Issuu on Google+

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan merupakan salah satu tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang harus juga dievaluasi, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2), bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan dijabarkan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. A. KERJASAMA ANTAR DAERAH 1. Kebijakan dan Kegiatan Demi efektifnya setiap program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah, maka seluruh stakeholder mempunyai satu tujuan yakni mensukseskannya dengan menempatkan tugas pokok dan fungsi sebagai landasan gerak operasional. Sinergitas menjadi persyaratan yang mutlak agar pencapaian tujuan pembangunan secara nasional maupun skala kedaerahan menjadi mudah, cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam berbagai gerak operasional penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selalu memberikan ruang kepada seluruh elemen untuk mengambil bagian secara aktif. Pasal

195

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-1


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

diatur dengan PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Pelaksanaan

Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah serta mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama, kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Disisi lain, keberadaan Kabupaten Rokan Hulu secara geografi dan pemenuhan kebutuhan saling bersimbiosis mutualisme dengan daerah-daerah tetangga. Selain dengan daerah terdekat dalam skala regional, jalinan hubungan antar daerah secara nasional juga telah ada dengan keikutsertaan Kabupaten Rokan Hulu dalam Badan Koordinasi Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) yang merupakan bentuk kerja sama pemerintah kabupaten. Pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu

dalam beberapa

tahun terakhir

memperoleh perhatian dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dari berbagai belahan wilayah Indonesia. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

yang

dilaksanakan

melalui

pertukaran

informasi

pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masing-masing Daerah baik melalui pertemuan formal dan non formal. b. Fasilitasi kerjasama perbatasan antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten tetangga dalam bidang perencanaan program penyelenggaraan pembangunan daerah perbatasan c. Pelaksanaan

Rapat

Kerja

Badan Koordinasi Kerjasama Kabupaten

Seluruh Indonesia (BKKSI), yang menghasilkan rumusan rekomendasi pengembangan potensi ekonomi daerah, pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, serta peningkatan investasi di daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-2


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan : 1) Adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan kerjasama antar daerah dan ketidakselarasan antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan peraturan perundang-undangan sektoral; 2) Adanya perbedaan kepentingan (conflict of interest) yang menghambat penyelenggaraan kerjasama antar daerah; 3) Belum semua Pemerintah Provinsi/Kabupaten memiliki lembaga khusus yang menangani kerjasama daerah; 4) Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas; 5) Belum tersedianya Rencana Induk Program Kerjasama antar Daerah untuk pembangunan perekonomian dan peningkatan pelayanan publik; 6) Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kerjasama. b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan upayaupaya sebagai berikut : 1) Peningkatan konsultasi kepada Pemerintah dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah pelaksana kerjasama; 2) Intensifikasi

pembinaan

dan

koordinasi

dalam

pelaksanaan

kerjasama khususnya di tingkat provinsi dan Kabupaten. 3) Peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola kerjasama sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2009 melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan lain sebagainya.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 1. Kebijakan dan Kegiatan Perubahan dan konsepsi govermment kepada governance, merubah pola hubungan antar sektor (public-private) serta hubungan pusat dan daerah menjadi lebih sejajar (egaliter) dan demokratis. Pada pola seperti itu, penyelenggaraan jasa layanan atau fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi didominasi oleh satu pihak (c.q Pemerintah), sehingga kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak harus lebih ditingkatkan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-3


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan-kebijakan kerjasama daerah dengan pihak ketiga diarahkan pada peningkatan kerjasama dalam rangka pemberdayaan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik, baik dengan,

badan

usaha

swasta

maupun

dengan

perguruan

tinggi.

Perkembangan yang pesat di berbagai bidang menuntut semua kalangan untuk dapat mengantisipasi dan menangkap hal-hal tersebut sebagai suatu peluang yang sangat potensial untuk dikembangkan melalui kerjasama daerah, seperti : a. Bidang Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan seperti ; peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah, pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga pendidik. Dari gambaran kondisi yang ada dan berdasarkan kebutuhan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menjalin Kerjasama diantaranya dengan

beberapa perguruan tinggi

dalam Bidang Pengembangan Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pembangunan Rokan Hulu. b. Bidang Kesehatan Program Kesehatan adalah salah satu aspek inti suksesnya pembangunan di Rokan Hulu. Di sisi lain, pembangunan kesehatan di Rokan Hulu masih membutuhkan

dorongan

besar

dari

semua

kalangan.

Program

peningkatan akses kesehatan masyarakat dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit di Provinsi Riau , PT.ASKES, Jamkesmas, PT.Asuransi Jiwa In Health serta bekerja sama dengan pihak swata dalam bidang pembinaan tenaga kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta pengembangan dan sosialisasi Ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan c.

Bidang Ekonomi. Bidang ekonomi yang digarap meliputi berbagai bidang, antara lain bidang pertanian. Pertanian di Kabupaten Rokan Hulu secara umum sudah ada dan tumbuh di masyarakat, memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-4


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas . Selain

itu

Kabupaten Rokan Hulu juga memiliki potensi pembangunan ekonomi perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap, dan usaha budidaya perikanan. Pemerintah melakukan

Kerjasama

dengan

Kabupaten Rokan Hulu telah

beberapa

pihak

dalam

uapaya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan diantara kerjasama mengenai Penanggulangan Kemiskinan melalui Kerjasama tentang Peningkatan penggunaan produk berbahan baku lokal khususnya di bidang industri pangan, kerajinan dan furniture,

Kerjasama tentang sistem Informasi

Pendukung Pengembangan Daya Saing dan

beberapa

kerjasama

berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga Kerja. d. Bidang Lingkungan Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup , Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan kerjasama dalam bidang Pembangunan Air Minum, Sanitasi, Sampah

dan

Air Limbah serta

rencana

pembangunan Ruang Terbuka Hijau. 2. Realisasi Kegiatan Fasilitasi Kerjasama a. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kas Umum Daerah antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT. Bank Riau. b. Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas SDM melalui Penyelenggaraan

Pendidikan

di Kabupaten Rokan Hulu

dengan

berbagai perguruan tinggi. c.

Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Akses Jalan antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan perusahaan

3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Masih adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang tidak sinkron dengan

undang-undang pemerintahan daerah yang

berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama daerah. 2) Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas. 3) Keterbatasan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kerjasama. b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan upayaupaya sebagai berikut : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-5


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

1) Peningkatan

koordinasi

antar

organisasi

perangkat

daerah

sebagai pelaksana kerjasama dan konsultasi dengan Pemerintah. 2) Peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola kerjasama melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerjasama daerah dan Bimbingan Teknis. 3) Mencari alternatif sumber pembiayaan lain sehingga tidak tergantung dari APBD. C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 1. Kebijakan dan Kegiatan Demi

menciptakan

sinergitas

penyelenggaraan

pemerintahan,

diperlukan kerja sama dan koordinasi seluruh stakeholder penyelenggara pemerintah yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten

Rokan Hulu

, dilaksanakan dengan

memperhatikan kewenangan pada instansi vertikal, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan di lapangan. Dilain pihak, koordinasi adalah dalam rangka mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah sehingga tercipta akselerasi dalam pencapaian tujuan. Koordinasi tersebut dilakukan dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Komisi Pemilihan Umum, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian , Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu dan Polres Rokan Hulu. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka terciptanya akselerasi dalam pencapaian tujuan. Kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka koordinasi Instansi Vertikal dilakukan langkah – langkah kebijakan melalui pemanfaatan implementasi kegiatan dalam forum koordinasi dan forum kemuspidaan yang dilaksankan secara berkala setiap bulan, dan sebagai wujud pelaksana kebijakan tersebut dibuat kerjasama dalam kegiatan pembangunan . 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Adapun kegiatan koordinasi Instansi Vertikal meliputi : 

Pensertifikatan tanah asset Pemerintah Daerah dengan BPN



Pelaksanaan ibadah haji dan penyuluhan kehidupan beragama

dengan

Departemen Agama

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-6


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

Penyuluhan Hukum kepada

masyakarat pada 16 Kecamatan dengan

Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. 

Penyusunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka dengan Badan Statistik

Penyuluhan perpajakan dengan kantor pelayanan pajak

Melibatkan

segenap

unsur

SKPD

lingkup

Pemerintah

Kabupaten

Bojonegoro, unsur DPRD, Instansi Vertikal / BUMN, serta stakeholders, dalam pelaksanaan MUSRENBANG 3. Permasalahan dan Solusi Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Rokan Hulu kurun waktu tahun 2012 tidak nampak permasalahan yang terjadi dilapangan. Hal ini disebabkan karena besarnya dukungan dan partisipasi unit kerja / instansi vertikal dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan

dan

pelayanan

kemasyarakat

sehingga

diharapkan untuk dimasa-masa yang akan datang pelaksanaan koordinasi instansi vertikal terus ditingkatkan. D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 1. Kebijakan dan Kegiatan Dalam otonomi daerah, pengelolaan Batas Daerah menjadi hal yang sangat penting karena menyangkut batas geografis dan pendayagunaan potensi daerah. sehubungan dengan hal tersebut kebijakan yang dirumuskan dalam Pembinaan Batas Wilayah adalah peningkatan koordinasi kerjasama pemeliharaan batas daerah dan peningkatan koordinasi rencana Pelacakan, Penegasan dan Penetapan Batas Daerah, dengan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah. Pembinaan batas wilayah diarahkan untuk terwujudnya kepastian batas wilayah antar daerah, maupun antar wilayah dalam Kabupaten Rokan Hulu, serta pengamanan tanda batas wilayah yang telah terpasang. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pembinaan batas wilayah antara lain : a. Penataan

Batas

Daerah,

Kecamatan

,

Desa

dan

Kelurahan

di Kabupaten Rokan Hulu b. Sosialisasi Ketentuan tentang Pengamanan Pilar (Tanda Batas) Desa dan Kelurahan dan sosialisasi Peta Batas Wilayah Bagi Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-7


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

c. Rapat Koordinasi Perbatasan Daerah d. Monitoring dan Evaluasi Tanda Batas Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten tetangga 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Rokan Hulu memiliki beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lain yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir. Juga terdapat

wilayah perbatasan

dengan

Propinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara , serta Propinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pasaman. Sebagian besar wilayah perbatasan tersebut merupakan wilayah terpencil dan tertinggal. Dalam

rangka

itu

dilakukan

upaya

pengembangan

wilayah

perbatasan dengan melakukan pembinaan batas wilayah dan penegasan wilayah wilayah

perbatasan guna antar

memperjelas

Kabupaten

dan

serta kerjasama

mempertegas antar

batas

Kabupaten

dan

Propinsi untuk pengembangan wilayah. Dengan upaya tersebut diharapkan akan dapat mempermudah masing-masing wilayah dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Beberapa

bentuk

pembinaan

batas wilayah yang dilaksanakan

antara lain adalah : a. Mendorong penyelesaian batas Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau serta menjalin komunikasi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penyelesaian batas daerah yang berada di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Langgak Kecamatan Tandun, Desa Kabun Kecamatan Kabun dan wilayah ke 5 (lima) desa yaitu Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur. Khusus wilayah ke 5 (lima) desa yaitu Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur , melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 perihal Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) desa , ditegaskan kembali bahwa status wilayah ke 5 (lima) desa yaitu Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur, yang disengketakan antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu diputuskan final masuk wilayah Kab. Rokan Hulu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-8


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

b. Melakukan monitoring dan evaluasi tanda batas Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Rokan Hilir yang terpasang disepanjang Âą 20 km. Beberapa pilar batas yang terpasang tidak berada lagi pada posisi semula atau koordinat yang disepakati. Terkait dengan persoalan ini, telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan rekonstruksi kembali dilapangan. Dan sisa panjang batas daerah yang belum disepakati, akan ditindaklanjuti pada tahun 2013. c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk melanjutkan penyelesaian batas daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Bengkalis yang berada di Kecamatan Bonai Darussalam. Kesepakatan batas kedua daerah telah disepakati namum belum mendapatkan penegasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. d. Penyelesaian batas Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berada di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai. Pemerintah

Kabupaten

Rokan

Hulu

mengajukan

keberatan

atas

pemasangan beberapa pilar batas yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (dikenal dengan P.49 s/d P.58) dan mengharapkan penyelesaiannya mempedomani peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 1982 yang menjadi acuan dalam penegasan batas kedua daerah . Keberatan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah untuk segera mendapatkan penyelesaian. e. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk memfasilitasi penyelesaian batas Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Siak yang berada di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam pembinaan batas wilayah antara lain : a. Seluruh batas wilayah mulai dari tingkat desa perlu dipetakan kembali serta ditegaskan kembali koordinatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. b. Pelaksanaan pembinaan batas wilayah, melibatkan banyak pihak sehingga memerlukan komunikasi dan kesepakatan dari masing-masing pihak. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-9


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana banjir, dan kebakaran. Untuk penanggulangan bencana banjir tersebut telah diupayakan Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, pembangunan tanggul-tanggul pada daerah aliran sungai yang sering terjadi bencana banjir, bantuan bahan rumah dan bantuan pemberian sembako untuk korban banjir. 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/ Kabupaten/Kota) Status bencana yang sering terjadi di Propinsi Riau khususnya Kabupaten Rokan Hulu masih berstatus lokal. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan bencana bersumber dari alokasi dana APBD untuk tahun 2012 dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 1.554.460.824,00,- dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1 Sumber dan Jumlah Anggaran Pencegahan dan penanggulangan Bencana No 1 2 3 4

Program dan Kegiatan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan bahaya Kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Jumlah

Anggaran 507.139.824,00 33.800.000,00 91.794.800,00 95.750.000,00 285.795.024,00 1.554.460.824,00

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Guna mengantisipasi kemungkinan yang terjadinya

bencana

maka

dilakukan

upaya

terjadi sehubungan dengan tindakan

sistematis

dan

berkesinambungan meliputi : a. Menyusun Rencana Aksi Daerah – Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB), yang merupakan prioritas kegiatan pengurangan resiko bencana. b. Melakukan penyusunan Data Informasi Bencana Kabupaten Rokan Hulu, sebagai bahan pengambilan

keputusan dan perencanaan kegiatan

pengurangan resiko bencana. c. Menyelenggarakan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-10


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

meningkatkan

kemampuan

melaksanakan kegiatan

masyarakat

dalam

pengurangan resiko

merencanakan

bencana

di

dan

lingkungan

perumahan dan permukiman. d. Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam Kegiatan Mitigasi Bencana. e. Menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana kepada seluruh Stakeholders kebencanaan Kabupaten Rokan Hulu. f. Penyediaan Pos Anggaran Darurat/Tidak Tersangka dari APBD Kabupaten Rokan Hulu. g. Penyediaan buffer stock bahan makanan untuk bantuan social bagi korban bencana. h. Mengintensifkan kesiapsiagaan penanganan dan penanggulangan. i.

bencana melalui koordinasi baik dengan Pemerintah Propinsi, TAGANA maupun lembaga-lembaga social lainnya serta penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat disimpulkan bahwa potensi bencana yang diperkirakan terjadi adalah : a. Banjir kondisi geografis wilayah Kabupaten Rokan Hulu dengan berbagai sungai, berpotensi untuk mengalami banjir. pada umumnya, di

wilayah

Banjir

terjadi

Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan

Kunto Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Tambusai. Daerah rawan banjir tersebut diperburuk dengan adanya penggundulan hutan dan perubahan tataguna lahan yang kurang mempertimbangkan daerah resapan air sehingga menimbulkan banjir. b. Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran hutan dan lahan disebabkan kesalahan

manusia.

pengusaha/pemegang

Tidak hak

oleh faktor alam dan

bertanggungjawabnya

penguasaan

hutan

dan

para rendahnya

kesejahteraan dan pendidikan penduduk di sekitar dan di dalam hutan dapat merupakan penyebab kebakaran hutan dan lahan. c. Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa Epidemi, wabah dan kejadian luar biasa (KLB) merupakan ancaman yang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-11


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah. Pada skala besar, epidemi/wabah/KLB dapat mengakibatkan korban jiwa dan meningkatnya jumlah penderita penyakit. d. Kecelakaan Transportasi Beberapa kecelakaan yang terjadi pada berbagai mode transpotasi darat, laut maupun udara, terutama pada sarana transportasi umum (kapal laut, pesawat terbang dan angkutan darat termasuk kereta api) dapat mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar. Sektor utama dalam penanganan bencana akibat kecelakaan transportasi adalah sektor perhubungan. e. Pencemaran Lingkungan Pesatnya pertumbuhan industri di Jawa Barat yang tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan mengakibatkan pencemaran tanah, air maupun udara. f. Kerusuhan Sosial Kerusuhan sosial terjadi apabila terdapat konflik vertikal dan horizontal baik langsung maupun tidak langsung. F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Kawasan khusus adalah kawasan yang karena fungsi dan penanganannya memerlukan penanganan khusus, seperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan yang terlibat konflik atau berpotensi konflik, serta kawasan yang tertimpa bencana atau rawan bencana. Berdasar pengertian di atas maka Kabupaten Rokan Hulu tidak mempunyai kawasan khusus, baik dalam konteks perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, konflik atau berpotensi konflik, bencana atau rawan bencana sehingga pengelolaan, alokasi dana dan hal – hal yang berhubungan dengan kawasan khusus tidak ada. G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan Yang Tejadi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hulu bertujuan menciptakan system penyelenggaraan keamanan lingkungan yang kondusif melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam ikut mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban daerah, sehingga memungkinkan terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-12


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

pelayanan masyarakat menuju terwujudnya “Good Governance�. Kehidupan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu relatif rukun, toleran dan terbuka merupakan modal dasar untuk melaksanakan pembangunan dan merealisasikan tujuan reformasi. Sikap menghargai perbedaan pendapat secara kritis yang telah membudaya di masyarakat juga merupakan modal dasar untuk mengembangkan pemerintahan yang dan bersih dan bila disalurkan dengan baik merupakan modal dasar yang cukup besar perannya dalam pembangunan. Dengan kondisi masyarakat seperti yang telah dijelaskan di atas, maka selama tahun 2011 tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hulu yang bersifat major, sehingga penanganan masalah ini lebih ditekankan pada pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta penertiban – penertiban yang bersifat minor. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. Dalam rangka pelaksanaan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani hal tersebut adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Komposisi Pegawai Yang Melaksanakan Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, adalah sebagai berikut: Tabel 5.2 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pendidikan

1

Satuan Polisi Pamong Praja

2

Badan Kesatuan Bangsa dan dan Politik

Sarjana

Dipl

SD/SMP / SMA

Jmlh

IV

III

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

II

I

Fungsional

SKPD

Jabatan Struktural

No

Golongan

V-13


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

4. Sumber Dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.198.007.600,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.3 Sumber dan Jumlah Anggaran Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Uraian,Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (1.19.01. ) 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa 3 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festival,, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 4 Program Pendidikan Politik Masyarakat Koordinasi forum-forum diskusi politik Penyusunan database partai politik Pembinaan ORMAS, LSM dan OKP Satuan Polisi Pamong Praja 5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Operasional Satpol PP No

Anggaran (Rp) 3 3.198.007.600,00 1.016.580.600,00 168.553.100,00 168.553.100,00 422.705.000,00 124.990.000,00 117.400.000,00 180.315.000,00 199.190.000,00 146.255.000,00 52.935.000,00 226.132.500,00 77.690.000,00 70.357.000,00 78.085.500,00 2.181.427.000,00 2.181.427.000,00 1.788.347.000,00 393.080.000,00

5. Penaggulangan dan Kendalanya Pada tahun 2012 di Kabupaten Rokan Hulu seperti yang telah dijelaskan di atas tidak terdapat masalah – masalah ketentraman dan ketertiban umum yang bersifat major. Penganggulangan masalah – masalah ketentraman dan ketertiban umum ditekankan pada hal

– hal yang bersifat

minor, seperti

penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), pengamanan kelancaran arus lalu – lintas di jalan – jalan protokol dan pengamanan kegiatan – kegiatan pembangunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-14


Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu - Riau

dan protokoler yang menjadi agenda pembangunan Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan

Kendala

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat (dalam skala kecil) dalam menaati peraturan – peraturan yang mengatur masalah – masalah ketentraman dan ketertiban umum. Walaupun demikian usaha – usaha sosialisasi dan penegakan ketertiban umum baik secara preventif dan persuasif terus dilaksanakan disertai pemberian hukuman bagi pelanggar sesuai dengan tingkat kesalahannya. 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Dalam rangka penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara intensif melakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan (TNI dan Polri) guna mengoptimalkan upaya penanganan dimaksud. Adapun aparat keamanan yang seringkali terlibat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yaitu Komando Distrik Militer 0313 Kampar dan Komando Rayon Militer (KORAMIL) se - Kabupaten Rokan Hulu dan Kepolisian Resort (POLRES) Rokan Hulu dan Kepolisian Sektor (POLSEK) se - Kabupaten Rokan Hulu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012

V-15


Bab v tugas umum pemerintahan