WWW.PEDOMANMAKASSAR.COM
JUMAT
M I T R A S T R AT E G I S
12 AGUSTUS 2016 EDISI NO. 19 TAHUN I | 32 HALAMAN RP 5.500 LANGGANAN RP 90.000/BULAN (LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM)
KADER GOLKAR PINRANG HIJRAH POLITIK 28
HOTEL DI MAKASSAR BANJIR PROMO EKOBIS 8
Selaku kepala desa diduga melakukan pengalihan hak MAKASSAR, PEDOMAN. MAKASSAR — Dua kali mangkir dari
pemeriksaan, H. Raba Nor, Kepala Desa Baji Mangae, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dijemput paksa Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Kamis (11/8). Raba Nor dijemput paksa pukul 16.00 Wita karena terkait pembebasan lahan Bandar Udara (Bandara) Sultan Hasanuddin Makassar seluas 60 hektare. Pembebasan lahan itu, kini kasusnya sedang bergulir di Kejati Sulsebar. Penangkapan tersangka H. Raba Nor berlangsung tegang karena sementara berada di lapangan sepak bola menyaksikan pertandingan sepak bola dalam rangka perayaan HUT ke 71 RI. Ketika tim melakukan penangkapan, warga sempat kaget. Mereka berkerumun menyaksikan penangkapan yang dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulselbar karena terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembebasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin. Penjemputan paksa itu, sudah sesuai dengan acara hukum pidana Pasal 16 ayat 2 tentang kepentingan penyidikan, penyidik melakukan kewenangan melakukan penagkapan & Pasal 17 tentang perintah penangkapan yang diduga kuat karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan bukti permulaan yang cukup. Atas dasar pasal 16 Tim Penyidik Kejaksan Tinggi melakukan penangkapan kepada tersangka. Sore kemarin, tersangka diperiksa di ruang Tindak Pidana Khusus (TIPIDSUS) selam tiga jam. Hasil pemriksaan, tersangka selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan selaku oknum Kepala Desa. Dia terbukti melakukan penandatanganan dokumen pengalihan hak. Seharusnya pengalihan hak tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah ada SK Ketetapan Penentuan Lokasi Obyek Pembebasan Lahan Bandara Sultan Hasa-
nuddin melalui Surat Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013. Sesungguhnya yang berwenang atas pengalihan hak adalah pihak yang melakukan pembebasan untuk kepentingan umum. ‘’Tim penyidik menemukan ada pengalihan hak di tahun 2014 dan 2015, padahal seharusnya, tidak dapat dilakukan, ‘’ ujar Salahuddin, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulsel. Usai pemeriksaan tersangka, Salahuddin mengatakan Raba Nor dijemput paksa sebab dua kali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi selalu mangkir dari pemeriksaan. ‘’Guna kepentingan penyidikan, tim penyidik menjemputnya, ‘’ujar Salahuddin, lalu menambahkan, Raba Nor akan ditahan selama 20 hari ke depan. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menemukan fakta baru terkait pembebebasan pengembangan lahan Bandar Udara (Bandara) Sultan Hasanuddin Makassar. Itu hasil investigasi lapangan oleh tim penyidik Kejati, setelah turun ke lapangan yaitu Desa Bado – Bado, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Jumat (5/8) lalu. Dari investigasi tersebut, tim penyidik memperoleh fakta yang tidak masuk akal dengan keterangan saksi atas pembebasan lahan tersebut. Ada lahan yang semestinya tidak bisa dibebaskan karena memang masuk dalam aset negara yakni lokasi pemakaman dan jalan. Namun, faktanya, jalan dan lokasi pemakaman ikut dalam pembebasan lahan. Selain itu, penyidik juga menemukan beberapa rumah yang harganya cukup fantastis hingga mencapai Rp 1, 3 miliar. Tak hanya itu, rumah gubuk pun dihargai Rp 300 juta/unit serta menemukan penerima ganti rugi, tapi sesungguhnya orang itu tidak memiliki lahan. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros Andi Nuzulia pun
ARIEL DAN GEISHA HIBUR WARGA MAKASSAR METRO 3
RABA NOR
Dijemput Paksa
sudah pernah diperiksa sebagai saksi terkait kasus pembebasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pembebasan lahan pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar itu terletak di Desa Bado-Bado, Kecamantan Mandai, Kabu-
paten Maros. Kejaksaan tinggi Sulselbar, sebelumnya sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pemilik lahan, serta pihak Angkasa Pura I. Mereka dimintai keterangan terkait pembebasan lahan tersebut. Kantor BPN Maros pun sudah digeledah untuk mencari bukti dokumen pembebasan lahan bandara. Rincik tanah (Kohil, Persil) sudah ada di tim penyidik kejaksaan tinggi. Proyek pembebasan lahan bandara itu menelan anggaran senilai Rp 500 miliar. Pelanggaran pembebasan perluasan lahan bandara senilai Rp 500 miliar itu karena tidak memenuhi mekanisme yang ada seperti yang tertuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 71 tahun 2012. CR4 | HM
Jokowi Kantongi Nama Pengusaha Sulsel yang Simpan Uang di LN JAKARTA, PEDOMAN MAKASSAR
saja. Kita masih punya na— Presiden Joko Widodo sionalisme,” tutur Wilianto, (Jokowi) sudah tahu nama- di sela-sela sosialisasi Tax nama dan data pengusaha Amnesti. daerah, termasuk Sulsel Menurut Jokowi, lanyang menyimpan hartanya jutnya, data detail tentang di luar negeri. “Presiden pengusaha yang memarkir sudah tahu mereka,” ujar kekayaannya di luar negeri staf Komuniitu memang kasi Kantor tak dibuka Kepresidesepenuhnya. nan RI, Johan “Saya dilBudi SP, apori sudah kemasekitar 1.800 rin. orang tapi uang Namun yang masuk Rp ia tidak 11,8 triliun,” m e nye tegasnya. butkan Sementara l e b i h itu Gubernur r i n c i Sulsel, Syahrul namaYasin Limpo, JOKO WIDODO nama pemengungkapngusaha Sulsel tersebut. kan banyak pertanyaan Sebelumnya beberapa dari sejumlah pengusaha pengusaha ternama di Sul- terkait amnesti pajak yang sel, seperti Wilianto Tanta, ditetapkan Presiden. mengaku sering dibujuk “Pertanyaan yang munperbankan asal Singapura cul dari pengusaha kirauntuk menyimpan uang- kira jaminan apa yang nya di negeri jiran terse- diberikan ketika pengambut. “Saya lebih memilih punan pajak,” ujarnya. perbankan di dalam negeri TEMPO | RUS