14
SRIWIJAYA POST Rabu,15 Desember 2010
Musirawas, Banyuasin, Lubuklinggau
Minta Dibangun Jaringan Listrik ■ Hasil Lelang Lebak Lebung ■ Warga Dusun 3 Desa Paldas BANYUASIN, SRIPO - Sebanyak 400 kepala keluarga (KK) yang mendiami Dusun 3 Kadembo Desa Paldas Kecamatan Rantaubayur, Banyuasin mengaku bosan hidup di tengahtengah kegelapan, karena dusun tersebut belum dialiri jaringan listrik. Dengan adanya lelang lebak lebung yang asetnya mencapai Rp 1 miliar, warga sangat berharap agar dana tersebut digunakan untuk membangun jaringan listrik di wilayah itu. Suban (40) warga Dusun Kadembo kepada Sripo, Selasa (14/12) mengatakan, objek sungai yang akan dilelang 40 lokasi, dengan 36 objek lelang di Dusun III Kadembo. Selama ini uang hasil lelang lebak lebung tidak jelas larinya ke mana dan digunakan untuk apa. “Karena itulah hasil lelang tahun ini kita berharap uangnya digunakan untuk biaya penyambungan kabel listrik dari Desa Paldas yang lebih dulu dialiri listrik, kami sudah lama memimpikan listrik,” katanya.
Tuntutan warga tersebut sangat beralasan, mengingat sebagian besar objek lelang berada di dusun III Kadembo, namun yang menikmatinya malah bukan warga di sini Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin, Ir Zulmaidi melalui Kabid Budidaya Perikanan Nana Sukarna SP mengatakan, berdasarkan Perda No.20 Tahun 2008 tentang lelang lebak lebung, dana yang terkumpul dari lelang lebak lebung tersebut 40 persen masuk ke kas desa yang digunakan untuk pembangunan termasuk membangun jaringan listrik seperti yang dituntut warga Dusun III Kadembo. Selebihnya 10 persen untuk kades, 7 persen untuk BPD, 20 persen kas daerah, 8 persen panitia dan untuk perangkat desa, operasional dan Dinas Perikanan dan Kelautan masing-masing 5 persen. “Khusus untuk Dinas Perikanan dan Kelautan, dana 5 persen itu untuk pembelian bibit yang akan ditebar di aliran su-
ngai lelang lebak lebung itu,” katanya. Nana menambahkan, jumlah kecamatan yang memiliki objek lelang lebak lebung 13 kecamatan, kecuali Kecamatan Airsaleh dan Muara Padang tidak memiliki objek lelang lebak lebung. Paling banyak objek lelang lebang lebung di Kecamatan Rantaubayur 93 lokasi. “Tahun 2010 ini ditargetkan pendapatan dari lelang lebak lebung Rp 1,4 miliar,” ujarnya. Disebutkan, tahun ini pihaknya telah menjadwalkan beberapa kecamatan yang akan memulai lelang. Setidaknya hingga kini dari 13 kecamatan, baru 3 kecamatan yang selesai dilakukan pelelangan yakni Kecamatan Betung, Makartijaya dan Muaratelang. (udn)
Perintahkan Tembak di Tempat
Marzuki Langsung Kontak Mendagri ■ Tuntaskan Batas Muba-Mura PALEMBANG, SRIPO - Ketua DPR RI, H Marzuki Alie langsung mengontak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk segera menuntaskan persoalan tapal batas antara Musi Banyuasin (Muba) dan Musi Rawas (Mura) akhir tahun 2010 ini juga. Marzuki turun tangan, setelah rombongan dari Ikatan Keluarga (IKA) Muba Sumsel mendatangi Gedung DPR RI, Selasa (14/12). Ketua IKA Muba, H Chairuddin Yusuf mengatakan, pihaknya merasa gerah lantaran persoalan tapal batas belum juga diselesaikan. Di sisi lain pemerintah pusat telah menerbitkan Permendagri No 63/2007 tetang penetapan Musi Rawas sebagai daerah penghasil sumur gas bumi Suban IV. “Ini kan aneh, ada apa? Makanya pengurus IKA Muba berinisiatif meminta fasilitasi DPR RI untuk mem-pressure Kemendagri untuk menuntaskannya. Marzuki Alie sendiri di hadapan saya langsung menyanggupi untuk membantu agar persoalan ini tak berlarut-larut,” katanya. Di mata IKA Muba, Pemkab Muba dan DPRD Muba dinilai tidak serius memperjuangankan masalah ini. “Kalau sampai akhir tahun belum selesai, bisa-bisa akan jadi konflik horisontal. Kasihan masyarakat jadi korban,” katanya saat interaktif talk show Sripo on Focus di Radio Sonora, Selasa (14/12) Menurut Chairuddin, apa pun keputusan yang diambil Mendagri tidak akan menjadi persoalan. “Asal segera dituntaskan. Itu saja,” tegasnya. Sementara Anggota Komisi I DPRD Sumsel Abadi B Darmo SH MH MM, menilai Kemendagri lamban menyelesaian tapal batas. Tidak hanya di Muba-Mura, tapi beberapa kasus tapal batas di kabupaten/kota lain. “Saya tidak tahu apakah ada unsur kesengajaan atau apa. Padahal persyaratan untuk dituntaskan sudah lengkap,” katanya seraya menambahkan satu-satunya kewenangan saat ini memang di tangan mendagri. Abadi mengatakan untuk kasus-kasus tapal batas lainnya, diupayakan dapat diselesaikan di tingkat provinsi. “Sebenarnya kalau semua pihak sepakat, mau menerima, cukup dituntaskan di tingkat provinsi. Toh, wilayah masih di Sumsel dan hasilnya untuk masyarakat Sumsel,” kata Abadi. (lis)
SRIPO/MAT BODOK
TERJEBAK — Kendaraan perusahaan terjebak ke dalam lumpur saat melintasi poros jalan rusak di kawasan Sepucuk, Kabupaten OKI. Kendaraan ini dievakuasi dengan alat berat. Sementara warga berjalan kaki melintas. Foto diabadikan Selasa (14/12).
SRIPO/UDN
Ahmad Zaenudin
BANYUASIN, SRIPO - Para pelaku kejahatan yang beroperasi di wilayah Polres Banyuasin untuk berpikir ulang jika hendak beraksi. Pasalnya, aparat Polres Banyuasin telah menyebar petugas intelijen untuk menyusuri perkampungan
penduduk dan tempattempat rawan kejahatan. Hal itu dilakukan guna mendeteksi sejak dini kemungkinan terjadinya tindak kejahatan yang berpotensi menggangu kamtibmas di wilayah Banyuasin. Bahkan petugas yang diterjunkan diperintahkan untuk melakukan tindakan tegas hingga tembak ditempat, jika penjahat tetap berani menjalankan aksinya. “Penyebaran petugas intelijen ini dalam rangka mengantisipasi tindakan kriminalitas menjelang Natal dan menyambut Tahun Baru 2011,” Kata Kapolres Banyuasin, AKBP Drs Ahmad Zaenudin didampingi Kasat Intelkam AKP Adriko Bagus Penuntun SH, Selasa (14/12). Dikatakan Zaenudin, secara umum situasi kamtibmas di Kabupaten Banyuasin da-
lam keadaan kondusif, namun untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kriminilitas menjelang Natal dan Tahun Baru, pihaknya menyebar intel ke perkampungan dan tempattempat keramaian yang dinilai rawan kejahatan. Disamping intelkam, kata Lulusan Akpol Tahun 1992 ini, sebanyak 632 personil gabungan disiapkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2011, terutama dalam pengamanan objek-objek vital seperti gereja yang jumlahnya mencapai 39 unit tersebar di 8 kecamatan. “Sedangkan untuk memberikan rasa aman para pengguna jalan raya dibentuk tiga pos pengamanan (pos Pam) di Simpang Airbatu, Desa Sembawa Banyuasin III, dan simpang tiga Kota Betung,” kata lelaki kelahiran Cirebon ini. (udn)
Kerahkan Warga Dua Desa ■ Demo Status Desa dalam HTI MUSIRAWAS, SRIPO Warga Desa SP5 Trianggunjaya dan SP6 Bumimakmur Trans HTI Kecamatan Muaralakitan akan dikerahkan untuk melakukan unjukrasa ke Pemprov Sumsel, Kamis (16/12) mendatang. Tujuan mereka meminta agar gubernur Sumsel segera menindaklanjuti usulan tata ruang tentang perubahan status desa mereka yang berada dikawasan HTI PT MHP, dimana proses usulan tata ruang tersebut kini sudah di tangan gubernur.
Koordinator lapangan (Korlap) Indra, warga Desa SP5 Trianggungjaya Kecamatan Muaralakitan mengatakan, dalam unjukrasa tersebut mereka akan didampingi beberapa LSM seperti Front Perlawanan Rakyat (FPR), Frabam, FRM dan Serikat Tani Nasional. Selain meminta gubernur agar segera menindaklanjuti proses usulan tata ruang, mereka juga meminta kebijakan gubernur agar selama proses usulan perubahan tata ruang ini berjalan maka pihak PT
MHP untuk tidak melakukan penggusuran terhadap lahan kebun warga, dan warga siap untuk tidak melakukan penanaman baru dilahan yang masih sengketa tersebut. “Persiapan untuk demo sudah final, dan Rabu (15/ 12) kita akan bergerak dari Musirawas menuju Palembang dengan jumlah massa dari dua desa ini sekitar 1.000 orang. Unjukrasa kami lakukan sebagai support moral kepada pihak Pemprov agar segera menindaklanjuti proses usulan perubahan tata ruang terhadap wilayah desa kami,” ujar Indra.(zie)