Edisi 69 12 oktober 2016 | Pedoman Makassar

Page 1

WWW.PEDOMANMAKASSAR.COM

RABU

M I T R A S T R AT E G I S

12 OKTOBER 2016 EDISI NO. 69 TAHUN I | 32 HALAMAN RP 5.500 LANGGANAN RP 90.000/BULAN (LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM)

DUA TAHUN TERSANGKA, LEGISLATOR SULSEL BELUM DITAHAN

CAMAT MANDAI POLISIKAN KAJATI SULSELBAR

METRO 3

SEPUTAR SULAWESI 5

ADA APA DENGAN DISCLAMER ENREKANG?

Sumber Pedoman yang menolak identitasnya dibuka, mengungkapkan punya pengalaman berurusan dengan Bupati Enrekang, Muslimin Bando menguruskan anggaran masuk ke daerah tersebut. MAKASSAR, PEDOMAN - Ja-

ngan main-main dengan pengurusan anggaran dan jual-beli proyek di Sulsel. Bisa berimbas kemanam a n a , termasuk opini D i s clamer Kabupaten Enrekang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini disclamer itu diduga pesanan "mafia anggaran" lantaran Bupatinya, Muslimin Bando dikenal tak komitmen untuk urusan fee pengurusan anggaran. Sumber Pedoman yang menolak identitasnya dibuka, mengungkapkan punya pengalaman berurusan dengan Bupati Enrekang, Muslimin Bando menguruskan anggaran masuk ke daerah tersebut. "Kami ketemu di sebuah hotel bintang empat di Makassar. Bupati sudah panggil kadisnya. Hasil pertemuan, mereka (Enrekang) mengusulkan anggaran kesehatan dan jalan. Proposal kami terima dan urus di pusat," ucap sumber yang mengaku punya link di DPR RI melalui jalur parpol saat bertemu Pedoman, kemarin. "Setelah anggaran turun. Kesehatan Rp10 miliar dan jalan Rp15 miliar. Kami menghadap ke bupati. Tapi apa jawaban bupati, katanya anggaran itu turun sendiri," lanjut sumber. Pengakuan juga datang dari salah satu kontraktor di Sulsel. Kontraktor ini mengaku saat Pilkada Enrekang 2013 lalu, dia bersama grupnya sesa-

ma kontraktor ikut menyumbang ke tim pemenangan. "Dulu, grup kami menyumbang sampai Rp3 miliar. Tapi sampai saat ini, janji diberik a n proyek tak kunjung ada. Dikenal tak komit-lah," ujarnya. Dibeberkan sumber Pedoman, di Enrekang untuk urusan proyek tak jauh-jauh dari tiga partai "biru" yang mengaturnya serta dugaan keterlibatan keluarga dekat bupati. "Tak jauhjauhlah, satu pintu kalau kita mau masuk. Bisa MI atau FI," paparnya. Penelusuran Pedoman, Kabupaten Enrekang merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Sulsel yang meraih predikat disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengelolaan anggaran daerah tahun 2015. Predikat disclaimer yang dialamatkan di Kabupaten Enrekang, saat itu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Enrekang. Maklum, ini pertama kalinya Enrekang dinyatakan disclaimer. Kejanggalan lain, di saat anggaran banyak masuk ke Enrekang serta di tengah APBD yang meningkat dari ratusan miliar ke Rp1,11 triliun lebih, justru pengelolaan keuangan disclaimer.

Catatan Pedoman, pada 27 Juni 2016, BPK Perwakilan Provinsi Sulsel menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah Enrekang yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Andi K Lologau, di Ruang Auditorium Lantai 2 kan-

tor BPK Perwakilan Sulsel. Setelah itu, acara seremoni penyerahan piagam dari BPK untuk 24 kabupaten/ kota di Sulsel dilakukan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, pada 14 Juli 2016 lalu. Dalam acara itu, penyerahan piagam penghargaan peraih WTP kepada

16 kabupaten/kota diserahkan langsung Anggota VI BPK RI Prof Bahrullah Akbar, didampingi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang, Sekprov Sulsel Abdul Latief, Ketua DPRD Sulsel HM Roem, dan Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Andi K Lologau yang dihadiri 24 kepala daerah di Sulsel. Daerah yang mendapat penghargaan atas opini WTP tersebut yaitu Makassar, Pinrang, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Bone, Soppeng, Wajo, Maros, Pangkep, dan Parepare. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Andi K Lologau, mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2015, untuk di provinsi Sulsel, 16 pemkab plus Pemprov Sulsel masuk kategori WTP. Selain itu, beberapa daerah lain di Sulsel juga masih ada yang mendapatkan opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) sebanyak lima daerah, yaitu Kabupaten Takalar, Jeneponto, Selayar, Sinjai dan Sidrap. Yang mendapatkan opini Tidak Wajar sebanyak dua daerah, yaitu Kabupaten Barru dan Tana Toraja. Sedangkan disclaimer sebanyak satu daerah, yaitu Kabupaten Enrekang. Andi K Lologau menjelaskan, asersi hak dan kewajiban bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar yang dimiliki atau hak dari pemda dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengembalikan ke negara. Enrekang diwanti-wanti untuk mengembalikan ketekoran kas senilai lebih Rp127 juta, silpa Rp1,2 miliar tidak sesuai dengan penjelasan dalam neraca aset yang tidak jelas keberadaannya senilai Rp25,8 miliar. Hingga berita ini diturunkan, Bupati Enrekang Muslimin Bando belum memberikan konfirmasi terkait hubungan antara predikat disclamer dengan pengurusan anggaran di daerahnya. ď Ź TIM


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.