Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi (Pus ‘d Konst)
Company Profile
Tentang Kami Tujuan LogoStrukturOrganisasiOrganisasi 01 02 03 04
Hasil pertemuan dan diskusi singkat di Jakarta tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi yang bertujuan untuk mengabdikan dirikhususnya kepada masyarakat dan pada umumnya bangsa dan Negara, yaitu dengan cara melalukan Riset/kajian dalam Bidang Ilmu pengetahuan sosial dan Humaniora, melakukan konsultasi dan pendampingan hukum serta penerbitan Jurnal, buku dan sejenisnya,.
Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi ( Pus’D Kon) didirikan pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Akta Notaris Deva Rita, SH, MH., Nomor: AHU 0058296.AH.01.01. Tahun 2022, inisiatif pendirian PT Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi bermula dari hasil pertemuan dan diskusi singkat perkembangan demokrasi dan konstitusi di Indonesia dari beberapa Latar Belakang keilmuan diantaranya Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Publik dan lain sebagainya yang berdomisili di Jakarta dan Sekitarnya, yang antara lain dihadiri oleh : Dr. Hamrin, SH., MH., M. Si (Han)., Masidin Narsip, SH., MH., Humaini, S.Sos, M.A., Yuswarni, S. AP., MPA.
Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi
( Pus’D Kon)
Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi sangat menyadari bahwa perkembangan demokrasi dan konstitusi di Indonesia pasca reformasi dianggap menjauh dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut nampak dalam praktek demokrasi berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara serta produk legislasi yang dianggap kurang sesuai dengan kaidah dan norma pembentukan peraturan perundang undangan.
Dalam Sukron Kamil (2002) Nur Cholish Madjid melihat demokrasi merupakan proses dalam melaksanakan, menjaga nilai nilai civility (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat. Demokrasi merupakan proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi Prinsip penting dalam negera menganut sistem demokrasi yaitu kesejajaran dalam kontek bernegara. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.
Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi
( Pus’D Kon)
Selayang Pandang
Demokrasi menjadi budaya politik modern yang dianut hampir seluruh belahan dunia. Demokrasi menjadi tema dan wacana yang selalu hadir dalam hiruk pikuk realitas sosial masyarakat. Demokrasi merupakan tema sentral dalam perubahan ekonomi-politik dunia dewasa ini, di dalamnya tercakup berbagai persoalan yang saling berkait satu sama lain. Demokrasi telah menjadi objek kajian yang sangat luas rentang pembahasannya. Meski terdapat banyak juga kriti terhadap demokrasi,tetapi demokrasi masih diyakini sebagai cara terbaik dari beberapa alternatif sistem politik yang tersedia.
Indonesia tidak ketinggalan untuk menganut sistem Demokrasi Walau dalam perjalanannya demokrasi Indonesia mengalami pasang surut dan penyimpangan, berahirnya rezim Orde Baru, kemudian lambat laun kehidupan “berdmokrasi” mulai ditata kembali dan tujuan luhur menciptakan bangsa Indonesia berkeadilan serta berdaulat. Dalam praktek pelaksanaannya, Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Oleh karenanya, demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya, yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mind set (kerangka berpikir) dan setting social (rancangan masyarakat).Bentuk konkret manifestasi tersebut adalah demokrasi menjadi way of life (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara, baik rakyat (masyarakat) maupun oleh pemerintah.
Dalam demokrasi menjunjung konsep agalitarian kesejajaran. Rakyat memiliki ruang menyampaikan gagasannya Pengertian demokrasi dalam pandangan Joseph Schumpeter dalam (George Sorensen, 2003) Baginya demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah cara, solusi bahkan menjadi mekanisme untuk pemimpin politik. Negara yang menagunut prinsip demokrasi warga negaranya diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin pemimpin politik untuk memimpinnya. Demokrasi merupakan kekuasaan yang melibatkan rakyat secara aktif dalam berbagai proses politik. Dalam demokrasi terdapat kontrol dan pertanggungjawaban terhadap kekuasaan, sehingga penyimpangan atas kekuasaan bisa dikendalikan, kontrol tidak menjadikan penguasa tidak secara leluasa menjakankan roda pemerintahannya. Hal tersebut yang menjadi alasan utama bahwa sistem demokrasi dijadi-kan alternatif sistem politik dinegara-negara belahan dunia.
Menjadi pusat kajian profesional dalam mendorong terwujudnya pemerintah yang baik (good governance), demokratis, serta berkedaulatan yang berlandaskan nilai nilai Pancasila dan Undang
Negara penganut sistem demokrasi juga menposisikan Hukum penjadi kontrol yang melekat dalam bernegara. Hal ini di suarakan Aristoteles dan berpendapat bahwa pengertian Negara Hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil. Dalam polis itu kemudian segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia), seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. reaksi dantantangan dari aliran pluralis politik yang menyangkal kekuasaan tertinggi dan tidakterbatas dari negara (penguasa negara) dalam Hakim (2015).
Undang Dasar 1945
Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaganegara ini dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi
Menyelenggarakan asistensi, pengkajian, penelitian dan mendiseminasikan hasil penelitian dan pemikiran berbagai isu yang terkait dengan demokrasi dan konstitusi.
( Pus’D Kon)
dan
5. Menyebarluaskan dan mempublikasikan berbagai hasil penelitian dan seminar.
(
3. Memfasilitasi, mendukung dan advokasi keperluan masyarakat di ruang yang sangat terbuka yang melingkupi demokratitasi dan
1. Menjadi salah satu pusat kajian yang dirujuk dalam pengembangan membangun proses demokrasi yang sehat dan melingkupi berbagai golongan dan kelompok.
2. Mengasistensi suara publik dalam upaya pengembangan dan pemahamanan terkait demokrasi dan konstitusi.
jejaring riset dengan pusat kajian dan lembaga kajian lain dalam skla nasional dan internasional.
Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi Pus’D Kon)
4.konstitusiMengembangkan
Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi
Bagian Kesekretariatan Bidang Perencanaan Pengembang Program Bidang Pelatihan SDM Riset Kerjasama
dan
Direktur
Direktur
Direktur
( Pus’D Kon) PENGARAHKETUA
SEKRETARIS JENDRAL
Direktur
BENDAHARA
menggambarkan missi perhubungan yang dapat menjangkau pusat kajian dan lembaga kajian lain dalam skla nasional dan internasional.
Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa
LINGKARAN
Sebagai wadah pusat kajian, buku melambangkan wawasan yang luas dimana dibutuhkan wawasan yang luas untuk mengaji mengenai demokrasi dan konstitusi
Dalam proses belajar dan mengaji, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan maupun dengan ilmu yang didapat agar kita terus berkembang
PADI DAN KAPAS
KONTUR Menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana negara kita adalah negara kepulauan yang besar
Sebagai wadah pusat kajian, bentuk ini memiliki arti dinamis dan terus bergerak maju dalam mengaji hal mengenai demokrasi dan konstitusi
TASUP AK J I AN DEMOKRASI &KONSTITUSI
JANGKAR
Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi
TIMBANGAN
PENA DAN BUKU
( Pus’D Kon)
DAUN
Memberikan makna kesejahteraan sosial dimana demokrasi sangat mementingkan kesejahteraan orang banyak.
PADI DAN KAPAS
Memberikan makna kesejahteraan sosial dimana demokrasi sangat mementingkan kesejahteraan orang banyak.
Warna emas mewakilkan prestasi dan pencapaian yang akan diraih organisasi ini.
Democracy is the theory that the common people know what they want, and deserve to get it good and hard. H. L. Mencken