KARIMUN
21
Rabu,
18 April 2012
Partisipasi Perempuan Masih Rendah Penyusunan Keuangan Daerah Harus Rapi KARIMUN — Dalam menata keuangan daerah di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus mengacu kepada Permendagri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman keuangan daerah. Demikian dikatakan Wakil Bupati Karimun, H Aunur Rafiq. "Tidak hanya itu, undang-undang nomor 58 tahun 2005 tentang pedoman keuangan negara juga menjadi acuan dalam mengatur keuangan setiap instansi. Hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangan setiap SKPD akan tersusun rapih dan pertanggungjawabannya terlihat jelas," ujar Rafiq saat membuka kegiatan sosialisasi pokokpokok pengelolaan keuangan daerah, yang digelar Bagian Keuangan Pemkab Karimun, di ruang pertemuan Hotel Wiko, Kamis kemarin (12/4). Rafiq mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi hendaknya ada timbal balik dalam mengikuti mareti yang disampaikan oleh narasumber. Komunkasi dua arah harus dijalankan dalam diskusi. Karena sosialisasi tersebut jangan hanya dijadikan sebagai kegiatan seremoni belaka. "Kesalahan yang terjadi pada tahun yang lalu jangan sampai terulang lagi. Dan manfaatkan sebaik mungkin kegiatan sosialisasi ini. Harapan kita agar pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik," imbuhnya. Kepala Bagian Keuangan Pemkab Karimun, H.M.Firmansyah selaku panitia pelaksana mengatakan, jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut adalah sebanyak 110 orang, dari seluruh SKPD yang mengurus keuangan. "Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memantapkan tugas-tugas pengelolaan keuangan disetiap instansi atau SKPD. Sehingga tupoksinya akan lebih jelas," kata Firman. Adapun pemateri dalam kegiatan kegiatan yang digelar selama dua hari tersebut didatangkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepri, Kantor Pajak Pratama dan dari Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepri.(gan)
KARIMUN — Staf Ahli Bidang Hukum Pemkab Karimun, R.Hadimi menilai, sampai saat ini partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah. "Disamping itu pula, dalam konteks sosial kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar peremuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi dan ketertiban dalam berbagai kegiatan publik," kata Hadimi mewakili Bupati Karimun saat membuka pelatihan analisis gender dan penyesuaian pedoman pengarusutamaan gender (PUG) bagi pokja PUG, di ruang pertemuan Hotel Wiko, Selasa (17/4). Kondisi tersebut menurut dia, akan turut memberi kontribusi terhadap ketidaksadaran dan ketidakadilan gender diberbagai aspek kehidupan. Baik di lingkungan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Melihat kenyataan demikian kata Hadimi maka pengarusutamaan gender didaerah seiring otonomi daerah merupakan suatu langkah yang amat penting untuk dilaksanakan. Hal ini mengingat isu atau gender di daerah lebih terlihat kesenjangannya. "Dari hal itu maka salah satu upaya atau strategi yang kita ambil
PESERTA PELATIHAN — Kepala PPPA Kabupaten Karimun, Mitrayati bersama staf Ahli Bidang Hukum, Hadimi menyematkan tanda pengenal kepada peserta pelatihan analisis gender, yang digelar di Hotel Wiko, Selasa (17/4). GANI/HALUAN KEPRI
adalah dengan memberikan wawasan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan melalui pelatihan ini,"jelasnya. Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabu-
paten Karimun, Hj.Mitrayati selaku panitia pelaksana mengatakan, pelatihan bertujuan memberi pedoman kepada kelembagaan pemerintah maupun swasta atau LSM. "Selain itu untuk menjelaskan mengenai kesetaraan gender. Ke-
setaraan disini adalah perempuan bisa masuk ke semua bidang seperti politik dan birokrasi. Dan saat ini saja, hanya 20 persen jumlah perempuan yang punya jabatan eselon dipemerintahan, dengan demikian pemahaman gender masyarakat masih sangat
kurang,"katanya. Acara yang digelar selama dua hari itu diikuti sebanyak 45 peserta dengan menghadrikan pemateri dari Jakarta, yakni Yusuf Supiandi, pakar gender dan dari .(gan) PPPA Provinsi Kepri, Uji.(gan)
Narkoba Beredar di Kundur K ARIMUN — Pulau Kundur diduga telah dijadikan para sindikat pengedar narkotika dan obat terlarang (narkoba) sebagai tempat transit. Oleh: Abdul Gani, Liputan Karimun
Dugaan ini menyusul belakangan aparat kepolisian sering menangkap tangan para pengedar narkoba di wilayah Bumi Berazam. Atas dasar dugaan itu maka Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Karimun menjadikan permasalahan tersebut sebagai salah satu agenda pembahasan dalam rapat di Kantor Bupati dalam waktu dekat ini. Ketua BNK Karimun, H.Au-
nur Rafiq mengatakan, BNK terus berupaya melakukan tindakan pencegahan preventif sesuai dengan kapasitas BNK sendiri. Disamping itu melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada para pelajar. "Mengenai kejadian peredaran narkoba di Tanjungbatu yang akhir-akhir ini semakin meningkat, itu sudah pernah saya sampaikan saat pembakaran barang bukti di Mapolres Kari-
mun. Kita harapkan hal itu jangan terjadi lagi,"kata Rafiq. Wakil Bupati Karimun mengaku bangga, dimana setiap bulan ada agenda pemusnahan barang bukti narkoba. Namun disatu sisi dirinya juga merasa bersedih, karena setiap bulan selalu ada transaksi narkoba. "Ada apa Karimun kok gampang sekali ada transaksi jual beli narkoba. Dan ini lah yang samasama kita pelajari. Kenapa peredaran narkoba begitu mudah masuk kedaerah kita. Dan memang kemampuan polisi juga terbatas, begitu juga BNK. Oleh karena itu kita harapkan kerjasama dan informasi dari masayarakat, untuk memberantas dan memerangi peran nasional ataupun peran internasional terhadap masalah narkoba," jelas Rafiq.
Khusus wilayah Tanjungbatu kata Rafiq, akan dilaksanakan rapat dengan mengundang para unsur pimpinan kecamatan yang ada di Pulau Kundur dan sekitarnya. Mulai dari pihak keamanan atau kepolisian, apakah ada jaringanjaringan tertentu yang mulai merambah masuk ke Tanjungbatu. "Karena Tanjungbatu bukan merupakan tempat peredaran melainkan daerah transit. Mulai dari daerah Sumatera yang meliputi Penyalai-Indragirihilir, Guntung, Selat Panjang, Benghkalis, Dumai (Riau Daratan) dan beberapa daerah tetangga di luar Provinsi. Disamping itu pula, untuk pemakai (mengkonsumsi) di Tanjungbatu juga masih sedikit, dan atas hal itu maka Tanjungbatu hanya dijadikan .*** lokasi transit," katanya.*** GANI/HALUAN KEPRI
Bupati Berwenang Angkat Dirut Usaha Pelabuhan K A R I M U N — Anggota Komisi A DPRD Karimun Jamaluddin menyatakan Bupati Karimun berwenang mutlak mengangkat kembali Firdaus menjadi Direktur Utama Badan Usaha Pelabuhan untuk periode 2012-2015. "Itu memang hak mutlak kepala daerah. Kepada pihak tertentu saya mengimbau jangan asal memunculkan polemik untuk kepentingan tertentu," ucapnya di Tanjung Balai Karimun. Jamaluddin menegaskan, di dalam pasal 10 ayat 6 Peraturan Daerah No 20 tahun 2008 tentang
Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan direksi yang lama dibolehkan diangkat kembali. "Selama ini berdasarkan pengamatan saya direksi Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan yang kerap disingkat BUP, telah mematuhi anggaran dasar BUMD dan telah melaksanakan amanat secara profesional, efisien dan transparan. Bahkan dalam melaksanakan amanat itu tidak sekalipun mereka dikenai sanksi pasal 16 Perda No 20 tahun 2008," ujarnya. Dia berpendapat ada hal yang lebih penting untuk ditindaklanjuti oleh banyak pihak yang
berkompeten terkait BUP itu. "Yakni mengoptimalkan 16 kegiatan usaha di bawah naungan BUP sebagaimana yang diamanatkan pasal 6 perda itu dalam kondisi sarana dan prasarana yang masih minim seperti sekarang sebab hakikat dibentuknya BUP untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor kepelabuhanan," paparnya. Sebelumnya, Bupati Karimun Nurdin Basirun, menegaskan akan tetap mempertahankan Dirut BUP, Firdaus untuk tetap menjabat pada periode berikutnya karena selain memilik pengalaman yang cukup dan kemampuan komunikasi yang bagus juga memahami dengan baik potensi dan peluang bidang kepelabuhanan yang dimilik Karimun. Jabatan direksi BUP pertama akan berakhir 23 Februari mendatang. Ketua Komisi B DPRD Karimun Ady Hermawan, meminta Dewan Pengawas BUP di Pemkab Karimun membuka pencalonan dirut yang sesuai aturan tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir. "Hal itu diamanatkan pasal 20 Perda No 02 tahun 2008 bahwa paling lama 3 bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir, pengawas sudah harus mengajukan ca-
lon direksi kepada Bupati Karimun. Apabila sampai berakhir masa jabatan direksi, pengangkatan direksi masih dalam proses penyelesaian, maka untuk itu Bupati harus mengangkat pelaksana tugas," ujarnya. Dia berpendapat jika Bupati Karimun tidak mengangkat Plt Dirut BUP setelah masa jabatan Dirut BUP sekarang berakhir, maka pengisian jabatan tersebut cacat demi hukum dan pejabat lama tidak berhak menandatangani sesuatu yang mengatasnamakan BUP. Secara terpisah Ketua Dewan Pembina LSM Gerakan Tanpa Kompromi, Trio Wiramon berpendapat pelaksanaan perda tidak akan optimal bila tidak dipahami secara menyeluruh. "Bukankah pasal 10 ayat 8 perda itu menyebutkan, untuk (direksi) yang akan menjabat kedua kali, calon direksi itu hanya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Jadi tidak perlu lagi Dewan Pengawas BUP mengajukan calon direksi pada Bupati Karimun," tuturnya. Pada kesempatan itu dia juga berpendapat ada hal yang lebih penting lagi untuk segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat.(( a n t )
SISWA SMKN 1menggelar doa bersama sebelum mengikuti ujian, Senin(16/4)
Konsentrasi Peserta UN Terganggu K A R I M U N — Konsentrasi peserta ujian nasional (UN) di SMKN1 Karimun terganggu menyusul para pengawas kerap berjalan keliling di dalam ruangan ketika siswa mengerjakan soal. AK, salah seorang peserta ujian mengaku, sejak hari pertama pelaksanaan UN hingga hari kedua, Selasa (17/4), pengawas selalu mondar-mandir dalam ruangan mulai dari depan ke belakang kelas dan sebaliknya. "Apa yang dilakukan pengawas sangat mengganggu konsentrasi kami. Bahkan sang pengawas selalu mendekat dan melihat apa yang kami isi di dalam lembar jawaban,"ujarnya. AK mengaku dia tidak bisa mengisi soal secara sempurna. Dan apa yang dilakukan oleh pengawas tersebut hendaknya diberikan pengarahan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan, supaya siswa tidak lagi merasa terganggu. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan
Kabupaten Karimun, Herdan ketika dikonfirmasi mengatakan, apa yang dilakukan oleh pengawas UN di SMKN 1 Karimun merupakan hal yang dilarang. "Tentunya ada tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan, bukan malah mondar mandir didalam ruangan ujian. Hal ini sangat dilarang,"tandasnya. Sejatinya kata Herdan, tugas utama guru pengawas adalah mengecek biodata peserta UN, apakah sudah terisi dengan lengkap dan baik atau belum. Kemudian membagikan lembar soal maupun lembar jawaban. Selain itu cukup mengawasi dari meja pengawas yang telah disediakan. Herdan, Kabid Dikmenjur mengatakan, pihaknya akan mendatangi SMKN 1 Karimun dan memberikan pengarahan kepada para guru pengawas, terkait informasi yang disampaikan siswa tentang perbuatan mengganggu konsentrasi peserta UN "Besok (hari ini) saya akan ke SMKN 1 Karimun dengan
tujuan memberikan pengarahan kepada para pengawas. Hal ini harus secepatnya disampaikan, karena pelaksanaan UN masih beberapa hari lagi,"kata Herdan. Herdan mengatakan, secara umum, pelaksanaan UN selama dua hari berlangsung lancar dan tertib. Namun ada ada satu orang siswa dari SMKN 1 tidak bisa mengikuti UN karena mengalami kecelakaan sepeda motor Sabtu (14/ 3). Siswa tersebut sama sekali tidak bisa mengikuti ujian karena dalam keadaan kritis. Ia mendapat informasi siswa tersebut mengalami kecelakaan setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda motor siswi kelas X SMAN 4 (Binaan). Herdan tidak yakin siswa tersebut dapat mengikuti UN susulan, Senin pekan depan. Kondisinya sangat memprihatinkan, beberapa anggota tubuh patah dan dirawat intens di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).(( g a n )
Puluhan Anak Berkewarganegaraan Tak Jelas KARIMUN — Sekitar 60-an anak di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki status kewarganegaraan jelas. Mereka anak perkawinan beda kewarganegaraan dan masa pemutihan telah berakhir. "Jumlah ini tertinggi dibanding daerah lain di Kepulauan Riau," kata Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Pro-
vinsi Kepri, Azwar, di Tanjung Balai Karimun. Azwar mengatakan, anak yang tidak jelas status kewarganegaraannya itu merupakan
hasil perkawinan campuran atau anak dari pasangan yang berbeda kewarganegaraan. "Ada anak yang ibunya warga negara Indonesia (WNI), ada juga warga negara asing (WNA). Mereka tidak memperoleh status kewarganegaraan ganda karena orang tuanya tidak memanfaatkan masa pemutihan selama empat tahun, terhitung 1 Agustus 2006 sejak UU Nomor 12/2006 sampai 31 Juli 2010," ucapnya. Berdasarkan UU tersebut, jelas dia, setiap anak hasil per-
kawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 mendapatkan pemutihan dengan memperoleh status kewarganegaraan ganda.Anak tersebut kemudian diberi kebebasan untuk memilih apakah menjadi WNI atau WNA ketika berusia 18 tahun. "Karena masa pemutihan sudah berakhir, maka status anak mengambang. Seharusnya mereka bisa dideportasi karena bukan WNI," ucapnya. "Namun demikian, kami belum mendapatkan petunjuk dari Ke-
menkum dan HAM terkait aturan untuk menetapkan status mereka selanjutnya. Kami hanya disuruh mendata, soal kebijakan tentu menunggu jawaban dari pemerintah pusat," katanya.Mengenai status anak hasil perkawinan campuran pascapemberlakuan UU tersebut, menurut Azwar tidak menjadi permasalahan karena mereka secara otomatis menjadi WNI. "Kalau anak yang lahir setelah 1 Agustus 2006 tidak menjadi masalah, mereka secara otomatis (ant) jadi WNI," tambahnya.(ant)