Mahasiswa melakukan unjuk rasa penolakan komersialisasi pendidikan yang akhir-akhir ini menjadi tren kebijakan di Indonesia. Salah satunya adalah pengesahan UU BHP oleh DPR pada 17 Desember. (Dok. Internet)
Efek negatif pemberlakuan tarif sudah dirasakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga selama hampir satu setengah tahun terakhir. Yakni sejak UIN menjadi BLU pertengahan tahun 2007. “Beban mahasiswa bertambah dengan BLU. Sebab setiap penggunaan fasilitas kampus dikenakan tarif,” kata Abbas, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Secara langsung, lanjut Ketua BEMJ PAI ini, pemungutan tarif turut mengganggu kegiatan mahasiswa. Berbeda dengan sebelumnya, mahasiswa dapat leluasa menggunakan fasilitas kampus untuk melaksanakan kegiatan tanpa dipungut biaya. Di UIN Sunan Kalijaga, ada beberapa fasilitas vital bagi kegiatan mahasiswa, seperti auditorium, gedung teatrikal, dan gedung multipurpose (serbaguna) yang dikenakan tarif.
42
Amanat Bunga Rampai
Di atas kertas, memang aturan BLU tidak mengutamakan keuntungan. Namun mencermati pasal demi pasal dari PP No 23/2005, tampak celah yang dengan mudah membias ke arah bisnis. Mia Winarti Asgar, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengamini hal itu. “Mendingan tidak usah BLU. Ujung- ujungnya pada komersialisasi,” tegasnya. Menurut Mia, muara BLU mirip dengan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atau Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang memboboti pembiayaan pendidikan pada mahasiswa. Belum lagi, di UIN Sunan Kalijaga terjadi penambahan biaya pendidikan yang makin menekan mahasiswa pasca BLU. Sejumlah pungutan baru pun diterapkan. Misalnya dana praktikum,