Master 19(1)

1

facebook:Riauelfisindo Twiter: @RiauGlobal

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

www.riau-global.com

Rp 6.500,- (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Edisi 19 n 6 - 20 MARET 2015

Pendaftaran dibuka Tanggal 6 Maret s/d 15 April 2015

Silakan Kontac:

nSEBAIKNYA DITUKAR

Unilak Tak Pantas di Nahkodai Pejabat “MAKAN SURANG�

Pekanbaru,(Global) Pemilihan Rektor Universitas Lancang Kuning, yang tak lama lagi bergulir, dan menurut informasi yang diterima pemilihan Rektor milik Pemerintah Provinsi Riau itu direncanakan pada Bulan Oktober 2015 nanti.

Dan menurut analisa, siapa yang pantas menjadi pimpinan tertinggi di Universitas Lancang Kuning (Unilak) itu adalah orang yang memiliki jiwa kepimpinan yang maju dan bisa membawa universitas itu sejajar dengan universitas sudah terkenal di Pekanbaru,Riau.

Menurut Muliono,salah

satu aktivitas LSM Pekanbaru yang selama ini terus memperhatikan perkembangan Unilak, Minggu (8/3) mengatakan, diduga kepemimpinan Prof. Dr. Syafrani , yang menjabat Rektor sekarang banyak tidak disukai orang dilingkungan Unilak sendiri, Bersambung hal...15 Prof. Drs.Syafrani

Program PMBRW Memiliki Payung Hukum yang Jelas

nTerkait Laporan di Polsek Bunut,Pelalawan

H . Tahar : 'Proses Hukum Harus Jalan

Tidak Ada Alasan Keluarga Disini'

nFIRDAUS : SAMA-SAMA KITA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT BUKAN MEMPERDAYAI

Firdaus ST MT

Pekanbaru,(Global) Berkaitan adanya tudingan dan pemberitaan terkait dengan legalitas dan payung huku pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) Kota Pekanbar yang menyebutkan bahwa program tersebut tidak jerlas payung hukumnya.

Menanggapi hal itu, Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT mekalui Kepala Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut memberikan penjelasan bahwa PMBRW tersebut bukanlah program yang dibuat serta merat asal jadi, tetapi melalui pemahaman

PENGUMUMAN Diberitahukan Kepada Instansi Pemerintah, TNI, Polri dan swasta bahwa PT Riau Global Pers yang menaungi Portal Berita Riau www.riau-global.com dan Surat Kabar Umum Riau Global, tidak pernah dan tidak akan pernah menjual Jam Dinding Merk Riau Global atau apapun namanya.

Dan jika ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan penjualan Jam Dinding, itu diluar kemampuan kami dan silahkan lapor Polisi atau instansi terkait.

Tertanda Pimum PT Riau Global Pers

yang konferhensif dam kajian yang mendalam terhadap kondisi ril masyarakat Pekanbaru terutama menghadapi perkembangan tantangan yang semakin besar. “Berbagai macam produk hukum yang dijeluarkan pemerintah menjadi rujukan program tersebut antara lain, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU NO 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Perpres No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dan Intruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang proBersambung hal...15

H Tahar

nyak 1.500 batang,demikian disampaikan ketika bincang bincang dengan media ini, Rabu (10/3) siang.

Disebutkan H Tahar, laporannya ke Polsek Bunut itu berawal pencurian yang dilakukan Ishak, anak buah

nKebun PT Inecda Tanpa Izin

Pemkab Inhu Ragu Berikan Sanksi Rengat,(Global) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mengaku pembukaan lahan kebun kelapa sawit milik PMA seluas 3.000 hektar belum mengantongi legal formal.

RUBRIK PSIKOLOGI PENDIDIKAN ANAK Direktur : Hj. Hasna Mazni Putri, S.Psi

Pekanbaru,(Global) Hingga saat ini, H Tahar (56) warga Merbau,Pelalawan tidak senang atas tindakan pihak Polsek Bunut melalui penyidiknya telah melepas, Iksak, pelaku pencurian Bibit sawit miliknya seba-

Tanya : Kami suami istri dengan tiga anak. Anak pertama perempuan usia 8 tahun. Anak kedua laki-laki usia 6 tahun dan anak ketiga, perempuan usia 4 tahun. Saya dan suami bekerja di perusahaan swasta yang berbeda. Saya melihat perbedaan pada anak kedua saya.

Jika saudari-saudarinya sangat antusias pergi ke sekolah, anak kedua saya yang tahun ini baru masuk SD sangat tidak tertarik

Rahmat alias amat yang seenaknya mengambil bibit sawit miliknya.

Dan ketika itu, pelaku langsung diamankan di Polsek Bunut tetapi tak lama kemudian dilepaskan karena dapat penangguhan dari Edi Maskur, yang merupakan Kepala Desa Bersambung hal...15

Anehnya, Pemkab Inhu tampak ragu memberikan sanksi tegas sehingga perusahaan PT Samsung Group yang dikendalikan ManajaBersambung hal...15

Ekspresi ragu ragu.

Diasuh oleh Tim LEBAH (Learning, Education, Behaviour, Assesment, Holistic) Consultant

dengan sekolah.

Dia bilang, tidak mau sekolah. Kalau ditanya apa alasannya tidak mau sekolah, dia hanya diam seribu bahasa. Saya dan suami membujuknya dengan berbagai cara. Tapi tetap tidak berhasil sampai saat saya frustrasi dan menangis (saat kejadian saya menangis didepan dia) dengan situasi ini, dia akhirnya mengatakan akan mengatakan akan sekolah kalau saya yang menunggunya sela-

ma di sekolah. Besoknya saya saya, dan mengantar pulang mengantarkannya ke sekolah anak saya. Keesokan harinya, dan menunggunya hingga pukul dia sama sekali tidak mau ke 10. Saya tidak bisa menunggu sekolah. Begitu juga dihari-hari hingga jam sekolah selesai kare- berikutnya. Sampai ajaran baru na saya tidak bisa meninggalkan datang lagi. Saya khawatir dia pekerjaan dan hanya minta ijin tidak ingin sekolah lagi, bu. terlambat masuk kantor.

Yang ingin saya tanyakan, apaSaat anak saya tahu, kalau kah anak saya trauma dengan saya meninggalkannya untuk sekolah? Bagaimana caranya bekerja, anak saya menangis agar dia mau sekolah?. sekuat-kuatnya dan berlari -ibu F di Pku meninggalkan sekolah. Guru kelasnya segera menghubungi Bersambung hal...15

Hotline: Pemasangan Iklan dan Langganan Koran | Hp (081276737422) | BBM 7E504E7F) | Email Redaksi: redaksi@riau-global.com dan jmpparriau@gmail.com.

2

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

REDAKSI

Memahami Dunia Remaja D

unia remaja adalah dunia yang penuh warna. Pada masa ini remaja dideskripsikan sebagai sosok pribadi yang labil dan rentan terhadap setiap perubahan.

Hal ini biasanya ditandai dengan perilaku yang cenderung ingin mencoba coba, bertindak atas dasar kemauan sendiri dan cenderung memberontak terhadap aturan sudah mapan.

Pada masa ini tidak sedikit remaja sering terjerumus pada pola-pola pergaulan tertentu yang pada prinsipnya justru membahayakan serta merugikan dirinya sendiri.

Lebih lanjut pada masa ini seseorang cenderung ingin menampilkan siapa dirinya dan ingin mendapatkan pengakuan atas eksistensinya.

Dalam konteks kekinian patut dicatat dan digarisbawahi oleh kita semua bahwa dengan begitu cepatnya arus informasi dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, seperti televisi dari berbagai channel dengan durasi tayang yang panjang atau jaringan internet yang menyuguhkan aneka ragam informasi global membuat daya serap remaja terhadap hiburan dan seni serta film juga sangat cepat dan memiliki kesan mendalam dan kemudian meniru gaya tersebut.

Kondisi seperti ini tentunya jika tanpa filter yang baik dapat melahirkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja. Lantas apa yang harus dilakukan,?.

Memahami dan Memberdayakan Remaja.

Remaja adalah generasi masa depan, penerus generasi masa kini.

Di tangan merekalah masa depan dunia ini beserta seluruh isinya berada. Itulah sebabnya, remaja perlu mendapatkan pola asuh yang tepat.

Perlu diketahui juga bahwa budi pekerti bertumbuh melalui keluarga karena keluarga merupakan tempat para remaja belajar, berkembang, dan berlindung.

Dalam budaya Indonesia yang dimaksud dengan keluarga tidak hanya terdiri dari keluarga inti (nucleus family), yakni, ayah, ibu, dan saudara kandung, tetapi juga keluarga besar (extended family) yang mencakup kakek, nenek, paman, bibi, dan seterusnya.

Dengan demikian, perkembangan budi pekerti para remaja sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang bertindak konsekuen di sekitar mereka, bukan dari banyaknya ceramah, pidato, seminar, atau lokakarya yang membahas perihal remaja.

Karena budi pekerti berkaitan dengan dengan perangai, tabiat, perilaku, dan watak, maka perkembangan dan penerapannya dalam kehidupan para remaja tidak terjadi dalam sekejap, melainkan melalui proses peneladanan yang panjang (Surbakti, 2009).

Oleh karena itu para orang tua dituntut harus bisa menjadi panutan dalam hal menerapkan kebenaran moral dan nilai-nilai kepada anak

Oleh: Ilham Hudi, S.Pd remaja mereka.

Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Tentunya dalam upaya mencari jati diri tersebut perlunya peran keluarga sebagai media sosialisasi pertama terutama orang tua untuk membangun karakter anak dengan mengedepankan penanaman nilai-nilai keagamaan sebagai aturan yang fundamental.

Dalam kehidupan para remaja, terdapat banyak faktor yang turut membentuk kepribadian dan karakter mereka, seperti pola asuh, lingkungan, keluarga, sistem religi, budaya, ekonomi, sosial-politik, atau pendidikan. Hal di atas menandakan diperlukan komunikasi yang efektif dan berbagi nilai diantara keluarga, sekolah, organisasi keagamaan dan masyarakat.

Kalau tidak para remaja akan mudah terjebak pada suatu keadaan dimana mereka meninggalkan nilai dan norma, serta mencari penggantinya, atau yang kita sebut dengan istilah anomie.

Oleh karena itu dituntut kesediaan dan kerendahan hati para orang tua, sekolah, dan seluruh stakeholder untuk memikirkan berbagai alternatif pendidikan dan pengembangan, misalnya dengan memberdayakan remaja yang diharapkan meningkatkan nilai tambah atau

kemampuan mereka sehingga menjadi remaja yang aktif, produktif, dan berprestasi.

Akan tetapi untuk memberdayakan para remaja agar menjadi generasi produktif diperlukan kemampuan orang tua untuk memahami mereka karena mustahil para orang tua atau kelompok masyarakat mampu memberdayakan komunitas remaja tanpa memahami dunia mereka yang khas dan unik.

Penulis Adalah: Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

NGO SPIRIT INTERNATIONAL PENERBIT : PERUSAHAAN PERS, PT.RIAU GlOBAL PERS PENGESAHAN: KEP MENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA No : AHU-00058.AH.01.01.Tahun 2014 NPWP : 66.962.946.1.216.000.

Izin Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi, : Portal Web : No : 555/Kominfo-Postel/143.

Penerbitan Surat Kabar,Jurnal dan Buletin atau Majalah : No : 555/Kominfo-Postel/140.

Periklanan : No : 555/Kominfo-Postel/142.

Produksi Gambar Bergerak,Video dan Program Televisi : No 555/Kominfo-Postel/141.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor :S-295PKP/WPJ.02/KP.0403/2014 KOMISARIS UTAMA: Ir. Andi Arief, MP DEWAN REDAKSI: Elfis, Ir. Andi Arief, MP, Achsil, Jabarullah, S.Sos, Angga Pratama Putra, Usamah Khan, ST, MT PENASEHAT HUKUM: Nofitri Koto, SH, MH, Budi, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Elfis.S.Sos PIMPINAN REDAKSI: Angga Pratama Putra PEMIMPIN PERUSAHAAN: Usamah Khan, ST, MT DIREKTUR MARKETING : Unitasmi,S.Pd REDPEL: Muliono,S.Pi. KORLIP: Budi.M,S.Sos REDAKSI: PEKANBARU: Amat Jaya, Harry, Riki Rikardo, Syaiful Lubis.

Fahmi,Firdaus Malik,Riswan Nduru,Chairul Muklis.

PELALAWAN: Yusuf S DUMAI: Ridwan S,Ibnu Chalik.

SIAK: Indra Gunawan (Kabiro) Andi Saputra.

KEPULAUAN MERANTI: Bram (Kordinator), Rudi.

KAMPAR: Hadiriku Zega Indragiri Hulu : Rio Santos,Yosvel.

KUANSING: Joko Santoso INDRAGIRI HILIR: Badi.

BENGKALIS: Deri Hendra,(Ka Biro),Jepri,Yan Abak.

-DURI,PINGGIR : Iwan Gunawan ROHIL: Anto BAGANBATU,ROHIL: Jhonhoberd. S KEPRI: Zainal (Kordinator),.

TANJUNG PINANG: Zainal KARIMUN: R. Lumban G NATUNA: Agus Siregar (Kordinator) LINGGA: Muslim Tambunan BATAM: Roni Siregar KUNDUR: Iwan JAKARTA: Subari MARKETING : : MULYADI Hp : 081276731178 ALAMAT REDAKSI : Jalan Ciptakarya, Panam,Pekanbaru,Riau HP : 0812-76737-422 Email : redaksi@riau-global.com dan jmpparriau@gmail.com PIN BB : 7E504E7F Nomor Rekening Giro Bank Riau : 101-08-03062, atas nama PT. Riau Global Pers.

Nomor Rekening Bank Riau : 101-21-21642, atas nama Elfis.

Wartawan Portal Berita Riau www.riau-global. com hanya tercantum dalam box dan selalu dibekali kartu pers yang masih berlaku.

Sosialisasi Menjaga Lingkungan yang dilakukan dekat Mapolda Riau

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR Mengucapkan Selamat

Pekanbaru,(Global) Soceity Partnership toward Resilience for Disaster Reduction (SPIRIT International) merupakan organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat yang berasaskan Pancasila, UUD 1945 serta iman dan takwa kepada Tuhan yang maha kuasa. SPIRIT International bergerak dalam bidang,: A.Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup B. Aktifitas Respon Perubahan Iklim C. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat D. Pengembangan Masyarakat Wilayah Perbatasan E. Kebencanaan dan Upaya Pengurangan Risiko Bencana F. Advokasi, Fasilitator, Budaya dan Kesehatan Masyarakat G. Capaian pendidikan dan Asesmen Psikologi Pendidikan Usia Dini, Anak dan Remaja H. Riset dan Pengembangan SPIRIT International merupakan organisasi/ lembaga yang berisi kumpulan praktisi/akademisi/volunter penuh semangat dan dedikasi serta sesuai bidang disiplin ilmu agar pencapaian bidang kegiatan sinergis antara proporsi, profesional dan kompetensi.

SPIRIT International hadir bertujuan mendorong masyarakat agar mencapai peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan lebih baik, berbudaya luhur, mandiri, terdidik, tangguh, cerdas, rukun, damai dan bermartabat.

Belum lama, SPIRIT International melakukan sosialisasi di pusat kota Pekanbaru terkait tema mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sosialiasi ini dilakukan di depan Kantor Gubernur Riau dan Mapolda Riau.***

Atas Pelantikan

PENGURUS IKATAN KELUARGA MINANG RIAU (IKMR) ROKAN HILIR Masa Bakti 2015-2020 Yang dilantik di Gedung Serbaguna SMPN 1 Bangko Sabtu, 28 Februari 2015 pukul 21.00 WIB "Semoga Dapat Membantu Pemerintah Dalam Membangun Rokan HIlir menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera" Ttd, H. SUYATNO BUPATI ROHIL

ERIANDA, SE WAKIL BUPATI ROHIL

H. SURYA ARFAN MSI PLT. SEKDA ROHIL Sosialisasi Keselamatan Berlalulintas dilakukan dekat SKA Mall

3

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

BENGKALIS Alhamdulilah., Warga Kurang Mampu Terima Bantuan Rumah

Warga Balairaja ramai mendatangi rumah Ketua Rt 03 melihat pelaku pencuri Ubi kayu di kebun warga yang bonyok dihajar.

Maling Ubi Kayu Bonyok di Hajar Warga Balairaja Pinggir,(Global) Warga Kelurahan Balairaja dihebohkan dengan tertangkap nya 3 (tiga) orang yang diduga pelaku pencurian tanaman Ubi kayu di kebun warga Balairaja sekitar pukul 09.00 Wib, Kamis (26/2) pagi.

Salah seorang warga Kelurahan Balairaja yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa, kami warga Balairaja sudah sangat resah dengan maraknya pencurian di daerah ini,apalagi hasil tanaman di kebun (Ubi kayu) kami warga selalu kehilangan.

Lanjutnya, karena selalu kehilangan hasil tanaman ubi kayu tersebut,kami para pemilik kebun berusaha melakukan pengintaian terhadap pelaku pencurian yang selama ini.Dan tepatnya Kamis (26/2) pagi pada saat itu saya berada di kebun dan melihat 3 (tiga) orang sedang melakukan pencabutan tanaman ubi kayu di kebun tetangga sebelah.

Kemudian saya langsung menelfon si pemilik kebun dan menanyakan apakah kamu ada menyuruh orang untuk mencabut tanaman ubi kayu tersebut.Sipemilik kebun menjawab,tidak ada katanya,kemudian saya langsung memanggil kawan kawan dan melakukan penangkapan terhadap ke tiga orang tersebut barang bukti yangh kami temukan 3 goni ubi kayu di perkirakan lebih kurang 200 kilogram,alat angkut berupa sepeda motor becak.

Saat ditangkap ketiga pelaku langsung mengakui, kalau mereka melakukan pencurian,dan sebagian warga karena langsung melakukan pemukulan terhadap ke 3 orang tersebut karena angapan warga tadi selama ini rupanya mereka lah yang melakukan pencurian bukan binatang (babi) yang mencabutnya.

Masih lanjutnya,kemudian ketiga pelaku tersebut kami bawa ke rumah Rt.Setelah diadakan musyawarah secara kekeluargaan,dan para pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maka ketiga pelaku di lepaskan oleh warga,imbuhnya.(Iw)

Kepsek SMKN 2 Pinggir Elmi Suhaimi Spd,Komite SMKN 2 Kholifah Tosmen,Pihak Chevron yang diwakili oleh Subkontraktor dari PT Multy Culture,Rabu(25/2).

SMKN 2 Pinggir,Bengkalis Dapat Bantuan Pemerataan Lahan dari PT Chevron Pinggir,(Global) Hingga kini, SMKN 2 2 Pinggir terus melakukan pendekatan dengan perusahaan perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Pinggir,terutama dengan perusahaan PT CPI .Hal ini terbukti pihak Chevron menurunkan bantuan alat beratnya untuk pemerataan lahan SMKN 2 Pinggir.

Komite SMKN 2 Pinggir, Kholifah Tosmen ketika di wawancarai wartawan,Rabu(25/2) terkait dengan Pemerataan lahan SMKN 2 mengatakan, saya mewakili kawan kawan di komite SMKN 2 Pinggir mengucapkan terima kasih banyak kepada perusahaan perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan pinggir,yang telah berkenan mengabulkan permohonan permohonan dari sekolah.Terutama kepada Perusahaan PT Chevron yang telah menurunkan alat berat nya untuk meratakan lahan SMKN 2 Pinggir,yang tadi nya berbukit dan lembah.Sehingga lahan sekolah ini bisa kita fungsikan lebih baik lagi,ungkap tosmen.

Kepsek SMKN 2 Pinggir Elmi suhaimi S.Pd mengatakan, saya sangat senang sekali karena perusahaan di Mandau Pinggir ini sangat peduli terhadap dunia pendidikan terkait dengan proses pembangunan.

Diterangkannya, pemerataan ini di targetkan pengerjaannya 3 hari saat ini pengerjaan sudah 2 hari di laksanakan.Setelah lahan tersebut rata,nah nanti nya disini akan kita bangun 2 unit ruang kelas,1 unit workshop,1unit labor/bengkel,serta ruang perpustakaan dan kantor majelis guru,pembangunan kita harap dari APBD Bengkalis.

'Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pihak Chevron yang telah membantu SMKN 2 Pinggir dalam rangka pemerataan lahan sekolah ini',ungkap kepsek.(Iw)

Bengkalis,(Global) Sebanyak 60 (enam puluh) warga dari keluarga kurang mampu di Kecamatan Siak Kecil,Bengkalis merasa senang dan gembira karena menerima Rumah Layak Huni (RLH) bantuan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh yang diserahkan usai pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Siak Kecil,berapa hari yang lalu.

Kegembiraan terpancar jelas dari raut wajah para perwakilan warga desa di Kecamatan Siak Kecil yang secara simbolis menerima bingkai foto bergambar RLH tipe 36 atau ukuran 6 x 6 meter.

Saat bersalaman dengan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, terlontar ucapan terima kasih dari salah seorang warga, 'Tentu saya senang sekali, karena Pak Bupati Herliyan Saleh mau membuatkan rumah untuk warga miskin. Alhamdulillah, sekarang saya sudah punya rumah permanen ukuran 6 x 6 meter,' ujar salah seorang penerima RLH yang mengaku bernama Karto.

Salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis untuk keluarga miskin melalui

Tampak Bupati Bengkalis Herlian Saleh menyalami salah seorang warga yang menerima RLH.

pemberian RLH sebanyak 600 unit per tahun. Rumah tersebut dibagikan pada keluarga kurang mampu di 8 (delapan) kecamatan yang ada di Negeri Junjungan ini.

'Sejak diluncurkan mulai tahun 2011 lalu, hingga 2014 kemarin, kami telah membangun 2.400 unit RLH. Insya Allah, pada akhir 2015, sebanyak 3.000 warga keluarga miskin akan mendapatkan rumah layak huni,' ungkap Herliyan.

Program pemberian RLH ini, sebagai bentuk komitmen Pemkab Bengkalis memban-

tu masyarakat miskin untuk mendapatkan penghidupan yang layak mengingat rumah merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia.

Dengan mendapatkan rumah yang layak untuk ditempati, maka keluarga miskin yang ada di Kabupaten Bengkalis, tentu akan terangkat dari kemiskinan.

'Program ini merupakan salah satu program strategis dalam upaya mengentaskan warga miskin yang ada,' ungkap Datuk Setia Amanah Negeri ini.

Di samping menyerahkan

RLH kepada warga, Bupati Herliyan juga menyerahkan kartu Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda) kepada warga.

Selain itu turut diserahkan 6 (enam) unit ambulan kepada kepala desa dan kepala puskesmas. Desa yang menerima ambulan tersebut adalah Desa Lubuk Muda, Sumber Jaya, Tanjung Belit, Desa Sadar Jaya dan Desa Bandar Jaya, serta Puskesmas Sadar Jaya.

Pemberian kartu Jamkesmasda dan ambulan desa, merupakan program strategis

Pemkab Bengkalis untuk meningkatkan taraf kesehatan warga.

Menurut Herliyan, melalui program Jamkesmasda, Pemkab Bengkalis membebaskan seluruh biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas, RSUD Bengkalis, Kecamatan Mandau maupun RSUD di Kabupaten Siak, Dumai maupun Pekanbaru.

Sementara, terkait armada ambulan desa yang diserahkan kepada desa, untuk memudahkan masyarakat untuk menjangkau fasilitas pusat kesehatan yang ada. (dr)

Tunggu Harga Limit Kayu

Kejari Bengkalis Akan Lakukan Pelelangan Hasil Tangkapan Bengkalis,(Global) Sudah sekitar 2 (dua) tahun terakhir, sejumlah kendaraan roda dua dan empat yang telah dijatuhkan inkrah oleh Pengadilan tetapi masih juga mangkrak di gudang Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, namun dalam waktu dekat ini, bila tidak ada halangan akan dilakukan pelelangan, tinggal menunggu harga limit kayu dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Bengkalis,demikian disampaikan Kejari Bengkalis Mukhlis melalui Kasubag BIN, Ari Supandi‎.

Disebutkannya, kendaraan jenis roda dua yang akan

dilelangkan tahap awal ini ada 6 (enam) unit dan kendaraan roda empat merk Colt Diesel 6 unit ditambah sejumlah Handphone berbagai unit dan kayu belahan yang terbagi empat item kasus.

'Untuk harga limit kendaraan roda dua dan empat serta sejumah handphone telah ditetapkan pihak Disprindag Bengkalis, kita saat ini tinggal menunggu harga limit kayu olahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkalis, bila harga telah kita terima dari Dinas tersebut, maka tidak akan lama lagi pelelangan akan segera digelar,' terang-

nya, Senin (9/2).

Dijelaskannya lagi, lantaran kayu yang dibagi empat item itu, kasusnya bersamaan dengan empat mobil Colt Diesel dalam persoalan ilegal logging, maka pihaknya dalam proses pelelangan akan dilakukan secara bersamaan untuk menghindari proses lelang yang berulang ulang kali dalam satu inkrah dari Pengadilan.

'Kita tidak mau dalam melakukan pelelangan ini terpisah pisah dalam satu inkrah, makanya saat ini, kita dari pihak Kejaksaan masih menunggu harga limit

Ini dia tumpukan kayu yang banyak diamankan di Kejari Bengkalis.

kayu olahan yang akan dilelangkan dari Dishutbun, sebab harga limit lainnya sudah ada dan jika harga

limit kayu olahan sudah ditetapkan dari Dishutbun, maka akan segera dilakukan pelelangan,' tutup Ari.‎ (dr)

Terlalu, Diduga di Kecamatan Pinggir CPO Ilegal Tetap Buka

Tanki air.

Pekanbaru,(Global) Hingga kini tempat penampungan minyak Crude Palm Oil alias(CPO) diduga ilegal di wilayah Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Riau tepatnya di Desa Tengganau

Jalan lintas Pinggir Pekan Baru masih tetap buka bebas menjalankan usahan mereka.

Pantauan wartawan di lapangan Sabtu(28/2) setiap hari nya para supir truck tanki yang berbuatan CPO dari arah Pekan Baru me-

nuju Dumai selalu singgah dan menjual minyak yang di bawa nya kepada para penampung tersebut.

Diduga Big Boss usaha penampungan CPO Di wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ini main

mata dengan aparat penegak hukum.Terbukti tempat tersebut masih saja buka dan menjalankan usahanya.Yang anehnya tempat tersebut letaknya di tepi jalan lintas,nah ketika para penegak hukum akan bepergian ke pekan baru pasti tempat tersebut terlihat jelas,tetapi kenapa Penegak hukum Diam....?

Salah Seorang Pengendara sepeda motor yang tidak ingin di sebutkan namanya mengatakan kepada awak media bahwa"sebenarnya kami sangat resah dengan keberadaan Tempat Penampungan CPO ini,karna posisi nya pas berada di tikungan.

Ketika kita para pengendara hendak melintas tiba tiba sebuah truck Tangki langsung Keluar dan masuk,intinya sangat mengganggu perjalanan pengendara karna posisinya tepat di tikungan.

"Kami sebagai pengguna jalan raya merasa terganggu dengan keberadaan tempat

penampungan CPO yang letak nya berada di Tikungan ini.Dan berharap kepada penegak hukum agar tempat penampungan CPO ini bisa di tutup atau di pindahkan letak nya.

Salah seorang mantan atau bekas Pekerja di lapangan Tempat penampungan CPO ketika di tanya oleh awak media terkait aktifitas ini mengatakan"biasanya sipemilik(BOSS) melakukan pembelian minyak CPO kepada para supir truck tanki pergelang nya seharga Rp400 ribu.Para supir truck biasa menjual kadang 1 gelang sampai 2 gelang untuk 1 unit truck tangki.

Masih kata pekerja"kalau untuk pekerja semua berasal dari desa ini.tetapi kalau untuk aparat penegak hukum saya tidak tahu pasti yah...,pasti adalah kalau tidak ada pasti tepat atau gudang kita selalu di razia,imbuhnya.

(Iw)

4

SIAK Lagi, Bupati Siak Syamsuar Hadiri Musrenbang Kecamatan Koto Gasib Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

Siak,(Global) Pembangunan di Koto Gasib harus di dukung oleh masyarakat Koto Gasib, kearifan lokal dalam upaya untuk memelihara budaya daerah karena dengan adanya perubahan nama desa menjadi nama kampung karena itu, ini menunjukan bahwa pemerintah pusat memberikan keistimewaan bagi daerah untuk menjaga dan memelihara terhadap budaya yang ada di daerah, hal ini disampaikan Bupati Siak Drs H Syamsuar Msi yang didampingi wakil Bupati Siak Drs H Alfedri MSi pada saat musyawarah rencana pembangunan kecamatan Koto Gasib yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat, Bupati Siak Drs H Syamsuar menyampaikan dalam aturan yang sudah ditetapkan terkait dengan desa menjadi kampung, pemilihan kepala kampung secara serentak, pelantikan juga serentak yang di-

laksanakan pada Oktober mendatang, juga pelantikan serentak di kantor Bupati Siak termasuk biaya pemilihan pilkades juga ditanggung oleh pemerintah, karena itu agar dalam pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik tentunya harus didukung oleh Badan Permusyawatan kampung sehingga adanya integritas yang baik untuk membangun kampung.

Pemerintah Kabupaten Siak juga sedang merumuskan kebijakan pelayanan yang mudah adanya pelimpahan kewenangan dari Camat kepada kampung, agar pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah, oleh karena itu ini tentunya antara pemerintah kampung dan perangkat harus sinergi dan kompak.

Pembangunan dibidang ekonomi terutama pangan, kampung harus mengutamakan dalam program prioritas, juga dalam bidang pendidikan yang saat ini terus meningkat dari segi prestasi

Seperti inilah semangatnya Bupati Siak pada kegiatan Musrembang Kecamatan Dayun Kemarin.

pendidikan ini tentunya harus terus kita pertahankan.

Sementara itu Camat Koto Gasib Syafrizal S.Sos usulan

pembangunan kecamatan adalah tindak lanjut dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan ditingkat Kampung yang kemu-

Mentan RI Andi Amran Sulaiman, Turun Kesawah dan Bagikan Hand Traktor

Mentri Pertanian Indonesia Dr.Ir.H. Andi Amran Sulaiman,MP saat selesai menanam jagun secara simbolis.

Sabak Auh, (Global) Menteri Pertanian RI, Dr. Ir.H. Andi Amran Sulaima,MP melakukan kunjungan kerja Di Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, dalam rangka peningkatan produksi padi untuk kesiapan ketahanan pangan.

Ikut hadir pada kesempatan itu, Plt Gubernur Riau Andi Rahman, Danrem 031 WB, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, Sekdakab Siak TS Hamzah, sejumlah pejabat serta ratusan petani yang Dikecamtan sabak

auh, kabupaten siak.

Bupati Siak Drs Syamsuar Msi menyampaikan sejumlah potensi pertanian di Kabupaten Siak serta berbagai kekurangan yang sering dikeluhkan petani,seperti irigasi serta terbatasnya luas lahan pertanian. Sementara, untuk membuka sawah baru, pemerintah daerah terkendala dengan lahan yang sebagian besar sudah dikuasai perusahaan untuk kebun sawit.

'Kedatangan Pak Mentan ke Kabupaten Siak ini diharapkan dapat membantu kesulitan yang

PENGHULU KAMPUNG HARAPAN, SULAIMI

Kecewa, Jatah Pembangunan Minim

Sulaimi

Sungai Apit,(Global) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Sri indrapura tahun 2015 ini telah diputuskan dalam sidang paripurna. APBD tahun 2015 dipatok Rp. 3,2 triliun.

Tapi pembangunannya masih saja minim di Kampung Harapan, Kecamatan Sungaiapit, Kabupaten Siak, baik itu untuk pembangunan infratruktur yang ada di Kampung Harapan, ini sangat memperhatikan. Jalan Benio menuju persawahan belum juga terealisasikan dan

Jalan Syarif Kasim dan jabatan sangat memperhatikan.

Untuk itu Penghulu Kampung Harapan Sulaimi, Kecamatan Sungaiapit Kabupaten Siak, mengaku sia sia ikut Muswarah Rencana Pembangunan ( Musrembang ).Pasalnya, selama Musrembang digelar pertahun sekali, tak urung membawa dampak positif. Dan pembanguan melalui APBD Kabupaten siak Minim didapat.

'Ya saya selaku Penghulu Kampung Harapan mengaso ibo ati. Sejak dizaman penghuluh Kampung lalu hingga sekarang tidak ada satupun pembangunan yang menyentuh kampung kami ini dari APBD Kabupaten Siak, padahal setiap tahun selalu ikut Musrembang dan selalu mengusulkan Infratruktur dan pembangunan.

Tambahnya, saya berharap kepada pemerintah yang berwewenang, agar merespon apa yang kami ungkapkan di Musrembang sesuai apa yang kami harapkan,tegas Sulaimi penghulu Kampung Harapan ( In)

dirasakan petani selama ini, termasuk membantu membangun irigasi dan peralatan pertanian lainnya. Untuk mewujudkan swasembada pangan sesuai program Pak Presiden Jokowi, kita akan terus berupaya. Namun saat ini, keterbatasan lahan juga menjadi kendala bagi petani Siak. Hal ini hendaknya menjadi catatan bagi Pak Mentan agar petani Siak bisa mengarap lahan baru untuk meningkatkan produksi padi,' kata Syamsuar.

Disampaikan Bupati, saat ini Kabupaten Siak memiliki lahan potensi pertanian seluas 16.798 hektare dengan mengandalkan sumber air baku dan curah hujan.

'Hanya sebagian yang memiliki

pengairan bagus, masalah ini tentu menjadi perhatian serius sehingga produksi padi ke depannya terus meningkat, ujarnya.

Mentan RI Andi Amaran Sulaiman mengatakan maksud dan kunjungannya kemari untuk melihat secara langsung lokasi persawahan yang ada didaerah Kabupaten Siak, dalam hal ini dalam rangka untuk meningkatkan produksi padi yang sesuai dengan program pemerintah pusat.

Oleh sebab itu kunjungannya kemari bukan dengan meningkatkan produksi padi tetapi juga memberikan 5 unit hand traktor agar memberikan semangat kepada para petani untuk lebih giat lagi untuk bercocok tanam,ujarnya Andi( In)

Warga Sungai Apit Minta Pemkab Siak Memperhatikan Pembanguan Infratruktur

Sungai Apit,(Global) Kecamatan Sungai Apit adalah kecamatan tertua,namun sayang untuk masalah pembangunan selalu tertinggal dari kecamtan lain yang berada di Kabupaten Siak.

Kini jalan yang ada seluruh Kecamatan Sungaiapit sudah banyak yang sudah rusak dan bahkan masih ada jalan yang belum tersentuh pembangunannya.

Anton, warga setempat sempat menyampaikan kami sudah dari dulu menginginkan jalan diseliau menuju persawahan ini di aspal tapi sampai sekarang belum juga terlisasikan. Padahal jalan ini adalah akses satu-satunya untuk mengeluarkan hasil panen padi yang berada diseliau, tapi sampai sekarang belum juga dibangunbangun,sesal Anton Tambahnya, saya berharap jalan ini bisa terialisasikan oleh yang berwewenang maupun Pemerintah Kabupaten Siak.

Menurut Ayang, warga kondisi jalan yang berada di Kecamatan Sungaiapit sudah sangat memprihatinkan,dimana sebagian jalan diponogoroh ada jalan berlobang dan itupun telah ditampal sulam, padahal baru lagi beberapa hari lalu jalan dibangun tetapi sekarang sudah lubang, sesal Ayang.

Untuk itu, Ayang mengharapkan Pemda Kabupaten Siak bisa memperbaiki jalan tersebut dan jangan makan korban barulah sibuk sibuk memperbaiki.(In)

Jalan berlubang.

dian dilanjutkan dengan tingkat kecamatan ,4 (empat) jalan poros desa yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun mendatang.

Pembangunan sarana jalan. masih terkendala oleh perusahaan yang ada di Kecamatan Koto Gasib.(In/Hms)

Wabup Siak Hadiri Rakor Pelaksanaan Provinsi Riau

Pekanbaru,(Global) Wakil Bupati Siak H Alfefri mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Riau Siak yang diikuti oleh Bupati/Walikota se Prov Riau di Balai Serindit Gedung Daerah Prov Riau Pekanbaru, Dalam kesempatan tersebut Alfedri mengusulkan jalan darat dari Buton ke Pekanbaru, jalur kereta Api di sebelah pipa H Alfefri

BOB,Pembebasan lahan, usulan terkait lokasi pengapalan Minyak diTanjung Buton, Pengembangan kawasan Industri Tanjung Buton, pembebasan lahan jalan tol Pekanbaru Dumai melalui lahan HGU PT Ivo Mas, pembangunan listrik (kondisi 67 desa belum teraliri listrik), kendala pembangunan pembangkit tenaga listrik, infrastruktur jalan Pekanbaru Perawang lebih kurang 10km dan relokasi bandara SSQ II dibangun di Kabupaten Siak karena sebelumnya telah diusulkan dari tahun 2006 yang lalu.

Menanggapi usulan tersebut Plt Gubri mengatakan untuk pembangunan jalan yang diusulkan tadi segera dibicarakan ke Bappeda Provinsi. Saat ini menurutnya untuk Kabupaten Siak ada 6 kegiatan antara lain,: 1.Peningkatan jalan simpang Minas Perawang.

2.Pembangunan jembatan Sungai Belading.

3.Peningkatan jalan Maredan.

4.Peningkatan jalan poros Tuah Indrapura kecamatan Bungaraya.

5.Semenisasi jalan Desa di Kecamatan Bungaraya, dan.

6.Peningkatan Jalan Desa Kuala Gasib Kec Koto Gasib.

Untuk Pembangunan listrik sedang kita persiapkan dan pihak kementerian terkait sudah mengetahui hal tersebut, ujarnya.

Kemudian pembebasan lahan HGU milik PT Ivo Mas sekitar 10 Km di tambah didengan 7 Km yang sudah di bebaskan lahannya berarti totalnya 17 Km, hal nanti akan kita bicarakan dengan pihak Hutama Karya, kata Gubri.

Sementara itu untuk relokasi bandara sebaiknya dibicarakan pada waktu khusus, perlu diketahui untuk peningkatan bandara kita menjadi Aero City membutuhkan lahan minimal 10 ribu hektar dan ini belum kita dudukan menjadi tanggungjawab siapa. Selanjutnya nanti akan kita bicarajan ke tingkat Pusat, jelasnya.

Sebelum sesi dialog dengan para Bupati/Walikota Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman dalam paparannya menyampaikan Tujuan Rakor ini antara lain Membicarakan pembangunan Prop Riau kedepan sekaligus membicarakan program prioritas yang belum sempat diusulkan.

Selanjutnya hasil dari Rakor ini akan kita bicarakan dengan Wapres Yusuf Kalla, Saya nanti akan mengundang Bupati/Walikota se Provinsi Riau untuk ketemu dengan Wapres Yusuf Kalla.

Rakor ini membahas isu isu penyelenggaraan Pemerintahan daerah antara lain Pilkada Serentak, Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten/Kota, tata kelola dan Pemerintahan Kab/ Kota.

Kemudian membahas harmonisasi RPJMN dan RPJMD provinsi Riau, Kerjasama pembangunan seperti, Pekan Sikawan, Merangkai Pulau (Siap Bedelau) dan pengembangan Transportasi dan Pelabuhan.

Hadir dalam rapat koordinasi, tersebut Ketua DPRD Riau, Ketua DPRD Kota, Danlanud, Kasrem, Danlanal, Kapolda Riau, Sekdaprov Riau, seluruh Bupati/Walikota.( In/Hms)

5

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

PEMPROV RIAU

DPW PKS Riau Dukung Pilkada dari Kaum Pria Pekanbaru,(Global) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kesejahteraan Sosial (DPW PKS) Provinsi Riau, mengaku fokus mendukung kaum pria mendukung pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 9 (sembilan) daerah tahun 2015.

Pasalnya, kaum pria, jam terbang kinerjanya tidak terbatas. Kapanpun kegiatan dilaksanakan, ia siap. Berbeda dengan perempuan yang tidak bisa bekerja kapan waktu. Jadi dalam pemerintahan, partai politik harus menacari sosok orang yang kuat tegar dan inovatif.

Selain itu, PKS tidak akan melirik calon dengan modal kepopuleritas, namun kepada finansial. Karena dengan kemampuan pemikiran calon itu bisa membawa daerah yang dipimpin kearah yang baik dari sebelumnya.

'Saya tidak mengatakan fokus kali kepada kaum pria, nanti orang salah tafsir pula nanti. Namun kita kan harus melihat situasi dan kondisi, kalau kondisi di Pekanbaru yang memiliki wilayah sedikit bisa saja diusung dari kaum perempuan,' kata Sekretaris DPW PKS, Suroyo, Rabu (4/3).

PKS sudah menetapkan dukungan di 4 (empat) daerah Pilkada yakni Dumai dr Ihcsan (kader PKS), Inhu dan Meranti incumben. Namun untuk Bengkalis belum ditetapkan, namun akan diputuskan penetapannya dalam waktu dekat.

Sementara untuk 5 (lima) daerah Pilkada, belum ditetapkan arah dukungan. Tapi dalam dua bulan ini, penetapan dukungan sudah diputuskan oleh DPW PKS. Kendala lima daerah ini, dikarenakan penetapan Pilkada serentak oleh pemerintah pada awal tahun 2015 ini, sehingga partai belum siap memilih dan melihat calon yang akan didukung.

Proses penetapan calon dikatakan Suroyo, yakni kandidat berkoordinasi dengan DPW PKS, kemudian DPW PKS berkoordinasi lagi dengan DPP PKS. Lalu DPP PKS lah yang memutuskan nama kandidat. Usulan kandidat minimal 2 (dua) orang dikirim ke Pusat.

'Target tahun ini 100 persen. Sebab tahun lalu dari 12 kabupaten/kota, dukungan PKS menang di 9 daerah.

Jadi sekarang, kita yakin menang diseluruh daerah yang melaksanakan Pilkada,' ujar Suroyo.(do)

Normalisasi Air Sungai Siak

BLH Riau Pasang Pipa Komunal dan WQMS

Pekanbaru,(Global) Masyarakat di Riau, khususnya sekitar Sungai Siak akan merasakan kembali jernihnya air Sungai Siak.

Rencana ini merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan normalisasi Sungai Siak.

Bahkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau, selaku pelaksana utama proyek ini telah melakukan berbagai persiapan untuk memperbaiki kondisi sungai tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala BLH Riau, Yuwilriati Moesa, ada 4 (empat) kabupaten dan 1 kota yang akan terlibat dalam pelaksanaan normalisasi tersebut. Pemda terkait adalah Pekanbaru, Siak, Bengkalis, Rohul, dan Kampar. Beberapa tahapan perencanaan pelaksanaan program bahkan telah dilakukannya bersama pemda terkait itu.

'Kita telah meminta mereka untuk membangun turap. Beberapa telah dibuatkan DED nya,' sebutnya.

Disebutkannya juga, bahwa pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 200 milliar untuk menjalankan program normalisasi tersebut. Dari anggaran tersebutlah, BLH akan memasang pipa komunal dan juga Water Quality Monitoring System (WQMS).

'Dengan pemasangan WQMS kita bisa memantau kondisi air secara realtime, 24 jam penuh. Sedangkan pipa komunal berguna untuk memperkecil pencemaran yang akan masuk ke Sungai Siak,' jelasnya.

Sementara untuk pembangunan turap, sambung mantan Direktur RSUD Arifin Ahmad itu, anggarannya akan disesuaikan pada tiap kabupaten yang dilalui aliran Sungai Siak itu. Hal ini karena, jelas Yulwiriati, tekstur tanah pesisir sungai Siak itu tidak akan sama di tiap daerahnya.'Antara tiap wilayah tentu berbeda, dan ini sudah ada standar teknisnya,' ucapnya.

Ia berharap, proyek yang akan digesa pada tahun 2015 ini, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sehingga partisipasi seluruh elemen masyakat diharapkan turut menunjang kesuksesan tersbut, sehingga cita-cita untuk memperbaiki sungai yang telah menjadi ikon di Bumi Lancang Kuning itu dapat terwujud.(do)

Sungai Siak

LIMA PEJABAT DIROTASI

Plt Gubri Serahkan SK Plt Kepada 57 Pejabat Riau Pekanbaru,(Global) Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) kepada 52 (lima puluh dua) pejabat Eselon II dilingkungan Pemprov Riau Terhitung 16 Februari. Seluruh pejabat tersebut harus menjalankan tugas dan kinerja dalam melaksanakan APBD Riau 2015.

Dari seluruh pejabat yang di Plt kan tersebut, lima (5 ) diantaranya bertukar posisi jabatan. Serta ada beberapa penyesuaian untuk mengisi kekosongan sesuai SOTK 2013. Tertuang dalam Permendagri nomor 33/2015 tentang penggunaan anggaran APBD 2015 di Provinsi Riau, dan Pergub nomor 8/2015 tentang Plt sejak dilantik sampai terpilih dan dilantik pejabat definitif.

'Kita sudah berdiskusi dan berkonsultasi, sudah mendapat petunjuk dengan membuat SK Plt ini, agar pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan bisa berjalan, harus melaksanakan UU nomor 5/2014 dimana prosesnya harus dilakukan,'ujar Plt Gubri usai menyerahkan SK kepada seluruh pejabat eselon II. Diakuinya memang ada pergeseran di beberapa jabatan. Karena harus diisi, tapi statusnya sementara. Baru setelahnya tahapan berikutnya dilaksanakan Asessment dengan Pansel yang akan dipersiapkan.'Akhir Maret

Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman Serahkan SK Plt Esselon II Kepala Biro Humas Pemprov Riau di Ruang Melati Kantor Gubernur.

akan selesai dan menjadi definitif, insyaallah," tambahnya.

Plt Gubri berpesan seluruh pejabat walaupun dengan status Plt harus tetap melaksanakan tugas. Juga jangan melakukan kesalahan sekecil apapun dalam memberikan pelayanan.

Beberapa perubahan yang terjadi pergeseran kemarin seperti : Sekretaris Dewan yang dijabat Zulkarnain Kadir diganti oleh Syamsurizal yang sebelumnya menjadi Staf Ahli Gubernur. Zulkarnain sendiri menjabat sebagai Plt Staf Ahli Gubernur.

Kepala Biro Perlengka-

pan dan Biro Keuangan digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dipercaya sebagai Plt adalah staf ahli Gubernur lainnya, Indrawati Nasution. Jabatannya digantikan salah seorang pejabat eselon II yang nonjob yakni Edi Kusdarwanto.

Sedangkan Zulkarnain Kadir yang berpindah tugas jabatan, ketika dimintai komentar menyebut semuanya sudah sesuai dengan aturan.

Ia pun mengaku siap mengemban amanah di tempat baru untuk menambah pengalaman kerja.

'Saya sudah terlalu lama,

ingin berkarir dan mencari pengalaman di tempat lain, jadi tidak ada masalah,' katanya Sementara Kepala Biro Perlengkapan Ayub Khan dipercaya sebagai Plt Kepala Biro Administrasi Kemasyaratan. Jonli yang sebelumnya Karo Perlengkapan menjabat sebagai Plt Kepala Biro Organisasi.

Terkait penerimaan SK Plt oleh pejabat Pemprov Riau kemarin, berbagai komentar berbeda disampaikan para pembantu Gubernur tersebut. Seperti Plt Kepala Disperindag Riau Ramli Walid yang menyebut

sebagai suatu hal yang biasa saja.'Biasa saja, kita tetap kerja,' singkatnya.

Sementara jabatan lainnya tetap diisi pejabat sebelumnya dengan status Plt. Disinggung mengenai kinerja beberapa SKPD baru yang diserahkan SK Plt nya karena belum ada pejabat eselon III dan IV serta staf.

Andi Rahman sapaan akrab Plt Gubri menyebut tidak ada masalah.'Nanti kita lantik eselon III dan IV, dalam waktu dekat.

Dan yang penting kepalanya sudah ada, agar bisa jalan,' tegasnya.(Adv/Hms Pemprov)

Plt Gubri Teken Gerakan Nasional Penyelamatan SDA

Nampak Plt Gubri saat meneken nota Gerakan Nasional Penyelamatan SDA.

Jakarta,(Global) Plt Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman termasuk kepala daerah yang ikut menandatangani nota Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sektor Kelautan dan Sektor Kehutanan dan Perkebunan yang dimotori Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Selasa (17/2).

Penandatanganan dilakukan secara terpisah.

Pada pagi hari, penandatanganan dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penandatanganan disaksikan langsung Menteri KP Susi Pudjiastuti dan Wakil

Ketua KPK Zulkarnain.

Pada siang harinya, dilanjutkan penandatangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penandatanganan kali ini hanya diikuti 24 Gubernur yang disaksikan langsung Menteri LHK Siti Nurbaya dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja.

Plt Gubri yang akrab disapa Andi mengatakan bahwa Riau siap dan menyambut baik gerakan yang dibeking langsung komisi anti rasuah ini.

'Kita menyambut baik gerakan ini. Kita akan dukung dan siap bekerja sama dengan KPK dan instansi terkait lainnya

dalam rangka menyelamatkan SDA kita,' tegas Andi kepada sejumlah awak media.

Andi mengatakan, selain terkenal dengan hutan dan kebun, Riau juga tidak kalah potensial di sektor kelautan. Bertahun-tahun Riau pernah menjadi andalan di bidang perikanan. Oleh sebab itu, Riau harus siap bersama KPK dan instansi terkait untuk menyelamatkan SDA sektor kelautan dan sektor kehutanan dan perkebunan. Apalagi, gerakan ini akan ditindaklanjuti dengan aksi dilapangan dimana KPK akan memberikan super visi.

Menteri KP Susi dalam

sambutannya mengatakan bahwa dirinya tertarik bergabung di pemerintahan karena isu perubahan yang didengungkan Presiden Jokowi.

'Karena isu perubahan itulah saya mau bergabung. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada semua pihak, terutama para kepala daerah yang punya wilayah, mari sama-sama kita selamatkan sektor kelautan ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kita secara keseluruhan,' tegasnya.

Susi menyadari bahwa banyak kebijakan yang ia buat menjadi pro kontra di tengah masyarakat.

Namun tidak ada maksud lain, kecuali ingin agar SDA sektor kelautan tidak lagi dikeruk orang lain, tapi benar-benar untuk masyarakat Indonesia.

Seperti yang sering ia sampaikan, andai dikelola secara baik, kekayaan laut Indonesia bisa mendatangkan devisa yang tidak sedikit bagi negara. Ratusan triliun akan masuk ke kas negara. Selama ini justru dinikmati negara lain.

Hampir senada juga disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya. Ia sangat berterima kasih kepada KPK yang berkomitmen menyelamatkan SDA di sektor kehutanan dan perkebunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini SDA di sektor kehutanan dan perkebunan banyak yang tidak jelas pengurusannya.

Berbagai mafia bermain, sehingga merugikan negara triliunan rupiah. 'Ini harus menjadi tekad kita semua untuk menyelamatkan SDA sektor kehutanan dan perkebunan ini,' ajak Siti.

Turut hadir mendampingi Plt Gubri saat di KKP antara lain Kadis Perikanan Surya Maulana dan ketika di Kementerian LHK Kadis Kehutanan Irwan Effendi dan Kadis Perkebunan Zulher.

Hadir juga Kabiro Umum Doni Aprialdi. (Adv/Hms)

6

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

ROHUL DUKUNG KEBERADAAN MAMIC

Pemda Rohul, Bangun Usaha Depo Air Minum Samsul Kamar, S.Hut.

ULP Mulai Lakukan

Pelelangan Kegiatan 2015 Pasir Pengaraian,(Global) Berdasarkan dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015, maka sejak tanggal 6 Februari 2015 lalu, Unit Lelang Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu telah mulai melaksanakan proses pelelangan kegiatan tahun 2015, yang mendapat anggaran dari APBD tahun 2015.

Melalui kelompok kerja (Pokja) 4, Unit Lelang Pengadaan, telah melakukan pelelangan melalui media elektronik LPSE Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 28 paket kegiatan tahun 2015.

Kepada www.riau-global.com, Jumat (06/03) Ketua Pokja 4, Samsul Kamar, S.Hut, mengungkapkan, pelelangan paket kegiatan hingga saat proses pelelangan terus berlangsung.

Pelelangan kegiatan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu, akan berlangsung hingga bulan April 2015.

'Beberapa kegiatan lelang itu, sudah ada yang ditetapkan sebagai pemenang. Ada juga kegiatan yang belum dilelang karena masih menunggu penyesuaian anggaran dari APBN'. sebut Samsul Kamar.

Diantara paket kegiatan lelang yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai pemenang lelang, seperti lelang kegiatan pembangunan median dan taman jalan dari Jembatan Batang Lubuh II menuju Km 04 Pasir Pengaraian.

Kegiatan ini dimenangkan oleh CV Emka. Sementara untuk kegiatan pembangunan median dan taman jalan dari Batang Samo menuju Pasir Pengaraian, dimenangkan oleh CV Jimbaran.

Selain 2 (dua) paket tersebut, panitia lelang dari Pokja 4, juga telah menetapkan pemenang lelang dari kegiatan penataan tembok penahan tebing pada Komplek Bina Praja Kabupaten Rokan Hulu, yang dimenangkan oleh CV.Asabah Sejahterah.(drs).

Syamsul Akmal, SH

Partai Gerindra Usung Cabup Rohul

Pasir Pengaraian,(Global) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Rokan Hulu,telah mulai melaksanakan pembahasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu pada Desember 2015 nanti.

Dari pelaksanaan pertemuan pembahasan calon bupati Rokan Hulu yang dihadiri oleh Pengurus DPP Partai Gerindra ,DPC Partai Gerindra Kabupaten Rokan Hulu dan Anggota DPRD Rohul dari Partai Gerindra, yang dilaksanakan, Kamis,(05/03) di Pondok Sasmita Pasir Pengaraian, dicapai kesepakatan, bahwa Partai Gerindra akan mengusung calon Bupati Rokan Hulu pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Rokan Hulu 2015.

Calon Bupati Rokan Hulu yang diusung oleh Partai Gerindra adalah Syamsul Akmal,SH yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan calon kepala daerah tersebut, DPC Partai Gerindra Kabupaten Rokan Hulu, telah melaksanakan komunikasi politik dengan beberapa Partai Politik lainnya.

Diantara Partai Politik yang sedang dijajaki untuk pelaksanaan koalisi dengan Partai Gerindra seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Ketika menjawab www.riau-global.com, Ketua DPC Partai Gerindra, Syamsul Akmal, SH yang didampingi Ketua Bappilu Arfizal Candra, S.Sos, menjelaskan, seluruh jajaran Pengurus DPC Partai Gerindra, akan bekerja keras dalam melakukan pencapaian usaha, agar niat mulia untuk membangun Rokan Hulu kedepan dapat tercapai.

Terkait dengan penjajakan koalisi dengan partai lain, Syamsul Akmal juga mengaku sedang intens melakukan komunikasi politik. Sehingga persyaratan untuk pengajuan calon bupati dapat dipenuhi.

Karena saat ini jumlah perwakilan Partai Gerindra yang duduk di DPRD Rohul berjumlah sebanyak 5 kursi. Sementara persyaratannya harus memiliki perwakilan anggota DPRD Rohul sebanyak 9 kursi.(drs).

Pasir Pengaraian,(Global) Keberadaan dan kemegahan sebuah bangunan masjid, akan semakin lengkap, bila badan pengelola masjid tersebut mampu membuat terobosan usaha yang nantinya, bidang usaha tersebut akan mampu membiayai operasional sebuah masjid tersebut.

Melalui konsep itulah, Pemda Rokan Hulu bersama Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre (MAMIC) Kabupaten Rokan Hulu, pada tahun 2015 ini telah membuka usaha depo air minum yang secara resmi, pada,Selasa (03/03) lounching usaha depo air minum tersebut telah dilakukan secara langsung oleh Bupati Rokan Hulu, Drs.H.Achmad, MSi. Usaha depo air minum yabg dibangun di Komplek Islamic Centre Rokan Hulu tersebut, akan mampu menghasilkan 500 galon air minum setiap harinya.

Masyarakat dipersilahkan untuk membeli ke depo air minum yang telah diberi nama Telaga Madani. Selain masyarakat mendapatkan air minum yang bersih, secara langsung masyarakat juga telah berinfak untuk anak yatim dan pemban-

gunan Masjid Agung Madani Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.

Karena, sebahagian dari hasil penjualan air minum isi ulang tersebut akan disalurkan untuk pembangunan masjid dan anak yatim,demikian disampaikan Bupati Rokan Hulu, saat peresmian depo air minum telaga madani milik yayasan Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu.

'Selain membeli air minum, masyarakat juga telah melakukan ibadah berinfaq ke Masjid Agung Madani. Ini salah satu usaha,yang nantinya dapat memajukan keberadaan Rumah Allah ini, terutama dalam pembiayaan operasional.'Jelas Achmad.

Pada kesempatan tersebut, Achmad juga menegaskan, dengan telah diresmikannya depo air minum di Komplek Islamic Centre Rokan Hulu tersebut, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemda Rokan Hulu,harus mengambil air minum isi ulang tersebut, dalam memenuhi keperluan kantor setiap hari. Dengan demikian, usaha depo air minum isi ulang tersebut akan cepat berkembang.(adv/hms).

Pasir Pengaraian,(Global) Bupati Rokan Hulu, Drs.H.Achmad, MSi, telah menetapkan, bahwa pajak untuk sektor Pajak Bumi dan Bangunan- Perdesaan, Perkotaan,(PBB P2) tahun 2015, sebesar Rp, 25 Milliar.

Target ini, dinilai cukup tinggi bila dibandingkan dengan target PBB P2 tahun 2014 lalu.

Achmad, mengingatkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, ber-

sama petugas pemungut pajak di kecamatan, untuk lebih aktif dalam mengambil pajak PBB P2 kepada masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Rokan Hulu, Jaharuddin SP, MSi, melalui Sekretaris DPPKA, Asri, SP, menjelaskan, target penerimaan pajak dari sektor PBB P2 tahun 2015, akan diupayakan untuk tetap terealisasi oleh petugas

Drs.H.Achmad, MSi

Tahun 2015 Pemkab Rohul Targetkan Pajak PBB P2, Sebesar Rp. 25 Milliar pemungut dilapangan. Seiring dengan telah dibentuknya beberapa UPTD DPPKA saat ini di kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.

'Petugas UPTD DPPKA, saat ini sedang giat melakukan pendataan ruko, lahan dan kebun milik masyarakat dan pengusaha. Insya allah, target Rp,25 Milliar dari sektor PBB P2 tersebut akan dapat terealisasi diakhir tahun 2015 nanti'.harap Asri.

Sebagai informasi, sejak

beberapa bulan lalu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, telah membentuk UPTD DPPKA, yang berkantor di kecamatan.

Diantara UPTD yang sudah terbentuk adalah UPTD DPPKA Kecamatan Rambah dan UPTD DPPKA, Kecamatan Ujungbatu.

Direncanakan, dalam waktu dekat juga akan dibentuk UPTD DPPKA Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Kepenuhan,(adv/hms)

MTSN UJUNGBATU TAJA LDK

Kemenag : Banyak Tokoh Besar Lahir dari Rahim Madrasah dan Ponpes

Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, buka secara resmi Latihan Dasar.

Rokanhulu,(Global) Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, buka secara resmi Latihan Dasar

Kepemimpinan (LDK) yang ditaja oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Ujungbatu, yang diikuti sebanyak 450 peserta, terdiri dari

siswa/i MTsN Ujungbatu, Jumat (6/3) bertempat di Ujungbatu.

Hadir dalam acara pembukaan tersebut, Kepala dan Wakil Kepala MTsN Ujungbatu, para majelis guru dan Pembina, Kepala Tata Usaha dan staf, Para Nara sumber yang telah ditunjuk pihak panitia penyelenggara, dan 450 peserta LDK MTsN Ujungbatu.

Kakan Kemenag Rohul Ahmad Supardi Hasibuan, dalam sambutan pengarahannya menyatakan bahwa siswa/i madrasah adalah calon-calon pemimpin umat di masa yang akan datang, sebab madrasah dan juga pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang sangat potensial melahirkan pemimpin umat.

Sejarah mencatat bahwa sebelum Indonesia merdeka, termasuk saat Indonesia Merdeka, dan juga pasca kemerdekaan sekarang ini, banyak tokoh-tokoh besar yang lahir dari rahim madrasah dan pondok pesantren. Oleh karena itu, tidak perlu ragu untuk belajar di madrasah dan pondok pesatren, tegasnya.

Ahmad Supardi Hasibuan yang mantan Kepala Humas dan Perencanaan Kanwil Kemenag Riau ini, mengharapkan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sebab dari sini akan diperoleh

ilmu pengetahuan, pengalaman berinteraksi dengan orang lain, termasuk pengalaman memimpin.

Hasibuan lebih lanjut menyatakan, madrasah dan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang relevan pada masa dahulu, relevan pada masa kini, dan relevan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, para santri harus rajin belajar, menimba dan menggali serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Diakuinya bahwa persaingan saat ini dan bahkan di masa mendatang, adalah persaingan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Makanya sejak dahulu kala, Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kita untuk belajar ilmu pengetahuan, bahkan pidato Allah SWT ketika melantik Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, adalah perintah untuk membaca.

Membaca adalah sebuah aktifitas yang sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Dengan membaca ilmu pengetahuan dikuasai. Dengan membaca ilmu pengetahuan dapat diterapkan. Dengan membaca ilmu pengetahuan dapat dikembangkan.

Dan dengan membaca ilmu pengetahuan dapat diajarkan untuk kesejahteraan umat manusia.(Rls)

7

INHU

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

TERKAIT PILKADES TITIAN RESAK

Bupati Inhu Yopi: Pilih Sosok Pemimpin yang Amanah Siberida,(Global) Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto, SE, kepada warga Desa Titian Resak Kecamatan Siberida berharap untuk memberikan pilihan sesuai hati nurani.

Himbauan itu dia ingatkan disela Istiqomah Akbar bersama Warga di Masjid Al Hidayah Desa Titian Resak memperingati hari jadi Desa yang ke 34 tahun 2015. 'Pilihlah calon pemimpin yang amanah,' pesan Bupati Inhu,

Sabtu pekan kemaren.

Sebab, kata Bupati Yopi, pemimpin yang amanah bisa menghantarkan cita cita masyarakat yang sejahtera lewat aflikasi pembangunan Desa.

Tidak disitu saja, geliat pesta demokrasi yang kerap diwarnai dengan cara menghalalkan segala cara dari oknum oknum Calon Kepala Desa guna mencapai suatu tujuan hendaknya pula semua fihak bisa mewaspadainya se-

hingga kelak potensi perpecahan diantara sesama Masyarakat bisa terminimalisir.

'Hindari perpecahan khususnya yang membawa atas nama golongan, suku, dan agama, serta hindari pengkotak-kotakan yang diakibatkan Pilkades,tegasnya dengan harapan setianya calon pemimpin Desa Titian Resak lahir seorang pemimpin yang amanah dan bermartabat.

Data yang diterima media ini,

dari Camat Siberida, Triatno, S. SST pada kesempatan yang sama menyebut ada 3 (tiga) Calkades yang bakal berkompetensi di Pilkades Titian Resak, 21 Maret nanti.Satu diantara Calkades itu adalah Incumbent.

Bantu Rp 200 Juta ke Mesjid Al Hidayah Pada kesempatan yang sama, Bupati Inhu itu menegaskan alokasi dana APBD II Inhu tahun 2015 di Kecamatan Siberida tembus Rp. 30 Miliar dan akan kembali naik menjadi Rp. 50 Miliyar di tahun depan.

Sedangkan jumlah bantuan hibah kesejumlah rumah ibadah mencapai Rp. 45 Miliar setiap tahunnya, termasuk untuk Masjid Al-Hidayah Desa Siberida Kecamatan Siberida menerima bantuan hibah untuk tahun berjalan Rp. 200 Juta.

Bupati Inhu menegaskan, majunya suatu pembangunan daerah tidak terkecuali pembangunan Desa Titian Resak tidak terlepas dari dukungan masyarakat.

Karena dukungan tersebut, posisi pembangunan Kabupaten Inhu yang dulunya jauh tertinggal

Yopi Arianto,SE

dari Kabupaten tetangga, yakni, Inhil, Kuansing, dan Pelelawan, tapi setakat ini Pemkab Inhu justru sudah jauh lebih maju.

Aplaus Bupati atas dukungan masyarakat Inhu kepada program Pemerintah menuju Inhu sejahtera sekaligus menutup Istiqomah dengan ucapan selamat ulang tahun Desa Titian Resak.(Ris)

Jelang Pilkades Plt Sekdakab Sosialisasi Profil Desa dan Kelurahan JEMBATAN REDANG TERANCAM AMBRUK

Plt Sekdakab Inhu H Agus Rianto,SH

Rengat,(Global) 2 (Dua) pekan sebelum dilaksanakannyaa pesta demokrasi tingkat desa di berbagai Kecamatan se Kabupaten Inhu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekdakab H. Agus Rianto, SH MH gelar sosialisasi profil penyusunan hadir dalam pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Gedung Kesenian Sempena Rengat, Rabu (4/3) dihadiri para Sekdes, Kepala Bappemas

Pemdes, dan Camat dengan menghadirkan narasumber dari Konsultan Prodeskel PMD Jakarta, Budi Rahmatullah, SE. Tujuan sosialisasi agar setiap Desa yang ada di Kabupaten Inhu dapat membuat penyusunan profil tentang data Desa yang baik dan benar karena menjadi faktor penting dalam rencana dan proses pembangunan Desa, Kelurahan.

Kepala Bapemas Pemdes, Suratman, mengatakan, ketersediaan data yang akurat akan mem-

bantu tercapainya pembangunan di Kab Inhu yang merata.

Sementara Plt Sekdakab Plt Sekdakab Inhu Agus Riantomenyebut esensi sosialisasi untuk kepentingan Masyarakat sekaligus membantu Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan.

'Sebagai aparatur pemerintah sudah setianya pula menciptakan suasana yang kondusif selama Pilkades di 63 Desa,' pesan Plt Sekdakab Inhu.

Pada kesempatan yang sama Budi Rahmatullah mengatakan, melalui profil desa akan menjadi indikator penting dalam mendukung kinerja Pemkab, Pemko, dan Provinsi demi peningkatan pembangunan tidak terkecuali Kab Inhu yang terdiri dari 194 Lurah dan Desa.

Setakat ini, baru 111 Desa yang mengirimkan datanya secara online. Sedangkan sisanya, sebanyak 83 desa belum mengirimkan data sehingga dapat dikategorikan, Inhu termasuk desa swasembada.

(Hms Setdakab Inhu)

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR Mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ke Rahmatullah

DR. H. TENAS EFFENDY Usia 79 tahun (Budayawan Riau)

Sabtu, 28 Februari 2015 Pukul 00.25 WIB di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru "Semoga Amal Ibadah almarhum Diterima Allah SWT, dan Keluarga yang di tinggalkan Tabah menghadapi Cobaan ini," Ttd, H. SUYATNO BUPATI ROHIL

ERIANDA, SE WAKIL BUPATI ROHIL

H. SURYA ARFAN MSI PLT. SEKDA ROHIL

nLagi,Pembangunan Jembatan di Kabupaten Inhu yang Diduga Asal Jadi

Ini dia Proyek Jembatan Redang tersebut.

Rengat,(Global) Dengan mempergunakan AP足BD Tahun 2014,Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menganggarkan Rp.2,7 Miliar untuk pembangunan jembatan Redang,dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.1.810.219.000, dan sebagai pemenang tender CV.TAMIN PUTRA dengan harga penawaran Rp.1.501.848.000, Kegiatan yang bernomor kontrak 01/KONT/DPU-BM/Pjbt/ IV/2014 tertanggal 30 April 2014 dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender yang dipercayakan kepada PT.VISITECH GEMILANG,sebagai konsultan pengawas.

Dalam melaksanakan kegiatan CV.Tamin Putra, disinya-

lir tidak berpola kepada pelaksanaan mutu,kualitas dan kwantitas,diduga asal jadi.

Pasalnya,pembangunan jembatan tersebut,di duga banyak menggunakan batu sungai dan sebagian batu split.Padahal pembangunan jembatan Redang.,untuk Lantai menggunakan mutu beton K350,Abutment mutu beton K250,Gelagar induk mutu beton K250, 4 buah pondasi caisson ukuran 300x550cm, 80cm bagian atas dan bawah mutu beton K250 dan bagian tengah menggunakan beton siklop K175 Begitu juga pembuatan Plat injak dan sloop protection,terkesan asal jadi.dikarenakan pembuatannya diatas tanah yang baru ditimbun,tanpa pemadatan,jika

te足足r足jadi penyusutan tanah di khawatirkan retak. Jelas nara sumber bernama Yoveldi,kepada www. riau-global.com.

Ditambahkannya,perletakan Elastomer sebanyak 8 buah,dengan ukuran 400x450x40 mm diragukan, apakah dipasang atau tidak pada jembatan tersebut,yang terlihat hanya papan.Begitu juga Ruang Laboraturium 40 M2 serta alat laboraturium seperti yang tercantum didalam item pembayaran diduga tidak ada di lapangan.

Te r p i s a h , H a k i m . d a r i PT.Visitech Gemilang,saat dihubungi melalui ponsel,tidak diangkat walaupun sambungan terhubung,begitu juga sms,tidak dibalas.

Mulis,dari pihak PT.Tamin Putra mengatakan,realisasi pekerjaanya 96 persen sekian dan baru dibayarkan 91 persen sekian, 5 persennya masih ditahan. terkait fasilitas Laboraturium Mulis mengatakan di belakang kantor PU.sedangkan perletakan Elastomer sudah dipasang Rp.600 ribu biayanya.

Nafriandi,S.T,M.Eng.sebagai PPK sudah tidak dapat dimintai keterangan.terkait permasalahan.

Pantauan Riau Global di lapangan,terlihat keadaan cat pada jembatan,sudah mengelupas.dan begitu juga turap (sloop protection)tampak sudah pecah, dan terancam ambruk...(tim)

Ada Rekanan Diskes Salah Bayar Proyek Rp 80 Juta Rengat,(Global) Sekretaris Dinas Kesehatan (Diskes) Pemkab Indragiri Hulu (Inhu), Rika Nora, mengaku ada kegiatan Proyek Dinas Kesehatan yang didanai APBD II Inhu tahun anggaran 2014, yang salah bayar.

Akibatnya, salah satu rekanan yang bobot fisik kegiatannya hanya sekitar 40 persen tapi justru menerima bayaran dari Bagian Keuangan Setdakab Inhu sebesar 100 persen. Sementara rekanan yang menyelesaikan kegiatan 100 persen justru kurang bayar mencapai Rp 80 Juta.

'Benar ada yang kelebihan bayar dan ada yang kekurangan bayar. Tapi semuanya sudah selesai,' ungkap Sekretaris Diskes, Rika Nora, yang mengaku sedang diluar kota lewat Hpnya, Jumat (6/3).

Sesuai aturan dan mekanisme tentang kelebihan bayar dan kekurangan bayar juga berlaku dan sering terjadi dibeberapa Satker lainnya sehingga kesalahan itu tidak terlalu bermasalah meski tahun anggaran sudah tutup buku.

'Sudah tidak ada masalah karena ada aturan dan mekanisme tentang pengembalian dan

Acara Silaturahmi Bapak Bupati Indragiri Hulu dengan seluruh Kepala Sekolah se Kecamatan Batang Gansal.

pelunasan kepada rekanan yang kurang bayar,' terang Rika tanpa menyebut mekanisme dan aturan yang dimaksud.

'Benar dana itu sudah dikembalikan rekanan yang menerima kelebihan bayar dan atau benar rekanan yang kekurangan bayar Rp 80 juta sudah menerima kekurangan bayar meski sudah ditahun yang berbeda?,' cerca media ini.

'Kalau itu saya kurang tahu.

Sebab yang tahu persis pengembalian dan pelunasannya adalah

Bendahara,' elak Rika lagi.

Dari berbagai sumber yang didapat menyebut, Dinas Kesehatan Pemkab Inhu membujuk rekanan yang kurang bayar untuk tidak membawa ke ranah hukum dengan janji akan diberi paket dari Dinas Kesehatan tahun 2015 berjalan.

Sementara rekanan yang menerima kelebihan bayar hingga berita ini diturunkan, menurut sumber baru mengembalikan kelebihan bayar Rp. 20 Juta.(Ris)

8

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

ADVERTORIAL ROHIL

nBUPATI ROHIL SAMPAIKAN BERBAGAI KELUHAN

Sinergikan Program, Anggota DPD RI Kunjungi Kabupaten Rohil Bagansiapiapi,(Global) Kedatangan Anggota DPD RI, Hj. Intsiawati Ayus, SH. MH ke Kabupaten Rokan Hilir untuk mensinergikan berbagai program yang berasal dari pusat maupun Propinsi.

Selain itu kedatangan Anggota DPD RI,Hj.Intsiawati Ayus,SH. MH pertama kalinya di negeri seribu kubah adalah untuk menyelesaikan Tapal Batas antara Rohil dengan Labuhan Batu (Labusel). karena saat ini banyak keluhan dari pemerintah kabupaten.

Kedatangan anggota DPD itu disambut oleh Bupati Rohil, H.Suyatno, Amp, Ketua DPRD Rohil,Nasruddin Hasan,Plt.Sekda Rohil,Drs.H.Surya Arfan,Msi dan Pejabat Eselon lain nya dilantai IV kantor Bupati Rohil, jalan merdeka Bagansiapiapi, Senin (2/3) kemarin.

Dalam sambutan nya, Bupati Rohil, Suyatno mengatakan, Pihak Pemkab Rohil akan melanjutkan program program yang telah dirangkai oleh H.Annas Maamun dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

Namun,saat ini berbagai upaya dan kendala untuk menyelesaikannya ,salah satunya jalan lintas pesisir yang menghubungkan 2 (dua) kecamatan yakni Palika dan Kubu hingga saat ini belum selesai,sementara bodi jalan telah ada,hanya tinggal melanjutkan pembangunannya saja.

Kemudian Jalan Lintas yang menghubungkan Ujung Tanjung ke Bagansiapiapi adalah jalan Propinsi,namun karena lambannya kinerja yang dilakukan oleh pihak Propinsi membuat Bupati Rohil yang pada waktu itu dipimpin oleh H.Annas maamun mengambil kebijakan dengan melebarkan jalan lintas tersebut menggunakan dana APBD Murni Rohil.

'Kalau mengharapkan dana yang dikuncurkan dari pihak Propinsi,Sampai hari kiamat pun tidak akan pernah selesai

Bupati Rohil, H. Suyatno memberikan Plakat kepada Anggota DPD RI, Hj. Istsiawati Ayus, senin (2/3) dilantai IV kantor Bupati Rohil.

pengerjaannya,'sebut Suyatno.

Dilanjutkan Suyatno,tempat Objek wisata Rohil yakni Pulau Jemur.dimana Pulau terluar Rohil itu terletak di Selat Melaka yang tentunya harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Pusat maupun Propinsi Riau.Saat ini Pulau tersebut telah dibangun Jembatan Terapung oleh Pihak Propinsi Riau.Sekarang kita minta apa Konpensasi pemerintah Pusat terhadap pengembangan pulau jemur,tanya Bupati.

Beberapa waktu lalu, Bupati se Indonesia melakukan rapat bersama Mentri dalam Negeri ( Mendagri) mengenai Pulau Pulau terluar yang ada di daerah.Sayangnya,nama Pulau jemur tidak ada disebutkan oleh Mendagri.

'Untuk itu kita minta kepada Anggota DPD RI untuk melakukan peninjauan ulang tentang keberadaan Pulau Jemur itu di pusat. karena untuk menjaga dan mengembangkan Pulau terluar itu dilakukan oleh pihak pusat,propinsi dan kabupaten,'pinta Suyatno.

Status Pulau jemur saat ini

Agus Salim Terpilih Ketua KPUD Rohil Depenitif

Bagansiapiapi,(Global) Agus Salim, salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Rokan Hilir akhirnya menjadi Ketua KPUD Rohil dari pemilihan yang dilaksanakan seluruh komisioner, Selasa (3/3) di KPUD Rohil jalan Lintas Kecamatan, Bagansiapiapi.

'Ya untuk posisi ketua Agus Salim, melalui proses musyawarah mufakat dan voting,' kata sekretaris KPUD Rohil Andi Rahman.

Diketahui calon maju untuk posisi ketua adalah Agus Salim dan Kasmer Dahlan.

Sementara itu menyangkut untuk tahapan yang dipersiapkan mengenai pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada Desember nanti Andi mengatakan pihaknya belum mendapatkan tembusan Perpu dari pusat.

'Untuk tembusan soal teknisnya belum kami dapatkan jadi kami dalam tahap menunggu,' katanya.

Dia mengatakan untuk tahapan pemilukada sudah bisa dijalankan dalam tempo sekitar delapan bulan menjelang hari H pada Desember nanti.(dd)

Tampak Para komisioner KPU Rohil pada pemilihan ketua KPU Rohil yang menetapkan Agus sebagai Ketua KPU Rohil

telah dijadikan Kepenghuluan dibawah naungan Kecamatan Pasir Llimau Kapas (Palika).untuk itu kita minta kepada Instansi terkait seprti Dinas Cipta Karya dan tata Ruang (CKTR) Rohil, Dinas Pendidikan( Disdik),Dinas Perikanan dan kelautan (Diskanlut) Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) Rohil untuk menyiapkan data-data tentang Pulau jemur tersebut.

Data data itu nantinya akan diberikan ke DPD RI untuk dilakukan peninjauan tentang anggaran yang berada di Pusat,sehingga

Pulau terluar Rohil itu bisa dilakukan pembangunannya. kemudian mengenai perpanjangan Izin PT.Diamon Raya Timber di Rohil yang saat ini perpanjangannya ditandantangani oleh Mentri LHK RI hingga 2019, tanpa ada melakukan Koordinasi kepada kepala Daerah.

'Memang pihak PT Diamond Raya Timber pernah mengajukan perpanjangan izin ke Pemkab,namun tidak ada kita respon.untuk itu kita minta kepada Pihak DPD RI untuk melakukan peninjauan ulang tentang

perpanjangan izin PT.Diamond Raya Timber tersebut,'ungkap Suyatno.

Ditempat yang sama,Anggota DPD RI, Hj. Istsiawati Ayus mengatakan,kedatangan pertama kalinya di negeri seribu kubah adalah untuk melakukan Kunjungan kerja sekaligus silaturahmi.Selain itu menampung berbagai keluhan daerah untuk diselaikan.salah satunya adalah menyelesaikan Tapal Batas antara Rohil dengan Labuhan Batu (Labusel).

Karena berdasarkan Laporan dari Bupati Rohil,H.Suyatno, bahwa tapal batas Antara Rohil dengan Propinsi Labuhan Batu selatan (Labusel) hingga saat ini belum tuntas.Berdasarkan surat keputusan Mendagri tapal batas antara Rohil dan labusel telah diputuskan pada tahun 1985 silam dengan titik Koordinat 153.

Dikatakan Ayus, kita akan perjuangkan Tapal batas antara Rohil dengan Labusel dalam waktu dekat ini,karena di Propinsi Riau yang agak sulit untuk menyelesaikan Tapal Batas wilayah hanya perbatasan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan Kampar. karena dua kabupaten itu tapal Batasnya tidak nyambung.'Kalau Rohil insa allah bisa diselesaikan. untuk menyelesaikan Tapal Batas Rohil Labusel,Pihak DPD RI dalam waktu dekat pihak DPD kan mengundang kedua belah pihak untuk membahasnya di Jakarta. karena kalau di salah satu pihak

diadakan pertemuan,maka tidak akan membuahkan hasil.'ya,kita akan undang kedua belah pihak ke jakarta,termasuk Instansi terkait juga akan kita undang,'ujarnya.

Diakuinya,Rohil memiliki Potensi alam yang sangat me足n足janjikan seperti potensi perikanan,namun belum dikembangkan secara maksimal,kalau digali dengan maksimal maka Rohil kedepan nya diyakini akan Jaya.

Untuk itu kita dari pihak DPD RI akan meninjau ulang Program dari pusat seperti pembangunan SPBU terapung untuk para nelayan,pembangunan RLH yang berada diperbatasan seperti Pulau jemur.

Dilanjutkan, mengenai Izin PT.Diamond Raya Timber yang diperpanjang oleh kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) RI hingga 2019 tanpa ada melakukan Koordinasi dengan Bupati Rohil sebagai kepala Daerah,dirinya akan melakukan peninjauan Ulang.

Untuk itu, kita menegaskan kepada Pihak propinsi Riau untuk menjalinkan Komunikasi yang baik kepada pihak kabupaten,sehingga setiap permasalahan bisa diselesaikan segera mungkin.pembangunan Jalan lintas pesisir yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Riau hendaknya direalisasikan sebaik mungkin di kabupaten yang ada.(dd)

PLT. SEKDA ROHIL BUKA MUSDA IPHI III Bagansiapiapi,(Global) Plt. Sekda Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), H. Surya Arfan membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) Ke III Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) kabupaten rohil digedung serba Guna Bagansiapiapi, Rabu (4/3) Musda Tahun ini diberikan Motto 'bersama membangun Negeri dengan ilmu,iman dan Takwa'.

Musda IPHI tersebut dihadiri Plt.Sekda Rohil,Drs.H.Surya Arfan,Msi,Ketua DPRD Rohil,Nasruddin Hasan,Kepala Kemenag Rohil, Agustiar,Sag, ketua Wilayah IPHI Propinsi Riau, Drs.Azhari Nur,SH, MM, para Eselon dan di ikuti sebanyak 60 pengurus IPHI Rohil dan Undangan lain nya.

Dalam Sambutan nya, Ketua Wilayah IPHI Riau, Drs.Azhari Nur mengatakan, Musda ke III IPHI Rohil ini bertujuan untuk

memilih pengurus baru. dimana masyarakat Rokan Hilir mayoritasnya bersuku melayu dan sangat kental dengan Agama.

'Kita mengharapkan nantinya kepada pengurus Baru IPHI Rohil untuk membuat suatu Program yang bermanfaat bagi masyrakat. salah satunya mengenai Jemaah haji. dimana selama ini masyrakat dikalangan mampu berulangulang melakukan Haji, akibatnya masyrakat lainnya harus berantrian menunggu jadwal diberangkatkan. untuk itu kedepan nya jangan sampai terjadi halm sedemikian,'terangnya.

Masyarakat yang telah haji tidak boleh melakukan haji lagi. menurut Azhari, dengan berulangulangnya melakukan Haji,maka masyrakat harus menunggu hingga puluhan tahun.jadi kita minta kepada pengurus IPHI Rohil untuk membuat program nyata mengenai Jemaah haji ini.'kalau

Bagansiapi-api,(Global) Perusahan yang beroperasi di kabupaten Rokan Hilir diharapkan bisa segera memasukkan pekerjanya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Badan penyelenggara Jaminan Sosial (JKN BPJS) Kesehatan agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ketika diperlukan.

Kepala operasional BPJS Rohil Rudi mengatakan pihaknya telah berperan aktif untuk meminta kepada perusahaan yang ada agar segera mendaftarkan pekerjanya masuk dalam layanan BPJS kesehatan.

"Sejauh ini dari sekitar 80-an

perusahaan yang ada di Rohil baru sekitar 30-40 persen yang sudah masuk ke BPJS," kata Rudi didampingi kepala cabang BPJS Dumai Asrul Lukman, Kamis (5/3) di Bagansiapiapi.

Beberapa yang diketahui terdaftar seperti perusahaan Sinar Mas Grup, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di kecamatan Pujud, dua perusahaan grup Wilmar di wilayah kecamatan Bagan Batu, satu PKS di Bangko Pusako dan lain-lain.

"Sedangkan yang belum diantaranya perusahaan Jatim Jaya Perkasa (JJP), itu karena kantor pusatnya di Pekanbaru dan

Peserta BPJS Kesehatan Rohil Terbanyak

Tampak Plt Sekda Rohil memberi kata sambutan sekaligus membuka Musda IPHI III.

Umroh tidak masalah, silahkan berapa banyak mau melakukan Umroh,'tegasnya.

Kalau haji kedepannya tidak ada alasan masyarakat melakukan haji berulang-ulang dengan alasan mendampingi Istri, Keluarga, kerabat dan sebagainya.'Karena saat ini antrian masyarakat untuk

menunaikan Ibadah haji sangat besar,'ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Plt. Sekda Rohil, Drs.H.Surya Arfan, Msi mengatakan, Musda IPHI ini dilaksanakan dalam memilih pengurus baru, dimaBersambung hal...15

Kantor BPJS Kesehatan.

telah sudah dua kali didatangi, begitu juga ada perusahaan grup dari Ivomas masih dalam jadwal menunggu dari kantornya yang terpusat di Pekanbaru hal yang sama juga terjadi untuk PT Arjuna di Tanah Putih Tanjung Melawan menungu dari kantornya," ujar

Rudi.

Kesadaran dari perusahaan relatif lebih baik dibandingkan dengan pihak pengelola jasa layanan publik swasta seperti hotel, penginapan yang diketaBersambung hal...15

9

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

ARVERTORIAL PEKANBARU

Pemerintah Kota Pekanbaru Luncurkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis RW Pekanbaru,(Global) Pemerintah Kota Pekanbaru meluncurkan program baru yakni memberdayakan masyarakat berbasis Rukun Warga (RW), Mungkin program ini baru dan satu satunya di Indonesia yang diprogram Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Walikota Pekanbaru Firdaus ST,MT,demikian disampaikan Kabag Humas Pemko Pekanbaru Ingot Ahmad ketika ditemui diruang kerjanya, Kamis (05/3) siang.

Diterangkan Ingot,program ini terinsipirasi dari program pemerintah Pusat yang termaktub dalam PNPM Mandiri dimana pemerintah membawa masyarakat untuk melaksanakan Pola pembangunan diwilayahnya masing masing.

Lanjutnya lagi, program ini tetap menggunakan dana bergulir yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat,tegas Kabag Humas Pemko Pekanbaru. Disana tentu ada target yang akan dicapai dengan berdasarkan 5 (lima) Strategi Dasar Pembangunan Kota Pekanbaru menuju Kota Metropolitan Madani yakni : 1.Penataan Ruang Kota.

2.Pembenahan Infrastruktur dasar.

3.Penerapan pendekatan Kota Modren,Smart City, Lifeindo city,Green City,dll.

4.Pengembangan Kawasan Perkotaan yang berada dalam Pekansikawan yang terdiri dari Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan.

5.Pemberdayaan Masyarakat .

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat itulah kita perlu lakukan percepatan pembangunan dengan langkah langkah konkrit dan salah satu langkah konkrit itu adalah pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga,ujar Ingot Ahmad.

Tambah Ingot, sebenarnya program ini adalah penempatan dana kepada masing masing RW sesuai dengan budget Pemko Pekanbaru yakni berjumlah Rp 50 juta/RW. Dimana dana ini dipergunakan untuk pemberdayaan kerakyatan,simpan pinjam dan dari sekian anggaran yang ada atau sekitar 10 % dana tersebut bisa dipergunakan untuk pembangunan fisik yang sifatnya kecil tetapi dibutuhkan.

Semua itu adalah langkah langkah Pemko Pekanbaru dalam menerapkan sistem ini untuk bisa membawa masyarakat bisa secara langsung terlibat dan mereka sendiri bisa merencanakan untuk apa dana itu digulirkan,sebutnya lagi.

Dan mengenai program ini, tidak akan berbentrokan dengan dana PPM yang jelas berbasis kecamatan itu, dan

justru dengan adanya kegiatan ini yang secara akumulatif dana mirif PPM itu bisa bertambah karena kegiatannya spesifik yang berbasis RW tadi.

Sementara sasaran dari program ini adalah upaya pengembangan perekonomian ditingkat masyarakat yang berkaitan dengan usaha mikro,kecil dan menengah sehingga kehidupan masyarakat bisa bergulir sehingga timbul kreativitas ditengah masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembangunan Pemko Pekanbaru.

Sehubungan dengan adanya, dana yang berasal dari DPRD tidak akan terjadi over-

loving d a n justru program disini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat diIngot Ahmad kalangan

bawah (underground), karena dengan adanya program ini bisa membangkitkan gairah bagi masyarakat yang berada ditingkat RW karena dipercayai mengelola uang sebesar Rp 50 juta itu tadi.

Dan mengenai pengelolaannya, dana sebesar yang digelontorkan itu tidak dikelola sendiri oleh Pejabat RW setempat tetapi oleh Tim, seperti Organisasi Masyarakat Sekitar (OMS), yang ditunjuk masyarakat sekitar sehingga tim inilah yang dipercayai untuk mengelolanya bukan RW.Dan para anggota Tim tersebut akan mengdiskusikan atau memusyawarahkan ke masyarakat untuk apa apa saja dana itu dipergunakan.

Dan masing masing RW yang mendapatkan dana bergulir dari Pemko Pekanbaru sekitar Rp 50 juta itu akan didampingi oleh Sarjana Pendamping, dimana para pendamping inilah yang akan diberikan tugas untuk mengarahkan, mengawasi, dan tentunya tidak ada intervensi didalamnya.

Mulai Diproses untuk Dicairkan Kepala Bappeda Pekanbaru Sofyan dalam laporannya mengatakan sesuai dengan rencana anggaran dalam APBD 2015, terdapat 300 RW yang akan mendapatkan anggaran senilai Rp50 juta, jumlah ini minus dari

Kegiatan yang dilaksanakan masyarakat ditingkat RW.

Wali Kota Pekanbaru Buka Pelatihan pemberdayaan masyarakat berbasis RW.beberapa waktu lalu,

Firdaus,ST,MT ketika menerima penghargaan.

RW yang ada di Tenayanraya. ‘'Untuk RW sebelum pemekaran di Tenayan Raya di tahun 2015 ini tidak lagi dianggarkan karena sudah dianggarkan pada tahun 2014, sebagai pilot project dari Program PMB RW ini,’' ujar Sofyan yang didampingi Boge, salah seorang Kabid di Bappeda tersebut.

Selanjutnya Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT dalam pengarahan-

nya mengatakan. tenaga pendamping Program PMB RW ini adalah para sarjana yang lulus seleksi yang cukup ketat, karena program PMB RW ini adalah anggaran yang langsung dikucurkan kepada penjangkau pemerintahan di tingkat yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. ''Dengan dilatihkan dan dibekalinya sarjana pendamping RW ini, maka dana anggaran RW senilai Rp 50 juta per RW sudah bisa diproses untuk dicairkan. Dana PMB RW ini selain untuk mensupport masyarakat melaksanakan tiga sasaran program yakni untuk usaha,pendidikan, dan pembenahan lingkungan,'' ujar Walikota .

Walikota juga menjelaskan bahwa peran sarjana sangat penting dalam mensukseskan program PMB RW ini, karena tingkat pendidikan dan pemahanan ketua RW serta masyarakat tidak sama atau beragam. ''Sarjana pendamping yang kita pilih dari proses seleksi ini, akan bekerja selama satu tahun untuk 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kita berharap Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis RW ini benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara kualitas maupun secara prioitas yang difokuskan masing-masing RW. Ini semua adalah untuk kepentingan masyarakat kita di Pekanbaru pada khususnya,'' ujar Walikota yang

disambut aplus dari ratusan audien yang hadir.

Prestasi yang Diraih Prestasi yang ditorehkan Walikota Pekanbaru yakni menganggarakan Rp50 juta sana Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga dengan pilot project Kecamatan Tenayan Raya.

Walikota Pekanbaru juga menganggarkan dana Usaha Ekononomi kelurahan senilai Rp500 juta di tahun 2014, dimana dana tersebut 58 Kelurahan di Pekanbaru mendapatkan anggaran tersebut yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memiliki usaha.

“Terobosan dan program tersebut diantaranya yang membuat pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada Walikota Pekanbaru,’’ ungkap Mutia.

Sementara itu Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT yang ditemui seusai menerima penghargaan itu menyampaikan terimakasih yang teramat dalam kepada Presiden RI Jokowidodo atas reward yang diberikan serta terimakasih yang teramat dalam kepada Satker terkait yang dengan sepenuh hati melaksnakan program pembanguna yang berbasis masyarakat itu.

“Penghargaan ini bukan tujuan kita, yang menjadi tujuan adalah bagaimana perekonomian masyarakat bsai ditingkatkan, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan usaha bisa merasakan manfaatnya dari dana yang telah kita anggarakan, dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan semakin membaik,’’ harap Walikota.(Adv/Hms/Red)

10

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

PELALAWAN Bupati HM Haris Bantah Berminat Jadi Wagub Riau

Drs. Zamur Das

Ketua Yayasan Pelalawan Cerdas, Drs Zamur Das:

Insya Allah, Dilaksanakan Peletakan Batu Pertama MDA Unggulan Pelalawan,(Global) Pendidikan adalah salah satu hal yang paling berharga dan harus kita pikirkan bersama guna memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Pelalawan,oleh karena itu kita memikirkan dunia pendidikan dalam wujud nyata adalah dalam waktu dekat. Kita akan melaksanakan peletakan batu pertama sekolah Yayasan Pelalawan Cerdas bernama 'MDA UNGGULAN' Sekolah MDA Unggulan akan kita konsep berbasis modernisasi,cerdas serta agamis sesuai program Bupati Pelalawan HM.Harris, demikian disampaikan Ketua Yayasan Pelalawan Cerdas,Drs. Zamur Das kepada www.riau-global.com, diruang kerjanya, Selasa (24/02).

Disebutkan Zamur, Pembangunan sekolah tersebut tahap pertama langsung membangun dengan 2 (dua) kelas sekaligus,sekolah ini berdiri atas bantuan murni yang datang dari perusahaan PT.RAPP dengan program Community Development ( CD ) dengan nilai diatas Rp.500 Juta.

'Sekolah MDA Unggulan akan dibangun di dekat Masjid Ullul Azmi di Pangkalan Kerinci,tambah Zamur Das. Dan peletakan batu pertama tersebut, Insya Allah akan langsung dilakukan Bupati Pelalawan yakni HM. Harris serta nantinya akan disaksikan langsung pihak perusahaan PT.RAPP. Terkait Penerimaan Siswa Baru ( PSB) akan ditargetkan akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2015 ini, jadi pembangunan akan dikebut dan juga harus bangus,terang Ketua Yayasan Pelalawan Cerdas itu.

Zamur Das yang juga menjabat sebagai Kepala BPMPD Kabupaten Pelalawan ini juga menerangkan sedangkan untuk tenaga guru,kita kan seleksi 27 (dua puluh tujuh) tenaga guru dan akan kita seleksi sampai sesuai kebutuhan Yayasan nantinya.

'Harapan saya selaku Ketua Yayasan Pelalawan Cerdas supaya pendidikan di Kabupaten Pelalawan lebih maju serta dapat lebih cerdas dan yang paling utama mendidik para generasi penerus bangsa untuk Agamis, ber ahlak baik dan hal ini kita dorong untuk ciptakan pendidikan di Kabupaten Pelalawan lebih baik dan maju,akhir pria yang pernah menjadi Camat Pangkalan Kerinci tersebut'.pungkasnya. (Ys )

Pelalawan,(Global) Bupati Pelalawan HM Harris yang juga Ketua DPD II Golkar Pelalawan membantah tegas bahwasanya dirinya, bakal membidik kursi wakil gubernur Riau. Hal tersebut menyusul kekosongan pos Wakil Gubernur Riau ketika Wagub Arsyadyuliandri Rahman naik jabatan menjadi Plt Gubernur.

'Tidak benar itu, saya mengintai posisi wakil gubernur Riau. Itukan, suara suara masyarakat yang menginginkan saya menduduki wakil guber-

nur paska ditinggal pak Arsyad yang menjabat Plt Gubri,' terang Harris kepada wartawan Selasa (24/2).

Harris mengakui bahwasanya, nama-nama dia mencuat kepermukaan untuk mengisi jabatan Wagubri sebelumnya.

'Saya sudah mendengar langsung itu, nama-nama saya digadang-gadangkan untuk mengisi pos Wagub ini. Bahkan sejumlah tokoh di Riau menginginkan saya mengisi jabatan ini, juga ada saran DPP Golkar,'

HM Harris

INHIL Bupati Inhil, HM Wardan Sebut Kemandirian PAD Inhil Rendah Tembilahan,(Global) Rasio kemandirian Pendapatan Asli Daerah (Inhil) masih sangat rendah hanya sekitar 5 persen artinya 95 persen pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berasal dari Pusat dan Provinsi Riau.

Pernyataan tersebut

disampaikan HM Wardan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Inhil tahun 2015, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Engku

Kegiatan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Inhil, yakni melaksanakan senam seribu dan kegiatan bersih bersih lingkungan.

Kelana di hadiri Ketua DPRD, dan para bejabat dilingkungan Pemkab Inhil.

Menyikapi hal itu, lanjutnya, perlu kerjasama agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan lagi misalnya dari data tahun 2014, masih ada beberapa item penerimaan pajak dan retribusi daerah yang tidak tercapai targetnya.

“Hal tersebut agar dievaluasi dan dicarikan solusi agar kita mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan yang sangat besar,” katanya.

Berdasarkan rekapitulasi usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang Kecamatan beberapa waktu yang

lalu, diperoleh total usulan sebesar 15,8 Trilyun Rupiah. Sedangkan rencana anggaran sesuai dengan RPJMD Kabupaten Inhil Tahun 2013 – 2018 hanya sebesar + 1,22 Trilyun Rupiah sehingga hanya 7,5 % saja usulan masyarakat yang dapat direalisasikan.

“Untuk itulah, pembangunan perlu direncanakan agar anggaran yang terbatas tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien,” katanya Selanjutnya, saya harapkan kepada kepala SKPD agar mengikuti perkembangan pembahasan Musrenbang ini guna menetapkan program kegiatan prioritas SKPD yang akan dimasukan dalam dokumen RKPD

Tahun 2016.

Perlu menjadi catatan bahwa nantinya dalam menyusun PPAS maupun APBD, setiap SKPD wajib berpedoman kepada RKPD sehingga tidak ada lagi program kegiatan dalam PPAS maupun APBD yang tidak tercantum dalam RKPD.(Gr)

Tanah Merah (Global) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Inhil rutin laksanakan Senam seribu dan bersih bersih pekarangan sekolah sebelum aktifitas belajar mengajar dimulai. Kegiatan ini dilaksanakan setiap minggunya tepatnya pada hari Sabtu pagi,demikian disampaikan Dahmir Shum Kepala SDN 005 Tanah Merah Kepada media ini, Sabtu (7/3) diruang kerjanya.

Dikatakannya, 2 (dua) kegiatan rutin mingguan ini dilaksanakan setiap hari sabtu pagi, sebelum memulai aktifitas belajar mengajar seperti hari biasanya terlebih dahulu kita laksanakan penyegaran melalui Senam Seribu dan dilanjutkan dengan pelaksanaan gotong royong bersama pembersihan lingkungan sekolah.

Kegiatan bersih bersih lingkungan sekolah ini merupakan salah satu Program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) yakni Program Jumat bersih, yang mana kegiatan ini rutin dilaksanakan hanya saja untuk dilingkungan sekolah kita melaksanakan nya pada hari sabtu,terangnya.

Dan diharapkan setelah rutinnya kegiatan ini dilaksanakan dapat membiasakan serta membudayakan Peserta didik terhadap sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka masing masing dari sejak dini. (Sb)

Tanah Merah (Global) Peserta didik SDN 001 Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, Inhil hingga saat ini masih belum dapat melaksanakan Upacara Senin Pagi dan praktek Olahraga seperti mana yang dilaksanakan sekolah sekolah lain,demikian dikeluhkan Kepala SDN 001 Tanah Merah Atan Junaidi S.Pd SD kepada www.riauglobal. com . Senin (9/3).

Dikatakannya, semenjak dirinya bertugas menjabat sebagai Kepala di SDN itu pelaksanaan Upacara Senin Pagi serta Praktek Olahraga tidak pernah dilaksanakan.

Sebab Lapangan Sekolah sudah tidak layak digunakan untuk beraktifitas sebagai mana mestinya, kalau dipaksakan takutnya ada hal hal terjadi yang tidak kita

inginkan kepada Peserta didik.

Kondisi seperti ini telah dialami sejak 1 (satu) tahun setengah yang silam dimana hingga saat ini kita tidak dapat melaksanakan kegiatan sekolah yang memerlukan lapangan. Keluhnya.

Kendati kondisi lapangan sekolah perlu perehapan, Pihak sekolah juga telah

mengajukan proposal permohonan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Namun hingga saat ini belum terealisasi, keluhnya lagi.

Pada kesempatan ini beliau berharap kepada Pemerintah terkait mudah mudahan di tahun ini dapat merealisasilkan . Sebab Lapangan Sekolah juga menunjang pendidikan. (Sb)

Kapolres Pelalawan AKBP Ade Johan :

Komit Berantas Judi di Kabupaten Pelalawan Pelalawan( Global ) Terkait semakin maraknya praktik judi jenis toto gelap (togel) di Kabupaten Pelalawan pada 1 (satu bulan terakhir, ternyata Polres Pelalawan tidak mau tinggal diam. Polres berupaya untuk memberantas aktivitas judi togel.

Kepala Polres Pelalawan, AKBP Ade Johan Hasudungan Sinaga Sik MH, kepada wartawan, Kamis (5/3), mengatakan komit dalam memberantas togel yang sedang hangat dibicarakan masyarakat.

Bahkan polisi akan memutus mata rantai peredaran judi togel di Pelalawan yang dilakukan oleh oknum atau kelompok karena resiko hukumnya sangat jelas dan harus ditegakan. "Kita akan berantas terus tidak kenal ampun dan menyerah," terang Kapolres Ade Johan.

Kapolres minta keterbukaan warga melaporkan tempat dan para pelaku togel yang meresahkan dan menyulitkan ekonomi saat ini.

'Ada beberapa kesulitan yang ditemukan dalam menertibkan togel. Seperti modus yang dipakai para oknum semakin licin, cukup dengan short masage service (sms) antara pembeli dan penjual.Namun kalau ada keterbukaan masyarakat hal itu dapat segera di berantas" sebutnya.

Apabila ada oknum ikut bermain dan melakukan backing. Kapolres meminta segera melaporkan kepadanya.

'Jika ada oknum, segera laporkan. Tak ada ampunan kepada oknum pembacking. Keterbukaan kita semua dalam hal berantas praktek melanggar hukum'jelasnya.

Mengenai praktek jugi Togel pakai sms dan tehnologi lain. Polres telah siapkan caranya. Sehingga alat bukti harus benar-benar menjerat pelaku, agar dalam pembuktian di persidangan cukup kuat. ( Ys)

paparnya.

Secara tegas, Harris membeberkan, tidak berminat sama sekali mengisi posisi Wagubri yang sedang lowong ini. Dia lebih memilih membangun kabupaten Pelalawan melalui jalur Pilkada.

'Sekali lagi saya tegaskan, sama sekali saya tidak berminat mengisi pos Wagubri ini, meskipun itu, ada dorongan dari elemen masyarakat Riau, Saya mohon dan berharap pekerjaan membangun kampung halaman,' tandasnya. ( Ys)

HM Wardan

SDN 005 Rutin Laksana- SDN 001 Butuh Perehapan Lapangan kan Senam Seribu dan Bersih Bersih Lingkungan

Atan Junaidi S Pd Sd saat memperlihatkan Kondisi Lapangannya yang lapuk dan berlubang dimakan Usia.

11

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

DUMAI Penerimaan Raskin Sebanyak 9.423 RTS nDINSOS DUMAI NYATAKAN PENERIMA RASKIN 2015 TIDAK ALAMI PERUBAHAN

Palu Pengadilan

Pengadilan Agama Dumai Terima 785 Perkara Cerai Dumai,Global) Pengadilan Agama (PA) Kota Dumai Riau pada kinerja 2014 telah menerima sebanyak 785 laporan perkara cerai pasangan suami istri, yaitu 484 cerai gugat dan 214 cerai talak.

Humas PA Dumai Khairunnas kepada pers, Kamis mengatakan, laporan keretakan rumah tangga tersebut terdiri dari cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, perwalian, isbat nikah, izin kawin, dispensasi kawin dan kewarisan serta lainnya.

"Hampir setiap hari kita menerima laporan perselisihan suami istri pada 2014, yaitu sebanyak 785 perkara," katanya.

Dia menjelaskan, cerai gugat dan talak yang mendominasi perkara masuk terjadi akibat berbagai faktor penyebab, diantaranya, moral pasangan suami istri, mengabaikan tanggungjawab, nikah dibawah umur, kekerasan jasmani, cacat biologis, berselisih dan lain sebagainya.

Namun faktor yang paling dominan adalah meninggalkan tanggung jawab dengan 264 kasus, disusul rumah tangga tidak harmoni 239, ekonomi 58 dan lainnya.

"Khusus setiap perkara cerai yang masuk diupayakan dengan mediasi dua belah pihak supaya dapat rukun dan rujuk kembali sebelum diputuskan," ungkapnya.

Melihat masih tingginya angka keretakan rumah tangga, dia mengimbau pasangan suami istri untuk lebih menjaga keharmonisan dan komunikasi agar terhindar dari perselisihan atau gangguan pihak ketiga.

Disamping itu, PA Dumai pada 2014 lalu juga telah memutuskan sebanyak 823 perkara, didominasi cerai gugat yang diajukan istri, kemudian disusul cerai talak dari suami.

Perkara diputus tersebut, cerai gugat 524, cerai talak 215, isbat nikah 33, dispensasi kawin 24, kewarisan 13, harta bersama 6, penguasaan anak 5, perwalian 2 dan wali adhal 1 perkara. (Ro/ANT)

Dumai (Global) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Dumai menyatakan, jumlah penerima Beras Miskin (Raskin) pada 2015 ini dinyatakan tidak mengalami perubahan dibanding 2014 lalu, yaitu sebanyak 9.423 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Kepala Dinsos Dumai Chairuddin Adnan mengatakan, jumlah penerima jatah raskin ini ditetapkan berdasarkan pendataan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kota Dumai.

'Jumlah penerima raskin sama dengan tahun sebelumnya, tapi kemungkinan di tiap kelurahan terjadi perubahan warga penerima, sehingga kembali harus direvisi,' ujar Chairuddin kepada wartawan.

Disebutkan, perubahan penerima juga mungkin terjadi pada nama warga yang berhak, karena alasan pengalihan, pindah, meninggal dunia dan penerima upah.

Dia meminta kelurahan agar kembali merevisi data penerima raskin berdasarkan jumlah penerima yang sudah ditetapkan, supaya

Beras Miskin.

secepatnya dapat dilakukan proses pendistribusian.

Sementara, Walikota Dumai Khairul Anwar berharap proses penyaluran raskin bisa berjalan

solusinya, dan saya harapkan pada penyaluran raskin untuk triwulan pertama 2015 ini dapat berlangsung lancar kondusif dan aman,' harapnya singkat. (Ocu)

Pekerja PT Dobel Mas Melapor ke Disnakertrans Dumai FADHLY: PARA PIHAK DIPANGGIL UNTUK SEGERA MENGHADAP

Ratusan Polisi Dumai Siap Amankan Pilkada

Dumai,(Global) Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Dumai, Riau, AKBP Tony Hermawan menyatakan, ratusan personel siap dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan pemilu kepala daerah (Pilkada) mendatang.

"Kami siap mengawal tahapan Pilkada Dumai dengan 500 lebih personel disiagakan," katanya kepada pers di Dumai, Selasa.

Dia mengakui terus mengikuti perkembangan keputusan penyelenggaraan Pilkada dengan berkordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dan sejumlah instansi terkait.

Kepolisian, lanjut dia, siap mengamankan Pilkada sebagaimana pengalaman sebelumnya pada pelaksanaan berbagai pemilu lalu.

"Di Dumai dinyatakan aman kondusif, karena itu untuk pilkada kita juga telah siap dan akan mengawal hingga sukses," jelasnya.

Kesiapan mengamankan Pilkada Dumai juga disampaikan Komandan Kodim 0320/Dumai Letkol (Kav) Afkar Mulya yang mengaku telah berkordinasi dengan lembaga dan aparat terkait. "Kita siap mendukung suksesnya pemilu kepala daerah ini, dan sejauh ini masih menunggu kepastian tahapan pelaksanaannya," jelas dia.

Ketua KPU Dumai Darwis menyebutkan, sejauh ini belum memastikan jadwal tahapan pilkada karena masih menanti revisi Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) yang telah disetujui menjadi undang-undang dari pemerintah pusat. "Kita belum memulai tahapan pilkada, karena masih menunggu revisi Perppu dan diharapkan segera diumumkan," terangnya.

Kesiapan pelaksanaan Pilkada ini, lanjut dia, KPU telah menggelar pertemuan bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) setempat dalam rangka silaturahmi dan meningkatkan koordinasi. (Ro/ant).

kondusif dan aman karena pada 2014 lalu daerah ini dinilai terbaik se Riau dengan realisasi penyaluran mencapai 100 persen.

'Apapun kendala pasti ada

Dumai, (Global) Diduga lantaran tak tahan diperlakukan sewenang wenang, sejumlah pekerja PT Dobel Mas melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai. Mendapat laporan dari Pekerja, instansi teknis ketenaga kerjaan itu pun melayangkan surat panggilan kepada para pihak.

Mereka yang dipanggil diantaranya, Managemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Dumai sebagai pemberi kerja, PT Dobel Mas penerima pekerjaan serta para pekerja itu sendiri.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Syarat Kerja Disnakertrans Kota Dumai Muhammad

Fadhly SH menjelaskan, para pekerja yang sehari hari beraktifitas sebagai operator alat berat dan supir dump truk itu telah membuat laporan resmi ke Disnakertrans Kota Dumai.

'Ya laporan sudah kita terima, surat panggilan juga sudah dilayangkan. Nanti Rabu (hari ini) para pihak diminta menghadap ke Bagian Pengawasan Disnakertrans Kota Dumai,' tegas Fadhly, Selasa (24/2).

Sesuai laporan yang diterima Disnaker, kata Fadhly, pekerja yang sehari-hari sebagai operator Alat Berat dan Supir dump truk yang beroperasi di Areal PT Pelindo Cabang Dumai ini

mengadukan bahwa terhitung dari bulan Mei 2011 s/d Juni 2013 mereka bekerja di bawah Managemen PT Pelindo Cabang Dumai tidak menerima hak sebagai pekerja, diantaranya Gaji Bulanan dan lembur pada hari libur. 'Untuk BPJS Ketenagakerjaan sudah ada penyelesaian,' kata Fadhly.

Menurut para pekerja, memasuki Juni 2013 s/d bulan Juni 2014 pekerja diserahkan ke PT. Sugih Cahaya Purnama. Namun pekerja juga tak menerima hak seperti Kontrak Kerja, tak menerima slip gaji serta BPJS tak maksimal.

Permasalahan tersebut sudah pernah dibicarakan ke Pihak PT Pelindo I Cabang Dumai tapi tidak ditanggapi. Bahkan memasuki bulan Juni 2014, sampai pekerja membuat laporan, para pekerja kembali dibawah management PT Pelindo I Cabang Dumai namun juga tak menerima hak sebagai pekerja, diantaranya BPJS Kesehatan, Alat Perlindungan diri / Safety.

Dan pada 15 Januari 2015 pekerja mendapat pemberitahuan dari PT Pelindo I Cabang Dumai

bahwa mereka telah di PT-kan, terhitung dari 1 Januari 2015.

'Pada tanggal 29 Januari 2015, pekerja mendapatkan pengumuman dari PT bahwa mereka telah di-PHK secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas. Itu makanya para pekerja membuat laporan resmi kesini,' katanya.

Ditambahkan Fadhly, sesuai Permenakertrans No 19 tahun 2012 tentang syarat syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau yang lebih dikenal sebagai Permenakertrans outsourcing.

'Penyerahan sebagian pekerjaan harus sesuai ketentuan. Untuk itu PT Pelindo I Cabang Dumai serta PT Dobel Mas dan pekerja dipanggil Rabu untuk dimintai keterangan,' tegasnya.

Sayang managemen PT Dobel Mas belum berhasil dikonfirmasi menyangkut hal tersebut. Bagitu pun Menejer Usaha Terminal PT Pelindo I Cabang Dumai Budi Rusdianto ketika hendak ditemui Senin (23/2) siang, sedang ada tamu. 'Ya bos ini masih ada tamu,' katanya kepada wartawan ketika berada diruangan kerjanya. (Ocu)

Tol Pekanbaru-Dumai Mulai Dikerjakan April Tahun Ini

Pekanbaru,(Global) Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai harus dimulai April.

Program pemerintah pusat tersebut tetap berlanjut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau Hardianto SE mengatakan hal tersebut Kamis (5/3).

Menurutnya, Presiden RI dengan Kementerian PU sudah menggelar rapat dan presiden mengarahkan untuk menggesa pembangunan itu. ‘’Dalam rapat kabinetnya, Presiden Joko Widodo bersama Kementerian PU sudah membicarakan hal itu. Presiden mengarahkan untuk melaksanakan pembangunan paling lambat akhir April mendatang,’’ kata Hardianto.

Dari Hardianto diketahui bahwa dari sekitar 126 kilometer tapak jalan tol yang harus diganti rugi, baru tujuh kilometer saja yang telah diselesaikan. Kementerian PU sempat mengatakan kepada Pemprov untuk menyelesaikan ganti rugi sampai di angka 30

kilometer agar rencana pembangunan jalan bisa dilaksanakan. ‘’Sebelumnya komunikasi Pemprov Riau dengan Kementerian PU menyebutkan harus sudah ada sekitar 30 Km yang selesai di ganti rugi baru bisa dimulai, tapi dengan perkembangan dari rapat kabinet itu, maka penyelesaian ganti rugi harus segera dipercepat,’’ kata Hardianto.

Selain tujuh kilometer yang

sudah diselesaikan, sudah ada perusahaan yang setuju membebaskan lahannya belasan kilometer untuk tapak jalan tol di Kabupaten Siak, namun perkembangannya belum sampai 30 Km. ‘’Inikan lahan untuk tapak itu terletak di empat kabupaten/kota, Pekanbaru, Siak, Bengkalis dan Dumai. Tentunya ini harus diselesaikan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota ter-

sebut,’’ sebut Hardianto.

Dengan kondisi saat ini, artinya ada angin segar untuk Provinsi Riau yang akan menikmati dampak dari terealisasinya jalan tol tersebut. ‘’Kalau untuk lahan masyarakat, kami berharap agar bisa menerima ganti rugi yang dilakukan pemerintah dan sedapat mungkin hendaknya jangan terlalu berkeras meminta harga tinggi dan berlipat-lipat dari harga NJOP,’’ kata Hardianto. (Ro)

12

LEGISLATIF

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

SIAP LEPAS JABATAN KETUA DPRD RIAU

Suparman Nyatakan Maju Pilbup Kabupaten Rohul Pekanbaru,(Global) Demi kecintaannya terhadap kampung kelahiran, Ketua DPRD Riau Suparman akan melepas jabatannya untuk maju menjadi calon Bupati Kabupaten Rohul periode 2015 s/d 2016.

Beliau berniat akan menjadikan Rohul menjadi kabupaten terintegritas, sebagaimana telah dilakukan oleh Kabupaten tetangga yang sudah maju. Seperti kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, meski APBD sedikit, namun bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan memajukan pendidikan, kesehatan dan terutama infrastruktur. Sehingga mereka dapat meningkatkan laju

pembangunannya.

'Saya tidak sayang melepas jabatan sebagai Ketua DPRD sekarang. Sebab lebih baik saya membangun daerah saya sendiri, supaya dapat meningkatkan laju pembangunan seperti Sumbar dan daerah tetangga lainnya,' tegas Suparman, Senin (2/3).

Hati Suparman memang ingin sekali menjadi Bupati Rohul. Karena ia belum ada melihat figur kuat di Kabupaten Rohul untuk menyerahkan nasib daerahnya 5 (lima) tahun kedepan.

Meski ada beberapa rekomendasi dari Lembaga Adat Melayu, Kabupaten Rohul, namun hal itu tidak akan menjadi jaminan ter-

kait kesungguhannya memimpin daerah dengan hati yang ikhlas.

Karena sudah beberapa orang pergantian Bupati, belum ada yang mampu membangun sesuai dengan keinginan masyarakat.

'Jika ada saya melihat orang yang lebih hebat dari saya, maka saya tidak akan maju. Namun karena tidak ada figur yang bagus, maka saya belum rela Rohul dipimpin oleh orang lain,' tegas Suparman.

Target utama, jika terpilih menjadi Bupati Rohul, yakni peningkatan infrastruktur. Karena infrastruktur kunci laju pembangunan. Kemudian memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Rohul.

Terkait Struktur Baru

Noviwaldi Jusman: Satker Baru Bisa Manfaatkan Kantor Kosong

Noviwaldi Jusman

Pekanbaru,(Global) Beberapa Struktur Organisasi Tatalaksana Kerja (SOTK) baru belum memiliki kantor khusus.

Jika ingin kantor khusus, otomatis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus membangunkan gedung baru.

Namun karena anggaran belum ada di APBD 2015, maka Wakil

Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman, meminta SOTK baru memanfaatkan kantor yang kosong dilingkungan Pemprov Riau.

'Kantor kita masih banyak yang kosong. Jadi numpang saja dulu dan nanti baru gedungnya dibangun baru. Seperti gedung kantor Gubernur 9 lantai masih banyak yang kosong bagian atas dan begitu juga gedung Satker lain,' kata Noviwaldi alias dedet, Sabtu (29/2).

Sejumlah Satker berdasarkan SOTK baru yang belum memiliki kantor diantaranya, : 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Biro Administrasi Kemasyarakatan, 3. Biro Organisasi Setdaprov Riau (pecahan dari Biro Hukum).

4.Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air (pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum).

Dilain sisi, Noviwaldi mene-

gaskan kepada Pemprov, untuk tidak perlu membangun kantor ataupun gedung baru karena adanya dinas badan baru dari sotk baru.Pemerintah sekarang tinggal mengaturnya dan menggunakan gedung yang sudah ada, sehingga tidak terjadi pemborosoan anggaran.

Sebab jika akan dibangun gedung baru, maka Pemprov Riau akan mengeluarkan uang ratusan miliar. Karena harus menyediakan baru, membangun, sedangkan nomenklatur di suatu Satker tidak begitu membutuhkan gedung besar atau luas.

'Memang sekarang tidak ada anggaran untuk pembangunan gedung baru. Namun sebaiknya gedung baru tidak usah dibangun dulu. Karena masih banyak kebutuhan pembangunan pedesaan yang diprioritaskan. Selain itu, SOTK baru juga tidak membutuhkan gedung khusus,' ujar Noviwaldi. (Adv/Hms/do)

DPRD Riau Nilai Pemerintah Pusat Telah Gagal Kontrol Stablitas Harga Pasar Pekanbaru,(Global) Pemerintah Daerah (Pemda) keluhkan kebijakkan pusat yang tidak mampu mengendalikan harga pasar. Sebab dalam beberapa bulan, pusat telah menaik turunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga menyebabkan harga dipasaran membingungkan.

Ketua Komisi B DPRD Riau, Marwan Yohanis menilai pemerintah pusat telah gagal mengontrol dan menjaga stabilitas harga barang di pasaran. Sebab banyak marah kepada pedagang yang menaikkan harga, padahal kenaikkan BBM hanya berkisar Rp 200,00 (Dua ratus rupiah).

'Sebenarny tujuan dari kebijakkan pusat baik. Meski demikian, seharusnya pusat harus mampu menjaga dan mempertahankan stabilitas pasar. Supaya harga dipasaran tidak selalu berubah rubah. Sebab sekarang masayarakat butuh penyesuaian lagi dengan harga BBM sekarang,' kata Marwan.

Dewan juga mengkhawatirkan terkait dampak negatif terhadap kegiatan pembangunan pemerintah yang sudah dianggarkan di APBD. Otomatis dengan kenaikkan BBM, maka harga material bangunan pasti akan menyesuaikan. Jadi bagamanapun, pejabat pengambil kebijakkan anggaran harus juga bisa menyesuaikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan harga

sekarang.

Seharusnya pemerintah harus bijak, mengkaji ulang untuk menetapkan dan mengawasi barangbarang yang harga bisa dilepas serta barang mana saja dapat ditentukan mekanisme pasar.

'Apalagi, barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus ada regulasi yang mengamankan. Jika tidak, maka pedagang akan menaikkan harga sesuai dengan keinginan, sementara masyarakat menangis, karena tidak mampu membeli kebutuhan hidup sehari-hari,' ujar Marwan.

Marwan juga menyinggung kenaikkan harga gas elpiji 12 kilogram sebesar Rp 5.000 (lima

Gedung DPRD Riau

ribu rupiah). Untuk itu ia meminta pemerintah daerah dalam hal ini pemprov Riau untuk membicarakan dengan pemerintah pusat secara bersama-sama.

Menurut Ketua DPD Gerindra Riau ini, jika harga gas dan BBM terus mengalami perubahan, kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan, maka hal ini jelas akan berpengaruh terhadap berbagai barang kebutuhan lain.

'Pemprov harus segera mendudukkan harga BBM dan elpiji dengan pusat. Supaya harga didaerah tidak gonjang-ganjing. Sebab setiap kabupaten/kota pasti harga penjualan tidak sama. Namun dengan pembicaraan itu, maka kestabilitasan ekonomi itu bisa terjaga dan dapat disesuaikan disetiap kabupaten/kota,' jelas Marwan.(Adv/Hms/do)

Sebab jika mengandalkan pada APBD sendiri, maka perubahan kearah yang baik akan lama didapatkan oleh masyarakat Rohul.

Untuk itu, pemerintah, perusahaan dan masyarakat harus bekerja sama demi mewujudkan kemakmuran kesejahteraan masyarakat kedepan.

'Banyak potensi-potensi menarik di Rohul yang harus kita manfaatkan untuk memajukan pembangunan. Jika mengharapkan APBD sendiri, ya tidak akan mampu untuk memajukan pembangunan itu,' ujar Suparman.(do) Suparman

Gerah Dengar Imigran Berkeliaran DPRD Riau Sidak Rudemin Pekanbaru Pekanbaru, (Global) Komisi A DPRD Riau Sidak ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru untuk melihat secara lansung kondisi dan situasi Rudenim itu.

Pasalnya, dewan sudah gerah mendengar banyak laporan dari masyarakat terkait, warga imigran berkeliaran secara bebas di Kota Pekanbaru tanpa pengawasan.

Diantara anggota dewan turun yakni, Wakil Ketua Komisi A, Abdul Vattah Harahap, Sekretaris komisi A, Suhardiman Amby, Taufik Arrahman, M Arfah dan lain lain.

Imigran terdaftar di Pekanbaru ada sekitar 500 orang yang tinggal di Rudenim belakang MTQ dan disalah satu tempat di Rumbai Pekanbaru.

Wakil Ketua Komisi, Abdul Vattah Harahap mengatakan, laporan dari masyarakat sudah dari dulu dan sering disampaikan kepada dewan. Seperti, warga imigran telah menjadi gigolo serta bebas berkeliaran disetiap sudut di Pekanbaru khususnya Provinsi Riau. Sedangkan status mereka adalah titipan UNHCR yang ingin pergi ke Australia.

'Selain menindaklanjuti laporan masyarakat, kita juga ingin melihat situasi dan kondisi rumah tananan itu. Ternyata disana ru-

angannya sudah over kapasitas atau sempit akibatnya banyaknya imigran yang datang ke Riau. Setelah kunjungan, maka kita akan mencarikan solusi terbaik supaya, kerjasama antar dunia ini tidak rusak,' kata Abdul, Jumat (6/3).

Untuk mencari solusi terbaik, maka dewan berkesimpulan untuk membicarakan dengan instansi terkait.

Maka hari senin besok sebanyak 12 stakeholder akan dipanggil untuk rapat dengar pendapat (Hearing). inti dari pertemuan nanti yaitu mencarikan tempat khusus bagi mereka.

Diantara stakeholder dipanggil yaitu, pihak Pemprov, Rudenim, imigrasi, TNI AL, AU, Korem, Bea Cukai, polisi dan lain-lain.

Sebab stakeholder ini yang lebih menguasai penempatan imigran ini.

Kalau bisa, imigran akan ditempatkan disebuah pulau seperti Pulau jemur Rohil. Sehingga mereka tidak lagi bisa berkeliaran sesuka hati, karena pulau itu dikelingi oleh lautan. Sementara masyarakat lokal tidak merasa terganggu dengan kehadiran mereka itu.

'Sekarang kita akan membicarakan dan mencari tempat tinggal khusus bagi mereka dan tempatnya yang jauh dari pemuki-

man masyarakat, seperti di salah satu pulau kosong, seperti Pulau Jemur Rohil. Nanti di pulau itu akan dibangun tempat tinggal khusus untuk Rudenim.

Sementara Kepala Rudenim Pekanbaru Santoso, menjelaskan, imigran adalah orang pencari suaka ke negara lain salah satunya Australia. Keberangkatan mereka dari negara asal dilindungi oleh lembaga dunia UNHCR. Kedatangan mereka ke Riau tidak untuk mencari masalah namun menyelamatkan diri dari konflik yang melanda negaranya.

Nanti imigran akan diproses lalu diberangkatkan ketempat yang sudah ditentukan oleh UNHCR. Keberadaan Rudenim di Riau, merupakan dibawah tanggungjawab RUdenim dan ada juga dari Imigrasi. Sekarang imigran ini sedang menunggu penempatan, jika sudah ada panggilan, maka mereka langsung akan berangkat kenegara yang ditentukan.

'Memang disini imigran kita izinkan untuk keluar membeli kebutuhan dan atau jalan jalan.

Sebab mereka ini merupakan pencari suaka yang sedang menunggu penempatan dari UNHCR. Jadi mereka ini sebenarnya ingin menyelamatkan diri dan tidak mencari rusuh,' jelas Santoso.

(Adv/Hms/do)

Jaga Kondisifitas Keamanan dan Ketertiban nKOMISI A DPRD RIAU AKAN KUNJUNGI KPU ROHUL DAN KAMPAR Pekanbaru,(Global) Menjaga kondisifitas keamanan dan ketertiban Pemilihan Kepala Daerah ditahun 2015, Komisi A DPRD Riau akan mengunjungi KPUD Kabupaten Rohul dan Kampar. Pasalnya dua daerah ini memiliki 5 (lima) desa bersengketa ditapal batas kedua daerah.

Meski sudah ada keputusan Mahkamah Agung (MA) bahwa 5 (lima) desa yakni Tanah Datar, Rimba Jaya, Rimba Makmur, Tanah datar, dan Intan Jaya masuk kedalam wilayah teritorial pemili-

han di Kabupaten Kampar, namun bukan berarti peralihan wilayah tidak semudah yang dibayangkan.

'Menjelang Pilkada Rohul tahun 2015, kita akan turun mengunjungi kesiapan dua KPUD dan dua kepala daerah itu. Supaya pelaksanaan Pilkada nanti terakomodir dari hal hal tidak diinginkan, seperti bentrok atau konflik lainnya,' kata Anggota komisi A DPRD Riau dari Fraksi PKB, Sugianto, Kamis (26/2).

Ketika turun, Sugianto harus menjelaskan secara pasti berapa jumlah pemilih, wilayah pemilih dan kesiapan masyarakat untuk memilih di Pilkada nanti. Supaya hak politik masyarakat tidak ada yang hilang. Karena satu suara sangat berarti dalam menentukan nansib daerah lima tahun kedepan.

Di lima desa diperbatasan Rohul dan Kampar ada sekitar 6.000 Daftar Pemilih tetap (DPT).

Jika terabaikan, otomatis hak berpolik ribuan masaryakat ini akan hilang. Jumlah ini tidak sedikit, tapi sudah berskala besar, yang

bisa mendudukan beberapa perwakilan di lembaga kursi legislator dan juga sebagai penentu kemenangan kepala daerah.

Kunjungan ini tidak saja dilakukan kepada KPUD Rohul dan Kampar, namun juga dilakukan ke 9 (sembilan) daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak ditahun ini. Sementara ke empat daerah yang sudah direncakan dari tahun sebelumnya yaitu, Dumai, Meranti, Bengkalis dan Inhu sudah dikunjungi. Namun lima daerah yang ditetapkan ikut Pilkada baru baru ini termasuk Rohul belum dikunjungi.

'Bulan depan, kita sudah mengagendakan akan turun ke Rohul, Kampar terkait penyelesaian lima desa tapal batas yang masing bersengketa. Selain itu, kita juga akan mengunjungi daerah yang akan melaksanakan Pilkada lain dibulan yang sama. Dengan harapan, Pilkada besok tidak terjadi kendala berat yang dapat menyebabkan konflik atau batal Pilkada,' jelas Sugianto.(do)

13

NATUNA, KEPRI

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

HEARING DENGAN DPRD NATUNA

Bupati Natuna Paparkan DBH Migas Kepada LSM dan Masyarakat Ranai,(Global) DPRD Natuna menggelar acara hearing dengan LSM Natuna Coruption Watch (NCW) dan masyarakat terkait masalah Dana Bagi Hasil (DBH) migas dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Acara itu dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna, Bupati Natuna Ilyas Sabli, Wakil Bupati Imlako, dan SKPD. Bertempat di ruang paripurna, Ketua DPRD Natuna Yusripandi membuka hearing dan mempersilakan kepada LSM dan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan seputar DBH migas Natuna.

Kesempatan perdana diambil alih Ketua NCW Wan Sanusi.

Wan Sanusi meminta kepada Bupati dan mantan ketua DPRD Natuna Hadi Chandra menjelaskan secara rinci penyerapan DBH migas yang ditransfer pusat ke daerah, mulai dari tahun 2011 s/d 2014.

Pasalnya dengan usia Natuna tidak muda lagi, tidak ada perkembangan berarti, dan pembangunan di ibukota Kabupaten sangat minim.

'Pusat menurunkan dana DBH Migas itu untuk mempercepat pembangunan di Natuna, dan mensejahterakan masyarakat, namun sudah 15 tahun jadi kabupaten tidak ada perkembangan berarti, dan kita lihat masyarakat hanya sebagian kecil yang menikmati, itu kami pertanyakan kepada pak bupati dan ketua DPRD lama'. tegas Sanusi, Senin (16/2) Disamping itu, Ia juga meminta penjelasan perihal dana aspirasi anggota DPRD Natuna dimana bukan menjadi rahasia lagi. Serta meminta Bupati menjelaskan angka real aspirasi Bupati dan Wakil Bupati, karena informasi dilapangan masyarakat membuat proposal melalui aspirasi bupati dan Wakil.

Tidak hanya itu, juga dipertanyakan perihal standarisasi bantuan yang dikucurkan, baik terhadap masyarakat, LSM, OKP dan organiasi lainnya. Soalnya bantuan dikucurkan selama ini bervariasi dan seakan akan nominal bantuan dikucurkan berdasarkan atas suka tidak suka atau berdasarkan unsur kedekatan.

Mantan Kasat Lantas tersebut, ingin Bupati dan Hadi Chandra mengunkapkan besaran dana pengusulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Natuna Selatan, Natuna Barat dan Kota Ranai.

Sayangnya pantauan kami dilapangan, hanya Bupati Natuna yang buka mulut memberi-

kan penjelasan, sedangkan Hadi Chandra seolah bungkam tidak berkomentar apapun, hingga acara selesai, padahal sudah diminta untuk memberikan penjelasan.

Menjawab beberapa pertanyaan tersebut, Bupati Natuna Ilyas Sabli menjelaskan, DBH merupakan dana bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan pembangunan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005.

Sedangkan dana perimbangan adalah dana bersumber dari APBN dikucurkan untuk mendanai kebutuhan daerah, dalam rangka pelaksanaan pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005.

Mekanisme penganggaran di dalam struktur APBD, pendapatan atau nomenklatur diatur berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Dimana pendapatan terdiri atas 3 (tiga) item yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain lain pendapatan yang sah.

'3 (tiga) sumber ini lah menjadi pendapatan daerah, saya ingin menjelaskan pendapatan asli daerah, dana perimbangan yang tadi secara esensial dipertanyakan mengenai dana perimbangan atau DBH'.sebut Bupati Natuna Ilyas Sabli.

Dijelaskan Ilyas, memang didalam nomenklatur APBD tidak dibunyikan Dana Bagi Hasil migas, tetapi didalam nomenklatur dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan non pajak, sedangkan DBH itu sendiri terletak pada dana bagi hasil bukan pajak bersumber dari sumber daya alam.

Menurutnya, hal yang wajar saja jika sebagian masyarakat dan LSM menilai pembangunan di Natuna hanya biasa biasa saja, dan tidak nampak dan tidak dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Natuna.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di zaman, Ilyas Beramal dilaksanakan dengan sistem penganggaran secara multiyears.

Sebab apabila semua kegiatan dilaksanakan dengan sistem satu tahun anggaran, akan banyak kegiatan lain tidak dapat terlaksana.

'Pada pertengahan tahun 2015 ini insya allah incluve civil terminal bandara sebagai gerbang pintu investasi akan siap, pasar yang sekarang dimulai insya allah pada bulan november akan siap, gedung DPRD insya allah Novem-

Ini dia Suasana hearing DBH Migas diruang Rapat Paripurna DPRD Natuna.

ber siap, kemudian ada gedung asrama mahasiswa di Jogja Rp 7 miliar, dan di Pontianak Rp 10 miliar pada tahun ini juga rampung'.rinci orang nomor satu di Kabupaten Natuna itu.

Kalau dana DBH kita tilap atau bawa ke saku masing masing, maka APBD Natuna tidak akan pernah mencapai Rp 500 miliar apalagi mencapai Rp 1 triliun lebih. Dana DBH inilah penyokong dana terbesar untuk APBD, kalau pendapatan asli daerah kita pungut berdasarkan perda itu minim sekali'. ujar Ilyas lagi Dana Bagi Hasil dikucurkan pusat ke daerah sudah dilaksanakan secara penuh, bahkan Pemerintah daerah pernah menargetkan hingga Rp 700 miliar. Hanya saja DBH ini sifatnya pluktuasi, jika angka produksi riil turun maka

pendapatan Natuna juga ikut ambles.

Tidak ada alat yang bisa dipakai untuk menyelewengkan dana DBH, pencairannya hanya dituangkan melalui APBD.'Jadi kalau memang ada mengatakan bahwa dana DBH diambil dan di korupsi, saya belum melihat bagaimana cara mengambil dana itu ditransfer pusat per triwulan.

Salah seorang masyarakat turut dalam hearing tersebut, Isa mengatakan, adanya legislatif dan eksekutif tujuannya mensejahterakan, namun menurutnya hari ini justru kemelaratan yang diperoleh. Program dijalankan oleh Ilyas Beramal tidak menyentuh masyarakat.

Terkait DOB, dikatakannya Bupati dan Hadi chandra seolah olah melawan hukum, karena sudah jelas didalam peraturan pemerintah, untuk mendirikan Kabupaten itu minimal harus ada 5 Kecamatan. visi dan misi Bupati menjadi Natuna sejahtera, merata dan Seimbang tidak berjalan.

'Jadi visi dan misi SMS yang bapak gaungkan itu hanya Serasan, Midai, Serasan aja pak, kami ini dikemanakan, kami minta kepada pak Hadi chandra untuk mejelaskan sejelas jelasnya sehingga kami puas'.ujar warga Natuna itu lagi.

Bupati Natuna dengan tegas mengatakan, untuk mensejahterakan masyarakat bukan dengan cara membagi bagikan uang secara langsung, tetapi dengan cara membangun infrastruktur dimana pada gilirannya bisa dimanfaatkan masyarakat.

'Pasar saya bangun, saya katakan kalau saya tadi tamak, kalau saya ini buru buru, saya bangun satu tahun saja, tapi dengan dana yang kurang lebih Rp 40 miliar, saya bangun sekaligus maka sudah tidak bisa lagi membangun kegiatan, makanya pakai sistem tahun jamak'.jelasnya.

Nah memang kita tidak boleh berbicara isme kecamatan, kalau kita berbicara kecamatan saya sedih, kecamatan lain sebenarnya minim sekali. incluve civil dibangun di Ranai, pasar di Ranai, gedung DPRD di Ranai, saya mempersiapkan pembangunan sekarang ini untuk Kabupaten, jangan berbicara isme daerah daerah, saya Bupati Natuna bukan bupati Serasan.' kesal Ilyas Terkait dengan wacana pembentukan DOB, dikatakan Ilyas itu bukan kehendak dirinya, namun itu merupakan hajat masyarakat.

Bahkan dirinya sudah meminta agar membatalkan rencana tersebut, apabila Kabupaten induk sudah matang, baru bisa melangkah untuk pembentukan DOB. 'Jika memang Bunguran Barat ingin jadi kabupaten, SMS ingin kabupaten, Ranai dijadikan kotamadya, kabupaten dikembangkan satu lagi, terletak di daerah Bunguran selatan atau Binjai ibukotanya, ini juga bukan permintaan saya, konsepnya dari masyarakat, saya sebagai pemimpin hanya menyalurkan aspirasi ini'.terang Ilyas Sabli lagi.

Kalau masalah DOB belum pernah kita menganggarkan untuk tahun pembiayaannya, keberang-

katan saya kapasitas sebagai Bupati menggunakan SPPD sesuai dengan sukatan, dan saya juga berangkat dalam rangka mengurus dana-dana daerah, jika saya duduk ditempat apa yang kita dapat.katanya sambil menjelaskan.

Ilyas tak lupa menjelaskan perihal dana aspirasi, dimana secara peraturan belum ada yang mengatur, didalam buku APBD Kabupaten Natuna pun tidak pernah dibunyikan dana aspirasi.

Tujuannya untuk mengakomodir aspirasi masyarkat melalui anggota DPRD, karena sudah tidak tertampung melalui Perencanaan Kabupaten.

Salah seorang masyarakat yang hadir pada acara itu, menyayangkan soalnya tema acara adalah hearing dengan DPRD Natuna, tetapi hingga acara usai tidak seorang pun anggota dewan memberikan komentar akan pertanyaan pertanyaan LSM dan sejumlah warga.

'Saya heran, kok tidak ada anggota DPRD yang bersuara, pada hal ini kan hearing dengan dewan, kalau begini bagusnya buat judul acara hearing dengan eksekutif aja, jangan buat acara di kantor DPRD ini'. ujar Sam. Dilain tempat salah seorang Anggota DPRD Natuna menyatakan bingung dengan pertanyaan yang harus di jawab,karena semua pertanyaan yang disampaikan Lsm NCW sudah di jawab Bupati Natuna seputar Dana Bagi Hasil Migas,jadi kami mau jawab apalagi sesuai dengan acara yang disampaikan .(Ags)

Agung Natuna,demikian disampaikan Bupati Natuna H Ilyas Sabli ketika meninjau perumahan tersebut bersama rombongan yang terdiri dari Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail S.Sos, Ketua DPRD Natuna Yusripandi, Henry FN anggota DPRD Natuna dari fraksi Demokrat, Kadis PU Natuna MInwardi, Kabag Perlengkapan Husaini, Kamis (29/1) siang lalu.

Perumahan DPRD Kabupaten Natuna tersebut tidak mau ditempati oleh anggota DPRD Natuna yang menyebabkan perumahan tersebut mulai terlihat rusak digerogoti rayap.

Perumahan yang sekilas terlihat megah tersebut dengan tipe 150 terlihat kosong tanpa ada perabot dan AC sudah hilang semua. Bahkan dibeberapa rumah terlihat rawan dimana

dihalaman belakang, tanahnya tidak rata yang lama kelamaan bisa terjadi pengikisan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Natuna, Minwardi menjelaskan sebetulnya rumah dinas ini sudah lama selesai, akan tetapi disebabkan listrik belum ada, sehingga belum bisa ditempati.

'Karena listrik belum ada, maka anggota dewan tidak mau menempatinya. Namun dari wacana Bupati, rumah ini akan digunakan untuk perumahan pejabat Natuna yang masih mengontrak, Dari pada tak ditempati anggota dewan, lebih baik kita pakai untuk yang lain,' ujarnya.

Karena setelah sekian lama tidak ditempati dan mencegah perumahan tersebut semakin rusak, H Ilyas Sabli melakukan koordinasi dengan para anggo-

ta dewan agar perumahan dinas tersebut bisa dialih fungsikan.

'Tapi sebelum dialih fungsikan, rencananya perumahan ini akan digunakan untuk penginapan para peserta STQ, setelah STQ, pengalihan fungsi akan diajukan kepada dewan,' ujar H Ilyas Sabli.

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa saat ini akan membuat aturan tentang pengalih fungsian ini dan kalau disetujui akan dibuat SK untuk ditempati.

'Beberapa kendala yang dihadapi kalau perumahan ini jadi ditempati adalah listrik, air dan fasilitas lainnya,'ujarnya lagi.

Sementara itu Ketua DPRD Natuna Yusripandi yang saat itu bersama Henry FN beserta Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail ketika dikonfirmasi oleh beberapa wartawan mengatakan

akan mengadakan rapat paripurna tentang pengalihan fungsi dari perumahan dinas DPRD Natuna untuk menjadi gedung atau perumahan eksekutif.

'Bagi saya tidak jadi masalah, tetapi harus ada prosesnya dulu dengan teman-teman dewan yang lain sehingga nantinya tidak menjadi masalah dikemudian hari,' kata Yusripandi.

Imalko Ismail berpendapat bahwa antara eksekutif dan legislatif merupakan mitra yang sejajar dalam mencapai pembangunan, untuk itu perumahan DPRD yang selama ini tidak dipergunakan akan difungsikan kembali oleh Pemerintah Daerah.

'Selama untuk hal hal yang bermanfaat, saya berharap teman teman anggota dewan pasti setuju', Pungkas Imalko. (Ags)

Ilyas Sabli

Perumahan DPRD Natuna,Provinsi Kepri akan Dimanfaatkan

Bupati Natuna H Ilyas Sabli beserta rombongan yang terdiri dari Ketua DPRD Natuna Yusripandi, Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail, anggota DPRD Natuna Henry FN dan Kadis PU Natuna Minwardi saat meninjau perumahan DPRD yang berlokasi di Puak Kecam

Natuna,(Global) Perumahan DPRD Kabupaten Natuna yang sampai saat ini belum ditempati dan belum dipergunakan

oleh DPRD Natuna akan direncanakan menjadi rumas dinas SKPD atau menjadi kantor dinas dari perkantoran yang ada di Mesjid

14

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

Ilustrasi adukan

Terkait Bibit Karet Masyarakat Adukan Keluhan ke LSM BPPK Kuantan Singingi (Global) Terkait dengan adanya keluhan masyarakat Kuantan Mudik mengenai bibit karet yang dibeli petani dari Dinas Perkebunan (Disbun) yang merupakan pengadaan bibit pada tahun 2001 lalu, dimana setelah 8 (delapan) tahun berlalu dari saat dimulai penanaman dan memasuki masa siap produksi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan.

Atas bibit yang tidak layak tanam ini, membuat masyarakat mengeluh dan merasa ditipu dengan pembelian bibit tersebut, sehingga masyarakat melaporkan perkara ini pada LSM BPPK RI di Taluk Kuantan, Kamis (6/3).

Laporan ini disampaikan langsung oleh salah seorang perwakilan masyarakat yang juga merupakan salah satu petani yang tertitipu dari pembelian bibit karet tersebut.

Atas aduan yang disampaikan masyarakat ini, LSM BPPK RI membenarkan adanya laporan tersebut, Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris BPPK RI Hengky Prima Hidayat pada media ini di Taluk Kuantan, diruang kerjanya.

'Ya kita telah terima laporan dari masyarakat mengenai, pembelian bibit karet, dimana bibit tersebut tidak wajar jika dilihat dari hasilnya, Laporan ini disampaikan oleh warga Kuantan mudik, ini telah kita pelajari dan akan kita usut,'tegas Hengky.

Masyarakat sangat menyesalkan hal ini, karena, hasil dilapangan jauh berbanding terbalik dengan apa yang disebutkan oleh Dinas Perkebunan.

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah seharusnya Dinas Perkebunan ini memberikan program yang baik untuk masyarakat, demi untuk meningkatkan kesejahteraan, karena itu juga merupakan salah satu program Pemerintah, bukan sebaliknya dengan sengaja menipu masyarakat.

Sementara itu mengenai pengadaan bibit karet yang dijual pada petani ini Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi, Wariman DW, SP tidak mengetahui sama sekali, karena pada tahun 2001, Wariman bukan merupakan Kadis tersebut. Dan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi pada saat itu bukan dikepalai oleh Bupati sekarang. (Jk)

KUANSING Wow.., Sepasang Batu Akik Jenis Badar Besi Dibandrol Harga Rp 5 Miliar Pangean (Global) Mungkin kata Sangat luar biasa, sepasang batu akik yang dimiliki warga asal Pangean, jenis Badar Besi, Batu akik tersebut yang merupakan pasangan jantan dan betina.

Dan uniknya batu akik jenis Badar Besi ini bisa bergerak, jika salah satu batu tersebut diangkat dan diputar diatas yang satunya, batu sebelah bawahnya akan ikut bergerak dan berputar.

Karena kehebatan batu akik itu, pemilik batu akik ini jenis Badar besi miliknya dengan harga Rp 5 (lima) miliar karena Batu akik tersebut memiliki kelebihan.

Batu akik jenis Badar Besi ini belum dirangkai dengan gagang seperti batu cincin pada umumnya, karena sipemilik batu akik ini tidak ingin diketahui khalayak ramai, takutnya batu tersebut nantinya akan menimbulkan syirik dikalangan masyarakat umum, karena

batu tersebut memang memiliki kelebihan.

Namun jika ada peminat yang membeli dan telah memilikinya sipemilik batu akik ini mempersilakan pemilik baru untuk merangkai dengan gagangnya.

Namun pemilik batu akik berpesan jangan sampai merusak aqidah, hanya karena Batu akik ini memiliki kelebihan, sehingga akan menimbulkan fitnah, itu tidak diinginkan oleh sipemilik batu tersebut.

Saat media ini mengorek tentang keberadaan Batu akik jenis Badar Besi ini, Sabtu (7/3) pertama kali media menanyai keberadaan Batu akik jenis Badar Besi tersebut, pemiliknya enggan memperlihatkan.

Namun karena pemilik ingin menjual batu tersebut, sehingga media memberikan alasan yang masuk akal pada pemilik batu akik untuk dipublikasikan dimedia, agar diketahui peminat, tentunya

DPD LSM BPPK RI Dalam Waktu Dekat akan Laksanakan Audien Kuantan Singingi, (Global) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Pencegahan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK RI) Kabupaten Kuantan Singingi dalam waktu dekat akan melaksanakan Audien kepada Pemkab Kuantan Singingi.

Dalam audien nantinya, LSM BPPK RI itu akan menghadirkan Unsur Muspida, diantaranya Bupati, Kapolres, Kejaksaan serta badan yang terkait dilingkup Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Rencana audien ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD LSM BPPK RI Kuansing Hengky Prima Hidayat pada media ini,Senin (17/2), di Taluk Kuantan.

'Ya Insyallah dalam waktu dekat akan dilaksanakan audien dengan Pemkab Kuansing, namun kapan waktunya belum kita tentukan, Tapi menjelang akhir bulan ini , Audien telah selesai dilaksanakan,'tegas hengky.

Adapun maksud audien itu,sebut Hengki, untuk pengenalan secara sah terhadap Pemkab, selama setahun LSM BPPK RI mengembangkan sayapnya di Kuansing, belum pernah melaksanakan audien bersama Pemkab karena sempat Vakum, dikarenakan ketua tidak sejalan dengan anggota, Sehingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM BPPK RI sempat membekukan DPD Kuansing, namun saat ini telah diganti dengan Ketua yang baru, Jelas Hengky.

Sempat dibekukanya DPD ini, terang hengky lagi, sehingga kepengurusan dibentuk kembali, dibentuknya struktur yang baru tersebut, tentunya SK baru kembali diterbitkan sehingga Audien belum bisa dilaksanakan, dari konfirmasi yang diterima dari Dewan Pimpinan Pusat SK telah dikirim, Jum'at depen diperkirakan SK telah sampai.

'Jika SK baru telah ditangan, DPD akan segera laksanakan audien,' Hengky.(Jk)

melalui kamera ponsel.

Adapun alasan dijualnya batu akik ini oleh sipemiliknya, karena pemilik ini ingin menyumbang dana

Taluk Kuantan, (Global) Untuk Mempercepat realisasi pembangunan, Pemkab Kuansing terus menggesa Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang). Kali ini, Bupati Kuansing membuka Musrembang yang diadakan di Kecamatan Kuantan Tengah, Selasa (3/3).

Terusnya pelaksanaan Musrenbang digesa ditingkat Kecamatan ini, agar pengkajian ditingkat Kabupaten juga bisa

dituntaskan dengan cepat, untuk menentukan mana yang merupakan skala prioritas, sehingga pelaksanaan Rencana Pembangunan bisa secepatnya direalisasikan dilapangan.

Karena dari hasil Musrenbang tingkat Kecamatan ini nantinya akan jadi penentu apa saja yang akan dibangun bagi kecamatan yang mengusulkan rencana Pembangunan ini, setelah dilakukan pengkajian di Kabupaten.

Sebagaimana disam-

paikan oleh Protokoler Kantor Bupati pada media ini, 'ya hari ini giliran Kecamatan Kuantan Tengah laksanakan Musrenbang, setelah semalam dilaksanakan pembukaan Musrenbang di Kecamatan Singingi Hilir,' imbuhnya.

Pelaksanaan Musrenbang yang dibuka tiap hari oleh Bupati Kuansing supaya realisasi dilapangan cepat terlaksana,ujar Protokoler Pemkab Kuansing.

(Jk)

Ini dia batu akik bernilai Rp 5 Miliar.

Bupati Kuansing Buka Musrenbang Kec.Kuantan Tengah

H Sukarmis

Ke Pemkab Kuansing

Batu akik ini akan cepat terjual, dengan alasan itu akhirnya pemilik batu tersebut memperlihatkan dan batu itu dapat diabadikan

hasil penjualan batu akik itu untuk kegiatan amal serta untuk menyumbang beberapa mesjid di Pangean.

Harga yang disebutkan oleh sipemilik batu akik ini, merupakan harga final tanpa ada penawaran lagi, bagi yang berminat pemilik mempercayakan nomor handphone wartawan yang meliputnya, 081275278556.

Sedikit cerita batu akik ini, batu akik tersebut merupakan batu peninggalan orang tua sipemiliknya, batu tersebut bukan diberikan secara langsung oleh orang tuanya, akan tetapi setelah orang tuanya meninggal, dalam mimpi orang tuanya berpesan agar mengambil batu tersebut.

Dan jika ingin dijual sumbangkan untuk kegiatan amal, dan Pembangunan mesjid itu pesan orang tuanya, namun tentang kelebihan batu tersebut sipemilik batu akik ini tidak mau menyebutkan dimedia.(Jk)

Bupati dan Rombongan Up Road Adventure di Singingi Hilir Singingi Hilir, (Global) Bupati Kuansing H.Sukarmis beserta rombongan kembali gelar Up Road Adventure di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Sabtu (28/2). Bupati beserta rombongan bertolak menuju lokasi pada sore semalam sepulangnya dari jam dinas.

Rombongan yang turut mengikuti Up Road Adventure bersama Bupati H. Sukarmis ini,

adalah semua pejabat yang ada lingkup Pemkab Kuansing, Koramil, Polres, serta para pecinta hobi adu nyali, turut mengikuti Rombongan Bupati.

Bupati Kuansing beserta rombongan dari kalangan pejabat ini, tidak hanya sekedar mengisi acara tersebut dengan Up Road Adventure, sekaligus melihat perkembangan Kecamatan, baik yang berhubungan dengan struktural maupun

fungsional.

Dalam acara ini, Bupati beserta rombongan, juga melakukan kemping dilokasi, dimana tempat acara tersebut dipusatkan.

Acara uji adrenaline ini merupakan bentuk kedekatan Bupati Kuansing dengan masyarakat, karena dalam acara tersebut, Bupati berbaur dengan Masyarakat dimana kegiatan ini dilangsungkan.

Tampak Bupati Kuansing H Sukarmis dan Ketua DPRD Kuansing dengan menaiki di Singingi Hilir.

Digelarnya acara Up Road Adventure ini, sekaligus merupakan kunjungan kerja Bupati, bertujuan untuk mendengar langsung keluhankeluhan yang disampaikan masyarakat.

Acara ini juga merupakan bukti kecintaan Kuansing dengan warganya, karena momen seperti itulah dirinya dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat.(Jk)

15

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

SAMBUNGAN...

Unilak Tak Pantas di Nahkodai dan orangnya kasar alias otoriter, main sendiri atau suka makan surang (bahasa minang red) .

‘Bayangkan saja , hal hal yang tak pantas atau sesuai dengan levelnya jika berhubungan dengan proyek pun diambilnya,’ungkap Muliono lagi.

Dan bisa dikatakan,keputusan menentukan pekerjaan yang rutin dilaksanakan dan memakai uang kecil yakni dibawah nilai Rp 5 Juta,seharusnya milik anak buahnya pun diembatnya atau dimakannya,kesal aktitivitas LSM Pekanbaru itu lagi.

Menurut nara sumber dari Unilak,

Dari... 01 yang tidak mau namanya disebutkan mengatakan, kami dilingkungan kampus tidak bisa berbuat apa lagi,seluruh kegiatan maupun apapun namanya ditekel olehnya,kesal Muliono.

Disebutkan nara sumber itu lagi,kalau menyangkut proyek yang ada dilingkungan Unilak, rektor itu tidak memikirkan aturan APBD/APBN yakni harus mempertimbangkan pengusaha local tetapi untuk Unilak prinsip itu tidak pakai ,bahkan usulan itu ditolak Unilak karena mereka mengaku verifikasi, Mendagri .

Sebelumnya, Terkait Dugaan Korupsi

Program PMBRW Memiliki gram pembangunan yang berkeadilan, Peratauran Mendagri No 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan provinsi dan Kabupaten Kota, kemudian Perda Kota pekanbaru No 19 tahun 2012 tentang RPJM Kota Pekanbaru. Setelah merujuk kepada regulasi tersebut maka untuk teknsi operasional diatir dengan Perwako No 44 tahun 2014 tentang PMBRW Kota Pekanbaru,” ungkap Ingot sambil memperlihatkan dokumen-dokumen dimaksud.

Selanjutnya, Kabag Humas juga

Dari... 01 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan PMBRW tersebut tetap memiliki tiga sasaran atau disebut dengan istilah tri daya, yaitu Aspek sosial dan Kependudukan yang bertujuan untuk peningkatan Kualitas SDM, yang kedua aspek ekonomi produktif yang mengarah Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dan yang ketiga aspek penataan kawasan dan lingkungan yang terwujud dalam pembahan infrastruktur.

Selanjutnya, Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT ketika ditemui saat

Pemkab Inhu Ragu Berikan Sanksi men PT Inecda milik Penanam Modal Asing (PMA) asal Negara Korea itu, melenggang berproduksi.

Ketika media ini, mencoba konfirmasi konsekuensi yang akan diberlakukan kepada PT Inecda karena tidak memiliki izin, Kepala Badan Pengelolaan Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD PPT) Pemkab Inhu, Adri Respen justru menyebut sudah in progrest.

'Karena PT Inecda itu bukan PMDN tapi PMA maka untuk izin prinsipnya harus diterbitkan Dirjendbun dan BKPM RI. Bahkan permohonan ijin prinsip ter-

Gotong royong bersama masyarakat ia menjawab dengan tegas bahwa apa yang deprogram tersebut semua berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas.

“Mari sama-sama kita memberdaakan masyarakat kita agar mandiri, tangguh dan berdaya saing, jangan kita kita justru memperdayai mayarakat dengan statemen yang bisa mengaburkan tujuan dan maksud program ini dibuat,’’ ungkap Walikota dengan singkat sambil tersenyum. (humas Pemko) Dari... 01

sebut sudah di meja Dirjendbun Jakarta,' terang Respen sekaligus menyebut izin prinsip bisa diterbitkan oleh BKPM RI ketika PT Inecda sudah mendapat rekomendasi dari Dirjendbun RI. Untuk izin lainnya, meliputi HO, IMB, Izin Lokasi, dan IUP adalah otoritas Pemkab Inhu. 'Bisa diterbitkan kalau sudah ada izin prinsip,' tambahnya.

Dia juga menyebut lahan seluas 3.000 hektar tersebut sudah memiliki HGU yang diterbitkan BPN Kabupaten Inhu tahun 2012 tapi tidak dilengkapi dengan izin prinsip, izin lokasi, HO, IMB, dan IUP.

Plt. Sekda Rohil na ketua IPHI Rohil yang sebelumnya dijabat oleh Asrul M Noor sudah dua periode.untuk itu dilaksanakan Musda berdasarkan ketentuan yang berlaku.

IPHI Rohil saat ini masih dibantu oleh Pemkab Rohil melalui anggaran APBD setiap tahun nya.di Indonesia IPHI Rohil lah yang paling banyak anggaran yang diberikan oleh Pemkab Rohil.untuk itu dengan anggaran yang mengalir itu diharapkan IPHI menunjukan kerja yang nyata bagi Pemkab Rohil.

'Lihat IPHI yang ada didaerah lain di Indonesia,mempunyai program nyata

LPPM Rektor Unilak Prof Dr Syafrani MSi Diperiksa Kejati Riau Syafrani diperiksa terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning senilai Rp 5,4 milliar.

Dari pantauan di Kejati Riau, terlihat Syafrani yang didampingi pengacaranya Yusuf Daeng terlihat diperiksa dilantai 2 ruang Kasi 1 Intelijen Kejati Riau, Rabu (25/2) kemarin..Rektor Unilak tersebut diperiksa sekitar 2 jam lebih.

Kuasa hukum Syafrani, Yusuf Daeng SH MH, ketika ditemui membenarkan

Setianya, sebelum diterbitkannya HGU Perusahaan itu sudah mengantongi izin prinsip. 'Yang saya herankan kenapa HGU bisa terbit sementara izin prinsipnya saja belum ada,' sambungnya.

Sebelumnya Adri Respen mengklaim deadline yang diberikan kepada PT Inecda untuk melengkapi seluruh legal formal hanya satu bulan terhitung bulan Maret.

Sayangnya, Adri Respen enggan mengaktualkan konsekuensi apa yang bakal diberlakukan kepada PT Inecda jika legalitas tersebut tidak dipenuhi dalam tempo satu. Bulan kedepan.(Ris) Dari... 08

tanpa ada bantuan dari pemkab setempat.

Kita berharap IPHI Rohil mampu mencotohkan IPHI yang ada di Indonseia tanpa bantuan 100 persen dibantu oleh pemkab.selain itu,Pengurus IPHI Rohil yang nantinya terbentuk untuk melakukan pendataan Jemaah Haji tahun ini.karena menurut surya jumlah haji untuk tahun 2015 ini belum terdata dengan baik.

Dilanjutkan, kalau tidak salah jumlah jemaah haji untuk tahun ini berjumlah 300 Lebih jemaah.yang tentunya terjadi peningkatan.Bagi Pejabat yang telah haji dilarang untuk melakukan

Ibadah haji lagi, kasian melihat masyarakat yang ngantri hingga puluhan tahun,'bebernya seraya mengulangi Kedepan nya, bagi masyarakat yang berniat menunaikan haji silahkan mendaftar dari sekarang,karena nama tersebut akan keluar setelah 15 tahun kedepan.kedepan nya kita berharap IPHI Rohil maupun yang berada dikecamatan membuat Program yang nyata,bagi Pengurus IPHI yang berada di kecamatan silahkan lakukan kerjasama dengan pihak kecamatan setempat,'timpalnya.(Dd)

BANTU SISWA MISKIN BERPRESTASI

Pemprov Riau Telah Sediakan 5 Sekolah Gratis Pekanbaru,(Global) Melindungi masyarakat dari kemiskinan untuk mengejar pendidikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau , melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Riau telah menyediakan 5 (lima) sekolah gratis. Sekolah ini diperuntukkan bagi siswa berprestasi miskin.

Sekolah tersebut khusus sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Sementara lima sekolah itu yakni, SMU Plus, SMA Olahraga, SMK Pertanian Terpadu di Pekanbaru dan SMK Pertanian Dumai serta SMA Keperawatan di Rengat Inhu.

Kepala Disdikbud Riau Dwi Agus Sumarno menjelaskan, sekarang tidak ada lagi untuk tidak sekolah bagi putra putri Melayu Riau. Pemerintah sudah berupaya membantu masyarakat meningkatkan pendidikan lebih tinggi melalui sekolah gratis, sesuai dengan keahlian dan cita-cita yang dimiliki anak. Penerimaan siswa baru dilaksanakan tahun pelajaran ini.

'Silahkan anak-anak berprestasi tapi tidak mampu mendaftar ke sekolah binaan Pemprov Riau.

Memang masuknya akan diseleksi, supaya hasil seleksi dapat diketahui anak-anak yang diterima benar-benar anak memiliki keinginan dan kemampuan untuk sekolah lebih tinggi,' kata Dwi, Jumat

(27/2).

Dwi menjelaskan, tahun ini untuk SMA Plus Riau tersebut jumlah siswa-siswi yang akan diterima sebanyak 100 orang, dengan rincian 33 orang Putri dan 67 Putra. Selain harus memiliki nilai 8 rata-rata dari masuk Sekolah menengah Pertama (SMP) hingga tamat, tes lainnya juga akan diberlakukan bagi mereka yang ingin bersekolah, disekolah yang mendapat pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Riau tersebut.

Setelah memiliki nilai rata-rata 8, akan dilakukan Tes Pos Akademik (TPA), untuk tes ini, pada hari pelaksanaan tes akan diketahui hasilnya, apakah yang bersangkutan lulus atau tidak. bagi yang dinyatakan lulus, mereka akan diberangkatkan ke Pekanbaru untuk tes Kesehatan, yang lulus pada tes ini akan dilanjutkan dengan tes fisik, untuk tes fisik ini akan diberlakukan tes seperti calon Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tinggi minimal juga akan diberlakukan yakni 165 untuk Putra dan 160 untuk Putri.

'Jadi kita itu ingin mendapatkan siswa-siswi yang selain pintar, juga memiliki badan sehat, dan juga fisiknya memadai, setelah itu baru dilakukan Psikotest, yang meliputi IQ, emosional dan lain

lain, untuk tes ini bekerjasama dengan pihak Chevron. Dan yang terakhir akan dilakukan Pantohir, yang tempatnya dikantor Disdikbud Riau, setelah itu baru akan didapat siswa siswi yang akan akan bersekolah di SMA Plus Riau ini,' ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dwi juga menjelaskan persyaratan untuk bisa masuk disekolah dibawah naungan Disdikbud Riau, seperti SMA Olahraga yang tahun ini akan menerima siswa sebanyak 100 orang, penerimaan siswanya dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, baik regional maupun nasional.

Untuk SMK Pertanian Terpadu, yang akan diterima sebanyak 250 orang untuk Tujuh kelas, yang terdiri dari 75 orang Perempuan dan 175 laki-laki, yang berhak masuk adalah anak-anak seluruh daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau, yang kurang dalam ekonomi, tapi memiliki kemauan dan nilai bagus atau pintar.

'Sedangkan untuk penerimaan siswa pada SMA Perikanan dan SMA Keperawatan di Rengat, persyaratannya tidak seperti pada SMA Plus, namun tetap harus anak anak pintar dengan nilai rata-rata SMP nya bagus setiap semester, jumlah yang diterima itu untuk SMA Perawatan 75 orang, dan SMA Perikanan 75 orang,' terang Dwi.(do)

pemeriksaan kliennya (Syafrani), terkait dugaan korupsi yang terjadi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning senilai Rp5,4 milliar.

'Ya, klien kami dimintai keterangannya. Sekarang masih berlangsung,' ujarnya saat berbincang bincang di Kejati.

Kasipenkum Mukhzan SH, saat dikonfirmasi membenarkan tentang adanya pemeriksaan Syafrani, 'Ya, sekarang diperiksa diruangan Kasi 1 Intelijen,' ujarnya, Kamis (26/2) siang.

Selain Rektor Unilak, sejumlah terkait dari Litbang juga telah dipanggil dan dipe-

riksa, 'Kalau dari Litbangnya juga sudah kita mintai keterangannya,' tambahnya.

Untuk diketahui, kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat, tentang dugaan beberapa program penelitian di lembaga yang disinyalir merugikan negara.

Dari beberapa pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai dengan perencanaannya. Kemudian, anggaran yang dipatok dalam setiap penelitian dilakukan secara sewenangwenang dan beberapa item pekerjaan dilakukan mark up anggaran.

Dari sumber di Kejati, nilai anggaran pada penilitian tersebut berjumlah Rp5,4 milliar.(Tim)

H . Tahar : ’Proses Hukum Harus Merbau,Kecamatan Bunut.

Namun lepas Ishak, yang ditangguhkan penyidik atas jaminan Kades Merbau tidak diketahuinya (korban red), ujar H. Tahar.

Seharusnya, polisi itu melepaskan atau apapun namanya harus mendapatkan persetujuan saya sebagai sipelapor,sesal Ketua Kelompok Tani Sukamaju Jaya .

Makanya atas kejadian itu, H Tahar menegaskan tidak ada perdamaian disini dan yang jelas proses hukum tetap jalan dan alasan keluarga disini.

Dan jika prose ini terhambat atau tidak ada tindak lanjutnya, saya akan melanjutkan proses hukumnya ke Polres Pelalawan,ujar H Tahar.

Dari... 01 Akan Laporkan Pencemaran Nama Baik Sebelumnya, kekesalan H Tahar terhadap Rahmat alias amat karena telah melaporkan dirinya telah menjual lahan seluas 12 Hektar,20 Hektar yang sempat dibeli (salah satu anggota DPRD Riau), 8 Hektar ke Polda Riau tgl 29 Januari 2015 dengan laporan No 085/PemSA/XII/2014, lalu atas laporan penyerobotan lahan.

Sementara saya sendiri tidak pernah menjualnya, itu semua perbuatan karena saya punya bukti,kata H Tahar sambil menunjukan 2 bukti kwintansi penjualan yang ditandatangani Rahmat alias Amat,(Red)

RUBRIK PSIKOLOGI PENDIDIKAN ANAK Jawab : Ibu F yang manis, Ketidaknyamanan anak di sekolah baru, biasa terjadi. Ketidaknyamanan tersebut bisa disebabkan kelekatan yang berlebihan seorang anak kepada atau oleh orang tuanya (tidak mau pisah/lepas). Bisa juga, ketidaknyamanan terjadi karena ketidakpercayaan lingkungan sosialnya mendapat suasana baru. Sifat yang pemalu pada anak atau trauma yang pernah terjadi di sekolah terdahulu dan sebagainya.

Situasi sekolah yang baru tentu berbeda dengan sekolahnya yang dulu. Anak menemukan hal yang berbeda, guru baru, teman baru, lingkungan baru, dan juga pelajaran

yang baru. Agar kegiatan sosialisasi sekolah baru berjalan dengan baik, ada baiknya beberapa tips ini dilakukan 1.Menceritakan kepada anak bahwa setelah tamat di TK, anak akan melanjutkan ke SD. Jawablah setiap jawabannya dengan sabar, mengapa harus sekolah di SD, kenapa tidak di TK saja selamanya, atau pertanyaan lainnya yang mengenai jenjang sekolah yang akan dia tempuh kelak.

2.Diskusikan kepada anak, sekolah mana yang akan dia pilih untuk bersekolah. Jika anda keberatan dengan pilihan anak, utarakan sebab-sebabnya. Begitu juga jika anak tidak suka dengan sekolah yang anda sarankan. **

Peserta BPJS hui belum ada menguruskan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerjanya. "Yang saya tahu baru pihak hotel Suzuya, di Bagan Batu yang telah menguruskan soal BPJS Kesehatan," katanya.

Selain pengunaan BPJS dari perusahan, untuk jenis BPJS yang didaftarkan secara mandiri atau perorangan untuk dikabupaten Rohil merupakan yang terbanyak pada 2014 lalu. Diketahui, untuk wilayah operasional lingkup BJPS Cabang Dumai meliputi kabupaten Rohil, Meranti, Siak, Dumai dan Bengkalis, jumlah pendaftar BPJS Kesehatan dari kabupaten Rohil lebih dari 8.000 jiwa.

"Ini merupakan yang terbanyak se-cabang Dumai," ujar Rudi.

Dia mengharapkan agar ke depannya

Dari... 01

Dari... 08 masyarakat bisa secara aktif segera menguruskan pendaftaran BPJS sesuai dengan kemampuan karena untuk mencegah lambatnya aktifasi pengunaan layanan mengingat setelah didaftarkan untuk aktifasi baru bisa dijalankan sekitar tujuh hari setelah pendaftaran kecuali pasien berada pada kategori darurat. Diperkirakan dalam waktu dekat, masa aktifitasi layanan bisa satu hingga tiga bulan. "Jadi kalau ada keluarga, sebaiknya didaftarkan saja sekarang," ujarnya.

Kepala cabang BPJS Dumai Asrul Lukman menghimbau agar pihak perusahaan mendaftarkan pekerjanya pada pelayanan BPJS sehingga manfaatnya segera bisa digunakan dengan maksimal.

(Rohil online)

BERI UPAH DIBAWAH UMK

Disnaker Inhu akan Panggil Pengelola Mini Market SJ Rengat,(Global) Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Pemkab Inhu menjadwalkan akan memanggil pengelola Mini Market (MM) Serangkak Jaya, Senin (9/3) pekan depan karena memberikan upah dibawah UMK. Pengakuan Samsul, dia bersama rombongan Disnaker sudah mendatangi Mini Market Serangkak Jaya (SJ) di KM 6 Pekanheran tepatnya di Jalintim Kelurahan Pematangreba, Rengat Barat, Jumat (6/3).

Sayangnya tim yang dipimpinnya belum bertemu pemilik MM Serangka Jaya, (Kongwat red), karena hanya bertemu Manajer.

'Akan kita lagi panggil Senin pekan depan dan banyak materi tentang ketenagakerjaan yang bakal kita konfirmasikan,' janji Kabid Ketenagakerjaan Disnaker, Samsul Bahri lewat Hpnya, Jumat (6/3).

Samsul Bahri juga tidak mene-

pis tentang jumlah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kab Inhu tahun 2015 dan telah disepakati Tim Rp. 1.9 Juta lebih. Setianya pula setiap tenaga kerja (Naker) harus menerima upah yang selayaknya dengan jam kerja maksimal 8 jam. Tutup Samsul.

Sebelumnya beberapa orang Naker MM Serangkak Jaya dan Naker di MM Bersama di Jalan Lintas Pematangreba Pekanheran milik Kongwat hanya menerima gaji setiap bulan Rp. 900 Ribu hingga Rp. 1,2 Juta per bulan dengan catatan 30 hari kerja.

Bahkan mereka para Naker di MM Serangkak Jaya dan MM bersama yang terdiri dari 2 (dua) ship harus bekerja sedikitnya 10 jam setiap hari tanpa diberi makan siang.

'Dari pada nganggur mau tak mau kami harus terima upah ini,' ungkap Naker yang enggan ditulis nama karena takut dipecat atau di intimidasi.(ris)

16

Edisi 19 6 - 20 MARET 2015

MERANTI

Masak Sih.., Naiknya Harga Bahan Pokok Bikin Pusing Kepala Anggota DPRD Meranti Meranti,(Global) Tingginya angka kemiskinan dan angka penganguran dewasa kini maraknya naik harga bahan pokok menjadi fenomenal yang harus diprioritas dengan baik, hal ini menjadi keluh kesah anggota DPRD Meranti dan Pemerintah Daerah dalam menuntaskan kemiskinan yang ada agar itu semua tidak berkesinambungan di mata publik.

Era Globalisasi dan urbanisasi yang terjadi menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi kita

di Kabupaten Kepulauan Meranti sebab kita daerah masih minimnya pembangunan pelabuhan sarana dan prasarana sehingga Investor asing belum bisa membuka lapangan kerja bagi pengangguran kerja kita, hal ini di katakan Wakil Ketua DPRD Meranti Muzamil Kepada Media ini Sabtu (7/3) saat di jumpai di Selatpanjang.

Disebutkan Muzamil, dalam skala yang besar anggka kemiskinan yang ada prioritas utama yang perlu kita bahas saat ini adalah

maraknya naiknya bahan pokok di sejumlah pasar di tanah jantan berupa Beras, miyak makan gula,juga makanan lainnya Hal itu yang menjadi keluh kesah kita, dalam menegakkan perda dan pembahas anggaran bukan acara seremonial yang dibanyakkan, dan apalagi perjalanan dinas yang tidak menentu,memang itu penting namun harus ditunda dahulu yang lebih kita prioritaskan dan lagi kita bahas adalah bagaimana cara mengatasi itu semua,tegas

Muzamil.

'Kita akan adakan hering dan rapat mengenai kenaikan Harga BBM, Tiket Kapal dan Sejumlah Bahan pokok yang naik terutama beras adalah untuk menjadi hal utama dalam berlangsungnya hidup manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti yang kita

Cintai itu,'sebut Muzamil.

Senada dengan itu,setelah di Pantau Media ini pada Sabtu (7/3) di sejumlah pasar yang ada di Selatpanjang salah seorang Toke beras yang enggan memnyebutkan namanya mengatakan, naiknya harga beras dan Bahan Pokok di Kota Sagu tidak begitu drastis karena pasokan harga ekonomi hanya naik seputaran 5 persen di awal pekan Tahun 2015 ini.

Masih kata pedagang di sejumlah pasar di Pusat Kota Sagu juga menjelaskan, kenaikan harga miyak makan, gula, tepung dan bahan pokok lainya tidak begitu besar hanya minyak makan naiknya Rp 500 Rupiah saja dan

beras sekitar Rp 2.000 rupiah dan yang lain juga begitu, kata Toke Selatpanjang.

Lanjutnya toke itu lagi, kenaikan harga itu semua karena lajunya faktor ekonomi yang tinggi serta harga pasar yang semakin hari berubah putarannya apalagi nilai pajak yang tinggi sehingga kita juga untuk sedikit saja banyaknya kita bantu masyarakat ,dalam hal jual beli itu tergantung penjualnya kalau mau untung banyak ya di jualnya dengan harga yang tinggi, seharusnya ada pendataan sejumlah harga di Kepulauan meranti Sehingga pedagang tidak semena mena menetapkan harga jual di pasaran,pungkasnya.(br)

Bupati Meranti Lantik 76 Anggota DPD Rangsang Barat Meranti,(Global) Sebanyak 76 (tujuh puluh enam) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 9 (sembilan) Desa se Kecamatan Rangsangbarat, Rabu (11/2) siang sekitar pukul 12 : 00 WIB, dilantik.

Pelantikan dipimpin langsung Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, yang digelar di Halaman Kantor Camat Rangsangbarat.

Adapun 9 Desa se Kecamatan Rangsangbarat tersebut yakni Desa Anak Setatah, Desa Bokor, Desa Lemang, Desa Segomeng, Desa Sialangpasung, Desa Telaga Baru, Desa Sungai Cina, Desa

Bantar, dan Desa Melai.

Bupati Irwan, dalam sambutannya mengatakan, dengan dilantiknya anggota BPD ini diharapkan nantinya bisa untuk bersama-sama melaksanakan dan menjalankan program masing masing desanya.

'Amanah ini harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Karena anggota BPD merupakan anggota strategis bagi suatu desa, dimana bapak ibu yang dilantik mempunyai tanggung jawab dan kewenangan yang besar dalam membangun daerahnya masing masing,' jelasnya.

Bupati Meranti itu juga mengatakan , tugas yang

diberikan ini bukan main main dan bukan tugas yang ringan, jadi orang nomor satu di Meranti itu meminta agar anggota yang dilantik untuk menyadari bahwa mereka sekarang sudah menjadi tokoh masyarakat untuk membangun daerahnya masing-masing.

'Tidak ada alasan lagi jika kedepannya Desa tidak bagus, dan kurang pembangunan. Karena mulai tahun ini kewenangan sudah diserahkan kepada masing masing desa. Jadi diharapkan Pemerintah Desa untuk bergerak secara cepat dalam pembangunan,' Pinta Bupati Meranti. (Br)

Tampak Bupati Meranti Drs Irwan melantik anggota BPD.

Heli PT RAPP Patroli Gabungan dan Mobilisasi Alat Damkar

Tampak Sekdakab Meranti Drs Iqarudin, didampingi Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH MSi dan istri istri pejabat Meranti, sedangan menyirami kembang kepada salah seorang Polwan yang sampai ke Pemkab Meranti.

15 Polwan Tiba di Kota Sagu di Gadang Gadangkan Meranti,(Global) Dari Polda Riau di kirim kerja,setelah ada satu sri kandi pada awal mula, Mapolres Meranti, lalu di tambah 2 (dua) orang srikandi Polisi Wanita,(Polwan), kini hadir 15 (lima belas) pesonil Polwan lulusan tahun 2014 tiba di Kepulauan Meranti, Minggu (1/3) . Penyambutan pun dilakukan di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang.

15 Polwan ini tiba di Kota Sagu sekitar pukul 17.11 WIB. Mereka menggunakan Speed Boat Meranti Ekspress di Gadang gadangkan oleh Mapolres dan Pemkab Meranti dengan upacara penyambutan serta dilanjutkan dengan penyiraman air bungga oleh Sekdakab Meranti, Kapolres , Istri Bupati, Istri Wabub dan Istri Sekda di Terminal Tanjung Harapan Kota Sagu pada sore yang cerah itu.

Dalam arahannya,yang disampaikan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Zahwani Pandra Ar-

syad SH MSi mengatakan,kepada Polwan hendaklah menjaga harkat dan martabat sebagai wanita dan calon seorang ibu. Ia meminta Polwan untuk menunjukkan sifat empati bagaimana Polwan ini harus menolong perempuan dan anak di Kepulauan Meranti.

'Anda harus menolong wanita dan anak-anak. Tumpahkan rasa kasih sayang kalian di sini,' sebut Kapolres Kepulauan Meranti.

'Tunjukkan yang terbaik.

Tanda kewenangan ada di dada kalian, tapi bukan kesewenangwenangan, kinerja kalian dinilai masyarakat. Jaga nama baik, keluarga institusi dan tempat kalian bertugas,' ujar kapolres Meranti.

Senada dengan itu, Hal di sambut baik oleh Sekdakab Meranti Drs Iqaruddin MSi, di tempat yang sama meminta kepada 15 polwan baru ini agar tidak ragu dan sanksi menerima tugas di Meranti.

Polwan diharapkan bisa memberikan yang terbaik untuk Me-

ranti, meski di Meranti terdapat banyak kekurangan.

'Daerah kita banyak kekurangan bertugaslah dengan baik.

Kalau ini bisa dilakukan, maka akan lahir kapolsek, kapolres, kapolda atau mungkin kapolri yang baru yang dulunya bertugas di Meranti,'harap Sekda.

Sekda juga meminta belasan Polwan ini untuk mempelajari kultur, dan karakteristik wilayah Meranti. 'Silahkan pelajari semuanya tentang Meranti, agar mengenal jauh tentang kabupaten termuda se Riau ini,' tambah Sekda.

Pantauan media ini usai penyambutan, dilakukan penyiraman kembang oleh Sekda Meranti Drs Iqarudin, Istri Bupati Kepulauan Meranti Nirwana Sari, Istri Masrul, Istri Sekda Meranti, dan Kapolres Kepulauan Meranti di lanjutkan pulang ke mapolres mengunakan Jalan kaki di Gadang gadangkan dari terminial tanjung harapan menuju Mapolres resor Meranti.(br)

Meranti,(Global) Helikopter PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), Rabu (4/3) melakukan mobilisasi peralatan pemadam kebakaran (Damkar) ke Pulau Rangsang dan Bengkalis.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat tim Damkar yang berada di lapangan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebelumnya pada hari Selasa (3/3), helikopter PK RGH tersebut juga memobilisasi sebanyak 10 orang tim Damkar PT RAPP ke Desa Sei Hiu, Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti guna memadamkan api di sejumlah titik dekat perbatasan konsesi.

'Hari ini, Rabu (4/3) pergerakan heli kita memobilisasi alat damkar ke Pulau Rangsang dan Bengkalis. Mobilisasi ini ditujukan untuk membantu tim Fire Fighter (pemadam kebakaran. red) dari PT SRL dengan alat yang lebih canggih agar aktifitas pemadaman di lapangan dapat lebih maksimal,' kata Direktur PT. RAPP Mulia Nauli.

Berdasarkan informasi diperoleh dari lapangan, sejumlah

Tampak heli padamkan api.

titik api muncul di area Pulau Rangsang. Hasil koordinasi dengan pihak Polres Bengkalis, PT SRL langsung menerjunkan sebanyak 2 tim yang terdiri dari 15 personil untuk memadamkan api agar tidak meluas.

Meski sebagian besar api sudah berhasil dipadamkan, namun titik api kembali muncul dari arah yang lain, sehingga helikopter PT. RAPP dikerahkan untuk membantu mobilisasi alat pemadam lebih cepat ke lokasi.

Ditambahkan Mulia, setelah memobilisasi peralatan tersebut, helikopter PT RAPP melakukan patroli gabungan dengan Kepolisian yakni Polres Kepulauan Meranti dan Polsek Merbau serta Dinas Kehutanan untuk meninjau kondisi kebakaran dan monitor pergerakan api yang baru ke Sei Hiu di Pulau Padang.

2 unit helikopter ditugaskan stand by di Base Ops Lanud Pekanbaru dan berada di bawah koordinasi Posko Satgas Karhutla Propinsi Riau. Hasil koordinasi dengan Posko Satgas Karhutla, Helikopter melakukan pemadaman udara (waterbombing) kembali, Selasa (3/3) sebanyak

8 sortie di sekitar Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.

'Jadi patroli dan waterbombing rutin kita lakukan sesuai arahan posko (Satgas Karhutla.red), seperti di Kuala Kampar, Pelalawan. Sebelumnya, pada hari Senin (3/3) kemarin, 2 unit helikopter PK RGG dan PK RGH waterbombing di Sei Hiu, Pulau Padang sebanyak 20 sortie.

Ditotalkan sejak pertengahan Februari lalu, sekitar 140 sortie lebih waterbombing dilakukan, itupun masih belum cukup dan diperkuat oleh tim kita di darat,' ujar Mulia.

Sebagaimana diketahui, helikopter PT. RAPP dikerahkan dan bergabung dengan Satgas Karhutla di Posko Lanud Pekanbaru pada saat Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Lingkungan RI, mulai Senin (16/2) beberapa waktu lalu.

Helikopter yang didatangkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur tersebut mulai melaksanakan tugasnya berpatroli dan waterbombing di sejumlah wilayah di Riau atas koordinasi dan arahan dari Satgas Karhutla.(Rls)