SINAR PAGI BARU edisi Senin, 13 Februari 2017

Page 1

Harian Umum

Da’i dan Politisi Yang Berdakwah di Ranah Politik

Dinamika Pembaruan & Pembangunan

IRJEN POL. DRS. ABDUL JABBAR BENNY MOKALU Sahlisosbud Kapolri

Link website: www.sinarpagibaru.com - www.wartaekspres.com - www.pwrionline.com - www.berantasnews.com - www.wisnus.com

EDISI 875, SENIN 13 FEBRUARI 2017

facebook: sinarpagibaru@yahoo.com

twitter: @sinarpagibaru

Undang Undang dan Peraturan Presiden Tidak Diindahkan

RUBRIK PANGAN

Lagi-Lagi Timbul Polemik Produksi Beras

A

Tumpukan padi pasca panen. (Ist)

Anggota DPD-RI/MPR-RI “Senator dari DKI Jakarta” A.M. Fatwa

khir-akhir ini Polemik tentang angka produksi beras timbul dan ramai lagi dibicarakan di media massa. Kementerian Pertanian selaku Lembaga Pemerintah yang ditugaskan menangani produksi pangan, melalui Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengklaim telah terjadi surplus beras hasil panen padi sampai awal tahun ini. Pendapat ini dibenarkan oleh Nellis Sukedi, Ketua Persatuan Penggilingan Padi

Indonesia, Jakarta yang mengatakan, produksi beras saat ini sedang berlimpah, yang akibatnya harga gabah kering panen turun di tingkat petani. Sementara itu, menurut Ketua KTNA Winarno Tohir, sejak ada perbaikan sistem produksi pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 ini Gudang Perum Bulog di beberapa provinsi penuh beras. nLAGI-LAGI >>>>>11

Rubrik Koperasi Untuk Indonesia

Dekopin Arahkan Pengelolaan Sampah Pada Prinsip Perkoperasian P

elaksanaan dari UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan turunan peraturannya telah menyedot banyak perhatian. Akan tetapi sangat disayangkan Faham Koperasi yang menitikberatkan kepada kesejahteraan bersama belum menyentuh kepada pelaksanaan pengelolaan sampah yang saat ini sedang marak.

Banyak Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pariwisata Menyimpang JAKARTA – Banyak pengadaan barang/jasa di Kementerian Pariwisata yang menyimpang. Undang-Undang dan Peraturan Presiden pun seakan tidak indahkan oleh instansi yang dipimpin oleh Pengguna Anggaran Menteri Arief Yahya ini.

Menpar Arief Yahya

nBANYAK>>> 11

Harga Rp 4.500,- (Diluar ongkos kirim)

Sejumlah Proyek Raksasa di Pemprov DKI Jakarta, Dikuasai Pengusaha HK JAKARTA - Dari tahun ke tahun, proyek-proyek raksasa di DKI Jakarta yang nilainya mencapai puluhan miliar selalu dimenangkan perusahaan-perusahaan pengusaha berinisial HK. Dari proyek pembangunan Masjid Al-Fauz di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Pembangunan Gedung Parkir Komplek Kantor Walikota Jakarta Timur, Pembangunan GOR Koja, Penyelesaian Pembangunan Blok D Pemkot Adm Jakpus, Pembangunan Rumah Susun Marunda dan banyak lagi, semuanya dimenangkan perusahan pengusaha yang kini sering ke Australia tersebut. nSEJUMLAH PROYEK >>>>>11

Lahan Ternyata Milik Warga Yang Belum Dibayar

Perkantoran Bupati Sorong Selatan Akan Diambil Alih Warga

nDEKOPIN >>>3

Suasan fashion Ajang IFW 2017. (foto: sindonews)

RUBRIK PERTANIAN

Indonesia Siap Ekspor Produk Daging Ayam Olahan Ke Jepang dan Susu Ke Myanmar BOYOLALI - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus mendorong pelaku usaha di bidang industri peternakan untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Dirjen PKH, Drh. I Ketut Diarmita dalam kunjung7annya ke Boyolali tanggal 9 Februari 2017 menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah mengupayakan ekspor beberapa produk peternakan, seperti produk daging ayam olahan dan susu cair ke luar negeri.

Aksi pendudukan lahan kantor bupati && DPRD kab sorong selatan (SORSEL) tahun lalu. Direncanakan aksi kedua 20 Februari mendatang.

nINDONESIA SIAP >>>>>11

RUBRIK PERINDUSTRIAN Kemenperin Lirik Peluang di Sektor Industri Makan dan Minuman JAKARTA - Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk program pemerataan di Indonesia, Kementerian Perindustrian mengambil salah satu langkah pemikiran dari sisi industri makanan dan minuman atau disingkat mamin, yang dinilai mampu menjadi instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Salah satunya kami memacu lewat partnership di sektor mamin, karena selain makin menguatkan struktur industrinya, juga akan mendorong nKEMENPERIN LIRIK>>>11

Tanggapan Susno Duadji

PAPUA BARAT - Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan ternyata dibangun diatas lahan warga (tanah adat) Marga Anni tahun 2002 yang belum diganti rugi oleh pemerintah setempat. Perjuangan masyarakat menempuh jalur hukum tertuang dalam Putusan Pengadilan No.28/Pdt.G/2011/ PN.Srg yang sudah ikrah mengabulkan hak warga yang harus dibayar oleh pemerintah, dan bahkan pengadilan sendiri sudah mengeluarkan tegoran melalui Surat Penetapan Aanmaning untuk menguatkan hak masyarakat untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu sebesar Rp. 50 milyar kepada warga, akan tetapi tidak ada tindak lanjut. Masyarakat Marga Anni sebetulnya, sejak putusan ikrah tersebut, telah melakukan upaya-upaya pertemuan dengan pejabat-pejabat pemerintah kabupaten akan tetapi belum ada terlihat niat

baik dari pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk diketahui tanggal 13 Mei 2016 lalu pertemuan warga dengan pemerintah Sorong Selatan di rumah bupati tidak menemui kesepakatan karena pemkab tidak mau menganggarkan ganti rugi itu dalam APBDP 2016. Kemudian 20 Juni 2016 warga melakukan pendudukan dan pemblokiran di perkantoran bupati dan kantor DPRD Sorong Selatan. Dalam aksi itu, Bupati menjelaskan bahwa pihaknya baru mengetahui permasalahan dan tidak ada anggaran yang bisa dilakukan untuk ganti rugi lahan yang sudah dipakai pemerintah sejak 2002, Pemkab Sorong Selatan akan berupaya mengganti rugi, dan memohon waktu untuk pemasalahan ini diaudit terlebih dahulu oleh BPKP. Sedangkan Ketua DPRD Sorong Selatan dalam aksi itu meminta waktu untuk menyelesaikan permasalahan

lahan yang ternyata bermasalah ini. Akan tetapi hingga saat ini, dalam pengganggaran APBD 2017 tidak ditemukan ada mata anggaran yang ditujukan untuk ganti rugi lahan masyarakat tersebut. Hal ini menyebabkan kemarahan masyarakat atas sikap pemerintah yang tidak mau bertanggung jawab. Al hasil masyarakat tidak bisa dibendung lagi, direncanakan akan mengambil alih pendudukan dan pemblokiran kedua kali di kantor pemerintah kabupaten dan kantor DPRD pada tanggal 20 Februari 2017 mendatang. Menurut kuasa hukum dari DJ Law Firm di Jakarta beberapa waktu lalu saat ditemui wartawan media ini menyatakan, bahwa pihaknya sudah memohon kepada semua pihak seperti Kementerian Dalam Negeri, Komnas HAM, Ombudsman, Gubernur, termasuk ke Presiden Joko Widodo

untuk melaksanakan perintah putusan pengadilan. Akan tetapi hanya wacana dan harapan tanpa realisasi yang disampaikan. Untuk itu, masyarakat sudah tidak bisa dibendung lagi untuk mengambil hak mereka, karena jalur-jalur hukum telah kami tempuh, ujar Jannus Togu Simanjuntak, SH salah satu Tim Kuasa Hukum masyarakat. Saat dihubungi via telepon seluler, Ketua DPRD Sorong Selatan Julian Kondologit menyatakan, dirinya belum mempelajari permasalahan ini secara mendalam. Bahkan saat di hubungi (11/2) menyatakan tidak mengetahui akan ada aksi lanjutan dari masyarakat untuk tanggal 20 februari. Akan tetapi sebagai wakil rakyat dirinya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini mengingat bahwa permasalahan lahan itu sudah lama, ujarnya. (idul/agus)

H. Susno Duadji. Ketua Umum TP Sriwijaya

Mereka Obrolkan: Politik Bermain Bukan Bermain Politik Suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua, terlebih bagi kakek atau nenek adalah kalau ngemong cucu, apalagi di saat akhir tahun , disaat liburan sekolah lumayan panjang, bahagiahnya jadi kakek dan nenek apabila bisa ngajak cucu jalan-jalan misal ; beli bakao, beli mainan, atau ke kebun binatang, atau naik kreta api menuju suatu kawasan wisata, atau naik becak, atau naik delman bersama cucu, terasa nikmat serasa naik Jet Wisata atau Kapal Pesiar kalau bersama cucu-cucu. nMEREKA OBROLKAN >>>11

LSM Hampura Akan Laporkan ULP Banten Ke Polda

Terkait Proses Tender Lelang 9 Paket Proyek BMTR

Ketua LSM Hampura Drs. Amir Samosir

BANTEN - Ketua LSM Hampura Drs. Amir Samosir akan melaporkan Unit Layanan Pengadaan [ULP] Provinsi Banten ke Polda terkait proses tender lelang 9 paket proyek pengerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pasalnya dalam proses lelang ini banyak ditemukan kejanggalan- kejanggalan yang terindikasi adanya permainan dan nTERKAIT PROSES>>>11

Bank BJB & BPJS Ketenagakerjaan Bangun Skema Chanelling Kelola Dana TKI BANDUNG Dalam mengelola dana asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk alias Bank bjb membangun skema chanelling dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK) dan Citibank. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank bjb,

Agus Mulyana, mengatakan hal tersebut untuk mengelola arus transaksi (remitence) salah satunya mengelola dana klaim jaminan sosial para TKI di Korea Selatan. Agus menambahkan, Bjb berkomitmen dengan badan Penyelenggara Jaminan nBANK BJB >>>>>10


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.