WWW.PEDOMANMAKASSAR.COM
JUMAT
M I T R A S T R AT E G I S
23 SEPTEMBER 2016 EDISI NO. 53 TAHUN I | 32 HALAMAN RP 5.500 LANGGANAN RP 90.000/BULAN (LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM)
WAKAPOLRI IKUT KOMENTARI
BENTROKAN UNM METRO 3
INT
JARINGAN 4G XL MASUK MAKASSAR NOVEMBER EKOBIS 8
BUR-NOJENG
POLITIK 28
Rugikan Nasabah, BRI Lepas Tangan MAKASSAR, PEDOMAN - Tag-
ILUSTRASI
NH RUSAK ACARA DEKLARASI
line "melayani dengan setulus hati" PT BRI (Persero) Tbk, jauh dari kenyataan. Laporan nasabah BRI bernama Salim yang kehilangan uang Rp10 juta di mesin ATM tak digubris. Pimpinan BRI Kantor Wilayah Makassar, saat dikonfirmasi Koran Pedoman Makassar, kemarin seolah lepas tangan atas laporan nasabah.
"Saya masih di luar kota," katanya saat dihubungi via selular. Namun, Ngatari meminta pihak nasabah harus mengecek rekening tersebut. Apakah berdebet atau tidak? Serta uang yang ditarik keluar atau tidak? "Jadi tidak bisa di kirakira. Nasabah yang bersangkutan harus melakukan pengaduan di bank," tandasnya. Ketua Ombudsman Sulsel, Subhan Djoer mengaku banyak mendengar laporan atas kerugian nasabah yang melakukan transaksi di mesin ATM. "Datanya, besok (hari ini, Red) saja saya rilis,"
ucapnya kepada Pedoman Makassar, kemarin. Nasabah yang dirugikan, Salim, hingga kemarin, belum berhasil mendapatkan uangnya kembali yang tertelan di mesin setor tunai BRI yang berlokasi di ATM BRI ID-Mesin 460044 0050 Galeri Kantor Cabang Ahmad Yani, Makassar. Dia menuturkan, awalnya bermaksud menyetor tunai untuk bayar percetakan. Namun saat sedang melakukan transaksi, mesin ATM yang sebelumnya normal, tiba-tiba macet. Tidak mau mengambil resiko, Salim kemudian
mencoba menarik kembali uang di dalam mesin ATM. Namun setelah menunggu begitu lama, hanya kartu ATM yang keluar, serta selembar struk tertulis "problem pada transaksi setoran". Dia mengaku kesal dan trauma. Sebab, setoran tunai dengan pecahan Rp100 ribu sebesar Rp10 juta, yang bakal dia transfer masih di ATM, atau belum tiba ke rekening pihak percetakan. Sementara, sampai hari ini, pihak bank belum memberikan kejelasan terhadap problem tersebut. ď Ź CR5
ULP JENEPONTO AKHIRNYA GELAR EKSPOSE Ekspose proses lelang digelar di hadapan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Jeneponto, Tim Tipikor Polres Jeneponto, Inspektorat Kabupaten Jeneponto, dan Dinas Perindag Tamben Jeneponto. JENEPONTO, PEDOMAN - Lanta-
ran dituding melabrak Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Koran Pedoman Makassar, Edisi 19 September 2016) akhirnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jeneponto menggelar ekspose lelang Pasar Rakyat Tarowang, kemarin. Kepala ULP Jeneponto Nasruddin Azis melakukan ekspose hasil evaluasi proses lelang. Ekspose yang digelar itu mulai dari ekspose administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan evaluasi akhir (klarifikasi) terkait lelang Proyek Pasar Rakyat Tarowang. Ekspose proses lelang tersebut digelar di hadapan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari
Kejaksaan Negeri Jeneponto, Tim Tipikor Polres Jeneponto, Inspektorat Kabupaten Jeneponto, dan pihak Dinas Perindag Tamben Jeneponto, di Kantor ULP Jeneponto. Di hadapan tim, Nasruddin mengatakan, pihaknya melakukan ekspose karena banyaknya sorotan dan sanggahan dari rekanan yang kalah dalam proses lelang yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, pihaknya berkewajiban menjawab semua tudingan rekanan yang kalah dalam proses lelang Pasar Tarowang. Dia mengungkapkan, sanggahan yang dilakukan oleh peserta lelang yakni, PT Alena Mega Konstruksi dan PT Pratama Godean Jaya dengan materi sanggahan mempermasalahkan keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan sisa kemampuan paket PT Gunung Raya Bulukumba selaku pemenang ten-
der Proyek Pasar Tarowang. Kepala ULP Jeneponto, menjelaskan, alasan digugurkannya PT Alena Mega Kontruksi karena sesuai dengan data yang difollow-up dalam portal evaluasi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jeneponto, maka perusahaan tersebut tidak memasukkan dokumen sesuai dengan Standar Dokumen Pelelangan (SDP) yaitu mengubah nilai koefisien analisa harga pada Bill of Quantity (BOQ) analisa Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehubungan dengan itu, ada beberapa pekerjaan yang diubah koefisiennya. Salah satunya adalah pekerjaan beton untuk membuat 1 meter kubik beton mutu 7,4 Mpa, tenaga pekerja, bahan dengan standar SNI, jika keluar dari hal yang sudah ditentukan standar tersebut, maka keluar dari bestek yang di buat buat oleh perusahaan
itu sendiri. "Sementara itu, PT Pratama Godean Jaya digugurkan dalam proses lelang ini karena tidak melampirkan surat keterangan domisili (BAB V. LDK.NO.12)," jelas Nasruddin. Selain itu kata dia, tidak mencapai ambang batas surat dukungan, mengenai surat perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang isinya meliputi tanggung jawab kedua belah pihak, jenis dan jumlah material, cara pembayaran dan masa berlaku perjanjian (BAB IV.LDP I.5 keterangan dua scoring perusahaan tersebut hanya 10,5. Selain itu, kata Nasruddin, dalam metode perusahaan tersebut terdapat dokumen perusahaan PT Putera Mayapada pada yang membuktikan adanya afiliasi yang dapat menggugurkan perusahaan. "Terkait afiliasi terse-
but dapat diajukan ke LKPP untuk di usulkan di black list," beber Nasruddin. Di bagian lain Nasruddin, mengungkapkan, kedua perusahaan tersebut juga menuding PT Gunung Raya Bulukumba terkait jumlah sisa kemampuan paket sudah habis, karena perusahaan sudah mendapatkan enam paket pekerjaan tahun 2016. Terkait dengan sanggahan PT Alena Mega Kontruksi maka berdasarkan hasil evaluasi, pihak ULP Jeneponto sudah melakukan pengecekan Sertifikat Badan Usaha (SBU) di LPJK. Net yang menyatakan PT Gunung Raya Bulukumba terdaftar di LPJK (valid) dan SBU dinyatakan sah apabila telah tercantung Nomor Registrasi Usaha (NRU) yang ditanda tangani oleh direktur registrasi dan hukum badan pelaksana nasional atau manager eksekutif badan pelak-
sana LPJK propinsi sesuai kewenangannya. Demikian pula berdasarkan Pepres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Pepres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa pada pasal 19. Huruf I. J Poin B menjelaskan untuk usaha non kecil kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 6 paket atau 1,2 N dimana N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang ditangani pada saat bersamaan kurung waktu 5 tahun terakhir. Sesuai data yang disampaikan oleh PT Gunung Raya Bulukumba pernah melaksanakan pekerjaan sebanyak 10 paket pekerjaan dalam setahun. Sehingga didapat 1,2 x 10=12 paket sehingga kemampuan SKP PT Gunung Raya Bulukumba sebanyak 12 paket. ď Ź ARI