CMYK
Meranti
Sabtu, 26 Januari 2013
6
Disdik Tunggu SE Kemendiknas Soal Penghapusan RSBI-SBI SELATPANJANG (HK) — Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti belum bisa mengambil keputusan terkait status sejumlah SD di Meranti yang masuk dalam program RSBI maupun SBI. tur sarana parsarana, peningkatan kualitas dan mutu guru maupun program p e n u n j a n g Kepala Dinas Penkegiatan belajar didikan Kabupaten Kesiswa di sekolahpulauan Meranti, Drs sekolah," ujarnya. Bakhtiar, Jumat (25/1) Untuk tahun mengatakan, pihaknya anggaran 2013, masih menunggu kontambah dia, Pemfirmasi lebih lanjut dakab Meranti tetap ri Kementerian Pendikomitmen mengdikan Nasional (Kemendiknas) terkait hal Isyanto SPd alokasikan anggaran sebesar 20% tersebut. "Sampai hari ini kita be- dari total belanja APBD lum menerima Surat Edaran tahun 2013. "Sola berapa nilai nomi(SE) dari Kanwil Dinas Pendidikan maupun dari Diknas, nalnya, kita tunggu saja haterkait penghapusan RSBI sil pengesahan APBD Meataupun SBI. Untuk itu, ranti tahun anggaran 2013. proses pendidikan tetap ber- Disdik Meranti tetap berkolanjut seperti biasa, sampai mitmen untuk terus beruada keputusan dari pihak paya meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan meDiknas," kata Bakhtiar. Terkait penghapusan nengah sesuai dengan proRSBI ataupun SBI, kata gram yang telah digariskan Baktiar, pihaknya tetap me- pemerintah," kata Bakhtiar. Dan yang lebih penting nghargai keputusan Mahkamah Konsitutsi tersebut. lagi, Pemkab Meranti tetap Meskipun dari sisi mana- berupaya agar seluruh angemen kualitas pendidikan ak-anak usia sekolah di Mesangat positif, namun de- ranti mendapatkan haknya ngan adanya keptusan MK, untuk menikmati pendidisecara yuridis formal harus kan gratis.Ini merupakan amanat undang-undang yadipatuhi. "Untuk itu, Disdik Me- ng harus direalisasikan. Kepala Sekolah SD Neranti tetap komit untuk terus berupaya meningkatkan geri 3 Kecamtan Tebing Tikualitas pendidikan di Me- nggi Selatpanjan Isyanto, ranti sesuai dengan program Jumat (25/1) mengaku piyang telah digariskan peme- haknya mengetahui diharintah. Baik melaui program pusnya RSBI melalui media pengalokasian anggaran un- cetak dan elektronik. Dan sampai saat ini pituk penyediaan infrastruk-
Ruslan
Liputan Meranti
haknya juga belum mendapatkan surat edaran dari pihak Disdik Meranti terkait penghapusan RSBI tersebut. "Saya belum mendapatkan kabar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Meranti. Informasi tentang keputusan MK menghapuskan RSBI dan SBI tersebut dari media cetak. Apa langkah yang harus diambil sekolah ini, tentu kita menunggu instruksi resmi dari Dinas Pendidikan Meranti atau pun Kementerian Pendidikan," kata Isyanto. Menurut Isyanto, SDN 3 telah berstatus RSBI sejak tahun 2008, sebelum Kabupaten Meranti dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis. Sejak itu pula sekolahnya mendapat bantuan alat peraga, multi media seperti komputer dan laptop. Dengan adanya fasilitas tersebut, mampu mendongkrak prestasi anak didiknya dan meningkatkan kemampuan para guru-guru. Meskipun demikian, berbeda dengan RSBI di kota-kota besar yang sering mendapatkan bantuan dana segar. Sekolah yang dipimpinnya baru sekali menerima bantuan dana stimulant untuk RSBI dari Dinas Pendidikan Propinsi Riau, sebesar Rp10 juta yang diterimanya pada akhir Desember 2012 lalu. "Kita baru sekali menerima bantuan dana stimulant untuk RSBI dari Disdik Provinsi Riau. Jumlah dana yang kita terima sebesar Rp10 juta. Kalaupun RSBI dihapuskan, para guru dan seluruh stake holder sudah komit untuk tetap meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 3 Selatpanjang," tandas Isdiyanto.***
RUSLAN/HALUAN KEPRI
MASIH MENUNGGU — Sekolah Dasar Negeri 3 Jalan Pembangunan 2 Selatpanjang menjadi salah satu contoh di Meranti yang masuk dalam program RSBI maupun SBI yang masih menunggu surat edaran dari Mendiknas untuk penentuan status sekolah itu.
Belum Ditemukan Penyakit Kaki Gajah SELATPANJANG (HK) — Pemerintah Kabupten Kepulauan Meranti terus berupaya menanggulangi serangan penyakit kaki gajah (Falariasis). Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Bidang Penanggulangan Penyakit Menular, berkerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau mensosialisasikan berbagai program penanggulangan penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk tersebut. Selain itu, Dinas Kesehatan Propinsi Riau bersama Diskes Meranti juga telah mengambil 300 sampel dengan melibatkan warga di Kecamatan Pulau Merbau pada ahir 2012 lalu. Namun hingga hari ini, belum ada konfirmasi terkait ada tidaknya suspect kaki gajah dari hasil pemeriksaaan
ratusan sampel itu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten kepulauan Meranti dr Irwan Suandi melaui Kabid Penanggulangan Penyakit Menular, dr Riasari, Jumat (25/1) mengatakan, pihak Diskes Meranti masih menunggu informasi lebih lanjut dari hasil pemeriksaan ratusan sampel tersebut. "Kalau untuk tahun 2013 ini, belum ada laporan adanya suspect kaki gajah di Meranti. Sedangkan terkait hasil pemeriksaan sampel ahir tahun lalu, juga belum ada konfirmasi yang valid ada tidaknya sampel yang positif terjangkit virus kaki gajah. Kita masih menunggu laporan hasil pemeriksaan sampel dari Diskes Provinsi Riau," ungkap Riasari. Kaki gajah atau Falariasis urai Riasari, memang
merupakan salah satu penyakit menuluar yang sering menyerang warga di berbagai pelosok pedesaan. Penyakit menular kaki gajah ini bermuara dari gigitan vector yakni sejenis nyamuk. Vektor ini akan sangat cepat berkembang biak dalam kondisi lingkungan yang kurang bersih. "Untuk itu, sebagai langkah pencegahannya, Diskes Meranti terus berupaya mensosialisasikan budaya hidup bersih. Selain itu, upaya pencegahannya juga dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat. Terkait upaya ini, dalam waktu dekat ini Diskes Meranti segera turun ke desa-desa untuk melakukan pencegahan dengan mengedarkan obat pencegah serangan kaki gajah ke masyarakat," ujar Riasari.
Upaya pencegahan dengan pemberian obat ini, lanjut dia, akan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh masyarakat Meranti. Rencananya, Rabu depan Diskes Meranti akan memulai gerakan pencegahan serangan kaki gajah dengan melakukan pengobatan masal di desa Sendahur Kecamatan Rangsang Pesisir. "Kita sudah surati pihak pemda kecamatan dan pemerintah desanya. Kita akan lakukan pengobatan gratis mencegah serangan kaki gajah ini di puskesmas terdekat di setiap kecamatan. Kalau pun tidak memungkinkan, kita akan lakukan dengan melibatan bidan desa di Polindes," kata Riasari.(rus)
Sumbar-Riau
Nasib Gubri Tunggu Ekspos KPK Selesai Jalani Pemeriksaan
KPK Segel 2 Unit Simulator Polres Dumai
RTK
MALAM RENUNGAN — Puluhan aktivis BEM se-Kota Pekanbaru menggelar malam renungan di depan Kantor Gubernur Riau, Kamis (24/1) malam. Mereka mendoakan Gubri M Rusli Zainal segera dijadikan KPK tersangka korupsi kasus suap PON Riau.
PEKANBARU (HK) — Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 Jam, sejak 09.15 WIB, akhirnya Gubernur Riau HM Rusli Zainal keluar dari Gedung KPK tepat jam 15.15 WIB dengan wajah tampak lelah. Dalam keterangannya, Gubri mengaku tak memerintahkan Lukman Abbas memberikan suap ke anggota DPRD Riau untuk melancarkan pengesahan revisi Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran Venue Lapangan Tembak. "Saya tidak ikut memerintah pemberian uang suap ke anggota DPRD Riau, dan itu terbukti dengan adanya vonis bagi anggota DPRD Riau," sebut Rusli Zainal seusai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (25/1). Rusli Zainal mengatakan,
kalau pemeriksaan oleh KPK hari ini sebagai saksi atas tujuh tersangka kasus Suap PON yang saat ini sudah ditahan di Rutan KPK. "Pemeriksaan hari ini, untuk kesaksian atas tujuh orang anggota DPRD Riau," sebutnya. Ia juga menegaskan, kalau dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus suap PON Riau tahun 2012. Ini dibuktikan, sudah adanya vonis atas sejumlah anggota dewan dan pihak kontraktor. "Sekarang sudah ada yang divonis atas kasus suap PON, dan ini sebagai bukti bahwa saya tidak terlibat," ujarnya.
Pembantahan ini sudah sering diutarakan Rusli Zainal, baik saat di persidangan Pengadilan Tipikor, Pekanbaru sebagai saksi atas terdakwa kasus suap PON mau pun kepada awak media. Padahal dalam kicauan Mantan Kadispora Riau Lukman Abbas, pemberian suap kepada DPRD Riau itu atas sepengetahuan Gubri. Ini dibuktikan dengan rekaman percakapan Gubri yang diperdengarkan saat sidang Pengadilan Tipikor. Sampai saat ini belum ada ekspos dari KPK terkait pemeriksaan Gubernur Riau hari ini. Apakah status Ruzli Zainal akan dinaikan jadi tersangka tau hanya sebatas saksi saja seperti biasanya. Nasib orang nomor satu di Provinsi Riau tersebut bakal diketahui beberapa saat, pada ekspos pimpinan KPK yang sedang dipersiapkan.(rtk)
CMYK
DUMAI (HK) — Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya mengobok-obok pengujian simulator di Polres Rokan Hulu, rombongan KPK juga mendatangi Polres Dumai dengan kasus sama yaitu penyegelan dua unit alat simulator guna kepentingan penyelidikan. Kapolres Dumai, AKBP Ristiawan Bulkaini SH, Jumat (25/1) mengaku bahwa penyegelan dua alat simulator guna mendapatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dilakukan KPK sejak beberapa hari lalu. "Sudah beberapa hari lalu penyegelan dua alat simulator tersebut oleh KPK.
Semua itu guna kepentingan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi," ungkap Ristiawan saat memberikan keterangan menyoal dua alat simulator yang disegel pihak KPK. Penyegelan dua alat uji untuk mendapatan SIM itu, kata Ristiawan, atas perintah Mabes Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan simulator yang melibatkan anggota Polri Irjen Joko tersebut. "Instruksi penyegelan tersebut berlaku juga di setiap ruang simulator SIM Krops Polri di seluruh Indonesia. Hal itu menindaklanjuti karena pengadaan alat simulator SIM bermasalah
dan tengah dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya. Ristiawan menjelaskan kepublik, sekadar diketahui ruang simulator SIM merupakan tempat ujian praktik langsung bagi mereka yang hendak mengurus SIM kendaraan roda dua maupun empat. Sedangkan hingga saat ini sendiri Polres Dumai belum menggunakannya. "Di dalam ruang simulator SIM Polres Dumai hanya terdapat dua unit alat simulasi mengendarai mobil dan sepeda motor. Namun sejak kedatangan alat itu kita belum menggunakan, kita masih menggunakan sistem
ma_nual," jelasnya. Dengan adanya penyegelan dua unit alat simulator uji petik untuk mendapatkan SIM tersebut, kata Ristiawan, sejauh ini belum pelayanan pembuatan SIM belum mengalami hambatan bagi masyarakat, mengingat pihaknya melakukannya dengan cara manual. "Kita belum ada hambatan masalah penyegelan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan SIM. Karena selama ini, dua alat yang disegel KPK belum sempat digunakan. Sejauh ini pelayanan untuk mendapatkan SIM masih menggunakan sistem manual," ungkap AKBP Ristiawan.(rtk)
Polda Riau Tetapkan Tiga Tersangka Kredit Macet Rp4,9 M di BNI Pekanbaru PEKANBARU (HK) — Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan tiga tersangka kasus kredit macet BNI 46 Cabang Pekanbaru senilai Rp4,9 miliar. Ketiga tersangka merupakan pihak bank yang menyetujui kredit padahal agunan berupa sertifikat palsu. Kabid Humas Polda Riau, AKBP Hermansyah kepada wartawan, Jumat (25/1), membenarkan hal itu. Dikatakan, ketiga tersangka merupakan karyawan Bank BNI 46, yakni AY, CM dan DS. "Ketiganya dianggap lalai karena atau sengaja memberikan kredit tanpa melihat secara benar keabsahan sertifikat tanah yang diagunkan," ungkapnya seraya menambahkan berkas acara pemeriksaan sudah diserahkan
ke Kejati Riau. Kasus kredit macet ini terungkap saat puluhan orang dari LSM Riau Bersih berunjuk rasa di kantor Kejati Riau, Senin (21/1) lalu. Saat itu massa pengunjuk rasa mendesak pihak Kejati Riau mengusut kasus mafia perbankan yang terjadi di BNI Cabang 46 Pekanbaru. Pimpinan bank ini dituding pengunjukrasa telah menyalahgunakan wewenang pemberian kredit kepada seorang nasabah yang bernama Rosita Simarmata. Padahal anggunan yang dijaminkan Rosita dalam bentuk lahan perkebunan sawit, merupakan lahan milik orang lain. Kuat dugaan, dalam pemberian kredit ini, pihak BNI 46 telah kongka-
NET
KANTOR BNI cabang Pekanbaru saat di demo aktivis terkait masalah korupsi yang terjadi di internal kantor tersebut. lingkong dengan Rosita. Karena, anggunan Rosita ini ternyata palsu. "Kita minta kepada pihak Kejati Riau, untuk memeriksa pihak BNI 46 Cabang Pekanbaru. Karena telah menerima suap dari seorang nasabah. Sehingga
dengan mudah memberikan kredit sebesar Rp4,9 miliar. Padahal anggunan yang dijaminkan Rosita yakni lahan kebun sawit, merupakan milik orang lain," kata Febri Prabowo, selaku Koordinator Aksi waktu itu berdemo di kantor Kejati Riau.(rtk)
Editor: Afrizal , Layouter: Muhammad Fahrullazi