15-30 PRIL 2012 | NO.77/XI/2012
PEMERINTAHAN
. Sinamar 11 TABLOID LUAK LIMO PULUAH
MEDIA ASPIRASI ANAK NAGARI
S
S
G
Wabup: Penyusunan Perencanaan Pembang unan Ma sih Dilematis “Menyusul dengan telah ditetapkannya prioritas pembangunan, maka penetapan program, kegiatan, serta pengalokasian anggaran akan difokuskan kepada enam hal tersebut.”
WAKIL Bupati Limapuluh Kota Drs. H. Asyirwan Yunus mengakui masih ditemukannya persoalan-persoalan yang dilematis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran, kebutuhan pembangunan, dan peruntukan alokasi anggaran. “Namun dilema tersebut akan diatasi dengan menerapkan enam prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 20102015,” kata Wabup Asyirwan Yunus saat menutup Musrenbang RKPD Kabupaten Limapuluh Kota di Gedung Pertemuan
Shago Bungsu, Kamis (29/3). Acara itu RKPD Kabupaten dan Rencana Kerja dihadiri para pimpinan SKPD, stockholder, SKPD,” katanya. Forkominda, dan anggota DPRD Kabupaten Tentang prioritas pembangunan, dijeLimapuluh Kota. laskan, prioritas reformasi birokrasi akan Enam prioritas pembangunan daerah diarahkan kepada peningkatan impletersebut, menurut Wabup Asyirwan, antara mentasi tata kelola pemerintahan melalui lain reformasi birokrasi, ketaterobosan kinerja secara terhanan pangan, pengembangan padu, penuh integritas, akunkawasan-kawasan strategis, petabel, taat, dan menjunjung nanggulangan kemiskinan, tinggi hukum yang berlaku. pendidikan, dan kesehatan. Untuk ketahanan pangan akan “Menyusul dengan telah ditedifokuskan kepada peningtapkannya prioritas pembakatan sarana dan prasarana ngunan tersebut, maka peinfrastruktur pertanian dalam netapan program, kegiatan, rangka peningkatan keterserta pengalokasian anggaran sediaan pangan. Sedangkan akan difokuskan kepada enam pengembangan kawasan-kahal tersebut,” ia menambahkan. wasan strategis akan memMenyoal musrenbang, Wafokuskan perhatian kepada pebup menjelaskan bahwa ke- Drs.Asyirwan Yunus, M.Si ningkatan nilai investasi pada giatan itu merupakan pensektor properti, jasa, perkejaringan aspirasi masyarakat atau pe- bunan, dan pertambangan sesuai dengan rencanaan dari bawah (bottom-up planning). peruntukan kawasan. Sedangkan perencanaan dari atas (top-down Berikutnya, prioritas penanggulangan planning) dilakukan dalam bentuk pe- kemiskinan, Pemkab Limapuluh Kota akan nyusunan dan penetapan arah kebijakan dan meningkatkan volume dan akses perprogram prioritas pembangunan. “Kom- modalan melalui lembaga perbankan seperti binasi dari kedua perencanaan ini akan koperasi, BMT, BPR, LKM, dan sebagainya, dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang serta peningkatan keterampilan dan krea-
tifitas UMKM. Sementara bidang pendidikan akan diarahkan kepada peningkatan pengamalan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan berkarakter, peningkatan jumlah dan sarana pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, serta peningkatan kualitas lulusan. “Untuk bidang kesehatan, pemerintah daerah akan mengembangkan pengelolaan sampah dan lingkungan hijau berbasis masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan perilaku hidup masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program KB,” tambah Wabup Asyirwan. Ir. H. Novyan Burano, Kepala Bappeda Limapuluh Kota, menjelaskan hasil Musrenbang RKPD akan dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Limapuluh Kota dan sebagai bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Sumatera Barat dalam Musrenbang Provinsi pada 3-4 April 2012, dan bahan untuk membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam Musrenbang Nasional pada akhir April 2012. (yossarika)
e-KTP Akan Jadi Standar Kinerja Camat KALAU Anda hendak menjadi camat berprestasi di Kabupaten Limapuluh Kota, salah satu syaratnya adalah serius dalam mengelola program e-KTP alias KTP elektronik. “Program nasional e-KTP akan menjadi salah satu standar kinerja camat,” kata Wakil Bupati Limapuluh Kota Drs. H. Asyirwan Yunus. “Akan ada punishment dan reward terhadap camat dan jajarannya dalam pelaksanaan e-KTP,” ujar Wabup dalam rapat koordinasi dengan camat seKabupaten Limapuluh Kota di Hotel Mangkuto, Kamis (29/3). Namun Wabup juga menyadari pelaksanaan e-KTP bukan hal yang mudah. Karena itu, Wabup meminta para camat terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta rapat koordinasi pelaksanaan e-KTP akan rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali. Dalam arahannya, Wabup membahas empat hal penting yang harus dilakukan untuk mendukung penerapan e-KTP. “Pertama, masalah peralatan pendukung e-KTP. Camat harus memberikan arahan kepada operator. Jika alat rusak, akan membutuhkan waktu untuk perbaikan. Ini tentu akan menghambat pelayanan perekaman data masyarakat”, ungkap Wabup yang didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedua, Camat harus memastikan pengamanan terhadap alat perekaman data. Alat harus ditempatkan di dalam ruangan yang dipasang teralis besi dan dijaga oleh dua orang petugas keamanan. “Program e-KTP akan menemui kendalakendala. Di antaranya sarat dengan unsur politis, terkait dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang siap mundur jika penerapan e-KTP gagal. Untuk itulah, kita harus menjaga keamanan alat pendukung perekaman data e-KTP agar tidak menganggu pelayanan
Wakil Bupati Limapuluh Kota Drs.Asyirwan Yunus , M.Si meninjau Pelaksanaan e-KTP ( f/ hones) kepada masyarakat,” ujar Wabup. Wabup meyakini segala hambatan yang terjadi di lapangan dalam penerapan e-KTP akan teratasi dengan rapat koordinasi dan evaluasi minimal sekali dalam satu bulan. Terakhir, Wabup menyoroti masalah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Memang bukan masalah yang mudah untuk memberikan pelayanan kependudukan dalam waktu yang singkat, namun Wabup juga mengapresiasi kerja keras pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Wabup juga turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan e-KTP. Dididampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Azfrizal Aziz, SH dan Kabag Humas Protokol Muhamad.S, S.Pd melakukan monitoring pelaksanaan E-KTP
ke hampir semua kecamatan pada Selasa dan Rabu (11-12/4). Kecamatan yang dikunjungi antara lain Kapur IX, Pangkalan, Suliki, Lareh Sago Halaban, Luak, Situjuah Limo Nagari, Guguak, Suliki dan Harau. Pada monitoring yang dilakukan tersebut semua kecamatan sudah mulai melaksanakan e-KTP. Masyarakat terlihat cukup antusias dalam proses pelaksanaan e-KTP tersebut. Wabup mengatakan secara umum pelaksanaan e-KTP berjalan lancar walaupun ada beberapa ganguan teknis peralatan yang sedikit mengganggu, namun ganguan ini sudah cepat direspon oleh admin dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari kabupaten sehingga proses validasi data atau perekaman data dapat berjalan lancar. Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan
bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk perekaman data adalah 5 sampai 7 menit per-orang sehingga dalam seharinya diperkirakan mampu merekam lebih kurang 300 data wajib KTP dengan menggunakan dua alat perekam data sehingga diharapkan agar pelaksanaan E-KTP diharapkan selesai dalam waktu 3 sampai 5 bulan ini. Dalam monitoring tersebut, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut juga menginstruksikan kepada seluruh camat yang dijumpai dilapangan agar melayani masyarakat dengan ramah, sopan dan professional serta selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan e-KTP pada setiap kesempatan. (wiradinata)