WWW.PEDOMANMAKASSAR.COM
SELASA
M I T R A S T R AT E G I S
20 SEPTEMBER 2016 EDISI NO. 50 TAHUN I | 32 HALAMAN RP 5.500 LANGGANAN RP 90.000/BULAN (LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM)
POLDA OLAH TKP
BALLA LOMPOA
OKNUM ULP JENEPONTO DIDUGA TUNGGU SETORAN TERTINGGI TOP SECRET 27
METRO 3
Rokok Ilegal Beredar di Sulsel Rokok yang diselundupkan itu, ada beberapa jenis, seperti GS, M Zone, SIP, dan X Trai. Rokok tersebut memang sudah lama beredar di daerah perkampungan di Sulsel dimana rokok ilegal tersebut di produksi di Jawa Timur. MAKASSAR, PEDOMAN - Dalam sepekan terakhir petugas Kanwil Bea dan Cukai Wilayah Sulawesi menggagalkan penyelundupan 5 juta batang rokok ilegal senilai Rp1,8 miliar. Kabid Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea dan Cukai Wilayah Sulawesi, Agus Amijaya saat konferensi pers di kantornya, Jl Satando No 49, kemarin, mengatakan, rokok tersebut diamankan petugas di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta. Rokok itu dikirim dari Pelabuhan Tan-
jung Perak, Surabaya menggunakan kontainer. "Kita melakukan penangkapan sebanyak tiga kali. Pertama itu 38 karton, kemudian penangkapan kedua 107 karton dan terakhir 147 karton," beber Agus kepada wartawan. Penangkapan berdasarkan analisis dari Petugas Kanwil Bea dan Cukai terkait pengembangan informasi yang didapat dari hasil operasi pasar yang dilakukan di beberapa daerah di Sulsel. "Dari informasi itulah akhirnya kita kembang-
kan kemudian melakukan pengawasan ketat di pelabuhan," tambahnya. Adapun rokok yang diselundupkan itu, ada beberapa jenis, seperti GS, M Zone, SIP, dan X Trai. Rokok tersebut memang sudah lama beredar di daerah perkampungan di Sulsel dimana rokok ilegal tersebut di produksi di Jawa Timur. Hingga saat ini petugas sudah mengamankan tiga orang yang diduga kuat sebagai pelaku. Kemungkinan ada pelaku lain karena kasus
ini terus dikembangkan. "Kita belum bisa pastikan apakah ini merupakan sindikat karena ini masih dalam pengembangan, jika pelanggarannya ini tentu sudah jelas karena rokok ini tidak ada pita cukai, ada pita palsu dan bekas pakai," tutur Agus. Berdasarkan data yang dihimpun dari Januari hingga September 2016, petugas berhasil menggagalkan sekitar 52 juta batang rokok
Dana Pembebasan Lahan Waduk Kareloe
LSM Tantang BPKP Lakukan Audit JENEPONTO, PEDOMAN - Dana
Pembebasan Lahan Bendungan Raksasa Kelara Kareloe yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto sampai saat ini diduga tidak jelas peruntukannya. Diduga kuat dana lahan pembebasan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan hanya dinikmati oleh segelintir oknum tertentu. Besarnya dana yang disiapkan Pemerintah Pusat Rp100 miliar. Namun lahan yang baru dibebaskan baru berkisar 30 persen. Itupun lahan yang dibebaskan telah merugikan warga setempat karena dana ganti rugi tersebut terbilang kecil dan
tidak mengacu ke tabel harga tanah. Ketua LSM Gerak Masyarakat Penegak Kebenaran (Gempar), M Saleh Situju, mendesak BPKP Perwakilan Sulsel untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana lahan Waduk Kelara Kareloe tersebut. "Kami minta pihak BPKP untuk turun langsung sesegera mungkin untuk melakukan audit," tegas Saleh Situju, kepada Pedoman, Senin (19/9). Saleh Situju mengungkapkan, pihak BBWSPJ dan BPN Gowa dianggap pihak yang paling bertanggung jawab dalam penggunaan
SYAMSARI LEBIH PILIH
dana pembebasan lahan. Kedua institusi ini diduga telah menyalahgunakan dana pembebasan lahan sehingga sampai saat ini pengerjaan bendungan Kareloe tidak kunjung dikerjakan oleh rekanan PT Nindya Karya. Saleh mengatakan, untuk mengetahui sampai sejauh mana penggunaan pembebasan lahan, tentu pihak yang berkompeten yakni pihak BPKP Perwakilan Sulsel perlu melakukan audit kembali terhadap peruntukan dana lahan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat itu. "Buktinya, pihak Pompengan Jeneberang saat ini
tidak dapat membayar ganti rugi tanah warga. Kalaupun ada, itu pun dilakukan dengan mencicil sebesar Rp1 juta setiap pemilik tanah. Namun pembayaran lunas untuk ganti rugi lahan ini tidak jelas," ujar Saleh Situju. Saleh juga mengungkapkan, pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pompengan Jeneberang dan BPN Gowa dinilai menyalahi prosedur ganti rugi lahan warga. Pasalnya, lahan yang dibebaskan oleh kedua institusi tersebut ternyata adalah lahan perbukitan yang bukan zona pembangunan waduk. Padahal seharusnya yang prioritas dibebaskan adalah zona
POLITIK 28
HAJI DEDE
ilegal. Pekan ini 5 juta batang rokok ilegal. Jumlah ini jauh lebih tinggi atau mengalami peningkatan dibanding tahun lalu yang hanya 44 juta batang rokok ilegal. "Khusus yang 5 juta batang ini itu kerugian negara bisa mencapai Rp1,8 miliar," tutup Agus. Sebelum berhasil digagalkan, Agus menyebut rokok tersebut telah ada yang beredar. Meski demikian, Agus tidak merincikan berapa banyak yang telah beredar. Namun Agus juga memastikan rokok tersebut akan disebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. "Rokok tersebut masuk di pelabuhan soekarno hatta yang dikirim dari tanjung perak yang akan diedarkan di Sulsel dan Sulbar," ungkapnya. Agus menyebut, pihaknya merasa penting untuk mendalami tempat produksi rokok ilegal tersebut. Apalagi di bungkus rokok tersebut tertulis lokasi produksi Sopeng-Indonesia dan ditenggarai adalah Kabupaten Soppeng. Menurut Agus hal tersebut bisa saja menjadi pencelembah yang merupakan area utama Waduk Kelara Kareloe. Di bagian lain, Mantan Asisten Administrasi Pemkab Jeneponto, H Haruna Rasyid yang merupakan pencetus pembelian tanah Waduk Kelara Kareloe di era masa kepemimpinan Bupati Baharuddin Baso Tika, membantah jika pihaknya menghalang-halangi pembelian lahan tersebut. Dikatakannya, selama ini pihak BPN Gowa tidak pernah transparan dalam pembelian lahan warga. Bahkan lahan miliknya seluas 30 hektare yang berada di area lembah tidak pernah dimintai pengukuran lahan oleh pihak BPN Gowa. Padahal lahan tersebut merupakan zona utama dalam pembangunan waduk. "Saya sudah dua kali ke kantor BPN Gowa dengan
maran nama baik bagi Kabupaten Soppeng jika memang benar rokok tersebut diproduksi di Jawa Timur. "Ini bisa menjadi pencemaran nama baik bagi Soppeng jika diproduksi di Jawa Timur tapi yang tertulis Soppeng," tuntasnya. Catatan Pedoman Makassar, Kanwil Bea dan Cukai Wilayah Sulawesi yang membawahi 12 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai seperti Kota Makassar, Manado, Kendari, Bitung, Gorontalo, Parepare, Malili, Bajoe, Pomala, Pantoloan, Poso dan Luwuk sepanjang 2015 juga menggagalkan potensi kerugian negara sebesar Rp 33,27 miliar dari hasil sitaan barang ilegal. Barang hasil sitaan itu diantaranya rokok sebanyak 40.642.947 batang dengan potensi nilai kerugian Rp 10,77 miliar, minuman keras impor sebanyak 59.913 botol dengan potensi nilai kerugian Rp 10,27 miliar.Kemudian senjata soft gun, sex toys dan pakaian bekas dengan potensi nilai kerugian Rp 12,22 miliar. ď Ź CR7
membawa bukti-bukti surat kepemilikan tanah. Namun kepala BPN Gowa tidak mau ketemu dengan saya. Pada saat itu saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah titik-titik tanah saya," kata Haruna. Oleh karena itu, kata Haruna, untuk mempercepat pembangunan Waduk Kelara Kareloe sebaiknya pihak Pompengan Jeneberang dan BPN Gowa melakukan pembayaran ganti rugi lahan warga dengan tetap mengedepankan harga tabel tanah. "Kalau pun tidak mencapai kesepakatan karena persoalan dana yang terbatas, saya kira perlu dicarikan solusi dengan menurunkan harga tapi dalam batas yang wajar dan warga sepakat menerima itu", ujar Haruna. ď Ź ARI