Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
18 Sabtu, 11 Juni 2011
M E T R O
T A N J U N G P I N A N G
Nelayan Senggarang-PT DKA Sepakat
Nilai Kompensasi Rp108 Juta TANJUNGPIN ANG — Aksi demo para nelayan ANJUNGPINANG Senggarang menuntut kompensasi uang atas pencemaran limbah bauksit berhasil. PT Dua Karya Abadi (DKA) akhirnya menyetujui membayar uang kompensasi senilai Rp108 juta.
SUTANA/HALUAN KEPRI
BERI PENGARAHAN — Sejumlah pengemis yang biasa berkumpul di Masjid Al-Hikmah Tanjungpinang dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh Dinas Sosial Kota dan Provinsi Kepri, Jumat (10/6). Para pengemis tersebut didata untuk selanjutnya dipulangka ke daerah asal atau dibina.
Dinsos Data Pengemis di Masjid Raya TANJUNGPINANG — Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepri beserta jajarannya selepas Shalat Jumat, kemarin mengumpulkan para pengemis yang biasa beroperasi di Masjid Al-Hikmah atau lebih dikenal Masjid Raya. Para pengemis kemudian diberi nasehat, salah satunya tidak lagi mengemis di masjid tersebut. Aksi mengumpulkan para pengemis itu dilakukan Dinsos Kepri setelah Gubernur Kepri HM Sani meminta pengemis di Masjid Raya ditertibkan. Pasalnya, keberadaan mereka mengganggu warga yang akan menunaikan Sholat Jumat. "Pak Gubernur tidak mau melihat mereka lagi. Maka dari itu, kita melakukan pendataan pengemis yang ada disini. Setelah ini, kita segera siapkan langkah konkrit terhadap mereka nanti," kata Cristina, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinsos Kepri usai menasehati para pe-
ngemis di masjid tersebut. Aksi mengumpulkan para pengemis tersebut juga dihadiri perwakilan Dinsos Tanjungpinang dan Rumah Singgah Tepak Sirih (RSTS) Kota Tanjungpinang. Keseluruhan tim yang turun berjumlah 9 orang. Setelah melakukan pendataan dan menanyakan kemauan para pengemis, Cristin menjelaskan bahwa sebagian akan dipulangkan ke daerah asal. Sebagiannya lagi akan ditampung dan dinina melalui program usaha yang akan dibuat. "Akan kita selaraskan dengan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Tapi, kita benar-benar melakukan penseleksian terhadap mereka nanti," tegasnya. Rini Trimediawati, salah seorang perwakilan Dinsos Kota Tanjungpinang mengatakan, keberadaan pengemis baik di lingkungan Masjid Raya dan lokasi lainnya di Kota Tanjungpinang tidak
diperbolehkan. Aktivitas itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2005, tentang keindahan dan ketertiban lingkungan. "Ada beberapa pengemis yang pernah ditangkap dua kali, tetapi mereka tetap saja mengemis lagi. Ke depan, apabila mereka ini telah kita berikan bantuan atau dikirim pulang dan kembali lagi, akan kita tindak tegas," katanya. Hal yang sama juga disampaikan Lilis Suciati, Pimpinan RSTS Kota Tanjungpinang. Kata dia, dari 16 pengemis yang dikumpulkan, empat di antaranya sudah pernah ditampung di RSTS yang ia kelola. "Saya heran, masih saja mereka ini mengemis, padahal, ketika kita tanya, sebagian mereka ada yang sudah bekerja sebagai pelayan di kedai kopi dan sebagainya. Atas kembali maraknya pengemis, kita juga mengimbau agar masyarakat jangan memberi mereka uang," sarannya. (cw40)
Kejati-Polda Didesak Usut KF BBM T A N J U N G P I N A N G — Penerapan Kartu Fasilitas (KF) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Tanjungpinang dan Bintan yang direncanakan sejak setahun lalu, hingga kini sama sekali tak kunjung terealisasi. Pemilik kendaraan pun hinggi kini belum mengetahui seperti apa bentuk kartu tersebut. Padahal, untuk mempersiapan pelaksanaan Kartu Fasilitas BBM tersebut sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp19 miliar yang berasal dari APBN. Atas besarnya uang negara yang dikeluarkan itulah elemen masyarakat mendesak Kejaksaan Tinggi Kepri dan Polda Kepri untuk mengusutnya. "Masalah ini perlu dipertanyakan, mana kartu fasilitas itu. Kita menduga telah terjadi penyimpangan, makanya kejaksaan dan polisi perlu menyelidikinya," kata Edy Rustandi, Direktur LBH Indra Sakti, Jumat (10/6). Terkait kendala payung hukum dalam pelaksanaan penggunaan kartu kendali
Sambungan dari hal.17
Kota Tanjungpinang. Peningkatan penyakit ini juga terjadi di dua rumah sakit, yaitu pada Minggu ke-15, 16, 17, dan 18
tersebut, Edy mengatakan pelaksanaan yang sudah dilakukan sebelumnya itu adalah dalam bentuk uji coba. Hal tersebut bisa diartikan dapat dilaksanakan dengan kesepakatan bersama pemerintah daerah. Sementara Pemerintah daerah dan perbankan di Tanjungpinang sendiri sudah mendukung, akan tetapi dari pihak BPH Migas sebagai penggagas kartu tersebut justru tidak siap. "Jika kemudian beralasan perlu payung hukum lagi sebenarnya agak terlihat rancu. Karena kondisi saat ini dana sebesar Rp19 miliar yang telah tersedot habis. Ada kerugian negara di sana yang patut diselidiki oleh pihak terkait," terang Edy. "Perlu diingat, ini bukanlah proyek multy years yang bisa dianggarkan kembali di tahun berikutnya," imbuhnya. Sebelumnya, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua menyatakan bahwa proyek KF BBM bersubsidi di Kabupaten Bintan gagal to-
tal. Katanya, proyek peluncuran KF BBM itu menelan anggaran sebesar Rp21 miliar. Peluncuran kartu BBM bersubsidi itu dilakukan akhir tahun 2009 lalu. Meski sudah lebih dari dua tahun, namun sebanyak 210 ribu pemilik kendaraan yang ada di Bintan sama sekali belum melihat bentuk fisik KF BBM tersebut. Pemilik kendaraan masih membeli BBM dengan uang tunai. Menurut Rudy, kemungkinan kegagalan proyek KF BBM itu tidak diketahui pemerintah pusat dan juga aparat yang berwajib. Sebenarnya, kata dia, kegagalan proyek percontohan untuk wilayah Tanjungpinang dan Bintan itu bukan disebabkan ketidaksiapan masyarakat. Melainkan kegagalan BPH Migas dan kontraktor PT Kencana Mandiri Ulinusantara (KMU) yang melaksanakan proyek itu. "Proyek itu dilaksanakan tanpa kajian yang matang, hasilnya nol besar," ucapnya ketika itu. (rul)
Dua Penderita sebanyak 131 penderita," paparnya. Selesai memberi sambutan, Tatik mengunjungi pasien
anak-anak yang terserang diare. Kemudian Tatik meninjau ruang VIP yang baru selesai dibangun. (eza)
Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Kesepakatan tersebut dihasilkan setelah Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang dan Camat Tanjungpinang Kota menjadi mediator pertemuan antara nelayan dengan manajamen PT DKA. Pertemuan yang turut dihadiri sejumlah pengurus Himpunan Cerdik Pandai Muda Melayu (Cindai) berlangsung di Kantor Lurah Senggarang, Jumat siang (10/6). Dalam pertemuan tersebut, dari PT DKA diwakili oleh Aseng dan Sugeng. Sempat terjadi kericuhan saat pertemuan berlangsung. Itu terjadi karena mulanya PT D K A h a n y a m a u m e m b er i-
kan kompensasi atas jebolnya tanggul tambang bauksit dan mencemari laut sebesar Rp30 juta saja. Tawar-menawar besarnya nilai kompensasi terjadi beberapa kali. Perwakilan PT DKA dan nelayan seperti dua orang yang sedang bertransaksi jual-beli barang. Ditolak Rp30 juta, PT DKA kemudian menaikkan menjadi Rp75 juta. Dari angka itu kemudian dinaikkan lagi menjadi Rp90 juta. Nilai uang sebesar itupun masih dianggap tidak cukup oleh nelayan. Karena, menurut n e l a y a n k e r u g i a n y a n g d itimbulkan dari pencemaran
laut akibat limbah bauksit itu sangat besar. Penghasilan nelayan jauh berkurang, karena ikan, kepiting yang selama ini mudah ditangkap, kini sudah semakin berkurang. "Rapat sempat memanas, karena nelayan tidak terima c u m a d i b e r i R p 3 0 j u t a . S etelah berlangsung alot, a k h i rn y a d i s e p a k a t i n i l a i kompensasi yang harus dibayar PT DKA kepada nelayan senilai Rp108 juta," kata Junadi Fajri, koordinator lapangan Cindai usai pertemuan. D i k e t a h u i , s e h a r i s eb e lumnya ratusan nelayan di Kelurahan Senggarang menggelar aksi demonya ke Kantor Walikota di Senggarang. Dalam aksinya, para nelayan menyampaikan empat poin tuntan yang harus dituntaskan. Pertama, mendesak Walikota dan DPRD Kota Tanjungpinang menun-
taskan segala permasalahn penambangan bauksit yang t e r j a d i d i K o t a T a n j u n gpinang, baik izin yang tidak jelas, pencemaran lingkungan dan hal lainnya sebagai dampak dari penambangan bauksit. Tuntutan kedua, mendesak Walikota dan DPRD segera menutup tambang bauksit yang sedang beroperasi di Kota Tanjungpinang, karena faktanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga, mendesak kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut menyelidiki kasus penambangan yang diduga kuat negara dan masyarakat telah dirugikan. Keempat, menuntut Walikota dan Ketua DPRD Kota Tanj u n g p i n a n g y a n g b e rtang gungjawab dalam hal ini untuk mundur dari jabatannya. (eza)
BLH Uji Emisi Kendaraan Bermotor TANJUNGPINANG — Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang melakukan uji petik emisi kendaraan roda empat yang dipusatkan di Lapangan Pamedan, Jalan Ahmad Yani, Jumat (10/6). Uji emisi kendaraan bermotor tersebut sebagai langkah menciptakan kualitas udara yang bersih dan sehat di Kota Tanjungpinang. Sekretaris BLH Kota Tanjungpinang Mekhwanizar di
sela-sela uji emisi mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Uji emisi dilakukan untuk mengetahui kadar polusi dari asap mobil yang dikeluarkan. "Bila proses pembakaran pada silinder kendaraan bermotor kurang baik, maka angka Hydro Carbon semakin tinggi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Tapi bila kendaraan menun-
Tradisi Telur Merah dan Jahe TANJUNGPINANG — Budaya orang Tionghoa, bayi yang berumur satu bulan patut dirayakan. Orang tua yang berbahagia akan memperkenalkan kehadiran momongan baru mereka kepada teman dan sanak saudara, sambil merayakan sebuah pesta telur merah dan jahe. Secara tradisi, nama bayi tersebut juga akan diberitahukan pada saat itu juga. "Tamu tamu yang menghadiri pesta telur merah dan jahe itu akan membawakan berbagai kado. Angpao selalu diberikan kepada bayi laki-laki, sementara bayi perempuan akan mendapatkan berbagai perhiasan mahal. Para tamu undangan
Sambungan dari hal.17
tidak meninggalkan pesta dengan tangan yang kosong. Orang tua sang bayi akan memberikan telur merah kepada mereka menandakan kebahagiaan dan sebuah permulaan hidup yang baru dengan hadirnya sang bayi," kata Agus Tan, tokoh masyarakat Tionghoa yang tinggal di Pelantar IV Tanjungpinang, kemarin. Menurut dia, Pesta telur merah dan jahe berasal dari budaya Tiongkok kuno. Sama seperti di negara lain, angka kematian bayi di Tiongkok zaman dahulu cukup tinggi sebelum berkembangnya ilmu pengobatan modern pada abad ke-20. Oleh karenanya, seorang bayi yang telah ber-
jukkan proses pembakaran yang sempurna, maka hasilnya asap yang dikeluarkan tidak menimbulkan pencemaran polusi," ungkap Mekhwanizar. Menurutnya, kendaraan yang ramah lingkungan tidak semuanya tergantung dari perawatan yang telah dilakukan. Untuk itu, Mekhwanizar mengimbau kepada pemilik kendaraan bermotor agar mengecek mesin kendaraannya. "Karena dengan cara ini
usia satu bulan kemungkinan besar dapat bertahan hidup sampai dewasa, makanya diadakan sebuat pesta untuk merayakan hal itu. Secara tradisi, lanjut Agus, masa nifas (umur bayi satu bulan/ibu istirahat satu bulan setelah melahirkan tanpa keluar rumah) ini juga merupakan saat yang tepat untuk mengenalkan kembali sang ibu kepada masyarakat luar. Orang Tionghoa percaya bahwa ibu-ibu berada dalam kondisi tubuh paling lemah sepanjang masa hidupnya sehabis melahirkan. Sama seperti adat orang Inggris yang meminta ibu-ibu istirahat untuk beberapa waktu sehabis persalinan. Ibu ibu orang Tionghoa secara tradisional juga mela-
pencemaran polusi udara bisa ditekan," ujarnya. Mekhwanizar menjelaskan, bila udara sudah tercemar dari asap kendaraan, maka akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Seperti iritasi mata, gangguan jantung, asma, batuk, kanker paru-paru dan penyakit lainnya. "Dari sekian banyak kendaraan yang diuji, satu mobil dinas Pemko Tanjungpinang BP 8084 T tidak lulus," terangnya. (eza)
kukan hal serupa. Selama sebulan setelah melahirkan para ibu dilarang ke luar rumah. "Ini untuk memastikan agar mereka tidak jatuh dalam kondisi yang terlalu lelah, atau tidak terjangkiti oleh berbagai kuman penyakit. Selain beristirahat, mereka minum sup daging hasil rebusan dari kaki babi, telur, cuka dan jahe. Kebanyakan ibu ibu muda masih mengikuti cara ini sampai sekarang," ungkap Agus. Pada zaman dulu, kata dia, pesta telur merah dan jahe kadang-kadang hanya dirayakan untuk menyambut kelahiran bayi laki-laki saja. Tapi sekarang, pesta tersebut juga dirayakan untuk kelahiran bayi perempuan. (rul)
50 Gudang
pernah mengecek perizinan gudanggudang tersebut. "Dalam waktu dekat ini kita akan turun ke lapangan melibatkan instansi lain untuk memeriksa gudang-gudang yang sama sekali tidak memiliki izin itu," katanya. Pada saat pemeriksaan nanti, BP2T akan berkoordinasi dengan kepolisian dan Satpol PP Tanjungpinang. "Bila dalam pemeriksaan nanti ternyata ada gudang yang tidak memiliki izin, maka bangunan tersebut akan kita bongkar dan tutupa," tegas Novari. Ia menjelaskan, untuk mendirikan sebuah gudang, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain memiliki izin HO (gangguan), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), KTP si pemilik gudang. Dan melampirkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan masa berlakunya masa perizianan adalah lima tahun. Setelah itu pemelik gudang mengurus kembali izin perpanjangannya jika gudang tersebut tetap dipakai. "Mengenai kelayakan tempat dalam mendirikan sebuah gudang harus dikaji tim teknis, karena pendirian gudang yang layak tidak mengganggu lingkungan sekitar perumahan," papar Novari.
SUTANA/HALUAN KERPI
SALAH satu bangunan pergudangan yang diduga tidak melengkapi perizinan, Jumat (10/6). Terkait banyaknya gudang yang tak berizin, anggota Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang M Arif meminta Pemko segera turun mengecek ke lokasi. Jika terbukti melanggar, maka harus ditindak. "Izin pergudangan jelas sudah diatur dalam Perda Kota Tanjungpinang, karena dalam mendirikan gudang beberapa
prosedur harus dipenuhi, termasuk izinnya. Namun bila ada gudang yang dibangun ternyata tidak memiliki izin, maka sudah jelas itu gudang ilegal namanya," kata Ketua Fraksi PKS itu. Bagi pengusaha yang belum memiliki izin, Arif mengimbau segera mengurusnya. (eza)