Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau
BAB VI PENUTUP A. KESIMPULAN Mencermati uraian pada bab-bab sebelumnya, mulai dari kebijakan pemerintahan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, bahwa pada dasarnya substansi LPPD ini merupakan penjelasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD sebagai pedoman dasar penyusunan LPPD, bahwa penjabaran urusan wajib dikelompokkan kedalam 26 (dua puluh enam) jenis dan 8 (delapan) urusan pilihan. Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2012 secara operasional dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dikelompokkan kedalam 26 (dua puluh enam) jenis Urusan Wajib dan 8 (delapan) jenis Urusan Pilihan sebagaimana penjabaran APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2012. Oleh karena itu, dalam penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ini dilakukan sinkronisasi agar terjadi korelasi antara 12 (dua belas) bidang penjabaran kewenangan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam APBD dengan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tersebut. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta kenyataan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 ini merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban Kepala Daerah sebagaimana amanat pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada
Pemerintah,
memberikan
laporan
keterangan
pertanggungjawaban kepada DPRD. Secara operasional melalui PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD diberikan format dan pedoman materi penyusunan LPPD yang dilaporkan kepala daerah kepada pemerintah;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
VI-1
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau
2. Berdasarkan substansi dan muatan materinya, LPPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 yang dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hulu ini sekurangkurangnya memuat : a. Penyelenggaraan urusan desentralisasi; b. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan c. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 3. LPPD yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah disusun berdasarkan RKPD yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka proses implementasinya. Kerangka implementasi disini berhubungan erat dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan pokok untuk pengukuran kinerja masing-masing kegiatan sebagai bahan pokok evaluasi semua pihak. Oleh karena itu, LPPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 yang disampaikan Bupati Rokan Hulu kepada pemerintah disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2011-2016 sebagai acuan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sebagai unsur pelaksana Urusan Wajib dan Pilihan di Kabupaten Rokan Hulu. B. REKOMENDASI Berdasarkan hal-hal yang telah dilaporkan dalam keseluruhan materi LPPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ini, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di masa yang akan datang, maka perkenankan untuk menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1. Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau, LPPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ini benarbenar dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Rokan Hulu di masa yang akan datang. Termasuk didalamnya, laporan ini dapatnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu; 2. Setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016, maka untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Kabupaten Rokan Hulu semua proses perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu harus didasarkan pada dokumen dan pedoman dalam RPJMD dimaksud. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
VI-2
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau
di Kabupaten Rokan Hulu harus tetap konsisten pada perencanaan yang telah disepakati bersama dalam RPJMD 2011-2016 Kabupaten Rokan Hulu tersebut. 3. Sedangkan dalam rangka pengembangan Good Governance dan Local Democratic Governance menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang aspiratif, transparan dan akuntabel di Kabupaten Rokan Hulu, maka semua pemangku kepentingan (stakeholders) baik dari sisi pemerintah daerahnya sendiri, masyarakat maupun dunia usaha harus tetap konsisten dan intensif memberikan dukungan pada proses pembangunan daerah yang telah direncanakan bersama. Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 yang saya sampaikan ini dapat memberikan kejelasan dan
bermanfaat bagi kelancaran proses pembangunan
daerah kedepan dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberi petunjuk kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus ikhlas bersama-sama membangun Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu.
Pasir Pengaraian,
Maret 2013
BUPATI ROKAN HULU,
Drs. H. ACHMAD, M.Si
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
VI-3