya disebut amuk beda-beda.”, ucap Adrianus MeRuang bicara telah termassa.” Mbak Deby, begitu ia liala, dosen jurusan kriminologi bukti jitu mengurangi resiko biasa dipanggil, juga menambaFISIP UI.Entahlah. Semuanya terjadinya, bahkan meredakan hkan bahwa jika ada kerumunan, bisa terjadi, termasuk hal-hal amuk massa. Sebagai contoh maka ada kecenderungan seseo- tersebut. Yang pasti, sang “desai- nyata ialah meredanya konflik rang untuk mengikuti (contaginer” mencari keuntungan dibalik di Provinsi Nanggroe Aceh ous/penularan) dan mengimiamuk massa yang ia galang, Darussalam. Konflik ini mereda tasi perilaku orang di dekatnya. baik tujuannya positif maupun setelah diadakan perundingan Maka jangan heran apabila ada negatif. antara Gerakan Aceh Merdeka orang yang ikut-ikutan melaku(GAM) dengan pemerintah kan hal yang sama dengan orang Ciptakan Ruang Bicara yang dimediasi oleh Finlandia. di sekitarnya namun tidak tahu Aspirasi juga merupakan alasan mengapa Penegakan Hukum ia melakukannya. Jika ruang bicara “Habis, yang lain sudah tidak mampu “Ketika beberapa orang begitu…”, munlagi menampung enberkumpul-ada atau tidak ada ergi yang meluap-luap gkin itu jawaban yang anda dapat tujuan-itu bisa terjadi kegiatan massa, maka hukum jika ditanya alasanberbicara.“Kalau penkerusuhan bersama atau nya. demo sudah melibatbiasanya disebut amuk massa.” kan amuk massa dan Ada Kepentingan kekerasan, itu menjadi Daisy Indira Yasmine, M.Soc.Sci. Lain masalah hukum. Berarti dosen sosiologi FISIP UI Tidak semua hukum harus diperketat, amuk massa terjadi harus kuat. Siapa yang alami. Sudah rahamelanggar hukum tetap sia umum bahwa banyak oknum aspek penting. Maka jangan he- harus dihukum secara tegas.”, memang sengaja “merancang” ran jika seseorang bisa “meledak” tukas Mbak Deby. Hukum dan amuk massa. Tujuannya mungapabila penyaluran aspirasinya penegakannya faktor penting. kin salah satunya untuk memterganggu, seperti ditegaskan “Kalau negaranya kuat, negaraberikan image buruk terhadap Adrianus,”Jadi ketika aspirasi nya perform, maka kemudian pemimpin berkuasa, seperti suatu kelompok massa―umumamuk massa dapat ditekan samdugaan isu provokator ketika nya aspirasi politik―itu kepai minimal. Jadi, perilaku main kerusuhan 1998. Bisa juga guna mudian tersumbat, dalam arti hakim sendiri itu semua ada memuluskan langkah politik, misalnya tidak tersalurkan, tidak kaitannya dengan aparat negara ataupun mencari muka dengan bisa bertemu pimpinan partai, yang bingung dalam rangka berpura-pura meredakan amuk lalu kemudian dalam rangka mengeksekusi kewenangannya.”, massa dan menjadi public hero. menyalurkan energi yang sudah Pak Adrianus menjelaskan. Kita tak pernah tahu. terlanjur besar itu, mereka lalu Pada akhirnya, kekerasan Ada perancang, pasti ada menjadi amuk massa.” tidak perlu lagi digunakan jika yang melaksanakan. Inilah Untuk penyalurannya, menmasyarakatnya sudah memiliki yang mengherankan. Terdapat urut mbak Deby harus dicipkesadaran akan norma dan hukomunitas yang memang metakan ruang untuk bicara sebakum yang berlaku. nawarkan dirinya berdemo. ”Itu nyak mungkin atau ruang-ruang YULINIAR VIDA banyak. Mudah untuk mencari ekspresi baik dalam bidang Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  75


bidang budaya

10 Tahun Reformasi: Pluralisme terancam?

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ Budayawan Rohaniwan Guru Besar Filsafat Sosial Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

P

ISTIMEWA

ada tanggal 16 April kemarin Badan Koordinasi (BAKOR) mengeluarkan rekomendasi agar Ahmadiyah dilarang pemerintah. Dasar rekomendasi itu: ajaran Ahmadiyah menyeleweng dari ajaran Islam yang benar. Rekomendasi BAKOR itu amat mengherankan. Dari mana alat negara mengambil hak untuk menetapkan apa yang boleh dipercayai oleh seseorang dan bagaimana ia beribadat? Bahwa rekomendasi itu sebuah cemoohan undang-undang dasar yang berlaku di negara kita dapat dicatat juga. Ada yang mengkhawatirkan: Ahmadiyah sudah berada di Indonesia lebih dari 80 tahun. Selama itu mereka tidak pernah membuat gaduh. Mengapa mereka sekarang diuber-uber, diancam, dijadikan korban kekerasan, dan sekarang mau dilarang? Ada Sekjen sebuah organisasi mengatakan: “Kalau Ahmadiyah tidak dilarang, kami akan membunuh mereka! “ Negara ini sudah sampai ke

mana? Sejak kira-kira 12 tahun intoleransi dalam masyarakat terus bertambah. Membangun rumah ibadat bagi minoritasminoritas di Indonesia sudah sangat susah. Kalau mereka terpaksa beribadat di tempat lain, mereka sering diancam oleh kelompok-kelompok beringas. Begitu pula ketegangan antar suku, antar penduduk asli dan pendatang bertambah. Kemampuan untuk berpluralisme berkurang. Sebetulnya masalahnya tidak terletak dalam masyarakat pada umumnya. Pada umumnya orang tetap toleran, tahu bahwa di Indonesia hidup macammacam orang dengan macammacam latar belakang budaya, agama, dan adat. Bahkan terhadap kelompok-kelompok orang dengan orientasi seksual berbeda masyarakat tradisional mempunyai keterbukaan tertentu. Tetapi sekarang ada kelompok-kelompok kecil keras yang dengan bebas menyebarkan kebencian mereka. Ancaman

76  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

dan kekerasan terbuka semakin sering terjadi. Jadi demokrasi belum segalagalanya. Salah satu sikap paling fundamental yang diandaikan oleh demokrasi adalah pluralisme. Perlu ditegaskan kembali: Pluralisme, khususnya pluralisme agama, bukan anggapan bahwa: semua agama sama benar. Pluralisme adalah sebuah sikap sosial, yaitu kesediaan dan kemampuan psikologis untuk menerima pluralitas, keanekaan. Pluralisme berarti memberi kedudukan sama dalam hukum dan undang-undang dasar kepada semua agama dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat tanpa mendahulukan salah satu. Pluralisme adalah kesediaan untuk saling menerima sebagai sesama warga negara dan sesama warga masyarakat dalam perbedaan. Termasuk kesediaan untuk tidak mau memaksakan keyakinan-keyakinannya sendiri kepada mereka yang tidak menghendakinya sendiri. Para founding fathers sangat


bidang budaya sadar akan pluralisme sebagai dasar kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Karena itu, 1928, mereka memilih bahasa Melayu, dan bukan bahasa Jawa, bahasa suku terbesar, menjadi bahasa Indonesia. Dan karena sikap pluralis mereka, pada tahun 1945 menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, dan meskipun hampir 90% warga Indonesia terhitung Islam, tidak memberi kedudukan istimewa kepada agama Islam dalam undang-undang dasar historis itu. Tetapi di Indonesia selalu juga ada gerakan-gerakan yang anti-pluralistik. Di sini termasuk Darul Islam, suatu gerakan 1950 – 1966 di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, serta Partai Komunis Indonesia dengan MarxismeLeninisme sebagai ideologinya. Eksklusivisme-eksklusivisme itu jelas di luar mainstream bangsa Indonesia. Karena itu mereka gagal. Tetapi sesudah keterbukaan demokratis 1998 kelompok-kelompok totaliter anti-pluralis muncul kembali dengan terbuka (masih ingat: dua tahun lalu sebuah komisi DPR, di bawah kamuflase “anti porno”, mempersiapkan sebuah RUU yang akan mengharamkan cara 60 persen perempuan Indonesia berpakaian sebagai porno?). Kalau tendensi-tendensi itu tidak dicek, akibatnya akan serius. Pemaksaan pandangan-pandangan ideologis-agamis seragam tertentu kepada masyarakat akan mengakibatkan konsensus

Jauh lebih sulit situasi kaum homoseks, kaum transvestit dan lain sebagaimnya. Mengapa? Karena situasi mereka langsung bersentuhan dengan keyakinan-keyakinan moral yang berakar mendalam dalam masyarakat “biasa” serta dalam ajaran resmi agama-agama tentang moralitas. Di situ perjuangan harus ke dua arah. Pertama, perlu ditegaskan terus menerus bahwa apa yang dilakukan oleh dua (atau lebih) orang dewasa atas kesepakatan mereka secara privé adalah urusan mereka selama mereka tidak mengganggu kehidupan orang lain. Kedua, perlu diluaskan kesadaran TAQWA/SUMA bahwa ada orientasiorientasi seksual yang secara yang mendasari negara Indonealami berbeda dan hendaknya sia menjadi menguap. Konsensus itu berdasarkan kesepakatan orang tidak didiskriminasi terbahwa identitas etnis, kultural hadapnya. Mau saya catat bahwa dan religius segenap komponen perjuangan ini justru dihambat bangsa dihormati. Konflik-kon- kalau pengakuan yang dituntut berlebihan. Misalnya agar flik mengerikan selama 12 tadiakui „perkawinan homoseks“. hun terakhir, ketegangan-ketegangan yang di mana pun masih Usul-usul seperti itu menimterasa, membuktikan betapa bulkan reaksi kontra, tetapi fundamental kesediaan untuk juga kurang berdasar karena tetap pluralistik bagi eksistensi pengakuan eksklusif terhadap perkawinan heteroseks tentu Indonesia sebagai negara yang karena masyarakat berkepentdamai dan beradab. Lain lagi perjuangan kelom- ingan akan keturunan yang sepok-kelompok orang yang secara cara jasmani, rohani dan psikis tradisional ditekan atau ditindas. sehat dan untuk itu diperlukan „kerjasama“ perempuan dan lakiPerjuangan kaum perempuan laki. atas perlakuan yang sama mePernah bangsa Indonesia mang mulai menunjukkan hasilmemiliki pluralisme luas. Sunya karena pada hakekatnya semua agama besar mengakui dah amat mendesak bahwa kita memperbaharui tekad untuk kesamaan harkat kemanusiaan tetap saling menerima dalam mereka meskipun dalam kekeanekaan kita masing-masing. nyataan perjuangan itu masih menemukan banyak hambatan. Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  77


bidang hukum

Pendidikan Hukum dan Mata Rantai yang Hilang

S

aat ini yang tersisa, mungkin, cuma harapan dan optimisme. Sejumlah kekurangan dan kritik yang dilontarkan sejak Orde Baru, masih sering dilontarkan sekarang, setelah 10 tahun reformasi berjalan. Setidaknya ada 2 mata rantai yang hilang dalam reforma hukum di negeri ini: hilangnya sosok keteladanan, dan langkanya para pemikir hukum. Praktik mafia peradilan misalnya, sejak lama telah disuarakan. Na- mun tak kunjung juga berhenti kumandangnya. Sejumlah pejabat yang seharusnya menegakkan hukum, justru terlibat pidana korupsi. Beberapa contoh dapat disebutkan. Pada Januari 2006, hakim Herman Allositandi, mantan Ketua Majelis Hakim kasus dugaan korupsi PT Jamsostek ditangkap Tim Tastipikor Kejaksaan Agung. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memvonisnya 4,5 tahun DELA.SUMA penjara dan denda RP 200 juta karena memeras saksi. Selanjutnya, Komjen Suyitno Landung, mantan Kabreskrim Mabes Polri divonis 18 bulan oleh PN Jaksel pada Oktober 2006 terkait dengan kasus penyuapan dalam perkara pembobolan BNI senilai Rp 1,7 triliun. Contoh lain, kasus suap yang dilakukan Tengku Syaifuddin Popon untuk “memperlancar� kasus Abdullah Puteh. Penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan, mantan jaksa penyelidik kasus BI yang tertangkap tangan oleh KPK, merupakan sebuah contoh yang terjadi belum lama ini. Sangat sulit menyebut aparat penegak hukum 78  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

yang bisa dijadikan panutan saat ini. Padahal, bangsa ini sebelumnya sempat melihat sepak terjang Jaksa Agung R. Soeprapto, Kapolri Jenderal Pol. Hoegeng, Hakim Agung Bismar Siregar. Dikalangan profesi advokat sendiri bisa muncul banyak nama, antara lain: Lukman Wiriadinata, Suardi S Tasrif, Yap Thiam Hien, Haryono Tjitrosubeno, Sukardjo Adidjojo. Dalam 1 dekade ini, tidak dapat diabaikan sejumlah inisiatif pembaruan hukum, baik yang dilakukan pemerintah, maupun masyarakat. Jutaan dollar mengalir untuk keperluan ini. Namun, inisiatif perbaikan peraturan perundang-undangan, insitusi dan agen penegak hukum lebih mencerminkan perbaikan teknis a la kelompok teknokrat, bukan pada perbaikan fundamental dan ideologis. Beruntung, bangsa ini masih memiliki Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, dengan sosiologi hukumnya, dan Prof. Satjipto Rahardjo, dengan pemikiran hukum progresifnya. Dengan hilangnya kedua mata rantai itu, maka tidak heran laju perbaikan hukum dan penikmatan keadilan masih jauh panggang dari api. Sampai batas inilah, penting untuk bicara serius soal pendidikan hukum. Pendidikan Hukum yang Membebaskan Pendidikan sebaiknya merupakan sebuah strategi, teknik dan pendekatan belajar-ajar yang membebaskan. Fakultas Hukum, merupakan pilar penting untuk mencetak para sarjana yang tidak saja mengerti teks hukum, melainkan para sarjana yang jelas keberpihakannya: keadilan. Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan pengembangan pedagogy keadilan. Pentingnya


bidang hukum seni atau metode belajar-ajar ini untuk membefakultas hukum. baskan para mahasiswa hukum dari kungkungan Tidak heran pemikiran sempit tujuan hukum, seperti untuk muncul satir, memenangkan sebuah perkara di pengadilan. saat ini tidak Pendidikan hukum mesti ditempatkan dalam cukup cuma hubungan pembentuk hukum dari kalangan penpintar, melainguasa dan masyarakat jelata yang dipaksa untuk kan punya uang menaati hukum yang ada. Dengan demikian, para agar bisa kuliah. dosen dan mahasiswa hukum perlu diberikan Biaya penkeleluasaan waktu dan jam kuliah untuk mencari- didikan yang kan titik keseimbangan dan solusi terhadap relasi tinggi, dan ini. Keadilan tidak dapat diperoleh hanya dengan para pengemengikuti pasal-pasal dalam peraturan perunlola kampus dan dang-undangan, melainkan menuntut sebuah dosen yang tekDOK.PRIBADI proses aksi dan refleksi. nokratik, serta Ambil contoh, bidang hukum pidana, para metode pendimahasiswa dan dosen perlu banyak berdiskusi dikan yang diPatra M Zen mengapa pidana mati ditentang para ahli hukum jalankan dengan hak asasi manusia, ketimbang berhenti berdiskusi konsep banking karena pidana mati masih berlaku dalam kitab un- – dimana dosen Ketua Badan Pengurus dang-undang hukum pidana kita. Dalam hukum tidak berdialog Yayasan LBH Indonesia agraria, mahasiswa dan dosen perlu memperdedengan mahabatkan sisi positif dan negatif proyek administrasi siswa – memunlahan atau program sertifikasi tanah, ketimbang culkan dua akimenghabiskan waktu membicarakan jenis-jenis bat yang harus hak atas tanah. Demikian juga, dalam hukum dibayar mahal tata usaha negara, dosen dan mahasiswa perlu bangsa ini, yakmengembangkan diskusi terkait dengan ideologi ni kehilangan politik hukum ( juridico politico ideology) dibalik sosok teladan keputusan-keputusan para pejabat tata usaha dan kelangkaan negara. pemikir huMengikuti pedagogy yang dikembangkan kum. Setelah Paulo Freire, seorang pakar pendidikan Brazil, tamat kuliah, jarang para sarjana yang bercita-cita maka proses belajar-ajar di Fakultas Hukum mesti berkiprah di lembaga sosial, seperti lembaga dilakukan secara dialogis. Proses pendidikan di bantuan hukum (LBH), atau menjadi penegak fakultas, sebaiknya mesti dapat menunjukkan ket- hukum yang memegang teguh nilai-nilai keadilan. impangan, kesewenang-wenangan, dan marjinalBoleh jadi hal inilah yang menyediakan lahan isasi masyarakat akar rumput akibat hukum yang subur untuk bertumbuhnya mafia peradilan bagai berlaku. Dengan jalan inilah, dimungkinkan lahir jamur dimusim penghujan. para sarjana yang punya kesadaran kritis untuk Kata “mahal� mengandung makna ekonomis. menjadi pembela dan pejuang keadilan, apa pun Semakin mahal pendidikan, maka semakin mahal profesi yang digelutinya. harga yang harus dibayar dan dikembalikan. Secara singkat, pendidikan hukum perlu Tak ada jalan lain, tugas sejarah Fakultas Hudikembangkan untuk mampu membelejeti hukum kum saat ini, melahirkan kembali keteladanan peyang manipulatif, yang hanya menguntungkan mimpin dibidangnya, dan memproduksi para pesegelintir orang dan menyengsarakan banyak mikir hukum yang berpihak pada keadilan, bukan orang. Pendidikan yang juga mampu memberikan malah melahirkan para pekerja yang menopang pencerahan dan meningkatkan kesadaran akan struktur dan sistem hukum yang telah membuat kemanusiaan. mayoritas rakyat ini miskin, tertidas, marjinal dan dimarjinalkan. Dari ruang-ruang beton bercat di Pendidikan Hukum yang Mahal Fakultas Hukum, semoga terwujud kedua pilar Semakin lama, pendidikan di universitas reforma hukum yang berpihak pada keadilan. menjadi semakin mahal. Hal ini pun belaku di Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  79


bidang ham

Reformasi Tanpa Penegakan HAM Suciwati Aktivis KASUM (Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir) dan JSKK (Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM)

S

RIO/SUMA

epuluh tahun kita sudah menjalani masa reformasi,kita sudah merasakan bagaimana kebebasan pers bahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sudah kita nikmati. Apa kabarnya reformasi sampai hari ini? Apakah agenda yang sudah digembar-gemborkan itu terealisasi? Masih segar dalam ingatan agenda reformasi yang diminta adalah penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwifungsi TNI-Polri serta pemberian otonomi daerah seluas- luasnya. Berapa yang bisa dinikmati atau yang sudah ditegakkan? Boleh jadi KPK telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi meski sedikit sekali para kakapnya dihukum berat, namun pemberantasan korupsi tetap berjalan meski tersendat-sendat dalam pemenuhan agenda reformasi. Meninggalnya Soeharto menjelaskan bagaimana carut marutnya wajah bangsa kita. Seolah lupa dengan komitmen penyelesaian atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan Soeharto terhadap bangsa ini,tiba-tiba Soeharto bak pahlawan yang harus disanjung bahkan tanpa malu para politisi yang dahulunya begitu keras berteriak atas kejahatan Soeharto seolah-olah amnesia dengan meminta Soeharto diangkat menjadi pahlawan. Kejahatan kemanusiaan merupakan bagian penyelesaian masa lalu dan kerja mendasar dari Indonesia yang hitam, yang tetap harus diselesaikan tuntas karena kejahatan demikian tidak boleh dilupakan. Penting untuk menjelaskan demi terangnya sejarah bangsa Indonesia setelah dalam masa otoritarian pemerintahan Soeharto. Penuntutan dan peradilan perkara-perkara tersebut tidak boleh lagi terganjal oleh masalah-masalah teknis hukum dan rekayasa para pelaku dengan pihak yudisial. 80  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

Pernyataan Andi Malarangeng 1 bahwasanya pemerintah konsisten melaksanakan Agenda Reformasi perlu dilihat ulang terutama dalam penegakan hukum dan HAM. Semestinya Presiden tidak lagi hanya meminta , sebagai orang nomor satu di Republik ini seharusnya bisa memerintahkan secara tegas kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk bertanggung jawab dalam mendukung komitmennya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Menjadikan perintah Presiden sebagai implementasi yang bisa diukur,jika gagal menyelesaikannya Presiden berhak untuk mengganti Jaksa Agung maupun Kapolri atas ketidakmampuan mereka melakukan kerja atas tanggung jawabnya itu. Menjadi pertanyaan besar atas keseriusan pemerintah dalam, hal ini Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Mengingat awal April 2008 ini berkas-berkas kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, kasus Penculikan, kasus Wasior Wamena, dan kasus kerusuhan Mei 1998 dikembalikan oleh Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM. Jelas ini menyakiti, tidak hanya rakyat terutama keluarga korban,tentu saja ini semakin menunjukan ketidak mauan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus Pelanggaran HAM. Tragis memang sepuluh tahun reformasi berjalan namun dalam kasus pelanggaran HAM tidak ada satu pun pelakunya diadili. Bahkan beberapa pejabat militer yang diduga sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan itu menjadi pejabat publik bahkan ada yang tidak malu-malu mencalonkan diri menjadi Capres tahun 2009. Bagaimana Hendropriyono yang diduga melakukan pembunuhan massal di Talangsari tahun 1989, pada masa pemerintahan Megawati malah diangkat menjadi Kepala BIN (Badan Intelejen Negara). Hari ini kita bisa melihat bagaimana Wiranto 2dan Prabowo 3 mempertontonkan kepada kita bahwa pemerintah


bidang ham dan bangsa ini tidak pernah belajar dari sejarah lebih berdiri diam mengingatkan para politisi dan hitam. Ini semakin menunjukan dinegara kita impejabat negara ini namun tiada satu pun dari para punity sangatlah berakar dan kuat. politisi kita bahkan pejabat penegak hukum yang Bagaimana kabarnya partai reformasi? Partaimenggubrisnya, tragis memang. partai yang mengaku partai reformasi dan bahkan Boleh saja Presiden telah menemui mereka, kelmempunyai fraksi reformasi di DPR, ternyata gauarga korban pelanggaran HAM 4, bahkan berjanji gal menuntaskan agenda reformasi selama sepuluh akan menyelesaikan kasusnya namun yang jelas tahun terakhir ini. Bahkan dengan jelas kita bisa sampai hari ini tak ada satupun pelaku kejahatan lihat partai-partai yang ada memfasilitasi para kemanusiaan yang dihukum,padahal seharusnya pelaku pelanggaran HAM menjadi bagian dari menjadi agenda utama reformasi. partai mereka. Kita bisa lihat Eurico Guteres yang Tentu saja yang pasti dirasakan korban dan terlibat kejahatan HAM dalam jajak pendapat sebagai bangsa sampai hari ini adalah “Reformasi di Timor Leste dilibatkan di partai PAN, Andi tanpa penegakan HAM”. Ghalib yang dicopot dari jabatannya ketika menjadi Jaksa Agung karena dugaan korupsi malah kemudian eksis di DPR bahkan hari ini dia diangkat ____________________ menjadi duta besar di India. Kompromi-kompromi 1 Antara News 21 Mei 2007 : “Kalau kita lihat struktur tadi sangat melemahkan kampanye hukum yang kekuasaan Indonesia sebelum reformasi,yaitu terpusatsudah terlanjur mereka luncurkan ke publik selama nya kekuasaan,sekarang baik secara vertikal maupun masa kampanye pemilu. Ini semakin menunjukan horizontal,semua sudah kita lakukan reformasi” ujar bahwa parpol mempunyai andil besar melemahkan Andi Malarangeng. Yang paling dekat adalah kasus penyelesaian agenda reformasi dalam penegakan Munir, kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Ini adalah hukum dan HAM di Indonesia. PR yang masih tersisa yang terus menerus kita lakukan. Parpol menjadi produk institusional semata Presiden meminta laporan dari Kapolri maupun Jaksa Agung tentang perkembangan penyelidikannya”,ujar ketimbang dari masyarakat. Ironis memang karena nya. parpol keharusannya menjadi produk yang berasal 2 Diduga melakukan Kejahatan kemanusiaan dan dan berakar seperti itu cenderung berkonsentrasi pelanggaran HAM berat di Timor Leste pada tahun memapankan dirinya untuk kelancaran hubungan 1999. Bahkan Serious Crime Unit (unit khusus yang langsung dengan pemilihnya ketimbang menyaldibentuk PBB untuk menyelesaikan kejahatan 1999 urkan aspirasi masyarakat. Padahal mestinya, elite diTimor Leste tugasnya menjadi jaksa) sudah membuat politik dengan parpol yang menjadi kendaraannya dakwaan dan meminta Jaksa Agung di Timor Leste untuk melakukan penangkapan kepada Wiranto. harus berupaya kuat mendorong proses pendidikan 3 Dicopot jabatannya sebagai Danjen Kopassus pada politik secara luas. tahun 1999 diduga terlibat dalam kasus Penculikan Sampai hari ini korban dan keluarga koAktivis 1998 atas rekomendasi Dewan Kehormatan rban Pelanggaran HAM sudah melakukan Perwira yang dibentuk Wiranto dan sebagai anggota aksi sebanyak 60 Kamis (Aksi Diam Kamisan) Susilo Bambang Yudhoyono serta Subagyo HS. didepan istana, sudah satu tahun lebih meminta 4 Keluarga korban Pelanggaran HAM (Tridiselesaikan kasus-kasus mereka yang dijanjikan sakti Semanggi I dan II, Talangsari, Tanjung dalam agenda reformasi. Satu tahun Priok,Penculikan, Kerusuhan Mei 98)diterima Pres-

TAKWA/SUMA

iden pada tanggal 26 Maret 2008 di Istana Presiden.

Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  81


bidang perempuan

PEREMPUAN PASCA 10 TAHUN REFORMASI

Dra. Masruchah Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia

T

utur katanya tegas, tapi jangan sangka ia galak. Ia sangat vokal apabila berbicara mengenai masalah perempuan. Organisasi yang dipimpinnya merupakan organisasi pertama perempuan yang berdiri pada era reformasi dan telah memiliki lebih dari 15.000 anggota di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Beliau meluangkan waktu untuk diwawancara oleh reporter SUMA, Ni Made Kumara Santi Dewi, langsung di kantornya yang berlokasi daerah Pasar Minggu.

Perkembangan apa yang terjadi dalam gerakan perempuan selama 10 tahun reformasi? Pada masa orba (Orde Baru, -red) organisasi perempuan relatif dibungkam oleh negara. Saya melihat 10 tahun reformasi ada beberapa kemajuan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan perempuan misalkan ada UU Kewarganegaraan yang tahun 2006 disahkan padahal pada masa Orba tidak bisa disuarakan terutama masalah kewarganegaraan ganda bagi anak. Lalu UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2004, UU Anti Trafficking yang sudah dibicarakan oleh gerakan perempuan, kemudian sejak awal tahun 2007 sudah disahkan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak. Serta kemajuan-kemajuan yang lain. Tahun 2007-2008 menurut saya kemajuannya lebih pesat lagi, karena UU Penyelenggara Pemilu sudah menetapkan 30% keterlibatan perempuan di lembaga penyelen 82  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

ADE/SUMA

ggara Pemilu. Lalu juga ada UU Partai Politik yang memang jelas mengatakan bahwa setiap partai baru perlu melibatkan 30% perempuan sampai di tingkat nasional dalam pembentukkannya. Ini akan mengadaptasi AD/ART partai, saat kongres atau munas harus melakukan revisi AD/ARTnya.) Apakah arah gerakan perempuan sudah sesuai dengan cita-cita? Masih ada yang melenceng karena konteks otonomi daerah juga perlu direview dan direfleksikan kembali, karena kebijakan-kebijakan di lokal ini banyak yang mengatur kehidupan perempuan selain soal pelacuran terutama perda anti maksiat, Jika perempuan keluar di atas jam 9 malam bisa kena razia. Saya pikir ini kan adalah hak berekspresi, dan hak asasi manusia. Dalam hal berbusana misalnya dia mau pakai jilbab atau tidak berjilbab itu kan haknya bukan tergantung kepada pikiran orang-orang. Tetapi intervensi terhadap agama luar biasa di beberapa daerah. Saya pikir ini adalah bentuk dari politisasi agama. Perda Syari’ah? Ya, klo saya melihat sebenarnya pemerintah kita atau penyelenggara negara ini sering menjadikan pendekatan moral sebagai wacana, karena sepertinya RUU APP akan dihembuskan kembali dengan adanya isu ini. Di lokal dibatasi dengan perda-perda, di nasional dengan UU Pornografi. Dari aturan-aturan ini sebenarnya perempuan itu diharapkan untuk tidak bisa gerak, di situ


bidang perempuan nalarnya. Di satu sisi ini memang peluang politik yang baik, tapi jika kemudian ini dikunci dengan aturan-aturan moral. Saya pikir merupakan masalah besar bahwa seksualitas perempuan dikontrol sepenuhnya oleh negara. Kembali lagi ini adalah mainstream yang tetap mengatur perempuan melalui organisasi. Tapi sekarang ini diatur secara individu-individu dan kontrolnya adalah moral.

adalah hal yang mudah untuk bisa mengaitkannya. Ini realita, tapi semua ini alatnya adalah tubuh perempuan. Nah, di tingkat nasional itu mungkin kebijakan itu susah untuk diimplementasikan maka yang dijadikan alat ya konten porno. Ok, kita sepakat pada masalah-masalah yang porno, tetapi sudah ada UU yang mengatur sendiri mengenai masalah itu. Lalu untuk apa membuat UU Pornografi yang sebenarnya definisinya sendiri belum jelas? Jika kita melihat di daerah-daerah masalah mengenai pornografi ini sudah diwadahi dengan perda-perda syariah atau perda jilbabisasi. Menurut saya hal ini sebenarnya adalah masalah besar.

RIZKI/SUMA

Apa pendapat Anda tentang pornografi? Begini ketika di di zaman rezim Orba kelompok-kelompok agama atau ranah agama dibatasi dan dilarang masuk. Tapi ketika reformasi, siapa pun bebas menyuarakan suaranya. Dulu kelompok kanan atau kelompok-kelompok keras, fundamentalis itu tidak diperbolehkan masuk ke ranah Harapan Anda ke depan? negara. Atau agama apa pun lah bahkan yang palSaya berharap isu perempuan ini menjadi isu ing moderat sekalipun negara tidak menyuarakan sosial. Jadi tidak bisa jalan sendiri, gerakan sosial hal itu. Itu merupakan urusan personal. Sekarang berjalan sendiri gerakan perempuan berjalan sendini semuanya menggunakan label agama. Entah iri karena masalah perempuan juga masalah sosial. caranya lewat menawari sesuatu, jual buku atau Yang kedua bagaimana di antara teman-teman gertawaran bimbingan dan akan perempuan sendiri lain-lain. Ada mainjuga saling menguatkan “Saya pikir merupakan masalah karena problem perempuan, stream agama masuk di besar bahwa seksualitas sini. Di sekolah-sekolah ancamannya itu banyak bisa saja terjadi kessekali, bagaimana kita perempuan dikontrol epakatan guru Agama harus bekerja secara bersepenuhnya oleh negara� mengatakan untuk mesinergi dan mengadakan ningkatkan ketakwaan gerakan massiv baik di dan keimanan, maka tingkat lokal, nasional, siswa-siswi harus sholat maupun dunia. Persoaberjamaah. Atau siswi lan lokal juga persoalan perempuan sebaiknya banasional, persoalan najunya di bawah lutut atau sional persoalan lokal mengenakan jilbab. Ini sehingga harus menjadi merupakan taktik para gerakan bersama. Kelomguru agama. Ketika saya pok-kelompok organisasi tanya di beberapa tempat, perempuan yang punya aturan ini merujuk pada konstituen dan basis harus UU Sisdiknas, karena sering-sering melakukan di dalam UU Sisdiknas konsolidasi karena jika timenyebutkan lembagadak massa ini bisa tercerai lembaga pendidikan berai karena situasi kemembuat kebijakan atau miskinan yang luar biasa, kurikulum sesuai dengan situasi kebijakan yang diskearifan lokal. Lokal itu kriminatif di mana-mana. di lokal di mana? Lokal Massa ini harus diberikan sekolah atau lokal di daeinformasi. Itu bagian yang rah itu? Seharusnya teharus dilakukan dengan man-teman bisa lebih kribaik. tis memandang persoalan DIAH SETIAWATI ini. Jika kita mengatakan AISYAH ILYAS batasan pornografi, itu Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  83


kesehatan

Desentralisasi Kesehatan:

Askeskin Dicabut, Masyarakat Dirugikan

I

ni satu lagi kasus buruknya persatuan di negara kita. Sebanyak 76, 4 juta masyarakat miskin atau sekitar 30 persen dari total penduduk Indonesia dipermainkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya merekalah yang mendapatkan pemeliharaan hidup oleh negara, termasuk dalam hal kesehatan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dasar negara, UUD ‘45, Pasal 28H. Reformasi disuarakan, orde baru pun gulung tikar, dan berganti masa desentralisasi. Disini masyarakat menanti keadilan, namun tetap saja mereka yang dirugikan. Kisah ini menjadi masalah klasik di negara kita. Salah

satunya adalah masalah kesehatan masyarakat. Kesehatan di era desentralisasi sekarang ini diharapkan lebih baik, karena adanya distribusi tanggung jawab ke provinsi-provinsi dan kabupaten. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk memanajemen wilayahnya sesuai dengan kondisi mereka. Sementara sistem secara nasional masih dipegang oleh Departemen Kesehatan (Depkes) yang bertindak sebagai pemerintah pusat. “Depkes berfungsi sebagai regulator dan memberikan guidance yang sifatnya nasional, kemudian diterjemahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan situasinya�, papar dr. Sandi Iljanto, MPH, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universi-

84  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

tas Indonesia. Berdasarkan keterangan Drs. Chairul Anwar, Apt (anggota Komisi IX DPR-RI), masalah pertama yang membuat sistem desentralisasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah tingkat pemahaman penyelenggara kesehatan, baik yang berada di pusat dan di daerah. Penyelenggara di tingkat pusat tidak menganggap penyelenggara yang berada di daerah adalah bagian tubuh yang saling berkoordinasi dan mendukung. Pemahaman seperti ini akan membuat tidak adanya kesinergisan suatu sistem. Masalah kedua, penyelenggara daerah menganggap bahwa otonomi daerah memberikan otoritas yang tidak terkait sama


kesehatan di, pada amandemen ke 4 UUD syarakat bukanlah PT Askes 45 setelah reformasi dinyatakan atau Departemen Kesehatan. secara eksplisit bahwa negara “Masyarakatlah pemilik angmenjamin pelayanan kesehatan garan itu”. Jelas Chairul dalam bagi masyarakat dan menjamin harian Tempo, 21 Februari 2008, fasilitas medis. Intrepretasinya hal. 7 , tertera bahwa Menteri dari UU ini adalah kesehatan Kesehatan Siti Fadilah Supari merupakan hak masyarakat. Setelah memutuskan tetap bekerja luruh masyarakat miskin, secara sama dengan PT Askes dalam penuh akan ditanggung oleh penyelenggaraan Askeskin 2008. pemerintah. “Jika mereka sakit, Namun yang terjadi setelah itu dengan hanya membawa kartu adalah perseteruan antara Dimiskin atau Surat Keterangan rektur Utama PT Askes dengan Tidak Mampu”, jelas Sandi. Menkes Siti Fadilah Supari. Berdasarkan keterangan Akhirnya Askeskin dicabut Chairul Anwar, bahwa wujud diganti menjadi Jaminan Keskonkret negara menjamin pelay- ehatan Masyarakat (Jamkesmas). anan kesehatan bagi masyarakat Hal ini menjadi pembahasan yaitu dengan menjadikan fasilikhusus oleh komisi IX DPR-RI. tas yang ada sebagai modal dasar. Komisi ini meminta Menkes Fasilitas pelayanan kesehatan untuk meninjau ulang peralihan masyarakat diberikan unsur in- Askeskin menjadi Jamkesmas. put seperti sinergisme, anggaran Sementara hal ini belum jelas, , manejemen, visi-misi kesehatan, Menkes telah mengatakan Asksehingga outcome yang dihasileskin beralih menjadi Jamkeskan sesuai dengan cita-cita mas yang disampaikannya dalam undang-undang. Namun kondisi sambutan pertemuan sosialisasi yang ada sekarang seakan terjadi Jamkesmas di JCC, Senayan, Jakesalahan manajemen, ketidakkarta, Rabu (26/3/2008). sinergisan, visi-misi tidak jelas. Menkes pernah menyamPUTRI.SUMA “Misal visi Indonesia Sehat 2010, paikan bahwa beberapa alasan sekali dengan pusat. “Timbulsekarang sudah 2008 dan tingakhirnya kerjasama Askeskin nya gejala seperti Bupati atau gal 2 tahun lagi, jika dikatakan dicabut dari Gubernur yang bertindak sebini sangat sulit, apalagi dengan PT Askes adalah terjadi agai raja-raja kecil yang ingin kondisi “centang pertang” seppenggelembungan dana tungkekuasaannya penuh dalam erti ini,” lirih Cahirul dengan gakan Askeskin. Pemerintah mengatur masalah-masalah di nada pesimis. diminta mengeluarkan dana daerah,” papar Chairul. Masalah Contoh lain yang diungkapsebesar Rp 10 triliun untuk 74,6 yang ketiga, adalah masalah atau kan Chairul yang juga alumni juta rakyat miskin yang masuk masalah penataan yang artinya Fakultas MIPA Universitas kuota penerima Askeskin. Sebelum terjadi dukungan yang Indonesia yaitu permasalahan mentara dana yang tersedia di sinergis antar stake holder dalam Asuransi Kesehatan Masyarakat kas negara hanya Rp 4,6 triliun. pengaturan dunia kesehatan. Miskin (Askeskin). PenyelengSelain itu, dia kecewa dengan Masalah-masalah semacam gara yang diberikan amanah manajemen PT Askes yang ini seharusnya memang tidak mengatur Askeskin merasa dianggapnya buruk, khususnya terjadi di negara yang memiliki sudah memanajemen Askeskin soal transparansi pembayaran ideologi pancasila. namun, mereka beranggapan klaim tagihan perawatan dan RS Namun, masalah tersebut bahwa merekalah sebagai penserta verifikasi klaim tersebut. adalah satu sisi dari kecederunguasa dananya. Hal ini berarti Dengan berbagai pengalaman gan pemerintah mendahulukan tidak melihat kepentingan maini, akhirnya Menkes berembuk kepentingan rakyat yang mulai syarakat. PT Askes tarik-tarikan dengan kepala dinas kesehatan tampak di pasca reformasi ini. dengan Depkes. Kondisi seperti se-Indonesia pada Senin (14/1). Berdasarkan keterangan dr. San- ini yang dirugikan adalah maInformasi ini diambil dari lintas Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  85


kesehatan

86  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

Hal ini dikarenakan, kesehatan tidak cukup berbicara anggaran, namun manajemen input, dan komitmen menjalankan proses dan juga kerjasama baik intern departemen dan antar departemen terkait. Jika saja kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan ini berarti mendukung masyarakat untuk produktif secara ekonomi, seperti cita-cita UU 23 tahun 1992. Jika pendapatan atau kondisi ekonomi masyarakat secara individual meningkat berarti meningkat pula perekonomian bangsa. Melihat kecenderungan ini, maka kesehatan menjadi sektor yang dikedepankan untuk memulihkan kondisi bangsa, meskipun masalah akan terus muncul. Terbukti dari adanya peningkatan aggaran kesehatan, dana pengurangan subsidi BBM yang dialihkan kepada kesehatan. Hal-hal ini juga didukung oleh Presiden SBY sendiri, seperti dalam pidato-pidatonya yang pro terhadap kesehatan termasuk Askeskin, dan bahkan sempat memimpin rapat kabinet terbatas bidang kesehatan di Departemen Kesehatan 20 Februari Silam.

CHRISSENDY T.L.SITORUS

LILA/SUMA

berita www.mrmynews.com pernah meminta Departemen dalam artikel “Klaim Dana Ask- Kesehatan, PT Askes dan pihak eskin Terlalu Mahal, Menkes rumah sakit untuk membenahi Copot PT Askes”, Rabu, 16 mekanisme kerja sama pengeJanuari 2008, 07:01:26 WIB lolohan Askeskin ini. Dengan membentuk JamkesSebagaimana yang diungmas sekarang ini, akan menimkapkan oleh United Nations Debulkan permasalahan baru dan velopmnent Programme (UNDP), lagi-lagi yang menjadi korban tingkat indeks pembangunan adalah masyarakat. Pasalnya, manusia Indonesia masih terpembentukan Jamkesmas tentu- tinggal dibanding negara-negara lah membutuhkan penyesuaian lain. Padahal, salah satu unsur yaitu waktu, uang, orang (SDM), terpenting dalam indeks pemdan jaringan. “Hal ini sama bangunan manusia adalah saja dimulai lagi dari nol,” jelas pendidikan dan kesehatan. Chairul yang mengetok meja Kondisi ini membuat negara saat memaparkan hal ini. Ia pun berkomitmen untuk meningkatmenambahakan. “Kesehatan itu kan kesehatan masyarakat. Hal hanya menjadi kelinci percoini terlihat dari pemerintah mebaan, tidak ada desain dari awal. naikkan anggaran kesehatan di Seharusnya dari tahun ketahun tahun 2005 sekitar 5 triliun dari makin membaik, namun keAnggaran Pendapatan Belanja nyaatanya tahun pertama sampai Negara (APBN), yang sekarang dengan ketiga “tengkar” kemumenjadi 18 triliun, seperti yang dian tahun keempat memulai diungkapkan oleh Chairul dari nol.” Berarti tahun kelima Anwar. sama seperti tahun kedua. KaNamun menurut hasil pan mau beres?” tandas Chairul, diskusi mahasiswa FKM UI lelaki berkopiah yang kerap kali dalam forum kelas Kebijakan disapa ustaz oleh sekitar, saat Kesehatan, meskipun ada Suma UI mewawancarainya di kenaikan anggaran di masa Gedung Jamsostek YTKI. desentralisasi tetap saja outcome Chairul Anwar juga menam- dari kinerja kepemerintahan bahkan, “Jika saja Siti Fadilah kesehatan sama saja, dan tidak dapat memperkirakan hal ini ada bedanya, bahkan masalah dari awal tentulah akan lebih kesehatan begitu “polemik”. baik.” Disini terlihat bahwa tidak adanya konsep yang kuat, valid, dan jelas, untuk permasalahan Askeskin. Sebenarnya dalam melangkah, Menkes sudah mengumpulkan para pakar dan ada buku yang ia terbitkan, tetapi buku tersebut ternyata dilanggar. Achmad Sujudi sebelumnya telah menjalankan JPKMM, seharusnya tinggal diteruskan. Namun yang terjadi adalah Menkes Siti Fadilah Supari merubah sistem, manajerial ditarik ke PT. Askes kemudian ditarik lagi Jamkesmas. Padahal, sebelumnya Presiden Yudhoyono


cerita pendek

“N

IVORY

ama lengkap lu apa?” “Ivory.” “Udah, gituh ajah?” “Iya, begitu saja. Singkat. Padat.

Daleem.” “Oh.” Responku, datar. “Kok elo gak keliatan penasaran, sih?” “Apa?” “Nama gue!” “Emangnya ada apa dengan namamu, Ivo?” “Katanya lo interest sama gue! Huh, gimana siy, nama gue kan unik!” “Emang Ivory bahasa mana, ya? Sejenis bumbu masak, bukan?” “Hmm, h0keh, sekarang gue percaya kalo nilai pdpt bahasa inggris lu `C`!” “Hihi, maap deh, pengaruh gejala gizi buruk waktu masih kanak-kanak.” “Ivory, demikian bonyok kasih nama gue.” Kata Ivo sambil menangkupkan kedua tangannya menyangga dagu, tatapannya seolah menerawang. “Hmm.” Aku juga gak mau kalah, kucondongkan tubuhku dan melakukan perilaku yang sama dengan Ivo, bedanya tatapan mataku hinggap ke meja seberang, memperhatikan seorang nenek tengah menganiaya cucunya yang baru saja melempar juice cabe rawit super tepat ke mata sang nenek. “Ivory itu artinya GADING, bego…!” katanya sambil menjulek dahiku. “Hmm.” Dengan keterbatasan kapasitas otak aku mencoba memahaminya. “Ada pepatah yang menyatakan tak ada gading yang tak retak.” “Oke, lalu apa hubungannya peryataan dari si pepatah yang merangkap jadi bandit pengutil gading gajah itu dengan nama lu, Ivo?” “Begitulah gue adanya. Gue nggak sempurna, Dang. Seperti nggak ada gading yang gak retak.” Tandas Ivo, sok puitis. “Hmm, jadi elu kek gading, ya?” “Right.” “Elu tau gak, gading itu sebenarnya bagian apa dari tubuh gajah?” tanyaku yang emang paling maniak nonton acara animal documentary, terutama episode reproduksi katak dan episode bayi gajah beranjak puber. “Gading ya gading, Dadang!” sentak Ivo. “Asal elu tau ya, Ivo. Gading gajah itu sebenarnya gigi lebih!” “HAH?” “Iya, Ivo. Gading itu gigi gajah yang tumbuh mencuat ke luar! Gua juga gak tau gajah pake pasta gigi merek apa.” “Gak. Gak mungkin. Gak mungkin. Boong lu!”

“Come on, that’s the fact, Ivo! Jadi, mulai sekarang elu gua panggil Ivo Si Gigi Gajah, hihi.” Selorohku, menggodanya. Menggoda Ivo. Cewek cantik sok idealis yang aku kenal seminggu lewat sudah sejak demonstrasi menentang kebijakan pemerintah mengimport jarum pentul Made in Germany. Cewek yang sekarang lagi menghisap sebatang mild dalam-dalam usai menonton Ayat-Ayat Cinta di 21 Detos bersamaku. “Oh, elo Dadang?” “Dadang Mulayana kasep, tepatnya.” Jawabku cengar-cengir saat pertama kali berkenalan dengannya. “Ketua Imaho ?” “Bukan, Neng. Itu mah Dadang Mahendra. Gua mah normal.” Ralatku, menyelamatkan image pada pertemuan pertama. “Oh. Ngapain lo ikut demo?” “Ditraktir mie ayam sama korlapnya.” Jawabku jujur, sambil megang pantat2, entah salah tingkah, salah urat atau salah syaraf. “Ck, yang kek elu nih ngerusak citra mahasiswa.” Ivo geleng-geleng kepala. “Emang alesan lu ikut demo?” “GUE MAU NGERUBAH BANGSA INI!” “?” “MENCIPTAKAN MASYARAKAT MADANI!” Glek. Gua cuma bisa keselek mendengar penuturan Ivo. Otak gua gak nyampe. Ke laut aja luh, Dadang! Seolah seperti itu arti tatapan mata Ivo padaku. “Elo gila, ya.” “Huh?” pernyataan sadis Ivo itu menyeretku dari alam flashback. “Semua orang tadi pada nangis nonton AAC, eh, elu malah ketawa cekikikan minta dicekek.” “Hihi, abis gua ngebayangin yang gak sadarkan diri bukan Maria, tapi elu Ivo. Terus, yang berusaha menyadarkan bukan Fahri, tapi gua, si Dadang Kasep.” “Begitu gue sadar, terus yang pertama kali gue lihat muka elo, Dang, pasti gue langsung teriak-teriak: `Dokter! Dokter! Suntik mati saja saya!”3 Ivo ketawa. Gua juga ketawa, kenceng banget, karena emang begitu juga versi lamunan gua, yang bikin gua bisa-bisanya ketawa, minta ditabok, di tengah lautan air mata penonton AAC. “Dang, besok lo ikut gue yuk?” “Ngapain?” “Biasa.” “Demo apalagi? Pelarangan menebang pohon toge?” “Mencegah kenaikan BBM yang jelas-jelas ngerugiin rakyat!” seru Ivo berapi-api. “Hobi banget lu. Nggak deh. Besok gua mau Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  87


cerita pendek nyari jangkrik.” Aku bisa lebih lucu dari Komeng, demi kamu “!” Ivo melotot padaku, seolah berkata: apaIvo! kah kau tak malu dengan mahasiswa-mahasiswa “Beno itu…pemberani!” pahlawan Ampera dan pahlawan reformasi yang Demi elu, Ivo, Mak Lampir juga bakal gua cetelah merelakan jiwa mudanya untuk negeri ini?! kek kalo berani-berani nyentuh rambut lu! Lupakan Mahasiswa durjana kau! Beno! Please. “Yah, nyari jangkrik kan juga ikut membantu me“Beno itu…ganteng.” ningkatkan ekonomi bangsa, Ivo.” Kilahku cengenGue? Apa bedanya jempol, eh, muka gue sama gesan, sambil mencomot french fries yang mulai Afghan? mendingin di meja kami. “Beno itu…cerdas.” Para pengunjung resto silih berganti, tetapi GLEK. Kalau yang ini gua juga ragu. kami belum hendak beranjak. Diam-diam kucuri “Yang terpenting Beno itu orangnya berwibawa tatap pahatan-pahatan wajah cantik Ivo yang kendan idealis banget!” tara menyuratkan adanya sumbangan kromosom SKAK MAT! ras Arya yang angkuh dalam tubuhnya. Cocok ***** denganku yang juga berwajah indo kalau begitu. Alkisah, Ivo akhirnya resmi jadi calon istri si Meskipun wajahku mirip tukang tape konon kataBeno satpam, eh, ketua senat sialan itu! Hingga nya kakeknya dari kakekku adalah mantan legiun pada suatu hari terjadilah peristiwa yang mengheasing Perancis yang tersohor di kancah perang bohkan! dunia. Yah, jadi wajar saja kulitku jadi hitam manis “Ivo turun! Jangan nekat, Ivo!” teriak beberapa begini. Mercy. Ehehehe. mahasiswa yang berusaha menolong. Hmm, Ivo, rasanya ingin sekali aku mengatakan “Jangan pada ngedeket! Gue lompat nih!” teriak bahwa aku…, Ivo sambil melakukan aksi sirkus di atas pagar “Dang!” seru Ivo, menghentakan lamunanku. pembatas jembatan Teksas yang menghubungkan “Uhm, apa?” Jawabku dengan tatapan mata fakultas teknik dan sastra. penuh cinta. “Ivo, kalo jatuh elu mati!” Seruku merangsek ke “Gue pengen ngomong sesuatu sama lo.” Ucap depan mendekati Ivo. Ivo sambil mengaduk-aduk orange squash di “Ya iyalah, mati! Bego lo, Dang! Udah, jangan hadapannya. ngedeket lagi!” “…?” Aku semakin mencondongkan tubuhku, “Ivo, setidaknya elu katakan alasanya! Kenapa, menanti apa yang akan diucapkan Ivo. Ivo? Bukan kek gini Ivory yang gue kenal!” “Gue…, keknya gue…, gue jatuh cinta…sama,” “Tak ada gading yang tak retak, Dang! Saat ini “STOP! STOP, IVO! Nggak perlu segitunya! Biahati gue bukan hanya retak, tapi remuk!” rin gue yang nembak elu!” seruku setengah histeris, “?” euphoria, tidak menyangka bahwa akhirnya Ivo “BENO sialan!” menyadari pesona dahsyat alamiah yang aku miliki. “Hah?” Uoh! “Iya, Dang. Beno ngekhianatin gue.” “Jangan gila, lo, Dang.” Reaksi Ivo kemudian. “Ngepet. Berani-beraninya dia nyakitin hati lu! “Tapi, Ivo, gua…,” Biar gua cabutin semua bulu yang melekat di tu“Gue JATUH CINTA sama BENO!” Pekik Ivo buhnya!” eng ing eng, aku jadi superman dadakan, dengan mata penuh cahaya. “Dia ngapain lu, Ivo?!” “Gua juga jatuh cinta…WHAT?! Elu jatuh cin“Dia selingkuh.” tanya sama Beno?!” seruku gak terima. Kenapa “Sama siapa?” bukan sama gue, Ivo? Rintih hatiku. “Asia Carrera.” “Iya, Dang! I am fall in love with him!” “Oh, sama si Asia…HAH?! Itu kan bintang porno “With BENO?” termahsyur abad ini!” “Hmm.” Angguk Ivo. “Kok elo tau, Dang? Elo juga sering nonton, ya? “Apa lebihnya Pak Beno, Ivo?!” aku benar-benar Huh. Dasar lelaki!” gak bisa terima. CRAP! “Ye, bukan Pak Beno satpam kampus kita, “Tapi ini BENO, Dang! Kalo mahasiswa kek elo Dang!” sih wajar dan gue bisa terima.” “?” CRAP! CRAP! “Ini BENO ketua Senat mahasiswa Teknik!” “Beno bukan hanya selingkuh dari gue! Dengan “Oh, emang ketua Senat mahasiswa fakultas mengoleksi tiga giga bokep Asia Carrera dia juga teknik namanya Beno juga?” telah selingkuh dari jalan pergerakan yang dianut“Iya, bodoh. Elu tuh emang gak aware yah sama nya!” pergerakan mahasiswa!” “Beno kan juga manusia, Ivo.” Glek. Sainganku ketua Senat mahasiswa? Mati “Pokoknya gue mau mati ajah!” aja guah! “Beno hanya lelaki, with his heart and his pas“Beno itu…orangnya humoris.” sion.”

IVORY 88  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008


cerita pendek

IVORY

“Kok elu malah belain Beno, sih!” “Seperti kata elu, Ivo. Nggak ada gading yang semulus Miyabi4. Eh, ups!” “Siapa tuh, Miyabi?” “Tukang pecel. Udah, lupain ajah.” “Beno sudah mencemarkan nama gue dan nama pergerakan mahasiswa dengan kelakuannya itu!” “Ivo, di dunia fana ini emang nggak ada yang sempurna. Elu sendiri tau kan, isu kondom bekas yang bertebaran di gedung perwakilan rakyat pascapendudukan gedung itu oleh mahasiswa Mei 1998? Lihat, buka mata Ivo, gading reformasi yang segitu harumnya ajah menyimpan retaknya sendiri! Apalagi hanya seorang Beno?!” “Tapi gue tetep nggak bisa terima kenyataan ini, Dang!” “Emang Beno udah ngapain ajah sampe elu negerasa tercemar dan nggak bisa terima gitu?” “Dia udah…,” “Apa?”” “Beno udah…,” “APA?! DIAPAIN?!” aku yang jadi heboh sendiri, garuk-garuk selangkangan. “Hiyah, elo tau sendirilah, apa yang udah kita lakukan sebagai sepasang kekasih.” Lirih Ivo memalingkan wajahnya, bersiap-siap hendak menceburkan diri ke danau. Beno…dasar, pendekar durjana pemetik bunga5 kau! Makiku membatin. Awan terlihat tebal menutupi langit sehingga air danau nampak begitu kelam dan suasana di sekitarnya lebih mencekam. “Dang…,” mendadak Ivo kembali memalingkan wajahnya, menatapku, lekat. “Iya?” “Elo mau nolongin gue gak?” “Apapun Ivo!” seru gue serta merta, “gue siap kok kalau harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Beno. Kalau lahirnya cewek kita kasih nama…,” “Nggak segitunya, Dang! Mending gue disuntik mati aja.” Ivo sempat-sempatnya tersenyum sebelum menuntaskan niat harakirinya. “?” “Dang…,” Ivo menatapku lekat, penuh harap. “Iya, Ivo?” “Maukah kau?” “?” “Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu?6” “Bibir Beno?” “Hmm.” “Di bibir lu?” “Iya.” “Pake bibir gue?” “Please.” Ivo menuruni pagar pembatas jembatan, menghampiriku. “Lakukan! Lakukan! Tolong dia! Penuhi permintaannya!” seru seorang mahasiswi yang berhati

tulus. “Cium! Cium!” pekik segerombolan mahasiswa berakal bulus. “Gue aja! Gue aja!” jerit napsu beberapa orang mahasiswa berwajah nista. “Tapi, duh, gimana ya,” aku pasang tampang seolah dipaksa melakukan sesuatu yang sangat kubenci. Ivo tersenyum penuh arti. Ups. Rupanya dia dapat membaca ekspresi sebenarnya dalam hatiku yang berteriak-teriak: Yes! Yes! Come on, babe. Lets kiss! “Please, Dang. Gue nggak pengen ngebawa bekas bibir Beno ke akherat.” “Baiklah Ivo, jika kau memaksa.” Aku pasang muka paling hipokrit. Seorang mahasiswa berinisiatif memasang hijab7 dari sepanduk bertuliskan ucapan selamat atas terpilihnya dekan fakultas yang baru. Maka kami berciuman. Dimulai perlahan. Lalu semakin ketat. Semakin dalam. Semakin larut. Hingga tak sadar ketika Ivo melepaskan bibirnya, aku ambil inisiatif merangsek menghapus bagianbagian lain di wajah dan leher jenjang Ivo yang kusinyalir terdapat jejak-jejak Beno. “Adakah bekas lain dari tubuh Beno di tubuhmu yang perlu kuhapus dengan tubuhku?” lirihku, saat tiba di daun telinga Ivo. Rintik hujan mulai bertingkah saat aku mengatakan kalimat yang sangat propokatif itu. “Cukup, Dang. Biarkan hujan yang menghapus semua bekas yang ditinggalkan Beno pada diriku.” Usai berkata demikian Ivo menanggalkan satu per satu pakaiannya, tanpa sisa sehelai benang. “I wanna naked in the rain.” Ujar Ivo, setengah berbisik, kepadaku. Damn, lucky rain! Maka hujanpun terjun bebas sejadi-jadinya, penuh gairah membasuh tubuh telanjang Ivory, seolah memenuhi titahnya, menghapus sisa-sisa Beno yang melekat dalam tubuh dan jiwanya, merekatkan kembali serpih-serpih gading hatinya yang telah remuk hilang bentuk. ENDANG RUKAMANA Depok, Mei 2008

_____________________ Ikatan Mahasiswa Homo Milik gua, bukan Ivo. 3 Based on true story beberapa kawan gua yang nonton AAC. 4 Bintang film porno. 5 Istilah hasil kreasi seorang kawan; based on true story. 6 Judul cerpen Hamsad Rangkuti. 7 Dinding penghalang

1

2

Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  89


cerita pendek

SEPULUH TAHUN YANG LALU...

S

Jakarta, 2.15 pagi aya masih sangat mengantuk sebenarnya. Tapi apa mau dikata, jarum jam telah lewat 15 menit dari angka 2. Sudah dua hari ini, saya juga harus menggantikan teman yang sedang sakit. Ia memohon agar saya menggantikannya untuk beberapa hari. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaan ini karena tanggungannya banyak, istrinya dua dan punya enam anak. Saya pun tidak tega menolak permintaannya. Dengan mata masih setengah terpejam, saya bersiap-bersiap untuk berangkat kerja. Jakarta masih sepi ketika saya tiba, hanya satu dua mobil yang lalu lalang dan beberapa truk besar. Angin pun masih dingin menusuk sampai ke tulang. Benar-benar menyiksa tubuh kurus saya yang hanya dibalut dua lapis pakaian. Perangkat tempur untuk bekerja sudah saya bawa. Sarung tangan, sapu lidi besar bergagang panjang sudah di tangan dan kain penutup kini sudah dililitkan di wajah. Saatnya membersihkan sampah dan kotoran di sepanjang Thamrin sebelum jalanan ini dijejali oleh kendaraan plat B. Setelah hampir 2 jam, akhirnya tugas saya untuk sementara selesai juga. Langit Jakarta pun mulai berubah warna dari kelabu menjadi biru keungu-unguan. Fajar telah menampakkan diri. Berarti saya sudah bisa istirahat sejenak. Dan jam kerja saya berikutnya sekitar jam 10 pagi.

Namun, betapa terkejutnya saya ketika akan kembali membersihkan jalanan melihat lebih banyak polisi yang berjaga-jaga di sekitar Bundaran HI. “Mau ada apa lagi nih, mas?” tanya saya ke Karjo teman sekerja saya ”Mahasiswa mao demo katanya” “Demo apa lagi?” ”Katanya sih tentang repormasi!” ”Oh...,” jawab saya sekenanya ”Repormasi udah 10 taon katanya, jadi mao didemo-in sama mahasiswa. Gua gak ngerti dah maunya apaan, tapi ini mah bakal nambah-nambahin kerjaan kita aja...!!”, tambah Karjo agak sewot. *** Sudah sepuluh tahun? Benarkah? Secepat itukah waktu berjalan? Mendengar kata ”Reformasi” saya selalu teringat bapak, ibu, dan Ika adik saya. Entah dimana mereka sekarang. Berarti sudah hampir sepuluh tahun saya hidup sendirian. Reformasi, menurut orangorang sih bagus untuk negeri ini. Berhasil menggulingkan Pak Harto yang berkuasa dengan otoriter selama 32 tahun katanya. Tapi, saya sendiri tidak begitu ingat apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Waktu itu umur saya baru 13 tahun. Yang saya ingat, banyak kerusuhan, banyak yang mati, banyak tentara, dan awal sebuah kehilangan... Akhir tahun 1997, seingat saya, bapak semakin sibuk.

90  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

Bahkan sering pulang sampai larut malam dan pagi-paginya bapak sudah pergi lagi. Menurut cerita ibu, bapak sedang memperjuangkan kebenaran. Tapi kebenaran apa? Saya sama sekali tidak mengerti. Yang saya tahu, bapak saya hanyalah seorang pengusaha besi bekas sederhana bukan pengusaha kaya. Bapak cuma punya 6 pekerja. Tapi berkat kerja kerasnya, bapak bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami dan keenam pekerjanya. Bapak saya adalah orang yang ulet, berani, dan keras. Dia juga suka menolong orang yang sedang kesusahan. Dugaan saya, karena menolong orang itulah bapak saya hilang. Sekitar bulan September 1997, Bapak saya pernah marah besar. Sampai-sampai dia melempar besi-besi tuanya karena emosi. Saya dan Ika yang melihat kejadian itu benar-benar takut. Kata Bang Pino, salah satu pekerja bapak, ini karena Kak Faisal. Pekerja termuda ini menghadap bapak dan mengatakan akan berhenti bekerja karena ingin aktif di pergerakan buruh. Kata Bang Pino lagi, diam-diam Faisal malah sudah dipercaya sebagai jenderal lapangan di setiap demonstrasi kaum buruh. Makanya, para pria berseragam loreng sibuk mencarinya karena dianggap berbahaya. Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi melihat Kak Faisal. Tapi beberapa hari kemudian, saya malah sering melihat seorang lelaki berbadan tegap den-


cerita pendek gan jaket kulit berdiri di ujung gang rumah kami. Hampir setiap hari dia di situ. Dia hanya berdiri, terus merokok, dan memperhatikan sekelilingnya. Suatu hari, lelaki itu datang ke rumah kami, ia ingin bertemu bapak katanya. Ibu terlihat gugup ketika mempersilahkan lelaki tidak ramah itu masuk. Lelaki itu terlibat pembicaraan serius dengan bapak, tapi saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena ibu menyuruh kami bermain di luar. Setelah kedatangan lelaki itu, bapak selalu pulang malam. Wajahnya selalu lelah dan pucat. Saya masih ingat, sehari sebelum natal, waktu itu saya dan Ika sudah tidur, tapi bapak masuk ke kamar dan membangunkan kami. Bapak kemudian memeluk kami erat dan lama sekali. Beliau berpesan agar tidak nakal dan menjaga ibu. Karena masih mengantuk, saya tidak paham betul apa yang bapak katakan. Namun, itu terakhir kalinya bapak memeluk dan berbicara pada saya. Setelah itu bapak tidak ada, entah menghilang atau dihilangkan. Saya tidak tahu. Ibu benar-benar shock setelah bapak hilang. Ia mendatangi beberapa orang pintar agar mendapat petunjuk keberadaan bapak. Menurut orang-orang pintar itu, bapak ada di antara timur dan selatan Jakarta. Awal Februari ’98, ibu memaksa saya menemaninya mencari bapak. Awalnya, saya menolak karena kondisi ibu masih sangat labil. Namun karena pesan terakhir bapak, akhirnya saya menemani ibu. Ika yang masih kecil terpaksa dititip di rumah kakak ibu di Cikini.

Sebulan sudah kami berkeliling, tapi tidak menemukan apaapa. Akhirnya kami menjelajahi pelosok Jakarta karena ibu masih ingin mencari. Perasaan ibu terus mengatakan bapak masih hidup. Malam itu, Jakarta didera hujan lebat. Saya dan ibu terpaksa berteduh di depan toko yang sudah tutup. Saya benar-benar kelelahan saat itu dan akhirnya tertidur. Ketika saya terbangun di pagi hari, saya benar-benar terkejut! Ibu tidak ada! Saya mencari ibu selama berjam-jam. Tapi tidak ketemu.

mobil bak sampai Pasar Rebo. Dan dari sana, saya terpaksa berjalan kaki ke Stasiun Tanjung Barat. Untungnya saya masih ingat rumah tante di Cikini yang memang tidak jauh dari stasiun kereta. Secercah harapan muncul ketika saya mendekati jalan masuk ke rumah tante. Saya berharap ibu dan Ika ada di sana. Rumah tante ternyata sepi dan terkunci. Mungkin mereka sedang pergi, pikir saya. Saya pun menunggu di depan rumah sampai malam, tetap rumah itu sepi. Tiga orang lelaki lengkap dengan senter dan pentungan kemudian menghampiri saya. ”Ngapain kamu di sini?” tanya salah satu dari mereka. ”Kamu harus pulang...” ”Iya, kamu harus cepat pulang! Bahaya! Sekarang keadaan sedang gak aman...!” ”Tapi...tapi...saya lagi nunggu tante saya, Pak.” ”Nunggu siapa? Tante kamu?,” tanya mereka. ”Iya, Pak...ini rumah HANIF/SUMA tante saya” ”Loh??!! Kamu gak Yang tahu??? Mereka...mereka...meresaya tahu dari ka...sudah meninggal...hangus..” papan toko, seka”Hangus????” tanya saya rang saya berada di Pondok bingung Gede. Karena berharap ibu akan ”Iya,emm...mereka meningkembali, akhirnya saya menung- gal waktu menjarah...,” jawabnya gu ibu di depan toko tempat lirih. kami berteduh tadi malam. ”Maksudnya apa, pak?? Terus Sampai malam tiba, ibu tak jua adik saya bagaimana??? Anak kembali. Hujan kembali turun kecil yang dititip di rumah tante dan saya pun menangis sejadisaya ini!” jadinya. ”Anak kecil apa? Pokoknya Naluri membawa saya menhampir dua minggu ini rumah cari ibu ke rumah tante di Cikitantemu tak berpenghuni...” ni, karena di sana juga ada Ika. Fanny Fajarianti Tanpa uang sepeserpun, saya Mei 2008 akhirnya menumpang sebuah Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  91


resensi

Bibliografi Reformasi INDONESIA

B

Dalam rentang waktu 10 tahun sejak berakhirnya masa Orde Baru, telah lahir banyak buku tentang proses reformasi di Indonesia. Beberapa dari buku-buku ini telah menjadi semacam catatan perjalanan reformasi, dengan menyatakan berbagai permasalahan, pandangan, ataupun langkah-langkah yang telah ditempuh dalam reformasi.

uku yang dapat menggambarkan titik awal dari reformasi, dimana gejolak dan krisis kehidupan publik masih sangat terasa, salah satunya adalah Opini Masyarakat: Reformasi Kehidupan Bernegara, Dari Krisis ke Reformasi. Sesuai dengan judulnya, buku ini secara keseluruhan merupakan gagasan-gagasan seputar reformasi dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Ia diterbitkan pada bulan April tahun 1999 oleh Penerbit Harian KOMPAS dan di dalamnya terdapat 49 artikel yang pernah dimuat dalam koran KOMPAS sepanjang tahun 1998. Beberapa penulis artikelnya yang cukup terkenal adalah Abdurrahman Wahid, H Rosihan Anwar, Kwik Kian Gie, Franz Magnis-Suseno, dan Selo Soemardjan. Meskipun di dalamnya tidak terdapat pembahasan yang terlalu ilmiah atau mendalam, ia tetap menarik dalam rangka menunjukkan substansi krisis masyarakat pada saat awal reformasi serta memaparkan opini-opini antara lain mengenai reformasi menghadapi pasar global, bagaimana membangun ketatanegaraan, dan agenda reformasi total. Dalam tahapan reformasi selanjutnya, buku yang dapat cukup memberi gambaran mengenai proses reformasi adalah Reformasi Menjadi Deformasi: Dari Lengser ke Lengser. Buku yang diterbitkan pada tahun 2001 oleh Universitas Indonesia

92  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

ini merupakan kumpulan artikel yang ditulis oleh Prof. Dr. Sri-Edi Swasono (SES) dalam berbagai surat kabar antara 1997-2000. Tersusun secara kronologis berdasarkan tanggal ditulisnya artikel, tulisan SES menunjukkan sisi yang lebih akademis dalam pembahasan seputar reformasi. Secara keseluruhan, SES yang disebut-sebut sebagai seseorang yang berorientasi rakyat ini membahas bahwa reformasi telah mengalami kemunduran karena telah terdapat berbagai permasalahan antara lain dalam pembangunan daerah, perlindungan TKW, transmigrasi, otonomi, ekonomi, birokrasi serta pemerintahan. Selain pandangan orang Indonesia seputar proses reformasi, terdapat pula pandangan orang asing yang dapat menunjukkan pendapat atau analisa luar tentang proses yang dilalui oleh bangsa. Beberapa buku yang mengemukakan pandangan ini antara lain adalah Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis dan Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?, diterbitkan oleh Institute of Southeast Asian Studies. Terdapat pula Reformasi: The Struggle for Power in Post Soeharto Indonesia karya Kevin O’Rourke, semacam catatan sejarah dan analisa mengenai politik Indonesia dari tahun 1996-2001. RIZKY SADALI


resensi

Cinta May di tragedi mei tragedi itu pun datang. Ia menjadi salah seorang korban kekerasan seksual ketika itu. Hal ini menimbulkan trauma tersendiri pada diri May. Se-

Judul: MAY Sutradara: Viva Westi Pemain: Jenny Chang, Tuli Kirana, Yama Carlos, Ria Irawan, Niniek L. Karim, Tio Pakusadewo Produksi: Flix Pictures

hingga, ia dan ibunya memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan menetap di Malaysia. Film May ini disutradarai oleh Viva Westi dan ditulis oleh Dirmawan Hatta. Dalam film ini bertaburan aktris dan aktor pendatang baru seperti Jenny Chang, Yama Carlos, dan Tuti Kirana. Meskipun demikian, sejumlah aktor senior tetap mendukung film ini, Ria Irawan (Haryuni), Niniek L Karim (Ibu Haryuni), dan Tio Pakusadewo (Harriandja) merupakan beberapa contohnya. Film ISTIMEWA produksi Flix Picture ini mengambil lokasi syuting di sejumlah kota di Indonesia dan Malaysia. Kisah yang mengambil latar kerusuhan Mei ini, lebih banyak diwarnai oleh kisah percintaan antara May dan Antares. Meskipun demikian film ini sukses menggambarkan kerusuhan saat itu Foto:

S

epuluh tahun reformasi sepertinya menjadi moment penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya acara yang dibuat. Tak ketinggalan industri perfilman. Film Berjudul May merupakan salah satunya. Film yang mengambil setting peristiwa Mei 1998 ini bercerita tentang seorang gadis bernama May (Jenny Chang). Ia merupakan seorang gadis keturunan Tioghoa yang kesehariannya membantu di restoran bakmi milik ibunya, Cik Bing (Tuti Kirana). Dalam film ini, diceritakan kalau ia memiliki kekasih seorang pribumi, Antares (Yama Carlos), yang merupakan sutradara film dokumenter. Alkisah, May ingin sekali menjadi seorang artis. Demi impiannya itu, ia rela datang memenuhi panggilan casting, tanggal 13 Mei. Meski situasi ibu kota saat itu sedang kacau dan terjadi kerusuhan. Ketika ia berusaha bersembunyi dan meminta pertolongan dari sang kekasih,

SEFTI, DEVI, (dari berbagai sumber)

Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  93


singkap

Andrea Hirata

Kecewa Prestasi UI di Penulisan Ilmiah

S

iapa yang tidak tahu Laskar Pelangi? Novel ini, menyusul sekuel-sekuelnya, Sang Pemimpi, Edensor, dan Maryamah Karpov yang tergabung dalam tetralogi menjadi novel inspiratif bagi banyak orang. Membicarakan novel-novel ini, mau tak mau kita akan mengingat pengarangnya, Andrea Hirata. Ditemui di akhir acara Jumpa Fans setelah sebelumnya menjadi bintang tamu pada acara Kick Andy Off Air di Balairung UI, pria berambut ikal ini menyapa SUMA dengan ramah. Ia menyatakan pendapatnya mengenai pendidikan di Indonesia. Menurutnya, Pendidikan di Indonesia sekarang merupakan pendidikan massal (mass education), dimana orangorang menjadi oportunis karena siswa belajar bukan karena mencintai ilmu, tetapi karena ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Saat ini pula masyarakat cenderung mudah menyalahkan pemerintah atas kualitas pendidikan kita, seharusnya jangan buru-buru saling menyalahkan karena persoalan ini memang bukanlah sesuatu yang mudah dipecahkan. Untuk hal ini, ia meny94  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008

ampaikan usulan pemecahan masalahnya, yaitu orang-orang pintar di Indonesia membuka kelaskelas gratis. Seperti yang sudah dilakukan olehnya yaitu membuka kelas gratis untuk mata pelajaran fisika, kimia, biologi, dan bahasa inggris di jenjang pendidikan SD,SMP,SMA. Selain pendidikan di Indonesia, ia pun juga menyoroti pendidikan di UI. Menurut pria yang pernah mengecap bangku kuliah di S1 FEUI Ekstensi Jurusan Manajemen UI ini, dirinya kaget ketika mengetahui prestasi UI di salah satu lomba Penulisan Ilmiah yang, bahkan, 10 besar saja tidak masuk. Menurutnya ini satu penurunan yang mengecewakan. Sehingga ia berpesan agar mahasiswa UI terus memperbanyak scientific writing untuk dapat mendukung misi UI menjadi research university. Terakhir, pria yang terpilih sebagai salah satu Tokoh Perubahan 2007 versi Republika ini bercerita tentang kesibukannya menggodok film adaptasi Novel Laskar Pelangi, dimana ia menggandeng dua sutradara handal, Riri Reza dan Mira Lesmana. Sebenarnya, sebelum ini sudah banyak yang melirik Laskar Pelangi untuk diadaptasi ke film, tetapi baru ditangan dua sutradara handal ini, Andrea menaruh kepercayaannya. Menurutnya, mereka memiliki kapasitas sebagai orang-orang ALI/SUMA berbakat. Selain itu, nilai tambahnya adalah mereka tidak pernah membuat film horor. Ok, sukses ya untuk filmnya. Kita tunggu kehadirannya di layar lebar. DEVI RAISSA


singkap

AFGAN SYAH REZA

“UI GITU LOH”

S

ecarik bait di atas adalah cuplikan lirik tembang Terima Kasih Cinta yang dilantunkan penyanyi pendatang baru, Afgan. Kiprahnya di dunia tarik suara berawal dari sekadar iseng bernyanyi di studio instant recording Wanna B. Karakter vokal cowok kelahiran Jakarta, 27 Mei 1989 yang dinilai unik dan romantis ini rupanya menarik hati sang produser studio tersebut. Produser Wanna B Music Production kemudian menawari Afgan untuk membuat album hingga akhirnya terbitlah album pertamanya yang bertitel Confession No. 1. Single pertama Afgan yang berjudul Terima Kasih Cinta kemudian langsung menjadi hits. Wajah manis berhias lesung pipinya pun sekejap menjadi idola, tak hanya di kalangan remaja, tetapi juga orang dewasa. Tawaran bernyanyi baik on air ataupun off air serta wawancara pun kemudian menjadi makanan sehariharinya. Namun, aktivitas promo album serta show tersebut diakui cowok bernama panjang Afgan Syah Reza ini tidak menganggu aktivitas akademiknya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia walaupun pada awalnya sempat keteteran. ”Kesulitan awal-awalnya pasti ada. Kaya keteteran lah. Tapi sekarang udah disesuain semua sama jadwal kuliah. Jadi gak ganggu.” ujar

Afgan ketika ditemui selepas acara Bakti Kandidat salah satu calon ketua BEM FISIP UI. Agar tidak bentrok atau mengganggu kuliahnya, lulusan SMA 34 Jakarta ini hanya menjalani promo album atau tawaran menyanyi selepas kuliahnya selesai atau pun di akhir pekan saja, ”Kita sih promo cuman seusai jam kuliah gitu.. jadi biasanya malem dan weekend.” tegasnya. ”UI gitu loh!” Itulah jawaban Afgan ketika ditanya apakah ia mendapat dispensasi atau toleransi dari dosen atas kesibukannya promo album. Selain itu, meskipun sekarang sudah menjadi artis ngetop dan bukan sekadar anak kuliahan biasa, Afgan mengaku bahwa statusnya sebagai artis tidak membuat ia mendapat perlakuan khusus di lingkungan sosialnya, ”Nggak, nggak.. gak ada perubahan sama sekali reaksi temen-temen gue sih..” Cowok berkacamata ini juga bertekad untuk tetap fokus dan berusaha yang terbaik untuk kuliahnya agar citacitanya untuk kuliah di Australia bisa tercapai. Di tengah kesibukannya promo album dan show, Afgan juga masih menyempatkan diri untuk proses produksi album keduanya. LARAS LARASATI LARAS/SUMA

”Terima kasih cinta.. untuk segalanya.. Kau berikan lagi.. kesempatan itu... Takkan terulang lagi... semua kesalahanku.. Yang pernah menyakitimu..”

Edisi Khusus 10 Tahun Reformasi  95


ui mania PT LAPINDO BRANTAS Pak Guru : Apa yang kamu ketahui tentang PT Lapindo Brantas? Murid : “Perusahaan Tambang Lumpur Panas yang bikIN SiDOarjo BenaR-benar Terbenam tAnpa bekaS” NYANYIAN Kulihat ibu pertiwi Sedang bersusah hati Harga minyak semakin tinggi Rakyat susah makan nasi Korupsi pun terus bertambah Kaya’ nggak sudah-sudah Kini ibu sedang lara Reformasi nggak ada guna BULE NAIK TAKSI Apa beda orang Indonesia dan orang bule kalau naik taksi? Kalau orang bule, pandangannya tertuju sama pemandangan luar Kalau orang Indonesia pandangannya selalu tertuju pada argometer Takut kalo entar nggak bisa bayar. BERBAHASA INDONESIA Berbahasa Indonesia memang lebih nyaman. Coba aja ngomong kalimatkalimat di bawah ini. Bahasa Indonesia: “Tiga nenek sihir mengagumi tiga buah arloji merk Swatch. Nenek sihir mana melihat pada arloji Swatch yang mana?” Bahasa Inggris: “Three witches watch three Swatch watches. Which witch watch which Swatch watch?

GEORGE BUSH UEDAN Percakapan George Bush (G) dan Codoleeza Rice (R)... G: Condi! Nice to see you. What’s happening? R: Sir, I have the report here about the new leader of China. G: Great. Lay it on me. R: Hu is the new leader of China. G: That’s what I want to know. R: That’s what I’m telling you. G: That’s what I’m asking you. Who is the new leader of China? R: Yes. G: I mean the fellow’s name. R: Hu. G: The guy in China. R: Hu. G: The new leader of China. R: Hu. G: The Chinaman! R: Hu is leading China. G: Now whaddya’ asking me for? R: I’m telling you Hu is leading China. G: Well, I’m asking you. Who is leading China? R: That’s the man’s name. G: That’s who’s name? R: Yes. G: Will you or will you not tell me the name of the new leader of China? R: Yes, sir. G: Yassir? Yassir Arafat is in China? I thought he was in the Middle East. R: That’s correct. G: Then who is in China?

R: Yes, sir. G: Yassir is in China? R: No, sir. G: Then who is? R: Yes, sir. G: Yassir? R: No, sir. G: Look, Condi. I need to know the name of the new leader of China. Get me the Secretary General of the U.N. on the phone. R: Kofi? G: No, thanks. R: You want Kofi? G: No. R: You don’t want Kofi. G: No. But now that you mention it, I could use a glass of milk. And then get me the U.N. R: Yes, sir. G: Not Yassir! The guy at the U.N. R: Kofi? G: Milk! Will you please make the call? R: And call who? G: Who is the guy at the U.N? R: Hu is the guy in China. G: Will you stay out of China?! And stay out of the Middle East! Just get me the guy at the U.N. R: Kofi. G: All right! With cream and two sugars. Now get on the phone. (Condi picks up the phone). R: Rice, here. G: Rice? Good idea. And a couple of egg rolls, too. Maybe we should send some to the guy in China. And the Middle East. Can you get Chinese food in the Middle East? (dari berbagai sumber)

HANIFv/SUMA

DOSEN BOTAK Mengapa dosen sejarah botaknya pada kepala bagian belakang, se-

dangkan dosen fasilkom dibagian depan? Karena dosen sejarah berpikir tentang masa lampau, sedang dosen fasilkom berpikir untuk masa depan.

96  Suara Mahasiswa No. 24 Tahun XV, 2008


SDP | enter our zone | SUMA DESIGN AND PRINTING layanan jasa desain dan percetakan poster, flyer, brosur, buletin, proposal, sertifikat, dsb. informasi dan pemesanan: pusgiwa ui lt. 2 kampus ui depok, +6281 802 11 216, sdp@sumaui.or.id, http//suma.ui.edu


Narkolepsi Bukan Serangan Tidur Biasa: Majalah Suara Mahasiswa UI Edisi-23  

Laporan Utama: 07. Belenggu Kerja Itu Bernama: OutsourcIng. 08. Benang Kusut Dunia Ketenagakerjaan Indonesia 14. Alumni UI, Terjerat Kontr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you