UMP NAIK, ADAKAH PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI BURUH_

Beranda

Profil Singkat

Rubrik

Info Kegiatan

Forum Diskusi

Pengunduhan

Multimedia

Kontak Kami

Rabu, 06 Februari 2013 - 14:48:47 WIB

PENCARIAN

UMP NAIK, ADAKAH PENINGKAT AN KESEJAHT ERAAN BAGI BURUH? Go

Diposting Oleh Pengurus: GEMA Pembebasan Wilayah Jabar Rubrik: Sorotan Aktual - Dibaca: 66 kali

Di tahun 2013 ini mungkin saja menjadi awal tahun yang menggembirakan bagi buruh di Indonesia.

Pasalnya pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar menyatakan adanya kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP).

Berikut Ungkapan

LOGIN USER Username : Password :

Login

RUBRIK • A fka r • Bu l et i n • Du n i a Ka m pu s

Menakertrans Muhaimin Iskandar :

• Idea l ogi ka

Dasar kenaikan UMP di tahuin 2013

• Per n y a t a a n Si ka p

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengungkapkan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 secara rata-rata sebesar 18, 32 persen.

Prosentase kenaikan UMP ini lebih tinggi dibandingkan ratarata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya mencapai 10, 27 % . Secara keseluruhan pencapaian UMP terhadap Komponen Hidup Layak (KHL) rata-rata nasional tahun 2013 di 33 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 89, 78 % .

• Repor t a se Kegi a t a n • Sor ot a n A kt u a l

KOMENTAR pesan tricajus pada BEM STIKES Panakukang: Kami Ingin Buka Komisariat pesan tricajus pada Sumpah Pemuda, Sumpah Usang Penebar Virus Nasionalisme dan Demokrasi obat tumor lambung alami pada BEM STIKES Panakukang: Kami Ingin Buka Komisariat

Pemerintah juga sudah mendata peringkat keniakan UMP tahun 2013 .

obat asam urat pada BEM STIKES Panakukang: Kami Ingin Buka Komisariat

1.

obat asam urat pada Sumpah Pemuda, Sumpah Usang Penebar Virus Nasionalisme dan Demokrasi

2.

3.

AGENDA • 31 Desember 2012

Aksi Damai - Indonesia Negara Gagal ! Saatnya Revolusi Total Menuju Tegaknya Syariah & Khilafah • 29 Desember 2012

Training Pembebasan Kampus Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumsel

4.

Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan UMP sebesar 48,86 persen yakni dari Rp1.177.000 menjadi Rp1.752.073. kenaikan UMP 2013 terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan sebesar 3,37 persen dari Rp1.127.000 menjadi Rp1.165.000.

UMP terbesar tahun 2013 adalah DKI Jakarta sebesar Rp2.200.000. terdapat 4 Provinsi yang memutuskan untuk tidak menetapkan UMP yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Keputusan Menakertrans ini membuat heboh dikalangan pengusaha dan buruh itu sendiri. Karena disisi lain keputusan Kader PKB ini membuat para pengusaha geram dan dinilai keniakan UMP sangat merugikan pengusaha.

• 22 Desember 2012

TRAINING PEMBEBASAN 1 GEMA Pembebasan Komisariat Universitas Muslim Indonesia (MAKASSAR)

gemapembebasan.or.id/artikel-259-ump-naik-adakah-peningkatan-kesejahteraan-bagi-buruh.html

1/6

• 19 Desember 2012

Berdasarkan analisis penulis dampak kenaikan UMP akan berdampak pada bebarapa hal:

DIALOGIKA : Resonansi percaturan negara demokrasi dalam perspektif Dunia & Islam • 16 Desember 2012

DIALOGIKA : Negara Demokrasi Antara Mimpi & Realita

SPANDUK

§

Bagi Buruh Dengan adanya keputusan Menakertrans ini, buruh menyambutnya dengan gembira karena bagi buruh kenaikan UMP dapat meningkatnya kesejahteraan.

§

Bagi Pengusaha Merespon kebijakan ini, para pengusaha mengancam akan ada PHK besarbesaran karena sangat memberatkan pengusaha. Dan dibeberapa di daerah sudah terjadi PHK secara masal.

§

Kebijakan ini pula berimbas kepada perkonomian nasional yakni terjadinya inflasi.

FB FANS PAGE

Temukan kami di Facebook

Pemerintah tahu sebenarnya akibat yang timbul jika menaikan upah buruh, yakni pasti pengusaha tidak ada cara lain selain melakukan PHK. Tetapi pemerintah mencoba mengantisipasi PHK dengan keputusan Menakertrans (http://menteri.depnakertrans.go.id)

GEMA Pembebasan Suka

Anda menyukai ini.

Anda dan 1.288 lainnya menyukai GEMA Pembebasan.

Bagi Perekonomian Nasional

§

Perusahaan bisa mengajukan penangguhan upah sesuai Keputusan Menakertrans No. 231/MEN/ 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dan Surat Menakertrans No.B.248/MEN/PHIJSK-PJS/XII/ 2012 kepada gubernur perihal Antisipasi Pelaksanaan Upah Minimum 2013.

Inilah sekelumit masalah ekonomi (terkait juga topik sosial) yang tak kunjung selesai. Sebenarnya akar masalahnya dimana?

Gagasan Kapitalisme – Sosialisme KONTAK YM • iman_1924 • Fahmi • Falsa M • Dimas G Randa

CHAT BOX LFfqxmOTVjpCUdHz : , 007: к оординат ы «ск айфолл», jfboq, к ровь и к ост ь, hury , 2013-02-08/12:32:38# KaVQEkVkSdDY : , цигун исцеление, y gmfgp, av g pc tuneup 2011, 1985, sk y pe beta, >:[, без срок а давност и, zarhk s, разгон pc , ry hj, ск азк а о зерк але, xafgfe, windows 7 manager final, lja, пэлем грэнвил вудхаус - любовь со взломом, 356, свежие базы, =-]]], dungeon siege iii, 8387, total commander x86+x64 portable ск ачат ь, 3052, pamela for sk y pe ск ачат ь, 457102, все будет хорошо!!! радио хит , qpzqu, 2013-02-08/07:29:55#

Problem perburuhan ini sebenarnya terjadi karena kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja yang menjadi pilar sistem Kapitalisme. Dengan kebebasan ini, seorang pengusaha yang senantiasa berorientasi keuntungan dianggap sah mengeksploitasi tenaga buruh. Dengan kebebasan ini pula, kaum buruh diberi ruang kebebasan mengekspresikan tuntutannya akan peningkatan kesejahteraan dengan memanfaatkan serikat pekerja, melakukan sejumlah intimidasi bahkan tindakan anarkis sekalipun.

Sedangkan dasar yang memicu konflik buruh dan pengusaha disebabkan oleh kesalahan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan gaji buruh, yaitu living cost (biaya hidup) terendah. Living cost inilah yang digunakan untuk menentukan kelayakan gaji buruh. Maka tidak heran istilah yang dipakai saat ini adalah “Upah Minimum”. Dengan kata lain, para buruh tidak mendapatkan gaji mereka yang sesungguhnya, karena mereka hanya mendapatkan sesuatu yang minimum, sekedar untuk mempertahankan hidup mereka.

Konsekuensinya adalah terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan terhadap kaum buruh. Dampak dari eksploitasi inilah yang kemudian memicu lahirnya gagasan Sosialisme tentang perlunya pembatasan waktu kerja, upah buruh, jaminan sosial, dan sebagainya.

Kaum Kapitalis pun terpaksa melakukan sejumlah revisi terhadap ide kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja, dan tidak lagi menjadikan living cost terendah sebagai standar dalam penentuan gaji buruh. Maka, kontrak kerja pun akhirnya diikuti dengan sejumlah prinsip dan ketentuan yang

gemapembebasan.or.id/artikel-259-ump-naik-adakah-peningkatan-kesejahteraan-bagi-buruh.html

2/6

bertujuan untuk melindungi buruh, memberikan hak kepada mereka yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Seperti kebebasan berserikat sesama buruh, hak membentuk serikat pekerja, hak mogok, pemberian dana pensiun, penghargaan dan sejumlah kompensasi lainnya. Mereka juga diberi hak upah tambahan, libur mingguan, jamin berobat, dan sebagainya.

Nama : Pesan

Kirim

Reset

KALENDER Februari, 2013 M

3

S

S

4

R

5

6

K

7

J

S

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

STATISTIK

Pengunjung hari ini : 56 Total pengunjung : 30590 Hits hari ini : 207 Total Hits : 128581 Pengunjung Online: 3

POLING Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemuda dalam Perubahan Menuju Indonesia yang lebih baik?

Menjadi Pemuda yang memperjuangkan aspirasi Gema Pembebasan.

Memperjuangkan penerapan Syariah Islam secara Kaffah dengan tegaknya Khilafah.

Membenahi sistem pemerintahan yang sudah ada, kemudian melanjutkannya kembali.

Abstain.

Vote Lihat Hasil Poling

LANGGANAN RSS

Jadi, masalah perburuhan akan selalu ada selama relasi antara buruh dan pengusaha dibangun berdasarkan sistem ini. Meski mereka telah melakukan sejumlah solusi tambal-sulam untuk menyumbat kemarahan kaum buruh karena provokasi kaum Sosialis, namun tambal-sulam ini secara natural hanya sekedar untuk mempertahankan sistem Kapitalisme, dan jika diklaim bahwa tambal sulam ini telah berhasil memecahkan masalah perburuhan, jelas hanya klaim bohong dan omong kosong.

Pandangan Islam terhadap Masalah Perburuhan Problematika perburuhan yang saat ini menjadi pemandangan sehari-hari kita, tidak pernah ada dalam penataan sistem Islam. Dalam Daulah Khilafah Islamiyah semua bibit sengketa buruh dan pengusaha ditiadakan. Karenanya bisa dikatakan dengan menerapkan sistem Islam, problem perburuhan akan diaborsi jauh-jauh hari sebelum lahir dan berkembang!

Terkait ini, Islam menata dua aspek dengan tatanan regulasi sedemikian sehingga tidak muncul problem perburuhan. Pertama, aspek mikro terkait kontrak kerja antara buruh dan pengusaha. Dengannya akan terjawab bukan hanya besaran upah, namun juga masalah kepastian kerja (PHK) dan besarnya pesangon. Kedua, aspek makro menyangkut hak setiap orang, termasuk buruh untuk memperoleh kesejahteraan. Penyelesaian aspek ini, akan menempatkan buruh dan pengusaha pada posisi tawar yang semestinya.

Keterbatasan lapangan kerja, rendahnya SDM dan rendahnya kesejahteraan hidup pekerja, serta tidak terpenuhi jaminan hidup dan tunjangan sosial akan mendapatkan solusinya sendiri tanpa merugikan salah satu pihak, baik buruh maupun pengusaha.

Jawaban Islam untuk Persoalan Mikro Perburuhan Solusi Persoalan Mikro Perburuhan, bisa diatasi dengan memperbaiki hubungan kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha. Dalam syariat Islam hubungan antara pekerja dan pengusaha termasuk dalam transaski ijaarah.

Ijaarah didefinisikan sebagai aqdu ‘ala al manfaah bi iwadin, aqad/transaksi atas manfaat/jasa (yang dikeluarkan ajir/pekerja) dengan memperoleh imbalan (berupa upah/ujrah dari musta’jir/pengusaha).

Transaksi (akad) ijaarah tersebut sah menururt syara’ jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang jelas mengenai : (a) Bentuk dan jenis pekerjaan, (b) Masa Kerja, (c) Upah Kerja dan (d) Tenaga yang dicurahkan saat bekerja.

Jika keempat masalah tersebut jelas dan disepakati maka kedua belah pihak terikat dan harus memenuhi apa yang tercantum dalam kesepakatan tersebut.

Hadits Rasulullah saw; ‫اذا اﺳﺗﺄﺟر اﺣدﻛم اﺟﯾرا ﻓﻠﯾﻌﻠﻣﮫ أﺟره‬ “Apabila salah seorang diantara kalian mengontrak tenaga seorang pekerja maka hendaknya diberitahukan kepadanya upahnya.” (HR. Ad Daruquthni)

Langganan RSS

Sedangkan upah sebenarnya merupakan nilai jasa (manfaat) yang diberikan oleh buruh (ajir) kepada majikan (pengusaha, musta’jir). Upah dalam pandangan Islam merupakan kesepakatan antara ajir (pekerja) dan mustajir (pengusaha). Standar yang digunakan untuk menetapkannya adalah manfaat

gemapembebasan.or.id/artikel-259-ump-naik-adakah-peningkatan-kesejahteraan-bagi-buruh.html

3/6

tenaga (manfa’at al-juhd) yang diberikan oleh buruh di pasar, bukan living cost terendah. Karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para pengusaha.

Buruh dan pegawai negeri sama, karena buruh mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sesuai dengan yang berlaku di tengah masyarakat.

Jika terjadi sengketa antara buruh dan majikan dalam menentukan upah, maka pakar (khubara’)-lah yang menentukan upah sepadan (ajr al-mitsl). Pakar ini dipilih oleh kedua belah pihak. Jika keduanya tidak menemukan kata sepakat, maka negaralah yang memilihkan pakar tersebut untuk mereka, dan negaralah yang akan memaksa kedua belah pihak ini untuk mengikuti keputusan pakar tersebut. ‫ورﺟل إﺳﺗﺄﺟر ﻋﺟﯾرا ﻓﺎﺳﺗوﻓﻰ ﻣﻧﮫ وﻟم ﯾﻌط اﺟره‬.… ‫ﻗﺎل ﷲ ﺛﻼﺛﺔ اﻧﺎ ﺧﺻﻣﮭم ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ‬ “Allah swt berfirman ada tiga golongan yang aku musuhi pada hari kiamat…. seseorang yang mengontrak pekerja, lalu pekerja tersebut menunaikan transaksinya, namun dia tidak memberikan upahnya.” (Hadits Qudsi riwayat Imam Al-Bukhari) Intinya penentuan upah buruh adalah kesepakatan antara buruh dengan pengusaha dengan menjadikan manfaat tenaga sebagai patokan penentuannya. Beban kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan tanggungan lain buruh tidak menjadi faktor penentu upah. Tidak ada unsur eksploitasi terhadap buruh karena semua hal sudah saling diketahui. Juga tidak akan membebani pengusaha karena menanggung beban biaya yang tidak memberikan pengaruh ke produksi semisal asuransi kesehatan, tunjangan pendidikan dan dana pensiun. Dengan demikian, negara tidak perlu menetapkan UMR (upah minimum regional). Bahkan, penetapan seperti ini tidak diperbolehkan, dianalogikan pada larangan menetapkan harga. Karena, baik harga maupun upah, sama-sama merupakan kompensasi yang diterima oleh seseorang.

Bedanya, harga adalah kompensasi barang, sedangkan upah merupakan kompensasi jasa.

Mengenai mogok kerja, pada dasarnya hak ini tidak ada dalam Islam. Karena kontrak kerja buruh ini merupakan akad ijarah, dan akad ijarah ini merupakan akad yang mengikat, bukan akad suka rela yang bisa dibatalkan sepihak dengan seenaknya.

Tentang dana pensiun, penghargaan dan kompensasi yang diberikan kepada para buruh, pada dasarnya ini merupakan bentuk tambal sulam sistem Kapitalis untuk memenuhi kebutuhan kaum buruh yang dianggap tidak mampu.

Hanya saja, upaya ini telah menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan jaminan kepada rakyatnya agar bisa memenuhi kebutuhannya.

Karena kewajiban ini merupakan kewajiban negara. Bukan kewajiban majikan atau perusahaan.

Solusi Islam untuk Persoalan Makro Perburuhan Setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan. Islam menetapkan dua jalan untuk memenuhi semua kebutuhan. Yakni pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, ditanggungkan kepada setiap individu masyarakat. Baik dipenuhi langsung atau melalui ayah, wali dan ahli waris. Sedangkan kebutuhan biaya pendidikan, layanan kesehatan dan keamanan menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakannya bagi setiap warga negara.

Negara tidak membebani rakyat untuk menanggung sendiri biaya pendidikan, kesehatan dan kemanannya, apalagi dengan biaya yang melambung tinggi.

Selain itu negara juga memiliki tanggung jawab menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan setiap orang untuk berusaha (bekerja). Mulai dari kemudahan permodalan, keahlian dan regulasi yang mendukung. Pemberian negara (i’tha ad dawlah) dari harta Baitul Mal adalah hak rakyat. Sebagaimana gemapembebasan.or.id/artikel-259-ump-naik-adakah-peningkatan-kesejahteraan-bagi-buruh.html

4/6

Umar RA mengambil harta Baitul Mal untuk menyediakan benih dan pupuk bagi para petani di Irak. Demikian pula Rasul SAW membayar hutang-hutang seorang warga yang tidak mampu. Abu Bakar dan Umar RA juga memberikan lahan siap tanam kepada warga untuk menjadi modal usahanya.

Dengan diberlakukan sistem ekonomi Islam, negara akan mampu memerankan dirinya sebagai penanggung jawab terpenuhinya kesejahteraan rakyat. Lapangan kerja tersedia memadai, kualitas SDM unggul disiapkan dengan tanggungan biaya negara, kebutuhan energi (listrik, BBM, transportasi) bisa dijangkau karena harga yang sangat murah atau bahkan gratis. Ditambah biaya pendidikan dan kesehatan yang diperoleh rakyat secara gratis.

Dengan semua mekanisme itu, kebutuhan hidup masing-masing warga negara begitu mudah didapat. Bekerja akan menjadi salah satu cara seorang muslim menaikkan derajatnya di mata Allah SWT., karena mencurahkan tenaga dan keringatnya untuk beribadah memenuhi kewajibannya dan tidak saja untuk mendapat manfaat lebih besar, tetapi juga untuk memberi manfaat lebih besar.

Bekerja bukan menjadi satu-satunya cara memperoleh kesejahteraan. Apalagi menjadi buruh (ajir) juga hanya salah satu diantara pilihan pekerjaan, karena lapangan kerja tersedia memadai. Posisi tawar buruh dengan pengusaha adalah setara. Bagi mereka yang memilih membuka usahanya sendiri maka ada banyak kemudahan disediakan oleh negara.

Hak Berserikat dan Serikat Pekerja Tinggal satu masalah. Apakah dalam Islam mengenal Hak Berserikat dan Serikat Pekerja? Mengenai hak berserikat bagi buruh, maka hak ini tidak dinafikan oleh Islam. Buruh boleh berkumpul, baik dengan sesama buruh, maupun buruh dengan para majikan. Hanya saja, diperbolehkannya hak berserikat ini tidak berarti perlu membentuk serikat pekerja. Karena ini merupakan dua hal yang berbeda.

Berkumpul adalah hak yang dijamin oleh syari’ah, namun jika yang dimaksud adalah membentuk serikat pekerja untuk mengurusi kesejahteraan buruh, maka ini merupakan aktivitas ri’ayatu as-syu’un yang hanya boleh dilakukan oleh negara.

Karena itu, hak membentuk serikat pekerja yang melakukan ri’ayatu as-syu’un tidak diberikan kepada yang lain, selain kepada negara. Karena negaralah yang bertanggung-jawab terhadap kewajiban ri’ayatu as-syu’un ini, baik dalam perkara parsial maupun menyeluruh.

Mufid Dahlan, Divisi Pembinaan Gema Pembebasan Kota Bandung

Share: 1

Baca juga: Skenario Penghapusan Subsidi Energi Narkoba Dan Pergaulan Bebas Seks bebas berkedok Valentin GEMA Pembebasan SulselBar : Bongkar Makar Kenaikan Tarif Dasar Listrik Tahun 2013, Tahun Kepastian Kenaikan Harga BBM?

0 Komentar :

Isi Komentar :

Nama

gemapembebasan.or.id/artikel-259-ump-naik-adakah-peningkatan-kesejahteraan-bagi-buruh.html

5/6

: Website

:

Email

:

Tanpa http://

Komentar

(Masukkan 6 kode diatas)

Kirim

Hapus

Copyleft Š 2012 by www.gemapembebasan.or.id - Hak Cipta Hanyalah Milik A llah SWT!

gemapembebasan.or.id/artikel-259-ump-naik-adakah-peningkatan-kesejahteraan-bagi-buruh.html

6/6