Rencana Penanggulangan Bencana 2012 – 2016 DKI Jakarta
Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan SKPD, lembaga dan instansi terkait..
3. STRATEGI DAN SASARAN Keterbatasan
kewenangan
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
keterbatasan
sumberdaya yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana juga menjadi salah satu faktor pertimbangan utama untuk memilih bentuk fasilitasi yang dapat diberikan oleh pemerintah Propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.
Batasan kewenangan dan keterbatasan sumber daya ini menyebabkan pemerintah Propinsi perlu menerapkan strategi khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimuat dalam
Rencana Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu
berbagai fungsi yang melekat pada pemerintah Propinsi perlu dicermati sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana . Peran teknis pemerintah Propinsi terbatas hanya pada aset Propinsi yang berada di daerah. Peran teknis lain yang mungkin diemban oleh Propinsi di daerah adalah pada masa darurat bencana, pada saat kabupaten/ kota tidak mampu menangani bencana yang timbul.
Untuk memperjelas prioritas penanggulangan bencana pada tingkat Propinsi, maka perlu dilakukan identifikasi kegiatan bencana dan daerah yang akan berpotensi menjadi kewenangan Propinsi. Proses identifikasi ini diharapkan dapat melahirkan Zona Prioritas Penanggulangan Bencana. Secara umum terdapat 6 (enam) strategi penanggulangan bencana yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok.
1.
Strategi generik Berlaku untuk seluruh bencana. Stategi ini terdiri dari: a. Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan b. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu c. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan d. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
2.
Strategi untuk tiap bencana Strategi ini terdiri dari : a. Perlindungan Masyarakat dari Bencana b. Penanganan Bencana 62