2
SELEKTA
JUMAT, 13 APRIL 2018
Dana Pilkada tidak Boleh Dipotong
EDITORIAL
Prabowo sang Penantang KESEDIAAN Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada Pemilu 2019 patut diapresiasi dan diacungi jempol. Diapresiasi bukan semata karena Prabowo mendengarkan aspirasi kader partai yang dipimpinnya, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Mendengarkan secara saksama aspirasi kader partai justru memperlihatkan karakter Prabowo yang sejatinya demokratis. Selaku pendiri dan ketua umum partai, kalau ia mau, bisa saja Prabowo memaksakan kehendaknya. Akan tetapi, Prabowo memilih jalan DUTA demokratis. Kesediaan menjadi calon presiden itu dikatakan Prabowo setelah mendengarkan dan menerima mandat dari semua pengurus Gerindra di daerah dan pusat dalam rapat koordinasi nasional yang digelar pada Rabu (11/4). Itulah jalan demokratis yang dipilih dengan penuh kesadaran oleh Prabowo. Prabowo juga patut diberi acungan jempol karena kesediaannya menjadi calon presiden otomatis menghindari calon tunggal melawan kotak kosong di Pilpres 2019. Meski perundang-undangan membuka ruang calon tunggal, jika itu terjadi, tetap saja tak elok. Jika menang, dinilai pantas karena melawan kotak kosong; seandainya kalah, malah malunya dibawa sampai liang lahad. Pernyataan kesediaan Prabowo itu sekaligus mengindikasikan kontestasi antara dirinya dan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014 berpeluang besar terulang pada 2019. Satu kaki Jokowi sudah berada di gelanggang Pemilu 2019. Modalnya sebagai kandidat sudah melampaui presidential threshold 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Jokowi didukung PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura yang memiliki 51,9% kursi DPR. Prabowo perlu kerja keras untuk memenuhi presidential threshold. Partai Gerindra yang memiliki 13% kursi di DPR membutuhkan tambahan 7% kursi dari partai lain untuk mencapai syarat dukungan minimal 20% kursi DPR. Di atas kertas, Gerindra cukup berkoalisi dengan PKS yang punya 7% kursi dan PKS sudah memberikan isyarat dukungan. Berbeda dengan partai yang mendukung Jokowi, PKS mendukung Prabowo dengan syarat. Syarat yang diajukan PKS ialah Prabowo harus menggandeng salah satu dari sembilan kader PKS yang sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden/wakil presiden. Empat dari sembilan kader PKS yang dimaksud ialah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. Lima lainnya ialah Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ada yang menilai syarat yang diajukan PKS justru membatasi ruang gerak Prabowo untuk membangun koalisi dengan partai-partai yang belum menentukan siap. Sejauh ini, partai yang belum bersikap ialah Demokrat yang memiliki 10,89% kursi di DPR, PAN (8,57%), dan PKB (8,39%). Dari ketiga partai itu, PAN bersama PKS merupakan mitra koalisi Gerindra pada 2014. Karena itulah, wajar-wajar saja kali ini PKS meminta jatah calon wakil presiden karena pada 2014 jatah itu diberikan kepada PAN. Koalisi Gerindra, PKS, dan PAN yang dibangun sejak 2014 itu masih terus dirawat hingga kini, setidaknya dalam pemilihan kepala daerah. Setelah memenangi pilkada Jakarta, kebersamaan tiga partai itu mencoba keberuntungan di lima provinsi yang menggelar pilkada serentak pada 27 Juni, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Bisa jadi, hasil pilkada menjadi basis koalisi yang sedang dijajaki Prabowo. Selain berjuang memenuhi syarat formal presidential threshold, tugas yang tidak kalah beratnya ialah meningkatkan elektabilitas. Prabowo beruntung karena sosoknya hingga sekarang konsisten menjadi ikon penantang di luar kekuasaan. Konsistensi menjadi penantang berpeluang mengerek tingkat keterpilihan. Elok nian bila konsistensi itu dibarengi dengan menyuguhkan keadaban politik di ruang publik.
Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials
ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY
TINJAU PERSIAPAN TUAN RUMAH: Perwakilan delegasi negara-negara peserta Asian Para Games 2018 meninjau Stadion Utama Gelora
Bung Karno (SUGBK) di Senayan, Jakarta, kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan melihat kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Para Games 2018 yang dibuka pada 8 Oktober 2018.
Bank Dunia Sarankan Perketat Moneter Tahun politik diperkirakan tidak akan mengganggu kegiatan ekonomi domestik. Setelah pemilu, investasi akan tumbuh lebih cepat karena ketidakpastian politik mulai reda.
Integrasi dan fasilitasi tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, serta Belt & Road Initiative.
Tahun politik
CAHYA MULYANA
cahya@mediaindonesia.com
B
ANK Dunia menyebutkan pertumbuhan ekonomi negara-nega ra berkembang di kawas an Asia Timur dan Pasifik diperkirakan akan tetap kuat dan mencapai 6,3% pada 2018. Namun, ada risiko yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan penerapan kebijakan di negara terkait. ”Dibutuhkan langkah meredam kemungkinan dampak pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat di negara maju sekaligus meningkatkan prospek pertumbuhan jangka panjang dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan, terutama terkait perdagangan global,” ujar Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Sudhir Shetty saat jumpa pers di Jakarta, kemarin. Sudhir mengatakan hal itu saat merilis World Bank East Asia dan Pacific Economic Update edisi April 2018, Enhancing Potential. Menurut Sudhir, negara-nega-
ra di kawasan tersebut perlu mempertimbangkan pengetatan kebijakan moneter dan memperkuat peraturan makroprudensial. ”Ini sangat penting, terutama bagi negara dengan tingkat utang yang tinggi atau pertumbuhan kredit yang cepat karena ada risiko kerentanan pa da sektor keuangan apabila suku bunga di negara maju dinaikkan,” katanya. Pada Maret 2018, bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga jangka pendek 25 basis poin dan diperkirakan masih ada kenaikan sebanyak tiga kali lagi. Kendati The Fed menaikkan
suku bunga mereka, Bank Indonesia masih mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate di level 4,25%. ”Saat ini negara-negara kawasan kelihatannya siap untuk menaikkan suku bunga acuan mereka. Ruang untuk pelonggaran moneter tampaknya sudah tidak ada lagi,” ujar Sudhir. Tantangan lainnya ialah ancaman terhadap sistem perdagangan global saat ini. Negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik bisa merespons ancaman terhadap sistem perdagangan global tersebut dengan memperdalam integrasi dan fasilitasi perdagangannya.
Bank Dunia meyakini konstelasi politik, termasuk kontestasi pemilihan umum, tidak akan berdampak banyak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan, pascapesta demokrasi tuntas pada 2019, laju investasi akan lebih baik lagi akibat ketidakpastian politik mulai redup. “Kami perkirakan pemilu tidak akan mengacaukan kegiatan ekonomi. Setelah pemilu, investasi akan tumbuh karena ketidaktentuan politik akan berkurang,” terang Ekonom Senior Bank Dunia Derek Chen saat mendampingi Sudhir, kemarin. Menurut dia, sebagian investor saat ini tengah menunggu kondisi politik Indonesia yang akan menggelar dua ronde pesta demokrasi 2018 dan 2019. Hal itu tidak hanya berlaku di Indonesia. Kondisi yang sama terjadi di banyak negara. “Sekarang, investor mungkin sedang menunggu apa yang akan terjadi di 2018 dan 2019 dan berasumsi enggak terlalu mengejutkan kemudian investasi akan mengalir lagi karena sudah berkurang ketidakjelasan politiknya. Ini tidak hanya Indonesia, tapi juga negara lain mengalami siklus ini,” ujarnya. (Ant/X-10) Dunia Usaha... | Hlm 17
KEMENTERIAN Dalam Negeri menegaskan tidak boleh ada pemotongan dana hibah untuk pilkada oleh daerah secara sepihak. “Tidak boleh ada pemotongan dana pilkada. KPU bebas melaporkan kejadian tersebut kepada Kemendagri jika terbukti,” ungkap Pelaksana Tugas Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Sumule Tumbu, dalam rapat koordinasi teknis evaluasi pendanaan pilkada serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin. Di hadapan perwakilan pemda dari 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada, Sumule menegaskan pilkada merupakan program prioritas pemerintah yang anggarannya telah disepakati tahun lalu melalui APBN dan APBD. “Saya mengerti jika maksud nya untuk efisiensi, tetapi sistemnya bukan pemotongan. Serahkan kepada penyelenggara secara utuh, biar mereka yang mengelola,” kata Sumule. Kemendagri juga tidak segan memberi sanksi berat kepada kepala daerah yang terbukti menghambat pencairan dana hibah. “Pertama, ada teguran lisan dan tertulis, kedua bisa disekolahkan tiga bulan di BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kemendagri, terakhir jika tidak mau kooperatif, bisa kita nonaktifkan secara definitif,” kata Sumule. Sebelumnya, Wakil Kepala Biro Logistik KPU M Aminsyah mengungkapkan masih ada pemda yang memotong dana secara sepihak. “Contoh di Provinsi Bali, anggaran KPU Provinsi Bali seharusnya Rp299 miliar, tetapi hanya turun Rp155 miliar. Ini merugikan KPU karena pemotongan terjadi cukup besar tanpa ada pembicaraan dan pemberitahuan,” kata Aminsyah dalam acara yang sama. Aminsyah juga menyebut laporan pertanggungjawaban anggaran hibah ialah tugas KPU dan tak perlu lagi diurusi pemda ataupun KPU daerah. Kepala Biro Administrasi Bawaslu, Dermawan Adhi Santoso, berharap melalui rakor itu pimpinan daerah bisa segera merealisasikan anggaran pilkada yang masih terkatung-katung. Terlebih hingga kini baru 80 daerah yang menyelesaikan pencairan dana pilkada 100%. Terpisah, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Bali Dewa Mahendra Putra membantah bahwa Pemprov Bali mengambil keputusan sepihak dalam mencairkan dana pilgub Bali. “Kami tidak melakukan pemotongan sepihak. Dana yang dicairkan untuk pilgub sudah sesuai dengan kesepakatan dalam naskah perjanjian hibah daerah,” ujarnya di Denpasar, kemarin. (Put/ OL/WJ/X-11)
Otak Persekusi di Cikupa Divonis 5 Tahun
ANTARA/ABRIAWAN ABHE
RISIKO TINGGI: Murid SD pulang sekolah dengan menggunakan ban untuk menyeberangi sungai di Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Maros, Sulawesi Selatan, kemarin. Pelajar dan warga setempat terpaksa menerjang arus sungai untuk menyeberang karena jembatan yang mulai dibangun sejak 2015 hingga kini belum rampung.
KOMARUDIN, Ketua RT 07/03, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, di nilai terbukti sebagai otak persekusi terhadap pasangan R dan M. Dia pun divonis lima tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, kemarin. Putusan itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yakni tujuh tahun penjara. ”Komarudin divonis lima tahun penjara karena selain belum pernah melawan hukum, juga punya keluarga dan anak kecil yang masih butuh perhatiannya,” kata Muhammad Irfan, ketua majelis hakim, saat membacakan putusan. Yang memberatkan terdakwa, ujar dia, sebagai aparat wilayah
seharusnya Komarudin tidak semena-mena yang menjadi contoh buruk bagi warga. Persekusi terhadap R dan M dilakukan Komarudin bersama ketua RW setempat, Gunawan, dan empat warga setelah mereka menggerebek korban di kontrakan M karena menduga keduanya ber buat mesum. Korban lalu dipukul, ditelanjangi, dan diarak keliling kampung. Sementara itu, Gunawan divonis 1,5 tahun penjara dari tuntut an jak sa dua tahun. Vonis ditimpakan pula kepada empat warga, yakni Suhendang, Iis Suparla, Anwar Cahyadi, dan Nuryadi, berupa hukuman tiga tahun. Sebelumnya, mereka dituntut pidana empat tahun penjara.
”Keempat terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan turut bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum sehingga menyebabkan orang lain luka dan malu,” kata majelis. Persekusi juga terjadi di Kampung Bambu Besar, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, dengan korban AJ, 12, dan HL, 13, karena dituduh mengambil jaket milik warga yang dijemur di teras rumah. Dalam keadaan telanjang, AJ diarak sampai ke rumahnya di Kampung Al Bahar, Harapan Jaya, Bekasi Utara, yang berjarak sekitar 400 meter dari tempat kejadian. HL ditelanjangi pula, tapi tidak diarak. ”Selama di jalan, leher saya juga dijepit lengan Nur. Bahkan
kepala saya dipukul, ditendang, dan rambut kepala dijambak,” ungkap AJ yang kini dirawat di RSUD Kota Bekasi, kemarin. AJ mengaku, sebelum kejadian dia sedang berkumpul bersama rekannya, HL dan RZ, di pos ronda. Di tengah obrolan, RZ menyuruh AJ dan HL mengambil jaket milik warga. Namun, Nur memergoki lalu menangkap dan memersekusi kedua bocah. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, Rury Arief Rianto, mengatakan aksi main hakim sendiri oleh warga tidak bisa dibenarkan. ”Apalagi, korbannya anakanak yang seharusnya dilindungi. Ini akan mengganggu psike korban.” (SM/Gan/X-8)