CMYK
Kamis, 21 Februari 2013
Iwan: Saya Ingin Hanura On the Track BATAM (HK) — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Iwan Krisnawan menginginkan partai yang dipimpinnya berjalan on the track. Mekanisme dan prosedur yang diatur dalam organisasi mesti dijalankan oleh setiap fungsioris termasuk wakil Hanura di DPRD Kota Batam. R Ghafur Liputan Batam “Rapat-rapat berkala dengan jajaran pengurus, Fraksi Hanura di DPRD Batam, termasuk dengan pengurus PAC Hanura di 12 kecamatan SeKota Batam mesti jalan,” ungkapnya saat berdikusi dengan awak Haluan Kepri di Sekretariat DPC Partai Hanura Batam, Simpang Kabil, Batam Centre, Rabu (21/2). Diskusi santai itu dihadiri Pemimpin Redaksi Haluan Kepri, Rinaldi Samjaya, Redaktur Politik Haluan Kepri, Rahmat Ghafur, Redaktur Daerah, Afrizal, SE dan Sekretaris DPC Hanura Batam, Ahmad Surya. Ia megaku mulai menerapkan mekanisme organisasi sejak dirinya memimpin Hanura. Menurutnya, hal itu dilakukan agar organisasi ini
berjalan dengan baik dan citra partai bisa terjaga. “Termasuk kita juga meminta anggota Fraksi Hanura Batam melakukan koordinasi dengan DPC tentang pembahasan ranperda, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), perjalan dinas ke luar negeri dan jadwal masuk anggota fraksi,” katanya. Awal-awalnya, Iwan mengaku kebijakan ini berat dilaksanakan. Namun secara perlahan-lahan, semua proses bisa dilalui dengan baik sampai sekarang. “Kalau ada yang keberatan, maka dengan sendirinya mereka tergilas oleh aturan main. Saya yang diamanah memimpin partai, mau tidak mau harus menegakkan atu-
AFRIZAL/HALUAN KEPRI
HK SILATURAHMI — Pemimpin Redaksi Haluan Kepri (HK) Rinaldi Samjaya (kanan) bersilaturahmi dengan Ketua DPC Hanura Batam, Iwan Krisnawan (dua dari kanan) dan Redaktur Politik, Rahmat Ghafur (paling kiri) di Sekretariat DPC Hanura Batam, Rabu (20/2) di Batam Centre. ran itu,” tegasnya. Menurut Iwan, berpartai ini sederhana. Yang terkesan berat katanya, karena mungkin saja selama ini mekanisme organisasi tidak berjalan dengan maksimal. “Kalau semua dijalankan, semua enak sama enak kok. Teman-teman pun enjoy menunaikan perannya masing-masing,” sebutnya. Satu Fraksi Dalam kesempatan itu, Iwan menyampaikan optimis-
tisnya bisa meraih satu kursi DPRD Batam pada Pemilu 2014 mendatang. Hitung-hitungannya, sejauh ini semua mesin partai bergerak, turun ke masyarakat. Disamping kehadiran Hary Tanoesudibyo yang mampu memperkuat Partai Hanura dalam pencitraan dan kita di daerah juga melakukan itu. “Kita sudah menyiapkan kader-kader terbaik untuk itu,” tuturnya.
Disinggung apakah kader terbaik itu adalah anggota Fraksi Hanura DPRD Batam saat ini? Iwan menyatakan, sebenarnya banyak kader potensial di Hanura Batam itu sendiri. Karena saat ini proses penjaringan, maka dirinya akan membuka jagoannya pada saat Daftar Calon Sementara (DCS) nantinya. “Tunggu sajalah. Hanura harus tembus tiga besar pemilu,” katanya. ***
Anas Perketat Syarat Caleg PD SURABAYA (HK) — Anggota legislatif dari Partai Demokrat (PD) yang duduk di DPR RI, DPRD provinsi, maupun kabupaten dan kota diharapkan maju lagi di Pileg 2014. Nam u n , mereka
harus melalui seleksi dan syarat serta penilaian terlebih dahulu yang ditetapkan PD. “Kami makin seletif di dalam penyusunan daftar calon DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,” kata
Ketua Umum PD Anas Urbaningrum kepada wartawan usai menghadiri acara donor darah dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Jl Taman Apsari Surabaya, Rabu (20/2). Anas mengatakan, secara
pribadi berharap anggota DPR RI hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota sekarang ini, bisa menjadi calon lagi untuk 2014. “Tapi di dalam penyusunan akan dipertimbangkan secara objektif, termasuk penempatan nomor urutnya,” terangnya. Ia menambahkan, pada
prinsipnya, penempatan nomor urut akan disusun berdasarkan parameter kriteria yang sangat objektif. “Juga mempertimbangkan kinerjanya selama ini. Mempertimbangkan kredibilitas politiknya, mempertimbangkan akseptabilitasnya,” paparnya. (dtc)
Didi Irawadi Syamsudin
Ikut Jejak Sang Ayah DIDI Irawadi Syamsudin merupakan politikus muda di Partai Demokrat. Ia lahir di Jakarta 28 Desember 1965. Didi nyemplung ke partai berlambang mercy itu mengikuti jejak sang ayah Amir Syamsudin yang menjadi Menteri Hukum dan Ham saat ini. Saat ini, Didi merupakan Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan
CMYK
Mafia Hukum DPP Partai Demokrat. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat X. Dapil itu meliputi Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan dan Kota Banjar. Dalam pemilihan Calon legislatif ini Didi memenangkan sebanyak 58.021 suara. Saat ini, Didi Irawadi Syamsudin menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi III di bagian Hukum, HAM, Keamanan. Semasa dia menjabat sebagai wakil rakyat, pada tahun 2012 Muhammad Nazaruddin menuduh
Didik Irawadi Syamsuddin melakukan korupsi untuk penerimaan uang sebesar 5.000 dollar AS di komisi III. Dia pun membantah tudingan Nazar itu, jikalau tuduhan Nazaruddin tidak benar. Saat ini, Didi mengatasnamakan kaum muda Demokrat bersama Ulil Abshar Abdalla cs mendukung Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih partai dari Ketua Umum Anas Urbaningrum, dan meminta pergantian nakhoda baru. Ia tidak takut jika dicoret dalam pencalonan anggota legislatif nantinya. (mdk/fur)
14
Tiga Partai Gugat KPU Kepri TANJUNGPINANG (HK) — Pengurus Partai Nasional Republik Kabupaten Karimun, Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan pengurus Partai Pengusaha dan Pekerja di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau menggugat Komisi Pemilihan Umum. “Gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN),” kata Ketua KPU Kepulauan Riau (Kepri) Den Yealta, di Tanjungpinang, Rabu (20/2) Den Yealta menyatakan KPU Kepri siap menghadapi gugatan Partai Nasional Republik, Partai Demokrasi Kebangsaan dan Partai Pengusaha dan Pekerja. KPU Kepri telah membentuk tim untuk menghadapi gugatan partai tersebut. “Saya dan Ferry Manalu (Ketua Pokja Hukum KPU Kepri) akan menghadapi gugatan itu di PTTUN,” ujarnya. Ia mengungkapkan, KPU Kepri sudah melaksanakan tahapan verifikasi faktual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun lembaga penyelenggara pemilu tidak akan melarang partai yang tidak lolos verifikasi faktual menggugat KPU.
“Silakan saja, itu hak mereka. Kami akan menghadapi gugatan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Menurut dia, beberapa partai yang tidak lolos verifikasi faktual itu tidak melakukan protes atau keberatan pada saat dilaksanakannya rapat pleno verifikasi faktual calon peserta Pemilu tahun 2014 tingkat kabupaten/kota. Namun setelah hasil verifikasi faktual diumumkan KPU Kepri dan KPU pusat, gugatan mulai bermunculan di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu dan sekarang di PTTUN. “Seperti pengurus Partai Nasional Republik tidak mengajukan keberatan saat berita acara hasil verifikasi faktual dibacakan pada saat rapat pleno di Karimun,” katanya. Den Yealta menegaskan, gugatan partai tidak menghambat pelaksanaan tahapan pemilu. KPU Kepri tetap melaksanakan tahapan pemilu sesuai ketentuan yang berlaku dan keputusan KPU pusat. “Meski tidak berdampak pada proses tahapan pemilu, namun energi, waktu, pikiran serta anggaran negara terkuras untuk menghadapi gugatan tersebut,” ujarnya. (ant)
Tersangka Boleh Mencalonkan JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum membolehkan seorang tersangka menjadi calon legislatif (Caleg) pada pemilihan umum 2014. Kesempatan maju sebagai calon batal apabila suHadar dah terpidana. “Keliru jika kami melarang seorang tersangka mencalonkan diri kalau kemudian dia dinyatakan tak bersalah,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, Senin, (18/2). Komisi tak melarang seorang terpidana yang telah menjalani hukuman untuk menjadi calon legislatif. Hadar mengatakan aturan mengenai calon legislatif bekas narapidana ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Dalam pasal 12 disebut bekas narapidana yang tidak boleh maju dalam pemilu adalah
mereka yang dijatuhi hukuman lima tahun atau lebih. Komisi tengah merancang peraturan KPU mengenai tata cara pendaftaran dan pencalonan anggota legislatif. KPU menargetkan aturan tersebut rampung sebulan sebelum pendaftaran calon dibuka. Pendaftaran akan dibuka 9 April. Selain mangatur soal status hukum, KPU juga mengatur tentang syarat pendaftaran untuk menjamin calon legislatif bebas dari narkotik dan obat-obatan terlarang. “Kami minta mereka lampirkan surat keterangan bebas narkoba,” kata Hadar. Untuk menjamin calon bebas narkoba, KPU mengandalkan surat keterangan tersebut. KPU tak akan melakukan tes urine kepada setiap calon. (tpc)
Editor: Ghafur, Layout: Novrizal