18
TANJUNGPINANG Sabtu,
4 Agustus 2012
Sekolah Minggu Vihara Bentuk Budi Pekerti TANJUNGUBAN (HK) — Sekolah Minggu Buddhis Vihara Dharma Shanti Tanjunguban di Simpang Makam Pahlawan, didirikan untuk membentuk budi pekerti yang baik dan beretika, serta mengenalkan ajaran Buddha sejak dini. Sekolah ini dipimpin oleh Alang, Kardono, dan dibantu Sumardi. Dalam mendidik siswa sekolah Minggu, Dharma Shanti membagi dalam dua kelas yaitu kelas Kalyana Sissa dan kelas Kalyana Sena. Kalyana Sissa untuk siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD. Sedangkan Kalyana Sena untuk siswa tingkat SMP dan SMA. "Jumlah siswa Kalyana Sissa 80 anak, sedangkan Kalyana Sena 60 anak," kata Kardono, Kamis (2/8). Yang diajarkan pada Kalyana Sissa terang Kardono, mengenalkan Parita, permainan, juga games dan sedikit tarian dan nyanyian puja-puji. Untuk jenjang Kalyana Sena, kegia-
tannya lebih padat ujar Kardono, disamping diajarkan Parita, seni tari dan puja-puji juga kunjungan-kunjungan ke vihara-vihara yang ada di Batam, Tanjungpinang, maupun pulau lainnya. "Sering juga kita adakan outbound maupun pengenalan kepada Bhikku. Kita juga membimbing anak-anak yang punya cita-cita menjadi Bhikku," tutur Kardono. Beberapa Bhikku yang pernah mengajar pada perayaan hari besar jelas Kardono, seperti Bhikku Bhikku Vegapunyo dan Suratarno dari Jambi.(cw64)
Lobindo Dituding
Sambungan hal 17 kontribusinya kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, apakah dilakukan atau sama sekali tidak jelas. Menurut dia, Pelabuhan Tanjung Mocho tidak diperbolehkan melakukan ekspor biji bauksit, karena pungutan maupun kontribusinya sampai sekarang belum diatur dalam peraturan daerah (Perda). Sebagai contoh katanya, ketika akan membuat pungutan di fasilitas milik negara, pelabuhan Sri Bintan Pura telah membuat Perda dan sampai sekarang tetap berjalan. Padahal imbuhnya, mahasiswa juga sudah sering melakukan demo untuk menyuarakan masyarakat menuntut agar perusahaan bauksit yang beroperasi ditutup, karena sudah banyak dampaknya terhadap kerusakan lingkungan.
SUTANA/HALUAN KEPRI
PEMELIHARAAN GARDU — Petugas PLN Cabang Tanjungpinang melakukan perbaikan dan pemeliharaan sebuah gardu listrik di Jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang, Jumat (3/8).
"Kita heran, karena pemanfaatan pelabuhan Tanjung Mocho sampai sekarang belum diserahterimakan, namun mengapa ada perusahaan bauksit yang semenamena melakukan aktifitas loading di pelabuhan tersebut," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Wan Rudi Iskandar mengatakan, PT Lobindo sebelumnya telah mengajukan izin untuk melakukan ekspor bauksit keluar negeri. Namun demikian sampai sekarang belum ada satu perusahaan yang menembus izin ekspor sesuai revisi dari Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2012. "Kita meminta PT Lobindo agar melengkapi suratsurat izin, terkait dengan
eskpor bauksit yang dilakukan. Kami akan mengecek kembali izinnya, apakah selama ini sudah lengkap atau sama sekali tidak," ujarnya. Distamben lanjut Wan Rudi akan tetap melakukan pengecekan terhadap reklamasi maupun reboisasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang bauksit. Terkait dengan izin yang sudah dimiliki oleh PT Lobindo untuk melakukan ekspor bauksit ke luar negeri lanjut Wan, harus mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan dan untuk di daerah sendiri hanya mengetahui saja. Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi mengatakan, Dewan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Distamben Bintan untuk mengecek kembali semua perizinan yang dimiliki oleh PT Lobindo,
275 Peserta
Sambungan hal 17 "Mata pelajaran yang diujikan antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PKN, IPA, IPS dan Matematika,"ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah-
raga (Disdikpora) Kota Tanjungpinang, melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal In Formal (PNFI) Dra Hj Sukartini, Jumat (3/8). Dia mengatakan, Tim Pe-
ngawas pada pelaksanaan ujian Paket B berasal dari guruguru SMP. Peserta yang hadir mengikuti ujian 223, sedangkan yang tidak hadir 52 siswa berasal dari PKBM 46 siswa dan
aatkan gedung ini dengan sebaik-baiknya dan tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat yang hendak mengurus maupun yang akan pergi mencari kerja di negeri orang, namun dengan persyaratan dan dokumen yang lengkap, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,"ujarnya singkat. Di tempat yang sama, Kepala BP3TKI Kepri, Mangampin Simamora mengatakan, proses pembangunan kantor BP3TKI ini bermula sejak tahun 2010. Waktu itu dengan menggunakan dana
APBN membeli tanah seluas 3.052 meter, untuk pembangunan gedung perkantoran. Setelah pengadaan tanah selesai, tahun 2011 dilanjutkan dengan melaksanakan pembangunan gedung kantor seluas 500 meter persegi dan baru selesai tahun 2012 ini. "Kantor BP3TKI ini berkedudukan di Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepri, dengan wilayah kerja seluruh Kepri," kata Mangampin saat peresmian tersebut. Setelah acara peresmian dan buka bersama, rombongan yang dipimpin oleh Ke-
pala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI ) M Jumhur Hidayat langsung menuju penampungan para tenaga kerja yang baru dideportasi dari Malaysia Dalam kunjungannya ke penampungan, Jumhur melakukan dialog dan mendengarkan keluh kesah dari para TKI yang berjumlah 180 orang, baru tiba di pelabuhan Sri Bintan Pura terdiri dari laki-laki 102 orang dan perempuan 71 orang, serta anak-anak 7 orang. (sut)
dari sekarang dan selamanya, agar terjaga komunikasi
yang baik. "Yang paling saya senang, bisa memberi orang
lain makan," imbuhnya sambil tersenyum.
Pilih Usaha
Sambungan hal 17 "Aku bisa masak di Singapura, karena keadaan. Sebelumnya saya operasional restauran di sana. Maka ditanya bisa masak, saya tidak bisa masak. Hobi masak memang. Akhirnya dibimbing oleh orang Indonesia. Ya, udah tawaran itu diambil jadi asisten chef, karena chef gajinya lebih besar," ungkapnya. Selama menjalani usaha, tentu ada naik turun serta kendala yang dihadapi. Namun bagi Botak, kendala tersebut terutama dalam menentukan selera pelanggan dengan rasa lidah pelanggan. Karena apa yang dimasak di Singapura, belum tentu sama dengan lidah orang di Daik. Namun hal yang sangat penting dalam mengatasi kendala usahanya adalah komunikasi dengan pelanggan, menerima saran dan masukan dari pelanggan." Artinya, langsung ditanya dengan pelanggan apa yang disukai," jelas laki-laki kelahiran di Sukabami sekitar 37 tahun yang lalu. "Memang dalam pelayanan kita lambat penyajian, karena masih kurang ABK. Dan, yang menjadi cita rasa adalah citarasa pedas," ungkapnya. Lanjut Botak, melanjutkan usaha yang benarbenar dari hasil keringat sendiri. Di mulai dari sekarang dan selamanya, termasuk juga dalam memahami citarasa pelanggan yang di mulai
yang gagal UN 6 siswa. "Pengumuman hasil Ujian Paket B, dijadwalkan satu bulan setelah ujian. Pengumuman sama dengan sistem ujian Paket C setara SMA,"ujarnya.(rml)
Gedung BNP3TKI
Sambungan hal 17 Ia juga berharap agar kiranya BP3TKI terus bersinergi dengan pemerintah setempat dan nantinya bisa mengurangi persoalan dan permasalahan TKI. Sementara itu, Jumhur Hidayat mengatakan, dengan berdirinya kantor BP3TKI Kepri yang berada di Tanjungpinang ini, diharapkan proses penempatan dan perlindungan TKI di wilayah Kepri semakin baik dengan dukungan fasilitas kantor permanen, dan segala fasilitas lainnya yang tersedia. "Kita semua bisa memanf-
karena perusahaan tersebut beroperasi di Bintan dan Tanjungpinang. Seharusnya kata dia, Lobindo melapor ke Bea Cukai dan Syahbandar sebelum melakukan loading bauksit untuk mengekspor biji bauksit ke luar negeri. "Saat ini surat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan yang sudah disampaikan oleh Lobindo ke media, mungkin hanya sebatas informasi atau wacana, buktinya Pemkab sendiri belum terima," ujarnya. Lamen mengatakan, masalah ekspor bauksit ke luar negeri yang akan dilakukan oleh PT Lobindo, seharusnya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai yang bertanggungjawab terhadap keluar masuk barang dari dalam maupun ke luar negeri. (eza)
Pemprov Siap Hadapi Gugatan PT Nindya Karya TANJUNGPINANG (HK) — Wakil Gubernur Provinsi Kepri HM Soerya Respationo, menyatakan siap menghadapi segala tuntutan hukum yang dilakukan PT Nindya Karya terhadap Pemprov Kepri, terkait permasalahan Dompak. Gugatan tersebut saat ini tengah diproses di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan telah melakukan sidang perdana. "Ini adalah masalah hukum, namun kami juga tidak akan tinggal diam, dan mengikuti semua proses aturan hukum yang berlaku,"kata Soerya, kemarin. Menurut dia, semua orang maupun lembaga harus tunduk kepada aturan hukum. Artinya, jika ada yang menggugat Pemprov terkait Dompak ini tidak menjadi masalah. Asalkan, ada dasar argumen dan pembuktian yang kuat atas gugatan yang diajukan tersebut.
"Semua orang menggugat, itukan pasti punya dalih ataupun argumen sendiri-sendiri. Makanya untuk penyelesaiannya tetap di meja hukum. Seperti tuntutan tersebut itukan versi mereka, kita akan lihat dululah seperti apa nantinya," ujar Soerya. Lebih jauh Soerya mengatakan, untuk persoalan ini Pemprov siap melayani, dan tidak akan lari dari masalah. Namun asal diketahui saja, bahwa Pemprov memutus kontrak perusahaan itu, karena berbagai alasan logis yang berdasarkan ketentuan hukum juga. "Perlu dicek juga, apakah perusahaan itu menyelesaikan pekerjaanya sesuai waktu yang disepakati atau tidak?. Pekerjaannya diputus kontrak atau seperti apa? Semuanya tetap harus berdasarkan kondisi realita. Yang jelas kami dari pemerintah siap menghadapinya,"tegasnya. Seperti diketahui, PT
Proyek Tepi
Sambungan hal 17 Hal tersebut dikatakan Maskur Tilawahyu, Ketua Pansus Pertanggungjawabab APBD tahun 2011, DPRD Tanjungpinang, Jumat (3/8). Dia mengatakan, program lain yang dimaksud untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan yang dapat terserap dengan baik untuk kepentingan masyarakat. "Ada beberapa kegiatan Pemko yang tidak berjalan. Seperti Tepi Laut, mungkin akan kita pertimbangkan dalam APBD perubahan, apakah memang layak atau tidak bisa dilanjutkan. Tentunya, apabila tidak bisa, anggarannya akan kita alihkan ke program lain yang membutuhkan pos anggaran,"tegasnya di kantor
DPRD Tanjungpinang Senggarang. Maskur menerangkan, proyek tepi laut itu memiliki dua proses tahapan. Pertama yakni tahapan penimbunan dan telah dianggarkan sebesar Rp6 miliar lebih. Ternyata tahapan pertama itu tidak tuntas, hanya berkisar 75 persen pengerjaannya. Sementara tahapan kedua adalah penataan, pemasangan keramik di atasnya. "Kita masukkan lagi anggarannya di tahun 2012, tapi bagaimana kalau tahapan pertama tidak selesai, bagaimana mau melaksanakan tahapan kedua yang sudah dianggarkan. Apakah mungkin itu bisa terlaksana. Kita menilai tidak mungkin dapat
terealisasi, mengingat saat ini sudah bulan Agustus, makanya akan kita alihkan ke program lain dan secara teknis dilaksanakan Komisi III nanti,"jelasnya. Tahapan kedua dewan menganggarkan sebesar Rp4,5 miliar. Apabila memang dibutuhkan masyarakat dan dinilai lebih baik diserap ke program yang lain, anggaran tersebut akan dialihkan ke program kerakyatan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan lainnya. "Yang jelas, dewan akan mengatensikan beberapa program Pemko yang tidak berjalan dan dicarikan alternatif serta tepi laut untuk sementara dihentikan,"ujar Maskur kembali. (cw40)
dalam penanganan TKI dari Malaysia ke Tanjungpinang, mulai dari penerimaan, penampungan, pemulangan ke daerah asal, hingga rujukkan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bila ada yang sakit ini dila-
kukan agar para TKI tidak terlantar. "Solusi harus segera diambil, guna mengatasi serta mengantisipasi maupun menangani permasalahan seputar TKI bermasalah di Kepri,"tegasnya kembali. ***
3.249 TKI
Sambungan hal 17 Jumhur menambahkan, bahwa wacana pembangunan wadah penampungan TKI perlu dilakukan sebagai solusi untuk mengantisipasi membludaknya TKI yang masuk ke Tanjungpinang. Meskipun cukup rumit
Nindya Karya adalah salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek jembatan Dompak. Dari tiga jembatan yang dibangun, PT Nindya Karya masih menyisakan pengerjaan jembatan satu yang saat ini belum tersambung. Namun kemudian proyek tersebut terhenti karena berakhirnya masa kerja dan proyek tidak selesai, kontrakpun diputus. PT Nindya Karya telah menggugat Pemprov Kepri dan Bank Mandiri di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebesar Rp92,3 miliar, atas sisa pembayaran progres dan jaminan pembayaran pembangunan jembatan I Dompak yang menelan dana sebesar Rp244,585 miliar. Selain sisa dana progres progres pembayaran PT Nindya Karya, juga menggugat Bank Mandiri atas jaminan proyek garansi Bank sebesar Rp12,188 miliar dan tuntutan pokok kerugian perkara sebesar Rp92 miliar. (rul)