N A T U N A
SKPD Jangan Bolos
Satpol PP Terbentur Sarana dan Prasarana NATUNA — Memasuki Hari Ulang Tahun Satpol-PP ke 61, Satpol-PP Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugasnya, kini masih saja terbentur dengan masalah penunjang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah minimnya alat transportasi seperti kendaraan operasional mobil patrol, serta bangunan gedung perkantoran satpol-PP yang hingga kini masih berstatus kontrak. Kepala Kantor Satpol-PP HM Subandi mengatakan, sejak terbentuknya Satpol-PP, pihaknya hanya menerima kendaraan operasional tiga unit, satu unit mobil Dalmas, satu unit mobil patwal dan satu unit mobil kepala. Tiga unit mobil ini menurut Subandi masih tergolong sedikit, jika dilihat dari jumlah personil Satpol-PP yang saat ini mencapai 173 orang. "Mau bagaimana lagi, jika Pemda menganggap sarana dan prasarana untuk Satpol-PP yang ada saat ini sudah cukup. Kita hanya SKPD yang dibiayai oleh Pemda melalui APBD. Maka apa keputusan Pemda saat ini harus kita terima dengan siap," ujar Subandi kepada warawan saat ditemui usai acara apel peringatan HUT Satpol-PP di halaman kantor Bupati, Kamis (17/3). Merujuk pada pidato Bupati saat apel, bahwa SatpolPP harus berperan untuk membantu kepala daerah dalam meningkatkan PAD, Subandi siap untuk bekerja, namun bagaimana dengan kondisi Satpol-PP saat ini, selain kekuranagan sarana tranportasi, juga tidak adanya dana operasional. "Bagaimana mau maksimal, jika dana operasional kita sangat kecil, " katanya. Subandi berharap, ke depan Satpol-PP harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam hal peningakatan sarana prasarana Satpol-PP. Hal ini berkaitan dengan upaya membantu proses pembangunan daerah secara optimal. "Satpol-PP adalah SKPD yang bergerak dalam bidang penertiban keamanan, maka dengan ini saya meminta kepada pemerintah daerah supaya bisa segera mengatasi segala kekurangan yang ada di Satpol," harap Subandi. Subandi juga sempat iri, melihat kantor SKPD lain di tahun 2010 kemarin banyak yang mendapat kendaraan operasional. Padahal, jika dilihat kendaraan di SKPD lain sudah banyak dan masih bagus "Coba lihat kendaraan kita, kalau hujan ya basah, kalau malam ya kena embun, kalau panas ya kepanasan. Saya rasa teman-tema tahulah apa yang saya maksud," ujar Subandi sambil tersenyum malu. (cw37)
NET
BATU KAPAL — Keindahan wsiata Kabupaten Natuna menarik wisatawan untuk berkun jung, salah satunya keindahan batu kapal5.
13
Kejati Sikapi Ulah Oknum Kejari Ranai
SEPUTAR SERINDIT
RANAI — Bupati Natuna Drs Raja Amirullah, Apt meminta kepada seluruh kepala SKPD untuk bekerja dengan baik. Permintaan bupati tersebut menuyusul dengan banyaknya SKPD yang sering bolos masuk kantor. "Saya ingin, kepala dinas SKPD untuk tidak sering bolos, seperti yang ada saat ini hanya beberapa kepala SKPD saja yang hadir," ujar Bupati, saat memberikan sambutan kepada peserta apel Hut Satpol-PP sekaligus apel 17 hari bulan di halaman kantor Bupati Natuna, Kamis (17/3). Katanya, sebagai kepala dinas haruslah memberikan contoh yang baik kepada para pegawainya, jika kepala dinas sering bolos atau telat masuk kantor, bagaimana dengan para staf pegawainya. "Mulai sekarang, saya ingin seluruh SKPD supaya bisa bekerja secara profesional, dan bisa bekerja dengan baik, terlebih yang biasa suka bolos untuk tidak bolos lagi," katanya. Raja pun sempat bingung, kenapa belakangan ini banyak SKPD yang tidak masuk kerja, begitu juga belum ada keterangan yang jelas terkait dengan ketidakhadiran orang nomor satu di kantor dinas itu. "Saya tidak tahu, ada apa dengan mereka, kok belakangan ini jarang masuk kantor" tukasnya. (cw37)
Jumat, 18 Maret 2011
TANJUNGPIN ANG — Kejaksaan Tinggi (Kejati) ANJUNGPINANG Kepri segera melakukan telaah dan klarifikasi terkait ulah oknum Kejari Ranai yang suka mencari-cari kesalahan pejabat Natuna, agar mendapatkan keuntungan dari pejabat yang diperiksa. Kepala Kejati Kepri Jhoni Ginting melalui Asisten Bidang Pengawasan (Aswas), Lany yang ditemui kemarin, mengatakan sebelum melakukan penelusuran, pihaknya terlebih dahulu membuat surat klarifikasi kepada atasannya. " Terimakasih atas laporannya. Saya akan segera mengambil langkah-langkah sesuai fungsi pengawasan yang saya emban saat ini, terhadap oknum jaksa yang diduga telah menyimpang dari tugas yang diberikan,” kata Lany. Secara tegas, Lany menyatakan, bila hasil telaah yang dilakukannyananti ditemukan adanya indikasi para jaksa di Kejari Ranai itu bermain, maka pihaknya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan. “ Kita akan cek. Bila benar maka yang berbuat tentu harus siap menanggung resikonya. Tapi sebaliknya, bila tidak terbukti, tentunya kita akan proses lebih lanjut,” ujar Lany. Lany menyebutkan sebagai fungsi alat kontrol organisasi kejaksaan dibidang pengawasan, pihaknya senatiasa menganjurkan kepada seluruh jaksa agar menjalankan tugasnya
dengan baik dan pantas serta tidak melanggar etika institusi. Sedangkan dalam persfektif eksternal pengawasan, pihaknya akan selalu peka dalam menerima pengaduan kekeliruan maupun penyimpangan yang diduga dilakukan oleh aparat kejaksaan. Hal ini dimaksud untuk menghindari apriori masyarakat dengan institusi Kejakasan. Apalagi saat ini Kejaksaan tengah giatgiatnya melakukan pembenahan serta memperbaiki jati diri ke arah yang lebih baik sesuai harapan masyarakat. Menurut Lany, selama tahun 2010 Kejati Kepri telah memberikan sanksi kepada 13 pegawai kejaksaan karena melakukan sejumlah pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran yang mereka lakukan diantaranya, bolos kerja, pelanggaran etika prosedur kerja, serta tidak professional dalam menjalankan tugas. “Dari 13 orang itu, tiga orang melakukan pelanggarannya berat, dua diantaranya adalah jaksa. Namun dari sanksi itu, belum ada yang mendapat sanksi pemecatan. Sanksi terberat adalah penundaan kenaikan pangkat yang otomatis berpengaruh pada gaji
SHOLEH
KEINDAHAN MASJID — Keindahan kubah Masjid Agung Natuna yang berdiri megah menjadi icon Kabupaten Natuna, terlihat menakjubkan. yang diterima,” papar Lany. Iswandi, orang yang pertama kali membongkar ulah oknum jaksa di Kejari Ranai tersebut menyatakan siap memberikan data-data yang dimiliki jika pihak Kejati serius ingin menertibkan jaksa-jaksa nakal tersebut. Data-data tersebut bisa berupa surat panggilan yang diduga palsu atau bisa juga mempertemukannya langsung dengan pejabat yang menjadi korbannya. " Kalau memang serius kita akan dukung. Kita akan berikan data itu. Tapi kalau untuk melindungi korps tentu kita tolak. Sebab, data-data ini nantinya
juga akan kita berikan ke KPK dan Kejagung," katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat Pemkab Natuna, terutama yang memegang kuasa pengguna anggaran, mengaku resah dengan ulah beberapa oknum Kejari Ranai yang suka mencari-cari kesalahan mereka. Tindakan tersebut diduga sengaja dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi dari si pejabat. Untuk memperkuat bahwa pemeriksaan yang mereka lakukan seolah-olah benar atas instruksi pimpinan, oknum jaksa tersebut tidak segan-segan
membuat surat panggilan palsu kepada pejabat yang bersangkutan. " Akhir dari pemeriksaan itu, si pejabat diminta menyerahkan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi. Ada yang Rp100 juta, Rp200juta bahkan lebih. Padahal secara hukum mereka belum tentu bersalah. Tapi karena ingin aman, mereka turuti saja permintaan itu," kata Wakil Ketua Ikatan Keluarga Besar Natuna (IKBN) Batam, Iswandi usai menerima keluhan dan laporan dari sejumlah pejabat di Pemkab Natuna. (sfn/nel)
Capai Rp1 Juta Perkilogram
Ikan Napoleon Sejahterakan Masyarakat Sedanau
NELAYAN budi daya ikan napoleon saat menunjukan kerambah pemeliharaan ikannya di Sedanau Bunguran Barat Natuna. RANAI — Ikan Napoleon atau yang dalam bahasa latinnya disebut Cheilinus Undulatus menjadi primadona bagi nelayan budi daya di Sedanau, kota Kecamatan Bunguran Barat, Natuna. Meski dari tampak fisiknya tidak menunjukan keistimewaan yang menonjol, namun ikan ini memiliki harga yang fantastis untuk di wilayah Sedanau dan sekitarnya dengan harga mencapai Rp1 juta per kilo gram. Dan, ini menjadi mata pencaharian yang menjanjikan bagi nelayan, seperti Ahmad Jais (43) salah seorang nelayan budidaya ikan di Sedanau yang sudah empat tahun menggeluti pekerjaan ini. Menurut Ahmad Jais, saat ini di Sedanau sebagian besar masyarakatnya memiliki ke-
UDIN
rambah ikan napoleon. Selain harganya yang tinggi, juga pemeliharaan ikan ini cukup mudah dan tidak rewel dengan kondisi alam daerah Sendanau. Yang penting persediaan pakannya cukup dan kerambah tempat memelihara ikan itu bersih, serta kuat agar ikan napoleon yang dipelihara tidak lari kembali ke laut, kalau waringnya bocor, atau tiang pancang kerambah serta rumahnya roboh diterjang ombak. "Sampai saat ini saya sudah empat tahun beraktifitas memelihara ikan napoleon atau yang populer di Natuna dengan sebutan ikan Mengkaet. Sehingga Alhamdulillah dengan pekerjaan ini mampu menguliahkan dua anak saya, serta dua anak lainnya tetap bersekolah,”
katanya kepada Haluan Kepri. Pekerjaannya juga tidak menyulitkan dan menyita waktu serta tenaga, sehingga pekerjaan ini menjadi pilihan utama Ahmad Jais sebagai mata pencaharian. Setiap kali panen katanya, nelayan Sedanau bisa meraup Rp140 juta rupiah. Kadang nelayan yang memiliki kerambah besar dan jumlah ikan yang dijualnya banyak, bisa mencapai Rp300 juta atau Rp400 juta. Ikan ini dijual kepada pembeli dari Hongkong yang menggunakan kapal langsung dari negaranya menuju Sedanau, dua minggu sekali setiap bulannya. Namun, karena pembesaran ikan ini bertahap, dan tidak semua ikan yang dibesarkan ini
bisa dijual. Kalau untuk Ia sendiri bisa melakukan pemanenan dan penjualan hanya satu bulan sekali dengan pendapatan Rp140 juta setiap transaksinya. "Kalau kami ini cuma nelayan kecil, karena ikan yang dipelihara ini tidak sama besar. Jadi, penjualannya pun bertahap. Yang jelas dengan pola pemeliharaan yang ada ini, paling tidak setiap satu bulan sekali kami bisa panen," katanya. Meski demikian kata Jaiz, memelihara ikan Napoleon ini membutuhkan biaya cukup tinggi. Karena nilai investasi yang ditanamkan sebagai modal awalnya berkisar Rp200 juta sampai Rp400 juta, untuk setiap campnya (kerambah). Biaya yang dikeluarkan tersebut untuk pembelian lahan, pendirian kerambah, waring, serta bibit napoleon. Namun untuk operasionalnya tidak begitu besar, biaya pakan dari awal sampai siap panen pada tahun keempat yang berkisar Rp8 juta per petak kerambah yang berisi 150 ekor ikan napoleon. "Kalau untuk pakan kami tidak sulit, karena nelayan disini biasa memenuhi pakan Napoleon dari hasil tangkapan ikan kecil dari kelong atau bagan milik sendiri. Jadi, selain untuk kebutuhan tersebut ikan kecil hasil tangkapan kelong tadi juga bisa dijual untuk
pemenuhan kebutuhan seharihari," katanya lagi. Selain itu ikan napoleon atau Mengkaet atau yang populer di Hongkong dengan nama Siomoy ini, tidak bisa dikembang biakan secara buatan atau dibudidayakan. Sehingga yang terjadi saat ini nelayan hanya bisa melakukan pembesaran saja, dan untuk bibitnya tetap didapat dari alam atau dibeli dari pemburu bibit ini, dengan harga yang tinggi. Seperti untuk bibit dengan ukuran lima sentimeter saja, bisa mencapai Rp300 ribu per ekor. Dan, minimal harga bibit di pasaran bisa mencapai Rp160 ribu, tapi ukurannya lebih kecil dan kemungkinan hidupnyapun lebih kecil, dari pada bibit yang besar. "Jadi, kalau untuk satu petak kerambah berisi 150 ekor bibit, kita harus berinvestasi Rp45 juta rupiah. Dua setengah tahun kemudian, baru bisa dipanen dan dijual. Sangat bijak jika pemda atau pihak berkompeten lainnya mampu memberikan perhatian labih, dengan membantu masyarakat dari sisi permodalan serta pengetahuan budidaya yang baik bagi masyarakat. Dengan harapan nantinya akan lebih banyak lagi masyarakat yang memelihara ikan napoleon dan mampu mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi untuk menunjang kehidupan dan kebutuhan keluarganya," katanya. (rie)