S A M B U N G A N
7 Sabtu, 13 Agustus 2011 Sambungan dari hal.1 zaruddin menyatakan mengalihkan kewenangan kepada Dr Abelardo De La Espriella sebagai pengacara yang mewakili Nazaruddin selama proses hukum yang berlangsung di Kolombia. Kewenangan pengacara Kolombia tersebut berlaku untuk memberikan nasehat hukum, menolak, membatalkan, dan mengajukan keberatan. Saat ditangkap Nazaruddin tidak didampingi pengacara. Di sisi lain, pengacaranya dari Indonesia OC Kaligis tidak bisa berpraktik di Kolombia. Sementara itu, hingga berita ini disusun, Nazaruddin masih dalam penerbangan dari Kolombia ke Indonesia. Terbang dengan pesawat jet carter milik Gulfstreams dari Bandara El Dorado, Bogota, Nazaruddin diperkirakan tiba Sabtu (13/8) siang. Pesawat itu, diperkirakan transit di Barbados, sebuah negara kepulauan di perbatasan Laut Karibia dan Samudra Atlantik. "Perjalanan itu memakan waktu hampir 30 jam. Diperkirakan mereka akan transit di Barbados dengan pesawat carteran" kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Jakarta, Jumat (12/ 8). Sehari sebelumnya, Anton memperkirakan pesawat yang membawa pulang Nazaruddin tiba di Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta, pada Jumat kemarin. Pesawat yang disewa khusus ini bermesin jet dengan kapasitas 6-12 tempat duduk penumpang. Selain Nazaruddin, juga ikut di dalamnya tim penjemput yang terdiri dari
Sambungan dari hal.1 apapun. Kalau memang anggaran tidak ada, berarti pengadaan harus ditunda, lelang juga harus dibatalkan. Saya sangat memahami kondisi ini," ujar dia lagi. Menurut Fadhilla, jika positif pengadaan alkes ditiadakan, maka lelang akan dicabut hari Senin (15/8) mendatang dari LPSE (lelang elektronik). Disebutkan Fadhilla, RSUD
Sambungan dari hal.1 Batam bersikeras untuk mencoret anggaran pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Pengadaan alkes tersebut sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD 2011 senilai Rp56 miliar. "Wan (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam Wan Darussalam-red) ngotot agar pengadaan alkes dibatalkan. Alasannya karena tidak ada anggaran," ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Muhammad Yunus, SPi kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Batam, Jumat (12/8). Menurut Yunus, Tim Anggaran Pemko Batam sudah menginstruksikan agar proses lelang yang kini sedang berlangsung dibatalkan. Ironisnya, kata Yunus, Pemko Batam justeru akan menaikkan anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) hingga Rp36 miliar lebih dengan dalih untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2011. "Kita setuju PNS sejahtera, tetapi juga harus diingat, selama ini PNS sudah banyak tunjangan. Sementara alat kesehatan ini menyangkut masyarakat banyak. Jangan dikorbankan kepentingan masyarakat," ujar Yunus. Yunus mengatakan, jika pembatalan pengadaan alkes itu benar terealisasi maka RSUD Embung Fatimah yang kini telah memiliki izin operasional sebagai RSUD tipe C tidak ada ubahnya dengan Puskesmas. "Cabut saja nama RSUD itu. Apa artinya gedung besar, ada dokter spesialis, tapi tak ada alat kesehatannya. Masyarakat mau berobat juga tidak bisa. Tak ada bedanya RSUD itu dengan puskesmas," ujar Yunus. "Kalau alkes RSUD itu mau dibatalkan sama sekali, maka sebaiknya RSUD itu dibubarkan saja. Ini yang saya sampaikan dalam pembahasan anggaran dengan tim Pemko yang dihadiri oleh Wan Darussalam, Kamis malam lalu," imbuh Yunus. Kata Yunus, ada tiga sektor penting yang harus diperhatikan oleh Pemko Batam dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Anggaran ketiga sektor itu tidak boleh diganggu gugat karena menyangkut kepentingan orang banyak. Ketiga sektor itu adalah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur umum. "Kalau alkes ini sama sekali tidak ada, maka saya minta agar
Sambungan dari hal.1 Bahkan, dari proses pembakaran pada Ramadhan ini akhirnya bisa membentuk dan menciptakan diri kita sesuai selera kebaikan, yaitu insan yang bertakwa. (QS al-Baqarah [2]: 183). Karena itu, Ramadhan terbaik adalah Ramadhan yang mampu memuasakan diri tidak sebatas menahan lapar, haus, dan birahi, tapi memuasakan segala sesuatu demi satu hal, yaitu lahir dan terbentuk manusia yang bertakwa. Saatnya, kita pindahkan dari puasa seremoni menuju puasa yang hakiki. Puasa seremoni adalah puasa yang hanya mengejar fikih, asal tidak membatalkan puasa, seperti
Nazaruddin Gagal Polri, KPK, Imigrasi, dan Interpol. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni maupun saudaranya yang disebut ikut tertangkap saat penangkapan di Cartagena, Kolombia, Minggu dini hari lalu, tidak ikut dalam pesawat itu. "Yang sata tahu, Nazaruddin pulangnya sendirian, bersama dengan tim," kata Bibit di Gedung KPK, Jakarta. Saat ditanya mengapa tidak ada tim Kedutaan Besar RI untuk Kolombia yang ikut dalam pesawat itu, Bibit beralasan kapasitas pesawat tidak mencukupi. "Kalau enggak salah tipe (pesawatnya) Boeing Jet yang isinya 12 orang," ujarnya. Tidak Diizinkan Turun Menurut Bibit, selama pesawat transit, para penumpang tidak akan turun. Langkah ini diambil di antaranya karena alasan keamanan dan tak ingin direpotkan dengan persoalan hukum dengan negara yang disinggahi kala transit dengan memakai pesawat komersil. "Kami sepakat (menyewa pesawat) dengan pertimbangan keamanan, meski transit beberapa kali tapi tidak turun dari pesawat," dia menambahkan. Biaya carter pesawat ini sekitar Rp4 milliar. KPK mengeluarkan dana sampai 500 ribu dolar Amerika Serikat lebih untuk menjemput dan membawa pulang tersangka kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan itu. "Biaya tidak kami persoalkan,"
katanya. "Yang penting Nazaruddin ditangkap." Bibit belum memastikan waktu kedatangan Nazar di Indonesia, termasuk lokasi mendarat pesawat yang mengangkutnya. Tapi setelah tiba, Nazar akan langsung dibawa ke kantor KPK untuk diperiksa. Adapun lokasi penahanannya, Bibit mengatakan masih dirapatkan oleh pimpinan KPK. Pilihannya ada dua, antara Rutan Mako Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat atau Rutan Cipinang. Tapi tidak tertutup kemungkinan ditahan di tempat lain. Soal tas kecil yang sebelumnya dititipkan Nazaruddin kepada Duta Besar RI untuk Kolombia Michael Menufandu, Bibit mengatakan telah disegel penyidik KPK yang ikut menjemput ke Bogota. Penyidik KPK, tambah dia, telah mendokumentasikan isi tas Nazaruddin sebelum dibawa pulang ke Jakarta. "Mengenai tas yang teman-teman tanyakan, itu sudah dibuka di depan penyidik KPK. Kemudian, tim penyidik memfoto dan menyegel tas tersebut sebelum dibawa pulang. Tas itu sudah ada di tangan penyidik KPK," tegas Bibit. Walaupun demikian, Bibit mengaku belum memperoleh informasi isi dari tas hitam itu dari tim penjemput Nazaruddin. Adapun mengenai apakah isi tas tersebut dapat menjadi alat bukti, Bibit mengatakan belum bisa mengungkapnya. "Kita belum dilaporin isi dari tas itu apa. Kalau hasil penyelidikan kita belum bisa ungkap," imbuh Bibit. (mio/kom)
'Kasihan Masyarakat Embung Fatimah telah memiliki izin operasional tipe C. Sementara fasilitas yang dimiliki belum sesuai standar tipe C. Bahkan, setiap harinya RSUD merujuk sedikitnya lima pasien keluar, baik ke RSOB maupun ke rumah sakit swasta yang ada di Batam karena alat medis yang tidak lengkap. Menurut dia, RSUD Embung Fatimah merupakan harapan masyara-
kat menengah ke bawah. Bila fasilitas RSUD tersebut tak dilengkapi, maka harapan masyarakat kalangan menengah ke bawah yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan yang terjangkau akan sulit. Karena alkes yang tidak memadai, Pemko Batam harus mengeluarkan Rp3 miliar untuk biaya Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat). (pti)
Tutup Saja belanja gaji pegawai sesuai PP No 11 tahun 2011 sebesar Rp36 miliar ditiadakan. Seharusnya Pemko lebih memperhatikan masalah kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur lainnya dong. Kalau memang mau pinjam, ya silahkan pinjam. Jangan pinjamnya tanggungtanggung," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat ini. Senada dengan Yunus, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Ricky Indrakari juga menolak dengan tegas rencana pembatalan pengadaan alkes RSUD Embung Fatimah. Menurut politisi PKS ini, jika Pemko Batam tetap mencoret anggaran pembangunan sekolah dan pengadaan alkes, itu artinya Pemko Batam tidak berpihak kepada masyarakat. Ia pun mengancam Komisi IV dan Fraksi PKS tidak akan ikut lagi membahas Rancangan APBD-P jika Pemko Batam tetap memaksakan kehendaknya membatalkan kedua mata anggaran itu. "Kalau sampai Pemko Batam tetap mencoret anggaran USB dan alkes ini, kami dari PKS tidak akan ikut lagi dalam pembahasan (Rancangan APBD-P). Komisi IV juga begitu, kami tegaskan hal ini. Untuk apa bahas anggaran kalau tidak berpihak kepada masyarakat umum," ujarnya. Ricky mengingatkan, pembangunan USB dan pengadaan alkes RSUD merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. "Pemko Batam harus membuat skala prioritas. Sekolah dan alat kesehatan ini merupakan skala prioritas yang tak bisa diabaikan. Dampaknya sangat luas. Tolong dong dibuat skala prioritas anggaran itu. Lihat anggaran di dinasdinas lain yang tidak wajib. Itu yang seharusnya dicoret," katanya. Ricky juga meminta Pemko Batam untuk menjelaskan terlebih dulu berapa dana yang dimiliki Pemko Batam, dan membuat skala prioritas penggunaan anggaran. Ia menyebut ada tiga alasan mengapa pengadaan alkes RSUD harus digolkan tahun ini. Pertama, untuk memenuhi standar RSUD Embung Fatimah sebagai RSUD tipe C. Kedua, kelengkapan fasilitas rumah sakit milik Pemko Batam itu sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Terakhir, untuk mengejar target agar RSUD berubah menjadi badan layanan umum (BLU) pada tahun
depan. Dengan menjadi BLU, RSUD akan mengelola sendiri anggarannya sehingga bisa jalan sendiri. "Bila alkes tidak diadakan tahun ini, maka tahun depan beban biaya RSUD akan tetap ditanggung sepenuhnya oleh APBD." Anggota Komisi IV lainnya Rusmini Simorangkir juga sangat menyayangkan apabila Pemko Batam benar-benar membatalkan pengadaan alkes yang kini sudah masuk tahap pelelangan. Kata dia, meski RSUD telah memiliki gedung yang sangat bagus yang pembangunannya menghabiskan anggaran sampai Rp60 miliar, namun selama ini para pasiennya selalu dirujuk ke RSOB ataupun ke RSAB. Hal itu karena RSUD tidak memiliki fasilitas dan peralatan kesehatan yang memadai. Rusmini meminta Pemko Batam konsisten. Sebab berbagai pembahasan mengenai pengadaan alkes telah dilakukan dengan baik dan komprehensif. Anggaran lelang untuk pengadaan alkes sebesar Rp56 miliar tersebut, maka RSUD bisa mempunyai peralatan seperti alat bedah, anak, penyakit dalam, dan kebidanan. "Kalau proses lelang ini ditarik kembali, tentu ada resiko hukum yang harus dihadapi oleh Pemko Batam. Karena lelang alkes tersebut sudah masuk ke LPSE," kata Rusmini. Sementara itu, informasi lain yang dihimpun Haluan Kepri menyebutkan bahwa proses tender pengadaan alkes di RSUD saat ini sudah ada 20 perusahaan yang berminat dan mendaftar. Sementara informasi lain mengatakan, Wan Darussalam sengaja menutup pembukaan pelaksanaan lelang agar tidak terlalu banyak perusahaan yang ikut dalam proses tender alkes tersebut. Wan belum bisa dikonfirmasi soal ini. Walikota Batam Ahmad Dahlan ketika dimintai tanggapan tentang dibatalkannya pengadaan alkes tahun 2011 ini mengatakan hal tersebut belum final, karena masih dalam pembahasan di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Batam. Namun ketika dikatakan bahwa tim Pemko Batam telah mengusulkan untuk dibatalkan, Dahlan mengaku belum menerima laporannya. "Saya belum menerima laporannya. Saat ini tim masih membahas, belum final, kita tunggu saja," ujar Dahlan. (lim/pti)
Memaknai Ramadhan makan minum atau berhubungan suami istri pada siang hari. Memang tidak makan dan minum pada siang hari. Juga tidak tidur dengan suami atau istri pada jam-jam setelah imsak hingga Maghrib, tapi perbuatanperbuatan yang melanggar norma dan kaidah kepatutan agama tidak diindahkan. Perbuatan-perbuatan, seperti rafats (berkata cabul atau porno), fusuq (fasiq seperti berkata atau bersumpah tidak sesuai fakta), dan jidal (mencaci maki, memfitnah, dan bergunjing atau bergosip), sama sekali tidak dipuasakan. Dalam hal itulah, Rasulullah SAW memberikan peringatan terhadap umat Muslim. “Banyak orang
yang puasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya rasa lapar dan haus.� (HR Bukhari). Lebih tegas, Rasul SAW menyebutkan bahwa Allah sama sekali tidak berhajat kepada usaha menahan rasa lapar dan haus seseorang, bila dia tidak meninggalkan perkataan bohong, perbuatan nista, dan tindakan kejahilan. (Baca HR Muslim). Karena itu, saatnya kita bakar semua dosa dan maksiat kita dengan berpuasa yang benar sesuai tuntunan syariat Allah dan Rasulullah. Semoga kita mampu memaknai Ramadhan tahun ini dengan benar.***
Sambungan dari hal.1 daerah bila tidak segera diatasi. Lulusan SLTA kita belum dibekali dengan keterampilan yang memadai, kecuali lulusan kejuruan. Untuk itu, pemerintah menghimbau para lulusan untuk membekali diri dengan ketrampilan melalui lembaga keterampilan," ungkap Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit, Jumat (12/8) di Painan. Terkait angkatan kerja lulusan SLTA, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengingatkan tidak ada harapan dapat bekerja sebagai PNS di pemerintahan pada tahun 2011 ini. "Soalnya mulai tahun ini, pemerintah tidak lagi menerima Pegawai Sambungan dari hal.1 pam yakin, masih ada lagi yang terlibat dalam kasus penganiayaan dan pengeroyolan atas laporan Nurdin Harahap dan Supriyanto melalui kuasa hukumnya Sutan J Siregar tersebut. "Sudah ada sembilan orang penyidik Polda Kepri yang kami tetapkan sebagai terperiksa. Dua orang polwan pun sudah kami data. Karena polwan itu yang menendang mukanya si Andreas hingga berdarah. Dan kemungkinan terperiksa akan bertambah lagi. Misalnya si A sebutkan si B, si C dan lainnya," kata Kepala Bidang Propam Polda Kepri AKBP Yacobus Sukirno, Jumat (12/8). Yacobus menjelaskan, dalam pemeriksaan terhadap para penyidik Polda Kepri tersebut, pihaknya harus terus menghadirkan para sekuriti yang masih ingat dengan wajah para penyidik yang melakukan penganiayaan terhadap mereka. Selain itu, sekuriti juga diberikan foto-foto para penyidik yang diduga melakukan tindakan kekerasan fisik. "Para sekuriti ini ada yang lupa
Sambungan dari hal.1 Republik Indonesia tertinggi adalah Bintang Republik Indonesia Adipurna, setelah itu adalah Bintang Republik Indonesia Adipradana. Saat menyematkan Bintang Republik Indonesia Adipradana kepada sang istri, SBY sempat terlihat canggung. Begitu pula dengan Ani. SBY bahkan agak kesulitan memasang pin berbentuk bintang tersebut pada bagian bahu sebelah kiri Ani. Usai penyematan, SBY yang mengenakan jas warna hitam dengan dasi warna merah langsung menyalami wanita kelahiran Yogyakarta, 6 Juli 1952 tersebut. Tak lupa, SBY juga memberi tepukan kecil di lengan kanan Ani Yudhoyono sebagai bentuk ucapan selamat kepada sang istri yang telah memberinya dua putra itu. Prosesi penyematan kemudian diakhiri oleh senyuman kecil SBY pada Ani Yudhoyono. "Selamat," kata SBY singkat. Usai acara, Ani Yudhoyono menyempatkan diri berkomentar pada wartawan, meski sudah menaiki kendaraan mini untuk membawanya kembali ke Istana Negara. Saat ditanya soal perasaannya saat disematkan bintang jasa oleh SBY, ia mengaku grogi sekaligus bahagia. "Tentu saja bahagia, bersyukur, campur aduk jadi satu," katanya di halaman Istana Merdeka. "Apakah ada ucapan khusus dari Bapak?" tanya wartawan. Ani tidak menjawab, hanya melempar senyuman khasnya. Dengan penghargaan yang diterimanya, Ani berjanji akan bekerja lebih lagi untuk bangsa dan negara. "Atas penghargaan ini, tentu saya berjanji dengan anugerah ini saya akan bekerja lebih baik untuk bangsa dan negara," katanya. Ani mengaku telah banyak yang dilakukannya kepada negara ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. "Secara tidak langsung, kalau saya mempersiapkan Bapak Presiden untuk bekerja lebih baik lagi. Itu berarti saya bekerja untuk bangsa dan negara," katanya. Sedangkan, peran Ani secara langsung melalui Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB). Persatuan para istri anggota kabinet SBY itu memiliki sejumlah program, antara lain Indonesia pintar yang diwujudkan melalui mobil pintar dan rumah pintar, Indonesia peduli dan Indonesia hijau tentang lingkungan, Indonesia sehat tentang kesehatan dan Indonesia kreatif. "Saya konsisten dengan program bersama SIKIB," ujarnya. Sementara itu, Ketua MPR Taufiq Kiemas mengaku penyematan bintang tanda jasa menjadi beban baginya. Namun, ia mengatakan akan meningkatkan perannya lebih baik di masa mendatang. "Kan jadi bertambah bintang bertambah kewajibannya, " katanya. Taufiq menerima bintang tanda jasa didampingi Megawati yang mengenakan kebaya warna coklat muda, putrinya Puan Maharani dan suami, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, dan Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung. Saat acara penganugerahan di dalam Istana Merdeka, Presiden SBY menyempatkan menyalami keluarga yang mendaSambungan dari hal.1 Hoed kompak mengajarkan anaknya menjalani ibadah puasa. Menurut Melly, untungnya ia juga terbantu dengan keadaan lingkungan sekitar rumahnya. "Di komplek saya itu ada madrasah, dan anak-anaknya punya
Pengangguran Negeri Sipil (PNS) dari lulusan setingkat SLTA. Sementara penerimaan sendiri juga akan dibatasi sekadar untuk menyisip PNS yang memasuki masa pensiun,� kata Nasrul Abit. Disebutkannya, menghadapi kondisi ini, masyarakat, terutama orang tua dan anak mesti mengubah cara pikir bila hendak menyekolah kan anak, sekolah jangan semata mata untuk dapat diterima menjadi PNS. Bila harapan jadi PNS itu tetap ada, maka salah satu jalannya tamatan SMA mesti melanjutkan lagi ke perguruan tinggi untuk memenuhi persyaratan, jika tetap masih ingin bersaing menjadi PNS.
Disebutkannya, kalau tidak sebaiknya masuk ke sekolah kejuruan agar memiliki keterampilan dasar yang bisa dijadikan sebagai bekal selepas SLTA, apalagi kalau perekonomian masih terbatas. "Untuk hal itu, Pesisir Selatan telah membangun beberapa SMK dan tidak lagi membangunan gedung SMA yang baru. Ini dimaksudkan untuk meng antisipasi meningkatnya angka pengangguran. Dengan bekal keterampilan di sekolah kejuruan, mereka bisa diterima di lapangan usaha swasta atau bahkan membuka lapangan usaha sendiri," kata Nasrul Abit lagi. (h/har)
9 Polisi dengan wajah penyidik yang diduga melakukan penganiayaan. Makanya kami panggil mereka untuk melihat wajah para penyidik, bahkan kami lihatkan foto-foto para penyidik kepada sekuriti," tandas Yacobus. Dijanjikan Pekerjaan Sementara itu, janji Kapolda Kepri Brigjen Pol Raden Budi Winarso untuk kembali bertemu dengan ketujuh sekuriti terkait tawaran perdamaian yang dilontarkan Kapolda pada pertemuan pertama beberapa hari lalu, secara mendadak dibatalkan, Jumat. Alasannya, Kapolda sedang sibuk. Ketujuh sekuriti tersebut akhirnya bertemu dengan Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Kepri Kombes Wibowo di ruang kerjanya. Dalam pertemuan singkat itu, Kombes Wibowo menjanjikan pekerjaan kepada para sekuriti tersebut. Yakni untuk kembali menjadi sekuriti di tiga hotel yang ada di Batam. "Kami dijanjikan pekerjaan. Kembali menjadi sekuriti di tiga hotel yang ada di Batam. Polisi juga
berjanji untuk membuatkan KTA kami. Dan anak-anak kami yang sebelumnya sudah dipulangkan ke kampung, agar disuruh kembali ke Batam. Dan yang masih sekolah, maka nanti akan disekolahkan. Dan masalah perawatan kesehatan kami, polisi berjanji merekalah yang menanggungnya," kata Nurdin dan Supriyanto usai bertemu dengan Wibowo. Selain Nurdin dan Supriyanto, lima satpam lain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Putri Mega Umboh adalah Agodo, Andreas, Sahrul Harefa, Joacim, dan Bahrudin. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas pengakuan Gugun Gunawan alias Ujang, tersangka utama kasus pembunuhan yang menggemparkan Kota Batam itu. Tapi, belakangan Ujang mencabut keterangan itu dan membuat pengakuan baru bahwa pembunuhan Putri atas suruhan Mindo Tampubolan. Setelah lebih dari sebulan ditahan, Polda Kepri akhirnya menangguhkan penahanan ketujuh satpam itu sejak 30 Juli lalu. (lim)
Ani Yudhoyono pat penghargaan, termasuk Megawati yang merupakan rival politiknya dalam dua pilpres terakhir. Hanya saja, saat bersalaman keduanya masih terlihat canggung. SBY menyalami Mega hanya sekilas. Berbeda saat dia menyalami Taufiq Kiemas, dan keluarga lainnya yang terlihat hangat dan saling cium pipi. Pro dan Kontra Penganugerahan bintang tanda jasa kepada Ny Ani Yudhoyono sendiri menuai reaksi pro dan kontra. Sejarawan LIPI, Asvi Marwan Adam termasuk yang mempertanyakan pemberian penghargaan itu. "Pengangkatan (pemberian tanda jasa) istri-istri ini seperti masa Soeharto dulu. Istri-istri menteri zaman Orde Baru itu dapat tanda jasa. Sekarang ini saya lihat banyak yang akan menerima Bintang Adipradana. Padahal bintang yang sangat tinggi di atasnya cuma Adipurna," ujar Asvi. Asvi mempertanyakan peran apa yang telah diambil Ani Yudhoyono sehingga layak mendapatkan tanda kehormatan yang sangat tinggi. Menurutnya, Ani memang sering tampil di hajatan sosial namun hal itu karena mereka mendampingi suami saat bertugas. "Persoalannya apakah sedimikan besar jasa istriistri ini? Kok istri-istri yang diberi penghargaan apakah tidak ada orang lain?" katanya heran. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmon J Mahesa juga mempertanyakan pemberian penghargaan kepada Ani Yudhoyono. "Apa prestasi Ani Yudhoyono dari sisi kemanusiaan dan kemasyarakatan? Penghargaan itu penghargaan apa? Ini namanya jeruk makan jeruk," ujarnya. Menurut Desmond, SBY ternyata lebih parah dari mantan Presiden Soeharto. Sewaktu Soeharto menjadi presiden, kata dia, Ibu Tien Soeharto tidak sembarangan diberi bintang jasa. "Pemerintahan SBY ini lebih parah lagi. Zaman Soeharto, Ibu Tien yang memiliki gagasan untuk membangun Taman Mini (Indonesia Indah) tidak pernah diberikan penghargaan oleh Soeharto," terangnya. Ia menilai pemberian penghargaan kepada Ani bernuansa politik. "Pemberian penghargaan itu hanya untuk menambah popularitas Ani Yudhoyono karena akan diusung sebagai calon presiden. Jadi Ani Yudhoyono itu perlu di-upgrade, biar tambah populer," katanya. Sebaliknya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai Ani Yudhoyono layak mendapat penghargaan. Sebab, menurutnya, tidak ada laki-laki yang berhasil tanpa dukungan dari wanita yang kuat. "Tidak ada laki-laki yang berhasil tanpa dukungan wanita yang kuat," ujar Anas. "Alhamdulilah dia layak untuk mendapatkan penghargaan. Karena beliau mendampingi perjuangan dan kerja keras Presiden," imbuhnya. Dia pun meminta pemberian gelar ini tidak dikait-kaitkan dengan Pilpres 2014. "Kok semua dikaitkan dengan 2014 sih," katanya. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan Ani Yu-
dhoyono diganjar bintang tanda jasa karena telah berjasa dalam mendampingi Presiden SBY selama 7 tahun terakhir. Itu pula yang menjadi alasan pemberian penghargaan kepada Taufiq dan Shinta Nuriyah. "Para pendamping (istri/suami) kepala negara mendapatkan tanda jasa. Ibu Ani dinilai berjasa dalam mendampingi Presiden SBY selama 7 tahun. Bapak Taufiq Kiemas dianugerahi tanda jasa dalam kapasitas beliau sebagai pendamping saat Presiden Megawati mengemban tugasnya," jelasnya. Menko Polhukam Djoko Suyanto selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, menuturkan Ani Yudhoyono sudah memenuhi syarat-syarat yang termaktub dalam UU No 20 Tahun 2009 untuk menerima bintang tanda jasa tersebut. Menurut Djoko, pemberian bintang tanda jasa kepada Ani Yudhoyono bukan atas usulan apalagi perintah SBY. Ia menjelaskan, penentuan tokoh yang menerima bintang tanda jasa diambil dalam rapat Dewan Gelar yang beranggotakan tokoh-tokoh seperti Haryono Suyono, Quraisy Shihab, Jimly Asshidiqie, Juwono Sudarsono, TB Silalahi dan lain-lain. "Ini berlaku atas usulan beberapa lembaga tinggi negara dan kementerian," ucap Djoko saat jumpa pers di Kantor Presiden. Bagaimana dengan prestasi Ibu Ani? Menurut Djoko, masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana peranannya selama ini. Bagi Djoko, jasa Ani sudah tidak perlu diragukan. "Saya kembalikan pertanyaan itu ke teman-teman. Pantas tidak dengan kegiatan Bu Ani di bidang kesosialan, perhatian beliau di bidang kesehatan," terangnya. "Ini tidak mengecilkan arti ibu mantan wapres. Itu semua sama, pada eranya waktu itu beliau-beliau juga memiliki jasa-jasa yang luar biasa. Jangan lihat bu Ani-nya. Semua, semua berjasa. Pak Taufiq Kiemas mendampingi Bu Mega itu luar biasa," imbuhnya. Selain istri/suami presiden dan mantan presiden, SBY juga menganugerahkan bintang tanda jasa kepada istri mantan Wakil Presiden Hamzah Haz dan istri mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tapi, keduanya 'hanya' diberi Bintang Mahaputra Adipradana yang derajatnya satu tingkat di bawah Bintang Republik Indonesia Adipradana. Bintang Mahaputra Adipradana juga diberikan SBY kepada sejumlah bekas menterinya, yakni mantan Menko Kesra Aburizal Bakrie, mantan Menteri Luar Negeri Nur Hasan Wirajuda, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta Swasono dan bekas Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf. Dua tokoh asing juga memperoleh penghargaan serupa yakni mantan Perdana Menteri Japang Yasuo Fukoda, dan Sultan Mizan Zainal Abidin dari Malaysia. Sri Mulyani yang kini bertugas di Bank Dunia di Washington DC, AS, tidak hadir dalam penganugerahan bintang tanda jasa itu. (dtc/tif)
Didik Anak kebiasaan kalau sore, sholat maghrib dan isya di sana. Di situ sudah terbiasa ke masjid. Puasa, sholat, atau tarawih itu hal yang biasa," ujar wanita kelahiran 7 Januari 1974 ini. Melly pun mengaku tak meng-
alami kesulitan untuk mengajarkan anaknya berpuasa. Anak-anaknya sudah mengerti apalagi ada sang suami yang membantunya. "Anakanak itu takutnya sama ayahnya," tambah Melly. (vvn)