WWW.PEDOMANMAKASSAR.COM
SENIN
M I T R A S T R AT E G I S
22 AGUSTUS 2016 EDISI NO. 26 TAHUN I | 32 HALAMAN RP 5.500 LANGGANAN RP 90.000/BULAN (LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM)
HUKUMAN MATI KORUPTOR DISAMBUT BAIK
PULAU BUATAN MOLOR, AMDAL BELUM TERBIT
SEPUTAR SULAWESI 7
EKOBIS 8
60 CJH Asal Wajo Tertahan di Filipina Ada juga dari Parepare. 50% dari 177 WNI asal Sulsel. SENGKANG, PEDOMAN MAKASSAR — Sekitar 60 calon jamaah
haji (CJH) asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan diduga “bermasalah” di Bandara Manila, Filipina. Mereka bagian dari 177 WNI yang ditahan Imigrasi setempat karena menggunakan paspor negara tetangga tersebut. Hal itu diungkapkan Suherman staf haji Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Wajo, Minggu 21 Agustus akhir pekan lalu. “Kalau tidak salah itu kabar yang saya dapatkan sejumlah CJH plus asal Wajo ada yang ikut bermasalah di Filipina, namun travelnya itu belum kami tahu pasti,” ujarnya. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Pedoman Makassar menyebutkan, salah satu JCH yang merupakan korban adalah pasangan suami isteri (pasutri) inisial AM yang beralamat di Jl Bau Baharuddin, Sengkang. Bahkan menurut sumber, warga Sulsel itu lebih 100-an, termasuk ada asal Kota Parepare. "Ada itu orang Wajo, kurang lebih 60 orang, kalau mau tau salah satu korban suami isteri itu di Jl Bau Baharuddin, Sengkang," ujar sumber tersebut. Salah Satu keluarga CJH inisial AM yang diduga korban yang dicegat di Filipina itu mengatakan, sejauh ini dirinya tidak mengetahui pasti terkait adanya CJH Indonesia yang dicegat di Filipina termasuk orang tuanya. Menurutnya, informasi yang ia dapatkan hanya lewat televisi, termasuk orang tuanya selama berangkat untuk menunaikan ibadah haji tidak ada lagi komunikasi. “Kurang tau juga pak, karena memang kalau bapak sudah berangkat kita gak akan ganggu lagi karena mau fokus untuk beribadah, sejauh ini belum ada infonya cuman kita liat di tv saja,” tutur Andi Ani kerabat AM. Sementara Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan saat ini telah diketahui bahwa dari 177 WNI tersebut, terdapat 100 perempuan dan 77 laki-laki. Lebih dari 50 persen WNI yang ditahan tersebut berasal dari Sulawesi Selatan. "Selebihnya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Jambi, Riau, Sumbawa, DI Yogyakarta, Banten, serta Lampung," ujar Lalu dalam siaran persnya. Paspor palsu yang dipegang para WNI itu diketahui diperoleh dari sekelompok warga Filipina yang bekerja pada jasa layanan pemberangkatan ibadah haji di Filipina. Dengan membayar 6.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat (AS), mereka dapat berangkat haji yang menggunakan kuota cadangan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah haji Filipina. Ternyata, para anggota jemaah WNI itu diturunkan dari pesawat karena tidak bisa berbicara dalam bahasa Tagalog Filipina. AER | RUS
T PSECRET KPK
Komisi Pemberantas Korupsi
POMPENGAN JENEBERANG DI DUGA TIDAK MAMPU BAYAR
TOP SECRET 27
Siapa Dibalik
M Nur?
Eksekusi Sampoddo, Hari Ini Polda Olah TKP PALOPO, PEDOMAN MAKASSAR —
Eksekusi Sampoddo beberapa waktu lalu memiliki hal yang sangat menarik untuk dilihat dari siapa pemenang eksekusinya, siapa dibalik pemenang eksekusi dan siapa saja yang ikut andil dalam proses eksekusi lahan tersebut. Dari penelusuran selama dua minggu terakhir ini tim Pe d o m a n Makassar akan m e n y ingkap siapa dibalik pemenang eksekusi lahan ini. Setelah menelusuri kehidupan dan siapa sebenarnya M Nur, ternyata ada beberapa oknum LSM sekaligus pengawalan ketat dari seorang oknum salah satu LSM di Kota Palopo yang belokasi di Jl Yogie S Memed, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Salah satu warga Kelurahan Songka yang enggan dikorankan namanya menuturkan,"Memang inisial D itu atau M yang biasa di sebut warga sekitar ini kurang lebih enam bulan sebelum eksekusi ada orang tua yang tinggal di rumahnya," ucapnya. Saat tim Pedoman Makassar menyebutkan nama salah satu oknum LSM ini nampak beberapa warga yang ditemui enggan berkomentar. Ternyata usut punya usut, inisial D atau M ini tidak disukai warga sekitar dan selalu mau mengerahkan massa atau selayaknya seorang preman.
Salah satu warga inisial A saat ditemui Pedoman Makasar di rumahnya nampak pucat dan ketakutan saat tim menyebutkan nama oknum LSM ini. “Maaf pak, saya kurang tahu kalau yang itu,” ujar A sambil gemetaran ketakutan. Salah satu petugas kelurahan yang ditemui mengenai keberadaan anggota warganya inisial D atau panggilannya M mengatakan, "Memang betul itu warga kami dan memang dia salah [satu anggota] LSM di situ,” ungkapnya. Saat tim turun langsung ke salah satu oknum LSM tersebut, rumahnya tertutup dan digembok dari luar yang letaknya di Jl Yogie S Memed, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan. Salah satu kerabatnya yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, ”Tiap pagi dia keluar itu tidak jelas juga kapan pulang. Ada biasa anaknya di rumahnya, biasa nongkrong di
situ p o s depan rumahnya,” ucapnya sambil menunjuk pos yang biasa tempatnya nongkrong. Penelusuran terus dilanjutkan hingga minggu kedua, ternyata dibalik M Nur ini adalah salah satu oknum LSM yang diback-up oleh salah satu petinggi partai di Kota Palopo, seorang pemilik atau pengembang hotel di Kota Palopo inisial R, salah seorang developer terbesar di Kota Palopo inisial R dan salah satu perusahaan kontraktor ternama inisial A, pengusaha di Kabupaten Luwu inisial E, serta beberapa orang berduit lainnya, baik yang ada di Kota Palopo maupun di luar Kota Palopo yang kesemuanya tersusun sistematis dan melibatkan oknum pemerintahan dari tingkat bawah hingga tingkat
atas. Sebelumnya tim INAFIS Polda Sulsel telah turun melakukan olah TKP atas laporan salah satu warga yang usaha SPBU-nya kena eksekusi tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Suami pemilik SPBU Sampoddo ini, H Burhanuddin beberapa waktu lalu mengatakan, ”Hari ini (Senin, Red) akan dilakukan peninjauan atau pengukuran lahan batas lahan yang sempat di eksekusi beberapa waktu lalu,” ucapnya. Informasi yang dihimpun hasil olah TKP dari SPBU Sampoddo yang kena eksekusi beberapa waktu lalu akibat salah tunjuk atas obyeknya akan ditransparankan dan disampaikan langsung oleh Kapolda Sulsel. TIM