Page 1

Beranda Tentang Kami Profil the Center for Gender Studies (CGS) Pengurus Konsultasi Arsip Album Download Member Register Log In Edit Profile Hubungi Kami Store Enter Search Terms

search

Fikrah Fiqih Muslimah Konsultasi Suara Muslimah Mozaik Resensi Buku Sejarah Studi Gender Teladan Muslimah Up Coming Event Wawancara CGS-TV You are here: Home Âť Studi Gender Âť Analisis RUU KKG dalam Perspektif Hukum Indonesia

Analisis RUU KKG dalam Perspektif Hukum Indonesia March 5, 2013 | By Admin | Reply More

Oleh Sarah Larasati Mantovani [1] thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

1/14


Setiap undang-undang yang berasal dari hasil ratifikasi konvensi internasional pasti akan menuntut negara-negara yang telah meratifikasinya harus tunduk pada aturan-aturan yang telah disepakati dan ditetapkan. Namun, apa jadinya apabila undang-undang yang berasal dari hasil ratifikasi internasional ternyata bertentangan dengan dasar negara, nilai-nilai agama maupun budaya yang berlaku dalam negara tersebut?. Mengenai hal ini, Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat, memang mempunyai kewajiban untuk tetap patuh dan tetap menghormati hukum-hukum Internasional. Tetapi dalam setiap perjanjian internasional atau konvensi internasional yang diratifikasi menjadi undang-undang, seharusnya tidak ada intervensi dari negara lain mengenai suatu rancangan undang-undang yang akan dibuat, meski itu dilakukan secara halus dan tidak secara terang-terangan. Sama halnya dengan RUU KKG yang telah dirancang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dari sejak tahun 2010 lalu ini, mayoritas dari pasal-pasalnya mengambil dari naskah CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) yang jelas telah melepaskan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Begitu pula, saat sebuah komisi di DPR menerima sebuah RUU dan Naskah Akademik yang akan dibuat menjadi undang-undang dari Kementerian. Sebaiknya sebuah komisi di DPR meneliti terlebih dahulu apakah suatu RUU yang diterimanya dari Kementerian sudah sesuai dengan dasar negara, nilai-nilai agama yang dianut ataupun budaya yang berlaku pada bangsa Indonesia. Berikut ini adalah poin-poin analisis terhadap RUU KKG : RUU KKG Bertentangan dengan Falsafah Pancasila dan UUD 1945 ​Konsiderans menimbang bertentangan dengan dasar falsafah Pancasila, terutama Pancasila Sila Pertama tentang Agama. Meski memuat rumusan: “Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkesetaraan dan berkeadilan gender yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Meski di dalam RUU KKG mencantumkan hak-hak yang ada di dalam pasal 28 tentang HAM UUD 1945 dan mencantumkan Pancasila sebagai dasarnya tetapi substansi dari RUU KKG bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Budaya Indonesia yang agamis. ​Karena itu tidak sesuai dengan: 1. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2 dan Penjelasannya “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. ​Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011: Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratn/Perwakilan, dan Keadilan Sosial. Selain itu, menempatkan Pancasila sebagai dasar dari ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[2] Mengenai dasar falsafah negara, para Hakim Mahkamah Konstitusi pernah berpendapat, “Dalam konstitusi, rumusan dasar falsafah negara tersebut tercermin dari adanya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, tercermin juga dari adanya Pasal 9 UUD 1945 yang mewajibkan Presiden atau Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, sebelum memangku jabatan Presiden/Wakil Presiden. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,…”. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa pertimbangan nilai-nilai agama adalah salah satu pertimbangan untuk dapat membatasi hak asasi manusia melalui Undang-Undang. Dengan demikian, agama bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai-nilai agama menjadi salah satu pembatas bagi kebebasan asasi yang lain semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dalam tingkat praktik kenegaraan, negara membentuk satu kementerian khusus yang membidangi urusan agama yaitu Kementerian Agama. Hari-hari besar keagamaan dihormati dalam praktik bernegara. Demikian pula hukum agama dalam hal ini syari’at Islam yang thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

2/14


terkait dengan nikah, talak, rujuk, waris, hibah, wasiat, wakaf, ekonomi syari’ah, dan lain-lain telah menjadi hukum negara khususnya yang berlaku bagi pemeluk agama Islam”.[3] Dari pendapat para Hakim Mahkamah Konstitusi di atas, Hukum Islam diakui, dijadikan dan dipakai sebagai salah satu hukum nasional yang berlaku bagi pemeluk Islam. Oleh karenanya, perlu juga memperhatikan nilai-nilai salah satu agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, mengingat sekitar 85% penduduk Indonesia adalah Muslim. Overlapping[4] dengan Undang-Undang Lain Mengenai overlapping ini, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Mahfud MD pernah memberikan pendapatnya dalam jumpa pers di Gedung MK, Selasa lalu (23/2/2010), “Saya melihat munculnya UU yang kadang kala tumpang tindih itu karena menteri-menteri genit. Artinya, kalau menjadi menteri harus membuat UU meski UU sudah ada, ingin diubah. Pokoknya biar ada tandanya dia jadi menteri itu buat UU. Itu sebabnya Prolegnas (Program Legislasi Nasional) di DPR jadi menumpuk. Karena setiap menteri usulkan UU ini, tanpa jelas urgensinya. Apa naskah akademiknya, bahwa itu perlu,”. Kegenitan para menteri itu, ungkap Mahfud, dialami olehnya saat ia pernah menjadi wakil ketua Badan Legislatif (Baleg) di DPR pada periode 2004-2009 lalu. Menurutnya, para menteri itu terlalu berambisi meloloskan UU dan mengajukan draf UU melalui jalan pintas. “Kan aturannya kalau menteri buat UU diusulkan ke presiden lalu digodok dulu di Menkum HAM. Dulu kalau ada menteri tidak lolos di Menkum HAM, lalu langsung masuk ke DPR menyuruh orang DPR 13 orang tanda tangan, lalu jadi UU inisiatif DPR. Itu kan tidak benar. Saking inginnya waktu dia jadi menteri ada UU yang harus dibuat. Itu kegenitan namanya,” tukas mantan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Kemudian, Mahfud mencontohkan UU yang tumpang tindih akibat ulah para menteri seperti UU Kehutanan, yang sudah diatur oleh UU Sumber Daya Alam dan di UU Agraria. UU itu dikeluarkan tanpa studi kelayakan yang jelas. “Oleh sebab itu jangan terlalu genit, kalau jadi menteri harus ada UU. Itu yang tidak sehat. Apalagi lebih genit lagi, kalau sudah ada UU tertentu dibuat lagi Peraturan Pemerintah, peraturan menteri yang substansinya malah melanggar UUD dan UU itu sendiri,” kecam guru besar FH UII ini.[5] Contoh pasal-pasal di dalam RUU KKG yang overlapping adalah sebagai berikut : 1. Pasal 6 tentang Pendidikan sudah ada pengaturannya dalam UU Sisdiknas. 2. Pasal 7 tentang Komunikasi dan Informasi sudah ada pengaturannya dalam UU No. 8 tahun 2008 tentang ITE dan juga sudah ada dalam UUD 1945 pasal 28 F tentang HAM. 3. Pasal 8 tentang Ketenagakerjaan, sudah ada pengaturannya dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4. Pasal 9 tentang Kesehatan, sudah ada pengaturannya dalam UU No. 38 tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Pasal 12 huruf e sudah ada pengaturannya dalam UU No. 23 tahun 2002 Pasal 39 – Pasal 41 juncto PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. 6. Pasal 13 sudah ada pengaturannya dalam UU no. 23 tahun 2004 Tentang KDRT, KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Overlapping atau tumpang tindih dalam suatu RUU/UU dengan undang-undang lain ini seharusnya tidak boleh terjadi. Apalagi berkaca pada undang-undang yang sudah ada sebelumnya, banyak undang-undang yang tidak dijalankan secara optimal dan maksimal oleh pemerintah sendiri. Kontradiksi dengan Undang-Undang Lain. Selain tumpang tindih, kontradiksi juga terjadi dalam RUU KKG dengan undang-undang lain, contohnya seperti : Pasal 5 tentang Kewarganegaraan bertentangan dengan Pasal 23 – Pasal 26 tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan[6], dan mengintervensi Hukum Kewarganegaraan Negara lain. Pasal 11 tentang Hukum, yang membolehkan istri untuk poliandri karena kedudukannya sama dengan suami bertentangan dengan pasal 176 sampai pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Waris Islam. Pasal 12 huruf a tentang Perkawinan yang menyatakan setiap orang berhak memasuki jenjang perkawinan dan memilih suami atau istri secara bebas bertentangan dengan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

3/14


Pasal 12 huruf b yang menyatakan suami dan istri mempunyai relasi yang sama bertentangan dengan pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 65 UU No. 1 Tahun 1974. Mengenai pasal 12 ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kepada DPR, sudah memberi masukan agar RUU KKG ada klausul yang melindungi anak. “Kita ingin mendorong seorang perempuan, tapi anak dan keluarga juga harus terlindungi. Artinya tidak boleh ada pengabaian terhadap pihak lain. Jadi, saya pikir tidak mesti ada undang-undang yang kemudian mengatur perempuan secara khusus,� jelas Ledia.[7] Pasal 14 huruf g bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal 15 tentang Kewajiban Setiap Negara bertentangan dengan Hukum Islam. Pasal 67 tentang Larangan dan Tanggapan bertentangan dengan Hukum Islam. Pasal 68 sudah ada pengaturannya dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT. Rancu dan Multitafsir Pasal 12 huruf a tentang Perkawinan multitafsir. Siapa yang dimaksud suami dan siapa yang dimaksud dengan istri?. Mengenai tanggapan terhadap pasal 70 tentang Ketentuan Pidana, setiap rumusan tindak pidana harus menjamin adanya kepastian hukum yang disebut dengan Lex Certa, yaitu pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes). Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas, tanpa samar-sama (nullum crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum.[8] Jadi, pada pasal ini harus dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan unsur pembedaan, pengucilan dan pembatasan atas dasar jenis kelamin tertentu? Karena di dalam Hukum Islam atau Undang-Undang lain masih terdapat perbedaan tersebut. Selain itu, pasal 70 terindikasi mengkriminalkan seseorang atau instansi tertentu yang tidak menikahkan pasangan lesbian atau gay (same sex marriage). Pasal 78 bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena dalam asas Hukum Tata Negara Indonesia, setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Lex Superior derogate Lex inferior[9]). Peraturan yang lebih tinggi harus menjadi sumber dan dasar bagi peraturan-peraturan di bawahnya.[10] Selain itu dalam sistem hirarki, Indonesia menganut Stufen bau desrecht Theory[11] yang secara sistematis mengurutkan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah, sehingga dalam hirarki perundang-undangan konstitusi menempati urutan teratas (grund norm)[12]. Kemudian menurut UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila menempati urutan pertama sebagai sumber hukum dan dasar hukum sebelum Undang-Undang Dasar 1945 yang berada di urutan kedua. Pancasila menjadi pandangan hidup (weltanschaung) bangsa Indonesia yang meletakkan nilai-nilai agama dan moral yang tinggi dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Oleh karenanya, UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW apabila secara hukum tidak mengikat dan tidak wajib diikuti, tidak seharusnya disalin secara keseluruhan ke dalam naskah RUU KKG, apalagi kalau memang UU No. 7 tahun 1984 ini mengikat, substansinya belum pernah di uji materikan, apakah isinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak. Dengan demikian, RUU KKG ini tidak seharusnya bisa diloloskan ataupun disahkan, karena selain bertentangan dengan dasar falsafah Pancasila, RUU KKG ini juga bertentangan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28 J ayat 2 tentang HAM yang menyatakan bahwa kebebasan seseorang tidak bisa terlepas dan dibatasi oleh nilai-nilai agama. Status Konvensi dan Ratifikasi Tidak Mengikat Nah, yang patut saya pertanyakan di sini adalah, apakah karena Indonesia sudah meratifikasi CEDAW ke dalam UU No. 7 tahun 1984 ttg Pengesahan CEDAW kemudian Indonesia harus Patuh dan Tunduk dengan semua aturan yang telah ditetapkan CEDAW meski itu bertentangan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma agama yang berlaku di Indonesia?. Dalam hal ini apabila bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, mana yang harus kita ikuti dalam Hukum di Indonesia, apakah thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

4/14


CEDAW atau kah UUD 1945? Tentu jawabannya adalah UUD 1945, karena berdasarkan asas Hukum Tata Negara Indonesia, setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Lex Superior derogate Lex inferior) Melihat dari penjelasan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women), maka kita akan menemukan bahwa dalam pelaksanaannya, konvensi ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma agama yang berlaku. Sehingga, bukan UU negara kita yang harus menyesuaikan diri ke dalam konvensi ini tetapi konvensi lah yang harus menyesuaikan diri. “Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilainilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia�. Kita juga akan menemukan pemerintah kita pada waktu itu sudah menyatakan tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada penafsiran ataupun penerapan ketentuan dalam konvensi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi, mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi. Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional. Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan pensyaratan terhadap Pasal 29 ayat (1) Konvensi, hingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut.[13] Kemudian, dalam Protokol Opsional untuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) menyebutkan bahwa kita diperbolehkan untuk mengusulkan amandemen terhadap protokol Konvensi CEDAW ataupun menolak protokol tersebut kapan saja, seperti termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) berikut, Pasal 18 ayat (1) “Setiap negara peserta dapat mengusulkan amandemen atas protokol ini dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa. Pasal 19 ayat (1) “Setiap negara peserta dapat menolak protokol ini kapan saja melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jendral PBB. Penolakan ini akan mulai berlaku enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jendral PBB.[14] Tidak Menginginkan Kesetaraan Gender John L. Esposito dan Dalia Mogahed sebagai koordinator survey Gallup World Poll pernah menyampaikan dalam surveynya, Contohnya, hasil survey dari Gallup antara tahun 2001 sampai 2007 menyebutkan, hanya 12% perempuan Indonesia yang mengatakan bahwa mengadopsi nilai-nilai Barat akan membantu perkembangan masyarakat.[15] Dengan demikian, ungkap mereka, masalah gender bukanlah masalah yang utama. Yang paling penting dan utama bagi wanita Muslim adalah pembangunan di bidang politik dan ekonomi.

[1] Penulis adalah Peneliti Gender untuk CGS (the Center of Gender Studies), Pusat Studi Gender berdasarkan Perspektif Islam yang bernaung di bawah INSISTS (Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations). thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

5/14


[2] Neng Djubaedah, makalah disampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD), Rabu 11 April 2012, Hotel Aryaduta, Jakarta. [3] Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Undang-Undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penodaan Agama, hlm. 274. [4] Tumpang tindih. [5] Ketua MK : UU Tumpang Tindih Karena Para Menteri Kegenitan, 23 Februari 2010, http://news.detik.com/read/2010/02/23/144247/1305101/10/ketua-mk-uu-tumpang-tindih-karena-para-menteri-kegenitan? nd992203605 [6] Untuk melihat UU Kewarnegaraan ini lebih lengkap, bisa membuka situs http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/112/uu12_2006.pdf [7] RUU KG Ancam Keutuhan Keluarga, 20 Februari 2012, http://hidayatullah.com/read/21249/20/02/2012/ruu-kg-ancamkeutuhan-keluarga.html [8] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 tentang Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, hlm. 68. [9] Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori ini juga mengandung pengertian bahwa suatu asas UU dimana jika ada 2 UU yang mengatur objek yang sama maka UU yang lebih tinggi yang berlaku sedangkan UU yang lebih rendah tidak mengikat. http://tiarramon.wordpress.com/2009/05/18/kamus-hukum/ [10] Setiap negara pasti mempunyai hirarki untuk menentukan mana hukum tertinggi yang akan dijadikan sebagai sumber hukum utama. Hirarki peraturan perundang-undangan adalah urutan sistematis peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah. [11] Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Hans Kelsen, Teori tangga menggambarkan dasar berlakunya suatu kaidah terletak pada kaidah yang diatasnya. Menurut Kelsen: Legalitas Peraturan terletak pada UU, dan legalitas UU terletak pada UUD, http://Staff.ui.ac.id/internal/090603089/material/hukumpemb2.doc. [12] Dahlan Thaib (et al), Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, 2008, hlm.58 [13] Penjelasan atas UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women), http://www.lbh-apik.or.id/uu7-84.htm [14] Dikutip dari situs : http://cedawindonesia.net/cedaw/op-cedaw/ [15] John L. Esposito dan Dalia Mogahed, Saatnya Muslim Bicara!: Opini Umat Muslim tentang Islam, Barat, Kekerasan, HAM, dan Isu-isu Kontemporer Lainnya, Bandung: Mizan, 2008, hlm. 140-141 Telah dibaca 172 pengunjung. Incoming search terms: islam perspektif gender pengertian studi Gender n pelayanan anak Like

Send

27 people like this. Be the first of your friends.

Bagikan:

Facebook 27

Twitter 5

Print

Tags: Analisis RUU KKG dari Perspektif Hukum Indonesia, FEATURED, Gender, Kajian Gender Perspektif Islam, kesetaraan gender, ThisisGender-The Center for Gender Studies Category: Studi Gender Posting serupa: thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

6/14


1. 2. 3. 4. 5.

RUU KKG: Dari Pembodohan Akademis menjadi Konstitutif Linda Gumelar: Menteri Agama Sambut Baik RUU KKG Menyongsong kebangkitan kaum Nabi Luth di Indonesia Henry Shalahuddin Jelaskan Kekeliruan RUU KKG di Konvensi Nasional Gender 2012 RUU KKG Kembali Dibahas, Ada Usulan Training Gender untuk Daiyah

Subscribe If you enjoyed this article, subscribe to receive more just like it. subscribe via email

submit

Privacy guaranteed. We never share your info.

Leave a Reply Name ( required ) Email ( required; will not be published ) Website

Submit Comment

Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email. « Tokoh Feminis dan Perempuan Yahudi Pertama dalam Senat Amerika: Sebuah Refleksi

Kategori Select Category

Artikel teratas Hukum Khitan bagi Wanita - 5,890 views Tentram dengan Memaafkan - 2,354 views Budi Ashari Lc., Menghidupkan Kembali Parenting Nabawiyah - 2,338 views Elly Risman M.Psi : “Indonesia Hampir Jadi Negara Tanpa Ayah” - 1,934 views Lesbian Dalam Pandangan Hukum Fikih - 1,694 views Berbohong untuk Kebaikan Rumah Tangga, Bolehkah? - 1,581 views Qur’anic Parenting, Metode Belajar Berkeluarga Berbasis al-Qur’an - 1,542 views Jihad Perempuan di Bulan Puasa - 1,519 views Bagaimana bila Seorang Ibu Bekerja? - 1,431 views Mariam al-Astrulabi, Sang Astrolab Wanita - 1,428 views thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

7/14


Komentar terbaru Admin on Tokoh Feminis dan Perempuan Yahudi Pertama dalam Senat Amerika: Sebuah Refleksi wulan on Tokoh Feminis dan Perempuan Yahudi Pertama dalam Senat Amerika: Sebuah Refleksi Perkawinan Gay/Lesbian | menujumu on Menyongsong kebangkitan kaum Nabi Luth di Indonesia Perkawinan Gay/Lesbian | TadaburTera on Menyongsong kebangkitan kaum Nabi Luth di Indonesia Budi Ashari Lc., Menghidupkan Kembali Parenting Nabawiyah | Rumah Keluarga Indonesia - Ketapang on Budi Ashari Lc., Menghidupkan Kembali Parenting Nabawiyah

Profil The Center for Gender Studies

Saat ini masih terdapat hegemoni wacana terkait isu gender yang menunjukkan bahwa semua Perempuan Indonesia tertindas atau terdiskriminasi dan karenanya Perempuan Indonesia, khususnya Muslimah harus dibebaskan melalui ide feminisme. Dari ... Read More »

Bergabung Bergabung bersama kami melalui media berikut:

Berlangganan Daftarkan email untuk berlangganan. email address

submit

Privacy guaranteed. We never share your info.

Popular Recent Comments Archives Hukum menonton “Blue” film bagi Pasutri Tentram dengan Memaafkan Lesbian Dalam Pandangan Hukum Fikih Analisis RUU KKG dalam Perspektif Hukum Indonesia Tokoh Feminis dan Perempuan Yahudi Pertama dalam Senat Amerika: Sebuah Refleksi Analisis RUU KKG dalam Perspektif Hukum Indonesia Tokoh Feminis dan Perempuan Yahudi Pertama dalam Senat Amerika: Sebuah Refleksi Jadilah Tetangga yang Menjaga Adab Hukum menonton “Blue” film bagi Pasutri Ada Motif dibalik Full Participation Age thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

8/14


Admin: Benar, maksudnya seperti itu. wulan: Maksud.dari intinya.adalah.mencontoh kegigihannya dan perestasinya hanya saja kita berjuang untuk me Evi: Wah, ingin sekali hadir dalam diskusi ini Tina: Saya tidak sependapat dengan penulis. Banyak yang menafsirkan begitu, tapi sejujurnya, kenyataan yan Admin: Silahkan mengutip tulisan dan pendapat dalam artikel ini sesuai kaidah penulisan ilmiah. Penulis dan Archives: Select Month

Suka

Categories: Select Category

Tags: Select a Tag

Sejarah

Isu Gender : Sejarah Dan Perkembangannya Oleh: Dinar Dewi Kania PENDAHULUAN Gerakan feminis pada mulanya adalah gerak sekelompok aktivis perempuan barat, yang kemudian lambat laun menjadi gelombang akademik di universitas-universitas, termasuk negara-negara Islam, melalui program ”woman studies”. Gerakan perempuan telah mendapat “restu” dari Perserikatan Bangsa Bangsa perempuan dengan dikeluarkannya CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women). [...] Bagikan:

Facebook 43

Twitter 1

Print

May 15, 2012 | By Admin | Reply More

Up Coming Event

Undangan Diskusi Interaktif “Ayahku, Pemimpinku” Waktu: AHAD (17 Pebruari 2013), pukul 09.00 – 13.00 WIB Lokasi: Binabu Cawang, Jl. Dewi Sartika, No. 298. Cawang-Jakarta Timur MATERI & NARASUMBER: – Peran Ayah dalam Membangun Aqidah Keluarga (Ust H. Ahmad Rusdan H. Utomo, Phd) – Peran Ayah dalam Pembentukan Karakter Anak (H. Irwan Rinaldi / Ayah Irwan) – Moderator (Bang Azhari) [...] Bagikan:

Facebook 65

Twitter 2

Print

February 4, 2013 | By Admin | 1 Reply More thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

9/14


Talkshow Parenting Assalamu’alaikum. Wr. Wb Hadirilah..! TALKSHOW PARENTING bersama: » Astrie Ivo (Artis, Aktivis Anak) » Dr. Sitaresmi Soekanto (Psikolog Anak & Keluarga) dg tema: “Bagaimana Mendidik Anak di Era Globalisasi” Ahad, 6 Januari 2013 | 07.00 – 11.30 | Ruang Serbaguna Lt.1 Masjid Jami’ Al Wiqoyah, Jagakarsa, Jakarta Selatan GRATIS! & Terbuka utk Umum | Fasilitas [...] Bagikan:

Facebook 14

Twitter 3

Print

December 24, 2012 | By Admin | Reply More

Konsultasi

Hukum menonton “Blue” film bagi Pasutri Saya ingin bertanya bagaimanakah hukumnya dalam Islam menonton “blue” film bagi seorang yang sudah menikah ? ada sebagian orang berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan sebatas bertujuan untuk meningkatkan keharmonisan hubungan suami istri. Mohon masukannya. (Ibu Y di Jakarta) Jawaban : Aurat adalah aib, dan mengetahui aib orang lain dengan sengaja adalah haram, dalam sebuah riwayat [...] Bagikan:

Facebook 16

Twitter 3

Print

February 25, 2013 | By Admin | Reply More

Feminisme dan Lady Gaga Assalamu’alaikum wr. wb., Bunda Rita, Kenalkan nama saya Bunga, saya seorang siswi di sebuah sekolah menengah pertama di Jakarta. Ada yang ingin saya tanyakan tentang Feminisme dan Lady Gaga, langsung saja ya. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang membahas tentang Feminisme tapi saya sendiri ga mengerti apa yang dimaksud dengan Feminisme itu? Saya punya teman, [...] Bagikan:

Facebook 174

Twitter 61

Print

May 23, 2012 | By Admin More

Yahoo Messenger thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

10/14


Follow @thisisgendercom

473 follow ers

This is Gender

ThisisGenderCom ThisisGenderCom Analisis RUU KKG dari Perspektif Hukum Indonesia bit.ly/107404i 7 day s ago · reply · retw eet · fav orite

ThisisGenderCom Tokoh Feminis dan Perempuan Yahudi Pertama dalam Senat Amerika: Sebuah Refleksi bit.ly/WrVKuI 11 day s ago · reply · retw eet · fav orite

ThisisGenderCom Jadilah Tetangga yang Menjaga Adab bit.ly/YGiBRj 12 day s ago · reply · retw eet · fav orite

ThisisGenderCom Hukum menonton “Blue” film bagi Pasutri bit.ly/V0KC61 15 day s ago · reply · retw eet · fav orite

Join the conversation

This is Gender Suka

Anda menyukai ini.

Anda dan 1.040 lainnya menyukai This is Gender.

P lugin sosial F acebook

Gallery

FB Activity

thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

11/14


Recent Activity Yeni Farida recommended Ada Motif dibalik Full Participation Age - This is Gender. · about a month ago

Tokoh Feminis dan Perempuan Yahudi Pertama dalam Senat Amerika: Sebuah Refleksi - This is Gender 50 people recommended this. This is Gender - The Center for Gender Studies (Pusat Kajian Gender Perspektif Islam) 269 people recommended this. Hukum menonton "Blue" film bagi Pasutri - This is Gender 15 people recommended this.

F acebook social plugin

Wawancara

Budi Ashari Lc., Menghidupkan Kembali Parenting Nabawiyah “Jangan pernah merasa Beristirahat, sebelum sebelah kaki menginjak surga,” begitulah motto hidup Ustadz Budi Ashari Lc. Kalimat yang diinspirasikan dari jawaban Imam Ahmad terhadap pertanyaan anaknya itu, benar-benar membuat ayah dengan tiga anak ini tak kenal lelah dalam mengejar idealisme ilmu. Akan tetapi, setelah menamatkan diri di Fakultas Hadis dan Dirosah Islamiyah Universitas Islam Madinah, kegundahan [...] Bagikan:

Facebook 168

Twitter 7

Print

June 13, 2012 | By Admin | 2 Replies More

Adnin Armas : RUU KKG Mensubordinasikan Agama ThisisGender.Com – Meski komisi VIII dalam keterangannya saat hearing (dengar pendapat) di Gedung DPR, pada hari Senin (28/05), RUU KKG baru berbentuk draft dan masih mentah tapi RUU KKG sudah menuai kontroversi. Dimana hal ini terkait dari substansi dari RUU tersebut yang dipandang oleh Direktur Eksekutif INSISTS (Insititute for the Study of Islamic Thought and [...] Bagikan:

Facebook 32

Twitter 1

Print

June 5, 2012 | By Admin | Reply More

Mozaik thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

12/14


Jadilah Tetangga yang Menjaga Adab Oleh: Kholili Hasib Suatu hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw seraya berkata, “Ya Rasulullah! Sungguh si fulanah itu terkenal banyak shalat, puasa, dan sedekahnya. Akan tetapi ia juga lidahnya jahat terhadap tetangga-tetangganya.”. Maka berkatalah Rasulullah SAW:“Sungguh ia termasuk ahli neraka”. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, “Kalau si fulanah yang satu lagi terkenal sedikit shalat, [...] Bagikan:

Facebook 10

Twitter 2

Print

February 28, 2013 | By Admin | Reply More

Tentram dengan Memaafkan Oleh: Dra. Indra Asih Apakah Anda pernah punya pengalaman pahit dengan orang lain? Sebut saja dikhianati teman, ditipu kolega, dicaci, bertengkar , dan lain-lain. Apakah luka ini menyebabkan munculnya perasaan marah, dendam, sebal, kecewa, sakit, atau perasaan tidak tenang ketika mengingat orang atau peristiwa terkait? Jika ya, berhati-hatilah. Klinik Ochsner di New Orleans menerbitkan laporan [...] Bagikan:

Facebook 122

Twitter 1

Print

January 21, 2013 | By Admin | Reply More

Lima Langkah Membina Keluarga Istiqamah Oleh: Kholili Hasib Allah swt memberi perhatian penting terhadap institusi keluarga. Orang-orang beriman diperintah secara khusus dalam al-Qur’an untuk menjadikan rumah mereka sebagai ‘rumah tangga surga’. Menjaga dari jerat-jerat api neraka. Allah swt berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang [...] Bagikan:

Facebook 36

Twitter 3

Print

December 13, 2012 | By Admin | Reply More

Resensi Buku thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

13/14


Home Arsip Hubungi Kami . Iklan Š 2013 This is Gender. All rights reserved. AWH.

Kembali ke atas ^

thisisgender.com/analisis-ruu-kkg-dari-perspektif-hukum-indonesia/

14/14

Analisis RUU KKG dalam Perspektif Hukum Indonesia  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you