Indonesia dan Demokrasinya ~ KALAM-UPI

BERANDA

PENDAFTARAN ONLINE

DOWNLOAD

GAME TERSULIT DI DUNIA

KALAM-UPI.ORG Merupakan salah satu UKM(Unit Kegiatan Mahasiswa)keislaman di

Sarankan

Kirim

866 orang menyarankan ini.

Universitas Pendidikan Indonesia. KALAM-UPI Insya Allah akan senantiasa selalu berpegang teguh pada Risalah Islam.

BUKLET

ISLAM SAJA

Ikuti @Kalam Upi

Ikuti

VIDEO

182 pengikut

HALAMAN PENGGEMAR

NU: Perlawanan Terhadap Penjajah.

8

Blogger

Al-Khilafah Islamiyah Perkara Mendesak..

FORMULIR PENDAFTARAN

Mendudukan Sejarah Kekhilafah`n Islam.

SK REKTOR 2011-2012

Search

SHARE

Indonesia dan Demokrasinya 0

WordPress 0

Tumblr

TOOLBAR KALAM UPI

0

Semua Tulisan

Video Profil

Download Buklet

Saya merasa ngeri saat saya melihat manusia-manusia Indonesia. Sebuah paradoks terentang lebar. Paradoks yang sungguh-sunguh menyakitkan hati siapapun yang melihatnya.

Negeri ini begitu kayanya, tapi paling sedikit 23,63 juta rakyat Indonesia terancam kelaparan beberapa tahun lalu.

Diantaranya sebanyak 272.198 jiwa berada dalam keadaan yang paling mengkhawatirkan (Pikiran Rakyat Agustus 1998). Lalu bagaimana kondisinya dengan sekarang ini? Data Bank Dunia lebih 100 juta (setengah dari jumlah keseluruhan penduduk) rakyat negeri ini hidup dalam kemiskinan.

Penggusuran yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat pun sangat menyedihkan. Mereka rakyat miskin yang telah susah payah membuat tempat bernaung sederhana dengan perasan keringat dan bantingan tulang mereka sendiri malah digusur dengan paksa, hanya dengan alasan mengganggu ketertiban dan keindahan. Padahal pemerintah tak pernah memenuhi

www.kalam-upi.org/2013/02/indonesia-dan-demokrasinya.html

Popular

Tags

Blog Archives

MP3 Fenomena Propaganda Negatif Tentang KALAM UPI

Hosted by Kiwi6 file hosting. Download mp3 - Free Music Hosting.

Download Langsung

ENTRI POPULER SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM PANDANGAN ISLAM Oleh: Setiawan Hidayat (Ketua Umum Kalam UPI Periode 2011/2012) Sering terjadi diskusi antar mahasiswa dalam hal sains dan te...

Kisah mualaf keturunan Tionghoa Ini adalah kisah seorang anak manusia yang sejak kecil mencari jalan menuju suatu tempat

1/4

Join this site w ith Google Friend Connect

Members (38) More »

Already a member? Sign in

Follow this blog

kebutuhan rakyat miskin akan tempat tinggal. Betapa miris saya rasakan ketika saya menonton program news televisi. Selalu saja ada berita tentang penggusuran, kericuhan saat eksekusi, bentrok antar pedagang kaki lima dan trantib, dll. Berita-berita itu saya lihat begitu sering dan terjadi secara meluas di berbagai daerah. Kalau di mana-mana digusur lalu di mana rakyat harus tinggal?

Nelayan Kali Adem di kawasan Penjaringan Jakarta Utara, pasca penggusuran harus rela tinggal di perahu dengan keluarga mereka tanpa kepastian apa-apa. Penggusuran mereka itu telah diakui merusak sendi-sendi perekonomian mereka yang telah lama rapuh. Mereka pun harus rela merayakan Idul Fitri kemarin dengan linangan kesengsaraan dan air mata.

Ironis. Penggusuran warga yang tinggal di kolong tol beberapa waktu yang lalu pun adalah sebuah tragedi. Dan lagi-lagi alasannya adalah karena keindahan dan ketertiban.

Padahal pemerintah Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian Internasional yang intinya melarang campur tangan pemerintah dalam masalah perumahan seseorang dan menjamin hak warga negara untuk mendapat perumahan yang layak (BBCIndonesia.com). Dalam Konvenan Internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya pada komentar umum no.7 dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia terikat kewajiban untuk menjamin penuh tentang larangan penggusuran.

Penggusuran baru bisa dilakukan dengan syarat sangat ketat.

Diantaranya harus ada musyawarah dengan rakyat, menghindari penggunaan kekerasan, tidak boleh menghasilkan tuna wisma baru, dengan kata lain pemerintah harus menyediakan perumahan alternatif, dll.

Nyatanya rakyat tidak mendapatkan hak-haknya itu. Dengan demikian pemerintah telah melanggar HAM. Yang lebih parah daripada itu adalah bahwa pemerintah melaksanakan setiap penggusuran itu dengan dasar yang tidak jelas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) membuka Posko Nasional Tolak Penggusuran untuk menggalang penolakan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 tahun 2005, tentang: pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. WALHI menilai Perpres ini akan berakibat pada meningkatnya penggusuran demi kepentingan pebisnis dan kapitalis dengan berkedok kepentingan umum.

Dalam Pasal 10 ayat 1 Perpres ini disebutkan bahwa: “musyawarah pembebasan lahan untuk proyek kepentingan umum dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari”. Ayat 2-nya berbunyi: “apabila tidak terjadi kesepakatan dalam jangka waktu tersebut, panitia pengadaan tanah menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi dan menitipkan uangnya kepada Pengadilan Negeri”. Artinya walaupun tanpa persetujuan, jika waktu 90 hari telah lewat, maka pemerintah akan mengambil tanah tersebut secara paksa, artinya menggusur rakyat secara paksa, dan menetapkan ganti rugi secara sepihak.

dimana para pahlawan akan disambut, yang kemudian...

Mendukung Perjuangan Blog Global Muslim Community dengan Akun Facebook dan Twitter Kita Tentu Kita sudah mengetahui beberapa website dan blog yang senantiasa berjuang demi Islam dan kebenaran berita dan tentu saja blog http://ww...

Negeri Kaya Barang Tambang Tapi Miskin Selama ini, daerah-daerah penghasil batubara seperti Kalimanan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan justru mendapatkan pasokan ...

KISAH TELADAN. SEMANGAT JIHADLAH YANG BERHASIL MEMPECUNDANGI PENJAJAH SEKUTU DAN BELANDA Siapa yang tidak kenal Bung Tomo, semua orang yang memperingati hari Pahlawan 10 November kenal sosok bung Tomo. Nama lengkapnya Mu...

KHABAR DARI RASUL َ َ ُ ُ َ ُ ‫ﱠم‬ ‫َﮭﺎ ﺛ‬ ‫َﻌ‬ ‫ْرﻓ‬ ‫َﯾ‬ ‫ْن‬ ‫َء أ‬ ‫َاَﺷﺎ‬ ‫ِإذ‬ ‫َﮭﺎ‬ ‫َﻌ‬ ‫ْرﻓ‬ ‫ﱠمَﯾ‬ ‫ون ﺛ‬ َُ ‫َﻛ‬ ‫ْن ﺗ‬ ‫ُأ‬ ‫َء ﷲ‬ ‫ْمَﻣﺎَﺷﺎ‬ ‫ِﻓﯾﻛ‬ ُ ‫ﱠوة‬ ‫ﱡﺑ‬ ‫ُن اﻟﻧ‬ ‫ُو‬ ‫َﻛ‬ ‫ﺗ‬ ُ ُ َ ْ ‫َا‬ ‫ِذ‬ ‫َﮭﺎ إ‬ ‫َﻌ‬ ‫ْرﻓ‬ ‫ﱠﯾ‬ ‫ُم‬ ‫ون ﺛ‬ َُ ‫َﻛ‬ ‫ْن ﺗ‬ ‫ُأ‬ ‫َء ﷲ‬ ‫ُنَﻣﺎَﺷﺎ‬ ‫ُو‬ ‫َﻛ‬ ‫َﺗ‬ ‫ِﻓ‬ ‫ﱠوة‬ ‫ﱡﺑ‬ ‫ِ اﻟﻧ‬ ‫َﮭﺎج‬ ‫ِﻣﻧ‬ ‫َﻰ‬ ‫ٌَﻋﻠ‬ ‫َﺔ‬ ‫َﻓ‬ ‫ُنِﺧﻼ‬ ‫ُو‬ ‫َﻛ‬ ‫ﺗ‬ َ ُ ُ َ ْ َ ‫ُم‬ ‫ون ﺛ‬ َُ ‫َﻛ‬ ‫ْن ﯾ‬ ‫ُأ‬ ‫َء ﷲ‬ ‫ُنَﻣﺎَﺷﺎ‬ ‫ُو‬ ‫َﻛ‬ ‫َﯾ‬ ‫ًﻛﺎَﻋﺎﺿﺎ ﻓ‬ ‫ُﻠ‬ ‫ُن ﻣ‬ ‫ُو‬ ‫َﻛ‬ ‫ﱠﺗ‬ ‫ُم‬ ‫َﮭﺎ ﺛ‬ ‫َﻌ‬ ‫ْرﻓ‬ ‫ْن ﯾ‬ ‫ُأ‬ ‫َء ﷲ‬ ‫َﺷﺎ‬ ‫ﱠ‬ َ َ َ ْ َ ً ُ ‫ْن‬ ‫ُأ‬ ‫َء ﷲ‬ ‫ُنَﻣﺎَﺷﺎ‬ ‫ُو‬ ‫َﻛ‬ ‫َﺗ‬ ‫ﱠﺔ ﻓ‬ ‫ْرﯾ‬ ‫ًﻛﺎَﺟﺑ‬ ‫ُﻠ‬ ‫ُن ﻣ‬ ‫ُو‬ ‫َﻛ‬ ‫ﱠﺗ‬ ‫َﮭﺎ ﺛم‬ ‫َﻌ‬ ‫ْرﻓ‬ ‫ْن ﯾ‬ ‫َء أ‬ ‫َاَﺷﺎ‬ ‫ِذ‬ ‫َﮭﺎ إ‬ ‫َﻌ‬ ‫ْرﻓ‬ ‫ﯾ‬ َ َ ِ َ ُ َ ْ ‫ُم‬ ‫ِﺛ‬ ‫ﱠوة‬ ‫ﱡﺑ‬ ‫ِ اﻟﻧ‬ ‫َﮭﺎج‬ ‫َﻰِﻣﻧ‬ ‫ًَﻋﻠ‬ ‫َﺔ‬ ‫َﻓ‬ ‫ُنِﺧﻼ‬ ‫ُو‬ ‫َﻛ‬ ‫ﱠﺗ‬ ‫ُم‬ ‫َﮭﺎ ﺛ‬ ‫َﻌ‬ ‫ْرﻓ‬ ‫ْن ﯾ‬ ‫َء أ‬ ‫َاَﺷﺎ‬ ‫ِذ‬ ‫َﮭﺎ إ‬ ‫َﻌ‬ ‫ْرﻓ‬ ‫ﱠﯾ‬ ‫ُم‬ ‫ون ﺛ‬ َُ ‫َﻛ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﱠ‬ ُ َ َ َ ُ ‫ت‬ َ‫َﻛ‬ ‫َﺳ‬ “Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) yang zalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. kemudian akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” Beliau kemudian diam. (HR Ahmad dan al-Bazar)

Yang lebih mengesalkan lagi adalah bahwa kata-kata “untuk kepentingan umum” ternyata cuma sebuah pembohongan publik yang memuakkan. Padahal itu semua dilakukan untuk memuluskan bisnis para kapitalis-borjuis. Lahirnya Perpres ini juga adalah sebuah dampak dari liberalisasi investasi dan ekonomi yang diterapkan pemerintah atas suruhan negaranegara Barat penjajah dan lembaga-lembaga multinasional, sebagai hasil dari pertemuan pemerintah dengan para investor asing dalam The Infrastructure Summit tahun 2005. Dalam www.kalam-upi.org/2013/02/indonesia-dan-demokrasinya.html

2/4

kasus ini pun terlihat kebobrokan pemerintah yang tidak mengerti dengan mekanisme hukum yang mereka buat sendiri.

Sungguh sebuah cacat intelektual. Tidak ada satu pun undangundang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menugaskan Presiden untuk menerbitkan perpres ini. Padahal menurut UUD 45 perpres hanya boleh dibuat jika diperintahkan oleh UU dan PP. Jika pun akan dibuat peraturan atau kebijakan yang memuat pengaturan pencabutan hak rakyat atas tanah mestinya dituangkan dalam bentuk UU dan sedemikian rupa harus dipastikan adanya perlindungan dan penghormatan atas hak-hak rakyat, bukan cuma dengan perpres saja seperti itu (situs WALHI). Pantas saja 68,7% rakyat Indonesia tidak memiliki rumah. Artinya lebih dari setengah jumlah penduduk negeri ini kemungkinan hidup menggelandang (dokumenter Selamatkan Indonesia Dengan Syariah).

Beginilah realitas pemerintahan kita. Beginilah pemimpin kita.

Beginilah ketika Islam tidak berdaulat. Atas nama demokrasi mereka memiskinkan rakyat, atas nama kepetingan umum mereka biarkan rakyat menggelandang. Mereka yang dahulu kita pilih secara demokratis, mereka yang dulu lobang hidungnya kita coblos langsung, mereka yang dulu berjanji akan mensejahterakan kita, ternyata semuanya dusta. Secara sadar dan sehat wal afiat, mereka terus saja menyengsarakan kita. Pemimpin malah sibuk bikin album dan video klip bareng para selebritis, atau pelesiran ke tempat-tempat yang romantis.

Mereka lebih rela menjadikan diri mereka sebagai pesuruh dari negara-negara kapitalis penjajah.

Tahun 2014 mendatang akankah kita bertingkah seperti orang idiot yang masih menggantungkan harapan pada antek-antek Paman Sam? Apa ini kedaulatan ala Pancasila yang dipuji Amerika? Tidak!

Namun yang pasti ini lah harga yang harus dibayar tatkala Islam dikebiri, hanya untuk seuntai kata yang tak berguna, “Indonesia model Negara Demokrasi yang patut dicontoh dunia�. (d’hijack93) Sarankan

Kirim

866 orang menyarankan ini.

Suka

Tw eet

8

2

Post ed in : n ew s,per n y a t a a n sik a p,pu blik a si,sa st r a

Posting Lebih Baru

Beranda

Posting Lama

0 komentar: Poskan Komentar Masukkan komentar Anda...

Beri komentar sebagai: Google Account Publikasikan

Pratinjau

www.kalam-upi.org/2013/02/indonesia-dan-demokrasinya.html

3/4

Link ke posting ini Buat sebuah Link

Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT, Menyadur dan Menyebarkan isi Blog KALAM ini Sangat di anjurkan Copyright Š 2011-2012 KALAM-UPI.ORG | Powered by Blogger Tools

Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupon Codes

www.kalam-upi.org/2013/02/indonesia-dan-demokrasinya.html

4/4