Issuu on Google+

Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

TOLAK

Harga Rp. 6000,- Luar jawa Rp. 7500,-

RUU ORMAS

PINTU KEMBALINYA REZIM REPRESIF ALA ORBA www.mediaumat.com

Media Nasional

Tarif Listrik Naik, Liberalisasi Terus Berjalan Mancanegara: Muslim Myanmar

Ditumpas Budha Beringas Ustadz Menjawab

Hukum Menjadi Dropshipper

Wawancara: Din Syamsuddin

Ketua Umum PP Muhammadiyah

RUU Ormas Kian Represif dan Otoriter Muslimah

Kiprah Politik Perempuan


2

Salam

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Media Pembaca

Salam Redaksi Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Salam Perjuangan! Bagaimana kabar Anda? Semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin. Alhamdulillah, kami bisa hadir kembali di ruang baca Anda. Semoga kehadiran kami bisa mencerahkan cakrawala berpikir Anda. Pembaca yang dirahmati Allah, ujian demi ujian terus dihadapi kaum Muslimin di berbagai penjuru dunia. Di Myanmar, kaum Muslim menjadi sasaran ketidakadilan kaum Budha. Kalau dulu sasarannya hanya Muslim Rohingya, kini meluas ke Muslim lainnya di negeri itu. Di Timur Tengah, khususnya di Syam, kaum Muslim mendapat cobaan berupa kekejaman rezim penguasa. Di Suriah, rezim Bashar Asad terus menerus menebar kebiadaban kepada rakyatnya, tak peduli tua muda, laki perempuan. Semua jadi sasaran. Sementara di Palestina, kaum Muslim terpenjara dalam penjara besar bernama Gaza. Penjajah Israel menebar ancaman setiap harinya. Dalam kondisi seperti ini, penguasa negeri Muslim yang seharusnya membantu malah diam saja. Bahkan malah asyik dengan Israel. Di negeri kita, kondisinya agak berbeda. Bukan ujian fisik tapi berupa tekanan dalam berbagai hal. Ahmadiyah yang jelas-jelas merusak ajaran Islam dibiarkan oleh penguasa. Kini kita diberi pekerjaan rumah lagi dengan dibahasnya Rancangan Undang Undang tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). RUU ini membawa spirit pengekangan terhadap gerak kaum Muslim. Ujian-ujian ini memang perlu disikapi dengan kesabaran. Sabar bukan pasrah, tapi berbuat secara produktif untuk bisa mengatasi masalah itu secara benar sekaligus tawakal kepada Allah SWT. Pembaca yang dirahmati Allah, kali ini kami mengangkat ujian yang sedang kita alami di dalam negeri. RUU Ormas dalam waktu dekat akan disahkan. Bila pasal-pasalnya seperti sekarang, dapat dipastikan Ormas-Ormas Islam akan mengalami kesulitan. Apa saja isi RUU ini? Mengapa RUU ini harus ditolak oleh kaum Muslim? Ada apa di balik penyusunan RUU ini? Semua bisa Anda simak di rubrik Media Utama. Pembahasan di Media Utama ini kami perkuat dengan pembahasan soal asas tunggal Pancasila di rubrik Fokus. Mungkin bagi sebagian generasi yang lahir pasca Orde Baru menjadi penting karena mereka tidak mengalami masa ketika asas tunggal itu diterapkan. Benarkah Pancasila itu sudah final? Bagaimana perjalanan penerapan Pancasila? Simak pembahasannya. Di rubrik lain, isinya tak kalah menarik. Kristologi membahas suatu yang aktual yakni April Mop. Apa sesungguhnya April Mob itu? Patutkah ini diikuti oleh kaum Muslimin? Bagaimana sejarah istilah itu lahir? Nah bagi Anda yang kurang motivasi untuk berjuang, layak Anda simak tulisan kami soal mujahidin cilik di Suriah. Mereka berada di garis depan perjuangan menghadapi kekejaman rezim Bashar Asad. Bagaimana dengan Anda? Akhirnya semoga sajian kami ini terus menggugah semangat Anda untuk tetap istiqamah dalam mendakwahkan Islam. Tetap semangat! Allahu Akbar! Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

JELAJAHI

www.mediaumat.com

DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Ormas Islam menggelar pertemuan dan konferensi pers, Kamis (21/3) di Kantor DPP HTI, Crown Palace, Jakarta. HTI dan Ormas Islam sepakat menolak RUU Ormas yang sangat refresif.

Media Pembaca Kecewa dengan Sistem Bangsa Assalamualaikum. Saya sebagai aktivis mahasiswa dan juga anak bangsa ini sangat kecewa dengan sistem di negara kita yang semakin hari semakin hancur. Karena itu satu pengharapan besar saya agar secepatnya kita tegakkan khilafah ini dan bangsa ini dapat diselamatkan, satukan seluruh umat agar tujuan kita tercapai. Kami kaum Muslimin di NTT menantikan detik-detik tegaknya khilafah.Waalaikumussalam. Muhammad Saleh. NTT. +6285739813xxx

Sabar Kesabaran itu ada tiga hal; Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Kedua, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Ketiga, sabar dalam menghadapi ujian/cobaan dalam kehidupan. Jadi kesabaran dalam Islam bukan berarti pasrah pada keadaan dan berdiam diri dari kemaksiatan yang terjadi. Mari berjuang tegakkan syariah dan khilafah dengan keiklasan dan kesabaran Allahu Akbar!!! Uda. Pekanbaru. +6282170823xxx

Tolak RUU Ormas Jika semangat penggodokan RUU Ormas adalah kekhawatiran atas maraknya tindak kekerasan yang mengancam keutuhan negara dengan melibatkan Ormas disebabkan karena Ormas tertentu tidak menjadikan Pancasila dan UUD 45 sebagai acuan dalam kehidupan majemuk adalah logika ngawur dan akal bulus penguasa sebagai stempel untuk membungkam bahkan mmbubarkan Ormas yang mengancam eksistensi rezim dan sistem. Kalau mau okyektif, para penguasalah (legislatif, yudikatif dan eksekutif ) yang secara sadar menciptakan dan memelihara potensi konflik sosial dan beragam masalah di negeri ini. Mereka jugalah pelanggar dan pengkhianat terbesar terhadap Pancasila dan UUD 45. Lihatlah UU Liberal yang lahir dari produk legislatif dan eksekutif seperti UU Migas, UU PMA, UU PT dan masih banyak produk UU yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Justru karena negara

tidak berasaskan Islam muncul sejuta masalah. Saatnya umat memiliki kesadaran ideologis dan menyegerakan diri wujudkan sistem Islam. Ahmad. Kendari. +6285239602xxx

Bubarkan Densus 88 Assalamualaikum. Saya sebagai umat Islam benarbenar merasa geram dengan kebrutalan Densus 88 di mana-mana dengan seenaknya membunuh umat Islam. Yang belum tentu 'teroris' kalau memang 'hebat' coba tuh ke Irian tangkap pelaku penembakan 8 orang prajurit TNI/warga sipil 4 orang. Yang sudah jelas terang benderang pelakunya. Effendi Arbi. Jambi. +628127468xxx

Campakkan Demokrasi Wahai kaum Muslimin, demokrasi hanyalah sistem buatan manusia, dengan mengesampingkan bahkan mencampakkan petunjuk Allah SWT. Sistem seperti ini pada hakekatnya hanya berasal dari bisikan hawa nafsu dan setan. Karena itu, sistem seperti itu harus segera kita campakkan. Sebagai gantinya, kita harus segera menerapkan sistem Islam di bawah sistem khilafah. Niscaya kebahagian hidup yang hakiki yang sesungguhnya akan kita dapatkan di dunia dan akhirat. Titin Supriatin. Ketapang. +6285222295xxx

Tepat Memilih Islam Tepatkah jika Islam mengatur tatanan negara? Jika tidak, berarti Islam bukanlah agama yang sempurna. Lalu kenapa kita memilih Islam sebagai pegangan hidup? Jika Islam pantas dan harus mengatur hidup kita, mengapa Indonesia yang mayoritas Muslim menerapkan sistem demokrasi bukan sistem Islam? Jika ditanya, manakah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak, akidah - keislaman kita atau kedemokrasian kita? Jawabannya pasti akidah keislaman kita. Lalu kenapa demokrasi masih diterapkan dan diperjuangkan? Sambutlah kelahiran kembali khilafah! Prayito Ahmad. Tegal. +6285742155xxx

SMS Media Pembaca/Komentar untuk MU: 08998206844. SMS Redaksi: 081288020261. Sertakan Nama dan Asal Sertakan Nama dan Asal daerah.

SMS Berlangganan: 0857 8013 7043

Penerbit: Pusat Kajian Islam dan Peradaban. Dewan Penasihat : KH Ma'ruf Amien, KH Nazri Adlani, KH Amrullah Ahmad, KH Syukron Makmun, KH Muhammad Arifin Ilham , KH Athian Ali M Dai, Achmad Michdan SH, H Azwir, KH dr Muhammad Utsman, H Hari Moekti, Ustadz Abu Bakar Baa'syir, AGH Sanusi Baco, Lc, KH DR Miftah Faridl, Dra Hj Nurdiati Akma M.Si, Dra Hj Nurni Akma, Prof Dr Ir Zoer’aini Djamal Irwan MS, KH Husin Naparin, Lc, MA. Penasihat Hukum: Achmad Michdan SH. Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Farid Wadjdi. Pemimpin Perusahaan: Anwar Iman. Sidang Redaksi: Hafidz Abdurrahman, MR Kurnia, Harist Abu Ulya, Muhammad Ismail Yusanto, Rochmat S. Labib. Redaktur Pelaksana: Mujiyanto. Redaksi: W almaroky, Zulkifli, Joko Prasetyo, Iwan Setiawan, Zulia Ilmawati, Nanik Wijayati, Febrianti Abbasuni, Kholda. Kontributor Daerah: Rifan (Jatim), Fakhruddin (Babel), Apri Siswanto (Riau), Rikhwan Hadi (Sumbar), Kurdiyono & Ahmad Sudrajat (DIY), Eko (Sultra), Nazar Ali & Handani (Jabar), Bahrul Ulum (Sulsel), Abduh (Kalsel), Budianto Haris (Sumsel), Dani Umbara Lubis (Sumut), Dadan Hudaya (Banten) Desain dan Pracetak: Kholid Mawardi. Keuangan: Budi Darmawan . Marketing: Muhammad Ihsan. Sirkulasi: W Wahyudi. Iklan: Aris Rudito, M Rosyid Aziz. Alamat Redaksi: Jl. Prof. Soepomo No. 231, Jakarta Selatan 12790. Email: pembaca.tabloidmu@gmail.com. Iklan Pemasaran: Jl. Prof. Soepomo No. 231, Jakarta Selatan 12790. Email Iklan: iklan.tabloidmu@gmail.com . Email Marketing: marketing.tabloidmu@gmail.com Hunting Pemasaran: 085711044000, sms: 089650202478. Hunting Iklan: 085780137043. Rekening: Bank Muamalat No Rek 9064150699 a.n Budi Darmawan.


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Editorial

3

Yakin Bisyarah Rasul Salam sayang untuk saudaraku. Fajar khilafah sebentar lagi terbit, kembalinya kehidupan Islam tinggal menungu waktu. Kepada saudaraku para pejuang syariah dan khilafah mari kita jemput nasrullah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, membersihkan keimanan kita dari penghambaan kepada selainNya, menambah kekuatan kita dengan shaum, shadaqah, dan qiyamul lail. Dan tentunya mempercepat robohnya pintu penghalang dengan dakwah dan terus berdakwah.Yakinlah bahwa bisyarah nabawiyah ini akan terwujud untuk yang kedua kalinya. Dan bendera Rasulullah akan berkibar menyelimuti angkasa seluruh penjuru negeri. Anita. Banyuwangi. +6281234545xxx

Penguasa yang Menyulitkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya: “Ya Allah, barangsiapa memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia menyempitkan mereka, maka sempitkanlah dirinya; dan barangsiapa memiliki hak untuk mengatur suatu urusan umatku, lalu ia memperlakukan mereka dengan baik, maka perlakukanlah dirinya dengan baik.” (HR. Imam Ahmad dan Imam Muslim). Dari Hadits tersebut sudah sangat jelas bagi kita, bahwa Penguasa yang mempersulit kehidupan rakyatnya maka akan disempitkan kehidupannya oleh Allah SWT kelak. Fakta Indonesia merupakan hal yang tak terbantahkan lagi. Penguasa negeri ini telah menerapkan aturan yang dengannya telah menyulitkan kehidupan rakyatnya. Misalnya dengan UU Migas telah menjadikan negeri ini semakin liberal, penerapan demokrasi yang terus melahirkan Korupsi, UU SJSN yang dengannya negeri ini akan menjadi negeri pemalak, dan yang terbaru ini adalah RUU Ormas yang akan menjadikan negeri ini represif. Jika demikian fakta kehancurannya, akankah sistem negeri ini akan terus dipertahankan? Tentunya tidak! Rohandi al-Wahwah. Jakarta. 0898 515 8xxx

Komentar untukMU Mohon MU Investigasi Assalamu'alaikum. Saya EY anak dari salah satu karyawan perusahaan milik Abu Rizal Bakrie. Saya ingin menyampaikan kasus yang terjadi di PT Huma Indah Mekar yang ada di Tulang Bawang, Lampung. Kasus itu sudah terjadi selama bertahuntahun tapi kenapa sampai detik ini tidak terpublikasi? Seperti yang terjadi baru-baru ini, tepatnya Februari 2013 lalu ada seorang satpam yang menangkap salah satu perampok yang mencuri di perusahaan itu dan keesokan harinya justru sang satpam diserbu hingga babak belur oleh kawanan perampok itu. Tapi kenapa tidak ada perhatian dari perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada karyawannya? Malah kawanan perampok itu dibiarkan semakin merajarela dengan memasuki rumah-rumah karyawan untuk merampas yang mereka mau, tak segan-segan mereka melukai korban. Bahkan ada beberapa tetangga saya yang sudah menjadi korban asusila. Masih banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Perampasan kendaraan secara paksa, asusila dan pembunuhan sadis.Yang saya heran kenapa kasus yang sudah terjadi bertahun-tahun, ditempat yang sama, dengan ciri-ciri pelaku yang sama dan korban-korban adalah karyawan perusahaan kenapa ARB hanya diam? Mau sampai kapan kasus itu dibiarkan? Demi Allah apa yang saya sampaikan ini fakta, bisa diinvestigasi langsung dilokasi. Semua karyawan kecil di sanalah saksi sekaligus keluarga para korban. Bagaimana ARB akan menjadi pemimpin yang memerdekakan rakyat Indonesia jika kemerdekaan karyawan-karyawanya saja diabaikan? Mohon bantuan kepada Redaksi Media Umat untuk mengungkap kasus ini agar tidak berlarut-larut dan lebih diperhatikan. Wassalam. EY. Lampung. 081617641xxx

Terima Kasih MU Assalamualaikum, Sedikit curhat, kami beberapa bulan yang lalu membuat suatu organisasi LDS bimbingan Hizbut Tahrir yang kami sepakati namanya AsSukran (Asosiasi Siswa untuk kebenaran) sebagai sebuah organisasi sekolah kami selalu membuat selebaran/buletin untuk disebarkan ke teman-teman. Media Umat sebagai panduan utama dan hasilnya sangat menarik. Terima kasih kasih MU semoga menjadi bacaan yang selalu Ok. Raffi Ziah Putra. Sumbar. +6287792606942 Wassalamualaikum wr.wb. Terima kasih kepada EY di Lampung. Insyaallah kami akan mencoba menelusurinya. Untuk Raffi, semoga tetap istiqamah. Redaksi.

Syahwat Kekuasaan Demokrasi

S

ejumlah kantor pemerintahan di Kota Palopo di Sulawesi Selatan hangus dilalap api, Ahad (31/3). Kebakaran ini bukan karena hubungan arus pendek listrik, tapi akibat kemarahan massa pendukung pasangan calon walikota/wakil walikota yang kalah dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung. Kekecewaan massa itu dilampiaskan dengan melemparkan bom molotov ke Kantor Walikota Palopo. Tidak hanya itu, gedung-gedung perkantoran lainnya tak luput dari amuk massa. Fasilitas milik negara itu pun luluh lantak. Banyak pihak menyayangkan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Mengapa aparat keamanan tidak mengantisipasinya? Bukankah kerusuhan-kerusuhan sebagai buntut pilkada sudah sering terjadi? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menyatakan seharusnya kerusuhan Palopo itu bisa dicegah. Untung saja, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi kegiatan pemilukada secara langsung. Berdasarkan catatan Kemendagri, pemilukada langsung yang dilaksanakan sejak tahun 2005 belakangan menimbulkan dampak kerusuhan. Akibatnya 50 orang tewas dalam sejumlah aksi unjuk rasa dan kerusuhan usai pilkada langsung sejak saat itu. Kerusuhan di Palopo ini menjadi bukti kesekian kalinya wajah bopeng demokrasi. Demokrasi yang membuka ruang selebar-lebarnya bagi semua orang berkompetisi untuk meraih kursi terbukti tidak mampu mengendalikan syahwat kekuasaan itu sendiri. Di era serba materialistik ini, kekuasaan identik dengan kekayaan. Dengan kekuasaan, harapannya kekayaan akan didapatkan. Maka, para pemburu kekuasaan akan berkorban untuk mendapatkan kursi kekuasaan itu meski harus mengeluarkan sumber daya yang besar. Toh ini sah-sah saja dalam alam demokrasi. Mereka bisa memperoleh modal itu dari kantongnya sendiri atau dari pihak sponsor. Dan itu tidak sedikit. Mendagri menyebutkan, seorang calon kepala daerah bisa mengeluarkan uang puluhan hingga ratusan milyar untuk biaya kampanye pemilukada. Artinya, sebelum dapat jabatan, uang harus sudah dikeluarkan. Apakah itu uang dari kantong sendiri—biasanya minim—atau dari sponsor—ini yang dominan. Di sinilah yang jadi persoalan. Ketika modal sudah dikeluarkan, ternyata jabatan tidak didapatkan. Amarah yang datang. Sementara syahwat kekuasaan kadung mengawang-awang. Begitu pula yang dialami tim sukses dan pendukungnya, yang biasanya mereka pun dijanjikan jabatan atau kompensasi lainnya. Begitu, calon yang didukung kalah, mereka marah. Segala macam dihantam, tak peduli itu miliki negara. Mereka kecewa karena syahwat kekuasaannya tak tersalurkan. Sebenarnya itu tak perlu terjadi jika sistem di negeri ini tidak latah. Seolah yang dipilih langsung oleh rakyat itu lebih bagus. Seolah otonomi daerah itu baik. Seolah mandiri dari kekuasaan pusat itu membawa rahmat. Seolah kebaikan itu ada dalam setiap pelaksanaan demokrasi di semua lini. Patut diketahui, demokrasi telah menjadikan orang 'kehilangan' keimanannya. Karena demokrasi memang tidak diperuntukkan untuk mewujudkan keimanan itu dalam tataran praktis. Sebaliknya, demokrasi menuhankan syahwat manusia meraih apa yang diimpikannya, dengan caranya sendiri. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika calon pemimpin diliputi syahwat kekuasaan di alam demokrasi ini? Secara sunnatullah, jabatan adalah sesuatu yang sangat menggiurkan setiap manusia. Di sana terdapat kamasyhuran, ketenaran, kehormatan dan kemapanan sosial ekonomi. Wajarlah ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidaklah dua ekor srigala lapar yang dilepas kepada kerumunan kambing lebih merusak agama daripada ambisi seseorang terhadap harta dan jabatan.” (HR. Tirmidzi). Maka tidak jarang ambisi seseorang terhadap jabatan menutupi akal sehatnya, termasuk melupakan ketentuan agamanya. Dari sisi ini, sistem demokrasi akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang gila jabatan, harta, dan kekuasaan. Alih-alih memikirkan rakyat, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka menjadikan jabatannya sebagai ladang mendapatkan segalanya. Korupsi, manipulasi, dan sejenisnya menjadi hal yang biasa. Walhasil, tidak ada yang bisa diharapkan dari sistem demokrasi seperti ini. Selain dari sisi negara, ada pemborosan uang rakyat hanya untuk memilih seorang pemimpin yang belum jelas kemampuannya dan keamanahannya, produk pemimpin yang lahir dari sistem ini tidak akan membawa umat ke arah yang diridhai ilahi. Dan memang, sistem ini adalah produksi manusia yang sejak awalnya penuh keterbatasan. Nah, pertanyaannya haruskah sistem ini dipertahankan? Mempertahankan hal yang rusak, itu namanya keblinger. Maka tidak ada pilihan lain kecuali menggantinya. Dan itu hanya bisa digantikan dengan sistem Islam. Sistem pemerintahan Islam, telah memiliki perangkat yang mencegah kerusuhan dan syahwat kekuasaan yang tak terkendalikan. Para kepala daerah tinggal dipilih oleh khalifah untuk melaksanakan tugas menjalankan pemerintahan di daerah berdasarkan hukum-hukum Allah. Tak perlu dibatasi masa jabatan. Kapan pun bisa diberhentikan. Di sisi lain, Islam menyiapkan perangkat untuk mencegah para kepala daerah ini menyalahgunakan jabatannya. Mereka dilarang berbisnis. Harta kekayaan mereka diaudit. Pembuktian terbalik diterapkan. Kelebihan harta yang tak wajar langsung diambil oleh negara. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Islam sangat efektif dan efisien. Tidak perlu ada kerusuhan dan tak perlu ada uang banyak untuk meraih jabatan. Faktor keimanan dan ketakwaan menjadi pengendali. Tidakkah kita rindu sistem seperti ini? [] mj


4

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Media Utama

TOLAK RUU ORMAS Bukannya lepas dari nuansa otoriter seperti UU sebelumnya, RUU ini justru mirip dengan pendahulunya. RUU ini mengandung pasal-pasal yang dikhawatirkan melahirkan kebijakan represif ala Orde Baru.

S

etelah sempat bebas selama lebih dari satu dasawarsa, pemerintah berusaha membalik arah putaran jarum jam ke masa lalu. Pemerintah berusaha mengendalikan gerak organisasi masyarakat (ormas) melalui ide pemaksaan asas tunggal yakni Pancasila. Niat pemerintah itu tertuang dalam Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang kini sedang dibahas di DPR. Pembahasannya sendiri sudah masuk ke tim sinkronisasi DPR. Setelah proses sinkronisasi selesai, RUU akan dikembalikan ke Panitia Khusus (Pansus) dan selanjutnya akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Pembahasan RUU Ormas ini memang menjadi target pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Dan ini sudah masuk dalam Prolegnas (Program

Legislasi Nasional) 2013. RUU ini diharapkan dapat menyempurnakan UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas yang dianggap perlu segera direvisi. Sayangnya, bukannya lepas dari nuansa otoriter seperti UU sebelumnya, RUU ini justru mirip dengan pendahulunya. RUU ini mengandung pasal-pasal yang dikhawatirkan melahirkan kebijakan represif ala Orde Baru. Tak mengherankan, banyak ormas yang menolak RUU ini, terlebih lagi ormas Islam. Dalam kacamata Ormas Islam, paling tidak ada dua alasan pokok yang melandasinya. Pertama, RUU ini memaksa ormas untuk berasas tunggal, Pancasila. Pemaksaan ini dinilai bertentangan dengan peraturan yang sudah ada yakni Tap MPR No XVIII Tahun 1998 yang telah mencabut Tap MPR No II/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kedua, RUU ini bisa melahirkan sikap represif pemerintah ala Orde Baru. Pasalnya, di dalamnya banyak pasal yang mengandung syahwat represif untuk mengekang masyarakat. Ini bisa dilihat dalam definisi Ormas, asas, syarat pendaftaran, pengaturan bidang kegiatan, larangan dan sanksinya. Melalui RUU ini, bisa diduga pemerintah akan membungkam sikap kritis masyarakat. Bagaimana tidak, pengaturan yang ada akan menyulitkan Ormas untuk bisa bergerak dengan leluasa seperti sebelumnya. Belum lagi, di beberapa pasal dalam RUU itu teksnya sangat multitafsir. Bisa saja ini menjadi alat bagi penguasa untuk menjatuhkan sanksi kepada Ormas yang 'tidak disukai'

oleh pemerintah karena kekritisannya.

Mengkhiati Sejarah Kemunculan RUU Ormas ini jelas sebuah pengkhianatan terhadap sejarah perjuangan umat Islam di alam Orde Baru. Kala itu setiap Ormas Islam dan tokohnya yang vokal terhadap kebijakan zalim rezim Orba seperti pembiaran kristenisasi, keberpihakan pada konglomerat hitam, korupsi, atau menyuarakan syariat Islam diberikan label 'ekstrim kanan'. Kegiatan mereka dibekukan bahkan harus menerima risiko keluar masuk bui. Sejumlah Ormas Islam pun harus mengalami nasib pahit dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan aktifitas mereka dibekukan. Acapkali mereka kucing-kucingan dengan aparat dalam melakukan aktifitas dakwah di masyarakat atau di kampus. Para pembuat RUU ini juga seperti tidak tahu atau amnesia terhadap berbagai tragedi umat yang berdarah-darah seperti peristiwa Tanjung Priok, Lampung, dll. Pada waktu itu korban berjatuhan karena keberanian dan sikap kritis mereka terhadap kezaliman rezim Orba. Sampai sekarang pun keluarga korban dan masyarakat sekitar masih belum lupa dengan anggota keluarga dan tetangga mereka yang hilang dalam berbagai tragedi berdarah tersebut. Demikian pula sejumlah tokoh nasional yang pernah bersikap kritis terhadap rezim Orba pun harus mengalami nasib pencekalan atau masuk ke dalam

penjara. Para aktivis politik yang terlibat dalam aksi kritis terhadap penguasa Orba seperti Peristiwa Malari pada tahun 1974 atau Petisi 50, mungkin tidak akan lupa dengan tindakan represif yang mereka terima dari pemerintahan Soeharto. Mereka dicekal dan dibatasi ruang geraknya, bahkan harus masuk penjara. Namun demikian reformasi yang baru berjalan 15 tahun sudah harus dihabisi oleh penguasa dan para wakil rakyat. Padahal reformasi yang berjalan belumlah menghasilkan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat. Ini bisa jadi karena banyak elite pemerintah ataupun wakil rakyat adalah muka lama yang juga mendapat berbagai fasilitas nikmat di rezim represif era Orba, atau mereka yang tidak pernah mengalami pahit getirnya sejarah umat Islam yang meninggalkan luka dalam dan trauma berkepanjangan. Sehingga mereka tidak merasa bersalah bahkan ingin mengembalikan lagi negeri ini ke dalam era represif.

Gelombang Penolakan Tak bisa dipungkiri, trauma Orde Baru masih membekas di benak kaum Muslimin. Terlebih lagi ada pemaksaan untuk menggunakan asas tunggal Pancasila bagi Ormas. Ini adalah sumber konflik antara pemerintah dan Ormas Islam pada masa Orde Baru yang kini coba dihidupkan. Makanya, gelombang penolakan terhadap RUU ini muncul silih berganti. Tampaknya pemerintah pun kewalahan menghadapinya. Karena yang protes bukan hanya

Ormas kecil, tapi ormas yang memiliki massa cukup besar seperti Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Pemerintah pun mencari cara untuk membaliknya. Caranya dengan memainkan opini bahwa RUU ini telah didukung oleh 13 Ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang dibentuk oleh Ketua PBNU Said Agil Siraj. Inilah yang dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Namun cara ini blunder di tengah jalan. Tak sampai sehari, Ormas-Ormas yang diklaim mendukung RUU ini justru menyatakan sebaliknya. Mereka menolak RUU itu. Bahkan ada Ormas yang terang-terangan mengaku tak pernah menjadi bagian dari LPOI. Di sisi lain, pemerintah mengejar target waktu, April ini RUU Ormas itu harus disahkan menjadi UU. Akankah pemerintah tetap bertahan dengan syahwat represifnya? Seharusnya, masyarakat di negara yang katanya demokrasi ini diberi ruang yang cukup untuk beraktifitas sesuai dengan keyakinan agamanya. Bukan suatu yang salah jika kaum Muslim di Indonesia menginginkan asas Islam dalam mengatur kehidupannya. Toh negeri ini mayoritas Muslim. Sungguh sangat naif jika kaum Muslim yang mayoritas malah dipaksa tunduk pada aturan yang tidak jelas, khususnya dalam masalah asas. Sebab, asas tunggal selama ini hanyalah fatamorgana yang digunakan penguasa untuk menindas Islam dan mencegah kebangkitannya.[] emje


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Ormas Dalam Bahaya Sejak era reformasi pemaksaan setiap ormas untuk mencantumkan Pancasila sebagai asas yang ditetapkan oleh TAP MPR no. II/1978 telah dibatalkan oleh TAP MPR no. XVIII/1998. yang duduk di DPR dan juga pemerintah. Selama ini DPR dan pemerintah gerah dengan tekanan dan pengawasan dari berbagai ormas akibat penyimpangan yang mereka lakukan dalam mengurus negara.

Mengelak

G

elombang aksi protes menyusul pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) muncul akhir Maret lalu. Elemen-elemen umat Islam menolak pembahasan RUU tersebut. Tidak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa pun melanda kota-kota besar di Indonesia. Suara mereka sama, yakni menolak RUU Ormas. RUU itu dianggap represif karena pasal-pasalnya mengandung pengekangan dan tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. B eberapa or mas telah mengkaji draft RUU Ormas ini. Di antaranya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini sampai pada kesimpulan yang sama yakni RUU ini berpotensi memunculkan kembali rezim represif jika melihat draft yang sedang dibahas di Panitia Kerja (Panja) akhir Maret lalu. Apa saja pasal-pasal itu? Pertama, RUU tersebut memaksa setiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi, barulah setelah itu boleh mencantumkan asas sesuai organisasi masing-masing. Hal ini tercantum dalam pasal 2 dinyatakan: “Asas Ormas adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta dapat mencantumkan asas lainnya yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Berdasarkan kajian, pemaksaan penggunaan Pancasila sebagai asas ini mengherankan. Pasalnya, sejak era reformasi pemaksaan setiap Ormas untuk mencan-

tumkan Pancasila sebagai asas yang ditetapkan oleh TAP MPR no. II/1978 telah dibatalkan oleh TAP MPR no. XVIII/1998. Fakta menunjukkan, pemaksaan itu pada era Orde Baru memunculkan tindakan kekerasan oleh negara terhadap rakyat dan berbagai macam ormas. Betapa tidak, pemaksaan asas tunggal itu kepada umat Islam telah melahirkan hubungan penuh ketegangan dan konflik panjang antara umat Islam dengan pemerintah. Sejumlah ormas Islam dinyatakan terlarang lalu banyak tokoh-tokoh umat yang dipenjarakan karena dianggap membahayakan rezim Orba pimpinan Soeharto. Peristiwa Tanjung Priok, Jakarta, menjadi bukti sejarah yang tak terelakkan. Banyak orang tewas akibat peluru aparat keamanan rezim Soeharto. Puluhan bahkan ratusan dai di masa Orde Baru dianggap musuh pemerintah. Sebagian ditangkap dan disiksa serta dibatasi ruang gerak mereka. Stigmatisasi negatif terhadap Islam terjadi sepanjang sejarah kekuasaan Orde Baru. Kedua, RUU Ormas ini mengandung spirit untuk mengekang kegiatan Ormas. Pasal 7 RUU itu menyebut seluruh bidang kegiatan yang dilakukan oleh Ormas kecuali satu yakni bidang politik. Ini bisa diartikan bahwa ormas hanya boleh beraktifitas pada bidang hukum, pemberdayaan perempuan, lingkungan, demokrasi Pancasila, dsb. Artinya RUU ini berusaha menghilangkan sikap kritis masyarakat yang tergabung dalam Ormas. Sehingga Ormas tidak boleh mengkritisi kebijakan pemerintah yang bobrok dan merugikan rakyat se-

perti penjualan sumber daya alam ke pihak asing, korupsi, menaikkan harga BBM dan TDL, dsb, baik secara tulisan maupun melalui aksi-aksi demo. “Ini bisa membungkam sikap kritis rakyat terhadap pemerintah,” kata Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman, Bisa jadi ini juga merupakan cara partai politik untuk menggiring Ormas agar menjadi bagian dari sayap partai politik karena Ormas Parpol ini tidak termasuk yang diatur dalam RUU tersebut. Parpol ingin mengambil untung menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. Ketiga, RUU ini mengandung muatan represifnya dengan dicantumkannya pasal 58 dan 61. Pada pasal itu, semua ormas harus berada dalam pengawasan dan evaluasi Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Bila ada Ormas yang melanggar maka Ormas tersebut dapat ditindak dan dibubarkan tanpa perlu melalui pengadilan. Selain itu, kebijakan represif itu terlihat dari keharusan adanya SKT atau Surat Kegiatan Terdaftar bagi setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormas yang tidak berbadan hukum. Tanpa SKT, mereka tidak boleh melaksanakan kegiatan. Sementara, yang namanya Ormas itu bisa mencakup perkumpulan apa saja mulai dari majelis zikir, majelis taklim, kajian Islam, atau bahkan kumpul paguyuban dan kelompok hobi dsb. “RUU ini benar-benar melakukan gebyah uyah atau pukul rata untuk semua perkumpulan. Sehingga siapapun bisa terimbas,” jelasnya. Menurut Yahya, ada nuansa balas dendam dari partai politik

Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) berusaha menenangkan umat Islam dan mereka yang menolak RUU ini dengan menjamin bahwa RUU ini tidak akan represif. Menurutnya, RUU ini bertujuan agar pemerintah bisa efektif mengatur ormas. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membatasi kebebasan masyarakat Indonesia untuk berorganisasi. Sementara itu Dirjen Kesbangpol, Kemendagri, Tanribali Lamo mengklaim telah mendapat dukungan dari 13 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang dibentuk oleh Ketua Umum PBNU Said Agil Sirad. “Mereka memberi dukungan penuh terhadap proses pembahasan RUU Ormas untuk segera disahkan,” katanya seperti dikutip republika, 25/3. Ormas-ormas itu yakni Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Arrabithah Al-Alawi-

yah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Az-Zikra, Al-Wasliyah, IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Tapi sehari kemudian, Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia melalui Ketua Umumnya Syuhada Bahri membantah telah mendukung RUU Ormas dan punya andil dalam LPOI. Hal senada juga dilontarkan pimpinan Majelis Az- Zikra Arifin Ilham. Ia membantah pernyataan Dirjen Kesbangpol, bahwa majelisnya mendukung RUU Ormas. “Saya berkali-kali mengatakan bahwa Syariat Islam adalah harga mati!” katanya seperti dikutip salamonline.com, 25/3. Penolakan serupa juga disampaikan oleh Mudzakarah Ulama Aswaja baik di Jakarta maupun di beberapa provinsi serta Persis, Syarikat Islam Indonesia, Perti, Rabithah Alawiyah, Gema PITI, Al Ittihadiyah, dan Ormas Islam lainnya. Penolakan juga datang dari ormas non Islam seperti Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (KAPAK), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Imparsial. [] muji/ij

Belum Disahkan Sudah Tebar Ancaman

A

da apa di balik RUU Ormas ini? Siapa sebenarnya yang jadi target sasaran? Jawabannya jelas: organisasi Islam! Perhatikan pernyataan dari para petinggi negeri ini. Apa yang mereka ungkapnya, itulah yang diinginkan. Dirjen Kesbangpol Kemendagri Tanribali Lamo mengatakan, kalau RUU Ormas disahkan, tidak ada satu pun ormas yang bebas mengelak dari aturan yang ada. Karena itu, kalau ada Ormas yang terang-terangan menolak asas Pancasila, maka diberi peringatan. Kalau sanksi peringatan tiga kali tidak diindahkan, bisa dibekukan dan dibubarkan lewat pengadilan. Spirit asas tunggal inilah yang digunakan pemerintah untuk menghabisi mereka yang berusaha membangkitkan Islam di Indonesia. Belum juga RUU Ormas disahkan menjadi UU, pemerintah sudah menebar ancaman. Tanribali mengatakan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) termasuk salah satu Ormas yang menolak mencantumkan asas Pancasila karena menganut Khilafah Islamiyah. "Jelas, mereka dibubarkan dan tidak boleh beraktivitas di ruang publik," katanya, Jumat (22/3). Ia berdalih, NKRI dibentuk berdasarkan empat pilar. Kalau ada ormas yang mengusung ideologi di luar Pancasila, jelas hal itu melanggar konstitusi. Karena itu, kalau pengurusnya masih bersikeras mempertahankan asas itu maka konsekuensinya HTI akan dilarang beroperasi di Indonesia. "Mereka akan dianggap ilegal. Patokannya adalah UUD 1945," katanya. Kalau HTI dibubarkan, menurutnya, pengurusnya tidak boleh lagi beraktivitas atau mendirikan Ormas dengan nama sejenis. Untuk itu, pembuatan bank data Ormas yang disinkronisasi lintas kementerian bertujuan untuk memverifikasi nama dan pengurus Ormas agar tidak bisa lagi mendirikan Ormas. Itu lantaran ke depannya, setiap Ormas wajib mendaftarkan organisasinya ke kementerian terkait. Sehingga eks pengurus HTI bakal tidak punya peluang untuk aktif kembali mengurus Ormas baru. Inilah niat tersembunyi di balik RUU Ormas. [] emje


6

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Aspirasi

Mereka Menolak

RUU Ormas Syuhada Bahri, Ketum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Bisa Mengulang Represif Orde Baru Tidak, tidak betul Dewan Dakwah turut mendesak RUU Ormas disahkan. Kalau disebutkan di situ kan disebutkan dari LPOI. Yang pertama kita tidak termasuk di LPOI. Kedua, tidak memberikan mandat kepada siapa pun untuk mewakili Dewan Dakwah ke LPOI. Dewan Dakwah justru dalam pasal RUU Ormas itu tidak setuju kalau asas itu Pancasila. Tetapi jangan dimaknai bahwa kita anti Pancasila. Karena dulu ketika Pancasila dipaksakan kan sudah menuai korban. Masa itu mau diulang lagi. Kedua, di mana letak demokrasi kalau sudah seperti itu? Jadi biarkan saja ormas dengan asasnya selama ini. Parpol juga boleh kok asasnya tidak Pancasila asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45. Mengapa ormas tidak begitu juga? Apa salahnya ormas mesti dipaksa berasas Pancasila? Apa ada Ormas yang anti Pancasila? Jadi sikap kita itu seperti itu. Kalau misalnya ada yang mengklaim kalau Dewan Dakwah setuju dengan UU Ormas, pada satu pasal itu kita tidak setuju. Kalau ini disahkan ujungnya kan akan mengulang represifnya Orde Baru.Nanti dengan seperti itu akan menggunakan ukurannya itu yang setuju (dengan pemerintah, red) itu Pancasilais, kalau yang tidak setuju, anti Pancasila. Janganlah mengulangi sesuatu yang sudah dilalui dan menuai masalah. [] Mahmud Yunus, Sekjen Gema PITI

Ngomong Pancasila, Kerjaan Korupsi Secara pribadi maupun secara organisasi tetap harus pakai asas Islam. Saya tidak setuju dengan RUU Ormas Pasal 2 yang mengharuskan setiap ormas berasas Pancasila. Kalau pun mau berasas Pancasila tidak boleh bertentangan. Misal Ketuhanan Yang Maha Esa, jangan Tuhannya doang hukumnya tidak dipakai. Jadi kan ini namanya omdo, omong doang. Orang yang seperti itu namanya munafik, orang munafik itu di nerakanya paling bawah, neraka jahannam. Saya juga tidak setuju RUU Ormas ini diberlakukan kalau nantinya juga mengurangi dakwah Islam. Karena Islam kan rahmatan lil alamin, kenapa harus ditakutin. Iya, sekarang kita bicara apa? Pancasila, Pancasila, kerjaan pada korupsi! Rakyat bukan tambah sejahtera malah tambah miskin. Para penyelenggara negara yang ngakunya pancasilais cekcok doang kerjaannya. Jadi kita Ormas Islam ya harus berasas Islam. Hai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kaaffaah.[] Athian Ali M Dai, Ketua Forum Ulama Ummat Indonesia

Itu Ngawur Seharusnya negara menjamin hak setiap warga negara yang paling esensinya adalah tentang beragama. Seharusnya bisa dilindungi oleh negara untuk memiliki keyakinan prinsip dan ideologi agama. Negara harusnya tidak mengatur sedemikian rupa hingga Ormas itu meninggalkan warna prinsip keyakinannya. Apa sih yang ditakutkan negara kalau Ormas memegang prinsip keyakinannya selama agama tersebut diakui negara. Kenapa harus berasas Pancasila, kenapa bukan tidak dibiarkan Ormas itu berdasarkan dengan apa yang diyakininya selama tidak ateis.

Alasan pemerintah yang dikatakan Menteri Dalam Negeri bahwa tidak ada larangan ormas menempatkan ideologi mereka selama tidak bertentangan dengan Pancasila, menurut saya itu ngawur. Bagaimana agama bisa tidak bertentangan dengan Pancasila, yang seharusnya Pancasila di bawah agama. Aturan apa pun itu buatan manusia harus sesuai dengan agama. Itu sama saja dengan merendahkan dan melecehkan agama. Biarkan Ormas itu berdasarkan agamanya, agama yang diakui negara. Dalam RUU ini pemerintah ingin mengendalikan Ormas agar tidak memiliki warna lain selain dari Pancasila. Mereka tidak menginginkan organisasi berkembang berdasarkan agama. RUU ini pun lahir dari orang-orang yang tak paham agama. Saya tegas menolak RUU ini dan tidak ada alasan saya untuk menerima dan menyetujui RUU ini. Yang ada negara tidak menghargai warga negara untuk memiliki organisasi. Maman Abdurrahman, Ketum Persatuan Islam (Persis)

Ormas Keagamaan, Bukan Pancasila Pengaturan terhadap keormasan itu silakan saja, itu hak negara. RUU Ormas ini sebenarnya bila hanya harus dengan Pancasila adalah setback. Jadi yang benar menurut Persis adalah yang tidak bertentangan dengan Pancasila, tapi Pancasila jangan dijadikan satu-satunya asas. Misalnya, berdasarkan dengan agama itu boleh dalam hal ini agama Islam. Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu menurut saya kalau Ormas sudah mencantumkan asas Islam tidak perlu lagi mencantumkan asas Pancasila. Kalau asasnya komunis, baru itu tidak boleh karena berlawanan dengan Pancasila. Jika DPR mengharuskan Ormas berasas Pancasila, Persis menolak! Mengapa? Menolaknya karena ini kan alam demokrasi. Dan kebetulan lagi sesuai dengan TAP MPR. Karena kita ini Ormas keagamaan bukan ormas Pancasila. Ormas yang mengisi nilai-nilai Pancasila dengan Islam. Kalau tidak diisi namanya melamun. Dan menurut saya yang pas untuk mengisi Pancasila hanya Islam. RUU Ormas disahkan OK, tetapi Persis meminta supaya di situ agama Islam tetap menjadi bagian keormasan Islam. Persis juga akan mengirimkan surat ke DPR supaya Ormas Islam itu harus dibiarkan (dengan asas Islamnya, red). Kalau tidak, ini namanya setback. Kembali ke rezim represif Orde baru. Itu tidak benar itu, di dunia demokrasi tidak boleh seperti itu.[]

Muhammad Mufti, Ketua Umum Syarikat Islam Indonesia

Mereka Tak Paham Pancasila Syarikat Islam Indonesia (SII) yang beras dienul Islam sejak Indonesia belum merdeka. Lalu SII berjuang sampai 1945 dan SII pun berperan dalam piagam Jakarta. Maka kami pun tetap melanjutkan perjuangan atas dasar asas Islam. RUU Ormas yang akan mengembalikan kembali rezim represif, saya kira penguasa saat ini tidak paham Pancasila. Mereka belajar itu Pancasila dari mana? Kalau belajar dari Orde Baru maka pengertiannya akan menjadi asas tunggal yang represif sedangkan kalau belajar di zaman reformasi sekarang maka pengertiannya akan jadi bingung. Bukan hanya sekadar menolak, seharusnya asas dienul Islam harus diperbolehkan. Malah sebenarnya mereka tidak paham Pancasila. Pancasila lahir karena adanya Islam maka jadi tidak mungkin Pancasila dipertentangkan dengan Islam.[] Abdul Hakim, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Pemerintah Jangan SemenaMena Kami sejak awal tegas menolak terhadap penerapan asas tunggal dalam RUU Ormas ini. Dan dari usulan pemerintah kami pun tidak bersependapat. Kami bisa memahami keinginan pemerintah dalam upaya untuk melakukan pembinaan itu harus dilakukan secara komprehensif, kemudian tidak boleh pemerintah semena-mena dengan kepentingan subyektifnya. Dalam bab sanksi, ada pemberhentian sementara. Kami berupaya berjuang agar putusan putusannya akan diproses dalam sebuah proses peradilan. Yang kami inginkan, saat ada Ormas melakukan pelanggaran pemerintah semestinya melakukan pembinaan, peringatan 1 sampai 3 dan mencabut subsidi yang Ormas itu terima, lalu diberikan pemberhentian sementara itu pun dengan proses pengadilan. Kami memahami adanya kekhawatiran lahirnya kembali rezim represif, sebagian besar kader PKS pun aktivis. Tentunya jika hal itu terjadi maka sangat-sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga potensi anak bangsa tidak akan bisa berkembang jika ada sikap represif pemerintah.[]

Bachtiar Chamsyah, Ketum Parmusi

Randi Muchariman, Ketua Umum PB PII

Tidak Boleh Dipaksa

Pasti Represif

Kenyataan yang ada bangsa ini tidak bisa dipaksa agar semua berasas Pancasila, maka kita dulu membicarakan di MPR, itu solusi terbaik. Asas dikembalikan ke organisasi masing-masing lah. PPP partai Islam, asasnya Islam. Parmusi Ormas Islam, asasnya Islam. Tidak usah dikembalikan ke asas tunggal lagi lah, sudah masa lalu itu. Tetapi asas negara tetap Pancasila. Tidak usah mempertentangkan agama dengan Pancasila lagi. Kita final, Pancasila dasar negara, itu kesepakatan kita sebagai bangsa. Ada hal-hal yang perlu diatur. Setidak-tidaknya begini, dicarilah solusi betapa banyaknya ormas yang menerima bantuan dari luar negeri. Saya tidak setuju. Karena jangan sampai NGO luar negeri mengatur negeri ini. Maka perlu ada pertanggungjawaban itu. Kan banyak sekali organisasi itu yang menerima bantuan dari luar negeri. Harus dipertanggungjawabkan dong, jangan sampai merusak bangsa kita.[]

Kami menolak RUU Ormas, sebab, pertama, terkait asas ganda di RUU Ormas ini yang mewajibkan Pancasila dan membolehkan ciri Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Menurut kami logika yang dipakai sangat keliru, karena Pancasila itu bukan kesepakatan Ormas, tapi itu kesepakatan negara. Sedangan, negara dan Ormas berbeda. Maka logika negara tidak bisa dipakai dan dipaksakan menjadi asas Ormas. Kedua, berpeluang korupsi sebab pengurusan birokrasi yang begitu ruwet dan perizinan pendirian ormas yang sangat rumit tentu saja akan memungkinkan birokrasi melakukan korupsi. Kita tahu sendiri bagaimana sikap birokrasi di Indonesia. Lalu ketiga, sanksi bisa disalahgunakan pemerintah. Kami melihat RUU ini secara sosiologis dan tinjauan filosofis sangat lemah, karena tidak melihat satu sisi hubungan antara masyarakat dan negara. Kita memerlukan UU yang berkualitas tidak seperti ini.


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Ketika RUU ini disahkan pasti sudah represif karena logika negara yang dipaksakan dan ormas tidak bisa menghadirkan argumen untuk meyakinkan. Istilahnya satu-nol.[] Cholil Ridwan, Ketua Majelis Ulama Indonesia

Bebaskan Asas Ormas Jika RUU Ormas asasnya itu asas tunggal berarti kita telah mundur ke belakang ke zaman Orba. Mestinya tidak dengan asas tunggal. Kita sudah reformasi, Ormas diberi kebebasan untuk berasas sesuai dengan keyakinannya yang terpenting tidak komunisme dan atheisme. Untuk memberikan hak rakyat untuk berserikat negara seharusnya memberikan kebebasan berasas. Menurut saya ada upaya untuk mengekang kembali OrmasOrmas dengan asas tunggal. Bisa Orba lagi dan represif. Jika tidak asa Pancasila bisa dibubarkan dan dipenjarakan. Zaman Orba dulu, ormas sampai yayasan harus Pancasila kalau tidak Pancasila melanggar. UU ini akan kembali jika RUU Ormas ini diterapkan. Ormas Islam ideologis akan dibubarkan. Achmad Michdan, Presidium Tim Pengacara Muslim

Astung Final Tak Diterapkan TPM menolak penerapan asas tunggal. Bagi kami asas tunggal itu sudah final untuk tidak diterapkan. RUU Ormas ini menurut saya kembali ke belakang di jaman Orba. Mestiya dalam RUU ini tidak harus menempatkan asas Pancasila dan UUD 45 sebagai asas tunggal, ini sama saja melahirkan kembali rezim represif. Harusnya rakyat diberikan kesempatan untuk berkontribusi mengawasi penyelenggara negara. Mulai dari moralitas pejabat hingga bagaimana mereka menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi. Bukan malah mengekang umat dengan RUU ini. Dan semestinya penyelenggara negara bisa dikontrol bukan malah rakyat yang dibungkam, ini agar penyelenggara negara bisa mengoreksi diri. Ahmad Yani, Komisi III DPR RI Fraksi PPP

Tidak Aspiratif RUU Ormas ini tidak aspiratif dengan suasana kebatinan di tengah-tengah masyarakat. Karena kita sama-sama tahu hampir semua Ormas besar menolak kehadiran RUU ini. Karena secara substansi tidak beda jauh dengan UU yang dibuat 1985. Dan ini menegaskan kembali, mengembalikan, mengasastunggalkan Pancasila itu sendiri. Ini menurut saya tidak profesional. Karena Pancasila itu adalah dasar negara, ya harus diletakkan secara proporsional sebagai dasar negara. Pasal 2 ini bisa muncul karena saya kira masih ada di sebagian kita juga yang masih tidak memahami konteks Pancasila. Jadi dalam konteks berormas atau berorganisasi biarkanlah keanekaragaman muncul, jangan diasastunggalkan. Masalahnya bolehkah Ormas-Ormas berasaskan Pancasila? Boleh saja. Tetapi tidak diwajibkan, kalau diwajibkan jadi asas tunggal namanya. Dalam RUU Ormas ini juga ada pasal-pasal represif. Tetapi seharusnya yang kita atur dalam RUU Ormas ini bagaimana LSM menurut saya, atau Ormas-Ormas yang diduga menjadi alat kepanjangan tangan asing, menerima dana dari asing, sehingga dia mengobok-obok negara kita. Di situlah RUU Ormas ini harus dipertajam. Itu yang harus diatur, pendanaan mereka itu dari mana? Itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dia mendapat dana dari asing untuk mengobrak-abrik bangsa ini. LSM yang dimaksud banyaklah, di antaranya adalah LSM-LSM pemerhati masalah korupsi, LSM-LSM pemerhati masalah HAM, ada LSM-LSM pemerhati masalah lingkungan lainnya.

Aspirasi

Di DPR juga masih terpecah terhadap Pasal 2 ini. Tetapi kalau Pancasila tidak ditempatkan sebagai syarat mutlak asas Ormas, ya tidak masalah. Tetapi kalau dijadikan wajib atau syarat untuk ormas, saya kira tidak pada tempatnya. Menurut saya, kalau masih ada kontradiktif di tengah masyarakat, maka pengesahan RUU ini harus ditunda. Supaya UU ini betul-betul menjadi leading law, mencerminkan suasana kebatinan yang hidup di tengah masyarakat.[] Mahladi, Humas PP Hidayatullah

Islam tak Perlu Dikhawatirkan Kami Ormas Islam Hidayatullah menyatakan tidak setuju (menolak) RUU tersebut. Ada dua hal mendasar penolakan kami. Pertama, bunyi Pasal 2 draf RUU Ormas tersebut seolah-olah mempertentangkan antara Pancasila, UUD 45, dan agama-agama yang ada di Indonesia, khususnya Islam. Padahal, Pancasila dan UUD 45 bisa ditafsirkan sehingga menjadi tidak bertentangan dengan Islam. Lagi pula, sudah sejak lama negara ini mengakui Islam sebagai salah satu agama yang boleh berkembang di Indonesia. Itu berarti negara juga mengakui bahwa Pancasila, UUD 45, dan Islam tidak saling bertentangan. Jika demikian mengapa Ormas Islam masih dipaksa mencantumkan kedua asas negara itu sebagai asas mereka? Kedua, pada masa lalu para tokoh di negara ini telah bersepakat untuk tidak memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal. Sejak saat itu sampai sekarang tak ada masalah dengan negara ini. Jadi, apa yang perlu dikhawatirkan?[] Muhammad Rahmat Kurnia, Ketua DPP HTI

7

asas lain yang tidak bertentangan. Sedangkan, Ormas sayap partai politik tidak diwajibkan, apa mereka tidak patut dicurigai. Hal serupa juga tidak dikenakan pada partai politik. Bukankah kalau ada upaya memastikan sikap Ormas karena katakan biar tidak ada perlu dicurigai lagi, apa tuduhan yang sama kita tidak bisa sampaikan pada partai politik?[] Joserizal Jurnalis, Presidium Mer-C

Memukul Ormas Kami tidak setuju kalau Pancasila kembali menjadi asas tunggal, tidak boleh menjadi asas satu-satunya. Kita tidak setuju kalau itu, karena kita persoalan kembali lagi pada sebelum masa reformasi. Secara konsep Pancasila bagus cuma break down-nya jadi persoalan perumus dan penguasa akan suka-suka hatinya mengartikan Pancasila, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila. Kan repot urusannya. Apa pemimpin sekarang menggambarkan Pancasila, tentu tidak, itu yang saya katakan ini RUU dalam rangka untuk memukul Ormas, tapi pemimpin dan pejabat-pejabat ini tidak menghormati apa yang terkandung dalam Pancasila itu, misalnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan. Yang menggambarkan musyawarah mufakat, namun di sana voting. Keadilan yang beradab, bagaimana mau beradab kalau Densus 88 melakukan pembantaian? RUU ini mau dipakai untuk pemukulan politik terhadap OrmasOrmas. Bukan untuk memakai yang sebenarnya. Ini hanya tipu-tipu namanya. Jangan digunakan sebagai alat pemukul, tapi kita hormati prinsip itu. Pak Gamawan Fauzi ini problem karena tidak paham tentang reformasi, interprestasi dan break down ini menjadi problem juga.[] Arifin Ilham, Pimpinan Majelis Adz-Dzikra

Islam Harga Mati RUU Ormas, Kembalinya Rezim Represif Kita menolak RUU Ormas karena ada pasal-pasal yang akan membuka pintu kembalinya rezim represif ala Orde Baru misalnya tentang asas. Di situ ada pemaksaan asas bagi seluruh ormasormas. Pengalaman kesejarahan di Indonesia bahwa pemaksaan asas seperti itu menyebabkan ormas-ormas Islam dicurigai dan disikapi dengan represif. Oleh karena itu dengan adanya pasal-pasal sepeti itu maka ada pintu besar bagi rezim manapun untuk berperilaku represif terhadap Ormas-Ormas Islam. Contoh lain, seperti pasal-pasal yang mengatur tidak boleh melakukan kegiatan yang membahayakan NKRI. Yang mengancam keutuhan Indonesia dan sebagainya pasal ini tidak jelas apa maksudnya? Nah, sementara yang kita lihat sekarang seruan syariat Islam yang dikumandangkan di berbagai daerah sekali pun dalam bentuk Perda itu dicurigai bahkan ada yang dibatalkan, dituntut untuk dihentikan dengan alasan bertentangan dengan UU di atasnya dan membahayakan kehidupan NKRI. Jadi kalau masalah ini dibiarkan maka umat Islam yang akan menyerukan syariat Islam akan menjadi korban. Kedua, di RUU Ormas ada diskriminasi. Kalau ormas diharuskan mengikuti peraturan semuanya itu terutama asas dan sebagainya, sementara ormas sebagai sayap partai politik tidak terikat dengan RUU itu. Bukankah ini diskriminasi? Di dalam RUU Ormas tidak dicantumkan Ormas boleh berkegiatan politik, tentu bukan dalam arti politik kekuasaan tetapi politik amar makruf nahi munkar sedangkan ini tidak berlaku bagi Ormas yang merupakan sayap partai politik. Jadi, nanti kalau nanti ada kemunkaran yang dilakukan penguasa dan Ormas-Ormas melawannya atau menghentikan kezaliman yang dilakukan itu, ini akan dilarang karena dianggap itu masalah politik. Maka akan menganggap amal makruf nahi mungkar yang dilakukan Ormas sebagai satu hal yang terlarang. Jadi ada diskriminatif antara Ormas dan Ormas sayap partai politik. Justru itu seakan-akan ada kecurigaan, kenapa Ormas Islam dipaksa berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta dapat mencantumkan

Siapa bilang asas Az-Dzikra Pancasila. Adz-Dzikra asasnya Syariah Islam, dan bagi kami Islam harga mati. Kami akan perjuangkan sampai kapan pun dan kami akan kawal sampai kapan pun. Adanya nama Adz-Dzikra itu karena dicatut. Kami mendukung Hizbut Tahrir dengan apa yang dilakukan menolak RUU Ormas.[] Zulkifli, Sekjen DPP Al-Ittihadiyah

Tak Boleh Rugikan Umat Sebetulnya bukan dicatut, sewaktu itu al-Ittihadiyah tidak ikut bertemu dengan Presiden. Cuma kan sebagai anggota LPOI kebutulan Pak Nazri sebagai ketua dewan penasihat LPOI maka dicantumkanlah al-Ittihadiyah. Tapi kami memang menolak komentar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang seolah-olah pertemuan dengan Presiden dikaitkaitkan dengan RUU keormasan. Padahal itu hanya pertemuan biasa saja, itu tidak bagus menurut saya. Di sinilah kami DPP menolak itu. Kita pantau terus RUU ini hingga tidak merugikan umat Islam, khususnya tentang pasal asas yang sangat krusial. Dan kami menolak asas tunggal.[] fatih mujahid - joko prasetyo


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah

RUU Ormas Kian Represif dan Otoriter Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai, munculnya RUU Ormas ini dilatarbelakangi oleh paradigma keamanan, seperti fenomena kekerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat maupun tindakan-tindakan yang diklasifikasikan sebagai aksi terorisme. Meski demikian, beberapa pasal yang ditujukan untuk menjustifikasi langkah keamanan oleh pemerintah, boleh jadi diterapkan kepada organisasi masyarakat sipil lainnya yang bersikap oposisi terhadap penguasa yang ada. Karenanya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin,menilai RUU ini mengandung kerancuan nalar yang serius hingga wajib ditolak. Lengkapnya, bisa dibaca pada hasil wawancaranya dengan wartawan Media Umat Joko Prasetyo di bawah ini.

Mengapa Muhammadiyah menolak RUU Ormas? Karena RUU Ormas yang baru ini, walaupun maksudnya ingin mengubah Undang Undang No 8 Tahun 1985 tapi justru semakin represif, semakin membawa negara kepada orientasi otoritarianisme dan ini kami katakan sangat bertentangan dengan substansi Undang Undang Dasar 1945. Pada intinya RUU tentang Ormas ini kami nilai mengandung kerancuan nalar yang cukup serius dan terdapat banyak pasal yang merugikan organisasi masyarakat itu sendiri termasuk Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat yang bahkan usianya lebih tua dari negara ini. Ini tentu nantinya akan menghambat partisipasi kami, partisipasi ormas-ormas dalam rangka ikut membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Apa saja kerancuannya itu? Istilah Ormas misalnya. Ormas itu merupakan istilah baru pada tahun 1980-an di era Orde Baru yang dimunculkan untuk dibedakan dengan Orpol. Sebelumnya tidak ada dalam khazanah konsep maupun praktek berbangsa dan bernegara di tanah air kita. Muhammadiyah, NU dan banyak organisasi lain sudah ada jauh sebelum kemerdekaan, ikut berjuang menegakkan kemerdekaan tidak pernah menyebut dirinya dan juga oleh negara sebagai Ormas. Lantas mengapa Orde Baru membuat istilah Ormas? Kategori Ormas oleh Orde

Baru sesungguhnya merupakan sebuah bagian dari depolitisasi masyarakat, jadi dalam rangka depolitisasi masyarakat. Apakah semangat depolitisasi itu juga tampak pada RUU Ormas? Iya. Pada saat yang sama partai-partai politik di DPR sana melakukan tindakan diskriminatif; kecuali yang berafiliasi pada partai politik (Pasal 12 f ), ini tidak dianggap sebagai Ormas yang diatur oleh RUU ini. Ini kan kerancuan nalar, ini sangat-sangat merugikan masyarakat dan merugikan negara. Tapi tidakkah ada poin positif dari RUU ini? Ya, RUU Ormas ini mendorong agar organisasiorganisasi masyarakat sipil dapat menjaga dan memperkuat akuntabilitasnya, baik akuntabilitas visi, program, finansial maupun akuntabilitas sumberdaya manusia. Serta pemerintah sudah lebih bersikap demokratis dengan mengalihkan otoritas yang dimilikinya untuk membubarkan sebuah ormas kepada pengadilan. Meskipun demikian, RUU Ormas ini mengandung pasalpasal yang masih kontroversial, sangat layak diperdebatkan, dan multi-interpretasi, di mata masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis, sehingga perlu untuk dikaji lebih jauh. Di samping itu, RUU ini terkesan semakin memberikan ruang yang sempit untuk mengekspresikan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat.

Indikasinya? Pertama, semakin ketatnya persyaratan-persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam mendirikan dan mengelola organisasi-organisasi sosial. Kedua, kontrol negara yang terlalu kuat terhadap organsiasi masyarakat sipil, dan dalam konteks tertentu dianggap terlalu jauh memasuki 'dapur' Ormas. Ketiga, beberapa pasal dari RUU tumpang tindih dengan UU yang lain, seperti UU Yayasan No 28 tahun 2004. Bagaimana tanggapan Anda dengan Pasal 2 yang mengharuskan semua Ormas berasas utama Pancasila? Substansi dan semangatnya akan mengarah pada pengaturan pada asas yang bersifat tunggal, yakni Pancasila. Kalaupun dibolehkan adanya ciri tertentu (Pasal 3) asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Padahal selama ini, Ormas Islam khususnya, tidak ada permasalahan. Di mana letak pertentangannya? Karena itu mestinya pembuat UU berpikir jernih, yakni tidak perlu mengungkap persoalan lama yang mempertentangkan Pancasila dan agama, karena masalahnya sudah jelas dan final. Janganlah kita kembali membuka luka lama. Betapa lelah dan energi terkuras ketika Undang Undang Ormas tahun 1985 dulu diajukan dan ada pendesakan untuk menerapkan asas tunggal Pancasila. Muhammadiyah sampai mengundurkan muktamarnya

dan apalagi waktu itu muncul upaya mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Kalau itu nuansa pada Undang Undang tahun 1985, lalu RUU ini ingin menggantikannya, justru RUU baru ini mengungkit luka lama itu yang tidak produktif bahkan menjadi kontraproduktif. Jadi kalau Ormas Islam hanya ingin berasas Islam dan berciri tertentunya juga Islam? Seharusnya diapresiasi sebagai bentuk kemajemukan. Jadi kalau ada yang mau menampilkan asas Islam itu harusnya dianggap tidak bertentangan dengan Pancasila dan itulah kemajemukan. Kalau ada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atheisme itu bertentangan dengan Pancasila, itu yang tidak boleh. Pasal lainnya yang bermasalah? Wilayah Ormas (Pasal 8 dan Pasal 23, 24, 25, 26 dan 27), hanya meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akan menyulitkan posisi Muhammadiyah dan NU yang selama ini sudah melebarkan sayapnya sampai ke luar negeri. Bagaimana dengan pasal aliran dana? Pada Pasal 61ayat 3, Ormas dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Konsep ini akan menyulitkan Ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah yang selama ini menerima sumbangan

atau wakaf dari pihak-pihak yang tidak mau disebutkan namanya dengan alasan menjaga keikhlasan dan khwatir riya berupa sumbangan dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Karena itu semua, Muhammadiyah menolak RUU ini? Iya, bahkan Muhammadiyah mendesak kepada DPR untuk menghentikan seluruh proses pembuatan Undang-undang Ormas. Pembahasan UU Ormas potensial menimbulkan kegaduhan dan instabilitas politik, terutama menjelang pemilu 2014 yang memerlukan suasana yang kondusif, stabil dan dinamis. Dalam rangka menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat, pemerintah hendaknya berusaha melaksanakan Undang-undang Yayasan sebagaimana mestinya dan memprioritaskan penyelesaian RUU Perkumpulan. Pembahasan RUU Ormas tidak urgent dan tidak diperlukan oleh masyarakat. Bagaimana bila DPR keukeuh mengesahkan RUU ini? Jadi kalau DPR, pemerintah memaksakan diri tanpa mendengar suara masyarakat untuk mengesahkan Undang Undang ini, Muhammadiyah akan memprakarsai bersama semua Ormas yang lain untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.[]


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Muhammad Ismail Yusanto, Jubir HTI

Ormas Islam Kembali Jadi Sasaran Kemendagri langsung merespon masyirah Hizbut Tahrir Indonesia yang menolak RUU Ormas yang mewajibkan asas tunggal Pancasila dengan mengancam akan membubarkan Ormas yang berasas Islam itu, kalau RUU Ormas disahkan. Namun dengan semakin banyaknya Ormas yang menyatakan penolakan terhadap asas tunggal Pancasila, Kemendagri pun menyatakan tidak benar tudingan HTI terkait pemaksaan Pancasila sebagai asas tunggal karena dalam Pasal 2 disebutkan boleh mencantumkan Islam sebagai asas ciri dengan asas utamanya Pancasila. Lantas bagaimana tanggapan HTI? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Media Umat Joko Prasetyo dengan Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya. Mengapa HTI menolak RUU Ormas? Karena RUU ini kentara sekali mengusung semangat represif ala Orde Baru. Indikasinya? Dihidupkannya kembali ketentuan asas tunggal (Pasal 2), larangan berpolitik bagi Ormas (Pasal 7) dan kontrol ketat Ormas oleh pemerintah (Pasal 58, Pasal 61 dan Pasal 62). Sehingga alih-alih akan memberikan ruang gerak yang lebih baik untuk kemajuan masyarakat melalui partisipasi Ormas dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, RUU ini justru sangat berpotensial membungkam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah. Ini jelas merupakan kemunduran besar mengingat TAP MPR no. II/1978 tentang P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), termasuk di dalamnya tentang ketentuan asas tunggal, sudah dibatalkan oleh TAP MPR No. XVIII/1998, sehingga Ormas Islam sejak saat itu bisa kembali berasas Islam. Dan lagi, kalau Parpol berdasar UU Parpol boleh berasas selain Pancasila mengapa Ormas harus mencantumkan asas Pancasila? Selain itu, RUU ini juga tampak sangat diskriminatif. Diskriminatif bagaimana? Ada pembedaan pengaturan antara Ormas biasa dengan Ormas yang merupakan sayap partai (Pasal 4) sehingga terkesan Parpol mau menangnya sendiri. Ormas pada umumnya harus tunduk pada RUU ini sedang Ormas milik parpol tidak. Lantas bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan Kepala Sub Direktorat Ormas Kemendagri Bahtiar bahwa tidak benar tudingan HTI terkait pemaksaan Pancasila sebagai asas tunggal karena

dalam Pasal 2 disebutkan boleh mencantumkan Islam sebagai asas ciri dengan asas utamanya Pancasila? Ah, pernyataan itu hanya upaya untuk mengelabuhi publik saja, agar asas tunggal Pancasila tidak ditolak. Memang dalam RUU itu setiap ormas dibebaskan mencantumkan asas ciri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2, “Asas Ormas adalah Pancasila dan UUD 1945, serta dapat mencantumkan asas ciri lainnya yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.� Dengan kata lain, asas utama tetap Pancasila, sedang Islam atau yang lainnya bisa menjadi asas ciri. Ketika semua Ormas harus mencantumkan asas Pancasila, bukankah itu berarti asas tunggal? Adanya asas ciri hanyalah sekadar penghalusan dari adanya ketentuan asas tunggal (astung) atau asas bersama (asma). Adanya asas ciri juga sangat mengherankan, bagaimana bisa sebuah organisasi memiliki asas lebih dari satu? Yang namanya asas mestinya kan cuma satu. Untuk organisasi Islam, baik Ormas (organisasi kemasyarakatan) maupun Orpol (organisasi politik), selayaknya mencantumkan asas Islam. Dan karena asas Islam itulah, organisasi itu disebut sebagai organisasi Islam. Mengapa HTI keukeuh hanya berasas Islam, tidak mau menjadikan Islam sebagai asas ciri dan Pancasila sebagai asas utama? Karena HTI adalah organisasi Islam. Masak, organisasi Islam berasas selain Islam? Enggak lucu lah. Lagi pula, ada masalah apa kok tiba-tiba ormas-ormas sekarang wajib mencantumkan asas Pancasila. Ingat, kehidupan

keormasan sejak gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menghentikan otoritarianisme Orde Baru dengan program asas tunggalnya yang gagal itu, hingga sekarang, selama tidak kurang dari 15 tahun, telah berjalan dengan sangat bagus. Ormas Islam khususnya, telah banyak sekali memberikan kontribusi bagi masyarakat. Mereka bekerja secara mandiri dan taat hukum. Tidak pernah terdengar adanya Ormas misalnya, terlibat dalam korupsi. Kalaupun ada soal, hanya satu dua ormas yang dituding berbuat anarki. Nah, di tengah situasi yang sudah kondusif seperti ini kok tiba-tiba diluncurkan aturan yang justru membuat gaduh dan berpotensi membuka luka lama. Ada apa? Lagi pula, penyusunan RUU ini juga dirasakan tidak nyambung. Tidak nyambung bagaimana? Ya, tidak nyambung dengan berbagai persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa ini, seperti kemiskinan, ketidakadilan, kriminalitas, kerusakan moral, maraknya narkoba dan korupsi yang makin menjadi-jadi, termasuk yang dilakukan oleh partai-partai politik yang mengaku berasas Pancasila. Mengapa bukan itu semua yang menjadi prioritas sasaran tembak? Mengapa justru OrmasOrmas yang selama ini sudah banyak membantu pemerintah yang diuyel-uyel? Menurut Dirjen Kesbangpol Kemendagri Tanribali Lamo, kalau RUU Ormas disahkan HTI dibubarkan karena tidak mau berasas Pancasila. Komentar Anda? Tidak salah kalau banyak orang menilai, RUU ini merupakan pintu kembalinya rezim represif ala Orde Baru.

Lihatlah, belum lagi RUU Ormas disahkan saja pemerintah sudah main ancam. Apalagi nanti kalau RUU ini sudah disahkan. Satu hal lagi, mana sih rezim yang pernah berkuasa yang boleh disebut benar-benar Pancasilais? Orde Lama? Orde Baru? Atau Orde Reformasi di bawah SBY sekarang ini? Apakah pemerintahan yang penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta berbagai manipulasi ini, pantas disebut Pancasilais? Kalau tidak, lantas mengapa mereka memaksakan orang lain harus berasas Pancasila? Kalau begitu apakah bisa dikatakan bahwa semua rezim telah melanggar Pancasila? Orde Lama, dengan mengganti Pancasila menjadi Nasakom sehingga memberi angin kepada gerakan komunis, apakah itu Pancasilais? Orde Baru, dengan menekan gerakan dakwah Islam, memaksakan asas tunggal dan sikap represif terhadap kelompok politik yang berbeda, juga praktek korupsi akut selama lebih dari 30 tahun berkuasa, apakah itu Pancasilais? Presiden Habibie? Membiarkan Timor Timur lepas dari Indonesia, apakah itu Pancasilais? Presiden Megawati? Menjual Indosat kepada SingTel, apakah itu Pancasilais? Presiden SBY? Memberikan blok kaya minyak Cepu kepada Exxon Mobil, membiarkan gerakan separatis OPM dan gerakan sesat Ahmadiyah bergerak bebas, apakah itu Pancasialis? Jadi dengan memaksakan Pancasila sebagai asas Ormas, seolah Islam sebagai musuh bangsa ini? Iya, sungguh aneh.

Bagaimana bisa orang Islam memusuhi Islam. Padahal dari fakta yang ada, ancaman yang terbesar buat negeri ini tidak lain adalah ideologi sekulerisme, kapitalisme dan imperialisme modern yang telah mencengkeram negeri ini di berbagai aspek kehidupan terutama di bidang politik dan ekonomi sehingga negeri ini bergerak kepada arah yang salah. Semestinya, energi besar bangsa ini dikerahkan untuk melawan ideologi itu serta membalik arah perjalanan negara menuju arah yang benar. Di sinilah peran Islam sangat besar, karena dalam sejarah, Islam lah yang benarbenar mampu menjadi energi besar perlawanan terhadap penjajahan dan segala macam bentuk ideologi sesat sebagaimana pernah terjadi di masa awal kemerdekaan dan sesudahnya. Bukan malah dimusuhi. Ingat, siapa saja yang memusuhi Islam pasti hancur. Lantas bagaimana caranya melawan musuh yang sesungguhnya itu? Pertama, harus ditata ulang kerangka berpikir secara benar tentang apa atau siapa sesungguhnya ancaman terbesar buat negeri ini dan bagaimana cara menghadapinya serta bagaimana membina masyarakat dan membawa negeri ini ke arah yang tepat. Kedua, mengarahkan umat untuk dengan sungguh-sungguh berjuang bersama-sama bagi tegaknya kembali syariah dan khilafah, karena hanya dalam naungan khilafah saja semua ideologi kufur itu bisa ditaklukkan dan kerahmatan Islam yang telah dijanjikan oleh Allah SWT benar-benar akan terwujud secara nyata.[]


10

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Media Utama

Pancasila di Zaman Orba

Alat Negara Menindas Rakyat Pemerintah Orde Baru mengeluarkan UU No 8 tahun 1985 mengenai pengaturan Pancasila sebagai anggaran dasar organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Ilustrasi kasus Tanjung Priok 1984

R

untuhnya rezim Orde Baru disambut gembira oleh kalangan Islam saat itu. Mereka berharap Soeharto memberi harapan bagi umat Islam setelah sebelumnya Soekarno menekan kehidupan kaum Muslim, di antaranya membubarkan Masyumi. Namun harapan itu sekadar harapan, tanpa ada kenyataan. Di awal pemerintahannya, Soeharto ternyata menunjukkan sikap antipati terhadap kalangan Islam dan mulai merangkul kalangan sosialis. Pemerintah Orde Baru menjuluki PKI sebagai “ekstrim kiri” dan Islam mendapatkan julukan “ekstrim kanan”. Berbagai sumber menyatakan, sikap Soeharto ini merupakan perwujudan dari paranoia terhadap ancaman

kekuatan Islam terhadap kekuasaannya. Maka dari itu, Soeharto bersikap represif otoriter terhadap rakyatnya. Puncaknya ketika Sidang Umum MPR 1978 menetapkan berlakunya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) bagi seluruh rakyat. Tak cukup itu, pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tak cukup sampai di situ, selanjutnya pemerintah Orde Baru mengeluarkan UU No 8 tahun 1985 mengenai pengaturan Pancasila sebagai anggaran dasar organisasi-organisasi kemasyarakatan. Kebijakan Pemerintah ter-

Demokrasi tidak Demokratis

P

emaksaaan organisasi masyarakat untuk berasaskan Pancasila serasa aneh di era yang katanya demokrasi. Bukankah demokrasi menghormati kebebasan warga masyarakat? Terlebih lagi, negeri Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Kalau orang Islam dipaksa untuk mengambil asas di luar Islam, apakah ini demokratis? Bagi penganut demokrasi tulen, mayoritas adalah pemenang dan berhak untuk menentukan arah kebijakan. Sebaliknya, yang minoritas harus bisa menerima keminoritasannya dan legowo dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas. Sayangnya, prinsip ini hilang dalam demokrasi Indonesia sejak masa Orde Baru. Negara—dalam hal ini penguasa—adalah penentunya dan tak peduli dengan suara rakyat. Proses politik yang berlangsung di DPR seharusnya memerhatikan suara rakyat. Ketika organisasi masyarakat menentang RUU Ormas, seharusnya DPR dan pemerintah tanggap dan tidak memaksakan diri. Bagaimana pun rakyatlah yang akan menerima dampak dari penyusunan undang-undang itu. Jika DPR dan pemerintah abai terhadap aspirasi rakyat ini, maka tidak salah jika dikatakan bahwa demokrasi yang sedang dijalani ini hanyalah basa-basi. Demokrasi hanya menjadi alat elite politik untuk menindas rakyat. Dan itu jelas tidak demokratis. Atau, jangan-jangan memang rezim reformasi ini merupakan kepanjangan tangan rezim Orde Baru yang paranoid terhadap gerakan Islam? [] emje

sebut mendatangkan polemik di berbagai ormas Islam karena Presiden Soeharto menawarkan tiga konsep penerapan Pancasila, yaitu: 1) Pribadi Pancasila; 2) Masyarakat Pancasila; dan 3) Negara Pancasila. Tafsir Pancasila ala Soeharto ini kemudian mau tidak mau harus diikuti. Tidak boleh ada yang menolak. Mereka yang bertolak belakang dengan pemerintah dalam hal ini sudah disiapkan tudingan baru sebagai 'subversif'. Penjara sebagai tempat mendekamnya. Sudah banyak korbannya. Aktivis dakwah menjadi sasaran. Tokoh seperti Imaduddin Abdurrahim di ITB Bandung ditangkap pada 1978 karena ceramahnya dianggap subversif dan menentang Pancasila. Ia kemudian dibebaskan karena tuduhannya tidak jelas. Sebelumnya Ismail Sunny, tokoh yang kemudian masuk ke ICMI pada 1990, ditangkap pada 1977 dan 1978. Ia ditangkap karena ceramah-ceramahnya di kampus dianggap keras dan melawan ideologi negara. Banyak dai kampus lainnya yang ditangkap ketika itu. Dan pemerintah menerapkan NKK/BKK di kampus untuk mengontrol aktivitas gerak mahasiswa. Di tahun 1984, sebelum kasus Tanjung Priok meletus, penangkapan demi penangkapan terjadi. Syarifin Malako diadili karena didakwa telah memutarbalikkan ideologi, merongrong (mengkritik) kewibawaan negara dan pemerintah, melontarkan ucapan-ucapan anti Asas Tunggal Pancasila dan RUU Keormasan dalam beberapa ceramahnya pada tahun itu. Selain Syarifin, penangkapan juga dilakukan terhadap Abdul

Qadir Djaelani. Ia dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya karena dianggap menentang asas tunggal dengan makalahnya berjudul: “Sikap Muslim Terhadap Asas Tunggal” (1984). Setahun kemudian, Prof H Oesmany al-Hamidy MA yang berusia lebih 72 tahun diseret ke pengadilan, dituduh (didakwa) telah melakukan usaha untuk merobohkan negara (subversif ), dalam ceramahnya di Masjid Istiqamah/kampus PTDI Jalan Tawes, Tanjung Priok, 30 Juni 1984, dan dalam “Ikrar Umat Islam Jakarta” 12 September 1984. Pada tanggal yang terakhir itu terjadi tragedi Tanjung Priok yang menewaskan puluhan orang yang sedang berusaha menuntut pembebasan empat rekan mereka yang ditahan oleh Kodim 0502. Jamaah pengajian Amir Biki diberondong peluru oleh tentara. Mayat-mayat jamaah pengajian yang bergelimpangan —jumlahnya diperkirakan 30-40 orang— itu dilemparkan bertumpuk ke

yang sudah dimilikinya selama ini. Ia tidak mengganggu malah membantu. Ia bukan lawan. Ia kawan. Buat apa diganggu! Memang ia mudah saja di buldozerkan dengan suara terbanyak di DPR, umpanya. Hanya kalau cerita-ceritanya tak akan hingga ke sana saja. Contoh-contoh sejarah sudah cukup banyak. Akibatnya berat!!”. Sepak terjang Natsir itu berlanjut dengan ditandatanganinya Petisi 50 oleh tokohtokoh yang melihat pemerintahan Soeharto telah menyimpang dan hanya menguntungkan kroni dan keluarganya. Akibatnya, kelompok Petisi 50 dianggap sebagai 'musuh negara'. Para penanda tangannya dicekal pergi ke luar negeri. Selain memakan korban di Jakarta, pemaksaan asas tunggal Pancasila itu pun memakan korban kaum Muslimin dalam peristiwa Talangsari di Lampung 1989, dan Haur Koneng di Majalengka 1993.

Ilustrasi kasus Talangsari 1989 dalam truk milik militer yang kemudian dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Korban tewas tragedi Tanjung Priok ini diperkirakan mencapai ratusan orang. Suasana penentangan terhadap asas tunggal waktu itu memang sangat kuat. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DIII) merupakan ormas Islam yang paling keras menentang pemberlakuan asas tunggal tersebut. Muhammad Natsir, pimpinan DDII, mengungkapkan penentangannya dalam sebuah pamflet. “Biarkan asas ini menduduki tempat

Walhasil, siapapun yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, mereka akan berhadapan dengan negara. Di era itu, Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan. Meski sebenarnya masyarakat tahu bahwa ajaran itu tidak ada bukti nyatanya. Tapi otoritarianisme Soeharto dan Orde Baru membungkam semua yang bersikap kritis. [] emje


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Telaah Wahyu

11

Sifat-sifat ‘Ibâd al-Rahmân (7) Oleh: Rokhmat S Labib, MEI Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta (TQS al-Furqan [25]: 73).

A

yat ini masih melanjutk an sifat-sifat 'ibâd al-Rahmân, para hamba Dzat Yang Penyayang. Dalam ayat sebelumnya, mereka diterangkan sebagi orang-orang yang tidak mau menghadiri tempat yang di dalamya terdapat kemusyrikan, kebatilan, dan kemaksiatan. Kalaupun harus melewatinya, mereka tetap menjaga kehormatan, dengan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar atau segera berlalu dengan cepat tanpa terlibat sedikit pun. Kemudian dalam ayat ini diceritakan tentang sikap mereka terhadap Alquran.

mereka, mereka pun: Lam yakhirrû 'alayhâ shumm[an] wa 'umyân[an] (mereka tidaklah menyikapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta). Kata yakhirru berarti yaqa'u wa yasquthu (jatuh dan tersungkur). Sedangkan shumm[an] berarti tuli dan 'umyân[an] berarti buta. Diterangkan al-Zamakhsyari dan al-Khazin dalam tafsir mereka bahwa frasa ayat ini tidak menafikan tindakan khurûr (menundukkan kepala, tersungkur). Sebaliknya, justru menetapkan tindakan tersebut. Yang dinafikan ayat ini adalah keadaan tuli dan buta. Sehingga secara keseluruhan ayat ini bermakna: “Sesungguhnya ketika mereka diingatkan,

Tidak Seperti Orang Kafir

mereka tersungkur karenanya lantaran keinginan kuat untuk mendengarkannya, menghadap orang yang mengingatkannya dalam keadaan tersungkur, mendengarkan dengan telinga yang sadar, dan melihat dengan mata yang memperhatikan. Mereka tidak seperti orang-orang yang ketika diingatkan dengan ayatayat Allah, mereka terlihat tersungkur atasnya, menghadap kepada orang yang mengingatkan, dan menampakkan keinginan kuat untuk mendengarkannya. Akan tetapi, sesungguhnya mereka adalah orang yang tuli lagi buta lantaran tidak mau memahami dan merenungkan isinya seperti orang munafik dan semacamnya.” Dijelaskan oleh al-Jazairi dalam Aysar al-Tafâsîr, ayat ini berarti: “Mereka tidak menundukkan kepala mereka dalam keadaan tuli sehingga tidak bisa men-

Allah SWT berfirman: walladzîna idzâ dzukkirû bi âyâti Rabihim (dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka). Kata alladzîna kembali merujuk kepada 'ibâd al-Rahmân yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Sedangkan âyâti Rabihim (ayat-ayat Tuhan mereka) menunjuk kepada Alquran yang di dalamnya terkandung berbagai nasihat dan hukum. Demikian penjelasan alAlusi dalam tafsirnya. Menurut al-Syaukani, selain Alquran, kata tersebut juga bermakna semua yang terkandung di dalamnya berupa maw'izhah wa 'ibrah (na-sihat dan pelajaran). Sehingga, sebagaimana diterangkan al-Jazairi, frasa ayat ini bermakna: Apabila mereka dinasihati dengan ayat-ayat Alquran. Ketika itu dilakukan kepada

dengar nasihat. Juga tidak dalam keadaan buta sehingga tidak bisa menyaksikan pengaruh ayatayat-Nya. Sebaliknya, mereka menundukkan kepala mereka untuk mendengarnya, memahami apa yang dikatakan dan apa yang diserukan, melihat pengaruh ayat-ayat itu, menyaksikan faktanya, dan terpengaruh olehnya.” Diterangkan pula Ibnu Katsir bahwa sikap mereka berbeda dengan orang kafir yang ketika mendengar ayat-ayat Allah tidak berpengaruh terhadap mereka. Hal itu terus berlangsung seolaholah tidak mendengarnya sebagaimana orang yang tuli dan buta”. Tak jauh berbeda, Imam alQurthubi juga memaknainya dengan ungkapan, “Apabila mereka dibacakan Alquran dan diingatkan akhirat dan tempat kembali mereka, mereka tidak melalaikannya hingga seperti orang yang tidak mendengarnya.” Menurut al-Sudi, sebagaimana dikutip Abu Hayyan alAndalusi, tindakan tersebut adalah sifat orang kafir. Gambaran itu merupakan ungkapan atas sikap berpaling mereka dan kesungguhan mereka dalam sikap tersebut. Dikemukakan al-Hasan alBashri, seperti dinukil oleh Ibnu Katsir, “Berapa banyak orang yang dibacakan ayat-ayat Allah, namun mereka tuli dan buta.” Mengomentari ayat ini, Qatadah berkata, “Mereka tidak tuli dan tidak buta dari kebenaran. Mereka, demi Allah adalah kaum yang memahami kebenaran dan memanfaatkan apa yang mereka dapatkan dari Kitab-Nya.” Patut diketahui, di antara sifat orang kafir terhadap ayatayat Allah beserta nasihat terhadapnya, adalah tidak mau mendengarkannya. Mengenai hal ini, banyak ayat yang menjelaskannya, seperti dalam firman Allah SWT: Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti (TQS al-Baqarah [2]: 171). Mereka juga sangat enggan mendengar. Telinga dan mata mereka ditutup rapat-rapat agar tidak bisa mendengarkan semua ayat-ayat Allah SWT dan semua pelajaran yang terkandung di dalamnya. Inilah yang dilakukan kaum Nuh ketika diberikan nasihat dan petunjuk Nabi Nuh AS, sebagaimana diceritakan dalam firman-Nya: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar

Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (ke mukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat (TQS Nuh [71]: 7). Tak hanya menutup rapat telinga dan mata mereka, lebih dari mereka menghindar dari peringatan kebaikan tersebut sebagaimana diberitakan dalam firman-Nya: Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?", seakanakan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa (TQS al-Muddatstsir [74]: 49-51). Akibat sikap mereka yang seperti orang tuli dan buta itu, mereka pun dicela dengan celaan yang amat keras. Mereka diserupakan dengan binatang, bahkan dinyatakan sebagai seburukburuknya binatang. Allah SWT berfirman: Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburukburuknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apa pun (TQS al-Anfal [8]: 22). Akibat tidak menggunakan akal, mata, dan telinga dengan benar, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam (lihat QS al-A'raf [7]: 179). Di akhirat kelak, mereka akan menyesal karena tidak mau mendengar dan berpikir sebagaimana diberitakan dalam firmanNya: Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala" (TQS al-Mulk [67]: 10).

Sikap Orang Mukmin Bertolak belakang dengan kaum kafir, sifat orang Mukmin terhadap Alquran ketika dibacakan adalah mendengarkannya. Sikap ini dilakukan sebagai bentuk pengamalan terhadap perintah Allah SWT: Dan apabila dibacakan Alquran, maka dengarkanlah baikbaik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat (TQS al-A'raf [7]: 204). Lebih dari itu, ketika dibacakan Alquran mereka tersungkur untuk bersujud karenanya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: Sesungguhnya orangorang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Alquran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud (TQS al-Isra' [17]: 107). Juga firman-Nya: Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk (TQS al-Isra'

Ikhtisar: 1. Di antara sifat ‘ibâd al-Rahmân adalah ketika dibacakan Alquran, mereka tersungkur untuk mendengarkan dan merenungkannya. 2. Sifat tersebut kontradiksi dengan orang kafir yang enggan mendengarkan Alquran, menutup telinganya dengan jarinya, dan berpaling dari kebenaran yang terkandung di dalamnya. [17]: 109). Kesediaan mereka mendengar itu didasarkan atas keimanan. Dan ketika ayat-ayat itu dibacakan kepada mereka, iman mereka pun bertambah. Allah SWT berfirman: Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya ber tambahlah iman mereka (karenanya) (TQS al-Anfal [8]: 2). Tak sekadar mendengar, mereka pun berusaha memikirkan dan memahami isinya. Sebab, ada celaan bagi orang-orang yang tidak mau melakukan tadabbur terhadap Alquran (lihat QS al-Nisa' [4]: 82 dan Muhamad [47]: 24). Mendengarkan dan upaya memahami kandungan Alquran itu dilakukan untuk mereka amalkan. Sebab, sebagaimana diberitakan dalam QS al-Baqarah [2]: 2, yang benar-benar menjadikan Alquran sebagai petunjuk adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, perkataan yang keluar dari lisan mereka ketika dipanggil kepada Allah SWT dan rasul-Nya adalah ucapan: Sami'nâ wa atha'nâ (kami mendengar dan taat, QS al-Nur [24]: 51. Lihat juga QS al-Baqarah [2]: 285 dan Ali Imran [3]: 193). Sikap ini juga kontradiksi dengan orang-orang kafir yang mengatakan: Sami'nâ wa 'ashaynâ (kami mendengar, tetapi kami tidak mau menaatinya). Itulah ucapan mereka orang-orang kafir Bani Israel sebagaimana diberitakan dalam QS al-Baqarah [2]: 93 dan al-Nisa' [4]: 46. Demikianlah sifat para hamba Dzat Yang Maha Penyayang terhadap Alquran. Mereka tidak enggan mendengarkan Alquran beserta semua nasihat, pelajaran, dan hukum yang ada di dalamnya sebagaimana orang kafir. Mereka tersungkur mendengarkan Alquran bukan seperti orang yang tuli dan buta. Namun mereka tersungkur dalam rangka mendengarkan dan melihatnya. Mereka bersujud untuk benar-benar khusuk menyimaknya, memikirkannya, dan bertekad untuk mengerjakannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Wal-Lâh a'lam bi alshawâb.[]


12

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Media Nasional

Tarif Listrik Naik

Liberalisasi Terus Berjalan Upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi dengan menaikkan harga jual merupakan tindakan yang zalim.

D

i bulan April masyarakat dibenturkan lagi dengan kenaikan tarif tenaga listrik sebesar 4,3 persen. Kenaikan ini sejalan dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merencanakan kenaikan listrik sebesar 15 persen dalam satu tahun. Dan kenaikan ini akan direncanakan lagi di bulan, Juli dan Oktober 2013. Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan kenaikan tarif listrik ini merupakan kenaikan listrik tahap kedua dari empat tahap yang direncanakan sejak 1 Januari 2013. "Hari ini (1/4) listrik naik lagi, tapi kami minta masyarakat untuk tidak panik terhadap kenaikan listrik ini, sebab kami telah menyosialisasikannya," ujar Nur di Jakarta, Senin (1/4). Pengamat ekonomi Muhammad Ishak menilai alasan yang digunakan pemerintah untuk menaikkan harga listrik ada-

lah harga jual listrik PLN kepada konsumen lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Memang kenyataannya harga listrik Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan Singapura, Malaysia dan Thailand. Meskipun demikian, harga itu masih lebih murah dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam, Filipina dan Brunai Darussalam. Namun, menurut anggota Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu, harga tersebut diukur berdasarkan daya beli penduduk melalui pendekatan PDB perkapita. “Maka beban yang ditanggung oleh konsumen di Indonesia masih lebih besar dibandingkan dengan konsumen di negara-negara yang listriknya murah tersebut,” jelasnya. Sebagai contoh harga listrik per kwh di Indonesia dan Malaysia untuk rumah tangga masingmasing sebesar 8,2 dan 9,9 sen dolar. Namun demikian PDB per-

kapita Malaysia yang mencapai US$16,200 jauh di atas Indonesia yang hanya US$4,700.

Pemerintah Zalim Upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi dengan menaikkan harga jual, menurut Ishak, merupakan tindakan yang zalim. Sebab, penyebab tingginya biaya produksi listrik sematamata karena kegagalan pemerintah sendiri seperti penjualan energi murah seperti gas lebih berpihak kepada swasta/asing dan inefisiensi di tubuh PLN sendiri. Lebih dari itu, upaya pencabutan subsidi listrik merupakan upaya sistematis pemerintah untuk memuluskan langkah liberalisasi di sektor kelistrikan. “Dengan demikian semakin banyak pihak swasta yang dapat terlibat dalam bisnis kelistrikan dan peran pemerintah menjadi lebih minimal,” terangnya kepada

Media Umat. Pada pasal 11 UU No 30 Tahun 2009, pihak swasta diberi kesempatan untuk mengusahakan penyediaan listrik baik pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan dalam satu wilayah atau pemecahan usaha (unbundling) secara horizontal. Adapun harga jualnya ditetapkan oleh pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Jika tidak ditetapkan maka mengikuti aturan pemerintah pusat. Hal ini, menurut Ishak, harga listrik di suatu wilayah bisa berbeda dengan wilayah lain, dengan itu negosiasi tarif listrik oleh investor dengan DPRD bisa jadi bukan lagi memperhatikan aspek kondisi masyarakat tapi keuntungan ekonomi. Hingga akhir tahun 2011, sebanyak 28 perusahaan swasta yang diistilahkan dengan Independent Power Producer (IPP) memasok listrik kepada PLN dengan kontribusi 22 persen dari

total produksi listrik PLN. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan listrik. Harga jual IPP kepada PLN tentu saja berdasarkan harga yang menguntungkan IPP sebab orientasi mereka murni kepentingan bisnis. Di sisi hulu, kata Ishak, pemerintah berupaya agar subsidi listrik diminimalkan bahkan dihapus secara bertahap. Dengan demikian, PLN tidak perlu menanggung kerugian dari akibat menjual listrik lebih murah dibandingkan dengan harga belinya dari IPP. PLN juga tidak perlu repot memproduksi listrik sendiri cukup membeli dari swasta. “Jika harga jual telah dianggap menguntungkan, maka investor swasta dipastikan tidak hanya akan masuk ke usaha pembangkitan, namun juga transmisi, distribusi hinga penjualan,” pungkasnya.[] fatih mujahid

Merampok Rakyat via Jaminan Sosial Jika tidak ikut jadi peserta SJSN akan diancam sanksi penjara 8 tahun dan mendapatkan sanksi administrasi dengan tidak dilayani kebutuhan publiknya.

S

istem jaminan sosial, mendengarnya seakan membawa angin surgawi bagi masyarakat. Gratis ini itu, pelayanan kesehatan maksimal dan di hari tua pun tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Namun, itu hanya sekadar pengharapan semu, UU SJSN dan UU BPJS yang menjadi penggerak sistem jaminan sosial ternyata hanya bualan, tidak memberikan jaminan. Rakyat pun dipalak! Loh, kok dipalak? Dalam UU BPJS ini rakyat diwajibkan membayar iuran untuk menjamin dirinya mendapatkan pelayanan umum yang ia butuhkan. Dalam pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan bahwa peserta harus membeli premi guna melindungi dirinya dari bencana sosial. Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Arim Nasim menerangkan dalam UU BPJS ini rakyat dipaksa dipungut iuran tanpa ada jaminan untuk memanfaatkan pungutan tersebut. “Artinya esensi dari BPJS ini adalah pemungutan, memalak rakyat untuk kepentingan pihak asuransi bukan untuk kepentingan rakyat maupun peserta,” jelas Arim saat diskusi Halqah Islam dan Peradaban (HIP) edisi 46

Sabtu (23/3) di Hall Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta. Melihat hal itu bukan tidak mungkin ada kepentingan lain yang berperan. Asian Development Bank (ADB) telah memberikan pinjaman terhadap Indonesia sebesar US $ 250 juta atau sekita Rp 2,3 trilyun (jika Kurs 1 US $= Rp 9.500) yang telah disepakati di tahun 2002. Tidak ada makan siang gratis, bantuan itu diikuti juga dengan program Financial Governance (FGSSR) atau Tata Kelola Keuangan dan Reformasi Jaminan Sosial. Menurut Arim, semua skenario sudah dirancang asing dengan mencakup tidak boleh ada pelayanan publik yang dikelola negara dan diserahkan ke pihak swasta. “Ini kepentingan asing secara global,” terangnya. Sementara kalau praktiknya, menurut pengamat ekonomi ini, tidak hanya ADB yang berperan World Bank dan serikat buruh internasional juga terlibat untuk mencari dana segar dari program jaminan sosial yang lebih pantas dikatakan asuransi sosial. “Mereka cari dana segar dari asuransi sosial ini, dana segar yang mereka dapatkan dari premi yang dibayar masyarakat,” bebernya. Tepat 1 Januari 2013 peme-

rintah telah mengeluarkan Perpres No 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan untuk melengkapi PP 101/2012 tentang penerimaan iuran implementasi dari UU SJSN. Berdasarkan aturan tersebut pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial secara bertahap berlaku 1 Januari 2014 dan 2019 ditargetkan seluruh penduduk menjadi peserta SJSN. Arim menerangkan, dalam PP tersebut pengelolanya berbentuk badan hukum saja bukan badan hukum publik. Dengan hal itu saja sudah sangat tercium nuansa komersialisasinya. Walau sudah membayar iuran premi belum tentu orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Menurut Arim, iuran sebesar Rp 22.200 yang harus dibayar peserta tidak mencukupi nilai keekonomian pelayanan kesehatan. Hal itu dikhawatirkan menurunkan mutu pelayanan medis karena tidak cukup untuk membiayai tenaga medis, obat-obatan, investasi dan biaya lainnya. “Ikatan Dokter Indonesia bahkan mengusulkan besaran iuran setidaknya Rp 60.000 per bulan,” ungkapnya. Inilah menurut Arim, keburukan dari sistem jaminan sosial yang telah disahkan pemerintah yang alih-alih akan memberikan

jaminan sosial ke masyarakat ternyata hanya akan menambah beban penderitaan masyarakat. Jaminan Sosial yang memalak rakyat. Hal senada ditegaskan Advokat Serikat Pekerja Nasional, Joko Heriono. Secara tegas ia mengatakan bahwa sejak UU SJSN dan UU BPJS ini diusulkan aliansi pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) menolak keberadaan UU tersebut.

Ancaman SJSN Menurut Joko, lebih ekstrim lagi UU BPJS ketika tidak mau ikut kepesertaan dalam jaminan sosial ini sanksi telah mengancam masyarakat khususnya pekerja. Terancam pidana 8 tahun untuk pemberi kerja, lalu pekerja mendapatkan sanksi administrasi berupa tidak dilayani pelayanan publik tertentu. “Juga tidak dilayani jaminan sosial dan dikenakan denda 2 persen dari keterlambatan kalau sudah telanjur membayar,”

terangnya. Inilah, menurut Joko, tipu muslihat sejak awal dari UU SJSN, kenapa namanya bukan ASI saja (Asuransi Seluruh Indonesia)? SJSN gambarannya seper ti jaminan sosial yang menjanjikan. Ketika terjadi sesuatu hal padahal pada rakyat pasti terjamin. Tapi malah jaminannya diancamancam seperti ini. “Catatan gratis seumur hidup itu juga sama saja dengan berharap semu seumur hidup juga, bahkan disanksi juga, ini melanggar HAM,” imbuhnya disambut gelak tawa peserta. Sedangkan, Web Warouw, Sekjen Dewan Kesehatan Masyarakat menerangkan dengan UU SJSN dan UU BPJS ini diri rakyat menjadi obyek hisapan dari kerakusan penguasa. “Pemerintah kita adalah pemerintah kaki tangan ini terbukti dari UU SNSJ dan BPJS yang datang dari amanat pusatpusat kapitalisme,” pungkasnya.[] fatih mujahid


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Media Daerah

13

Ulama Aswaja Tolak RUU Ormas Tidak hanya melakukan pertemuan, puluhan ulama dan asatidz juga ke DPR-RI menyatakan sikap menolak RUU Ormas pada Pansus RUU Ormas.

G

elombang penolakan terhadap RUU Ormas yang akan disahkan DPR RI dalam waktu dekat ini terus bergulir. Penolakan tidak saja datang dari ormas-ormas Islam, tapi juga puluhan ulama yang tergabung dalam Majelis Mudzkarah Ulama Ahlus Sunah Wal Jama'ah Se-Jabodetabek. Adanya pasal-pasal krusial dalam RUU Ormas tersebut, dinilai para Ulama, sebagai potensi menghambat kaum Muslimin da-

Pimpinan pondok pesantren An-Nidzomiyah Cicurug Sukabumi ini pun menyerukan kepada DPR dan pemerintah agar membatalkan RUU Ormas tersebut. “Kami mengajak seluruh komponen umat Islam untuk bersama-sama menolak rencanan pengesahan RUU Ormas tersebut,” imbuhnya. Sedangkan, KH Shoffar Mawardi di kesempatan yang sama juga menegaskan menolak RUU Ormas yang penuh mudharat ini. “Kita berharap pemerintah dan

lam menunaikan kewajiban asas mereka di antaranya amar makruf nahi mungkar. “RUU ini akan mengembalikan negeri ini ke era represif Orde Baru,” ujar Abah Hideung saat konferensi perss, Rabu (27/3) Jakarta.

DPR ketimbang urus yang seperti ini lebih baik urus yang lebih bermanfaat, karena RUU ini hanya akan mendatangkan mudharat,” tuturnya kepada mediaumat.com. Ia menolak dengan tegas penerapan kembali asas tunggal. Yang semestinya, menurut Pim-

Media Gaul

pinan Ma’had Darul Mawahhid Jakarta ini, Indonesia harus menerapkan Islam jika ingin menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah. “Hidupkan Islam dan berikan kesempatan pada umat Islam untuk membangun negeri ini,” pungkasnya. Sementara itu Kyai Ahmad Zainuddin dari Cikampek mengatakan, RUU Ormas ini dapat menghambat para pendakwah untuk menyampaikan amar maruf nahi munkar. “Kita menolak UU thagut ini. Kami khawatir jika RUU ini jadi digolkan, akan mengulangi peristiwa Tanjung Priok yang merugikan umat Islam,” ujarnya. Pimpinan Ponpes Al Husna Cikampek tersebut mengatakan RUU Ormas ini dapat menghambat dakwah Islam di Indonesia. “Kita menolak UU thagut ini. Kami khawatir jika RUU ini jadi digolkan, akan mengulangi peristiwa Tanjung Priok yang merugikan umat Islam. Ustadz-ustadz yang menyuarakan Islam akan ditangkapi,” katanya.

Ke DPR Tidak hanya melakukan pertemuan bersama. Para Ulama pun langsung mendatangi gedung DPR RI dan bertemu dengan Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain. Di depan

anggota DPR tersebut para ulama dengan tegas menyatakan sikap menolak RUU Ormas. KH Yasin Muthahar mengatakan ada pasal-pasal yang krusial dalam RUU Ormas sehingga para ulama cenderung untuk menolak. ”Masih banyak hal-hal yang belum jelas diatur, ada cenderung umat Islam ingin dibatasi dengan mencantumkan asas tunggal Pancasila sebagai dasarnya,” tutur Pimpinan Ma’had Al Abqari Serang tersebut. Di hadapan Pansus RUU Ormas, Kyai Yasin mengatakan bahwa semua aktifitas kita ini akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. Karena itulah semua keputusan yang akan keluar mempertimbangkan legal secara syariat jangan sampai merugikan Islam. “Kalau dengan UU yang akan disahkan ini akan memunculkan dharar, maka pertanggung jawaban kita tidak hanya

dihadapan umat Islam namun juga dihadapan Allah nantinya,” terangnya. Yasin menegaskan, bagi Muslim, Islam itu harga mati, dasar aktifitasnya syariat Islam dan bahkan asas organisasinya juga Islam. “Jadi kami sangat keberatan jika Islam kami disimpan di bawah,” pungkasnya. Di antara puluhan ulama dan asatidz yang hadir dalam kegiatan ini, turut hadir juga KH Muhyidin (Ponpes An-Nur Pamijahan Bogor), KH Suroh Wardhi (Ponpes Citangkil Cilegon Banten) dan KH Abdy Idris (MUI Depok). Tidak hanya digelar di Jabodetabek, Mudzkarah Ulama Ahlus Sunah Wal Jama'ah (Aswaja) digelar juga di wilayah lain di antaranya; Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Tangerang.[] fatih mujahid

REMAJA BERPRESTASI ADALAH MARTIR REVOLUSI!

Oleh: Guslaeni Hafid

Lajnah Dakwah Sekolah (LDS) Pusat Pimpinan Redaksi Majalah Remaja Islam D’Rise

Usianya baru menginjak 23 tahun ketika seorang pemuda bernama Sulthan Muhammad Khan (Al-Fatih) putera Sulthan Murad II berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 857 H/1453M. Kota yang menjadi basis kekuatan Nasrani yang dikuasai oleh Kaisar Heraklius. Sebelumnya, seorang panglima muda berusia 25 tahun bernama Thariq bin Ziyad juga sukses membuka penyebaran Islam ke negeri Matador setelah menaklukkan 100.000 pasukan Spanyol pimpinan Raja Rhoderick pada tahun 92 H/711M. Muhammad Al-Fatih maupun Thariq bin Ziyad hanya sebagian kecil sosok pemuda Islam yang berhasil menunjukkan pada dunia bahwa pemuda juga bisa berkarya nyata dan berjasa bagi bangsa, negara, dan agama. Karakter pemuda seperti merekalah yang menjadi utusan Allah SWT untuk mengajarkan ajaran agama-Nya pada umat manusia. Ibnu Abbas ra berkata: “Tidak ada

seorang Nabi pun yang diutus Allah, melainkan ia (dipilih) dari kalangan pemuda saja (yakni antara 30 - 40 tahun). Begitu pula tidak ada seorang 'alim pun yang diberi ilmu, melainkan ia (hanya) dari kalangan pemuda saja. Kemudian Ibnu Abbas ra membaca firman Allah SWT dalam surat Al Anbiya ayat 60: “Mereka berkata: 'Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. (Tafsir Ibnu Katsir III, halaman 183). Sebagai pemuda Islam, sangat layak bagi kita meneladani figur Muhammad Al-Fatih, Thariq bin Ziyad, atau Mushab bin Umair. Para pemuda cinta syariah yang tidak rela jika kemuliaan ajaran Islam hanya untuk konsumsi pribadi. Mereka rela menggadaikan usia belianya dengan kegiatan dakwah demi meraih kemuliaan dunia akhirat sampai mati. Semangat itulah yang wajib kita tiru. Untuk melahirkan semangat dan kemauan yang keras ini, kita harus bergerak dan berkontribusi. Karena berdiam diri hanya akan membekukan hati, memasung potensi, dan

merendahkan harga diri. Sebagai langkah awal, luangkan waktu kita untuk mengenal Islam lebih dalam. Sehingga wawasan Islam bertambah dan melek dengan kondisi umat Islam yang kian terpuruk. Hal ini yang bisa memancing kepedulian kita, menggugah nalar kita, dan 'memaksa' raga kita untuk bergerak menyadarkan umat. Menjadi martir revolusi yang membakar semangat umat untuk bersama-sama aktif berjuang mengembalikan kejayaan Islam dan kaum Muslimin. Hal kedua yang tak kalah pentingnya adalah mengaitkan perilaku di dunia dengan kehidupan akhirat kelak. Karena setiap detik yang kita lalui, akan dimintai tanggung jawabnya di yaumul hisab nanti. Dengan begitu, kita akan lebih waspada dengan godaan kesenangan dunia yang melenakan. Sebaliknya, semangat Islam kita tetap terjaga dan terus menyala. Inilah kunci kehidupan kita sebagai pemuda Islam. Imam Asy Syafii mengatakan: "Sesungguhnya kehidupan pemuda itu,

demi Allah hanya dengan ilmu dan takwa (memiliki ilmu dan bertakwa), karena apabila yang dua hal itu tidak ada, tidak dianggap hadir (dalam kehidupan)." Remaja berprestasi tidak hanya diukur oleh pencapaian materi. Tidak juga karena berhasil memenangkan sebuah kompetisi ajang audisi. Remaja berprestasi adalah mereka yang aktif berkontribusi untuk kebangkitan Islam dan kaum Muslimin. Remaja berprestasi adalah martir revolusi![]


14

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Ekonomi

Pedasnya Aroma Cabe Gejolak bawang merah dan cabe, seharusnya bisa dihindari. Sebab dua komoditas tersebut, petani di Indonesia mampu menghasilkan dengan baik.

M

asyarakat seperti tidak hentihentinya harus menerima beban berat biaya hidup, termasuk untuk membeli bahan pangan. Setelah gejolak kedelai, lalu disusul melonjaknya harga daging. Belum selesai dengan 'sengatan aroma' bawang merah dan putih, rakyat kembali harus berhadapan dengan 'pedasnya' harga cabe. Kenaikan komoditas pertanian tersebut sudah pasti makin menguras kocek ibu rumah tangga. Bahkan yang sangat disayangkan, pemerintah justru tidak siap mengantisipasi persoalan tersebut.

Untuk kasus kedelai dan bawang putih memang berbeda. Kedua komoditas tersebut Indonesia belum mampu memenuhi 100 persen kebutuhan dalam negeri. Meski sebenarnya Indonesia pernah mencapai swasembada kedelai pada Tahun 2009. Sedangkan bawang putih, kondisi lahan dan iklim di Indonesia hanya segelintir yang cocok untuk komoditas tersebut. Begitu juga dengan daging, meski pemerintah mengklaim populasi sapi di Indonesia mampu mencukupi kebutuhan. Persoalannya, ternak sapi bagi rakyat bukan sebagai usaha bisnis, tapi sekadar 'tabungan', sehingga baru akan dijual ketika perlu. Ka-

rena itu sulit mengharapkan pasokan akan bisa kontinyu sepanjang tahun. Kecuali jika pemerintah mengubah manajemen ternak sapi rakyat. Tapi gejolak komoditas pertanian, terutama bawang merah dan cabe seharusnya bisa dihindari. Sebab dua komoditas tersebut, petani di Indonesia mampu menghasilkan dengan baik. Siklus produksi bawang merah dan cabe sepanjang tahun juga sudah bisa ditebak. Kasus bawang dan cabe sebenarnya sama. Pada triwulan I produksinya hanya sekitar 20 persen, triwulan II dan III naik menjadi 60 persen dan triwulan IV turun kembali menjadi 20 persen. Pada triwulan I dan IV saat musim hujan, petani memang mengurangi penanaman cabe untuk mengurangi risiko gagal panen. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, Hasanuddin Ibrahim mengakui, fenomena lonjakan harga cabe yang terjadi tahun ini memang

perlu dicermati. Utamanya, untuk enam varian cabe yakni, cabe rawit (hijau dan merah), cabe keriting (hijau dan merah), cabe besar (hijau dan merah). Saat ini, katanya, yang mengalami lonjakan hanya jenis cabe rawit merah yang pangsa pasarnya hanya 10 persen. Sedangkan cabe keriting dan cabe besar untuk industri yang pangsa pasarnya 80 persen relatif stabil. Kasus kenaikan harga cabe rawit merah pada awal tahun 2013 ini, menurut Hasanuddin, karena petani lebih banyak menanam cabe keriting, cabe besar, dan cabe rawit hijau yang harganya murah. Itupun sebagai tanaman sambilan. “Karena memasuki musim hujan banyak petani memperkecil luas tanam untuk mengurangi resiko.” Hasanuddin mengakui, Indonesia mampu memproduksi semua jenis cabe sepanjang tahun, sehingga tidak terjadi gejolak harga saat musim hujan. Apalagi sudah ada teknologi

sederhana bertanam cabai di musim hujan yang cukup aman dan dapat mempertahankan pendapatan petani. Teknologi tersebut antara lain dengan menggunakan shading net, plastik Ultra Violet, pembuatan drainase lebih dalam, pengembangan musuh alami, dan penggunaan benih cabe varietas yang tahan hujan. Strategi lain guna mencegah gejolak harga adalah dengan benih unggul (unik, produktif, tahan hujan dan tahan hama penyakit) agar pertanaman saat musim hujan bisa diperluas. “Pemerintah juga berupaya mencari lahan baru yang tidak terlalu banyak hambatannya saat musim hujan. Termasuk, memperluas areal tanaman cabe di sentra-sentra baru di luar Jawa,” tutur Hasanuddin. Sayangnya teknologi tersebut terkesan sebatas di atas kertas. Petani tetap saja dengan caranya sendiri bertanam cabe.[] joe lian

Bisnis Syariah

Muhammad Karebet Widjajakusuma Ketua LKP Pusat Praktisi Bisnis Syariah bidang Konsultasi, Riset dan Training Alhamdulillah…Luar biasa…Allahu Akbar!!! Muslimpreneur. Kalau semua skill itu saja sudah lebih dari cukup untuk bekal menjadi 'juru bicara' lalu bagaimana caranya agar pengusaha benar-benar menjadi 'juru bicara' syariah dan khilafah? Tidak sukar, cukup di-inline-kan saja fungsi 'juru bicara' ini dengan semua pergerakan amal bisnis kita. Singgungkan, bicarakan, diskusikan syariah dan khilafah saat bertemu dengan sesama pengusaha, jumpa dengan klien, mengisi forum, dlsb dengan semua sarana prasarana yang dimiliki. Setuju? Harus! Sekarang bagaimana menghadapi tantangan potensial kedua, yakni aktivitas penyiapan pemikiran dan mental umat guna menghadapi kemungkinan penentangan dari luar negeri, baik secara fisik (invasi), perang pemikiran, maupun embargo. Muslimpreneur, penentangan ini sangat mungkin terjadi. Selama ini ketiadaan khilafah membuat AS dkk leluasa menjajah dan menjarah negeri-negeri Muslim. Itu sebabnya, umat juga sangat mungkin dibayangi keputusasaan, bahwa nanti setelah khilafah berdiri, AS dkk akan segera menyerang Khilafah. Apalagi AS sendiri memang dikenal hobi mengintervensi dan menyerang negara-negara lain yang dianggap membahayakan kepentingannya. Johan Galtung menghitung, intervensi AS ke Irak tahun 2003 adalah intervensi ke-238 sejak Thomas Jefferson mengawali perangnya terhadap kaum Muslimin yang dulu disebutnya perompak dan kini disebut Libya. Justifikasi yang pernah dipakai sebelumnya dan kelak sangat mungkin dipakai lagi untuk melakukan embargo atau perang fisik terhadap Khilafah adalah slogan palsu “Perang Melawan Terorisme”, “Menegakkan Demokrasi”, “Menjaga Kebebasan”, dan berjuta slogan bohong bin licik lainnya. Haruskah bayangan intervensi AS membuat kita pesimis? Tidaaaaak! Karena bagaimanapun, keimanan telah mengharamkan kita berputus asa dan bersikap lemah. Di sinilah kuncinya, Khilafah lewat seluruh aparat dan semua perangkat medianya, perlu mengintensifkan sosialisasi, edukasi, pembinaan kepada seluruh lapisan umat agar

Pengusaha dan Tantangan Pasca Berdirinya Khilafah (3)

imannya kuat, sikap mentalnya tangguh. “Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.” (QS Yusuf [12] : 87) “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS 'Ali Imran [3] : 139) Umat perlu disadarkan bahwa kelompok kecil dapat saja mengalahkan kelompok besar dengan seizin Allah. Sejarah telah menunjukkannya! Pada Perang Badar, 313 pasukan Islam mengalahkan 1.000 pasukan Quraisy. Vietnam mengusir AS (1975), Afghanistan mengusir Uni Soviet (1980-an). Di Lebanon, tentara Hizbullah mengenyahkan Israel yang didukung AS (2006). Khilafah harus menguatkan optimisme umat, seperti optimisnya para sahabat Nabi SAW menjelang Perang Mu'tah (8 H/629 M). Saat itu 3.000 pasukan Islam menghadapi 200.000 pasukan Romawi. Abdullah bin Rawahah RA tidaklah gentar dan menyerah, tapi malah menyeru : “Wahai semua orang, demi Allah ... Kita tidak berperang melawan manusia karena jumlah, kekuatan, dan banyaknya personil. Kita tidak memerangi mereka melainkan karena agama ini yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Maka berangkatlah, karena di sana hanya ada salah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau mati syahid!” Sampai di sini, mestinya kita menyadari betapa dahsyatnya kekuatan spiritual (al-quwwah al-ruhiyah) yang merupakan kekuatan utama kita. Belum lagi kekuatan ini didukung oleh dua kekuatan lainnya, yakni kekuatan moral (al-quwwah al-ma'nawiyah) berupa kesiapan mental untuk berkorban jiwa, harta, bahkan nyawa di jalan Allah dan kekuatan fisik/materi (al-quwwah al-maddiyah) berupa jumlah penduduk Muslim yang besar (1,5 miliar jiwa), SDA yang berlimpah, kekuatan militer yang besar, posisi geografis yang strategis, dsb. Sungguh, semua itu telah dimiliki oleh umat Islam, meski kini masih ada di bawah kendali negaranegara kafir penjajah terutama AS dan para penguasa negeri-

negeri Islam yang berkhianat dan menjadi agen-agen penjajah. Ini semua seharusnya membuat kita semakin optimis menghadapi tantangan besar yang bakal ada. Selain itu, Khalifah mendorong umat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub ilallah). Ingat, saat Shalahuddin al-Ayyubi akan membersihkan Palestina dari pendudukan tentara Salib, ia memerintahkan pasukannya untuk melakukan shalat tahajjud, memperbanyak doa, seraya tetap mengambil sebab-akibat secara sempurna. Juga saat Muhammad al-Fatih hendak menaklukkan Konstantinopel, ia memerintahkan pasukannya untuk berpuasa tiga hari sebelum penyerangan, memperbanyak doa dan takbir di waktu siang dan malam. Subhanallah! Selain menyiapkan sikap mental dan pemikiran umat, Khilafah sebagai institusi juga melakukan (1) manajemen krisis dengan baik, (2) mengomunikasikan kerusakan ideologi kapitalisme beserta sistem yang dibangunnya serta keharusan dan kebaikan khilafah dengan ideologi Islam-nya secara tepat kepada bangsa-bangsa Muslim dan bangsabangsa kafir, (3) melibatkan peran serta seluruh umat dalam menghadapi embargo maupun perang. Muslimpreneur, jika untuk menghadapi tantangan pertama, pengusaha berperan strategis sebagai 'juru bicara' khilafah, maka untuk menghadapi tantangan kedua ini, pengusaha bisa berperan strategis sebagai teladan 'inspirator' dan 'motivator' agar umat beriman kuat, bersikap mental tangguh, optimis, makin taqarrub ilallah serta ikhlas berperanserta mempertahankan khilafah. Semua itu dimulai dari diri pengusaha sebagai teladannya! Insya Allah. Pantun pun bersambung... Bunga mawar bunga melati jangan berhenti hanya di hati, Khilafah memang sudah pasti, jadi jangan berhenti sampai di sini! Bunga mawar bunga melati, bunga anggrek di tengahnya Jangan ditawar-tawar lagi, pengusaha harus jadi teladannya! (bersambung lagi...)


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Siyasah Syar’iyyah

15

Tanggung Jawab Negara Mengontrol Kebutuhan Rakyat Oleh: Abee Ramadhani, Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI

J

ika kenaikan pangan di kisaran 10 persen sudah dianggap tidak wajar, bagaimana dengan kenaikan lebih dari 100 persen? Jelas ini ada permainan. Dan hal tersebut terjadi. Negeri ini kini sedang dipermainkan! Kenaikan tiga harga produk hortikultura lebih dari 100 persen baru-baru ini membuat heboh pemerintah, setelah kenaikan daging sapi, berlanjut dengan bawang dan cabe. Sungguh permainan ini telah membuat rakyat ketar ketir terhadap kewibawaan pemerintah. Pertengan tahun lalu (2012) pemerintah menyatakan bahwa kebutuhan nasional untuk cabe hanya ±800ribu ton /tahun. Bawang merah untuk pabrik dan konsumsi sebesar 935 ribu ton/tahun. Pasokan/produksi nasional: cabe 1,378 juta ton/tahun, bawang merah 1,050 juta ton /tahun. Artinya untuk kedua produk terse-

kementerian yang terlibat untuk mengelola dan mengontrol pasokan, distribusi dan pemenuhan permintaan; di antaranya Kementerian Pertanian untuk produksi/pasokan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan untuk distribusi atau memenuhi permintaan pasar. Sedangkan pengawasan melibatkan banyak kementerian di bawah koordinator Menko Perekonomian. Ironis, semua rencana ternyata ada kelemahan dalam pengawasan dan distribusi terhadap permintaan dan pengaturan. Sebagai contoh, resi gudang yang dianggap bisa mengatur jumlah permintaan dan pengaturan pasokan dianggap rumit dan punya kendala. Akhirnya kebijakan pintas diambil, yaitu melalui mekanisme impor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Padahal kelemahan atas

but sebetulnya surplus. Pada saat yang bersamaan, anggaran tahun 2013, Kementerian Pertanian mendapat jatah cukup besar sebesar Rp 19,47 trilyun naik dari tahun 2012 sebesar Rp 19,33 triliun. Lebih besar sedikit dari anggaran pemilu 2014 yang sebesar 16 trilyun? Secara signifikan, pemerintah sudah menggelontorkan dana yang mencukupi untuk memenuhi perut rakyatnya. Kebijakan positif lain adalah mengenai ketahanan pangan dengan dirancang Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Perpres 83 tahun 2006 yang melibatkan 16 kementerian dan dua lembaga pemerintah (BPS dan BPOM). Namun koordinasi lapangan masih banyak kendala dan kelemahan. Namun untuk koordinasi hulu hilir pangan, alokasi anggaran untuk pengamanan pangan ini diambil dari anggaran Kementerian Pertanian, ini bisa jadi berdampak terhadap kerentanan pasokan. Departemen Pertanian tidak mempunyai mekanisme dalam pengawasan. Bahkan alokasi anggaran oleh Kementan difokuskan kepada produksi, bukan bagi kepentingan distribusi dan pemenuhan pasar. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang diamanahkan UU dan peraturan pemerintah tampaknya masih butuh waktu dan ketegasan. Dalam hal distribusi ada beberapa

kekurangan pasokan terhadap permintaan tidak terdeteksi. Di mana tugas ini sebetulnya hasil koordinasi pertukaran informasi antar kementerian. Keluarnya Permen ini menunjukkan informasi cukupnya pasokan hanya isapan jempol belaka. Kebijakan liberalisasi ekonomi dalam mekanisme operasional berdampak timbulnya kartel. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan Kadin yang menyebutkan bawah 50 persen pangsa pasar bawang di tanah air dikuasai oleh 21 kartel. Sejak peran Bulog dipreteli karena korupsi, mekanisme pasar bebas dengan memberikan porsi lebih kepada swasta dalam menggapai peningkatan daya saing agar tercapai harga yang ideal, ternyata dimanfaatkan oleh para pedagang - memilih bersatu menerapkan kartel- untuk memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya dan memanfaatkan lemahnya pengawasan. Kenaikan produk hortikultura, khususnya bawang putih adalah jawaban terhadap keluarnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Sungguh sangat mengherankan, dengan kemampuan pasokan 5 persen, dan 95 persen masih impor, Kementan mengeluarkan kebijakan tersebut. Yang pada akhirnya menimbulkan kenaikan harga yang signifikan. Hal ini dimanfaatkan

oleh pengusaha (21 kartel) yang bekerja sama dengan oknum pejabat negara. Liberalisme ekonomi juga menempatkan negara memosisikan diri hanya pada level kebijakan. Akhirnya peran negara hanya sebagai pengawas bandul dan kalah oleh swasta yang kongkalingkong dengan oknum aparatur negara. Morat maritnya kebijakan dan tatanan operasional makin menunjukkan bahwa urusan perut (pangan) sepenuhnya harus dikontrol negara. Liberalisme ekonomi telah memberangus kebutuhan pokok rakyat terhadap kebutuhan primer rakyat.

Kebijakan Pangan Khilafah Ketika Islam membuat hukum-hukum ekonomi bagi manusia, maka pembuatan hukum-hukum itu ditujukan untuk

individu. Pada level operasionalnya ditujukan untuk menjamin hak hidup serta memberikan kesempatan hidup makmur bagi individu. Jadi mekanisme pengawasan benar-benar harus dilaksanakan sampai taraf individu. Namun harus diingat dalam Islam menjadikannya hal itu dapat terwujud dalam masyarakat tertentu, yang memiliki pola hidup tertentu. Hukum-hukum syara' sebetulnya sudah benar-benar menjamin kesempurnaan pemenuhan semua kebutuhan asasi (primer) dengan pemenuhan yang menyeluruh bagi semua individu rakyat Daulah Islamiyah, baik sandang, pangan, maupun papan. Daulah Islam wajib menjamin setiap individu, sebagai individu, untuk bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Kemudian Islam memotivasi setiap individu untuk menikmati rezeki yang baik-baik lagi halal, dan mengambil perhiasan kehidupan dunia selagi punya kemampuan. Mekanisme ini menunjukkan peran negara dalam pengawasan dan distribusi ekonomi hinga level individu. Pengawasan terhadap kebutuhan individu, terutama dalam urusan pekerjaan, termaktub dalam hadits Rasulullah SAW. Beliau SAW menunjuk seorang lakilaki agar membeli tali dan kapak, dan agar alat-alat itu digunakan untuk mencari kayu bakar, dan kayu bakar itu dijual kepada

masyarakat; daripada harus memintaminta kepada masyarakat, lalu sebagian mereka memberinya dan sebagian lain menolaknya. Pemberian solusi atas masalah pekerjaan serta pengawasan terhadap kiprah umat juga merupakan salah satu kemaslahatan bagi kaum Muslim. Imam Ahmad telah menuturkan sebuah riwayat dan Imam at- Tirmidzi menilainya hasan: “Sesungguhnya seorang laki-laki Anshar pernah datang kepada Nabi SAW dan meminta-minta kepada beliau. Lalu beliau bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu ada sesuatu?” Ia menjawab, “Benar, ada....” Nabi SAW bersabda, “Bawa keduanya ke sini!” Ia pun membawa kedua barang tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengambil keduanya dan berkata, “Siapa yang mau membeli dua barang ini?”.... Lalu seorang laki-laki berkata, “Aku mau mengambilnya dengan harga dua dirham.” Beliau menyerahkan kedua barang itu kepada laki-laki tersebut dan beliau mengambil dua dirham harganya, lalu beliau memberikannya kepada orang Anshar itu. Beliau bersabda, “Belilah dengan satu dirham sesuatu dan berikanlah untuk keluargamu. Belilah kapak dengan satu dirham yang lain dan bawalah kepadaku!” Lalu ia membawa kapak itu kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW menggenggamnya secara erat dan menyodorkan kembali kepada orang itu sambil bersabda, “Pergilah, carilah kayu bakar, dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu lagi selama lima belas hari!” Orang itu pun melakukannya. Lalu lima belas hari kemudian ia datang dan ia telah memperoleh lima belas dirham. Rasulullah juga pernah bersabda sebagaimana dalam riwayat Imam alBukhari: “Sesungguhnya salah seorang dari kalian mengambil tali, lalu ia datang dengan membawa seikat kayu bakar di punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga Allah mencukupi kebutuhannya; itu adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang, lalu ada yang memberi dan ada pula yang menolaknya. Dalam masalah prasarana jalan, Rasulullah SAW juga telah mengatur jalan pada waktu itu dengan menetapkan lebar jalan selebar tujuh hasta-untuk memudahkan transportasi dan distribusi- Imam alBukhari telah menuturkan riwayat dari Abu Hurairah: “Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa jika mereka berselisih mengenai jalan maka lebarnya tujuh hasta. Ini merupakan pengaturan administratif pada waktu itu. Jika keperluan menuntut lebih dari itu maka dibolehkan, sebagaimana pendapat mazhab Syafii. Dengan demikian pengawasan terhadap kebutuhan individu benar-benar kebijakan negara dari hulu sampai hilir. Dan peran pengawasan ini ada di tangan pembantu-pembantu khalifah yang merupakan kepanjangan tangan khalifah. Koordinasi dan pengawasan atas nama khalifah, pusat kekuasaan. Dan khalifah paham betul kemandirian negara untuk urusan kebutuhan primer rakyatnya. []


16

Muktamar Khilafah 2013

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Muktamar Khilafah 2013

17


18

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Fokus

Setelah lama terkubur oleh reformasi, asas tunggal Pancasila kembali jadi perdebatan. Ini setelah draft yang dibahas di Panitia Kerja RUU Ormas DPR mengharuskan semua ormas menggunakan asas tunggal Pancasila sebagai asasnya. Mengapa ini muncul kembali? Benarkah Pancasila sudah final? Dan seperti apa wujud Pancasilais sejati? Fokus kali ini mengupas hal tersebut.

Asas Tunggal tak Pernah Final “D

i pulau Bunga yang sepi tidak berkawan aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya merenungkan di bawah pohon kayu. Ketika itu datang ilham yang diturunkan oleh Tuhan mengenai lima dasar falsafah hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah.” Kalimat di atas adalah perkataan Soekarno, proklamator RI, dan orang yang sering disebut sebagai 'kreator' dari Pancasila. Sebagaimana ditulis oleh Cindy

Adams dalam 'Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia', ucapan di atas menggambarkan kegelisahan Soekarno untuk menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Hari yang kemudian dikenal oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Apa isi lima butir yang ada dalam pikiran Soekarno? Apakah itu Pancasila seperti yang kita kenal sekarang? Sama sekali bukan. Pancasila mengalami perjalanan sejarah yang beragam dan mengalami rumusan yang berbe-

da dan penafsiran yang berbeda sesuai dengan zamannya dan kepentingan para penguasa. Hal ini menggambarkan bahwa Pancasila ternyata bukanlah suatu harga mati, yang tak bisa diubah, seperti yang sering dilontarkan saat ini.

Berubah-Ubah Sejarah mencatat Pancasila mengalami rumusan-rumusan yang berubah-ubah. Pancasila yang disampaikan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 berbeda dengan apa yang dikenal bangsa Indonesia hari ini. Urutan Pancasila yang disebut Soekarno kala itu ialah (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, dan (5) Ketuhanan.

Namun demikian, rumusan tadi oleh panitia BPUPK (Badan Perumus Usaha Persiapan Kemerdekaan) atau yang dikenal dengan sebutan “Panitia Delapan” diubah. Bahkan dalam rumusan itu dicantumkan kalimat “kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya”. Rumusan itu ialah: (1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebi-

jaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini yang kemudian populer dengan sebutan 'Piagam Jakarta'. Panitia itu diketuai Soekarno dengan anggota M Hatta, M Yamin, A Maramis, Otto Iskandardinata, Sutardjo Kartohadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Wachid Hasyim, untuk menampung masukan dari anggota BPUPK lainnya. Kemudian Soekarno mengubah komposisi tim ini menjadi sembilan orang, Soekarno masih ketua, dengan anggota M Hatta, M Yamin, A Maramis, Subardjo, Wachid Hasyim, Kahar Muzakkir, Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosuyoso. Rumusan ketiga adalah ru-

musan yang disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 18 Agustus 1945 sebagai bagian dari Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Formula keempat dan kelima adalah Pancasila sebagai bagian dari mukadimah Konstitusi RIS (Republik Indonesia

Serikat) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bunyinya sama, yakni (1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Kebangsaan, ( 4) Kerakyatan, dan (5) Keadilan Sosial. Konsep keenam adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Dari sekian rumusan yang beragam, akhirnya yang kini resmi digunakan oleh bangsa Indonesia adalah rumusan yang dibuat oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Ketidakajegan 'Pancasila' bukan hanya tampak pada perumusan yang berubah-ubah, akan tetapi juga dari jumlah sila itu sendiri. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 menyatakan bahwa bisa saja Pancasila itu berubah menjadi trisila atau bahkan ekasila. Katanya, “......Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara tanya pada saya, apakah “perasaan” yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasardasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan sosio-nasionalisme.." Lalu ia melanjutkan: “Tetapi barangkali tidak semua Tuan-Tuan senang kepada trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? ... Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “Gotong-royong” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong: Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong.”

Pidato Soekarno dengan gamblang menyebutkan bahwa rumusan isi Pancasila bukan suatu harga mati dan mutlak, bahkan jumlah silanya bisa diperas menjadi tiga bahkan menjadi satu. Selain itu, mungkin tidak banyak umat Islam yang tahu bahwa istilah dan ajaran Pancasila berasal dari agama Budha dengan sebutan “Pancaçila”. Bila diartikan secara negatif, ia berarti lima pantangan: (1) larangan membinasakan makhluk hidup, (2) larangan mencuri, (3) larangan berzina, (4) larangan menipu, dan (5) larangan minum miras. Dalam karangan Mpu Prapantja, Negarakretagama, kata “Pancaçila” juga ditemukan di buku (sarga) ke-53 bait kedua: “Yatnanggegwani Pancaçila Krtasangskarabhisekakrama (Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan itu, begitu pula upacara ibadat dan penobatan). Soekarno pun tidak membantah ajaran Budha-lah yang menginspirasinya untuk merumuskan Pancasila. Ia mengatakan, “Pancasila (dasar negara kita) adalah perasan dari Buddhisme. Katanya, Pancasila itu tidak pernah congruent dengan agama tertentu, tetapi juga tidak pernah bertentangan dengan agama tertentu.” Ucapan Soekarno jelas hanya alasan atau ketidaktahuannya pada ajaran Islam, karena bagaimana bisa dikatakan agama Budha tidak berbeda dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Ironinya, Soekarno sendiri kemudian 'berselingkuh' dalam pelaksanaan Pancasila. Ia memasukkan ajaran komunisme ke dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan ia lebih mempopulerkan istilah NASAKOM (NasionalisAgama-Komunis) ketimbang Pancasila. Akibatnya fatal, komunisme yang direpresentasikan oleh PKI melakukan pengkhianatan besar-besaran terhadap anak bangsa. Ribuan korban berjatuhan. Soekarno, sang penggagas Pancasila pun jatuh dari panggung politik sejarah.[] iwan januar


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Fokus

19

Pancasila di Tangan Orba Rezim Orba sengaja menempatkan Islam sebagai ancaman dengan dalih anti-Pancasila. Sebutan ‘ekstrem kanan’ digunakan untuk kalangan Islam yang menyuarakan kewajiban penerapan syariat Islam.

Reformasi 1998

L

ain Soekarno, lain Soeharto. Jika Soekarno memaknai Pancasila mengarah ke kiri, Soeharto memiliki tafsir sendiri terhadap dasar negara itu. Ia tak mau lagi mengikuti penafsiran pencetus Pancasila yakni Soekarno. Tafsir Soeharto terhadap ajaran Pancasila itu diwujudkan dengan apa yang dikenal sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) melalui TAP MPR NO II/MPR/1978. Di era ini Pancasila pun dijabarkan hingga memiliki 45 butir. Di era Soeharto dan Orde Baru Pancasila menjadi ideologi tertutup. Hanya pemerintah yang berhak menafsirkan pengertian Pancasila. Termasuk mengklasifikasikan siapa yang dianggap sebagai ancaman dan lawan terhadap Pancasila. Bahkan pihak yang kritis terhadap pemerintah pun dimasukkan sebagai musuh Pancasila dan bisa dianggap melakukan tindak pidana subversif. Pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal untuk mewujudkan gaya kepemimpinan totalitarianisme. Presiden Soeharto dalam pidatonya di Pekan Baru pada 27 Maret 1980 mengatakan, “Kita tidak bermaksud memusuhi partai, golongan yang belum 100 persen percaya kepada Pancasila. Tidak! Akan tetapi kita wajib untuk membawanya sedemikian rupa sehingga benar-benar keseluruhan daripada kekuatan sosialpolitik hanya berdasarkan ideologi nasional kita, Pancasila”. Hal ini kemudian ditegaskan lagi oleh Presiden Soeharto da-

lam pidato tahunannya di depan DPR, 16 Agustus 1982, bahwa seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila. Keputusan ini mendapat reaksi keras dari kelima perwakilan agama (Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Islam). Pada 6 November 1982 perwakilan lima agama ini mengeluarkan pernyataan sikap bersama, bahwa mereka menolak rencana pemberlakukan asas tunggal, dan mereka akan tetap

mempertahankan asas agama yang dimiliki masing-masing. Akan tetapi pemerintah tetap bersikukuh dengan kehendaknya. Lewat UU No 8/1985 tentang Ormas dan diikuti dengan PP No 18/1986, yang menyatakan bahwa semua organisasi sosial, agama, dan politik harus menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi dan filosofis. Keputusan ini akhirnya menciptakan ketegangan hubungan antara masyarak at

dengan pemerintah, khususnya antara elemen umat Islam dengan pemerintah. Bahkan rezim Orba sengaja menempatkan Islam sebagai ancaman dengan dalih anti-Pancasila. Sebutan 'ekstrem kanan' digunakan untuk kalangan Islam yang menyuarakan kewajiban penerapan syariat Islam. Sejumlah operasi intelijen dan militer dilakukan untuk memberangus kalangan Islam yang bersuara kritis. Tragedi berdarah seperti peristiwa kerusuhan Lapangan Banteng di tahun 1982,

Tanjung Priok 1984, Talangsari di Lampung 1989, Haur Koneng di Majalengka 1993 adalah harga pemaksaan Pancasila sebagai asas tunggal dengan umat Islam sebagai tumbalnya. Era represif dan otoriarian Orde Baru akhirnya berakhir seiring krisis moneter yang membuat ekonomi bangsa kian terpuruk pada tahun 1998. Gelombang ketidakpuasan pada rezim Soeharto dan Orde Baru juga membuat masyarakat menuntut penghapusan kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal. Akhirnya melalui MPR no. XVIII/1998 kebijakan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua ormas dan parpol berakhir. Melihat sejarah panjang perumusan dan penafsiran Pancasila yang senantiasa berubah, bahkan pernah menjadi alat represi penguasa, pernyataan Pancasila adalah harga mati adalah sesuatu yang bertentangan dengan sejarah selain juga membingungkan. Karena harga mati menurut siapa? Sejarah sudah memperlihatkan beragam rumusan dan penafsiran, sehingga ia bukan sesuatu yang sakral. Mereka yang ngotot ingin mengembalikan Pancasila sebagai asas tunggal patut dicurigai sebagai pihak yang ingin menghidupkan kembali era totalitarianisme dengan kebijakan represifnya, khususnya terhadap umat Islam, yaitu menempatkan umat Islam sebagai ancaman bagi kehidupan berbangsa. [] iwan januar

Dicari! Pancasilais Sejati!

S

oekarno tak pernah menyakralkan Pancasila. Bahkan dengan seenaknya, ia mengutak-atik Pancasila dari lima sila kepada tiga sila, dan akhirnya tinggal satu yakni eka sila. Tak pernah ada pernyataan Soekarno yang menyebut Pancasila adalah harga mati. Dan penerusnya, Soeharto, punya tafsir sendiri soal Pancasila. Pertanyaan kemudian muncul, siapa yang Pancasilais sejati? Dua penguasa itu telah tumbang. Tidak ada yang kemudian menyebutnya sebagai Pancasilais sejati. Malah, keduanya dicaci setelah mangkat meski jika ditanya keduanya dulu pasti menjawab sedang melaksanakan Pancasila. Lepas dari Orde Lama dan Orde Baru, muncul rezim berikutnya yakni rezim reformasi. Saat itulah BJ Habibie berkuasa dalam waktu yang cukup singkat yakni sekitar 1 tahun. Dalam waktu singkat ini, Provinsi Timor Timur lepas dari Indonesia. Apatah ini merupakan wujud seorang Pancasilais dengan membiarkan wilayah negara terpisah dan merdeka? Giliran berikutnya rezim Abdurrahman Wahid. Dalam kepemimpinannya yang lebih lama sedikit dari BJ Habibie, Gus Dur tersandung Bruneigate dan Buloggate. Ia membubarkan MPR/DPR. Namun akhirnya ia harus terlempar dari kursinya karena skandal korupsi dalam sidang istimewa MPR. Pengganti Gus Dur adalah Megawati. Anak pencetus Pancasila ini pun tak luput mengeluarkan kebijakan yang mencederai nasib rakyat. Di zaman Megawati-lah, pemerintah saat itu memberikan konsesi Blok Tangguh ke Cina dengan harga murah. Inilah yang disinyalir merugikan negara. Di zaman itu pula rezim ini menjual perusahaan negara yang sangat strategis yakni Indosat kepada asing. Dan di masa Megawati, lahir berbagai undang-undang yang sangat liberal mulai dari UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Minerba, dsb. Mulailah pada rezim Megawati, BUMN-BUMN yang bagus dijual kepada asing. Sementara itu, duit rakyat yang dikucurkan di akhir masa pemerintahan

Soeharto dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tak berhasil dikembalikan. Duit rakyat yang dimakan pengusaha senilai Rp 699,9 trilyun amblas. Habibie, Gus Dur, dan Megawati membiarkan aset itu menguap. Bahkan di era Megawati, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) justru dibubarkan dan para pengusaha diberi sejenis surat pembebasan utang setelah membayar sejumlah uang—jauh dari tunggakan yang semestinya. Uang yang berhasil diselematkan oleh BPPN hanya Rp 172,4 trilyun. Apatah ini Pancasilais? Tidak jauh berbeda dengan era Megawati, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pun pasti mengaku mengamalkan Pancasila. Di era inilah,aliran sesat Ahmadiyah seolah mendapat pengakuan resmi negara. Ahmadiyah mendapat perlindungan hingga sekarang. Di bidang ekonomi, obral kekayaan alam milik rakyat kian giat. Pemerintahan SBY yang tentara ini memberikan Blok Cepu kepada ExxonMobil dan menolak permintaan Pertamina. Blok Natuna dan Mahakam pun dilego kepada asing. Liberalisasi ekonomi kian tambah giat. Demikian pula korupsi merajalela. Berbagai skandal terungkap mulai dari Century, Hambalang, PON dsb. Uang rakyat digarong pejabat dan wakil rakyat. Dan di era SBY ini, banyak kaum Muslim yang dibunuh tanpa proses pengadilan. Mereka dituduh sebagai teroris. Tapi di sisi lain, pemerintah membiarkan Organisasi Papua Merdeka bebas berkeliaran membunuh warga sipil dan tentara. Stigmatisasi negatif terhadap umat Islam muncul lagi dengan program perang terhadap terorisme. Apakah Pancasilais itu seperti ini? Orang yang waras pasti menjawabnya bukan. Kebijakan semua rezim tersebut adalah kebijakan kapitalis-liberal. Inilah yang justru harus digusur karena telah membuat negeri ini hancur![] emje


20

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Cermin

Strategi Perlindungan Khilafah Terhadap Warganya

Melalui Sistem Pengawasan (Al Hisbah)

P

engawasan atas pelaksanaan peraturan dan perundangan merupakan faktor krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pengawasan, berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran aturan akan dapat diantisipasi. Hasilnya, kedzaliman dan tindakan merugikan orang lain dapat dicegah. Untuk itulah sejak awal, Islam telah mewajibkan amar ma'ruf nahyi munkar sebagai bentuk pengawasan (QS Ali Imran[3]:104). Rasulullah SAW adalah orang pertama yang membentuk sistem pengawasan dalam sejarah peradaban Islam. Dari Abu Hurairah ra, Ia berkata: ”Suatu saat Rasulullah SAW melewati ash Shubra, tumpukan dari beberapa jenis makanan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut hingga jari-jemarinya basah. Lalu beliau bertanya: ”Wahai pemilik makanan, apa ini?” sang pemilik menjawab: ”Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah”. Kemudian beliau bersabda, ”Mengapa engkau tidak meletakkan ini (yang basah dan rusak) di atas makanan yang lain sehingga orang-orang dapat melihatnya. Barangsiapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golonganku.” (Shahih Muslim). Sa'id bin Al Ash adalah orang pertama yang diangkat menjadi pengawas di masa Rasulullah SAW. Dia bertugas mengawasi aktivitas pasar di Makkah pasca futuh. Tidak hanya laki-laki, Rasulullah SAW pun pernah mengangkat seorang pengawas dari kalangan wanita yaitu Samura binti Nahik Al Asadi. Ia tetap menjabat sebagai pengawas pasar hingga masa kekhilafahan Umar Ibnu al Khatthab ra. Pada masa Kekhilafahan Abbasyiyah tugas pengawas

semakin berkembang dan luas. Di samping mengontrol timbangan dan takaran, mencegah terjadinya monopoli, amar ma'ruf nahyi munkar, mereka juga mengawasi kebersihan pasar-pasar dan masjid, mengawasi para pekerja panggul agar mereka konsisten dengan pekerjaan mereka. Bahkan ia juga bertugas mengawasi para muadzin agar tepat waktu dan tidak telat dalam mengumandang-

Ilustrasi kan azan untuk shalat. Bukan hanya itu, pengawas di masa Khilafah juga bertugas menerapkan hukuman dan menjatuhkan sanksisanksi terhadap para pemimpin dan penguasa yang melanggar hukum. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh seorang pengawas terhadap Ali bin Nusytakin. Ali bin

Nusytakin adalah seorang komandan senior yang membawahi seratus anggota pasukan berkuda (kavaleri). Ia juga termasuk kolega dekat Sultan Mahmud bin Malik Shah, dari Bani Saljuk. Setelah semalaman menemani Sultan Mahmud meminum khamer, Ali pulang memacu kudanya dengan diikuti kawalan seratus anggota pasukan di belakangnya. Seorang pengawas kekhalifahan yang melihat tanda-tanda mabuk pada Ali kemudian memberhentikan dan menurunkannya dari kuda seraya memerintahkan anak buahnya untuk memegangi kepala dan kaki Ali dan menderanya sebanyak empat puluh kali hingga gigi Ali patah. Sementara para pengawal dan pasukan militernya hanya bisa memandanginya tanpa berani berucap kata sedikitpun. Pengawas ini memberlakukan sanksi kepada seorang komandan di hadapan anak buahnya sendiri secara terbuka, agar menjadi pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Untuk itulah, para khalifah dan wali serta para penguasa yang lainnya berupaya mencari para pengawas yang memiliki ketrampilan, pengetahuan dan tekad yang kuat. Tidak diragukan lagi bahwa sistem pengawasan dalam Islam merupakan puncak obyektivitas dalam pemerintahan Khilafah untuk menjaga ketertiban masyarakat dan ketenangan mereka, menciptakan keamanan dan kenyamanan mereka, menjauhkan mereka dari segala hal yang dapat menimbulkan keresahan dan penderitaan, melindungi masyarakat baik materi maupun spiritual. Demikianlah strategi perlindungan Khilafah terhadap warganya melalui sistem pengawasan yang dikenalkan Islam. Wallahu 'alam bi ash shawab. [] roni ruslan

Kristologi

April Mop, Balasan Barat Terhadap Muslim Andalusia Hj Irena Handono, Pakar Kristologi, Pendiri Irena Center

A

pril Mop di Barat dikenal dengan The April's Fool Day. Pada 1 April itu, orang boleh dan sah-sah saja menipu teman, orang tua, saudara, atau lainnya, dan sang target tidak boleh marah atau emosi ketika sadar bahwa dirinya telah menjadi sasaran April Mop. Biasanya sang target, jika sudah sadar kena April Mop, maka dirinya juga akan tertawa atau minimal mengumpat sebal, tentu saja bukan marah sungguhan, dengan mengatakan, "April Mop!". Namun banyak umat Islam yang ikutikutan merayakan April Mop ini tidak mengetahui, bahwa April Mop, atau The April's Fool Day, berawal dari satu episode sejarah Muslim Spanyol di tahun 1487 M, atau bertepatan dengan 892 H. Saat itu terjadi pembantaian ribuan umat Islam di Granada Spanyol di depan pelabuhan. Dengan tipuan akan diberangkatkan ke luar Andalusia dengan kapalkapal yang disediakan oleh Ratu Isabella, Muslim Andalusia malah dikonsentrasikan dan dengan mudah dibantai habis dalam waktu sangat singkat oleh ratusan pasukan salib yang mengelilingi dari segala penjuru. Dengan satu teriakan dari pemimpinnya, ribuan tentara salib segera membantai umat Islam Spanyol tanpa rasa belas kasihan. Mereka kebanyakan terdiri atas para perempuan dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Jerit tangis dan takbir membahana. Seluruh Muslim

Spanyol di pelabuhan itu habis dibunuh dengan kejam. Darah menggenang di mana-mana. Laut yang biru telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Bagi umat kristiani, April Mop merupakan hari kemenangan atas dibunuhnya ribuan umat Islam Spanyol oleh tentara salib lewat cara-cara penipuan. Sebab itulah, mereka merayakan April Mop dengan cara melegalkan penipuan dan kebohongan walau dibungkus dengan dalih sekadar hiburan atau keisengan belaka. Itulah akhir dari kejayaan Islam di Andalusia. Sebuah peradaban Islam yang dimulai dari perjuangan Tariq Bin Ziyad pada tahun 711 M dan berakhir pada 1487 M. Selama tujuh abad lebih peradaban ini telah menyumbangkan kepada dunia, kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek keislaman, Andalusia kala itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan Ilmu Pengetahuan yang tiada tandingannya setelah Konstantinopel dan Bagdad.

Balasan Barat Terhadap Muslim Andalusia Namun ada sebuah kisah yang sangat memilukan. Pada 2 Januari 1492, kardinal Devider memasang salib di atas Istana Hamra; istana kerajaan Nashiriyah di Spanyol. Tujuannya sebagai bentuk proklamasi atas berakhirnya pemerintahan Islam di Spanyol.

Kaum Muslimin dilarang menganut Islam, dan dipaksa untuk murtad. Begitu juga mereka tidak boleh menggunakan bahasa Arab, siapa yang menentang perintah itu akan dibakar hidup hidup setelah disiksa dengan berbagai cara. Gereja di masa pemerintahan monarki Raja Ilustrasi Ferdinand dan Isabella membuat Dewan Mahkamah Luar Biasa atau yang dikenal dengan Lembaga Inkuisi sebuah lembaga peradilan yang bertugas untuk menghabisi siapa saja orang-orang di luar Katholik. Lembaga ini kemudian bermetamorfosa menjadi Opus Dei. Empat abad setelah jatuhnya Islam di Spanyol, Napoleon Bonaparte pada 1808 mengeluarkan instruksi untuk menghapuskan Dewan Mahkamah Luar Biasa tersebut. Dan di sinilah kisah ini berawal. Ditulis oleh Syaikh Muhammad Al Ghazali dalam bukunya At Ta'asub Wat Tasamuh (hal 311-318). Tentara Prancis menemukan tempat sidang Dewan Mahkamah Luar Biasa itu di sebuah ruang rahasia di dalam gereja. Di sana ada alat alat penyiksaan seperti alat pematah tulang dan alat pengoyak badan. Alat ini untuk membelah tubuh manusia. Ditemukan pula satu peti sebesar kepala manusia. Di situlah diletakkan kepala orang

yang hendak disiksa. Satu lagi alat penyiksaan ialah satu kotak yang dipasang mata pisau yang tajam. Mereka campakkan orang orang muda ke dalam kotak ini, bila dihempaskan pintu maka terkoyaklah badan yang disiksa tersebut. Di samping itu ada mata kail yang menusuk lidah dan tersentak keluar, dan ada pula yang disangkutkan ke payudara wanita, lalu ditarik dengan kuat sehingga payudara tersebut terkoyak dan putus karena tajamnya benda benda tersebut. Nasib wanita dalam siksaan ini sama saja dengan nasib laki laki, mereka ditelanjangi dan tak terhindar dari siksaan. Inilah jawaban untuk kita, mengapa saat ini, kita tidak menemukan bekas-bekas peradaban Islam yang masih hidup di Spanyol. Seolah-olah tersapu bersih, sebersih-bersihnya. Inilah balasan Barat terhadap Muslim.[]


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Mercusuar

21

Merajut Pelindung Aurat Oleh: Prof Dr Ing Fahmi Amhar

sumber: www.123rf.com

Mesin pintal zaman pertengahan.

K

omisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan bahwa hari-hari ini Indonesia sudah memasuki kondisi “Daurat Kejahatan Seksual”. Bagaimana tidak, ada ayah yang menzinai anak perempuan kandungnya sendiri, konon dengan restu istrinya (ibu si gadis), karena si ibu merasa sudah tidak bisa melayani suaminya, dan “daripada sama orang lain, tidak jelas, mending sama anak sendiri saja”, begitu pikirnya. Tentu saja persoalan kejahatan seksual sangat kompleks. Ada unsur taraf “kecerdasan islami” yang rendah. Ada godaan akibat tayangan televisi yang tidak sehat. Ada peredaran pornografi dalam bentuk VCD porno ataupun via internet yang sangat bebas. Ada dampak kemiskinan sehingga satu keluarga hanya hidup dalam satu kamar, sehingga aurat tidak lagi dapat terjaga. Ada dampak dunia kerja lebih mengakomodasi perempuan, sehingga perempuan pekerja relatif lebih cepat capek, sementara suaminya yang pengangguran jadi kurang kerjaan. Namun salah satu yang sangat penting adalah, karena persoalan aurat yang memang kurang terjaga. Padahal Islam sangat memperhatikan persoalan perlindungan aurat. Salah satu bentuknya adalah teknologi tekstil. Industri tekstil termasuk industri pelopor pada masa Islam. Ini wajar karena menutup aurat adalah kewajiban sekaligus kebutuhan dasar masyarakat. Pengaruh industri tekstil di masa Islam tampak dari kata-kata Arab untuk tekstil yang ada pada

bahasa-bahasa Eropa, misalnya kata damask, muslin dan mohair dalam bahasa Inggris. Serat tertua yang digunakan dalam tekstil Muslim adalah wol. Lapisan bulu bagian dalam domba Angora yang disebut mohair (dari bahasa Arab mukhayyar) digunakan untuk syal yang halus dan bagian yang lembut pada jas, sedang bulu onta digunakan untuk bahanbahan lain. Domba dicukur dengan sebuah gunting besar dan sebelum dipintal, wol mentah ini terlebih dulu disortir berdasarkan kualitas, kemudian dibersihkan, dihilangkan lemaknya dan disisir. Dari zaman Firaun, Mesir terkenal dengan linennya, tetapi di zaman Islam pembuatan linen menyebar ke Iran dan negeri Islam lain. Rami dari Mesir diekspor ke berbagai negara, termasuk Eropa, mendominasi pasar sampai tahun 1300 M. Rami diproses untuk diambil seratnya. Kapas dikenal di India dan Mesir kuno, tetapi baru setelah kedatangan Islam kapas menjadi bahan baku tekstil yang penting. Salah satu hasil revolusi pertanian Muslim adalah penyebaran tanaman kapas ke seluruh wilayah Islam, ke Timur maupun Barat. Umat Islam jugalah yang memperkenalkan industri tekstil kapas ke Spanyol di abad-2 M (abad-8 H). Di sini tanaman kapas tumbuh subur sebelum menyebar ke Prancis abad-12 M, ke Belgia abad-13 M, ke Jerman abad-14 M dan ke Inggris seabad kemudian. Dia juga menjadi faktor utama revolusi industri tiga abad belakangan. Di pabrik, buah kapas diproses sebelum dipintal. Serat dipisahkan dari bijinya,

kemudian dibersihkan dari pengotor. Petunjuk untuk memperkirakan kualitas kapas yang telah dipisahkan dan bebas dari biji serta kulit diberikan dalam sebuah manual (alhisba) yang disiapkan sebagai panduan bagi para muhtasib. Selain wol, serat rami dan kapas, sutera juga menjadi bahan baku tekstil. Bahan baku sutera diperoleh dari kokon ulat sutera yang dijemur di terik matahari atau direndam air mendidih hingga larva di dalamnya mati. Kemudian filamen dari kokon itu digulung atau dipintal seperti wol atau kapas. Industri sutera dibawa dari Cina sebelum zaman Islam. Namun di masa Islamlah pabrikasi sutera menjadi hal penting sehingga akhirnya “sutera Islam” menggantikan sutera Byzantium di pasaran Eropa dan mendominasi hingga abad-13 M. Sutera tetap menjadi komoditas ekspor terpenting masyarakat Islam ke Barat hingga abad-19 M. Sutera-sutera ini bertuliskan Arab setidaknya untuk menunjukkan tempat dan tahun pembuatan. Tak heran, hingga kini masih ada kain penutup dari sutera di berbagai gereja di Barat yang bertemakan penggalan kalimat syahadat Islam. Mesin pintal untuk membuat benang dari berbagai bahan tadi mengalami evolusi sejak zaman Cina kuno hingga bentuknya yang sempurna di zaman Revolusi Industri. Ibnu Miskawayh (wafat 1030 M) dalam Kitab Tajari al-Umam (Pengalaman Bangsa-bangsa) memberikan deskripsi tentang mesin pemintal sutera di masanya yang sudah terdiri dari banyak gelondong. Dalam kitab Maqamat karya al-Hariri (1237

M) terdapat ilustrasi tentang seorang gadis yang bekerja pada roda pemintal. Setelah pemintalan dilakukan serangkauan persiapan sebelum penenunan (untuk membuat kain dari benang). Prinsip dasarnya adalah menganyam seberkas benang. Meski perkakas tenun sudah ada sejak zaman pra Islam, para insinyur Muslim menambahkan beberapa komponen yang signifikan, misal pedal untuk menaik-turunkan benang. Jika salah satu pedal ditekan, kumparan dilontarkan dari satu tangan ke tangan lain melalui sela di antara benangbenang, lalu ditimpa dengan sisir benang, kemudian pedal yang lain ditekan untuk membuka bukaan yang berlawanan, kumparan kembali melintas dan benang kembali ke tempat semula. Demikianlah seterusnya, dan semua ini terjadi dengan

tentang 100 tipe penenun! Dia memberikan daftar tentang sepuluh jenis penenun katun, lebih dari dua puluh penenun linen, lebih dari empat puluh untuk sutera, lebih dari sepuluh untuk permadani dan karpet, dan lebih dari lima untuk kanvas dan karung goni. Banyak profesi terkait dengan industri tekstil. Mulai dari saudagar penjual pakaian baru, pedagang pakaian bekas dan kain lap, pedagang sutera dan benang, pengelantang, pengempa, pencelup, pemintal dan berbagai pengrajin lain. Seorang muhtasib bertugas mengawasi mutu dan pelaksanaan peraturanperaturan pemerintah, sehingga seluruh profesi ini berhasil menyediakan penutup aurat yang bermutu tinggi dan sesuai selera konsumen. Pada zaman sekarang, ketika tekstil yang tahan lama sumber: www.kavitasahariamyroom.com

Merajut kain sutra dengan alat tradisional sangat cepat. Proses tenun ini bahkan bisa didesain dengan berbagai jenis dan warna benang sehingga membentuk pola atau motif tertentu. Deskripsi menarik tentang perkakas tenun gambar ini dilaporkan oleh alNuwairi (wafat 1376 M). Ibn al-Mubarrid (abad-16 M) menulis dalam Kitab al-Hisba

telah dapat diproduksi dengan murah, dunia feisyen lalu didorong agar produk industri tekstil tetap dapat diserap pasar. Feisyen menjadi industri kreatif nomor satu. Pertanyaannya, apakah tujuan semula untuk melindungi aurat telah tercapai? Mungkin diperlukan kembali institusi hisbah untuk mengawasinya.[]


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Sosok

Syafrida, SH Aktivis Muslimah HTI Sumsel

Meluruskan

Perjuangan Perempuan

T

erdorong keinginan untuk meningkatkan perekonomian perempuan, membuat Syafrida terjun ke program pemberdayaan ekonomi perempuan dengan harapan perempuan bisa lebih produktif membantu ekonomi keluarga. Maka, ia pun pada 2003 menjadi fasilitator Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) BMT untuk memberdayakan ibu-ibu dengan membuat pabrik rumahan makanan ringan, seperti keripik ubi, keripik pisang dan lanting. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan, ia pun mengikuti pelatihan Pendamping Profesional Kelompok Usaha Masyarakat Fakir Miskin di Malang. Hasilnya, perekonomian 124 keluarga yang sudah dibina berhasil meningkat. “Bahkan yang tadinya pendapatan perempuan (istri) sebagai second income (pendapatan tambahan) justru menjadi pendapatan utama,”

ungkapnya kepada Media Umat. Dari sinilah muncul masalah baru. Setelah usahanya maju, perempuan malah sibuk dengan usaha bisnisnya serta tidak lagi menjalankan fungsi utama wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Sehingga pengurusan anak telantar. Selain itu, karena merasa istri sudah punya penghasilan, terkadang sang suami lebih santai dan banyak menganggur. Si istri pun merasa banyak duit jadi lebih bergaya dan tidak mau mengurus suami. Akhirnya sering timbul perselisihan dan cekcok antara ibu-ibu binaannya dengan suaminya masingmasing, bahkan tak jarang berujung perceraian. Problem seperti ini tidak pernah disadari Syafrida sebelumnya. Namun karena merasa bertanggung jawab atas apa yang telah dimulainya, Syafrida mencoba menyelesaikan masalah. dengan berbekal ilmu keislaman selama kursus menjadi kader dakwah yang dipelajarinya dulu selepas

Sang Pemberdaya Perempuan Nama Tempat Tanggal Lahir SD SMP SMA S1

: Syafrida : Jambi, 27 Agustus 1965 : SD N 77 Palembang lulus 1977 : SMP N 3 Palembang lulus 1980 : Methodist 2 Palembang lulus 1984 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang lulus 1994

Pengalaman Organisasi a. Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 1984-1988 b. Ketua Korp IMMAWATI (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Tahun 1985-1986 c. Wakil Ketua Dep. Pemberdayaan Perempuan ICMI Sumsel tahun 1992 d. Pengurus Dewan Masjid Indonesia Sumsel e. Pengurus Forum Umat Islam (FUI) Palembang Tahun 2008 f. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Sumsel Tahun 2010 g. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Sumsel h. Pernah mengikuti kader dakwah wanita (KURKAWI) selama 3 tahun yang diselenggarakan Wanita Islam (sayap organisasi Masyumi). I. Pernah menjadi Fasilitator PINBUK kemudian menjadi Manager Kemitraan BMT.[] yk

kuliah. Sehingga meski pada 2006 masa kerja di BMT telah habis, ia tetap membina mereka. Karena sudah memiliki ikatan emosi sehingga masih ingin membina meski tidak dibayar. “Makanya sebagai pertaubatan saya, pertemuan rutin mingguan yang biasa dilakukan untuk membahas masalah bisnis, saya ubah menjadi majelis taklim untuk membahas permasalahan keluarga di dalam Islam. Urusan bisnis diserahkan kepada suami masing-masing,” ungkapnya. Alhamdulillah, sepuluh kelompok majelis taklim terbentuk dan semakin hari jumlahnya semakin bertambah. “Satu majelis taklim jamaahnya sekitar 200 orang,” akunya. Syafrida menyadari, seringkali Muslimah khususnya aktivis perempuan yang ada di negara ini, terjebak pada program-program pemberdayaan perempuan. Akhirnya mengambil peran lakilaki mencari nafkah meski tidak keseluruhan tapi paling tidak bersaing dengan laki-laki. Dan ekstrimnya “membuat laki-laki tidak berdaya”.

Mengenal Hizbut Tahrir Selain sebagai Pembina Majelis Taklim yang telah dibentuknya, Syafrida juga aktif di berbagai organisasi Islam, di antaranya Korps Alumni HMI (KAHMI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia, dan Dewan Masjid Indonesia. Sedangkan di Hizbut Tahrir, meski sudah berinteraksi sejak 2005, namun baru benar-benar mengkaji idenya sejak adanya peristiwa penangkapan aktivis Islam di Palembang yang dituduh teroris pada 2008. Peristiwa itu membuat organisasi-organisasi Islam di Palembang bersatu menyikapinya. Kemudian membentuk Tim Advokasi Martabat Umat (TAMAT) yang

melakukan advokasi terutama terhadap keluarga orang yang dituduh teroris tersebut. TAMAT melakukan wawancara kepada keluarga korban seperti istri Fajar Taslim dan istri Agus yang dituduh teroris. Namun data-data rekaman wawancara tersebut sudah hilang bersamaan dengan hilangnya tiga laptop di rumah Syafrida karena dicuri. “Anehnya hanya laptop yang diambil pencuri sedang handy cam yang ditaruh disebelah laptop tidak dibawa dan kondisi rumah tidak ada yang dirusak,” kenang Syafrida. Setelah mengenal Hizbut Tahrir, baru disadari bahwa program-program pemberdayaan perempuan yang selama ini berjalan hanyalah mainan kapitalis untuk menjebak umat, seolah-olah umat disuruh mandiri secara ekonomi sehingga melepaskan kewajiban negara untuk mengurus rakyatnya. “Oleh karena itu, saya berusaha memperbaiki apa yang selama ini saya bentuk untuk mengembalikan fungsi-fungsi Muslimah di dalam keluarganya dan memotivasi mereka untuk menimba ilmu agama. Karena jika kita tidak paham syariah kita akan menjadi mainan jebakanjebakan kapitalis,” kata alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini. Sebelum mengenal Hizbut Tahrir, Syafrida memang sudah berkeyakinan bahwa umat Islam harus diatur oleh sistem Islam yang dilaksanakan oleh negara dengan sistem pemerintahan apa saja, termasuk demokrasi. Karena, menurutnya, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Akan tetapi semakin lama mengamati perjuangan Islam melalui jalur demokrasi justru menjadi ragu dan menyimpulkan Islam tidak mungkin (utopis) diterapkan dalam sistem demokrasi.

Setelah mengkaji ide-ide Hizbut Tahrir, terutama mengenai ideologi yang ada di dunia anggapannya berubah, justru khilafah lah yang sangat realistis untuk menerapkan Islam. Seringnya ikut kajian di Hizbut Tahrir ditambah pengalamannya aktif di berbagai organisasi, membuat Syafrida mengerti bahwa Hizbut Tahrir berbeda dengan organisasi Islam yang lain. Menurutnya, Hizbut Tahrir organisasi yang rapi dan digali dari perjuangan Rasulullah yang digali oleh seorang mujtahid sehingga kesahihannya bisa dipertanggungjawabkan. Visi dan misinya pun jelas. Kalau organisasi yang lain ngomongnya saja menegakkan syariah tapi metode perjuangan dan tujuannya tidak jelas. Melihat para anggota Hizbut Tahrir, meski dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi, para anggota Hizbut Tahrir masih bisa berdakwah dan mengemban tugas yang berat. Selain itu, dengan sistem seleksi/tahapan rekrutmen anggota yang berlapis-lapis membuat Hizbut Tahrir terjaga dari niat yang tidak benar. Dari sini kemudian Syafrida berkesimpulan inilah jalan yang tepat untuk menegakkan syariah dan khilafah di dunia ini. Sehingga dua tahun lalu memutuskan untuk bergabung dengan Muslimah HTI Sumatera Selatan. “Selama ini program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha kecil dengan tujuan menyejahterkan perempuan dan keluarga justru memunculkan banyak masalah dalam keluarga 'membuat lakilaki tidak berdaya', maka bergabung dengan Muslimah HTI adalah langkah konkret untuk meluruskan perjuangan perempuan saat ini,” pungkasnya.[] yusmono khairi/joy


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Anjangsana

23

Yayasan Pondok Pesantren Ahsanu ‘Amala, Beji, Depok, Jawa Barat

Cetak ‘yang Apa Adanya’ jadi ‘Apa Seharusnya’

S

iapa bilang Pondok Pesantren tidak berpolitik dan tidak peka terhadap peristiwa politik aktual? Kalau melihat Piagam Penolakan RUU Ormas, ternyata yang membubuhi tanda tangan kebanyakan adalah pimpinan ponpes. Salah satunya adalah Ponpes Ahsanu 'Amala. Mewakili Yayasan Pondok Pesantren Ahsanu 'Amala, KH MD Sirajuddin membubuhi tanda tangan pada piagam tersebut, Jumat (29/3) pada aksi sekitar 5.000 massa Hizbut Tahrir Indonesia bersama ulama dan umat Islam menolak disahkannya RUU Ormas yang menjadikan Pancasila sebagai asas setiap organisasi masyarakat. Ahsanu 'Amala adalah yayasan kemanusiaan yang berdiri pada 27 Mei 1993, di Depok Jawa Barat. Didirikan oleh Brigjen TNI (purn) H Santoso Kasran, KH Dr Manarul Hidayah, Guru Besar Universitas Indonesia Prof Dr Slamet Djais (alm) dan KH MD Sirajuddin. Ahsanu 'Amala didirikan lantaran keempat tokoh dan ulama tersebut prihatin terhadap keadaan sosial umat, terutama masih banyaknya anak-anak yatim dan dhuafa yang telantar khususnya di bidang pendidikan. Santri Ahsanu 'Amala berasal dari kalangan yatim piatu yang sebagian besar adalah anak eks pengungsi dari wilayah konflik dan desa tertinggal di Poso, Ambon, Aceh, eks Timor Timur, Nusa Tenggara Timur, Mentawai. Serta anak gelandangan, anak pemulung dan anakanak dhuafa dari Pemalang, Tegal, Cilacap, Bandung dan Jabodetabek.

Fasilitas Ahsanu 'Amala berdiri di atas tanah wakaf seluas 1.214 meter persegi di Jalan Cahaya Titis, Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat. Di atas tanah tersebut berdiri tiga gedung yakni Gedung A, B dan C dan mushala. Gedung A terdiri atas dua lantai. Lantai bawah berfungsi sebagai sekretariat, perpustakaan dan pondokan (tempat tinggal santri putri). Sedangkan lantai atas berfungsi sebagai kelas belajar. Gedung B terdiri dari tiga lantai. Lantai satu sebagai aula, lantai dua asrama santri putra, sedangkan lantai tiga dijadikan ruang kelas belajar sekaligus difungsikan sebagai ruang rapat. Gedung C sedang dalam proses

pembangunan yang rencananya tiga lantai. Gedung C rencananya akan digunakan untuk ruang kelas baru berjumlah enam kelas, laboratorium bahasa dan sarana penunjang lainnya di atas tanah seluas 214 meter persegi wakaf dari masyarakat.

Prestasi Prestasi yang dicapai Ahsanu 'Amala di antaranya adalah pada 1995 dinobatkan oleh Ainun Habibie (istri Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie) sebagai pesantren berbasis Iptek. Karena menerapkan sistem Iptek yang orientasinya ke agribisnis. Bahkan menjadi inspirasi Ainun untuk membuka pesantren serupa di SMA Puspitek-nya. Marwah Daud Ibrahim juga terinspirasi dan membuka pesantren serupa di Gorontalo. Kemudian pada 1999, berubah haluan, orientasinya menjadi beternak 5.000 ekor ayam Arab di atas lahan 4.000 meter, yang per harinya mampu memproduksi dan menjual sekitar 3.000 ekor telur.

Pada Mei 2007 Departemen Agama menjuluki Ahsanu 'Amala sebagai Pesantren Mandiri Teladan. Sehingga Depag mengumpulkan 71 pesantren terpilih se-Indonesia untuk belajar ternak ayam Arab ke Ahsanu 'Amala. Namun akhir 2007, tidak lagi berternak lantaran semua ayamnya dimusnahkan ketika maraknya isu flu burung. Sedangkan prestasi yang pernah diraih santri adalah juara II lomba baca puisi se-Depok; juara I lomba kaligrafi sekecamatan Beji; juara II MTQ se-Depok dan juara II lomba pidato Bahasa Inggris se-Jabodetabek.

Alumni Dari sejak berdirinya hingga sekarang, Ahsanu 'Amala telah menghantarkan lebih dari 2.150 santri menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang SLTA. Bahkan 25 persennya dapat menyelesaikan studi hingga sarjana. Alumni pertama yang yatim dari Bandung yakni Ayi Sumarna sampai mendapat gelar sarjana hukum Islam, pernah menjadi Imam besar di Kompleks

Perwira Angkatan Darat, Condet, Jakarta Timur. Rifai dari Poso, kuliah sampai jadi insinyur di ITB kembali ke Poso. Anwar lulus Ahsanu 'Amala 1998 dikuliahkan ke Univeristas Sebelas Maret Solo jadi arsitek. Silvi, dhuafa, lulus Ahsanu 'Amala 2001, disekolahkan sampai lulus Institut Teknologi Bandung. Zakaria lulus Ahsanu 'Amala pada 1998, kemudian dikuliahkan di Gunadarma Depok, sekarang kerja di PPATK. Yang sukses berwira swasta juga ada, yaitu Hambali yang lulus Ahsanu 'Amala pada 2001, kuliah di Al Qudwah dan sekarang bisnis travel haji dan umrah di Depok. “Itu yang sukses, kalau yang biasabiasa saja setelah lulus Ahsanu 'Amala, ada yang bekerja di air isi ulang, penggilingan padi, tetapi yang dibilang sukses atau biasa semua paham Islam dan berupaya mengamalkannya sebaik-baiknya, ahsanu 'amala” beber KH Sirajuddin. Karena motto di Ahsanu 'Amala adalah menjadikan sesuatu yang apa adanya menjadi sesuatu yang apa seharusnya.[] joko prasetyo

KH MD Sirajuddin, Pimpinan Yayasan Ponpes Ahsanu ‘Amala

Untuk Apa Baca Alquran Kalau tidak Direalisasikan?

S

aya lahir di Tegal, 26 Agustus 1968. Mendalami Islam di pesantren tradisional di Balamoa Tegal Pimpinan KH Abdul Jalil, sebelumnya lebih banyak ngaji ke paman sehingga baru kelas 4 sekolah dasar sudah hafal tasrifan dan belajar safinatun najah, nahwu sharaf. Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Jakarta Timur, di bawah asuhan KH Hasyim Adnan. Saya mengamati Hizbut Tahrir sejak 2000-an di televisi. Setiap kali demo-demo, bagus, rapi tidak anarkis dan kooperatif. Menurut saya itu merupakan ciri-ciri Islam. Lama-lama saya mencari jalan untuk bisa bertemu dengan aktivisnya. Alhamdulillah, dua tahun lalu Ustadz Nur Iman, aktivis HTI Depok, datang ke sini bawa Media Umat. Sejak itu kami sering diskusi hingga sekarang saya ingin menjadi penghuni rumah Hizbut Tahrir. Karena menurut saya Hizbut Tahrir adalah rumah yang ideal bagi orang yang mempunyai nurani, yang punya selera tinggi, yang ingin hidup antara hati dan mulutnya sama. Yang berjuang menegakkan syariah bukan hanya dalam level individu dan jamaah tetapi juga negara. Karena saya berpikir, tiap hari orang baca Alquran. Kemudian hanya dibaca doang tanpa diamalkan, dosanya sangat besar. Yang menurut istilah saya, the big munafik! Kalau baca Alquran kemudian

tidak direalisasikan, hukum Islam diinjak-injak, kemudian kita tidak ada reaksi, tidak berontak, untuk apa? Allah SWT berfirman dalam Alquran Surat Al Kahfi ayat 57: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Rabbnya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Saya tidak takut ditinggalkan jamaah karena mau bergabung dengan Hizbut Tahrir yang memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah. Seandainya ada orang yang takut dengan syariah Islam, dengan khilafah kemudian mereka mundur, Alhamdulillah, seleksi alam terjadi. Tetapi enggaklah, kalau saya lihat dari jamaah itu sesungguhnya haus akan syariah Islam. Karena sudah benci dengan kezaliman yang begini lama. Sudah benci dengan demokrasi yang semakin parah. Jadi sebenarnya orang haus dengan kebenaran.[] joy


24

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Muslimah

Defisit Politikus Perempuan Politikus Muslimah yang berkualitas hanya akan lahir dari sistem Islam.

P

esta demokrasi masih 2014. Tapi, partaipartai politik sudah sibuk gerilya mencari calon-calon kandidat unggulan. Termasuk yang sedang diburu adalah politisi perempuan. Kalau sekadar mengandalkan jenis kelamin, banyak perempuan yang rela jadi 'kembang gula' parpol. Buktinya artis-artis perempuan pun jadi rebutan. Masalahnya, sulit menemukan politisi perempuan berkualitas. Perempuan yang ambisius kekuasaan atau minimal melek politik. Ini dikeluhkan hampir semua parpol. Kuota 30 persen yang dulu ngotot diminta kaum perempuan, nyatanya tak berbanding lurus dengan upaya kaum hawa itu sendiri untuk melek politik. Mulai di daerah hingga pusat, parpol mengaku sulit mencari sosok politikus perempuan. Wawasan politik para perempuan anggota dewan seperti di Bone, Pamekasan, Bengkulu, Bengkalis (Riau), Cilegon hingga Jakarta (anggota DPR RI), bahkan masih diragukan. Di antara alasan yang muncul karena mereka tidak siap berkarier di dunia politik.

Absen Pembinaan Defisit perempuan yang melek politik, tak lepas dari melempemnya fungsi kaderisasi parpol. Meski jumlahnya semakin banyak, parpol-parpol itu mengalami disfungsi. Mereka hanya menggeliat menjelang perhelatan politik, seperti pilkada atau pemilu. Tugas parpol berupa

pembinaan dan pengaderan hampir jalan di tempat. Para aktivis parpol hanya bergabung berdasar formulir dan daftar absen. Sementara proses pemahaman dan penularan filosofi politik tidak terjadi. Terlebih saat ini, politik hanya identik dengan upaya meraih kekuasaan yang penuh intrik. Ini bukan dunia perempuan. Sejak lama, perempuan bukan makhluk yang ambisius kursi jabatan. Nalurinya yang halus menjadikannya sebagai sosok keibuan. Fitrahnya adalah menciptakan kedamaian, sebuah paradigma yang bertentangan dengan politik ala sekuler-kapitalis. Walhasil tak banyak perempuan yang mau melirik politik. Baru belakangan ini saja perempuan mulai mengakses dunia yang dulu hanya identik dengan lelaki itu. Itupun lebih karena gengsi atau iming-iming materialistis yang menggiurkan dibanding kesadaran sebuah pengabdian. Terbukti, ketidakpahaman perempuan dalam berpolitik praktis saat ini telah menjerumuskan mereka pada lubang nista. Anggota DPR Wa Ode Nurhayati atau Angelina Sondakh contohnya. Mereka terpaksa meninggalkan kewajiban utamanya sebagai ibu gara-gara permainan kotor di lembaga legislatif itu. Kalau begitu, apakah perempuan 'haram' berpolitik? Justru sebaliknya, perempuan wajib melek politik. Politik dalam makna sesungguhnya, yakni berkenaan dengan pemahaman akan bagaimana tatacara melayani dan mengurusi umat.

Ya, perempuan harus paham, bagaimana seharusnya umat diatur. Perempuan wajib cerdas dan kritis terhadap kebijakan dan isu yang berkembang di masyarakat. Perempuan wajib ikut memikirkan umat. Tak harus duduk di kursi jabatan, kiprah politik perempuan berupa upaya pencerdasan kaumnya.

Parpol Sejati Perempuan bisa melek politik jika ia bergabung dalam partai politik sejati yang bukan sekadar haus kekuasaan, tapi menjalankan tugas pembinaan pada anggotanya. Partai politik yang shahih adalah partai politik berideologi Islam. Ia bertugas mencerdaskan anggotanya dan masyarakat secara umum tentang tatacara pengurusan umat. Perempuan harus ikut proses tatsqif (pembinaan) untuk menjadi kader berkepribadian Islam, cerdas, kritis dan paham berbagai cara pengurusan umat. Dalam kitab Pembentukan Partai Politik Islam, Syaikh Taqiyuddin menyebut, individu partai tidak boleh sekadar yang bersemangat dan siap bergerak, namun juga padat dengan tsaqafah. Di sanalah terjadi proses penancapan tsaqafah, termasuk proses ricek aktivitas kesehariannya sebagai miniatur Islam. Dengan begitu lahirlah sosok politisi yang siap melayani urusan umat sekaligus sebagai teladan bagi umat. Tidak seperti sekarang, kehadiran perempuan dalam parpol sebatas kuantitas, tanpa memperhatikan kualitas. Akibat buta politik, kontribusi mereka

dalam memperjuangkan umat, khususnya kaum perempuan pun hanya fatamorgana.

Teladan Politisi Muslimah Sejarah Islam mencatat lahirnya politikus-politikus Muslimah andal. Dimulai oleh para shahabiyah di masa Rasulullah SAW. Peran mereka tak sebatas dapur, sumur dan kasur. Mereka adalah pendidik umat, berdakwah mencerdaskan kaumnya, sekaligus menghasilkan para generasi terbaik. Asma binti Abu Bakar mendapat gelar sebagai Zatun Naqatain (perempuan dengan dua ikat pinggang), karena kecerdikannya mengelabui para mafia Quraisy. Berkat jasanya Rasulullah SAW selamat saat hijrah ke Madinah. Shahabiyah yang lain adalah Khansa yang mendapat gelar ibu dari para syuhada. Bagaimana tidak, empat anaknya dipersembahkan untuk jihad hingga menemui syahid dengan penuh keikhlasan. Sungguh teladan perempuan berhati seluas samudera. Selanjutnya pada era kekhilafahan, para politikus Muslimah memiliki kontribusi besar dalam turut serta

membangun peradaban. Abad ke-15, seorang Muhammad alFatih takkan pernah lahir sebagai penakluk Konstantinopel jika tak memiliki seorang ibu yang militan, Huma Hatun. Siti Zubaidah, istri Khalifah Harun Ar-Rasyid, karya jeniusnya dikenang sepanjang sejarah. Peninggalannya berupa mata air Ain Zubaidah alias Mata Air Zubaidah di wadi Nu'man, Arab Saudi, masih dirasakan manfaatnya hingga kini, khususnya oleh para jamaah haji.

Tulus Mengabdi Potret perempuan politikus yang berkualitas hanya akan lahir dari sistem Islam. Kualitasnya tampak karena kecerdasannya dalam memberikan solusi atas problematika yang dialami umat, khususnya problem yang dialami kaum perempuan. Tingkat berpikirnya tinggi karena mencapai proses berpikir politis. Mereka adalah perempuan yang berambisi turut serta memikirkan kepentingan umat tanpa pamrih. Tidak mengejar kursi jabatan, bukan pula ketenaran, melainkan pengabdian tulus demi menggapai ridha Allah SWT.[] kholda


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Muslimah

25

Kiprah Politik Perempuan

I

slam memberikan batasan jelas dan tuntas terkait aktivitas perempuan. Tak terkecuali dengan aktivitas politiknya. Berikut ini beberapa aktivitas politik yang boleh atau wajib diterjuni perempuan: 1. Hak dan Kewajiban Baiat Tak hanya laki-laki, perempuan wajib berbaiat kepada khalifah, yakni pemimpin umat yang menerapkan syariat Islam. Ummu Athiyah berkata: “Kami berbaiat kepada Rasulullah SAW lalu beliau membacakan kepada kami agar jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan melarang kami untuk niyahah

(meratapi mayat). Karena itulah salah seorang perempuan dari kami menarik tangannya (dari berjabat tangan), lalu ia berkata, seseorang telah membuatku bahagia dan aku ingin membalas jasanya.” Rasulullah tidak berkata apa-apa, lalu perempuan itu pergi kemudian kembali lagi. (HR Bukhari). Ini memberikan penjelasan bahwa di hadapan Rasulullah kaum perempuan tersebut membaiat beliau dan Rasulullah pun menerima baiat mereka. 2. Hak Memilih dan Dipilih Menjadi Anggota Majelis Umat Majelis Umat adalah lembaga negara Islam yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang bertugas menasihati khalifah. Mereka berhak mengajukan apa saja yang

dibutuhkan rakyat dan memberikan saran bagaimana kebutuhan rakyat tersebut terpenuhi. Ibnu Hisyam dari Ka'ab bin Malik menyebutkan bahwa setelah 73 orang lakilaki dan 2 orang perempuan melakukan baiat aqabah 2, Rasul bersabda kepada mereka: “Datangkanlah 12 wakil dari kalian yang pada mereka ada tanggung jawab ras kabilahnya masing-masing” (HR Ahmad) Seruan Rasulullah ini ditujukan kepada 75 orang Madinah tersebut, tanpa kecuali laki-laki dan perempuan untuk memilih wakil di antara mereka. Rasul tidak menentukan bahwa wakil yang dipilih itu harus lakilaki, artinya ada hak yang sama dalam masalah ini bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi wakil rakyat. Kedua perempuan tersebut, yaitu Nasibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi berhak untuk memilih 12 wakil dari 75 orang Madinah tersebut, di samping itu juga

berhak untuk dipilih menjadi salah satu wakil dari 12 wakil yang dibutuhkan sebagai pemimpin kabilah-kabilah tersebut. 3. Amar Makruf Nahi Munkar Allah berfirman yang artinya: “Hendaklah ada segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan (Islam); memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung” (TQS Al-Imran: 104 ). Juga firman-Nya: “Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka melakukan amar makruf nahi munkar” (TQS At-Taubah:71). Seruan ini mencakup laki-laki dan perempuan.” 4. Menasihati dan Mengoreksi Penguasa Jika penguasa menetapkan suatu aturan yang melanggar syariat atau ada kebutuhan rakyat yang luput dari penguasa,

wajib bagi setiap Muslim mengingatkannya. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khaththab, seorang perempuan, Khaulah binti Hakim bin Ysa'labah memprotes Umar, ketika beliau menetapkan jumlah mahar tertentu bagi perempuan karena tingginya mahar yang diminta kaum perempuan pada waktu itu. Umar lalu menyadari kekeliruannya dan segera mencabut keputusannya dengan mengatakan “perempuan ini benar dan Umar salah.” 5. Menjadi Anggota Partai Politik Keberadaan parpol wajib bagi kaum Muslim, baik telah diterapkan sistem Islam maupun belum. Terlebih saat khalifah belum tegak saat ini, perempuan wajib bergabung dalam parpol yang aktivitas pokoknya membina kesadaran politik masyarakat dengan Islam, sekaligus mengoreksi penguasa jika mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam.[] kholda

Konsultasi

Diasuh oleh: Dra (Psi) Zulia Ilmawati Assalamu'alaikum Wr.Wb. Ibu Pengasuh Rubrik Konsultasi Keluarga yang saya hormati, saya berniat memasukkan anak saya yang masih 7 tahun ke pesantren. Kami menginginkan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kami. Apakah kewajiban saya sebagai ibu masih bisa maksimal, mengingat jarak antara rumah kami dan pesantren cukup jauh? Apa yang sebaiknya kami lakukan sebagai orang tua? Pada usia berapa sebetulnya saat yang tepat melepaskan anak untuk belajar di pesantren yang kuantitas pertemuan dengan orang tuanya dibatasi? Jazakillah atas jawabannya. Wassalamu'alaikum Wr.Wb TT - Brebes Wa'alaikumsalam Wr.Wb. Ibu TT yang baik, Anak adalah anugerah yang diberikan Allah pada para orang tuanya. Kehadiran anak disebut sebagai berita baik, hiburan, dan perhiasan hidup di dunia. Anak juga sebagai bukti kebesaran dan kasih sayang Allah, pelanjut, penerus dan pewaris orang tua, sekaligus juga ujian. Sebagai amanah, semua yang dilakukan orang tua terhadap anaknya (bagaimana merawat, membesarkan dan mendidiknya) akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya

Saat Tepat Anak Masuk Pesantren Ibu TT yang baik, Anak usia 7 tahun mulai memasuki masa tamyiz. Pada usia ini, anak belum memiliki kemampuan melaksanakan syariat secara sempurna. Kesempurnaan dalam melaksanakan syariat dibutuhkan dua kemampuan yaitu kemampuan memahami perintah yang membutuhkan kesempurnaan akal, dan kekuatan atau kemampuan secara fisik dalam menjalankannya. Mendidik anak di usia ini di samping melalui pembiasaan dan teladan, juga dengan cara memotivasi agar anak siap menjalankan ketaatan dan disiplin, hingga pola ketaatan dan disiplin senantiasa hadir dalam kehidupan seharihari.

tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun”. (HR. Tirmidzi, Abu Dawud) Nabi membariskan anakanak pada shaf paling belakang dan memerintahkan kepada mereka untuk meluruskan shafnya. Ibnu Mas'ud berkata: ”Dahulu Rasulullah mengusap pundak kami sebelum shalatnya dan bersabda: “Luruskanlah shaf kalian dan janganlah kalian tidak merapikannya, karena nanti hati kalianpun akan bertentangan” (HR. Muslim)

Ibu TT yang baik, Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana mengajarkan keterikatan terhadap hukum syara' pada anak usia tamyiz, di antaranya adalah dalam mendidik anak untuk membiasakan shalat. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada para orang tua agar mengajarkan shalat kepada anak-anaknya sejak mereka berusia 7 tahun dan memukul mereka bila meninggalkannya pada usia 10 tahun. Sehubungan dengan hal ini, beliau telah bersabda: “Ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7

Ibu TT yang baik, Pesantren sebaiknya tidak dijadikan solusi instan untuk mendidik anak, bisa jadi anak akan sejak dini mendapatkan ilmu. Akan tetapi kita perlu juga memperhatikan kebutuhan psikologis anak. Anak usia 7 tahun, masih membutuhkan kasih sayang dan kedekatan dengan orang tua secara intensif. Kehidupan di pesantren biasanya terdiri atas anakanak dengan tipe karakter, kebiasaan dan latar belakang bermacam-macam. Anak usia 7 tahun, meski ketrampilan sosialnya sudah mulai berkembang, tetapi ketrampilan untuk menghadapi

dengan sebaik-baiknya agar taat pada perintah Allah.

banyak karakter anak masih perlu bimbingan dan pengawasan. Kematangan emosinya terkadang juga masih bermasalah, seiring dengan akalnya yang belum sempurna. Tidak jarang anak-anak mengalami stres terkait dengan pola kebiasaan pendidikan di pesantren atau kehidupan bersosialisasi dengan teman-temannya. Keberadaan orang tua masih sangat dibutuhkan untuk melindungi, menjaga, dan mendampingi anak dalam melakukan berbagai ketrampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan yang lebih mandiri. Tunda dulu keinginan Anda untuk memesantrenkan anak. Persiapkan dahulu anak dengan baik, dan kapan usia yang tepat, sebaiknya paling cepat setelah lulus SD, atau di usia sekolah menengah (SMP) sekitar 12 tahun.[]


26

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Ustadz Menjawab

Hukum Menjadi Dropshipper Diasuh Oleh: Ust M Shiddiq Al Jawi Tanya : Ustadz, mohon dijelaskan hukum menjadi dropshipper? (Ummu Kultsum, Jakarta) Jawab : Dropshipper adalah orang yang melakukan jual beli dengan sistem dropshipping, yaitu sistem jual beli yang memungkinkan dropshipper menjual barang secara langsung dari supplier/toko tanpa harus menstok/membeli barangnya terlebih dulu. Mekanismenya: dropshipper menawarkan barangnya (biasanya secara on line) kepada pembeli, bermodalkan foto barang dari supplier/toko, disertai deskripsi barang tersebut, dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper sendiri. Setelah ada kesepakatan, pembeli mentransfer uang ke rekening dropshipper, lalu dropshipper membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) dengan memberikan data-data pembeli (nama, alamat, nomor ponsel) kepada supplier. Barang yang dipesan oleh dropshipper dikirim oleh supplier langsung ke pembeli, dengan nama pengirim tetap atas nama dropshipper, bukan atas nama supplier. Jadi, intinya ada tiga pihak dalam dropshipping; dropshipper, supplier, dan pembeli. Secara umum, model kerja sama antara dropshipper dan supplier/toko ada dua model: Pertama, supplier memberikan harga ke dropshipper, lalu dropshipper menjual barang dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan dropshipper. Kedua, harga sejak awal sudah ditetapkan oleh supplier, termasuk besaran fee untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual.

Hukum syariah untuk aktivitas dropshipping di atas menurut kami sbb : Pertama, dropshiping model pertama, yaitu dropshipper berlaku sebagai penjual karena menetapkan harga sendiri, hukumnya boleh selama memenuhi segala syarat jual beli salam (bai' as salam). Jadi di sini diterapkan hukum bolehnya jual beli salam (bai' as salam) antara dropshipper dan pembeli. Selama memenuhi syarat-syarat jual beli salam, transaksi sebagai dropshipper adalah sah secara syar'i. Jual beli salam adalah jual beli pada barang yang belum dimiliki penjual pada saat akad dengan pembayaran uang di depan sedang barang diserahkan belakangan. Dalil bolehnya bai' as salam antara lain riwayat Ibnu Abbas RA bahwa, �Nabi SAW datang ke Madinah sedang mereka [orang-orang Madinah] melakukan salaf (jual beli salam) pada buah-buahan untuk jangka waktu satu atau dua tahun.� (HR Muslim). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah, 2/293). Jika pembeli membayar harga di depan secara keseluruhan kepada dropshipper, jual belinya sah. Adapun jika harga dibayar belakangan (setelah barang diterima), atau dibayar dengan sebagian harga, atau dibayar dengan sistem DP (uang muka), jual belinya tak sah. (Yusuf As Sabatin, Al Buyu' Al Qadimah wa Al Mua'shirah, hlm. 48). Namun perlu diketahui, jenis barang yang boleh dijualbelikan dalam jual beli salam bukanlah semua macam barang, melainkan barang-barang tertentu, yaitu barang yang ditimbang (al makiil), ditakar (al mauzun), dan dihitung (al ma'duud), semisal bahan-bahan pangan, seperti beras, gula, dsb. Adapun barang-barang yang tak

BEDAH MEDIA UMAT

TOLAK RUU ORMAS PINTU KEMBALINYA REZIM REPRESIF ALA ORBA

PELAKSANAAN: AHAD, 14 APRIL 2013 GEDUNG MUI DEPOK JL.NUSANTARA DEPOK JAWA BARAT PEMBICARA YANG DI UNDANG: FARID WADJDI (PIMRED MEDIA UMAT) HARITS ABU ULYA (DIREKTUR CIIA)

CP.IHSAN 0857.1104.4000

ditimbang, ditakar, dan dihitung, seperti tanah, rumah, dan mobil, tak boleh dijualbelikan secara jual beli salam (bai' as salam), melainkan dengan jual beli kontan (cash and carry), atau jual beli kredit (bai' ad dain), yaitu barang diserahkan di depan, uang dibayar belakangan. (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah, 2/293; Yusuf As Sabatin, Al Buyu' Al Qadimah wa Al Mu'ashirah, hlm. 57). Kedua, dropshiping model kedua, yaitu dropshipper tak berlaku sebagai penjual karena tak menetapkan harga sendiri, hukumnya boleh selama memenuhi segala syarat akad samsarah (perantara jual beli), yang memang dibolehkan syariah. (Yusuf Qaradhawi, Al Halal wal Haram fil Islam, hlm.226). Jadi di sini dropshipper adalah seorang simsar (perantara) antara penjual dengan supllier/toko. Implikasinya, barang yang dikirim wajib diatasnamakan supplier, tidak boleh diatasnamakan dropshipper. Demikian pula dropshipper tak boleh mencari perantara lagi (kadang disebut reseller), karena ini bertentangan dengan hukum samsarah. Wallahu a'lam.[]


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Opini

27

Membangun Pemikiran Ideologis Menuju Kebangkitan Realistis Oleh : Muhammad Akiel El Hanief, Guru SMA Neg.1 Kajuara, Kab.Bone , SUL- SEL

K

eterbelakangan yang menimpa umat bukanlah hal yang spontanitas. Ia terinjeksi oleh sebuah paham yang terangkum dalam sebuah sistem kehidupan dan mengantar para penganutnya terhipnotis oleh permainan kata-kata yang hampa akan aplikasi, tenggelam dalam gelombang harapan dan jauh dari arus kenyataan. Namun aneh bin ajaib pemikiran itu menjadi hal yang dipahami dan dibenarkan (qana'at), serta bermetamorfosis dengan waktu untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan umum dan menjadi pengendali tingkah laku manusia. Sekalipun kita ketahui bersama bahwa pengendali (aturan tersebut) hanya memenuhi secuil aspirasi dan memunculkan konspirasi bejat antara penguasa dan pengusaha sehingga terlahir komprador-komprador fanatik yang hanya mengejar jabatan dan tumpukan materi. Sebut saja sekulerisme, jantung dari sistem demokrasi ini telah menjadi thagut modern bagi umat Islam itu sendiri. Seolah-olah sekulerisme hanya dapat digantikan dengan nyawa dan denyut nadi. Padahal jelasjelas ia telah rusak sejak hari pertama.

Hingga mayoritas masyarakat dari negara pembuat berhala modern tersebut menginginkan sistem itu dicampakkan dan digantikan melalui revolusi yang lain. Namun mereka masih bingung akan sistem yang terbaik ditambah lagi trauma yang tak berkesudahan melanda akibat sistem rusak ini. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menangani apa yang terjadi hari ini. Namun keyakinan yang kuat bahwa pertarungan antar Islam dan kekufuran merupakan pertarungan total dan sudah pasti dimenangkan oleh Islam, sesuai dengan penegasan Allah SWT dalam Alquran surat al-Isra ayat 81 yang artinya: Dan katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.� Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kita pun tidak boleh gegabah tanpa pemikiran yang matang serta strategi yang mantap. Ketika kita bermaksud merintis bengkel untuk umat. Kita seharusnya mengidentifikasi masalah yang timbul dari kendaraan umat. Bahkan dengan menambal ban dan mengganti mesin sekalipun tidak cukup menjadi solusi yang mumpuni. Kenyataan membuktikan

bahwa kendaraan yang dipakai umat saat ini telah rusak dan jika dibiarkan akan memicu kecelakaan beruntun yang tidak kita duga. Sehingga kendaraan demokrasi sudah pantas dan memang wajib diganti dengan Islam yang syumul (universal). Jadi revolusi dibangun berawal dari akar perbuatan (mafahim umat saat ini). Mafahim (persepsi) adalah kunci bagi pintu-pintu aktifitas . Sehingga totalitas yang terangkum dalam aturan kehidupan seharusnya berasal dari Allah Yang Maha Pencipta Manusia dan Alam Semesta beserta aturannya, agar manusia tidak terdzalimi oleh tingkah laku saudaranya sendiri. Hukum buatan manusia sudah pasti merupakan akumulasi hawa nafsu manusia. Sehingga Allah menantang mereka dalam Alquran surah Al Maidah ayat 50, yang artinya: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? Pemikiran ideologis yang dibangun melalui penyebaran opini dan pengkajian persuasif kepada kebenaran adalah bahan bakar utama dalam mempersiapkan

kendaraan ideologi itu sendiri (baca: Islam). Memang pada kenyataanya ideologi yang kita perjuangkan telah berseteru dengan kenyataan yang rusak hingga saudara –saudara Muslim kita pun angkat senjata untuk menghadang penyebaran pemikiran kita yang barangkali belum mereka pahami. Sehingga umat Islam harus sigap dengan segala kemungkinan yang datang. Ketakutan ibarat musim panas yang akan terguyur hujan pertolongan dari Allah SWT. Umat Islam adalah umat yang terbaik namun predikat tersebut hanya dapat diperoleh ketika umat mampu melakukan perbaikan, mencegah atau melawan kemungkaran. Kesemuanya itu akan sempurna manakala tiga pilar dalam penyebaran Islam dapat kita penuhi. Ketiganya adalah individu, masyarakat dan negara. Kita tidak mungkin mengandalkan pilar individu belaka untuk memperbaiki kondisi umat, begitupun masyarakat tidak akan berdaya oleh aturan negara yang nyatanyata menjauh dari obyektifitas Islam itu sendiri. Dan hingga saat ini pilar negara tidak pernah diinjeksi dengan Islam secara totalitas.

Sebagian masyarakat menganggap tata pemerintahan Islam sudah berakhir dan umat harus realistis dengan apa yang dihadapinya saat ini. Bahkan mereka sampai mengatakan bahwa mengadopsi aturan yang berdasarkan Islam yang sesungguhnya utopis. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Menjawab fenomena tersebut harus dengan bijak dan senjata utamanya adalah dakwah yang kontinyu. Dakwah yang bertujuan melanjutkan kehidupan Islam (istina fil hayatil Islam). Dakwah yang senatiasa menyerukan penegakan Islam di semua lini. Para pengemban dakwah pun semakin kuat karena mereka mulai giat bergabung dalam jamaah ideologis. Mereka sadar akan pentingnya kelompok dakwah untuk menasihati umat. Karena mereka yakin bahwa umat stagnan tanpa revolusi sistem. Hingga para pengemban dakwah pun berusaha menguatkan pondasi permikiran ideologis menuju kebangkitan hakiki (realistis). Menuju bangkitnya kembali alkhilafah ala min haaji an-nubuwwah.[]

Partai Islam dan Kader, Tak Ideologis Oleh: Agus Trisa, aktivis HTI Surakarta

D

iakui atau tidak, negeri ini memang butuh politisi yang andal. Politisi yang andal adalah mereka yang memiliki visi jauh ke depan dan memiliki ideologi yang jelas yang bisa membawa bangsa ini bangkit dari keterpurukan. Namun, melihat perilaku beberapa politisi yang ada saat ini, tampaknya itu hanya utopia belaka. Kebanyakan politisi tidak memiliki kredibilitas secara politis maupun ideologis. Alasan "ingin berperan aktif dan riil dalam memperbaiki bangsa" kiranya menjadi alasan yang cukup kuat untuk bisa terjun ke dalam politik praktis sekuler. Untuk bisa "berperan aktif" mau tidak mau, tentu harus ikut dalam pemilu sekuler. Untuk ikut dalam pemilu sekuler, tentu harus ikut masuk dalam partai politik peserta pemilu sekuler. Lebih dari

itu, partai yang ditumpanginya, juga harus menang pemilu. Intinya, yang penting menang dulu. Kalau sudah menang, jabatan apa pun bisa didapat. Jika jabatan sudah didapat, maka itulah saatnya “berperan aktif�. Masalah ideologi, itu urusan belakangan. Bahkan kata sebagian orang "sekarang bukan zamannya mempertahankan ideologi, tapi bagaimana kita berperan aktif". Padahal, ideologi yang dianut seseorang mencerminkan kepribadiannya; apakah islami ataukah tidak. Kepribadian manusia tersusun atas dua hal, yaitu pola pikir dan pola sikap. Orang yang memiliki kepribadian islami, tentu pola pikir dan pola sikapnya juga islami. Maksudnya, apa yang dia pikirkan lalu dia hasilkan, itu selalu berdasarkan akidah Islam. Dan apa yang diperbuat atas sikapsikapnya, juga berdasarkan aki-

dah Islam. Tidak bisa setengah-setengah. Jika setengah-setengah, itu artinya kepribadiannya sekuler. Di satu sisi memiliki pola sikap yang islami, tetapi pola pikirnya jauh dari Islam. Atau sebaliknya. Orang seperti ini, jelas bukan berkepribadian Islam. Jika dia seorang politisi, tentu dia adalah politisi sekuler. Fenomena kepindahan politisi dari satu partai ke partai lain yang marak belakangan ini menunjukkan bahwa ikatan yang terjadi antara partai dengan kadernya, bukanlah ikatan ideologi. Ikatan antara kader dengan partai, bisa bermacam-macam. Bisa karena materi (misal kedudukan, harta, atau yang lainnya), bisa juga hanya karena memanfaatkan partai untuk bisa maju dalam pesta demokrasi lima tahunan. Ya, sekali lagi alasannya "ingin berperan aktif dan riil da-

lam memperbaiki bangsa." Di sana ada Misbakhun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kemudian bergabung dengan Golkar. Padahal, PKS adalah partai yang sering disebut dengan partai dakwah. Sedangkan Golkar, nyata-nyata bukanlah partai dakwah. Di sisi lain, ada Yusuf Supendi, pendiri Partai Keadilan (cikal bakal PKS). Yusuf Supendi kini bergabung dengan Hanura (Hati Nurani Rakyat) yang jelasjelas tidak menyatakan diri sebagai partai dakwah (partai berbasis Islam). Tidak hanya itu, yang lebih mencengangkan, menangnya Lukas Enembe dan Klemen Tinal yang diusung PKS dan Partai Demokrat dalam pemilukada Papua menunjukkan bahwa motivasi untuk bisa berkuasa, bukanlah motif ideologi (dalam hal ini adalah Islam).

Bagaimana bisa partai yang berbasis Islam (dan disebut partai dakwah), tetapi mengusung orang non-Islam dalam sebuah ajang pemilihan kepala daerah? Apa ikatan yang terjalin? Tentu bukan ikatan ideologi. Walhasil, Indonesia butuh orang-orang atau politisi yang benar-benar ideologis. Memegang teguh ideologi, tanpa goyah oleh badai dan ombak yang besar. Politisi semacam inilah yang dibutuhkan. Bukan politisi yang mudah terbeli oleh kondisi dan keadaan. Wallahu a'lam.[]

Kirimkan opini Anda sebanyak 3500 karakter, sertakan foto dan biodata ke email: pembaca.tabloidmu@gmail.com


28

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Mancanegara

Muslim Myanmar

Ditumpas Budha Beringas Biksu Budha Saydaw Wirathu telah menyerukan untuk memboikot secara nasional bisnis kaum Muslim di Myanmar

B

elum kering air mata warga Rohingya yang dianiaya kaum Budha dan pemerintah Myanmar, derita yang sama melanda Muslim di kota Meikhtala, Myanmar. Kerusuhan terjadi di kota itu Rabu (20/3) dan menewaskan lebih dari 20 orang. Ribuan kaum minoritas Muslim melarikan diri dari kota itu. Rumah-rumah mereka dibakar. Polisi antihuru hara tak bisa

berbuat banyak kecuali merampas parang dan palu yang dibawa oleh massa pemeluk Budha. “Vihara telah mendistribusikan selebaran yang menghujat umat Islam dalam berbagai hal, dan hal ini telah berlangsung selama berbulan-bulan” kata Direktur Kampanye Myanmar Inggris Mark Farmaner. Kaum Muslim Myanmar merupakan 4 persen total populasi 60 juta, menurut sensus pemerintah. Kerusuhan ini mengingatkan hal serupa tahun lalu di Myanmar Barat, saat terjadi kekerasan antara etnis Rakhine Budha dan Muslim Rohingya yang mengakibatkan ratusan orang tewas. Lebih dari 100.000 orang masih mengungsi akibat konflik itu, yang hampir semuanya adalah kaum Muslim. Kerusuhan ini menambah deret panjang kekerasan yang dialami oleh kaum

Muslim Myanmar di negeri mereka sendiri. Dunia internasional tak ambil peduli dengan masalah ini, apatah lagi pemerintahan junta militer Myanmar.

Peran Biksu Agama Budha yang selama ini selalu mengajarkan kedamaian, tidak tampak wujudnya di Myanmar. Yang terjadi justru sebaliknya. Biksu Budha-lah yang menjadi

provokator bagi kaumnya untuk menghabisi kaum Muslim. Sebagaimana diberitakan oleh www.ibtimes.co.uk bahwa Biksu Budha Saydaw Wirathu, telah menyerukan untuk memboikot secara nasional bisnis kaum Muslim di Myanmar dalam sebuah video kontroversial yang diunggah di YouTube. Wirathu, yang memimpin kampanye penentangan terhadap kaum Muslim di Myanmar dan pernah ditangkap pada tahun 2003 karena mendistribusikan selebaran anti-Muslim, mendesak rakyat Myanmar “untuk bergabung dengan 969 biksu Budha nasionalis” dan “hanya melakukan bisnis atau berinteraksi dengan sesamanya: sesama ras dan sesama agama”. “Uang yang Anda belanjakan di tokotoko 'mereka' (Muslim) akan menguntungkan musuh,” kata Wirathu. “Jadi, lakukanlah bisnis hanya dengan toko-toko yang ber-

tanda 969 “. Numerologi 969 berasal dari tradisi Budhis di mana 9 adalah singkatan atribut khusus Budha, 6 atribut khusus atas ajaran Budha atau Dhamma dan 9 untuk atribut khusus Sangha atau perintah Budha. Dalam cuplikan film ajaran dari biara Mandalay Ma-soe-yein, Wirathu menuduh kaum Muslim berhubungan dengan junta militer yang memerintah Myanmar selama lima dekade —suatu yang memutarbalikkan fakta. Pidatonya yang bernada apartheid memberikan reaksi mengejutkan di Twitter, seorang pengguna Twitter menyebutnya sebagai seorang biksu “neo-Nazi” karena menghasut anti-Muslim di Myanmar. Wirathu berperan aktif dalam membangkitkan ketegangan di pinggiran kota Rangoon pada bulan Februari, dengan menyebarkan rumor tak berdasar bahwa sekolah setempat sedang dikembangkan menjadi masjid. Massa yang marah dari sekitar 300 umat Budha lalu menyerang sekolah-sekolah dan toko-toko milik Muslim di Rangoon. Biksu itu mengatakan bahwa militansi “sangat penting untuk melawan ekspansi agresif oleh Muslim”. Ia juga telah terlibat dalam bentrokan bernuansa agama di Mandalay, sehingga selusin orang meninggal, dalam beberapa laporan media lokal. Sebelumnya, kebencian para biksu terhadap kaum Muslim sudah terlihat nyata. Sudah bukan menjadi rahasia, para biksu —simbol demokrasi pada protes 2007 melawan junta militer— telah membantu mendorong kemarahan terhadap Muslim. Nyar Nar, 32, salah satu biksu Rakhine menyebut Muslim sebagai penyerbu asing.

“Sebagai biksu, kami memiliki moralitas dan etika. Namun jika orang luar datang untuk menduduki lahan kami, kami harus mengangkat pedang untuk melindunginya,” ujarnya.

Dibantu Rezim Selama ini pemerintah Myanmar selalu mengelak dikatakan ikut andil dalam pembantaian kaum Muslim di Myanmar. Media milik pemerintah mengatakan ledakan kekerasan tersebut merupakan sesuatu yang spontan dan seringkali berakhir dengan warga Muslim membakar sendiri rumah-rumah mereka. Namun investigasi yang di-lakukan oleh kantor berita Reuters yang dilansir VOA akhir tahun lalu menunjukkan gambaran yang menyeramkan: Gelombang serangan tersebut merupakan sesuatu yang diorganisir, menurut sumber-sumber militer. Serangan tersebut dipimpin oleh para nasionalis Rakhine yang berhubungan dengan partai politik yang berkuasa di negara bagian tersebut, dihasut oleh biksu Budha dan menurut beberapa saksi, bersekongkol dengan petugas keamanan setempat. Banyak warga Muslim yang dibunuh di Kota Pauktaw dan Kyaukphyu, yang bisa disebut pembersihan etnis. Wawancara dengan pejabat pemerintahan, militer dan politisi, pemimpin politik dan puluhan warga Budha dan Muslim di wilayah konflik yang luas menunjukkan bahwa Myanmar memasuki fase kekerasan yang lebih buruk dengan penyiksaan 800.000 orang, kebanyakan etnis Rohingya, minoritas Muslim di negara berpenduduk mayoritas Budha tersebut. [] rz

Negeri Daulah yang Kini Lemah

M

uslim di Myanmar telah ada sebelum negara itu lahir 1948. Sebagian besar tinggal di Arakan. Mereka telah berabad-abad tinggal di sana sebagai kesultanan Islam yang merdeka. Para sejarawan menyebutkan bahwa Islam masuk ke negeri itu tahun 877 M pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Saat itu Daulah al-Khilafah menjadi negara terbesar di dunia selama beberapa abad. Islam mulai menyebar di seluruh Myanmar ketika mereka melihat kebesaran, kebenaran, dan keadilannya. Kaum Muslimin memerintah Provinsi Arakan lebih dari tiga setengah abad antara tahun 1430 hingga tahun 1784 M. Penderitaan Muslim di sana mulai terjadi saat penjajah kerajaan Budha maupun kolonialis Inggris menjajah negeri itu. Pembantaian yang berulang kali terjadi menunjukkan betapa butuhnya mereka terhadap sistem Khilafah yang akan melindungi kaum Muslimin. Saat ini mereka tak bisa berbuat banyak. Di dalam negeri ditekan, di luar negeri juga diusir. Mereka tak memiliki penolong lagi, seperti zaman ketika mereka masih berkuasa di wilayah Mynmar sebelumnya. Tragedi pembersihan etnis ini terus berlangsung tanpa ada yang menghentikan, termasuk organisasi dunia apakah itu Perserikatan Bangsa Bangsa, ASEAN, dan sebagainya. Walhasil, mereka hanya mengandalkan kemampuan diri yang sangat terbatas. Sampai kapan mereka mampu bertahan? Semua tragedi ini hanya bisa diakhiri oleh kekuatan besar yang peduli dengan nasib kaum Muslim. Kekuatan itulah Khilafah, yang akan mengembalikan tanah kaum Muslim Myanmar ke pangkuan mereka dan mengusir ekstrimis Budha dan pemerintahan kolonialis.[] rz


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Mancanegara

29

Kronik Mancanegara

Terlalu! Adzan Dilarang di Masjid Bandara Baru Yordania

Mujahidin Cilik Suriah Sambil memegang AK47, dia berdiri di depan barikade para pejuang di Kota Aleppo.

P

erang yang telah berlangsung dua tahun di Suriah memaksa warganya untuk selalu siaga setiap saat. Mereka harus siap membunuh atau dibunuh dalam medan perang yang tidak lagi kenal ampun. Di saat seperti ini, baik wanita dan anak-anak terpaksa bertahan hidup dengan cari aman dengan mengungsi atau tinggal dan bertempur. Sebuah foto yang dipublikasikan DailyMail, Kamis 28 Maret 2013, setidaknya menunjukkan dengan jelas hal ini. Dalam foto tersebut, seorang bocah yang diyakini berusia tujuh tahun terlihat menenteng senapan AK47. Tubuh mungil bocah bernama Ahmed itu terlihat timpang dibandingkan laras senapan yang panjang. Sebagaimana dilansir situs alarabiya.net, Ahmed, adalah salah seorang termuda yang ikut berjihad mengangkat senjata melawan rezim Assad. Sambil memegang AK47, dia berdiri di depan barikade para pejuang di Kota Aleppo. Ahmed adalah putra seorang pejuang Tentara Pembebasan Suriah (FSA) yang bertugas membantu mengoperasikan barikade yang dibangun untuk melindungi para pejuang dari para penembak jitu di garis depan distrik Shalahudin. Ahmed bukanlah satu-satunya bocah yang harus turun membantu pertempuran. Bocah lainnya, Mohamed Asaf, berusia 12 tahun, harus berjibaku dengan tim dokter dan medis di wilayah Dar al-Shifa, Aleppo, dalam merawat orang sakit atau terluka dalam perang. Awalnya, Asaf mengaku lemas jika melihat darah. "Seiring waktu, semuanya jadi mudah. Darah seperti air buat saya," kata Mohamed dalam sebuah dokumenter yang ditayangkan di stasiun televisi Inggris, Channel 4. Organisasi pelindung anakanak asal Inggris, Save the Children, dalam laporannya awal Maret ini mengatakan bahwa baik kubu oposisi maupun pemerintah telah memanfaatkan anak-anak dalam peperangan tersebut. Mereka digunakan sebagai tentara, penjaga, informan dan bahkan terkadang jadi tameng hidup. Menurut organisasi ini, di Suriah terdapat sekitar 2.000.000 anak yang memerlukan bantuan. Mereka hidup kesulitan dalam situasi yang berbahaya di Suriah. Dalam sebuah riset diketahui, setiap tiga dari empat anak di Suriah kehilangan anggota keluarga dalam konflik tersebut. "Jutaan anak di Suriah tumbuh tanpa mengetahui apapun kecuali kekerasan, mereka kekurangan pendidikan dan berada di bawah tekanan dan trauma yang akan tetap ada hingga akhir hayat mereka," ujar laporan Save the Children.

Syahid Situasi yang membahayakan anak-anak Suriah ini rupanya mengundang kaum Muslimin dari berbagai dunia untuk bergabung. Termasuk seorang remaja Irlandia, yang rela meninggalkan kesenangan hidup di Barat bergabung dengan saudara muslimnya di bumi asy Syam. Meskipun harus dibayar dengan

syahid fi sabilillah. Sebagaimana yang dilansir www.telegraph.co.uk (24/2) seorang remaja Muslim dari Irlandia yang bergabung dengan pejuang mujahidin di Suriah tahun lalu ditemukan telah terbunuh, insya Allah syahid. Shamseddin Gaidan, 16 tahun, yang tinggal di dekat Dublin, meninggal pada pekan lalu, kata juru bicara Asosiasi Muslim Irlandia. “Dia terbunuh dalam pertempuran, ia terbunuh di Suriah,” kata Hussein Buhidma. “Orang tuanya adalah orang-orang yang ramah dan mereka ingin berkabung selama beberapa hari.” Shamseddin pindah ke Irlandia dari Libya dengan keluarganya pada tahun 2001. Ayahnya Ibrahim membuka sebuah toko kelontong Halal di Navan, Co Meath. Gaidan mengatakan kepada Irlandia Times: “Kami tidak tahu di mana atau bagaimana ia terbunuh dan kami tidak tahu di mana tubuhnya.” Remaja itu menghabiskan liburan musim panasnya di Libya pada tahun lalu dan seharusnya terbang kembali ke Irlandia melalui Istanbul pada pertengahan Agustus. Dia kemudian diketahui telah menyeberangi perbatasan Turki menuju Suriah. Gaidan mengatakan: “Kami tidak mendengar apapun darinya hingga suatu hari seseorang menelepon dari Suriah dan mengatakan Shamseddin ada di sini dan dia membantu rakyat Suriah.” Yang terakhir didengar Gaidan dari Shamseddin adalah telepon singkat beberapa waktu kemudian di mana dia meminta anaknya itu untuk pulang. “Dia menolak, dan mengatakan bagaimana dia bisa pergi ketika rezim Suriah membunuh rakyatnya sendiri, termasuk anak-anak,” tambahnya. Para pelayat berkumpul di masjid Tallaght di Dublin untuk menyatakan belasungkawa kepada keluarga Gaidan. Doa juga dipanjatkan di Sekolah Klasik St Patrick di Navan, almamater Shamseddin. Kepala Sekolah Colm O'Rourke mengatakan para staf dan siswa sangat terkejut mengetahui kematiannya. “Dia adalah seorang murid yang baik yang akrab dengan semua orang,” kata Mr O'Rourke Times. “Dia tertarik untuk pergi berperang dengan para pejuang pada tahun 2011 dia berbicara tentang keinginannya untuk bergabung dengan revolusi Libya.” Diperkirakan bahwa Shamseddin bergabung dengan pasukan mujahidin Suriah dengan seorang sepupu dari Libya yang telah melakukan perjalanan ke Suriah beberapa waktu sebelumnya. Sepupunya itu juga diyakini telah terbunuh. Remaja ini adalah orang kedua dari Irlandia yang terbunuh syahid setelah bergabung dengan revolusi di Suriah. El Sayed Hudhaifa, berusia 22 tahun kelahiran Mesir, dari Drogheda, terbunuh syahid di utara Suriah pada bulan Desember. [] rz/mj

Seorang anggota parlemen Yordania mempertanyakan pada pemerintah tentang alasan pelarangan adzan di gedung bandara baru, dan pengurangan area masjid yang sangat besar. Surat kabar Yordania “as-Sabil” seperti dilansir islammemo.cc (28/3), menyebutkan bahwa seorang anggota parlemen “Muhammad Qathathisyah” mempertanyakan pada pemerintah tentang alasan pengurangan area masjid di gedung bandara baru, yang seharusnya berkapasitas sekitar 200 orang, namun sekarang hanya berkapasitas 5 orang saja, serta alasan pelarangan adzan di masjid bandara itu. Qathathisyah juga mempertanyakan: “Mengapa masalah kebersihan di sejumlah ruang kesehatan tidak diprogram sesuai dengan tradisi Islam?!” Bahkan ia mempertanyakan tentang dugaan korupsi dan kolusi antara pemerintah dan perusahaan yang menjadi pelaksana proyek tersebut. Ia bertanya: “Apakah pemerintah telah menerima jumlah tertentu dari perusahaan yang menjadi pelaksana proyek bandara baru itu, mengingat ada keterlambatan penyerahan gedung?”[]

Biadab! Biksu Budha Serang Gudang Pakaian Muslim di Sri Lanka Beberapa orang terluka di ibukota Sri Lanka, Kolombo, ketika biksu Buddha memimpin ratusan orang untuk menyerang sebuah gudang busana Muslim, seperti diberitakan bbc.co.uk yang dikutip hizbut-tahrir.or.id , Sabtu (30/3). Terekam kamera, para biksu Budha melemparkan batu ke pusat penyimpanan garmen mode yang terkenal di pinggiran ibukota pada Kamis malam. Polisi mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pasukan telah dikerahkan untuk menjaga wilayah tersebut. Serangan itu dilakukan saat kelompok-kelompok garis keras Budha meningkatkan kampanyenya dalam melawan gaya hidup umat Islam. Perkembangan ini muncul empat tahun setelah tentara di negara dengan mayoritas beragama Budha Sinhala itu mengalahkan kelompok separatis Tamil. Selama perang saudara di Sri Lanka, kaum Muslim – yang merupakan minoritas berbahasa amil yakni sekitar 9% dari penduduk – mengambil sikap moderat, namun sekarang banyak yang takut bahwa mayoritas etnis berhalauan garis keras akan menjadikan mereka sebagai target serangan. Para biksu itu juga mengedarkan pesan singkat SMS pada pekan ini yang mendesak masyarakat untuk memboikot toko-toko Muslim menjelang Festival Tahun Baru Sri Lanka. Setelah beberapa kelompok Muslim menyerukan pemogokan sebagai protes terhadap kampanye yang dilakukan Budha terhadap gaya hidup mereka, termasuk penentangan terhadap makanan halal.[]

Subhanallah! Remaja Inggris Berbondong-bondong Memeluk Islam Menurut studi terbaru, di Inggris, selama 6 tahun terakhir, jumlah umat Islam telah berkembang sebesar 37% dan jumlah masjid sudah mencapai hampir 1.500, termasuk banyaknya musholla. Berdasarkan data British Institute of Gatston, rata-rata, ratusan warga Inggris masuk Islam setiap bulannya, AlJazeera melaporkan dan dikutip arrahmah.com, Ahad (31/3). Koresponden Al-Jazeera mengunjungi beberapa masjid dan pusat Islam di London dan menemukan bahwa diantara sejumlah mualaf terdapat begitu banyak remaja, termasuk mereka yang berasal dari Brazil, Luksemburg, dan Swedia. Koresponden tersebut berbicara dengan Alexandra (12), putri dari Lauren Booth, yang merupakan adik ipar mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Gadis itu mengatakan bahwa memeluk Islam telah mengubah ibunya dan dia memutuskan untuk mengikuti teladan sang Ibu juga. Alexandra menjadi Muslim pada Ramadhan lalu. Perlu diingat bahwa setiap tahun sekitar 5000 orang Inggris masuk Islam. Hal ini juga dilaporkan oleh presenter dan wartawan TV di London, Christian Backer, menurut BNews.kz. “Di Inggris, lima ribu warga Inggris dalam setahun masuk Islam. Di negaranegara Eropa lainnya juga dilaporkan angka-angka serupa. Uniknya, sebagian besar mualaf adalah perempuan kulit putih, kelas menengah, dan kaum terpelajar. Mereka semua setuju bahwa Islam adalah agama yang benar, yang memberi mereka nilai, cara hidup yang tidak mereka temukan dalam peradaban Barat, nilainilai tradisional dan peran perempuan, yang dalam peradaban Barat sebagian besar telah sirna,” katanya.[] joko prasetyo


30

Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Hikmah

Sabar dan Ridha Terhadap Qadha’

S

abar dan ridha terhada qadha' (ketetapan) Allah SWT adalah di antara sikap teragung yang harus dimiliki seorang Mukmin. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Amr bin Saad bin Abi Waqash dari ayahnya, “Saya kagum terhadap orang Mukmin. Jika kebaikan menimpa dirinya, dia memuji Allah dan bersyukur. Jika musibah menimpa dirinya, ia tetap memuji Allah dan bersabar. Karena itulah seorang Mukmin akan diberi pahala pada setiap perkara apapun yang menimpa dirinya.” (HR Ahmad, Abdurrazzaq, ath-Thabrani). Anas bin Malik ra juga berkata, “Kami pernah dudukduduk bersama Rasulullah SAW. Beliau tiba-tiba tertawa dan berkata, “Tahukah kalian mengapa saya tertawa?” Para Sahabat berkata, “Allah dan Rasul-Nya tentu lebih tahu.” Beliau kemudian bersabda, “Saya kagum terhadap seorang Mukmin. Sesungguhnya Allah SWT tidak menetapkan suatu qadha' atas dirinya melainkan hal demikian adalah baik bagi dirinya.” (HR Ahmad). Tentu saja, seorang Mukmin sejatinya bersikap sabar dan ridha terhadap apa pun ketetapan (qadha') Allah SWT. Terkait hal ini, ada riwayat bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata bahwa pernah ditanyakan kepada Aisyah, “Apa yang banyak dikatakan oleh Rasulullah SAW di rumahnya jika beliau sendirian?” Aisyah ra berkata, “Yang paling banyak beliau ucapkan saat sendirian di rumahnya adalah, 'Perkara apa pun yang Allah tetapkan pasti bakal terjadi.” (HR Ibn Abi ad-Dunya'). Salah satu tanda seseorang ridha terhadap qadha' Allah SWT adalah dia akan selalu sabar. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musya al-'Asy'ari ra yang pernah

mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sabar itu adalah bentuk keridhaan.” (HR Ibn Abi ad-Dunya'). Selain itu, Muhammad bin Muslim menuturkan bahwa seseorang pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ia lalu berkata, “Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat/nasihat, tak perlu banyak-banyak, “Jangan kamu mencela Allah terkait dengan apapun yang telah Dia tetapkan untuk kamu.” (HR Ahmad dan al-Baihaqi). Kemudian, terkait firman Allah SWT (yang artinya): Siapa saya yang beriman kepada Allah, Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada kalbunya (TQS At-Taghabun: 11), 'Alqamah berkata, “(Di antaranya) terkait dengan musibah yang menimpa seorang Mukmin. Kemudian dia menyadari bahwa itu semata-mata datang dari sisi Allah. Karena itu ia menerima musibah itu dengan sikap pasrah dan ridha.” (HR Ibn Abi ad-Dunya'). Seorang Mukmin yang ridha terhadap qadha' Allah SWT akan merasakan ketentraman dan tidak mudah galau. Dalam hal ini, Abdul Wahid bin Zaid berkata, “Ridha adalah pintu Allah teragung, surga dunia dan 'ketentraman' para ahli ibadah.” (Ibn Abi ad-Dunya'). Selain itu, sikap ridha terhadap qadha' Allah SWT akan mendatangkan pahala dan sebaliknya. Terkait ini, suatu ketika Ali bin Abi Thalib ra pernah melihat Adi bin Hatim tampak muram dan sedih. Karena itu beliau bertanya, “Mengapa, saya lihat, engkau tampak muram dan sedih?” Adi bin Hatim balik bertanya, “Apakah tidak boleh saya mencucurkan air mata, sementara anak saya benar-benar telah terbunuh.” Ali bin Abi Thalib kemudian berkata, “Wahai Adi, ingatlah sesungguhnya siapa saja yang ridha terhadap qadha' Allah yang menimpa dirinya, dia akan

mendapatkan pahala; dan siapa saja yang tidak ridha terhadap qadha' Allah yang menimpa dirinya maka terhapuslah amal-amalnya.” (HR Ibn Abi ad-Dunya). Lalu bagaimana supaya kita dapat selalu ridha terhadap qadha' Allah SWT? Tidak lain dengan meninggalkan syahwat. Demikianlah sebagaimana dituturkan oleh Ahmad bin Abi al-Hawari bahwa Abu Sulaiman pernah berkata, “Jika seorang hamba mampu meninggalkan syahwatnya maka dia akan menjadi orang yang ridha.” (Ibn Abi ad-Dunya', Ash-Shabr wa ar-Ridha, I/50). Sikap ridha terhadap qadha' Allah SWT juga bisa ditunjukkan dengan tidak banyak berangan-angan. Hafs bin Humaid bercerita bahwa ia pernah bersama-sama Abdullah bin al-Mubarak di Kufah saat putrinya meninggal. Ia lalu bertanya, “Apa itu ridha?” Abdullah bin al-Mubarak menjawab, “Ridha adalah tidak menganganangankan sesuatu yang berbeda dengan keadaannya.” (Ibn Abi ad-Dunya', Ash-Shabr wa ar-Ridha, I/51). Sikap ridha terhadap qadha' Allah SWT ditunjukkan secara jelas oleh sikap Umar bin al-Khaththab ra yang pernah berkata, “Tak masalah bagiku apapun kondisi yang terjadi, baik yang aku sukai ataupun yang tidak aku sukai. Sebab sesungguhnya aku tidak tahu apakah kebaikan itu ada dalam perkara yang aku sukai atau yang tidak aku sukai?” (Ibn Abi ad-Dunya', Ash-Shabr wa ar-Ridha', I/54). Semoga kita bisa menjadi orang yang senantiasa sabdar dan ridha terhadap apapun yang telah menjadi qadha' Allah SWT. Amin.[] abi


Media Umat | Edisi 102, 24 Jumadil Awal - 7 Jumadil Akhir 1434 H/ 5 - 18 April 2013

Potret

Aksi Hizbut Tahrir Indonesia

Tolak RUU Ormas di berbagai wilayah di Indonesia

Jakarta

Bandung

Banjarmasin

Banyumas

Bima

Cirebon

Gorontalo

Jogjakarta

Kendari

Langsa Aceh

Makassar

Malang

Medan

Padang

Semarang

Solo

Surabaya

Tasikmalaya

31



Media Umat _ 102