1
Edisi 18 23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
KLIK:
www.riau-global.com
Rp 4.500,- (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Edisi 18 n 23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
KORUPSI, ANAS MAAMUN TERANCAM 20 TAHUN
DIDUGA PIMPRO PROYEK GEDUNG MARINA GALAU Pekanbaru,(Global) Gubernur Riau non aktif Annas Maamun,yang juga mantan Bupati terancam hukuman selama 20 tahun penjara. Dimana Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa politisi Partai Golkar ini dengan dakwaan berlapis,terungkap pada Pembacaan surat dakwaan Pengadilan Tipikor Bandung,Rabu (11/2) lalu. Melihat itu, Pimpinan Proyek (Pimpro) pembangunan Gedung Marina tahun 2001 yakni saat ini menjadi Bupati Ro-
Suyatno
kanhilir yakni Suyatno, menjadi galau alias tidak enak badan. Bisa diduga karena persoalan Anas Maamun
TUTUP PENYELUDUPAN ROKOK ANTAR NEGARA
Mabes Polri Diminta Turun ke Kabupaten Meranti Meranti,(Global) Sorotan demi sorotan yang ditujukan kepada Akiong,pengelola penyeludupan rokok antar Negara, yang jelas telah merugikan Negara hingga triliunan rupiah untuk setiap tahunnya, dengan 'menina bobokkan' penyelenggara Negara di Daerah, merupakan kiat sukses Akiong Cs, dalam meraup keuntungan dari ketidak
mampuan Aparat. Penyeludupan rokok dengan berbagai jenis merk, bahkan hingga rokok yang telah dikemas dengan kotak yang berlabelkan amaran Kerajaan Malaysia sudah menjadi pemandangan keseharian bagi warga tempatan, pantauan wartawan yang juga telah beberapa
Bersambung hal...15
Kapal Pompong yang bermuatan rokok yang diseludupkan ke Negara Jiran Malaysia
Penyimpangan Pelaksanaan Proyek APBD Menjamur Bengkalis,(Global) Indikasi penyimpangan dalam pelaksanan proyek yang dibiaya oleh dana
PENGUMUMAN Diberitahukan Kepada Instansi Pemerintah, TNI, Polri dan swasta bahwa PT Riau Global Pers yang menaungi Portal Berita Riau www.riau-global.com dan Surat Kabar Umum Riau Global, tidak pernah dan tidak akan pernah menjual Jam Dinding Merk Riau Global atau apapun namanya. Dan jika ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan penjualan Jam Dinding, itu diluar kemampuan kami dan silahkan lapor Polisi atau instansi terkait. Tertanda Pimum PT Riau Global Pers
sudah mengundang kontraversi setempat yang ditaksir harganya tidak melebihi dari Rp 3,5 Miliar, oleh Ketua DPRD Rokanhilir saat itu, Anas Maamun disorongkan kepada Bupati Thamrin Hasyim dengan harga Rp 8 Miliar.Pada awalnya Bupati Rokanhilir saat itu sempat menolak dengan alas an harganya tidak realities,terlalu mahal,tidak sesuai dengan efesiensi dan kepatutan. Tetapi pada akhirnya
melalui negoisasi, akhirnya Bupati Thamrin Hasyim menyetujui untuk membeli gedung bertingkat 4 itu milik Martin Oei, yang semula mau dijadikan Hotel itu menjadi dengan harga Rp 7.276.815.000. Dan dananya diambil dari APBD Pos Nomor 2.P.018.014 .Proyek pengadaan/ganti rugi untuk pelayanan umum Sekda Kabupaten Rokanhilir yang Bersambung hal...15
PEMILIHAN REKTOR UNILAK TAK LAMA LAGI
Suka Mansur, Safrani “Tak Pantas” Terpilih Lagi
APARAT HUKUM DI BENGKALIS TERKESAN TUTUP MATA
Tampak pemasangan singkang balok tiang RKB SDN 006 Bengkalis, yang dikerjakan asal asalan.
itu, akan berujung juga kepada dirinya,Suyatno karena sama-sama terlibat dalam pembangunan Gedung Marina yang saat ini gedung tersebut telah berdiri megah sebagai Gedung DPRD Rokanhilir. Sesuai dengan kronologis dugaan Korupsi Pembelian Gedung Marina , semenjak ditempati November 2002, Gedung DPRD Rokanhilir yang terletak di Jalan Merdeka,Bagansiapi-api
APBD Kabupaten Bengkalis bak jamur tumbuh subur dimusim hujan. 'Sementara keberadaan sejumlah aparat penegak hukum di Kabupaten Bengkalis terkesan menutup matanya,'demikian disampaikan Kordinator Bidang Pembangunan LSM Kom-
pak Indonesia Jepri kepada wartawan, kemarin. 'Sungguh malang nasib murid murid SDN 006 Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, bagaimana tidak Ruang Kelas Baru (RKB) yang didampaBersambung hal...15
Pekanbaru, (Global) Mungkin hanya kata “Tak Pantaslah” yang layak diberikan kepadaProf. Dr. Syafrani, M.Si, Rektor Unilak saat ini. Selain dikenal suka makan sendiri alias mansur, Pria asli Rohil itu, terkenal rakus bila terkait masalah keuangan, otoriter dalam memimpin sehingga banyak kalangan kampus yang tidak berani atau tidak mau berurusan dengannya. Makanya banyak kalangan Kampus dilingkungan Universitas Lancang Kuning (Unilak) memprediksi bahwa Syafrani, saat ini menjabat rektor tersebut tidak akan terpilih lagi pada pemilihan Rektor Unilak tak lama lagi berlangsung. Bersambung hal...15
Asyikan, karna mansur banyak piti.
Mantan Sekdakab Inhu Segera Ditahan Rengat,(Global) Pasca penetapan Mantan Sekdakab Inhu H.RE menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Uang Persediaan (UP) Sekretariat Pemkab Inhu senilai Rp.2,7 Miliar, penyidik kajari optimis akan
mengeksekusi TSK. Kasi Pidsus kajari Rengat Roy Madino mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil mantan Sekdakab Inhu itu
untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, karena masalah ini akan dilakukan pemberkasan untuk diseBersambung hal...15
Ilustrasi
Hotline: Pemasangan Iklan dan Langganan Koran Hp (081276737422) BBM 26A4B99F) Email Redaksi: redaksi@riau-global.com dan jmpprriau@gmail.com.
2
REDAKSI
Edisi 18
23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
KPK dan Semangat Anti Korupsi Oleh: Imam Anshori Saleh
B
anyak yang mengapresiasi, mendukung, dan memuji langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak sedikit pula yang mencela, menghujat, bahkan ingin membubarkannya. Yang terakhir setakat ini, hujatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluas begitu menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka dalam tindak pidana penerimaan suap dan gratifikasi. Penetapan itu hanya sehari setelah Presiden Joko Widodo mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Biasanya yang banyak mempersoalkan dan mengkritik KPK sebatas kalangan DPR, sekarang kalangan pemerintah terlibat. Misalnya ada pejabat negara yang berseru, 'KPK bukan dewa', "KPK juga manusia", 'KPK semaunya', dan seterusnya. Kini Polri secara resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Yang memuji dan mendukung KPK punya alasan: dengan dibentuknya KPK pada 2003, telah banyak hasil yang dicapai dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Selain berhasil menyelamatkan kekayaan negara yang relatif besar, KPK juga berani menangkap dan memidanakan sejumlah pejabat negara yang
PENERBIT : PERUSAHAAN PERS, PT.RIAU GlOBAL PERS PENGESAHAN: KEP MENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA No : AHU-00058.AH.01.01.Tahun 2014 NPWP : 66.962.946.1.216.000. Izin Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi, : Portal Web : No : 555/Kominfo-Postel/143. Penerbitan Surat Kabar,Jurnal dan Buletin atau Majalah : No : 555/Kominfo-Postel/140. Periklanan : No : 555/Kominfo-Postel/142. Produksi Gambar Bergerak,Video dan Program Televisi : No 555/Kominfo-Postel/141. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor :S-295PKP/WPJ.02/KP.0403/2014 KOMISARIS UTAMA: Ir. Andi Arief, MP DEWAN REDAKSI: Elfis, Ir. Andi Arief, MP, Achsil, Jabarullah, S.Sos, Angga Pratama Putra PENASEHAT HUKUM: Nofitri Koto, SH, MH, Budi, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Elfis.S.Sos PIMPINAN REDAKSI: Angga Pratama Putra PEMIMPIN PERUSAHAAN: Chalik Ibnu DIREKTUR MARKETING : Unitasmi,S.Pd REDPEL: Muliono,S.Pi. KORLIP: Budi.M,S.Sos REDAKSI: PEKANBARU: Amat Jaya, Harry, Riki Rikardo, Syaiful Lubis. Fahmi,Firdaus Malik,Riswan Nduru,Chairul Muklis. PELALAWAN: Yusuf S DUMAI: Ridwan S,Ibnu Chalik. SIAK: Adriansyah. KEPULAUAN MERANTI: Bram (Kordinator), Rudi. KAMPAR: Hadiriku Zega Indragiri Hulu : Rio Santos,Yosvel. KUANSING: Joko Santoso INDRAGIRI HILIR: Badi. BENGKALIS: Deri Hendra,(Ka Biro),Jepri,Yan Abak. -DURI,PINGGIR : Iwan Gunawan ROHIL: Anto BAGANBATU,ROHIL: Jhonhoberd. S KEPRI: Zainal (Kordinator),. TANJUNG PINANG: Zainal KARIMUN: R. Lumban G NATUNA: Agus Siregar (Kordinator) LINGGA: Muslim Tambunan BATAM: Roni Siregar KUNDUR: Iwan JAKARTA: Subari MARKETING : Anang F Nugroho Hp : 082171777738 : MULYADI Hp : 081276731178 ALAMAT REDAKSI : Jalan Ciptakarya, Panam,Pekanbaru,Riau HP : 0812-76737-422 Email : redaksi@riau-global.com dan jmpparriau@gmail.com PIN BB : 7E504E7F Nomor Rekening Giro Bank Riau : 101-08-03062, atas nama PT. Riau Global Pers. Nomor Rekening Bank Riau : 101-21-21642, atas nama Elfis. Wartawan Portal Berita Riau www.riau-global. com hanya tercantum dalam box dan selalu dibekali kartu pers yang masih berlaku.
terbukti melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi, sampai melakukan tindak pidana pencucian uang. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan pejabat negara lainnya tak luput dari jangkauan penindakan KPK. Sejumlah negara telah menganggap KPK sebagai ikon pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat internasional setelah mengamati upaya KPK yang sangat serius dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Yang mengkritik dan menghujat mengatakan bahwa KPK sebagai institusi yang dibentuk setelah Reformasi berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 itu bekerja karena ada kepentingan politik, bertindak atas pesanan orang atau kelompok kepentingan tertentu. Mereka menilai KPK sudah menjadi lembaga kebal hukum (superbody), lebih mementingkan langkah-langkah membangun citra ketimbang menuntaskan masalah. Contohnya, mereka sebut bahwa dalam banyak kasus, penetapan seseorang sebagai tersangka sampai pada penahanan dan pengajuan ke penyidangan memerlukan rentang waktu yang sangat panjang. Para pengkritik itu membeberkan sejumlah fakta. Penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka sampai penyidangan di pengadilan memerlukan waktu sekitar satu tahun. Saat ini sejumlah tersangka, seperti Suryadharma Ali (mantan menteri Agama), Jero Wacik (mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), Siti Fadilah Supari (mantan menteri Kesehatan), Hadi Purnomo (mantan ketua BPK), dibiarkan berlama-lama di luar. KPK tidak melakukan penahanan dan dituding "menggantung" para tersangka itu. Bahwa yang diduga memiliki 'rekening gendut' di kalangan petinggi Kepolisian tidak hanya Komjen Budi Gunawan, tetapi mengapa yang ditetapkan sebagai tersangka hanya Budi Gunawan seorang. KPK juga dinilai tidak santun sebab ketika Budi Gunawan ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri, terkesan buru-buru menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Ini menimbulkan spekulasi atau setidaknya melahirkan pertanyaan, ada apa di balik penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka.?
Upaya mendelegitimasi Ada pula kecenderungan sejumlah pihak tak menghargai dan terkesan ingin mendelegitimasi KPK sebagai institusi penegak hukum. Ketika KPK menetapkan seseorang tersangka, mestinya institusi negara lainnya menghargai penetapan itu sehingga tak perlu terus memproses orang yang berstatus tersangka menempati jabatan tertentu. Ini yang dilakukan DPR ketika memproses Komjen Budi Gunawan melalui uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri, lalu menyatakan layak dan patut. DPR beralasan bahwa mereka menjalani tugas konstitusional dan atas permintaan resmi presiden. Jauh sebelumnya kita melihat upaya sebagian anggota DPR periode 2009-2014 'menata' regulasi yang menyangkut KPK agar lembaga itu tak terus jadi superbody dengan kewenangan terlalu besar. Indikasi itu terlihat dari semangat DPR merevisi UU tentang Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Upaya merevisi tiga undang undang itu, seperti disuarakan KPK lewat oleh Wakil Ketua Adnan Pandu Praja merupakan bagian dari 'pengebirian' kewenangan KPK. Kesan serupa disuarakan pula sejumlah pegiat anti korupsi, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pukat UGM. Karena itu kemudian, ada 'perlawanan' kuat dari masyarakat yang disuarakan melalui kalangan perguruan tinggi dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat pegiat anti korupsi, KPK tetap dikawal karena masih sangat dibutuhkan keberadaannya. Semangat anti korupsi Meski dukungan terhadap keberadaan KPK masih sangat besar, kritik akan kelemahan dan kekurangannya tetaplah perlu mendapat perhatian. Kita mesti berbaik sangka terhadap para pengkritik KPK. Mereka yang mengkritik dan mencela KPK belum tentu anti korupsi. Bisa jadi mereka menginginkan KPK tetap bekerja on the right track, tidak melenceng dari ketentuan hukum positif ataupun yang bersifat universal. Mentang-mentang mendapat dukungan luas, terus KPK bisa bertindak semau gue.? Tentu bukan begitu.
Kritik dan celaan juga merupakan mata uji paling konkret. Kritik dan tudingan yang tidak berdasar tentu memerlukan jawaban dan penjelasan seterang-terangnya. Apalagi kalau kritik dan cercaan itu disampaikan secara keliru, emosional, dan tidak obyektif, maka KPK dan para pemangku kepentingan wajib meluruskan pandangan keliru itu. Misalnya, kondisi obyektif di dalam KPK dengan jumlah personel, terutama tenaga penyidik dan analis yang sangat terbatas, perlu diketahui. Hukum acara KPK yang ternyata tak memberikan jaminan yang bersifat asasi bagi para tersangka tindak pidana korupsi tak perlu segan-segan dikaji ulang dan disempurnakan. Keraguan akan obyektivitas KPK dalam menahan seseorang perlu pula dijelaskan. Bahwa alasan melakukan penahanan tidak hanya bisa diukur dengan obyektivitas, tetapi penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP juga memiliki alasan subyektif untuk menahan seseorang, yakni jika dikhawatirkan kemungkinan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mempersulit penyelidikan. Hal-hal seperti itu perlu dijelaskan kepada masyarakat, mengapa tersangka ada yang segera ditahan dan mengapa tidak memerlukan penahanan. Jadi, bukan karena KPK melakukan 'tebang pilih' dengan alasan politis. Singkat kata, salah persepsi tentang KPK perlu diluruskan. Sebaliknya, KPK dan kita semua juga perlu terus introspeksi atau muhasabah mengenai segala kelemahan dan kekurangan KPK. KPK sebagai institusi harus terus dibenahi dan diberdayakan, sambil kita menyebarkan dan merawat semangat anti korupsi. Kita harus menyemaikan pemahaman bahwa korupsi itu musuh bersama. Kita juga sependapat bahwa para koruptor perlu ditindak tegas. Kita harus bersama- sama bersepakat mencegah agar negara tidak bangkrut karena tindak pidana korupsi. Dan yang terpenting, tentu saja, kita masih tetap memercayai integritas dan kesungguhan para pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Penulis: Adalah Komisioner Komisi Yudisial Republik Indonesia.
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Mengucapkan Selamat Kepada
Bupati Siak Drs H.Syamsuar.M.Si
&
Ketua DPRD Siak Indra Gunawam,SE
Atas diterimanya Penghargaan Indonesia Polmaswoord Award Tahun 2015 dari Polri Diserahkan Oleh : Komjen Pol Drs Putut Eko Bayu Seno,SH Kepala Badan Pengamanan Negara Kamis 29 Januari 2015 di Siak Ttd Drs H.Alfredri.M.Si Wakil Bupati Siak
Drs .H.T.S Hamzah Sekda
3
BENGKALIS
Edisi 18 23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
Herliyan Saleh : Pengkab PDBI Bengkalis Diminta untuk Serius Bengkalis,(Global) Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh minta kepada Pengurus Kabupaten Persatuan Drum Band Indonesia (Pengkab PDBI) Bengkalis untuk serius. Mengingat drum band merupakan cabang olahraga, sekaligus wadah untuk pengembangan generasi muda. Dikatakan Herliyan, Drum band tidak hanya perpaduan olahraga, seni dan budaya, memberikan banyak manfaat bagi kalangan generasi muda. Diantaranya menumbuhkan rasa percaya diri, kerja sama tim, membangkitkan loyalitas anggota dan mengajarkan bagaimana caranya memimpin dan dipimpin. 'Kehadiran kelompok drum band menjadi wadah untuk membentuk sikap mental, kepribadian dan karakter yang baik, sehingga terbentuk generasi muda yang terampil, cakap dan mandiri,' ungkap
Bupati ketika menghadiri pelantikan Ketua PBDI yang dinahkodai oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Aulia, Jum'at (30/1). Lebih lanjut Herliyan mengatakan, melalui drum band mengajar generasi muda untuk berkepribadian baik, menjalin hubungan emosional antara generasi muda. dan tak bisa dipungkiri, realitanya, generasi muda yang terlibat dalam kegiatan drum band mempunyai kepribadian yang baik secara pribadi dan dalam bermasyarakat. Namun yang tak kalah penting, kata Herliyan, kegiatan drum band atau marching band, ternyata juga mampu menjadi benteng dan menjauhkan generasi muda dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas, kenakalan remaja, pornografi dan porno aksi. Sejauh ini, keberadaan drum band dan marching band di Kabupaten Bengkalis tersebar hingga ke
pelosok desa, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan drum band di lingkungan pemerintahan. Hal ini merupakan potensi besar untuk mengembangkan cabang olahraga ini yang mampu mengharumkan nama kabupaten bengkalis, negeri junjungan ini. Melihat besarnya potensi drum band yang ada, tentu menjadi sebuah cambuk bagi pengurus PDBI Kabupaten Bengkalis untuk membuat program-program bernas dan berkualitas. Terlebih, pada PON XIX di Jawa Barat mendatang, drum band merupakan salah satu cabang yang akan dipertandingkan. 'Rasanya tidak berlebihan, jika saya berharap drum band dari Kabupaten Bengkalis bisa tampil di ajang bergengsi tersebut,' ungkap Herliyan Saleh. Untuk menggairahkan drum band di Negeri Jun-
Pelantikan pengurus
PDBI Bengkalis.
jungan, Bupati minta agar pengurus PDBI memprogramkan kompetisi drum band secara berjenjang, berkelanjutan
dan berkesinambungan. Melalui event tahunan tersebut maka para siswasiswa di sekolah semua
tingkatan, semangat dan cinta terhadap drum band akan semakin bertambah. Disamping itu, perlombaan
tersebut juga penting sebagai salah satu ajang pembinaan bagi grup-grup drum band yang ada di daerah ini.(dr)
H.Herliyan Saleh : Garda Terdepan Dalam Memantapkan Tekad Kaum Muda sebagai Patriot Pembangunan
Ini dia
Rumah Layak Huni itu.
Tahun 2015 Ini, Dinas Tata Kota dan Pemukiman Bengkalis Anggarkan Rp 42 Miliar untuk RLH Bengkalis,(Global) Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 ini, menganggarkan Rp 42 Miliar untuk pembangunan 600 (enam ratus unit unit Rumah Layak Huni (RLH). 'Tahun ini total Rp 42 M
untuk alokasi RLH, masih sama seperti apa yang kita anggarkan pada tahun 2014 lalu. Kalau diratakan itu masing-masing RLH bernilai Rp 70 juta / unit,'kata Kepala Bidang Pemukiman dan Pengendalian Lingkungan, Zulfahmi, Jum'at (30/1). Zulfahmi berharap untuk pelaksanaan RLH tahun ini,
bulan Februari sudah dapat dilaksanakan lelang. 'Kami berharap Februari sudah masuk lelang konsultan, jadi mudah-mudahan bulan April sudah bisa dibangun, dan pada saat lebaran sudah bisa di tempati oleh masyarakat yang berhak mendapatkannya,' ujarnya.(dr)
Satpol PP Bengkalis Razia di
Sepanjang Jalan Utama Kota Bengkalis
Tampak Satpol Bengkalis sedang menaikan gerobak pedagang yang membandel.
Bengkalis,(Global) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bengkalis melakukan razia di sepanjang Jalan Utama Kota Bengkalis, lantaran para pedagang kaki lima telah ditertibkan, kembali lagi berjalan dijalan tersebut, Akibatnya, petugas satuan pengaman perda itu men-
gangkat gerobak pedagang, disebabkan melanggar Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 27 Tahun 1997, Jumat (30/01) siang. Sudah 2 (dua) hari ini, para petugas Satpol PP gencar melakukan penertiban terhadap pedagang yang dagangannya melebihi tole-
ransi Perda Nomor 27/1997, sehingga sejumlah Gerobak terpaksa dinaikan ke atas truk dibawa di Kantor Satpol PP Jalan Soebrantas. Kasi Satpol PP, Deni Sofyar dengan didampingi Penegak Perda, Sukardi disela sela penertiban mengatakan, bahwa sebelum dilakukan penertiban pada PKL, pihak Satpol PP terlebih dahulumengirim surat teguran ke dagang bersangkutan, 'lantaran tidak diindahkan, maka kita lakukan penertiban, 'kata Deni. Pantauan media ini, Jumat siang tadi, petugas Satpol PP ini bergerak dari Mako Satpol PP menyisir Jalan Antara, Ahmad Yani, Sudirman dan Pasar Terubuk Jalan Kelapapati Laut dan para petugas menaikan gerobak pedagang PKL yang dinilai melanggar Perda Nomor 27/1997. (Dr)
Bengkalis,(Global) Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh mengatakan, inti dari satya dan dharma gerakan pramuka adalah semangat, tekad, kode etik, termasuk pesan-pesan moral dan spiritual. 'Tekad, semangat, kode etik serta pesan itu, bukan hanya dijunjung tinggi, tetapi yang lebih penting dari itu adalah dilaksanakan dan diamalkan oleh seluruh anggota Pramuka di daerah ini dalam keseharian, 'ujarnya. Herliyan yang juga Ketua Majelis Pembina Cabang Gerakan Pramuka Bengkalis menyampaikan pesan itu ketika membuka Perkemahan Ketangkasan Penggalang Series III di Bumi Perkemahan Yayasan Pendidikan Terpadu Darul Ulum (YPIT DU), Duri, Kecamatan Mandau, Jum'at (30/1). Pembukaan perkemahan yang ditaja dalam rangka
ulang tahun Gugus Depan 03.223 dan 03.234 YPIT DU Duri dan berakhir, Minggu (1/2) tersebut, diikuti sekitar 300 penggalang dan pembina pendamping putra dan putri. Di bagian lain, sebagai generasi penerus, kata Bupati, segenap anggota Pramuka bersama-sama seluruh komponen masyarakat, berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatankegiatan yang konstruktif dan bermanfaat. 'Karena itu, seluruh anggota pramuka di Kabupaten Bengkalis harus menjadi garda terdepan dalam memantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan. Harus menjadi agen dan pelopor pembangunan melalui karya-karya nyata,'imbuh Bupati, saat menjadi pembina upacara pembukaan perkemahan tersebut. Untuk itu, kata Bupati, banyak hal yang dapat di-
lakukan anggota Pramuka. Diantaranya, dengan mengajak generasi muda lainnya untuk tidak terlibat berbagai perilaku negatif. Misalnya penggunaan narkoba, terlibat geng motor, dan berbagai kenakalan remaja lainnya. Usai upacara pembukaan, dengan didampingi Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bengkalis H Umran dan undangan lainnya, Bupati meninjau satu persatu tenda
peserta perkemahan yang juga diikuti peserta dari luar Kabupaten Bengkalis itu. Salah satu peserta perkemahan dari luar kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini adalah Pondok Modern Al Kautsar Sai Tenayan Raya Pekanbaru. Sebagaimana peserta lainnya, Pondok Modern Al Kautsar juga mengutus regu penggalang putra dan putri. (dr)
Bengkalis,(Global ) Di zaman yang serba canggih ini, keterampilan membuat sesuatu yang berangkat dari nilai luhur masa lalu, menjadi sesuatu yang langka. Generasi muda hari ini, dimanjakan oleh teknologi, sehingga kreativitas menciptakan karya 'menjungjung’' identitas pun terasa berkurang. Generasi hari ini, generasi kopi paste (meniru) dan ikut-ikutan, maka tidaklah heran generasi muda di negeri ini, seperti kehilangan
identitas. Diseragamkan oleh kehendak kebudayaan asing yang menguasai teknologi. Bagi Endi, berusia 18 tahun, menjaga tradisi merupakan salah satu cara mencintai negeri ini. Dengan menjaga tradisi, mendalami makna-makna, dan sekaligus melestarikan tradisi melalui karya adalah upaya ‘memberi ruh’ pada negeri ini. Untuk itulah, sampai saat ini endi terus saja bertahan menciptakan layang. Keahliannya yang ia dapatkan. Dengan mencipta-
kan layang,endi merasakan kepuasan yang sukar untuk diucapkan. 'Selain saya bisa meneruskan khazanah masa lalu ini, saya juga merasa sangat puas. Membuat layang ini, perlu ketelatenan agar layang yang diciptakan seusai dengan kehendak,' ujar Endi. endi mengisahkan kesukaran membuat layang-layang pada hari ini, kendalanya utamanya bahan-bahan untuk membuatnya. Seperti bambu dan juga nibung yang berkualitas baik agak sukar
dicari. Sebenarnya, kata endi, kalau mau membuat layang asal-asalan, bisa saja dari bambu dan nibung apa adanya, namun hasilnya tidak bagus. 'Bagi seorang pekerja, mutu karya yang dicipatakan merupakan hal yang paling utama,' jelas Endi. tunak membuat layang wau ini sejak dari muda, dalam menghasilkan satu layang ,Endi memerlukan waktu 4-5 hari. Dari meraut bambu dan nibung, sampai menempelkan asosoris di kertas layang. 'Asik saja membuat layang tu, sampai-sampai tidak tarasa waktunya,' ucap endi. Endi yang menetap di Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis ini, merasakan juga bahwa generasi muda tertarik dengan pembuatan layang ini. Padahal, kata Endi, kalau dikelola dengan baik karya karya layang ini, bisa menghasilkan. Dengan layang ini, bisa dijadikan buah tangan khas dari Bengkalis,tuturnya.(dri)
Tampak Bupati Bengkalis Herlian Saleh menyalami salah satu peserta.
Generasi Muda Hari Ini Dimanjakan Oleh Teknologi
4
Edisi 18
23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
ADVERTORIAL PEMBANGUNAN
Yayasan Kompak Jadi Mitra Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru Pekanbaru,(Global) Wali Kota Pekanbaru H.Firdaus,ST.MT mengucapkan selamat dan terimakasih kepada seluruh pengurus Yayasan Komunitas Masyarakat Peduli Kota Pekanbaru ( Kompak) dari tingkat pusat sampai ketingkat camat dan lurah atas suksesnya acara konsolidasi pengurus dan sosialisasi yayasan kompak dikediaman wali kota Pekanbaru, sabtu ( 31/01 ). Acara ini dihadiri juga oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri, seluruh kepala SKPD Kota Pekanbaru,camat dan lurah se Kota Pekanbaru. Ketua Yayasan Kompak, Hendri Yadi menyampaikan dalam pidatonya, bahwa yayasan ini lahir atas keinginan masyarakat Kota Pekanbaru agar menjadi wadah aspirasi masyarakat Kota Pekanbaru kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Yayasan kompak ingin bersinergi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan cita-cita
Walikota Pekanbaru H. Firdaus ST MT foto bersama para pengurus Yayasan Kompak Pekanbaru serta anak yatim.(hms Pemko)
Kota Pekanbaru yang ingin menjadikan Kota Pekanbaru menjadi kota metropolitan yang madani. Maka pengurus Yayasan Kompak membuat programprogram yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti ingin membuat industri rumah tangga atau industri kreatif, koperasi kompak, mengajak para
pedagang untuk ikut berjualan di pasar tradisional modern yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di setiap kecamatan, sanggar kompak untuk menghimpun senibudaya seluruh etnis yang ada di Pekanbaru, pendidikan yang berkwalitas seperti SDIT, SMPIT, SMAIT yang bisa dicapai oleh masyarakat
kalangan kebawah, bidang sosial seperti foging dalam memberantas DBD, pembuatan identitas kependudukan seperti KTP, AKTE, KK dan segala aspirasi masyarakat lainnya. 'Tentunya program-pro足 gram ini baru bisa terwujud dengan perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru', tegas ketua KOMPAK.
Dana Rp 50 Juta untuk RW se-Kota Pekanbaru Mulai Diproses Dicairkan
2014, sebagai pilot project dari Program PMB RW ini,' ujar Sogfyan yang didampingi Boge, salah seorang Kabid di Bappeda tersebut. Selanjutnya Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT dalam pengarahannya bahwa tenaga pendamping Program PMB RW ini adalah para saran yang lulus seleksi yang cukup ketat, karena program PMB RW ini adalah anggaran yang langsung dikucurkan kepada penjangkau pemerintahan di tingkat yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 'Dengan dilatihkan dan dibekalinya saraja pendam-
ping RW ini, maka dana anggaran RW seniali Rp50 juta per RW sudah bisa diproses untuk dicairkan. Dana PMB RW ini selain untuk mensupport masyarakat melaksanakan tiga sasaran program yakni untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan,' ujar Walikota dalam pengantar eksposnya. Walikota juga menjelaskan bahwa peran sarjana sangat enting dalam mensukseskan program PMB RW ini, karena tingkat pendidikan dan pemahanan ketua RW serta masyarakat tidak sama atau beragam. 'Sarjana pendamping yang kita pilih dari proses seleksi ini, akan bekerja selama satu tahun untuk 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kita berharap Program Pemberdayaan masayarakat berbasis RW ini benar benar bermanfaat dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara kualitas maupun saean prioitas yang dfokuskan masing-masing RW. Ini semua adalah untuk kepentingan masyarakat kita di Pekanbaru pada khususnya,' ujar Walikota yang disambut aplus dari ratusan audiesn yang hadir.(Humas Pemko)
bagi kelanjutan roda perkonomian terutama kepada masyarakat kelurahan Tanjung Rhu,demikian disampaikan saat memberi sambutan acara Musyawarah Kelurahan Pertanggung jawaban Tahunan ( MKPT ) Kecamatan Lima puluh, (24/01) di Kelurahan tanjung uru . Ditambahkan Wawako, berkaitan dengan UEK SP di minta kepada yang berkompeten dalam pengelolaan dana UEK SP agar
transparan dalam penggunaannya serta hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat dengan membudayakan menabung melalui dana UEK SP tersebut dalam pengelolaan simpan pinjam. Pada acara ini hadirIbu Wakil Walikota Pekanbaru, Camat Lima puluh , Sekretaris BPBNKB, Lurah Tanjung Rhu serta perangkat, serta RW dan RT sekelurahan Tanjung Rhu beserta unsur masyarakat.(humas)
Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT didampingi Kepala Bappeda Sofyan, memasangkan tanda peserta pelatihan kepada perwakilan sarjana pendamping Program Pembedayaan Masyarakat Berbasis RW , Senin (26/1) di Aula terbuka kediaman Walikota. (foto Humas)
Pekanbaru,(Global) Rencana Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT memberikan anggaran Rp 50 juta di APBD 2015 untuk seluruh RW di Kota Pekanbaru, tidaklah isapan jempol belaka, hal itu dibuktikan dengan dilaksanakannya Pelatihan bagi 128 (seratus dua puluh delapan) orang tenaga pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW), secara resmi dibuka oleh Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT, Senin (26/1) di aula terbuka kediaman Walikota Pekanbaru. Acara yang ditaja oleh Bappeda Pekanbaru tersebut
dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru , 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) orang ketua RW se Kota pekanbaru, 128 orang pendamping PMB RW, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Kepala Bappeda Pekanbaru Sofyan dalam laporannya bahwa sesuai dengan rencana anggaran dalam APBD 2015, terdapat 300 RW yang akan mendapatkan anggaran senilai Rp50 juta, jumlah ini minus dari RW yang ada di Tenayan raya. 'Untuk RW sebelum pemekaran di Tenayan Raya di tahun 2015 ini tidak lagi dianggarkan karena sudah dianggarkan pada tahun
Ayat Cahyadi Hadiri MKPT UEK SP Maju Bersama di Kelurahan Tanjung Rhu
Wawako Pekanbaru Ayat Cahyadi menyampaikan kata sambuatan pada acara MKPT Kecamatan Limapuluh.
Pekanbaru,(Global) Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, S.Si mengungkapkan, masyarakat Kota Pekanbaru dewasa ini hendaknya membangkit-
kan jiwa enterpreiner wira usaha melalui dana UEK SP simpan pinjam yang telah di kelola oleh koordinator UEK SP, masyarakat terbantu serta akan berguna
Wali Kota Pekanbaru H.Firdaus,ST.MT menyam足 but Yayasan Kompak dengan semangat yel yel, Kompak Jaya Pekanbaru Maju', semoga semangat ini selalu berkobar tanpa akhir demi
masyarakat Kota Pekanbaru dan terwujudnya visi Kota Pekanbaru yang ingin menjadikan Kota Pekanbaru menjadi kota metropolitan yang madani. Tentu dengan bersamasama masyarakat dan Pemerintah Kota Pekanbaru visi ini bisa terwujud, Wako juga mendukung seluruh program kompak karena program ini dianggap bersinergi dengan program pemerintah dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dengan program Pemerintah Kota Pekanbaru yang menjadikan Kota Pekanbaru menjadi kota jasa, kota perdagangan, kota industri yang mana banyak membutuhkan karyawan untuk bekerja. Sehingga masyarakat Kota Pekanbaru tidak ada lagi pengangguran, kemiskinan dan jauh dari melakukan tindak kejahatan.
Maka dengan demikian terciptalah masyarakat yang madani dengan negeri 'Baldatun Toyyibatun Warobbul Ghopur',tegas Wali Kota Pekanbaru. Dalam kesempatan itu juga Wali Kota Pekanbaru H.Firdaus,ST.MT melakukan kegiatan sosial dengan menyantuni 100 orang anak yatim sebagai bentuk kepedulian pemerintah dengan masyarakat yang kurang mampu dengan berbagai program Pemerintah Kota Pekanbaru seperti membuat rumah layak huni setiap kecamatan. Dan selama 3 (tiga) tahun kepemimpinan wali kota pekanbaru H.Firdaus telah banyak pembangunan infrastruktur, sekolah, tempat ibadah dan berbagai program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar menjadi sejahtera.( Humas Pemko)
Sukri Harto Dipercaya Nakhodai PKBI Pekanbaru Periode 2014-2015 Pekanbaru, (Global) Jabatan Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Kota Pekanbaru mulai hari ini resmi defenitif. H M Sukri Harto, SE.M.Si dipercaya menakhodai PKBI Pekanbaru periode 2014-2018. Pelantikan tersebut langsung diambil alih oleh Ketua PKBI Riau, di Aula Kantor Wali Kota Pekanbaru, Rabu (28/01). Sukri Harto saat ini juga menjabat sebagai sekretaris daerah kota pekanbaru. Ketua PKBI Kota Pekanbaru, Sukri Harto mengatakan dirinya akan menjalan program PKBI Kota Pekanbaru sebaik mungkin. "Saya akan lebih me-
ningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar menjaga lajunya pertumbuhan penduduk yang ada di Pekanbaru," katanya, Rabu (28/01). Hal itu, sambungnya agar lebih terencana untuk pendidikan, kesehatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. "Dan mengatasi kelahiran yang tidak diinginkan yaitu kelahiran yang disebabkan hamil di luar nikah. Dan berbagai program yang juga akan disinergihkan dengan program dari PKBI pusat dan PKBI Provinsi Riau demi terwujudnya misi kota pekanbaru menjadi kota metropolitan yang madani," pungkasnya. Dalam acara itu, selain
Syukri Harto
dihadiri oleh Ketua PKBI Provinsi Riau, Sekretaris PKBI Provinsi juga turut meramaikan. Lalu hadir juga Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri. Serta pejabat yang ada di lingkungan pemerintah kota pekanbaru.(rilis humas pemko)
Ayat Cahyadi Dukung Program Swasembada Pangan di Kodim 0301 Pekanbaru
Wawako Pekanbaru Ayat Cahyadi menghadiri acara pelatihan kader pangan.
Pekanbaru, (Global) Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi,S.Si secara resmi membuka kegiatan pelatihan kader ketahanan pangan di Aula Makodim, Jalan Ahmad Yani, Selasa (27/01). Kegiatan itu mendukung program Swasembada Pangan di wilayah kodim 0301/ Pekanbaru pada 2015 ini. Selain Ayat Cahyadi, dalam pelatihan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Zulfan Hafiz dan Desi sebagai anggota Komisi II. Juga Dandim 0301/Pekanbaru Muhammad Ilyas, Kadis Pertanian Kota Pekanbaru dan Ketua Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru.
Ayat Cahyadi mengatakan kekhawatiran akan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang telah mencapai 1 juta jiwa, dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, tentu harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi pangan. 'Dan kami atas nama pemeritah sangat apresiatif terhadap kegiatan pelatihan Kader Ketahanan Pangan dalam Program Swasembada Pangan di wilayah Kodim 0301/Pekanbaru Tahun 2015 ini. Sehingga diharapkan menghasilkan kader kader ketahanan pangan yang menjadi pionir dalam mengatasi permasalahan pangan yang menjadi isu strategis di Kota Pekanbaru.'
Pekanbaru memang bukan daerah penghasil pangan, kebutuhan pangan masyarakat masih sangat tergantung kepada daerah lain. Oleh sebab itu program diversifikasi pangan merupakan program yang sangat penting untuk dilaksanakan sehingga dapat mendorong pembangunan cadangan pangan,' pidato Ayat Cahyadi. Selanjutnya, masih menurut Ayat Cahyadi, cadangan pangan tidak harus bertumpu pada komuditas beras saja melainkan bisa pada komoditas ubi kayu dan jagung yang banyak dihasilkan di Kota Pekanbaru. 'Program diversifikasi pangan tidak berarti menggantikan beras tetapi lebih merubah pola konsumsi masyarakat yaitu dengan mengkonsumsi lebih banyak jenis pangan dan lebih bergizi sehingga gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sesuai karakteristik daerah dapat memicu peningkatan surplus 10 juta ton beras dengan cara penurunan konsumsi beras 1,5 persen per tahun,' katanya.(rls)
5
Edisi 18 23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
ADVERTORIAL PEMBANGUNAN
Walikota Pekanbaru Panen Raya Bawang Merah di Tenayan Raya
Walikota H.Firdaus,ST.MT dan anggota DPRD KOTA PKU AIDIL AMRI Panen jambu madu di kebun Kelompok Kadiran makmur jaya kec.tenayan raya.
Pekanbaru, (Global) Walikota Pekanbaru H. Firdaus, ST.MT melakukan panen raya bawang merah binaan Dinas Pertanian Kota Pekanbaru bersama kelompok tani kadiran makmur jaya di Jalan Pesantren Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayanraya, Rabu ( 11/02 ) siang. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Deputi Kementerian desa PDTT Diyah Lestari Andiyani, Ketua Komisi II DPRD Kota
Pekanbaru, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Riau, Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, Kepala Bank Indonesia, Kepala Bank Riau Kepri, Kepala Bank BRI, Kapolsek Tenayanraya, Camat Tenayanraya beserta jajarannya, Ketua Yayasan Kompak dan pengurusnya. Kadis Pertanian Kota Pekanbaru menyampaikan, kelompok tani kadiran makmur jaya ini merupakan binaan dinasnya dalam
pengembangan budidaya bawang merah dan budidaya holtikultura, dan dalam projek ini baru mengelola lahan seluas 7 hektar. Dari pantauan dinas pertanian melihat 1 kg bibit bawang merah bisa menghasilkan 10 kg bawang merah. Dan dalam 1 hekter dibutuhkan 4 orang untuk mengurus pertanian bawang merah ini. Dengan keuntungan yang sangat besar hingga tiga sampai empat juta rupiah perorang.
Walikota Pekanbaru H.Firdaus,ST.MT beserta kepala Bank Indonesia, kepala BRI, dan Bank Riau kepri panen raya bawang merah bersama kelompok tani kadiran makmur jaya di kec.Tenayan raya
Sementara itu Walikota Pekanbaru H.Firdaus,ST.MT merasa sangat bergembira disaat kunjungan kerja pada budidaya bawang merah dan budidaya holtikultura yang sangat banyak dengan berbagai jenis tanaman seperti jagung, cabe rawit,
jambu madu dan berbagai peternakan seperti sapi dan kambing. Para petani ini telah mengikuti pelatihan P4S di Kubangraya untuk menguasai berbagai teknik pertanian dan peternakan. Walikota Pekanbaru me
nginginkan Kota Pekanbaru menjadi kota pintar yang mandiri, meskipun kota Pemerintah Kota Pekanbaru juga mempunyai program swasembada pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru mempu-
nyai modal manusia yang banyak, daerah yang luas, dan letak yang strategis maka kita menciptakan masyarakat kita bukan untuk petani melainkan untuk pengusaha dibidang pertanian,tegas Wako Pekanbaru H.Firdaus,ST.MT (Humas Pemko)
Walikota Pekanbaru Resmikan Gedung Guru dan Serahkan Kunci RLH
Walikota Firdaus ST MT menyerahkan kunci dan sertfikat 26 unit rumah layak huni bagi kepada masyarakat Marpoyan damai, dalam moment peresmian gedung guru di Jl Arifin Ahmad, Rabu (11/2). (foto Humas)
Walikota didampingi Ketua DPRD Kota Pekanbaru mengunjungi salah satu rumah layak huni di Kecamatan Marpoyan damai, Rabu (11/2).
Pekanbaru,(Global) Walikota Pekanbaru H. Firdaus, ST.MT menyampaikan' Dengan berdirinya Gedung Guru Kota Pekanbaru dan di serahkan Bantuan Rumah Layak Huni sebanyak 26 unit semoga dapat menjadi tempat atau fasilitas yang bermanfaat demi kemajuan masyarakat serta dapat meningkatkan sumber daya manusia di kota pekanbaru demikian di sampaikannya pada
pembukaan sekaligus Peresmian Gedung Guru Kota Pekanbaru serta Penyerahan Rumah Layak Huni Kecamatan Marpoyan Damai. Rabu ( 11/02) Komplek Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Gedung Guru ini berfungsi sebagai sarana pelaksanaan seluruh kegiatan yang mendukung para guru dan masyarakat kota pekanbaru sebagai perwujudan
peningkatan sumber daya manusia begitu juga halnya dengan penerima bantuan Rumah Layak Huni semoga bagi para penerima mendapat tempat tinggal yang lebih layak sebagai perwujudan masyarakat kota Pekanbaru yang sejahtera, dengan program RLH ini semoga pada kesempatan mendatang akan lebih di tingkatkan dan terus berjalan secara lancar demi peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat kota Pekanbaru, 'ungkapnya. Pada kesempatan tersebut Walikota Pekanbaru berkesempatan membuka kain plang merk Gedung Guru serta pemotongan pita tanda di resmikannya gedung Guru serta menyerahkan secara simbolis kunci Rumah Layak Huni Kecamatan Marpoyan Damai serta menyempatkan mengunjungi Rumah Layak Huni yang tidak beberapa jauh dari tempat acara berlangsung. Pada kesempatan ini hadir, Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, S.Si, Ketua PGRI Provinsi Riau,Ketua PGRI Kota Pekanbaru, Unsur Muspida Kota Pekanbaru, Asisten, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Cipta Karya Kota Pekanbaru,Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman, KEMENAG Kota Pekanbaru, Ketua MUI Kota Pekanbaru, Ketua FKUB Kota Pekanbaru,Ketua MDI Kota Pekanbaru, serta para Kepala Sekolah dan Guru se-Kota Pekanbaru. (humas pemko)
Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT bersama Wakil Walikota Ayat Cahyadi, Ketua DPRD dan Muspida, meresmikan gedung guru Kota Pekanbaru, dimana gedung tersebut dala gedung guru termegah tingkat Kabupaten Kota se-Indonesia, Rabu (11/2), di Jl Arifin Ahmad Pekanbaru. (foto humas)
Tampak Walikota Pekanbaru Firdaus MT memaparkan konsep pembangunan Pekanbaru terdepan dihadapan Wakil Ketua Komisi 11, Jon Erizal diruang rapat Walikota Pekanbaru. (humas Pemko)
Wako Pekanbaru Paparkan Konsep Pembangunan Kepada Anggota DPR RI H.Jon Erizal
Pekanbaru,(Global) Wakil Ketua Komisi 11, Jon Erizal kagum dengan konsep pembangunan Pe mko Pekanbaru dibawah Wako H Firdaus ST MT. Rasa kekagumannya tersebut disampaikan setelah mendengar langsung paparan Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus ST MT tentang konsep Pekanbaru Metropolitan Madani. JE juga ‘meminta" salinan dari kosep tersebut dan siap menjadi marketing untuk konsep pembangunan Pekanbaru kedepan. Menurutnya, apa yang dilakukan ini adalah konsep menarik dan yang tepat dilakukan daerah. ''Bagus sekali konsep yang disampaikan. Saya siap mendukung pembangunan ini dan mengawal bersama di pusat. Jika di Australia ada Melbourne city, Pekanbaru akan menjadi satunya di Indonesia. Ini sangat baik dan kami siap mendukung semua program tersebut,''
Sehabis pemaparan Walikota Pekanbaru Firdaus MT,Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi dan Jon Erizal Berfoto bersama.(Hms Pemko)
terang Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Jon Erizal Jumat (7/2) di Ruang Rapat Walikota Pekanbaru. Beberapa pemaparan yang menurut JE terbaik disampaikan adalah konsep pembangunan Pekanbaru yang sudah mengadopsi tantangan akan datang. Misalnya mobilitas kendaraan dan tantangan perdagangan terutama memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Selain itu, konsep satu pintu dengan Komplek perkantoran baru Walikota Pekanbaru di Tenayan Raya serta konsep Pekan Sekawan.
Disebutkannya juga, di Komisi 11 ini terdapat Bappenas yang menjadi leading sektor pembangunan daerah. JE juga menyatakan siap menjadi marketer atau penjual konsep pembangunan Pekanbaru ke Pusat sehingga bisa terkawal dan pencapaian pembangunan Pekanbaru bisa tercapai. ''Saya kaget, Wako Pekanbaru seolah olah sudah tahu konsep apa yang baik untuk pencapaian Nasional. Dari pemaparan Wako ini, semua sudah terjawab. Semoga saja semua terlaksana dengan kerjasama semua pihak,'' ujar JE. (Humas Pemko)
6
ROHUL
Edisi 18
23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
Tawajuh Akbar Tarekat Naqsabandiah Dihadiri Ribuan Jamaah Rokanhulu,(Global) Tawajuh Akbar Jamaah Tarekat Naqsabandiah Rohul Kampar dan sekitarnya, pimpinan Khalifah H Alaidin Athary Aidarus Lc, dihadiri ribuan jamaah yang datang dari berbagai penjuru, yang dilaksanakan pada hari Minggu (15/2) bertempat di Masjid Besar Istiqomah Kerajaan Rokan. Hadir dalam tawajuh akbar tersebut, pimpinan Tarekat Khalifah H Alaidin Athary Aidarus Lc, Kakan Kemenag Rohul Drs H
Ahmad Supardi Hasibuan MA, Camat Rokan IV Koto Agusmar, Lurah dan Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, khalifah, mursyid, imam Masjid dan jamaah tarekat Naqsabandiah lainnya. Kakan Kemenag Rohul yang didaulat sebagai pemberi pencerahan, dalam ceramahnya mengatakan bahwa jamaah tarekat adalah termasuk dalam kelompok Ulil Albab dengan dua ciri khusus, yaitu orang-orang yang memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, dan orang-orang yang banyak berzikir baik pada waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Sejarah mencatat bahwa ternyata para ulama masa silam adalah orang-orang yang banyak melakukan penelitian tentang alam semesta, sehingga melahirkan temuan temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti penemuan ilmu Aljabar, ilmu kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya,
JADWAL TERBANG SUSI AIR BERUBAH
Penerbangan, Pasir Pengaraian Pekanbaru, Jadi Hari Senin
H.Abdul Haris, S.Sos
Pasir Pengaraian, (Global) Management perusahaan penerbangan Susi Air, akhirnya merubah jadwal penerbangan dari Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu menuju Kota Pekanbaru menjadi setiap hari Senin, dengan jadwal keberangkatan pukul 14:00 Wib. Sementara dari Pekanbaru menuju Kota Pasir Pengaraian, pada pukul 13.00 Wib. Perusahaan penerbangan
ini pada tahun 2014 lalu, hingga pertengahan bulan Februari 2015, membawa penumpang ke Pekanbaru dari Kota Pasir Pengaraian pada setiap hari Jumat, pukul 10:00 Wib. Berdasarkan keputusan pihak Manegemen Susi Air, bersama jajaran Kemenhub RI, maka untuk jadwal penerbangan Pasir Pengaraian Pekanbaru mengalami perubahan menjadi setiap hari Senin, yang akan dimulai pada Hari Senin,(23/02),demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu, H.Abdul Haris, S.Sos kepada www.riau-global.com, terkait dengan perubahan jadwal penerbangan Susi Air dari Kota Pasir Pengaraian Pekanbaru. 'Jumlah seat (kursi red) yang tersedia untuk pener-
bangan yang akan datang juga bertambah menjadi 20 seat. Karena, pesawat Susi air yang akan datang tersebut lebih besar dari yang lalu.' Papar Haris. Selain perubahan jadwal serta besarnya mesin dan badan pesawat Susi Air, harga tiket keberangkatan dari Pasir Pengaraian Pekanbaru juga mengalami kenaikan dari Rp 318.000 menjadi Rp 342.000. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu,H.Abdul Haris, juga menghimbau kepada masyarakat dan para pengusaha yang ada di Rokan Hulu serta yang berada di Kota Pekanbaru, untuk dapat memanfaatkan sarana penerbangan pesawat Susi Air tersebut, yang berangkat setiap hari Senin. (drs).
Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Samo Segera Dibangun Rambah Samo,(Global) Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2015 akan segera melaksanakan kegiatan pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dikpora Kecamatan Rambah Samo. Sejauh ini, lokasi untuk pembangunan Gedung Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Samo tersebut telah dihibahkan oleh masyarakat di Kecamatan Rambah Samo yang berlokasi di Desa Rambah Samo tepatnya di dekat Bangunan SMP Negeri 7 Rambah Samo, dengan luas lokasi mencapai 1,4 heaktar,demikian disampaikan Kepala (Ka) UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Samo, Drs.Zulbahri, kepada www.riau-global. Com, Senin (16/02) terkait dengan akan dilaksanakannya pembangunan Gedung UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. 'Masyarakat Rambah Samo, sejak beberapa tahun lalu sudah menyiapkan lokasi untuk pembangunan
Drs. Zulbahri
Gedung UPTD Dikpora. Alhamdulillah, pada tahun 2015 (tahun ini red), akan dilaksanakan pembangunannya'.ucap Zulbahri. Saat ini, pelaksanaan administrasi serta rapat para pengawas sekolah yang bernaung di UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Samo, melaksanakan kegiatannya dengan menumpang pada salah satu bangunan Gedung SD Negeri 024 Kecamatan
Rambah Samo. Pada kesempatan yang sama, Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Samo, Drs.Zulbahri, menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Pemda Rokan Hulu dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu yang telah mengalokasikan kegiatan pembangunan Gedung UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Samo pada tahun 2015 ini.(drs)
tegasnya. Ahmad Supardi Hasibuan lebih lanjut menyatakan, mereka ini adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang berzikir kepada Allah sepanjang hidupnya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring, sehingga tidak ada yang keluar dari mulutnya, kecuali ucapan zikir dan sebutan Asma Allah Yang Maha Kuasa. Menurut Ahmad Supardi Hasibuan yang mantan Kepala Humas dan Perenca-
Kegiatan Suluk,Rohul.
naan Kanwil Kemenag Riau, masalah yang dihadapi oleh umat Islam sekarang adalah terjadi pemisahan antara ilmu pengetahuan alam semesta dengan zikir kepada Allah. Penelitian alam semesta diambil alih oleh orang yang bukan beragama Islam, sedangkan zikir tetap dipegang oleh umat Islam melalui Thariqat.
Akibatnya ilmu pengetahuan alam berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinan pemiliknya, sedang zikir juga jalan sendiri tetapi tidak ditopang oleh ilmu pengetahuan. Akibat lebih lanjut, ilmu pengetahuan berjalan tanpa roh dan cenderung merusak alam semesta, sedangkan zikir juga berjalan sendiri tanpa kekuatan ilmu
pengetahuan. Pimpinan Thariqat Naqsabandiah Rohul Kampar dan sekitarnya Khalifah H Alaidin Athary Aidarus Lc mengatakan bahwa jamaah thariqat memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan Rohul sebagai Negeri Seribu Suluk. Untuk itu, kegiatan jamaah tarekat ini akan tetap dilanjutkan. (Rls)
BKPPP Rohul Bina 100 Kelompok Petani Karet Pasir Pengaraian,(Global). Terkait pencapaian kinerja Bupati Rokan Hulu, Drs H.Achmad, MSi, pada100 hari tahun 2015, Pemda Kabupaten Rokan Hulu melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelasana Penyuluhan,(BKPPP) telah membuat program kerja yaitu melakukan pembinaan terhadap 100 kelompok petani karet, dari 323 kelompok petani karet yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Pembinaan yang dilakukan seperti melakukan pertemuan dengan para pengurus kelompok petani karet oleh para penyuluh lapangan terkait dengan pemakaian zat asam semut yang dipergunakan oleh patani untuk pembeku karet.
Dengan pemakaian zat asam semut yang dipergunakan secara serentak oleh petani karet, akan mengantisipasi terjadinya menurunnya harga karet dikalangan kelompok tani karet. Berbagai persoalan yang dialami oleh petani karet seperti harga dan upaya peningkatan hasil karet juga dibicarakan dalam berbagai pertemuan dengan penyuluh lapangan,demikian disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Rokan Hulu, Ir.M.Ruslan, kepada www.riau-global. com,Senin(16/02) terkait dengan pelaksanaan program pencapaian 100 hari kerja tahun 2015. 'Petugas penyuluh saat
ini dilapangan, terus melakukan koordinasi dengan kelompok petani karet, agar kedepan harga karet di Rokan Hulu tidak terlalu turun. Tentu perlu upaya perbaikan oleh petani karet.'sebut Ruslan. Pembinaan kepada kelompok petani karet di Rokan Hulu akan terus dilakukan secara berkala oleh petugas dilapangan. Hingga saat ini, dari persentase pelaksanaan pembinaan terhadap 100 kelompok petani karet tersebut, sudah mencapai 50 persen. Diperkirakan menjelang bulan April 2015, pembinaan akan selesai dilakukan. Dari data yang dihimpun oleh petugas penyuluh lapangan, lanjut Ruslan, luas
Rokanhulu,(Global) Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Ir. H. Samrikardo MSi dan Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, menyerahkan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) kepada 2 (dua) orang Imam Masjid an. Aftinir ( imam masjid Raya Kecamatan Rokan IV Koto) dan Tabroni (ghorim surau suluk Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto), Rabu (11/2) di Rokan IV Koto dan Pendalian IV Koto. Hadir dalam penyerahan tersebut selain Ketua Baznas Rohul Ir. H. Samrikardo. M.Si, dan Kakan Kemenag Rohul Drs. H. Ahmad Supardi, MA. Hadir juga Sekretaris BAZNAS H. Elfalisman, S. Ag, Camat Rokan IV Koto, Kepala KUA Kecamatan Rokan IV Koto Ary Ismanto, Camat Pendalian IV Koto, Kepala KUA Pendalian IV Koto Edy Azwar, mantan anggota DPRD Rohul Rosyidi Husein, dan lain sebagainya. Ahmad Supardi Hasibuan dalam sambutan pengarahannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Baznas Rohul beserta pengurusnya, yang telah dapat melaksanakan roda organisasi Baznas dengan baik, sehingga keberadaannya dirasakan oleh masyarakat, antara lain seperti penyerahan rumah layak huni ini.
Dikatakannya, potensi zakat di Rohul ini cukup besar, dimana bila dapat dikelola dengan menggunakan manajemen modern, maka akan dapat mengumpulkan sejumlah dana yang cukup besar, yang dapat dipergunakan untuk membantu fakir miskin, tokoh agama, dan asnaf lainnya, untuk mengentaskan diri dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Ahmad Supardi Hasibuan yang mantan Kepala Humas dan Perencanaan pada Kanwil Kemenag Riau ini, mengharapkan agar Camat dan Kepala KUA, baik di Rokan IV Koto mau-
pun di Pendalian IV Koto, dapat membentuk dan memberdayakan Baznas tingkat Kecamatan, sehingga potensi zakat yang ada di sini dapat pula diberdayakan. Sementara itu Ketua Baznas Rohul Ir H Samrikardo MSi mengatakan bahwa Baznas Rohul akan selalu mencari dan melakukan terobosan terobosan baru dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah dari umat Islam, untuk selanjutnya dipergunakan untuk keperluan umat Islam. Dikatakannya, selain program rumah sehat layak huni ini, juga ada pro-
Ir.M.Ruslan
perkebunan karet milik masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 43 ribu heaktar, yang tersebar di Kecamatan Rambah, Bangun Purba, Rambah Hilir, Rambah Samo, Kepenuhan, Tambusai Utara, Tandun dan Kecamatan Kabun. (drs).
Baznas dan Kemenag Rohul Serahkan Rumah Sehat Layak Huni gram bantuan konsumtif, bantuan usaha produktif, bantuan beasiswa dalam rangka peningkatan SDM mulai dari SD/MI, SMP/ MTs, SMA/MA, S1, S2, dan bahkan S3, termasuk juga bantuan subsidi bagi penyuluh agama Islam dan lain sebagainya. Samrikardo juga mengharapkan, agar umat Islam dan semua pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat, dapat mendoakan pengurus BAZNAS Rohul dalam keadanaan sehat dan memiliki kekuatan untuk dapat mengembangkan Baznas Rohul ke arah yang lebih baik.(Rls)
Kemenag Rohul Drs Ahmad Supardi Hasibuan menyerahkan kunci rumah kepada salah satu penerima Rumah Sehat Layak Huni (RSLH).
7
INHU
Edisi 18 23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
Ratusan Pejabat Dimutasi, Kadis Peternakan Inhu 'Kepanasan' Rengat,(Global) Disela pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan yang digelar Pemkab Inhu kepada ratusan jabatan struktural dan fungsional dilingkungan Pemkab Inhu yang diadakan di Gedung DKI Rengat, Jumat (30/1) malam, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) HM Sadar HM Sadar mengaku kepanasan. Bahkan Ketua BAZ Kabupaten Inhu itu lebih memilih untuk meninggalkan Bupati Inhu H Yopi Arianto, SE, dan Kepala Bappeda Inhu H Junaedi Rahmat dari kursi kehormatan. HM Sadar meninggalkan Bupati Inhu yang diwakili Asisten ADM Pemerintahan Umum H. Agus Rianto, SH, dari kursi kehormatan sekaligus berpindah duduk ke tangga tribun kursi kehormatan bersama protokoler Kehumasan dan awak media karena tidak tahan menanggung hawa panas gedung DKI. Sebab disela prosesi pelantikan ratusan jabatan Struktural Eselon II, II, IV dan puluhan jabatan Fungsional di Gedung Dewan Kesenian Indragiri (DKI) Rengat kali itu mendadak gelap karena Listrik PLN Area Rengat kembali mengulah alias Byar Pet. 'Waduh panas juga ya hawa diruangan ini,' keluh HM Sadar sambil mengibaskan kupiahnya kesekujur tubuh. Hawa diruangan Gedung semakin terasa bagi dia karena pada saat pelantikan kipas pendingin ruangan yang dipadati ratusan pengunjung tidak dapat berfungsi dengan baik karena arus listrik sama sekali nihil sehingga memilih berpindah duduk ke tangga tribun karena tangga itu hanya berjarak sekitar 2 meter dari pintu ruangan. Suasana gelap di Gedung DKI justru berlangsung hingga mencapai 30 menit karena Gedung DKI tidak memiliki persiapan Generator yang mengakibatkan prosesi pelantikan jadi tertunda dan dilanjutkan pada pukul 21.00 Wib.(Ris)
Lirik Roda Ekonomi Desa, Dispas Bakal Bangun Pasar Tradisional
Pasar Tradisional
Rengat, (Global) Jika tidak ada aral melintang tahun ini Pemkab Inhu melalui Dinas Pasar (Dispas) Kabupaten Inhu akan bangun sedikitnya 12 unit pasar tradisional atau pasar desa. Pembangunan pasar tersebut merujuk kepada Musrenbang Kecamatan dan Proposal Desa. Pemkab Inhu optimis, melalui pembangunan pasar desa pertumbuhan ekonomi masyarakat desa akan meningkat. "Insya Allah tahun ini Dinas Pasar dan Perdagangan Pemkab Inhu akan membangun sedikitnya 12 unit pasar desa," ungkap Kepala Dinas, Hasman Dayat, Kamis (29/1) kepada Riau Global. Hanya saja sambungnya, untuk pembangunan ke dua belas unit pasar rakyat itu harus terlebih dahulu dilengkapi dengan surat hibah lahan kepada Pemkab Inhu dari si pemilik tempat dan diketahui pemerintah setempat. Diterangkan Hasman Dayat, salah satu keoptimisan Pemkab Inhu bisa memacu pertumbuhan ekonomi rakyat perdesaan melalui pembangunan pasar desa, lantaran diyakini warga desa itu dimudahkan memasarkan hasil pertanian ke Pasar Desa. Bahkan tidak menututup kemungkinan, pasar desa tersebut bisa ditingkatkan menjadi pasar kecamatan. "Kalau memungkinkan bisa saja ada tiga unit pasar kecamatan di setiap kecamatan," ulasnya. Sedangkan sebagai bentuk perpanjangan tangan Dinas Pasar tingkat kabupaten, Pemkab Inhu akan bangun Kantor UPTD Pasar dan Perdagangan tingkat kecamatan dan dilengkapi dengan pejabat Eselon IV-A sebagai Kepala UPTD dan Golongan IV-B dengan Jabatan Kepala Tata Usaha UPTD. Ditambahkannya, dengan adanya aktivitas jual beli di pasar kecamatan, maka secara otomatis Pemkab Inhu diuntungkan lewat pungutan retribusi. Mulai dari pungutan parkir, keamanan, kebersihan hingga sewa los atau kios. Sedangkan untuk pasar tradisional atau pasar desa, Pemkab Inhu melalui Dinas Pasar tidak akan melakukan pemungutan retribusi. (Ris)
Tampak ratusan trail mengikuti touring yang dilakukan Bupati Inhu Yopi Arianto
Bersama Kejari Rengat, Bupati Yopi Arianto Touring ke Tembilahan Rengat,(Global) Untuk kali pertama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat, ikut mendampingi Bupati Inhu menjelajahi 'Bumi' Indragiri lewat moment touring. Moment Touring diatas trail, kali ini, Ahad (25/1), Kejari Teuku Rahman mendampingi Bupati Inhu H Yopi Arianto, SE, Asisten III ADM Umum H Agus Rianto dan rombongan ormas Forlet,
para pejabat, masyarakat bertolak dari kediaman Bupati Inhu menuju Kabupaten tetangga, Indragiri Hilir (Inhil), Tembilahan. 'Ada ratusan trail yang ikut touring mendampingi perjalanan Bupati Inhu menuju Tembilahan,' ungkap Kabag Humas SetdakabInhu, Jawalter MPd, lewat Hpnya, Ahad (25/1) dan saat itu mengaku sudah tiba di Tembilahan.
Di Kota Seribu Parit, Tembilahan, rombongan touring Bupati Inhu disambut hangat Muspida Inhil tidak terkecuali Dandim 0314 Kabupaten Inhil Letkol Inf. Firalta , tokoh masyarakat dan alim ulama sekaligus menggelar silaturahmi. Sementara filosofy tou足 ring edisi II, Bupati Inhu ke Tembilahan setelah tahun 2014 kemaren, disebutkan Jawalter, dalam rangka
mengintenskan hubungan silaturahim antara pejabat dan masyarakat kabupaten bertetangga itu sekaligus mengetahui perkembangan warga Inhu di perbatasan Inhu Inhil. Terpisah, Asisten III ADM Umum yang juga Ketua Umum Ormas Forlet Inhu H Agus Rianto, SH, kepada media ini mengaplaus keikutsertaan Kejari Rengat Teuku Rahman
karena telah meluangkan waktu mendampingi Bupati Yopi Arianto wisata Touring ke Tembilahan. 'Kebersamaan itu indah,' ucap Agus, terpisah. Dia juga mengartikan kebersamaan yang intens sesama Forkominda di Inhu adalah fondasi kokoh dalam mewujudkan visi misi Pemkab Innhu dibawah kepemimpinan Bupati Yopi Arianto menuju Inhu sejahtera.(Ris)
nInternet Sering Tak Conect
Ternyata Rekening Speady Kehumasan Menunggak Bayar Rengat,(Global) Kasubag Dokumentasi Kehumasan Setdakab Inhu, Rafky mengaku lambat mengirim dokumen fhoto kegiatan Pemkab Inhu kesejumlah awak media liputan Inhu karena tagihan speady kehumasan belum juga dibayar. 'Speady di kehumasan terganggu dan tidak
connect. Sebab tagihan rekeing yang diakibatkan kontrak speady ke PT Telkom belum terbayarkan,' ungkap Kasubag Dokumentasi lewat Hpnya, Jumat (30/1). Belum dibayarkan oleh Bendahara rutin tagihan Speady tersebut telah mengganggu pengiriman fhoto-fhoto kegiatan Pem-
kab Inhu sehingga mereka bagian dokumentasi harus keluar memilih ke warnet untuk mengirim fhoto maupun rilis berita. 'Januari 2015 internet di Humas diputuskan karena belum bayar. Jadi sabar ya, nanti sekira sejam lagi baru saya kirim,' jawab Rafky yang kala itu sekira pukul 14.00 Wib.(Ris)
Asisten ADM Umum H Agus Rianto, SH, menyematkan tanda pangkat Kepada Camat yang dilantik.
Jabatannya Eselon II Ternyata.., Sedikitnya 8 Pejabat Karir Pemkab Inhu Belum PIM II
Rengat,(Global) Sedikitnya ada 8 (delapan) orang pejabat aktif di lingkungan Pemkab Indrgairi Hulu yang sudah menjabat sebagai eselon II tapi belum mengikuti diklat Pim II.
Sedangkan pendidikan dan pelatihan (diklat) sangatlah penting artinya dalam rangka pengembangan diri selaku PNS dilingkungan Pemdakab yang nantinya dapat menunjang tugas dibidanng birokrasi Pemerintahan, baik itu sebagai abdi negara maupun sebagai abdi masyarakat. Akhir pekan kemaren, Asisten III ADM Umum Pemkab Inhu H Agus Rianto, SH menjelaskan, sedikitnya ada 8 pejabat Pemkab Inhu yang sudah menjabat eselon II hingga tahunan tapi belum mengikuti diklat PIM II.
'Kedelapan orang ini belum mengikuti Diklat PIM II' ungkap Agus Rianto. 'Hanya saja dua diantara ke delapan Pejabat itu sudah menjelang memasuki masa pensiun,' sambung nya. Untuk Agus Rianto berharap, tahun 2014 mendatang pejabat Eselon II tersebut sudah harus mengikuti diklat PIM II. Adapun tujuannya, untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan tentunya harus didukung seluruh komponen termasuk sistem dan mekanisme kerja yang baik dan efesien secara admistrasi
Batangcenaku.(Global) Pembangunan pasar yang dilaksanakan oleh yang memiliki anggaran senilai Rp 1.680.288.000,00 , yang dikerjakan oleh CV. Kurnia sebagai kontraktor, proyek dari Dinas Perindustrian dan Pedagangan
(Disperidag) Kabupaten Inhu, telahpun tuntas 100 persen. Pembangunan gedung pasar yang dibangun dengan memakai dana APBD Inhu itu sangat membantu masyarakat dalam segi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan
pembangunan pasar tuntas dengan baik dilaksanakan oleh CV Kurnia. 'Pembangunan pasar ini sudah lama dinanti nantikan oleh warga Kerubungjaya'. ujar Ujang, salah seorang warga kepada media ini. (Am)
Agus Rianto, SH
Tinggal Peresmian Pembangunan Pasar Desa Kerubungjaya Tuntas 100 %
maupun pelayanan. Bahkan diyakini pula, melalui diklat PIM II akan terwujud pula kinerja PNS yang lebih profesional dalam mengemban tanggung jawab dan amanah khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat yang penuh dedikasi dan loyalitas. Anehnya, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Inhu Edi Warman yang sudah mengemban jabatan Eselon II sejak dua tahun terakhir hingga saat ini tak kunjung berniat mengikuti diklat PIM II. Padahal sejak dua tahun terkahir atau terhitung sejak menjabat sebagai Sekwan di
DPRD Inhu, dia sudah ditawari untuk mengikuti diklat PIM II tapi ditolaknya. 'Sudah dua kali ditawari tapi dia tolak.' sesal Agus Rianto. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Pemkab Inhu H Suhardi, ditanya tidak menepis tuduhan belum mengikuti diklat PIM II. 'Karena kesibukan yang sangat prinsipil dan tidak dapat diwakilkan selama setahun terakhir, diklat PIM II terpaksa saya tunda tahun ini,' jawab Kadiskes mengakui. Dan Insya Allah jika tahun depan ada panggilan saya akan coba ikut diklat PIM II,' tutup Suhardi.(Ris)
Ini Dia pejabat Pemkab Inhu yang belum mengikuti diklat Pim II: 1. Sekwan DPRD Inhu. 2. Kadis Pasar. 3. Kadisdukcapil. 4. Kadiskes. 5.Kepala BPMD dan PPT. 6. Kepala BP4KKP . 7.Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.
8
Edisi 18
23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
KEGIATAN PEMPROV
Plt Gubernur Riau Teken Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Jakarta,(Global) Plt Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman termasuk kepala daerah yang ikut menandatangani nota Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sektor Kelautan dan Sektor Kehutanan dan Perkebunan yang dimotori Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Selasa (17/2). Penandatanganan dilakukan secara terpisah. Pada pagi hari, penandatanganan dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penandatanganan disaksikan langsung Menteri KP Susi Pudjiastuti dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain. Pada siang harinya, dilanjutkan penandatangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penandatanganan kali
ini hanya diikuti 24 Gubernur yang disaksikan langsung Menteri LHK Siti Nurbaya dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Plt Gubri yang akrab disapa Andi mengatakan bahwa Riau siap dan menyambut baik gerakan yang dibeking langsung komisi anti rasuah ini. 'Kita menyambut baik gerakan ini. Kita akan dukung dan siap bekerja sama dengan KPK dan instansi terkait lainnya dalam rangka menyelamatkan SDA kita,' tegas Andi kepada sejumlah awak media. Andi mengatakan, selain terkenal dengan hutan dan kebun, Riau juga tidak kalah potensial di sektor kelautan. Bertahun-tahun Riau pernah menjadi andalan di bidang perikanan. Oleh sebab itu, Riau harus siap bersama
KPK dan instansi terkait untuk menyelamatkan SDA sektor kelautan dan sektor kehutanan dan perkebunan. Apalagi, gerakan ini akan ditindaklanjuti dengan aksi dilapangan dimana KPK akan memberikan super visi. Menteri KP Susi dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya tertarik bergabung di pemerintahan karena isu perubahan yang didengungkan Presiden Jokowi. 'Karena isu perubahan itulah saya mau bergabung. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada semua pihak, terutama para kepala daerah yang punya wilayah, mari sama-sama kita selamatkan sektor kelautan ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kita secara keseluruhan,' tegasnya. Susi menyadari bahwa banyak kebijakan yang ia buat menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Namun tidak ada maksud lain, kecuali ingin agar SDA sektor kelautan tidak lagi dikeruk orang lain, tapi benar-benar untuk masyarakat Indonesia. Seperti yang sering ia sampaikan, andai dikelola secara baik, kekayaan laut
Nampak Plt Gubri saat meneken nota Gerakan Nasional Penyelamatan SDA.
Indonesia bisa mendatangkan devisa yang tidak sedikit bagi negara. Ratusan triliun akan masuk ke kas negara. Selama ini justru dinikmati negara lain. Hampir senada juga disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya. Ia sangat berterima kasih kepada KPK yang berkomitmen menyelamatkan SDA di sektor
kehutanan dan perkebunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini SDA di sektor kehutanan dan perkebunan banyak yang tidak jelas pengurusannya. Berbagai mafia bermain, sehingga merugikan negara triliunan rupiah. 'Ini harus menjadi tekad kita semua untuk menyelamatkan SDA sektor kehutanan
dan perkebunan ini,' ajak Siti. Turut hadir mendampingi Plt Gubri saat di KKP antara lain Kadis Perikanan Surya Maulana dan ketika di Kementerian LHK Kadis Kehutanan Irwan Effendi dan Kadis Perkebunan Zulher. Hadir juga Kabiro Umum Doni Aprialdi. (Hms Pemprov Riau)
TINDAKLANJUTI PROGRAM TRANSPORTASI Tampak Presiden RI Jokowi menyalami Plt Gubri saat menghadiri acara Rakornas BNN di Jakarta.
Jokowi: Tidak Ada Kompromi Bagi Pengedar Narkoba Jakarta,(Global) Plt Gubernur Riau Ir Arsyad Juliandi Rahman bersama seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Mengikuti Rakornas BNN yang dibuka Oleh Presiden Joko Widodo di Birawa Hall Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (4/02) Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, 'Tidak ada Kompromi dengan pengedar Narkoba'. Saat ini ada 50 orang mati setiap hari, kalau satu tahun 18.000 orang mati karna Nakoba di Indonesia akibat NARKOBA
belum lagi yang harus di Rehabilitasi, ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.Saat Memberikan Sambutan pada Rakornas BNN. Sementara itu Plt Gubernur Andi Rahman menyambut baik acara Rakornas BNN yang diadakan itu, dan mengatakan, bahaya narkoba memang perlu ditakuti karena sudah banyak korban yang sudah mati karena mengkomsumsi narkoba tersebut. 'Bahaya Narkoba perlu ditakuti dan saat ini sudah banyak yang sudah atau meninggal karena bahaya narkoba tersebut,'pungkas. (Hms Pemprov)
Para peserta Pembekalan Permenpan No 22 Tahun 2014 yang ditaja IWI Riau berfoto bersama.
Pembekalan Permenpan No 22 Tahun 2014 Pekanbaru,(Global) Acara dilaksanakan tgl 9 Feb 2015, tempat di UPT Diklat Pertanian dan Hortikultura, Padang Marpoyan Pekanbaru, jabatan fungsional. IWI Riau melaksanakan pembekalan Permenpan No 22 Tahun 2014 tentang jabatan fungsi dan angka kreditnya dlm rangka penerapan UU No 5 thn 2014 tentang ASN , dan mempersiapkan diri menjawab tantangan kedepan terhadap pengembangan profesi Widyiaiswara yang Mancini. Ketua IWI Riau Embung Megasari Zam yang saat ini bertugas sebagai Widyaiswara di BKD Riau, mengajak rekan rekan IWI di Riau untuk selalu menyiapkan diri guna menghadapi tantangan dalam penerapan UU
No 5 tahun 2014 tentang ASN. Sebagai pegawai ASN , maka jabatan fungsional Widyaiswara merupakan jabatan yang penuh tantangan, karena salah satu tugasnya adalah meningkatkan kompetensi pegawai, namun sebelum memberi pembelajaran kepada peserta diklat, tentu Widyaiswara harus mampu dan punya kompetensi tertentu pula. Salah satu kompetensi IWI adalah kemampuan menetibkan administrasi, antara lain mengisi dan menyiapkan Usulan Angka Kredit (UAK). Pembekalan Permenpan No 22 tahun 2014 tentang jabatan fungsi dan angka kreditnya dalam rangka penerapan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN.(Humas)
Menhub RI Undang Gubernur se-Sumatera
Jakarta,(Global) Guna menindaklanjuti rencana pembangunan sektor transportasi di wilayah Sumatera, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan mengundang gubernur se Sumatera pada Selasa (3/2) di Gedung Kemenhub, kawasan Monas, Jakarta. Hadir antara lain Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, Gubernur NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Kepri, Sumsel, Jambi, Babel dan Gubernur Lampung. Menhub sengaja mengundang para gubernur tersebut untuk membahas dan mengoordinasikan pembangunan sektor transportasi yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2015 dan usulan program/kegiatan pada APBN P TA 2015. Rapat tertutup yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 11.30 WIB dipimpin langsung Menhub Jonan dan dihadiri para pejabat eselon satu di lingkungan Kemenhub. Sementara dari Pemprov Riau, hadir mendampingi Plt Gubri, Kadis Perhubungan Adizar. Sekedar informasi, untuk
Provinsi Riau, pada APBN TA 2015 Kemenhub mengucurkan anggaran sebesar Rp. 377.454.401.000. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk sub sektor transportasi darat sebesar Rp. 70.364.052.000 (satker pengembangan LLAJ Rp. 36.045.420.000, dan satker pengembangan LLASDP Rp. 34.318.632.000), sub sektor transportasi laut sebesar Rp. 273.420.141.000 dan sub sektor transportasi udara sebesar Rp. 33.670.208. 000. Plt. Gubri melalui Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Yoserizal Zen mengatakan, pengembangan sektor transportasi di seluruh wilayah Riau dilaksanakan untuk menjawab beberapa alasan utama, yakni, : 1.Untuk menghubungkan antar daerah karena geografis wilayah Provinsi Riau terdiri atas daratan dan kepulauan yang dipisahkan oleh selat. 2.Untuk membuka keterisoliran wilayah kepulauan karena tidak adanya pelayanan transportasi. 3.Untuk pemerataan hasil-
Plt Gubri Hadiri Rapat Kerja Gubernur Se Sumatera Dengan Menteri Perhubungan di Jakarta.
hasil pembangunan. 4.Untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara tetangga khususnya Malaysia yang berbatasan langsung dengan Riau. 'Kita juga ada program merangkai pulau pulau,' sebut juru bicara Pemprov Riau. Tujuannya tentu untuk menghubungkan pulau pulau sehingga ada konektifitas antar pulau di wilayah Provinsi Riau. Menurut Plt Gubernur Riau, Pemprov Riau juga akan fokus untuk pembangunan dan pen-
gembangan Pelabuhan Dumai, Tanjung Buton dan Kuala Enok. Pengembangan tiga pelabuhan utama ini sangat penting untuk memacu pembangunan di Provinsi Riau. Ini juga sejalan dengan visi kemaritiman yang dicanangkan Presiden Jokowi. Sementara untuk APBN P TA 2015, Pemprov Riau melalui Kemenhub secara total mengusulkan program/kegiatan dengan anggaran sekitar Rp. 222.500.000,000 (untuk sub sektor transportasi darat). Ini belum termasuk untuk sub sektor perhubungan laut dan udara.(rls)
Menteri PPN/Bappenas Minta Pemprov Riau Siapkan Jejaring Pekansikawan
Batam,(Global) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago minta Pemerintah Provinsi Riau untuk mempersiapkan pusat jejaring di setiap daerah yang masuk dalam rencana pembangunan kawasan Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan) sehingga terkoneksi dengan ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru. Selain itu, program Pekansikawan harus pula bersinergi dengan program nasional yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). 'Pemerintah pusat telah menganggarkan dana untuk pemulihan Sungai Siak, sehingga Sungai Siak dapat menjadi salah satu jalur penghubung penting dalam
program Pekansikawan,' tegas Andrinof saat menerima Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, Walikota Pekanbaru Ir Firdaus MT dan perwakilan Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Siak,sebelum dimulainya Sosialisasi Perpres No.2/2015 tentang RPJMN, kemarin di Batam. Menurut Menteri PPN/Bappenas, pembangunan yang diprogramkan pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus bertujuan untuk pengembangan kualitas manusia dan masyarakat. 'Jangan membangun bermegah megah atau bermewah mewah, tetapi membangunlah untuk kesejahteraan rakyat,' timpalnya. Sebelumnya Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman memaparkan secara rinci tentang latarbelakang dibukanya
program jejaring Pekansikawan kepada menteri. Pekansikawan harus mengacu pada program nasional, dan diharapkan program ini juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi di Riau. 'Khusus untuk Pekanbaru harus betul-betul mampu menjadi pusat persimpangan dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi. Apalagi Pekanbaru dilewati sungai besar, Sungai Siak,' ucap Plt Gubri. Andi Rachman, demikian dia akrab disapa, menyebutkan bahwa Riau memiliki program-program penting yang mengacu pada program nasional di antaranya pembangunan sektor unggulan Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan, Kemaritiman dan Kelautan, serta berupaya mengembangkan sektor pariwisata dan industri.'Program
itu mengacu pada program kabinet kerja,' ucapnya. Menyikapi hal tersebut, dalam pertemuan dengan Menteri PPN/ Bappenas, Andrinof lebih banyak menjelaskan program kerja kabinet kerja yang tertuang dalam RPJMN, diantaranya Andrinof menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi JK melakukan penguatan dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Dalam kesempatan itu Andrinof pemerintah Kabupaten/ Kota berkoordinasi dulu dengan pemerintahan provinsi sebelum mengajukan program ke pusat. 'Saya tidak akan melayani langsung pemerintah Kabupaten/Kota yang langsung mendatangi saya,' ucapnya tegas.(Hms Pemprov)
9
LEGISLATIF
Edisi 18 23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
Ketua DPRD Riau : Mobnas Diserahkan untuk Menunjang Kinerja di Dapilnya Pekanbaru,(Global) Sore kemarin, sebanyak 22 (dua puluh dua) orang anggota DPRD Riau mencabut undian untuk mendapatkan Mobil Dinas (Mobnas) bekas dari anggota DPRD periode 2009 s/d 2014 lalu. Tujuannya supaya tidak ada pilih kasih untuk mendapatkan Mobnas dengan kondisi tidak sama yang tersimpan di gudang Biro Perlengkapan Setdapov Riau, Jalan Kopan Pekanbaru. Sementara untuk pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti, Ketua DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Banleg, Ketua komisi dan lain lain mendapatkan mobil baru jenis Nissan Xtrail. Jumlah mobil baru ini ada sekitar 20 unit. 'Sekarang baru 22 unit Mobnas yang bisa kita serahkan kepada anggota DPRD periode sekarang. Sementara untuk pimpinan AKD dan anggota dewan yang belum dapat, masih dalam proses. mudah mudahan dalam waktu dekat ini akan kita serahkan,' kata Ketua DPRD Riau, Suparman seusai pencabutan undian, Selasa (27/1) sore. Suparman menegaskan, ,mobil yang diserahkan itu dalam kondisi layak pakai. Jika ada dewan yang mendapatkan mobil kurang baik maka segala biaya perbaikan akan ditanggung sendiri tanpa dibebankan ke APBD. Sistim Mobnas, merupakan pinjam pakai aset Pemprov Riau yang harus dikembalikan sesu-
Suparman
dah jabatan berakhir nanti. Biaya operasional, termasuk gaji supir juga ditanggung sendiri, selama Mobnas dipakai oleh dewan itu. Dengan dibantunya anggota dewan sebuah Mobnas, diharapkan dapat meningkatkan kinerja di Dapil masing masing. Sehingga tidak adalagi yang mengeluh tidak memiliki kendaraan operasional untuk bekerja. 'Mulai besok (hari ini), Mobnas sudah bisa dipakai oleh dewan yang sudah mendapatkan jatah Mobnas. Diharapkan, setelah ada kendaraan operasional ini, Dewan bisa menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat di Dapil masing masing,' ujar Suparman, yang didamping Sekwan DPRD Riau, Zulkarnain Kadir, dan Kabag Umum DPRD Riau. Terkait ada beberapa mobil dinas yang belum diserahkan
anggota DPRD lama, Sekwan DPRD Riau, Zulkarnain Kadir sudah menyerahkan kewenangan penarikkan ke Satpol PP Pemprov Riau. Sebab Setwan sudah berupaya menariknya, namun tidak berhasil, karena nomor HP tidak aktif dan alamat rumah dewan lama sudah pindah. 'Memang ada beberapa unit lagi yang belum ditarik. Namun penarikkan sudah diserahkan sepenuhnya kepada Satpol PP Riau selaku pemilik wewenang terhadap aset Pemprov,' kata Zulkarnain. Kasat Pol PP Tarik Paksa Modin mantan DPRD Riau Ditempat terpisah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Noverius memerintahkan anggotanya tarik paksa mobil dinas DPRD Provinsi Riau periode 2009 s/d 2014 yang masih membandel untuk menyerahkan mobil dinasnya ke negara, hal itu disampaikan Noverius ketika diwawancara diruangannya Selasa (27/1). Satpol PP telah membentuk tim untuk melakukan tindakan terkait pengambilan mobil dinas yang belum dikembalikan oleh beberapa mantan anggota DPRD Provinsi Riau. 'Hari ini tim tersebut telah berhasil mengambil paksa mobil dinas milik Ahmad Kirjuari,' tegas Noverius. Entah mengapa ada itikat tidak baik dari AK, itu terlihat dari plat nomor yang digunakan mobil dinas miliknya itu dibuat palsu
Usat Punya Usut Anggaran Siluman APBD Riau Ternyata Usulan Gubernur Non Aktif Pekanbaru,(Global) Isu adanya anggaran siluman di Dinas Kebudayaan dan PAriwisata (Disbudpar) Riau sebesar Rp 68 miliar, ternyata berasal dari usulan dari Gubernur Riau non aktif Annas Maamun. Usulan ini dimasukkan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau dalam pembahasan APBD 2015. 'Anggaran yang diisukan siluman itu merupakan usulan dari Gubernur Annas Maamun. Sebab meski Disbudpar tidak mengusulkan anggaran, bisa saja anggaran itu datang dari usulan atasannya,' kata Ketua Komisi E DPRD Riau, dari Fraksi Golkar, Masnur, Rabu (28/1). Tujuan anggaran Rp 68 miliar itu, yakni untuk pengembangan pariwisata di Provinsi Riau. Jika dirinci, anggaran itu diperuntukkan untuk pengembangan wisata Candi Muara Takus, Kabupaten Kampar, sebesar Rp 16,9 miliar. Anggaran ini terbagi dari 11 item,diantaranya pembangungan candi, museum, tempat sembahyang umat Budha, membangun Gajebu dan lain lain. Dengan pasilitas lengkap disana bisa dilaksanakan acara tahunan Internasional.Kemudian, anggaran itu untuk wisata Danau Raja, Indragiri Hulu dengan anggaran sebesar Rp 21 Miliar. Di danau ini direncakan akan dibuat restoran, permainan air dan berbagai fasilitas menarik. Supaya, pengunjung bisa nyaman dan terhibu saat berliburan kesana. Terus, wisata Pacu Jalur Kuantan Singingi dengan anggaran Rp 20 Miliar. Anggaran diperuntukkan untuk 5 (lima) item. Diantaranya, pembangunan garis star dan finish, tribun penonton, taman dipinggir sungai. Sehingga suasana disana tampa indah dan atau tidak mati seperti sekarang. Terakhir sisa anggaran untuk pengembangan wisata Bono , Pelalawan dan Pulau Jemur Rokan
Kantor Gubernur Riau.
Hilir. Bono merupakan objek wisata satu satunya di dunia. Dengan fasilitas lengkap, yang memiliki akses jalan bagus serta penginapan, maka akan menarik wisatawan mancanegara untuk berselancar di Bono itu. Sementara Pulau Jemur, merupakan kepulauan Riau terluar. Yang patut dijaga dan dilestarikan. Pulau Jemur itu sangat cantik memiliki pemandangan indah. Selain bisa menarik wisatawan lokal juga dari Malaysia, karena jarak tempuhnya sangat dekat melalui transportasi laut. 'Saat turun dan melihat menarik, Pak Annas selalu ingin mengembangkan pariwisata tersebut. Jadi saat pembahasan itu kan Kadibudpar sedang ke Jerman, jadi mungkin saja lupa dikoordinasikan oleh TAPD ke Disbudpar,' tutur Masnur. Selain itu, Masnur sudah pernah menyampaikan ke Disbudpar. Jika tidak sanggub melaksanakan, maka sisa anggaran akan dikembalikan ke negara. Namun jika sanggub, silahkan dilaksanakan, sebab anggarannya sudah sudah tersedia di APBD 2015. Masnur menyarankan, Disbudpar jangan takut untuk melaksanakan anggaran yang sudah tersedia di APBD. Sebab akhir tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pasti akan mengaudit perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan nanti, dapat
diketahui siapa yang mengusulkan dan bagaimana perencanaannya. Pada pelaksanaan, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Maka jika tidak dilaksanakan pembangunan pengembangan wisata ini, maka kedepan program ini akan sulit terwujud. 'Disbudpar jangan takut melaksanakan APBD yang sudah memiliki badan hukum dan payung hukum yang kuat. Sebab dalam program itu sudah ada perencanaan dan pelaksanaan. Sementara akhir tahun, program itu juga akan diaudit oleh BPK,' jelas Masnur sembari mendukung Disbudpar melaksanakan program pengembangan wisata Riau ini. Sebelumnya, Kadisbudpar Riau, Said Syarifudin mengaku tidak keberatan untuk melaksanakan APBD 2015. Sebab dalam program itu sudah memiliki payung hukum dan telah melewati proses pembahasan sesuai peraturan dan ketentuan berlaku. Kemudian anggaran Rp 68 miliar yang diprakarsai oleh Gubernur non aktif, Annas Maamun sudah disahkan oleh Mendagri. Sehingga secara hukum bisa dilaksanakan dengan baik. 'Bagi saya, melaksanakan anggaran yang merupakan usulan dari Gubernur non aktif, tidak menjadi masalah. Sebab program itu sudah memiliki draft sebagai petunjuk dalam pelaksanaannya,' aku Said. (do)
dan mobil dalam keadaan rusak. Niat tidak baik lainnya juga tercermin dari sikap seorang mantan anggota dewan yang membawa mobil dinasnya ke Jakarta. 'ada satu mobil dinas yang berada di Jakarta, kami sudah menghubungi pemiliknya yaitu ibu Nani,' terang Noverius. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang tim yang telah
dibentuk menyebutkan,'sore ini juga tim akan bergerak ke Bagan, Dumai dan Meranti. Ketika ditanya persoalan kendala di lapangan dalam proses pencarian mobil dinas tersebut adalah menyangkut dana operasional,'kalau ada dana kemaren kami lagi berangkat,' terangnya. Berikut beberapa mobil lagi yang belum dikembalikan ke
Negara oleh pemiliknya mantan DPRD Riau, mereka : adalah Musdar Mustafa, Madinur, Nurzaman dan Triawan Hadi, belum ada kejelasan sampai hari ini. mantan anggota DPRD Provinsi Riau tersebut sampai sekrang belum dapat di hubungi, 'akan tetapi keberadaan mobil sudah dapat dilacak yaitu di Bagan, Dumai dan Meranti,'jelas Noverius.(do)
Dewan Riau Pertanyakan Deposito Uang APBD di Perbankan Pekanbaru,(Global) Setiap tahun, Pemprov Riau mendepositokan uang APBD di perbankan. Dengan harapan selain aman juga mendapatkan suka bunga sebesar 9 persen. Namun Wakil Fraksi Nasdem Hanura DPRD Riau Muhammad Adil menilai, ada tujuan kepentingan dibalik deposito APBD. Pasalnya sampai sekarang, tidak ada laporan ke DPRD selaku lembaga pengawas pemerintah. 'Setiap kegiatan Pemrov harus dilaporkan ke DPRD. Namun sampai sekarang tidak ada dilaporkan dimana mana saja uang APBD disimpan dan dalam bentuk apa uang itu disimpan kita belum tahu,' kata Adil, Jumat (30/1). Adil menegaskan, simpanan deposito memiliki perjanjian antara penyimpan dengan perbankan. Sebab uang diambil berdasarkan kesepakatan, apakah perminggu, perbulan atau pertahun.Karena semakin lama uang disimpan maka keuntungan bunga juga semangkin tinggi. Sementara siapa yang mengambil keuntungan dari deposito?, sebab sampai sekarang belum ada bukti konkrit atau secara tertulis oleh DPRD. 'Disitulah keuntungan pejabat itu. Mudah mendapatkan rezeki empuk. Sementara akibat uang ditahan demi mendapatkan keuntungan, rakyat menjerit karena banyak hak dan pembangunan tidak terlaksana,' jelas Adil. Ketua Komisi C, Aherson menjelaskan, tempat penyimpanan uang ada sekitar 4 (empat) bank, salah satunya di Bank Riau Kepri. Jumlah uang APBD yang disimpan sekitar Rp 3,1 Triliun. Sementara di Bank Riau Kepri
Ilustrasi
disimpan sekitar Rp 2,5 triliun dan sisa disimpan dibank berbeda. Perbankan memberikan suku bunga terhadap Deposito uang APBD, rata rata 9 persen.Sehingga keuntungan bunga satu bulan sekitar Rp 150 miliar. Keuntungan itu dijadikan penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau yang dimasukkan ke kas daerah. 'Jika memang untuk penambah kas daerah Rp 150 miliar sebulan lumayan juga. Namun selama ini kita tidak pernah melihat laporannya di DPRD,' kata Aherson. Karena tidak mengetahui secara detil bagaimana proses deposito dan perjanjian uang APBD, dewan meminta kepada Biro Keuangan untuk membuat laporan secara tertulis dan kemana uang itu disalurkan. Sebab deposito uang APBD sudah sering digaung gaungkan oleh media, namun belum bisa dibuktikan. Selain itu, Dewan juga akan melakukan audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) BI minggu depan. Tujuannya untuk mempertanyakan perjanjian dan keabsahan uang APBD didepositokan. Sebab isu sebelumnya, keun-
tungan bunga deposito APBD diambil oleh pejabat. Namun hal itu sangat sulit dibuktikan. untuk itu, dewan akan menyisir deposito dengan baik, supaya tidak ada lagi orang bermain dengan memanfaatkan uang APBD. 'Jika memang ada orang memanfaatkan uang APBD dengan cara didepositokan sangat sulit dibuktikan. Maka dari itu, kita akan meminta semua data bank tempat penyimpanan uang APBD, supaya bisa diambil langkah terbaik kedepan,' kata Aherson. Sebelumnya Kabiro Keungan Pemprov Riau, Jonli mengakui bahwa bunga deposito keuangan dimasukkan ke kas daerah. Selain itu, berdasarkan Permendagri, uang APBD bisa disimpan menggunakan tabungan deposito, namun uang itu bisa diambil kapan waktu diperlukan. 'Uang APBD yang didepositokan sekarang sekitar Rp 3,1 Triliundengan dengan bunga 9 persen, maka perbulan dapat keuntungan sekitar Rp 150 miliar. keuntungan itu dijadikan penambah kas daerah,' aku Jonli saat hearing dengan Komisi E baru baru ini. (do)
Dewan Sesalkan Eks PON Riau Tidak Difungsikan
Pekanbaru,(Global) Anggota Komisi E DPRD Riau, Muhammad Adil menyayangkan venue eks PON di Riau tidak difungsikan dan tidak terjaga dengan baik. Padahal setiap tahun, selalu dianggarkan melalui usulan Dispora Riau. Seharusnya Pemprov Riau, bisa memanfaatkan venue baik melalui latihan dan pertandingan. Sehingga venue dengan biaya mahal tidak sia sia dibangun pemerintah. Padahal untuk pembangunannya membutuhkan extra kerja keras supaya PON bisa dilaksanakan di Riau menggunakan dana APBN tahun 2012 lalu. 'Sangat disayangkan, bangunan sudah ada tapi tidak dimanfaatkan. Sementara untuk perawatan selalu dianggarkan setiap tahun, supaya venue tetap terjaga dan tetap bersih,' kata Adil, Jumat (30/1). Adil mengakui ada kabar gembira, bahwa dalam waktu dekat Pemprov Riau akan melaksanakan pertandingan
takraw dengan peserta 23 Negara di Pekanbaru. Pertandingan menggunakan venue takraw di Purna MTQ Jalan Jenderal Sudirman. Kreatifitas ini sangat didukung oleh DPRD Riau. Sehingga, venue itu tetap hidup dan berguna bagi perkembangan olahraga di Riau. Sebab setiap venue sudah dilengkapi oleh kelengkapan seluruh fasilitas atlit. Mulai kamar istirahat, kamar ganti, kamar mandi dan lain lain. Menurut Adil, Pemprov
Main stadion
tinggal selangkah lagi untuk menyukseskan dunia olahraga di Riau. Karena Dispora tidak akan memikirkan bangunan, namun bagaimana meningkatkan kualitas atlit dengan ditunjang sarana yang ada. 'Seperti Palembang yang memiliki venue eks PON, pemerintahannya sudah sering melakukan pertandingan tingkat daerah, nasional dan internasional. Diharapkan Provinsi Riau bisa mencontoh kreatifitas seperti itu,' ujar Adil. (do)
10
PELALAWAN
Edisi 18
23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
Sekda Pelalawan Hadiri Peresmian Rumah Bhabinkamtibmas Siak Pelalawan,(Global) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pelalawan H.Tengku Mukhlis menghadiri acara peresmian rumah kantor Bhabinkamtibmas dan penganugerahan Polmas Award Kepada Pemerintah Kabupaten Siak. Kamis, (29/1) di Kabu-
paten Siak. Peresmian Rumah Kantor Bhabinkamtibmas dan penganugerahan Polmas Award ini langsung dihadiri oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs. Putut Eko Bayuseno, SH beserta rombongan. Adapun Rumah Kantor
Bhabinkamtibmas diresmikan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) buah rumah tersebar di seluruh Kabupaten siak. Pengadaan Rumah kantor Bhabinkamtibmas ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia tepatnya di kabupaten siak. Pada acara yg sama Bupati
Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si menerima penghargaan Polmas Award, yang langsung diberikan oleh Kabaharkam Polri. Pada kesempatan itu Bupati Siak itu mengharapkan penghargaan itu dapat dipertahankan.
Acara ini juga dihadiri oleh Plt. Gubernur Riau H. Arsyad Juliandri Rachman, Kapolda Riau Brigjen Pol. Dolly Bambang Hermawan), Muspida, Bupati/Walikota Se Provinsi Riau atau yg mewakili dan Kapolres Se Provinsi Riau dan para undangan. ( Ys )
H.Tengku Mukhlis
nSekretaris TPID Drs. Atmonadi
LPG 3 Kg di Pelalawan, Dijual Senilai Rp 20 s.d Rp 30 Ribu
Ini dia Bono di Teluk Meranti,Pelalawan.
nKadispora Kabupaten Pelalawan, H.Zulkifli M.Si
Tahun 2015, Wisata Bono
Pelalawan Mendapat Rp 5,9 M Pelalawan,(Global) Perhatian Pemerintah Provinsi Riau kepada Wisata Bono terus terkucur, pada tahun 2015 ini Pemprov Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,9 miliar untuk pembangunan dan fasilitas penunjang pengembangan objek wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang pelaksanaan akan digesa pada tahun ini,demikian disampaikan Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Pelalawan, H.Zulkifli M.Si, Senin (26/1) , dukungan dari Pemprov Riau
tersebut berupa pembangunan sarana pendukung pengembangan objek wisata Bono. 'Jalan lingkungan kawasan objek wisata, pengadaan speed boat dan rigit boat, penataan kawasan pantai dan pembangunan beberapa unit gazebo yang semuanya akan direalisasikan tahun ini,' sebutnya. Disampaikan Zulkifli, pembangunan fasilitas penunjang pengembangan objek wisata Bono sebagai wujud keseriusan provinsi dalam mempercepat pembangunan kawasan wisata bono sebagai new produck destinasi Provinsi Riau.
'Mewujudkan lokasi kawasan wisata Bono sebagai tujuan wisata unggulan di Riau memang tidak mudah, namun akan terasa mudah jika dilakukan bersamasama,' katanya. Zulkifli menambahkan lagi, untuk masterplan pengembangan lokasi wisata Bono sudah selesai dan Pemda Pelalawan juga telah menyelesaikan DED untuk penataan kawasan lokasi tersebut. Pembangunan 6 (enam) unit gazebo senilai Rp 900 juta, pembangunan jalan lingkungan tepi pantai wisata Bono dalam bentuk semenisasi senilai Rp 3 Miliar,
dengan total anggaran yang akan direalisasikan sebanyak Rp 5,9 Miliar. Lebih jauh Zulkifli menjelaskan, dukungan Pemprov Riau untuk pembangunan dan fasilitas penunjang pengembangan objek wisata Bono ini berupa, pengadaan speed boat dan rigit boat masingmasing 1 unit senilai Rp 1 Miliar, penataan pantai di kawasan wisata Bono sebesar Rp 1 Miliar yang ditujukan untuk menahan tingkat abrasi di pinggiran Sungai Kampar, dan kami yakin semua ini akan berjalan dengan lancar,tutupnya. (Ys)
Pangkalan Kerinci,(Global) Seratusan karyawan dan kontraktor yang ada di lingkungan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) mengikuti upacara peringatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Senin (26/1) di Lapangan Merdeka, Riau Komplek, Pangkalan Kerinci. Upacara K3 tersebut merupakan salah satu rangkaian acara perayaan tahunan bulan K3 Nasional 2015 yang digelar PT RAPP sebagai salah satu upaya membudayakan K3 di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam amanat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI yang disampaikan Bupati Pelalawan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Drs. Nasri Fiesda Elly mengatakan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi di sektor ketenagakerjaan adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik yang akan masuk dunia kerja maupun yang sudah bekerja. 'Menuju tercapainya visi K3, kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 tahun 2020, maka dibutuhkan usaha nyata guna peningkatan kualitas SDM melalui beberapa aspek, diantaranya optimalisasi kepada lembaga pelatihan dan lembaga pendidikan guna menciptakan kualitas SDM yang kompeten, produktif dan
berdaya saing. Di sisi lain, peningkatan kompetensi SDM juga harus dimiliki dengan pemahaman keselamatan dan kesehatan kerja,' katanya. Ditambahkan Kadisnakertrans, K3 merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan ketenaga kerjaan, di samping perlindungan jaminan sosial, kebebasan berserikat, hubungan kerja dan sebagainya serta merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya sampai kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat. 'Sesuai Undang undang No. 1 tahun 1970 tentang K3, bahwa kegiatan kerja tidak hanya mencakup keselamatan dan kesehatan kerja perorangan saja, tapi juga bagaimana kita dapat mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset dan sumber produksi supaya dapat digunakan secara aman efisien dan terhindari dari kecelakaan dan penyakit akibat kecelakaan,' ungkap Nasri. Turut hadir dalam kegiatan upacara tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Saniman, dan Monang Pasaribu, Direktur Operasional PT RAPP, Mhd Ali Shabri, Direktur HRD, Willim, Pimpinan Bisnis Unit, Eduward Ginting, Patrick McBride, LP&C Manager, Robert L. Sitorus dan
sejumlah jajaran manajemen lainnya. Dalam upacara tersebut juga diberikan penghargaan kepada karyawan maupun kontraktor yang berprestasi dalam menerapkan K3 di lokasi kerjanya. Salah satunya, Abdul Rozi Dana, dari Departemen Evaporator, Riau Prima Energi (RPE), yang berhasil meraih juara 1 sebagai The Best Process Safety Engineer (PSE). Menurut Rozi, prestasi tersebut merupakan hasil komitmen dan komunikasi yang baik di antara semua pihak dalam menuju zero accident atau tanpa kecelakaan. 'Tentunya kami senang dan
akan terus meningkatkan program K3 terutama di departemen kami di Evaporator. Meski tantangan masih cukup besar, namun jika didasari oleh komitmen dan komunikasi yang lancar, tentu K3 ini bisa menjadi budaya bagi kita semua,' ungkap Rozi yang sudah bekerja selama 14 tahun. Senada dengan Yusup P. Hutagalung (29), salah seorang kontraktor yang berhasil meraih juara 1 sebagai Safety Month Contractor 2014. Yusup dengan bangga menjelaskan pentingnya melakukan tindakan safety (aman) di setiap peralatan yang akan digunakan. 'Kita harus pandai pandai
Upacara Peringatan Bulan K3 Nasional di PT RAPP
Pelalawan,(Global) Pasca Pemerintah Pusat menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah daerah kabupaten Pelalawan terus memantau inflasi daerah. Melalui Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) yang terus melakukan kordinasi dengan instasi terkait serta pemantauan harga di lapangan menetapkan harga sembako cenderung stabil, namun harga LPG 3 kg di beberapa kecamatan di Kabupaten Pelalawan cukup tinggi,demikian disampaikan Sekretaris TPID Kabupaten Pelalawan Drs H Atmonadi MM ketika ditemui diruangan kerjanya, Senin (26/1). 'Hasil rapat TPID hari ini bersama instansi terkait untuk kordinasi terkait inflasi yang terjadi di daerah pasca pemerintah pusat menurunkan harga BBM. Hasil pemantauan harga sembako cenderung stabil, namun ada harga LPG 3 kg yang harga di beberapa kecamatan berkisar Rp 20 s/d Rp 30 ribu rupiah pertabungnya,'ujar Atmonadi yang juga menjabat Ass II Setda Pelalawan itu. Dikatakannya terkait Tupoksi Dinas Perindag dan Pasar ada pangkalan yang menjual LPG 3 kg dengan harga Rp 20.000 sampai dengan Rp 30.000 rupiah pertabung. TPID meminta agar Pangkalan Nakal dilakukan tindakan oleh Instansi yang berwenang. 'Ada Pangkalan LPG yang menjual di atas Harga Eceran yang Ditentukan (HET) tentu ada sanksi. Harga LPG 3 kg tembus Rp 30.000 rupiah pertabung harus ditindak dan sanksi. Juga kita mendengar laporan masyarakat bahwa Pangkalan cenderung melakukan menjual keliling, Pangkalan ini harus ditertibkan agar jangan sampai pengaruh inflasi,' tegasnya. TPID mendesak agar Pangkalan nakal yang menjual LPG 3 kg jauh di atas harga HET untuk ditindak. 'Hasil pantauan masih mengenai LPG yang dibutuhkan warga mempengaruhi inflasi. Pangkalannya ditindak dan sanksi. Masyarakat di minta melaporkan jika memang Pangkalan Nakal masih ada,' bebernya. Semua instansi yang masuk TPID, 'Kita minta instansi terkait TPID menyampaikan laporan terkait dengan tugas pokoknya yang berkaitan dengan permasalahan harga barang dan jasa. Dinas Perindag Pasar Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan,dan lainnya. Karena ini perdana, nanti kita buat laporan ke Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau ada laporan per 6 bulannya,ujar Atmonadi. ( Ys ) dalam bekerja, jangan kerja semrawut, lalu perhatikan area kerja kita apakah aman atau tidak termasuk peralatannya,' kata pria lajang yang baru 2 tahun bekerja di salah satu perusahaan kontraktor bidang Chemical ini. Di akhir upacara, sebuah
Suasana Upacara Peringatan Bulan K3 Nasional di PT RAPP, Senin (26/1), Pangkalan Kerinci.
pesawat remote control diterbangkan sambil membawa pesan budaya K3 dengan spanduk yang diikat di bagian ekor pesawat tersebut guna meningkatkan semangat K3 yang dipersembahkan oleh tim aeromodelling karyawan PT. RAPP.(Rls)
11
DUMAI
Edisi 18 23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
KSOP Dumai Ingin Penghargaan Ikuti 9 Instrument Dumai,(Global) Kantor Ke sahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Dumai sebagai salah satu yang berada di wilayah pelabuhan sudah sepatunya bisa mekatkan pelayanan
ningpublik. Dengan pelayanan publik yang bagus tentu masyarakat puas. Sehingga bisa mendapatkan penghargaan yang di selenggarakan oleh Kementrian Perhubungan.Karena penghargaan ini untuk mengapresiasi kinerja seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bergerak dibidang transportasi, baik UPP sektor pemerintah dan BUMN maupun sektor swasta setiap tahun. Adapun penghargaan ini bisa diraih kalau 9 intrument sudah terpenuhi, seperti, : 1. Visi. Misi. 2.Motto. 3.Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. 4.Sistem Mekanisme dan prosedur. 5.Sumber Daya Manusia. 6.Sarana dan prasarana Pelayanan. 7.Penanganan Pengaduan, Indeks Kepuasan Masyarakat. 8.Sistem informasi pelayanan publik. 9.Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan publik. Tahun 2014, KSOP Sunda kelapa mendapat penghargaan,mana tahu suatu saat KSOP Kota Dumai bisa mendapat penghargaan juga,sebut Harson, salah satu tokoh masyarakat Kota Dumai Pak Harson. Kegiatan pemberian Penghargaan Pelayanan Prima ini diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dalam rangka mengapresiasi kinerja seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bergerak dibidang transportasi, baik UPP pada Sektor Pemerintah dan BUMN maupun UPP Sektor Swasta. Tahun kemarin dari 164 UPP yang dinilai, maka Kementerian Perhubungan memutuskan bahwa 148 UPP memiliki prestasi yang baik dan berhak mendapatkan Tanda Penghargaan Pelayanan Prima Tahun 2014 dengan 3 (tiga) kategori, yaitu : 1. Pelayanan Prima Utama (dengan nilai > 85 - 100 Poin), sebanyak 27 UPP. 2. Pelayanan Prima Madya (dengan nilai > 75 - < 85 Poin), sebanyak 74 UPP. 3. Pelayanan Prima Pratama (dengan nilai 65 - < 75 Poin), sebanyak 47 UPP.(Icl)
Bandar Kecil Ditangkap Sementara Bandar Besar Leluasa Berkeliaran Dumai.(Global) Kepolisian Dumai kembali menangkap bandar judi Togel (toto gelap) lewat layanan pesan singkat (SMS) telepon selular. Penangkapan ini berada di wilayah Kapolsek Dumai Barat,dimana penangkapan ini tidak terlepas dari laporan masyarakat yang kami terima,dan togel (toto gelap) ini sudah cukup meresahkan,demikian disampaikan Kapolresta Kota Dumai Tonny Hermawan. didampingi Kapolsek Dumai Barat Kompol Gusti Hartono. Hasilnya, sekitar pukul 16.30, kurir judi Toto Gelap (Togel), berinisial AR (49), warga Jalan.Jendral Sudirman, , dibekuk polisi sesaat usai mengambil uang setoran nomor Judi Togel, di Jalan Ratu Sima Kelurahan, Kecamatan Dumai Barat. Dari pengembangan kasus ini terindikasi ada bandar besar yang selama ini membantu tersangka dalam membekap transaksi judi togel ini. Dan tersangka AR yang sudah tertangkap tangan barang bukti handphone berisikan nomor togel,beserta uang tunai tidak bisa berbuat banyak. Bandar besar ini masih berkeliaran sehingga masuk dalam daftar pencarian Polsek Dumai barat,tersangka berinisial NG merupakan atasan dari bandar AR. Kapolres Dumai AKBP Toni Hermawan, melalui Kapolsek Dumai Barat Kompol Achmad Gusti Hartono, membenarkan tentang adanya penangkapan seorang Kurir Judi Togel. Para pelaku yang tertangkap, katanya, dapat dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dan diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun katanya lagi. (Icl)
Wawako Dumai Pimpin Upacara HUT Satpam ke 34 Dumai (Global) Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Pengamanan (Satpam) ke 34 dipimpin oleh Wakil Walikota Dumai, H. Agus Widayat, di halaman Mapolres Dumai, Selasa (30/12) kemarin. Dalam pelaksanaan itu, Wakil Walikota Dumai menyampaikan amanat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Drs. Sutarman. Wawako mengatakan, kehadiran Satpam diharapkan mampu mendukung upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada area tugasnya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil, informasi serta pengamanan teknis lainnya. Wawako melanjutkan, untuk mengoptimalkan pelaksanaan Satuan Pengaamanan, tentunya diperlukan peningkatan kapasitas para personilnya, melalui penyempurnaan jenis
serta mutu pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri. 'Utamakan tindakan Preventif, serta lakukan penegakan hukum terbatas secara proporsional apabila dibutuhkan, dan perkuat jalinan kerja sama secara intensif dengan petugas kepolisian,' tutup wawako membacakan amanat Kapolri. Sementara Tjahyono Sri Wibowo ketua panitia pelaksanaan mengatakan, melalui peringatan HUT Satpam Ke 34 tahun ini, akan ditingkatkan kompetensi Satuan Pengamanan dalam rangka implementasi sistem manajemen pengamanan guna terciptanya keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja. Ia juga berharap, Satpam kedepannya dapat selalu koordinasi dan meminta bimbingan kepada Pihak Polres, guna semakin baik lagi. Pada kesempatan itu, juga diadakan atraksi beladiri
Wakil Walikota Dumai, Agus Widayat memotong tumpeng HUT Satpam ke 34, Selasa (30/12) di halaman kantor Polresta Dumai jalan Jendral Sudirman.
menggunakan tangan kosong dan juga dengan alat perlengkapan standar dari Polri seperti tongkat dan borgol. Dan juga diperagakan
teknik bela diri menggunakan senjata tajam seperti clurit, pisau dan juga pistol. Selain itu juga diperagakan sistem pengaturan lalu lintas.
Pada ulang tahun Satpam yang ke 34 ini sejumlah perusahaan yang ada di Dumai mengutus sejumlah Satpam pada acara tersebut. (Ocu)
SEKDAKO DUMAI BUKA SUKUK NEGARA RITEL SERI SR 007
Tampak Sekda Dumai, Drs Said Mustafa membuka Pre Marketing Sukuk Negara Ritel Seri SR 007.
Dumai (Global) Pemerintah Kota Dumai melalui Sekretris Daerah (Sekda) Drs Said Mustafa membuka Pre Marketing Sukuk Negara Ritel Seri SR 007. Kegiatan dilaksanakan, Kamis (22/1) di gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung, jalan Putri Tujuh Kecamatan Dumai Timur. Sukuk Ritel adalah Sukuk Negara yang dijual kepada
individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual. Dan Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dan sukuk negara disebut juga dengan istilah Surat Berharga Syariah Ne-
gara (SBSN). Dalam sambutannya Sekda mengatakan, meski sukuk ritel dikembangkan dalam bentuk syariah islam namun semua kalangan bisa mengikutinya. 'Peran sukuk negara dalam pembiayaan dari waktu kewaktu terus mengalami peningkatan. Tujuan penerbitan dari Sukuk Negara Ritel adalah untuk memper-
luas basis investor di dalam negeri, memberikan alternatif instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta membantu perkembangan pasar keuangan syariah di Tanah Air, 'terangnya. Sementara narasumber dari Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Khairul Aulad mengatakan, Sukuk berasal dari bahasa Arab, 'Sakk' yang artinya Dokumen atau sertifikat. 'Sebagai alternatif syariah dari obligasi konvensional, sukuk di struktur menggunakan akad dan underlying yang sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu',sebutnya. Kepala Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan, Eri Heriyanto mengatakan, pada tahun 2015 ini, Pemerintah akan
menerbitkan Sukuk Ritel yang ketujuh, yaitu SR 007. 'Sukuk Ritel Seri SR 007 akan mulai ditawarkan melalui agen penjual pada akhir bulan Februari 2015. Yang dapat membeli Sukuk Ritel dipasar perdana investor individu bisa orang perorangan yang dibuktikan dengan KTP. Dan di pasar sekunder, investor individu maupun investor institusi',katanya. Dikatakannya, untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pemerintah menerapkan kebijakan anggaran ekspansif. Untuk membiayai belanja negara, Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penerimaan pajak dan bukan pajak. Pemerintah juga memerlukan partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). (Ocu)
nPenambangan Pasir Laut PT Global Diduga Ilegal
Masyarakat Dumai Rupat Segera Hentikan Aktivitas Perusahaan Dumai (Global) Penambangan pasir laut yang dilakukan PT Global Jaya Maritimindo diduga illegal. Perusahaan yang berkantor di Dumai ini melakukan penambangan pasir di wilayah Dumai Rupat. Diduga, perusahaan tersebut tidak memiliki izin penambangan. Masyarakat Dumai dan masyarakat Rupat segera akan menghentikan aktivitas perusahaan ini. 'Kami dari masyarakat Dumai dan Rupat segera akan menghentikan kegiatan illegal dari PT Global. Karena perusahaan ini hanya melakukan aktivitas bagi keuntungan usahanya tanpa ada memberi kontribusi kepada daerah ini', tegas Indra Pahlebi warga Dumai yang juga selaku Satgas Ikatan Warga Rupat (IWR) Kota Dumai, Minggu (18/1). Indra mengatakan, diduga usaha dari perusahaan ini mendapat perlindungan dari Camat dan Lurah yang ada
di Rupat. 'Kami melihat Camat dan Lurah di Rupat seolah tutup mata, kami menduga ini ada semacam permainan dan keterlibatan mereka dalam aktivitas ini',ungkap Indra. Indra menduga, perusahan yang berkantor pusat di Jakarta ini tidak memiliki Surat Izin Kerja Keruk (SIKK), surat izin olah gerak dari Syahbandar, dan Surat Izin Berlayar (SIB). 'Perusahaan ini jangan semaunya saja melakukan apapun seolah di negeri ini tak bertuan. Setahu saya yang punya izin penambangan resmi itu hanya PT Tri Mar Theo (TMT)', sebut Indra. Sementara Ahmad H, warga Dumai yang juga Ketua Penggerak Organisasi Ikatan Warga Rupat (IWR) Kota Dumai mengatakan, dikarenakan penambangan itu, warga Rupat, Dumai dan sekitarnya hanya mendapat dampak lingkungan saja dari
aktivitas tersebut. 'Dan yang jelas warga Rupat dan Dumai dirugikan karena berdampak pada pencemaran lingkungan tapi tidak memberi kontribusi bagi daerah. Dalam pengerukan pasir itu yang dapat
untung jelas hanya perusahaan tersebut',katanya. Ahmad menduga penjualan pasir hasil penambangan itu bukan saja dijual didalam negeri, namun kemungkinan juga dijual keluar negeri. 'Mengenai perizinan tak mungkin Pemerintah menge-
luarkan izin lagi dalam satu tempat. Karena sebagaimana kita ketahui izin kerja wilayah tersebut adalah wilayah kerja PT Tri Mar Theo (TMT). Kita menduga PT Global juga tidak memilki izin bongkar muat',ungkap Ahmad mengakhiri. (Ocu)
Indra Pahlebi dan Ahmad H, Minggu (18/1) ketika memberi informasi soal penambangan pasir laut PT Global yang di duga illegal
12
MERANTI
Edisi 18
23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
Bupati Kepulauan Meranti Hadiri Peringatan Maulid di Selatpanjang Barat Meranti,(Global) Pada hari Rabu, (28/01) malam, Kelurahan Selatpanjang Barat menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat dihalaman kantor kelurahan
dijalan Ibrahim, Selatpanjang. Acara yang dihadiri oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan, M.Si beserta beberapa kepala SKPD, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti serta
nPelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
96 Bendahara Desa di Meranti Dapat Pelatihan
Pelatihan Bendarahara Desa yang ditaja oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Meranti,(Global) Sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Perwakilan setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat Pelatihan aparatur bidang pengelolaan keuangan atau bendaharawan desa di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (20/1), Bertempat di Ballrom Gran Meranti Hotel Selatpanjang. Masing Masing Desa itu. mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa, di ruang pertemuan Gran Meranti Hotel Kota Sagu. Pelatihan yang ditaja oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti itu dimaksudkan sempena menyongsong telah disahkannya Undang Undang (UU) tentang Desa di seluruh Indonesia. Kepala BPMPD Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Ihkwani MST, Melalui Kabit Pemerintah Desa Mardiansyah, STP di selasela acara mengatakan, untuk teknis keuangan desa terutama bagi aparatur bendaharawan desa tentunya harus dapat mengelola keuangan desa dan atau penggunaan dana yang tersedia sesuai aturan yang ada. Dana yang di Kucurkan pada Tahun 2015 ini, ada sekitar Rp 144 Miliyar terdiri dari Wit Usaha Desa Sebesar Rp 2,5 Miliar sedangkan percepatan Desa Sonde Rp 2 Miliar dan sisanya Anggaran Dana Desa (ADD) Sebesar Rp 69,5 Miliar, serta Program Meranti Mandiri Rp 70 Miliar, Dana Yang di Kelaurkan Setiap 1 Tahun Sekali dan Keluarnya secara bertahap,ujar Kabid Desa, Mardiansyah. 'Ada kompetensi untuk menyongsong pelaksanaan amanah UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut dan semuanya harus disiapkan sejak dini sehingga profesionalisme para bendaharawan desa dalam memahami cara bagaimana mengelola keuangan desa dapat tercapai,' kata Mardiansyah. Senada dikatakan Bupati Kepulauan Meranti Drs H.Irwan Msi melalaui Sekda Drs H.Iqarudin Msi, Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam sambutannya saat membuka kegiatan pelatihan mengatakan, pelatihan yang diberikan kepada para bendaharawan desa sebagai salah satu unsur aparatur pemerintahan desa adalah sangat penting, utamanya berkenaan dengan teknis pengelolaan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa yang meliputi Pendapatan Asli (Desa) (PAD), dana ADD, retribusi daerah, hibah pihak ketiga dan atau pendapatanpendapatan lainnya yang sah. KOMPETENSI DAN TANGGUNGJAWAB. 'Kalau peraturan pemerintah (PP) nya sudah keluar, maka desa akan menerima dana alokasi dari APBN dan APBD yang menjadi sumber pendapatan desa. 'Kita nantinya tidak mau bendarawan desa terjerumus keranah hukum maka dari pada itu dana desa harus di Kelola dan prioritas dengan baik agar kemajuan desa cepat berkembang, serta bendahara harus setia membayar pajak, karena dengan hal itu lebih serius di tangani,'ungkap Iqarudin. Karena itu bendaharawan desa harus mempunyai kemampuan atau kompetensi untuk mengelola anggaran desa tersebut dengan penuh tanggung jawab dan amanah,' kata Iqarudin. Lebih Lanjut Sekda, sebagai pengelola keuangan atau bendaharawan desa dituntut kompetensinya dalam hal penyusunan APBD desa, administrasi keuangan desa dan bagaimana cara penulisan laporan keuangan yang benar. 'Para bendaharawan bertanggungjawab kepada Kepala Desanya,'papar Iqarudin Lagi. Seperti diketahui, UU Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa telah ditandatangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014, dan dilanjutkan Jowoki Widodo, Presiden yang baru yang lebih mengutamakan desa karena desa akan di gesa pembangunanya, janganlah kita urbannisasi dahulu benahi desa kita agar lebih maju adalah merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan diharapkan bisa semakin menyempitkan disparitas wilayah yang selama ini menjadi tantangan pembangunan nasional,ujarnya. Dari pantauan saat ini terdapat sebanyak 96 desa administrasi desa dan Rp 69,5 Miliar dana desa administrasi kelurahan, dimana 96 desa diantaranya masuk dalam arsiran daerah yang memerlukan perhatian khusus, yang sebagian besar berada di wilayah Pesisir Tanah masih merah ekonomi masih merendah kebawah. (Br)
Camat dan Lurah ini mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat, khususnya masyarakat Selatpanjang Barat. Hal ini terlihat dari besarnya animo masyarakat yang hadir dan mengikuti acara tersebut hingga selesai. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti mengajak agar masyarakat untuk bersatu mendukung program-program pemerintah untuk kemajuan kabupaten Kepulauan Meranti. 'Kami dari pihak pemerintah, mengajak masyarakat untuk sama-sama mendukung programprogram yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Bahumembahu dan bergotong-royong serta bekerjasama untuk sama-sama membangun kabupaten yang kita cintai ini. Sebagus apapun program, jika tidak didukung oleh masyarakat, niscaya program tersebut tidak akan berjalan', ucap Bupati dalam sambutannya. Selain itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Meranti juga mengapresiasi kinerja Lurah Selatpanjang Barat, Juwita Ratna Sari, S.Farm. Apt, yang disebut Bupati sebagai Lurah perempuan pertama untuk daerah Ibukota Kabupaten. 'Alhamdulillah, nampaknya
Bupati Meranti Hadiri Mualid Nabi
kami tidak salah menempatkan ibu Ratna sebagai lurah disini. Walaupun beliau seorang perempuan namun kinerjanya tidak kalah dengan lurah laki-laki. Perempuan ini biasanya menjadi pemimpin selalu menggunakan logika dan perasaan, berbeda dengan laki-laki yang hanya menggunakan logika', ucap Bupati. Sementara itu, acara puncak
peringatan maulid nabi berupa ceramah agama yang diisi oleh ustadz Jasmail, S.Ag mengajak kepada umat Islam, agar lebih menghargai silaturrahmi, baik kepada sesama muslim maupun non-muslim, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pantauan dilokasi acara, terlihat tidak hanya warga muslim saja yang hadir pada acara tersebut, namun
terlihat juga warga non-muslim dari etnis Tionghua yang merupakan mayoritas warga di Kelurahan Selatpanjang Barat ikut serta hadir dalam menyemarakkan kegiatan tersebut. 'Ini salah satu bukti keberhasilan Bu Lurah dalam merangkul semua golongan masyarakat di Selatpanjang Barat ini', ucap Edi, salah seorang warga yang hadir pada malam tersebut.(br)
nTerkait Maraknya Kriminalitas Pencurian
Pemilik Toko Mas dan Kounter Hp di Himbau Lebih Waspada
Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH M.Si.
Meranti,(Global) Pihak Polres Kepulauan Meranti, Senin (26/1) pagi beri pengarahan kepada pemilik Toko Mas dan kounter Handphone (Hp) terkait maraknya kriminalitas pencurian yang melibatkan pemilik toko mas dan kounter Hp di Kepulauan Meranti. Acara yang digelar bertempat di Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Pembangunan I Selatpanjang itu, terlihat ratusan pemilik Toko Mas dan Kounter Hp dihimbau untuk mewaspadai para pelanggannya yang menjual mas maupun Hp, untuk diselidiki terlebih dahulu, terutama mengecek surat menyurat yang dimilkinya agar bisa dipastikan barang yang dijual tersebut bukan hasil pencurian dan sebagainya. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH MSi, mengungkapkan bahwa para pemilik Toko Mas maupun Kounter Hp hendaknya memperhatikan kewaspadaan yang tinggi terhadap barang penjualannya, jika tidak mau berusan dengan pihak hukum. 'Hal ini sangat perlu diperhatikan mengingat Kabupaten Kepulauan Meranti sudah semakin berkembang sehingga banyak dikunjungi orang-orang dari luar, dengan itu pula tentunya tindak kriminalitas akan semakin meningkat,' sebut Kapolres Meranti
itu saat memberikan sambutan tersebut. Zahwani yang juga Mantan Abang Non Jakarta 1991, itu juga menjelaskan, para pemilik Toko Mas dan Kounter Hp selain harus mewaspadai terjadinya hal tersebut juga diharapkan bekerjasama dengan pihak kepolisian. 'Kita harapkan kerjasama yang baik dari pemilik Toko Mas maupun Kounter Hp, apabila ada kejadian yang mencurigakan segera mungkin bisa melaporkan kejadian tersebut ke polisi, agar bisa dicari jalan keluar dari permasalahan tersebut. karena banyak sekali di saat sekarang ini, mereka (pencuri red) yang menjual hasil curiannya ke Toko Mas maupun Kounter Hp. maka dari itu pula para pemilik Toko Mas maupun kounter Hp menyelidiki apakah para penjual tersebut memilki surat-surat yang lengkap atau tidak. karena jika barang asli dia yang punya tentu punya surat yang lengkap. akan tetapi jika tidak punya maka itu meski dicuragai sehingga pihak Toko Mas maupun kounter Hp harus segera melapor ke pihak berwajib (polisi red),' ungkapnya. Sementara itu, Kapolsek Tebingtinggi, AKP Ade Rukmayadi SH menambahkan, jika memang ada para penjual yang tidak memiliki surat tersebut maka para pemilik Toko mas maupn kounter Hp agar segera melaporkan ke
pihak berwajib. 'Para pemilik Toko Mas maupun kounter Hp cukup menghubungi lewat Handphone saja, dan pihak kami akan menindak lanjuti laporan tersebut. dengan cara seperti ini tentunya tidak mempersulit para pemilik Toko dan akan saling membantu pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut,' tambahnya. Dikesempatan itu, AKP Ade Rukmayadi,SH itu juga menghimbau kepada para puluhan Pemilik Toko Mas maupun kounter Hp yang hadir saat itu selain mewaspadai terjadinya hal tersebut, maka harus waspada terhadap maraknya pencurian
yang terjadi saat ini. 'Selain itu kita juga harus waspada terhadap maraknya pencurian yang terjadi saat ini, untuk itu, para pemilik Toko Mas, kounter hp harus meninggalkan Tokonya dalam keadaan sudah dikunci rapi dan dipastikan benr-benar aman,' ingatnya. Hadir pada acara tersebut, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH MSi, Kapolsek Tebingtinggi, AKP Ade Rukmayadi SH, Kasat Bimas, AKP Rustam Efendi, KSPKT, Ipda Asril S.Sos, dan Brigadir Muda Siregar serta sejumlah para pemilik Toko Mas dan Kounter Hp d Kota Selatpanjang.(br)
Kejati Riau Lantik Kejari Meranti Meranti,(Global) Setelah dinantikan lama, akhirnya status Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Bengkalis di Kabupaten Meranti,akhirnya dinaikan statusnya menjadi Kejaksaan Negeri (Kejari) Meranti. Pelantikan Kepala Kejaksaan Negeri Meranti yakni Suwarjana,SH dilantik oleh Kejati Riau yakni Setia Untung Ari Muladi,SH,M.Hum, dihalaman kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Bengkalis di Jalan Amelia Selatpanjang Kabupaten Meranti. Dengan dilantiknya Suwarjana SH ,akhirnya kantor yang dulunya Cabang Kejaksaan Negeri ( Cabjari ) Bengkalis,yang sebelumnya dikepalai oleh Zainur Arifin SH,sekarang sudah resmi menjadi Kantor Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat di laksanakan pelantikan tadi siang turut di hadiri oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, Wakil Bupati H Masrul Kasmy, Kajari Bengkalis Mukhlis, puluhan kepala dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Camat se Kabupaten Meranti, anggota DPRD dan masyarakat serta undangan. (Br)
Kejati Riau lantik Suwarjana sebagai Kejari Meranti yang baru.
13 NATUNA,KEPRI DAN KARIMUN
Edisi 18
23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
Jaga Kebersihan Camat Kundur dan Staf Lakukan Goro Kundur,(Global) Untuk terus memberikan dorongan budaya gotong royong kepada warga masyarakat diwilayah kerja Kecamatan Kundur Barat, dan juga untuk tetap menjaga kebersihan Kota, Camat Kundur Barat Anji Tresno, SH, beserta Staff, setiap hari Jum'at dan atau Sabtu setiap minggunya secara rutin melakukan GotongRoyong membersihkan berapa ruas jalan yang dianggap kotor dan menganggu pemandangan. Camat Kundur Barat Anji Treno,SH saat dijumpai media ini, Sabtu (07/02) disela sela Goro diseputaran Kangka menyebutkan, Goro ini secara rutin dan
berpindah pindah tempat pelaksanannya untuk setiap minggunya, sengaja dilakukan untuk memberikan dorongan serta membudayakan gotong royong untuk tetap terus ditumbuhkembangkan ditengah kehidupan warga masyarakat,sebut Anji. Terlepas dari kesadaran warga untuk melakukan gotong royong secara rutin diwilayah tempat tinggalnya masing masing, diseputaran pinggiran Jalan Utama Sawang, sangat sering dijadikan oleh warga yang kurang kesadaran akan kebersihan, sebagai tempat untuk membuang berbagai kebutuhan yang tidak berguna lagi, seperti berbagai jenis botol, Pempers ( celana
dalam bayi), pembalut wanita dan sebagainya, jika tidak dilakukan pembersihan, jelas secara berlahan, pinggiran jalan yang tadinya bersih akan menjadi tempat pembuangan sampah dan hal ini jelas merusak keindahan kota dan pemandangan mata,jelas Anji. Disamping gotongroyo足 ng, sebagian Staff, secara rutin melakukan pemotongan lalang yang menutupi pinggiran jalan, karena tanpa Goro dan kesadaran yang tinggi dari warga tanpa terkecuali, suasana kota akan dipenuhi oleh berbagai jenis sampah dengan ilalang yang semakin hari semakin tinggi,ujar Anji. Ditempat terpisah Zul (39) salah seorang warga
Muka limus Sawang ketika dijumpai dan diminta komentarnya mengemukakan, gotong royong yang dilakukan dengan turun langsung secara rutin membersihkan lingkungan jalan yang dianggap kotor oleh Camat Kundur Barat jelas merupakan langkah positif dan perlu diacungkan jempol, karena sudah sewajarnya seorang Camat dalam kesehariannya tidak hanya berada di ruangan kantor, tetapi lebih jauh dari itu turun ketengah kehidupan masyarakat, mengajak masyarakat melakukan goro yang terkesan sudah mulai terlupakan oleh berbagai aktifitas keseharian warga, seperti yang dilakukan oleh Camat Kundur Barat den-
Dipertanyakan Dana Perawatan dan Marka Jalan Dishub Tanjungbatu Tanjung Batu,(Global) Terkait dengan adanya dana perawatan marka jalan, Halte untuk setiap tahunnya, yang dimasukkan kedalam Pos Anggaran Dinas Perhubungan Kabupatern Karimun atas nama Pemerintah Daerah, khusus untuk tahun anggaran 2014 dipertanyakan banyak pihak, hal ini mengingat, hampir keseluruhan marka jalan dan halte yang ada diseputaran Tanjung Batu Kundur banyak yang belum tersentuh perbaikan dan atau perawatan rutin seperti tahun tahun sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan Yani ( 47 ) warga Tanjung Batu didampingi beberapa rekannya, Sabtu ( 14/02 ) menjawab warta-
wan mengatakan, banyak merka jalan yang telah hilang catnya, bahkan halte yang terletak dibeberapa persimpangan jalan sudah lusuh bahkan berkarat tanpa sentuhan perawatan dari Dinas terkait. Dengan tidak adanya perawatan tersebut, jelas menjadi bahan pertanyaan banyak pihak termasuk dirinya, suara sumbang yang terdengar dan menjadi kicauan setiap pagi di Kedai Kopi yang belum tentu jelas kebenarannya, mengutip pembicaraan tentang adanya dana perawatan jalan dan halte tahun 2014 Pos Dana Dinas Perhubungan, untuk Karimun dan Tanjung Batu antara Rp.200 hingga Rp 300
Ini Halte yang kena coret coret
juta, namun kenyataannya kemana dana perawatan tersebut dipergunakan, dan jika sebagian dari keseluruhan dana tersebut memang diperuntukkan bagi perawatan Marka Jalan dan Halte di Tanjung Batu, kenapa tidak ada perawatannya,sesal Yani balik bertanya. Apa mungkin dana perawatan jalan untuk khusus Tanjung Batu ada unsur dilakukan perawatannya pada pos anggaran tahun 2015, sementara pos dana perawatan tahun 2014 yang telah diposkan dan siap dipergunakan sengaja didiamkan, ujar Yani. Terlepas benar tidaknya informasi yang beredar ditengah kehidupan warga, dana perawatan marka jalan dan halte untuk tahun anggaran 2014 perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah, jangan sampai dana masyarakat yang dikumpulkan melalui APBD, menjadi pundi-pundi untuk memperkaya diri oknum oknum nakal yang tidak merasa cukup dengan penghasilan bulanan dari Pemerintah Daerah,tambah Yani yang diaminkan oleh rekannya. Ditempat terpisah, salah seorang Pegawai Dinas Perhubungan yang tidak mau disebutkan namanya mengemukakan, setahu dirinya
pos dana perawatan marka jalan dan Halte untuk setiap tahunnya tetap dianggarkan, apa mungkin untuk tahun anggaran 2014 dana perawatan marka jalan dan Halte tidak dianggarkan oleh Dinas Perhubungan,menurutnya kurang memahami dan tidak mengetahuinya. Pantauan Wartawan dilapangan, apa yang dipertanyakan oleh banyak warga ada benarnya, mengingat kondisi Halte dan Marka Jalan yang ada khusus di Pusat Kota tanjung Batu dan sekitar, sudah banyak yang kusam, rusak dan berkarat tanpa adanya sentuhan perawatan dan Dinas Perhubungan, jika memang dana perawatan marka jalan dan Halte tahun anggaran 2014 itu ada, perawatan hanya perlu koordinasi dengan UPTD Perhubungan Tanjung Batu, tidak perlu menunggu pihak Dinas Perhubungan Kabupaten turun ke Tanjung Batu, guna melakukan perawatan dengan nilai yang tidak seberapa tersebut. Karena jika hanya untuk melakukan perwatan marka jalan dan Halte, dengan jumlah pegawai serta honor dilingkungan UPTD Perhubungan Tanjung Batu, dianggap mampu untuk mengerjakannya, sepanjang dana perawatan tersebut ada. ( In )
dirasakan manfaatnya secara tepat sasaran oleh sebagian warga masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Kundur Utara dengan berbagai program pembangunan lainnya, musrembang sangat diharapkan dapat membantu pembangunan di desa dan atau Kelurahan yang ada, hal sama terhadap masalah Pertanian, dengan lahan kosong yang luas dan telah pula terkelola kan dengan berbagai jenis tanaman pangan. 'Sangat disayangkan jika apa yang telah diupayakan oleh warga tidak begitu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah dan DPRD setempat', ujar Yunus. Ditempat terpisah, Suyatno ( 45 ) salah seorang warga Kecamatan Urung, ketika dijumpai dan diminta
komentarnya mengemukakan, apa yang dimohonkan oleh warga melalui RT/RW, Kades, Lurah hingga sampai ke Kecamatan, jelas merupakan program warga yang kesemuanya telah mendapat seleksi yang begitu akurat. Semoga saja dari sekian banyak program pembangunan desa yang diajukan oleh setiap desa dan Kelurahan se Kecamatan kundur Utara, minimal antara lima dan tujuh program masing-masing Desa dan kelurahan dapat dikabulkan oleh Pemerintah Daerah serta DPRD. Karena tanpa pembangunan yang ditopang oleh Pemerintah Daerah setiap Desa dan Kelurahan akan sulit mewujutkan Pembangunannya, ujar Suyatno.(In)
Pengentasan Kemiskinan dan Pertanian Prioritas Musrembang Kecamatan Kundur Utara Kundur,(Global) Bagi warga masyarakat yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kecamatan Kundur Utara, Musrembang yang merupakan cikal bakal program pembangunan yang dimungkinkan dapat terealisasi, memang harapan besar warga terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun serta dimohonkan dukungan penuh dari DPRD yang merupakan perwakilan masyarakat. Pengentasan kemiskinan yang dihadapi warga Kecamatan Kundur Utara dan masalah Pertanian, merupakan prioritas utama yang dimohonkan, mengingat bentuk kehidupan masyarakat yang hampir mayoritas petani dan nelayan, menjadikan program musrembang menjadi
harapan besar warga untuuk dapat terealisasi pada tahun 2016,demikian disampaikan Camat Kundur Utara, M. Yunus, Jumat (13/2) diruang kerjanya ketika menjawab wartawan. Menurut Yunus, dari 4 (empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yang berada di Kecamatan Kundur Utara, harapan kita beserta warga masyarakat, minimal lima hingga tujuh program di masing-masing Desa dan Kelurahan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah besama DPRD untuk dapat dianggarkan kedalam Pos APBD tahun 2016. Disamping Program RTLH yang menjadi andalan Pemerintah Pusat dan provinsi serta daerah yang telah
Kegiatan gotong
royong di Kecamatan Kundur Barat,Kepri
gan terus secara rutin turun memberikan doronga nuntuk
warganya agar membudayakan Goro demi kebersihan
dan keindahan lingkungan serta Kota,ucap Zul.(In)
Wako Tanjungpinang Serahkan DPA Tahun 2015 Sebesar Rp994 Miliar
Tampak Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyalami salah satu pejabat Pemko Tanjungpinang sehabis dilantik
Tanjungpinang,(Global) Walikota Tanjungpinang, H Lis Darmasyah SH menyerahkan Dana Pengunaan Anggaran (DPA) tahun 2015 sekitar Rp 994,025 Miliar, kepada 32 (tiga puluh dua) instansi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. DPA tahun 2015 yang diserahkan tersebut, diberikan satu persatu kepada 32 pejabat instansi struktural yang telah dilantik oleh Walikota Tanjungpinang. Dengan dilantik hari ini, kedepan saya berharap untuk
DPA yang telah diserahkan, supaya menjalankan dengan baik. Dan semua proses baik seperti lelang harus dijalankan secepatnya. Karena saya tidak ingin ada kata terlambat seperti untuk proses pelelangan disuatu Dinas Pemerintahan Kota Tanjungpinang, 'tegas Lis setelah memberikan sumpah jabatan kepada pejabat eselon II,III dan IV di gedung PKK Kota Tanjungpinang, Senin (9/2). Seperti Dinas Pekerjaan Umum, kata Lis, sekarang
kepala dinasnya masing kosong, tapi tetap dijalankan tugasnya seperti biasa. 'Tidak ada masalah meskipun Kepala Dinas PU masih kosong, untuk sementara sekretarisnya kita Pltkan dan prosesnya penetapan kepala Dinasnya tetap berjalan,' kata Lis. Untuk menetapkan jabatan eselon II di Dinas PU yang masih kosong tersebut, sambung Lis, ada aturanya yaitu harus melalui proses lelang dan ini merupakan peraturan Pemerintah Pusat. 'Tapi mudah mudah akhir Maret 2015, secepatnya proses lelang sudah selesai dan secepatnya kita beritahukan,' kata Lis. Selain dari Dinas PU yang masih kosong, sambung Lis, ada 3 (tiga) lagi yang masih kosong. Pertama Dinas Dispora dan dua lagi staf ahli bidang bidang pembangunan dan staf ahli bidang politik. Dan untuk memberikan 4 (empat) Dinas yang kosong tersebut, juga secepatnya akan beritahukan setelah melalui proses,' kata Lis. (Zl)
Walikota Tanjungpinang Lantik 380 Pejabat Eselon II,III dan IV
Tanjungpinang, (Global) Walikota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah SH, melantik 380 (tiga ratus delapan puluh) pejabat strutural eselon II,III dan IV ditambah Kepala Sekolah (Kepsek) dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2015, Senin (9/2). Sebelum mengambil sumpah, Walikota Tanjungpinang menyampaikan, apakah suadara saudara bersedia diambil sumpah, lalu kata para pejabat eselon II,III dan IV mengatakan 'bersedia', maka dilanjutkan pengambilan sumpah oleh para pejabat eselon tersebut. Lis Darmansyah mengatakan, para pejabat yang dilantik supaya menjakankan serta melaksanakan tugas sebaik sebaiknya dengan disiplin, tanggungjawab dan memilki komitmen yang tinggi. 'Bila dilihat dari segi pelayanan buat masyarakat, tentunya yang ditanyakan masyarakat pasti pimpinan
Tampak Walikota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menyampaikan perihal pelantikan 380 pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemko.
serta wakil dan masyarakat tidak mau tahu karena tahunya Walikota Tanjungpinang. Jadi saya ingin disiplin disuatu pemerintahan sangat penting, begitu juga komitmen dari pejabat yang dilantik,' kata Lis di gedung PKK Kota Tanjungpinang. Selain itu dasar Walikota Tanjungpinang memindahkan jabatan karena permintaan dari masyarakat, karena menyangkut pelayanan. Dan saya dituntut oleh masyarakat bagaimana menciptakan suatu peme-
rintahan Kota Tanjungpinang lebih baik lagi, sesuai misi dan visi Kota Tanjungpinang,tegas Lis didepan para pejabat eselon II,III dan IV. Dengan dilantik dan diberi sumpah pada hari ini, Lis berharap, para pejabat eselon II,III dan IV, supaya menjalankan tugasnya degan sebaik sebaiknya. 'Saya tidak ingin ada kata terlambat seperti untuk proses pelelangan disuatu Dinas Pemerintahan Kota Tanjungpinang,' ujar Lis. (Zl)
14
Edisi 18
23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
KUANSING Bupati Sukarmis Dikenal dengan Bapak Pembangunan Kuansing
Salah satu gerbang di Kuantan Singingi
Dipertanyakan Dana Anggaran Pembangunan Gerbang Kota Kuansing.? Kuantan Singingi, (Global) Pembangunan gerbang pintu masuk menuju Kota Kabupaten Kuansing, hingga saat ini masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Pembangunan yang dianggarkan melalui APBD, senilai Rp 1 (satu) Miliar perunitnya menurut masyarakat tidak masuk akal. Sedangkan Kondisi bangunan tidak ada istimewanya. sehingga anggaran yang cukup besar tersebut hingga kini masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Biaya yang digelontorkan untuk pembangunan gerbang ini menurut masyarakat sangat berlebihan, dan hanya membuang-buang APBD karena menurut masyarakat ketika pelaksanaan pembangunan ini pada waktu itu, masih banyak infrastruktur lain yang perlu dibenahi. Gerbang yang dibangun di 3 (tiga) tempat berbeda ini 2 (dua) diantaranya terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah tepatnya di Desa Jake dan Kenegerian Kari sedangkan yang satunya berada di Kecamatan Sentajo Raya yang berada di Desa Kampung Baru, ketiga gerbang yang dibangun ini dianggarkan melalui APBD, menghabiskan biaya Rp 3 miliyr, besarnya biaya pembangunan gerbang tersebut tidak wajar menurut masyarakat. Hingga kini besaran anggaran Rp 3 miliar ini masih menjadi tanda tanya besar oleh masyarakat, namun belum juga terjawab, mengapa pembangunan persatu unitnya bisa menghabiskan dana Rp 1 miliar inilah yang menjadi tanda tanya bagi masyarakatSedangkan bangunannya hanya bangunan biasa. Masyarakat juga mendukung pembangunan gerbang ini, karena selain untuk mengetahui pintu masuk kota kabupaten, gerbang ini juga memperindah daerah, akan tetapi yang disayangkan masyarakat adalah anggaran untuk pembangunan gerbang ini terlalu berlebihan, masyarakat awam pun akan merasa janggal dengan besaran anggaran yang digelontorkan untuk Pembuatan pintu masuk kota Kabupaten tersebut. Salah seorang masyarakat yang selalu mengamati setiap pembangunan yang ada di Kuansing ini, yang namanya enggan disebutkan, menyampaikan pengamatannya pada media ini Jum'at (30/1) mengatakan bahwa, banyak kejanggalan ditiap pembangunan yang ada di Kuansing, namun sebagai masyarakat biasa tidak dapat berbuat banyak, jikapun berkoar-koar tidak akan berpengaruh jelasnya, dan Tambahnya lagi, kejanggalan ditiap pembangunan yang ada menurutnya, Karena rusaknya moral. 'Apapun yang akan direalisasikan endingnya akan tetap negatif, untuk menetralisir hal tersebut diperlukan pemahaman agamis yang luas, barulah melahirkan mental yang positif, sehingga kejanggalan tidak akan ditemukan,'pungkasnya.(Jk)
Terlalu, PLN Memang Sering Buat Masyarakat Menyumpah Kuantan Singingi, (Global) Sering matinya PLN diwilayah Kuansing membuat masyarakat sering meradang dengan keadaan ini, padamnya tidak beraturan bahkan terjadi disaat waktu yang diperlukan masyarakat. Seperti saat subuh, magrib dan juga saat jam makan berlangsung keadaan ini hampir terjadi tiap hari. Dan yang paling disesalkan masyarakat matinya PLN ini tidak ada pemberitahuan dari perusahaan listrik merah tersebut. Tetapi jika masyarakat yang menunggak, PLN dengan sigapnya dan seenaknya menyampaikan untuk melakukan pemutusan aliran listrik. Masyarakat menilai, belum sepenuhnya menikmatinya kemerdekaan energi, dan yang menjadi tanda tanya masyarakat apakah PLN selalu mengalami kerugian sehingga dampaknya terhadap pemadaman listrik yang tidak beraturan. Heran, kata Dadang Kurniawan, pada media ini selasa malam (28/1) malam merupakan jam belajar yang memerlukan lampu sebagai penerang, baru saja membuka buku untuk belajar, lampu mati maka saya muak dengan PLN ini, katanya. Begitu juga yang dirasakan salah seorang ibu rumah tangga Resmita, saat jam masak lampu mati,padahal listrik ini sangat diperlukan, seperti memasak nasi dan blender, kalau tidak mati sehari, PLN tidak puas nampaknya yang,jelasnya.(Jk)
Kuantan Singingi, (Global) Masyarakat Kuansing patut berbangga diri dengan bupatinya yakni H.Sukarmis, yang memimpin saat ini selain dekat dengan masyarakatnya, beliau juga dikenal juga dengan bapak Pembangunan Kuansing. Dimana selama periode kepemimpinannya Sukarmis telah banyak melakukan penerobosan pengembangan infrastructur di Kuansing. Selama 2 (dua) periode menjabat H. Sukarmis dinilai berhasil membangun infrastructure yang ada, baik yang berupa akses penunjang penggerak aktivitas maupun gedung pemerintah sebagai penggerak berjalannya birokrasi yang tersebar ditiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Keberadaan ini dapat dilihat langsung oleh masyarakat Kuansing bahkan
H Sukarmis
masyarakat telah dapat memanfaatkan infrastructure yang telah dibangun oleh Bupati H. Sukarmis ini melalui kebijakannya, yang digerakkan oleh Dinas Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan dibawah kendali tangan dingin Bupati H. Sukarmis.
Tidak hanya pengembangan infrastructur dibidang gedung dan juga akses penggerak aktivitas. Akan tetapi Bupati Kuansing itu juga fokus memperhatikan dalam pengembangan energi yakni melalui penerangan kelistrikan keseluruh pelosok desa yang ada. Hal tersebut juga sejalan
dengan motto Bupati H. Sukarmis ketika masa kampanye 2011, tentang Kuansing bercahaya hingga hal ini hampir terwujud sembilan puluh persen (90%) karena desa yang ada dikuansing telah dialiri listrik. Terwujudnya listrik yang mengaliri desa desa di Kuansing tentunya tidak terlepas dari intruksi yang disampaikan Bupati H. Sukarmis terhadap Dinas yang membidangi proyek ini. Hingga saat ini, bupati masih terus menggesa pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi melalui program 3 (tiga) pilar Kuansing yaitu, 1.Pembangunan, pasar moderen tradisional yang berada di Desa Beringin Taluk Kuantan. 2.Kemudian Hotel Kuantan yang berada di Desa Sungai Jering tepat nya
samping Gedung Serba guna Abdour Rauf. 3.Pembangunan Kampus Universitas Kuantan Singingi (Uniks) yang juga berada di Desa Beringin, Taluk Kuantan. Saat media ini merangkum berita ini, kami Mencoba menelusuri Pembangunan 3 (tiga) pilar Kuansing tersebut, Jum'at (23/1), dimana saat ini masih dalam tahap pengerjaan dan telah hampir rampung, membuat tampilan Kabupaten Kuantan Singingi semakin indah dipandang mata. Semakin Pesatnya perkembangan pembangunan yang ada di Kuansing sehingga penyematan gelar sebagai Bapak Pembangunan sangat tepat diberikan terhadap sosok Bupati H. Sukarmis yang dikenal juga dengan keramahannya terhadap masyarakat melaui senyumannya yang khas.(Jk)
Pembangunan Tiga Pilar Kuansing Dinilai Masyarakat Dua Diantaranya Tidak Tepat Guna Kuantan Singingi, (Global) 3 (Tiga) pilar pembangunan Kuansing yang digembor gemborkan oleh Pemkab Kuansing dinilai masyarakat tidak tepat guna. Masyarakat menilai 3 (tiga) pilar Kuansing yang dibanggakan Pemkab ini hanya membuang buang uang daerah karena pembangunannya tidak tepat sasaran. Seperti pembangunan pasar moderen tradisional dan Hotel Kuantan misalnya menurut Syaruramzi pada media ini Selasa (27/1) pembangunan pasar ini menurutnya bahkan akan mematikan usaha-usaha pedagang kecil yang ada diseputaran kawasan tersebut. Masyarakat yang berkantong tebal tentunya lebih memilih berbelanja ditempat yang mudah didapat dalam satu tempat, tidak halnya seperti pasar tradisional biasa karena barang yang dibutuhkan tidak ada disatu tempat. Belum lagi persaingan antara sesama pedagang,
tentunya pedagang yang memiliki modal kecil tidak akan bisa bersaing dengan pemilik modal besar. Inilah yang dianggap masyarakat pembangunannya tidak tepat guna sehingga pembangunan pasar moderen tradisional ini tidak berpihak terhadap usaha kerakyatan dan dipastikan pedagang kecil akan gulung tikar Sedangkan pembangunan Hotel Kuantan menurut Syaruramzi lebih tidak tepat guna lagi, Kuantan Singingi yang bukan merupakan kota Pariwisata tentunya hotel akan jarang disewa oleh para pengunjung yang ingin menginap Dihotel tersebut. Kuantan Singingi yang hanya memiliki tradisi pacu jalur, itupun hanya dihelat setahun sekali. Dengan adanya tradisi pacu jalur ini tentunya pengunjung adanya setahun sekali itupun belum tentu dapat dijamin untuk menginap Dihotel Kuantan ini karena masih ada hotel
Maket Kuansing.
lain yang ada dikota taluk Kuantan ini. Jangankan berbicara untuk PAD bagi daerah, untuk biaya operasional hotel Kuantan tersebut diperkirakan akan memakan kas daerah karena diperkirakan tidak akan dapat menutupi biayanya sendiri karena tidak berimbangnya uang masuk dan uang keluar karena sepinya pengunjung dan biaya operasional sangat besar belum lagi gaji karyawan yang bertugas disitu. Dari tiga pembangunan pilar Kuansing ini menurut
DPRD Kuansing Laksanakan Kunjungan Kerja ke Dapil Masing Masing
Tampak kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kuansing
Kuantan Singingi, (Global) Dalam rangka menjalankan tugas diluar jadwal sidang DPRD Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan reses kedaerah pemilihannya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, dan juga sebagai bahan untuk disampaikan oleh anggota DPRD dalam sidang nanti. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh perwakilan rakyak tersebut, masyarakat menyambut gembira karena selain dapat bertatap muka dengan perwakilannya masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi
guna untuk menyampaikan keluhannya. Seperti Reses yang dilakukan salah seorang DPRD Kuansing asal Pangean dari Komisi B yang membidangi perekonomian, Jum'at (30/1) masyarakat begitu terlihat antusias dalam menyampaikan aspirasi, dalam usulan yang disampaikan masyarakat tersebut mereka sangat berharap dengan perwakilannya untuk mengusulkan pembangunan jalan sebagai prioritas karena merupakan akses penggerak, dan begitu juga dengan jaringan listrik yang saat ini telah menjadi
kebutuhan, juga disampaikan oleh masyarakat. Hal yang sama juga berlangsung di Kecamatan Cerenti, Sabtu (31/1) siang, DPRD yang melaksanakan reses dari Komisi A ini juga disambut masyarakat dengan antusiasnya, seperti halnya yang berlangsung di Pangean masyarakat Cerenti juga mengusulkan berbagai pembangunan untuk daerahnya, dalam usulan yang disampaikan masyarakat juga memprioritaskan jalan. Dalam tanggapannya dari kedua Komisi A dan B ini, atas aspirasi yang disampaikan masyarakat, anggota DPRD yang menjadi perpanjangan tangan masyarakat ini, akan mengusulkan melalui sidang nantinya dan akan berusaha memperjuangkan, dengan gaya bahasa yang khas seorang politikus, tanggapan ini begitu fasihnya perwakilan rakyak ini menjawabnya aspirasi masyarakat, seperti saat masa kampanye dulunya.(Jk)
masyarakat hanya satu yang tepat guna seperti Pembangunan Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) menurut pandangan masyarakat jelas Syaruramzi, ini baru tepat sasaran karena dapat meningkatkan mutu SDM sesuai moto menteri pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sungguhpun demikian pembangunan tiga pilar Kuansing ini menjadi
tanda tanya bagi masyarakat yang menjadi pertanyaan masyarakat proyek tersebut seakan sengaja dengan diseting untuk menguras APBD yang hanya dinikmati orangorang tertentu. Masyarakat berasumsi bahwa jika hanya proyek kecil yang dimainkan nampak terkuak celahnya, dan masyarakat berharap agar KPK juga dapat menilik pembangunan ini agar kejanggalan itu terjawab.(Jk)
Banyak Perkebunan Tidak Patuhi Permentan RI Kuantan Singingi, (Global) Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Menpertan) Republik Indonesia (RI) No. 26 tahun 2007, Perusahaan perkebunan yg memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau izin usaha perkebunan untuk budidaya, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitarnya, paling rendah seluas 20 % dari total luas areal kebun yg diusahakan oleh Perusahaan. Jika merujuk kepada peraturan yang diterbitkan Kementerian Pertanian itu, ternyata tidak satupun perkebunan yang ada di Kabupaten Kuansing yang memenuhi peraturan tersebut. Karena setiap perkebunan Yang dimiliki oleh para investor mengatasnamakan milik masyarakat, sehingga membuat pelemahan hukum jika disusul terhadap pihak terkait. Perkebunan milik investor yang seharusnya wajib membangun untuk masyarakat setempat paling rendah 20 persen, namun hal ini tidak pernah terealisasi karena kepintar pintaran dari investor memanfaatkan masyarakat sebagai pemilik lahan. Akibatnya, banyak para investor perkebunan terhindar dari kewajiban yang harus dibangunnya tidak hanya terhindar dari kewajiban 20 persen akan tetapi mereka juga terbebas dari pajak yang seharus disetor kedaerah atau PAD. Tentunya hal ini dapat merugikan daerah, dari hasil yang seharusnya dapat menjadi PAD namun tidak ada satupun yang menjadi pemasukan bagi daerah karena mengatasnamakan masyarakat.(Jk)
15
SAMBUNGAN...
Edisi 18
23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
Diduga Pimpro Proyek Gedung Marina Galau anggaran seluruhnya Rp 8,450 Miliar. Namun anehnya, meskipun kwitansi yang diteken pemilik gedung yakni Martin Oei pada Oktober 2001 sebesar Rp 7,276.815.000,-tetapi kenyataannya uang yang dikirimkan kepada Martin Oei hanya Rp 5,5 Miliar . Dan anehnya lagi uang tersebut dikirimkan melalui Bank Pembangunan Daerah,Bagansiapi api ke Bank BPD Pekanbaru.Padahal Martin Oei bertempat tinggal di Bagansiapi-api ,sementara yang bertempat tinggal di Pekanbaru adalah Anas Maamun dan Thamrin Hasyim. Seperti Berita edisi 17,sebelumny,pemberitaan itu dapat dari banyak tanggapan atas pemberitaan mengenai hal itu, silahkan lihat di Portal Berita Riau Global www.riau-global. com, ada sekitar 1.294 ,terakhir dilihat pagi, Jumat (9/1), yang tertarik maupun sekedar melihat pemberitaan tersebut. Dan sekarang pemberitaan itu mendapatkan tanggapan, dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokanhilir (Hipemarohil) Pekanbaru. Seperti yang disampaikan Charles, Presiden Hipemarohil kepada redaksi Riau Global,disebuah pertemuan di Pekanbaru mengatakan, macam mano, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ko, apo lain bila nak ditangkok Suyatno ,dalam dialeg bahasa kampungnya yakni Bagansiapi-api. Charles, yang didampingi Wapresnya
Atmansyah,Sekjen Suyeri,Bendahara Mai Fandra menyebutkan, bahwasanya Kabupaten Rohil saat ini sudah rusak baik segi moral dan mental diri, maka perlu pembenahan Bahkan,sebut Charles,kalau kita tidak kuat iman dan lama tinggal di Bagansiapi api, bisa bisa kita terjerumus dalam Narkoba,karena bisa dikatakan masyarakat di Kota Bagansiapi api tinggi tingkat kebebasannya memakai Narkoba,anak anak disana banyak yang suka mengelem,allah akbar,sebut Charles . Kembali ke topik pembicaraan, sebut Charles, keterlibatan Suyatno cukup besar dalam pembelian Hotel Marina yang saat telah diubah menjadi Gedung DPRD Rohil karena dia itu,adalah Pimpinan Proyek (Pimpro red) pembelian gedung tersebut. 'Padahal sebatas diketahui dari pada pemeriksaan BPK RI ada kerugian Negara yang ditimbulkan dalam persoalan ini',ujar Atmansyah. Beberapa fakta mengatakan, pada tahun 2007,Kapolda Riau masa itu dijabat oleh Brigjen Pol Drs Sutjiptadi melalui statementnya yang dimuat oleh Tribun Pekanbaru,tgl 29 Desember 2007 mengatakan, penanganan kasus korupsi ini tidak ada istilah dihentikan termasuk Penyelidikan kasus Pembelian Hotel Marina tersebut,kasusnya segera dituntaskan. Dan pada Kamis 3 Januari 2008,Brigjen Pol Drs Sutjiptadi juga mengeluarkan per-
Suka Mansur, Safrani Seperti yang disampaikan Muliono,S. Pi, Sekjen LSM JaringanPemantau Pelaksanaan APBD/APBN Riau (JMPPAR) Provinsi Riau, pada suatu perbincangan , Senin (16/2) di kantornya mengatakan, rektor sekarang orangnya ganas ditambah rakus dalam memanfaatkan dana yang banyak masuk kedalam Universitas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau itu. Disebutkan Muliono, seperti pemantauan pihak kami dilingkungan Unilak tersebut yang terdapat di Rumbai, Palas Ujung banyak terdapat bangunan terbengkalai alias tak tuntas. Padahal dana APBD maupun APBN terus mengucur perguruan tinggi swasta yang bernaung dilingkungan Yayasan Lancang Kuning (Yasrah) saat ini dipimpin oleh Istri mantan Gubernur Riau Rusli Zainal yakni Septina Primawati Rusli itu. Dan informasinya, sebut Muliono, Rektor Unilak itu selalu memakai seorang kontraktor rekannya sekampungnya berinisial AA, yang saat menjabat sebagai anggota DPRD Riau. Namun sayang, banyak proyek yang dibe rikan kepada AA ternyata banyak yang tidak tuntas, contohnya Pembangunan Lapangan Bola Mini yang bernilai Rp 1,5 Miliar yang saat ini terus mendapatkan tanggapan dari kalangan LSM Pekanbaru dan pihak lainnya, pembangunan Gedung yang sampai saat ini terbengkalai dll. Memperhatikan itu, kami menilai
Dari... 01 nyataan, akan memanggil semua yang terlibat. Bahkan sebelum itu, Direskrim Polda Riau yang dijabat oleh Kombes Pol Drs Chariul mengatakan, 'Selama saya menjabat tak pernah ada Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) terkait pengusutan pembelian Hotel Marina,' Tetapi sayang, semenjak ditinggal Brigjen Pol,Sutjiptadi dan Kombes Pol Chariul,kasus Hotel Marina tidak ada gambaran lagi alias kabur. Tetapi berdasarkan informasi memang ada beberapa pihak telah diperiksa mengenai hal itu, tetapi sampai ini tindak lanjutnya tidak ada perkemgan yang berarti. Seperti berita sebelumnya, hingga saat ini banyak kasus korupsi di Rokanhilir yang belum tertuntaskan oleh Penegak Hukum di Negeri, baik itu yang terjadi dimasa Bupatinya Anas Maa'mun (saat telah menjadi tahanan KPK), maupun pejabat lainnya. Dan yang patut dipertanyakan disini, kapan giliran Suyatno, yang jelas diketahui menjabat Pimpinan Proyek (Pimpro red) Mark Up pembangunan Hotel Marina menjadi gedung DPRD Rokanhilir, itu diperiksa. Dari persoalan itu ditemukan keganjilan keganjilan seperti, uang yang sudah dipersiapkan untuk pembayaran gedung yang sudah di siap pakai malah dibuat mereka (para pelaku red) dengan rincian pengeluaran seperti Administrasi dan pengendalian Dari... 01
Syafrani memang tak layak menjadi rektor Unilak yang kedua kalinya, tegas Muliono. Salah seorang pegawai dilingkungan Kampus Unilak yang enggan disebutkan namanya, beberapa waktu lalu sempat mengatakan, Syafrani itu orangnya makan surang alias jalan sendiri dalam menikmati uang kampus. Dianya, sebut pegawai itu, berjalan sendiri dalam mengelola Unilak ini bahkan jika ada mengingatkannya langsung kenamarah dan resikonya dipindahkan kerja . Itulah resikonya pak, dipimpin orang yang tidak ada jiwa memimpin, lanjut Pria itu lagi. Saat dikomfirmasikan kepada Rektor Unilak Syafrani, M.Si melalui Hpnya dengan nomor 0812XXXXXX, ada nada hidupnya namun tak diangkat. Seperti berita sebelumnya, hingga saat ini, berbagai pihakbanyak yang meragukan kepemimpinan Rektor Unilak Prof.Syafrani, M.Si, nyatanya Univeritas Lancang Kuning yang dipimpinnya tidak ada kemajuan sekali. Hal terbukti daripembangunan pembangunan dilingkungan Unilak banyak yang tidak tuntas alias terbengkalai. Bahkan mimpi dulu (Syaprani red), yang akan membangun Gedung Rektorat Unilak sebanyak 9 tingkat tinggal kenangankarena orang yang diharapkannya untuk mewujudkan mimpi itu yakni Anas Maamun, Gubernur Riau Non Aktif
Penyimpangan Pelaksanaan
telah punditangkap KPK karena terlibat kasus suap. Sekarang dengan gaya ala seenaknya, Syafrani yang memiliki gelar professor itu memimpin Unilak kearah kemunduran. Padahal keinginan para pemilik Yayasan memiliki harapan besar kepadanya untuk bisa membawa Unilak kearah yang maju danterkenal, sekarang mimpi itu tinggal kenangan, untuk itu diminta kepada Syafrani untuk mundur sebagai Rektor. Pernah suatu percakapan yang dilakukan redaksi Riau Global, kepada Zul Komandan di Bagansiapi-api,beberapa waktu laludisuatu kunjungan menyebutkan, dia itu gelombung dan angkuhnya orang. Kami masyarakat Rohil disini banya kmengetahui siapa dia itu, selain mempunyai karakte kasar, penipu dan tidak layaklah Profesor yang disandangnya itu. Hal senada juga disebutkan Charles, Presiden HimpunanPelajar Mahasiswa Rokanhilir (Hipemoril) Pekanbaru pada suatu percakapan, mengatakan, kami tidak suka dengan dia, selain arogan dia itu suka mengadu domba kami para pelajar maupun mahasiswa Rohil di Pekanbaru. 'Bayangkan saja, sesal Charles, kepengurusan kami yang sah pernah dikudeta oleh Hipema rohil tandingan buatan Syafrani, yang tidak senangd engan kami pengurus Hipema rohil yang sah'. ungkap Presiden Hipema rohil.(tim) Dari... 01
kan tidak kunjung selesai dikerjakan oleh kontraktor,padahal proyek yang dikerjakan pada tahun 2014 lalu dan pemenangnya CV Putra Kama Wijaya dengani nilai Rp 581.420.000,(lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Namun ternyata dilapangan tidak sesuai yang diharapkan dikarenakan kondisi bangunan saat ini terindikasi
cacat mutu dan gagal bangunan oleh karna pelaksanaan pekerjaan dilakukan asal asalan. Ketika dikofirmasikan masalah itu kepada PPTK proyek pembangunan tersebut Danuri, tidak mengangkat hpnya. Salah satu Wali murid yang tidak enggan namanya disebutkan mengharapkan, kepada pihak yang terkait dapat cepat diselesaikan kalau perlu dilaporkan saja kepihak
penegak hukum. Kasihan murid murid mau belajar aja susah gara-gara perbuatan oknum dinas yang tidak bertangung jawab,sesalnya. Ketika dikomfirmasikan kedinas Pendidikan Bengkalis, sampai saat ini pihak dinas pendidikan belum dapat dimintai keterangannya perihal rehap SDN 006 Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.(dr)
Pekanbaru,(Global) Wakil Walikota Ayat Cahyadi,S.Si menyampaikan Puskesmas Rawat Inap 24 jam akan jadi percontohan untuk tingkat Provinsi Riau segala persiapan telah dilaksanakan sebanyak 20 Puskesmas se Kota Pekanbaru akan Lounching demikian disampaikannya di sela peninjauan langsung ke Puskesmas Rawat Inap 24 Jam Sidomulyo, Jum'at (23/01) Jalan Garuda Kelurahan Delima Kecamatan Tampan. Dikatakan Wakil Walikota, tentunya dari 20 Puskesmas Ini nantinya akan melayani masyarakat khususnya warga Kota Pekanbaru sesuai dengan tujuan dan fungsi Puskesmas
tersebut sebagai pelayanan kesehatan yang berkualitas serta profesional agar dapat menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan secara optimal terutama ibu dan anak. Wakil Walikota, Ayat Cahyadi, S.Si didampingi Sekda Kota Pekanbaru, H.M Syukri Harto, Asisten IV bidang Kesejahteraan, Sentot D Prayitno, Kasat Pol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Helda Suryani, M.Kes beserta rombongan, Sekcam Tampan Juga turut hadir pada peninjauan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Drg. Helda Suryani, M.Kes menyatakan, dalam menuju persiapan pe-
layanan 24 jam ini kita akan berusaha semaksimal mungkin tetapi tentunya bagi para pasien UGD saja,selain itu bagi para pasien rawat jalan tetap pada pelayanan puskesmas seperti biasa. Sebetulnya konsep puskesmas bukan pelayanan menyeluruh tetapi secara kolektif adalah pusat kesehatan masyarakat yang memiliki paradigma sebagai pusat orang sehat dari hal tersebut ada sisi promotif dan preventif pemberdayaan masyarakat peangaktifan Posyandu, Lansia, Forum Kota Sehat secara menyeluruh serta usaha pencegahan seperti cegah DBD di lingkungan masing-masing. ungkapnya. (humas pemko)
Pemko Pekanbaru Lakukan Peninjauan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di Sidomulyo Kecamatan Tampan
proyek, seperti : 1. Gaji dan upah sebesar Rp 3.456.000. 2. Bahan bahan sebesar Rp 1.259.000. 3. Perjalanan Dinas sebesar Rp 16.860.000. 4. Biaya Dokumentasi proyek sebesar Rp 23.200.000. 5. Pengadaan ganti rugi tanah dan bangunan untuk pelayanan umum sebesar Rp 7.727.284.500 Jadi Total keseluruhannya sebesar Rp 7.750.484.500. Dan yang mengetahui dan menyetujui : 1.Pemimpin proyek itu Suyatno (Bupati Rohil saat ini). 2.Bendaharawan Fahrul. 3.Keuangan Achmad Asri. Sementara itu untuk pembelian itu Pemerintah Kabupaten Rokanhilir waktu membentuk Tim 9 (sembilan) dan sudah diperiksa oleh Polda Riau seperti, : 1.Ketua tim, Mantan Bupati Wan Thamrin Hasyim. 2.Wakil Ketua tim, Zalmuri. 3.Anggota tim,Bahtiar.ST (mantan Kadis PU). 4.Azwinour. 5.Wazarman Yunus. 6.M Yani. Mabes Polri Diminta Turun kali termediakan,sepertinya bagi aparat Keamanan maupun oleh Pemerintah Daerah setempat hanya dijadikan sebatas bacaan diatas kertas tanpa ditindak lanjuti. Tampaknya,Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sepertinya menjadi 'lahan Empuk' bagi mengumpulkan pundipundi rupiah oknum aparat penegak maupun pihak penyelenggara Pemerintahan di Daerah dan terkesan perlu dipertahankan, sungguhpun telah merugikan Negara. Dengan seolah olah mengantongi berbagai surat izin dari Dinas, Badan serta Instansi terkait, oleh pihak pengelola penyeludupan rokok menganggap apa yang mereka lakukan selama ini, merupakan aktifitas Legal dan telah mengikuti prosedural aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana komentar salah seorang Aparat Penegak Hukum yang tidak mau disebutkan namanya, mengomentori, permainan Akiong sang pengelola didalam menyeludupkan rokok antara Negara terkesan cukup rapi, Kita ( sumber red ) bersama beberapa rekan pernah mendatangi lokasi penimbunan rokok disalah satu Selatpinggiran laut Kecamatan Merbau dan menjumpai pengurus yang sekaligus kepercayaan Akiong, dan memang mereka ( pengelolausaha red ) menunjukkan beberapa jenis surat, seperti izin keberangkatan dari pihak Satker UPP Sungai Apit dan sebagainya, Ketika media mempertanyakan apa tidak menyalahi aturan jika pengiriman rokok Kenegeri jiran Malaysia dilakukan tidak atas nama Perusahaan, pengiriman rokok dijemput di perairan Malaysia yang seterusnya dilansir dengan menggunakan Speed Boad Negeri Jiran, pengiriman rokok tanpa pengawasan Aparat Keamanan, bahkan yang lebih mencengangkan, cukai rokok yang dibayar untuk Rp Mantan Sekdakab Inhu rahkan kepada Pengadilan Tipikor. Jika pemberkasan usai dan akan melimpahkan berkas itu ke Pengadilan Tipikor, sebagaimana aturan yang berlaku, tersangka memang wajib dilakukan penahanan, 'Jadi dalam waktu dekat ini mantan Sekdakab Inhu itu akan dilakukan penahanan,' ujarnya. Penahanan itu tentu akan dilakukan, hanya saja tersangka tidak mutlak harus ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka, karena memang tidak dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti misalnya. Sejauh ini Kejari Rengat sudah mewanti wanti terhadap tersangka RE untuk tidak melakukan perjalanan ke luar Negeri bahkan ke luar kota, jika itu akan dilakukan ter-
7.Rusli Alhamidi 8.Ismail Mahsyah. 9. Fahrul. Dan Penyimpangan yang dilakukan Suyatno untuk pembelian Gedung Marina Sea Food sebesar Rp 2.25 Miliar,pada APBD Pemkab Rohil tahun 2001. Sementara itu dalam buku saku KPK,tentang tindak pidana korupsi 'Suyatno yang waktu itu wakil Bupati Rokanhilir' telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 yang isinya sebagai berikut : 1. Setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. 2.Dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam kegiatan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Sekarang tinggal lagi keberanian dari pihak penegak hukum di Negeri ini terutama KPK untuk segera menahan Suyatno, yang jelas mengetahui Mark up pembelian Gedung Marina tersebut.(tim) Dari... 01 10 ribu perbungkus, kenyataannya dilapangan rokok yang dikirim dan yang diberangkatkan ke Malaysia dari Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu/ bungkus untuk setiap harinya. Menanggapi pertanyaan tersebut, sumber tersebut terkesan membisu dan tidak banyak memberikan komentar dan seterusnya mempersilakan wartawan untuk menanyakannya langsung kepada para petinggi, baik yang ada di lingkungan aparat Kepolisian maupun kepada Pemerintah Daerah. Dengan 'Mandulnya' aparat Keamanan serta penyelenggara Pemerintah di Daerah, tentu menjadikan Akiong makin 'besarkepala' dan berada diatas angin, karena mendapat perlindungan dari berbagai Oknum Aparat yang berpangkat tinggi dan rupiah menjadi benteng yang sepertinya sulit untuk ditembus. Ditempat terpisah Anwar, bukan nama sebenarnya ( 52 ) warga Kecamatan Belitung didampingi beberapa rekan ketika diminta tanggapannya menyatakan, mana ada aparat penegak hukum yang berani menutup usaha Penyeludupan Rokok ke Negara Jiran Malaysia seperti yang dilakukan oleh Akiong Cs, siapa Oknum Aparat Penegak Hukum di daerah yang berani menganggu dan menutup usaha Akiong, sang Oknum harus siap dimutasi sesuai keinginan Akiong,pengelola penyeludupan rokok yang mempunyai uang yang tidak lagi bernomor seri tersebut, kata sumber itu dengan polos. Melihat sepak terjang Akiong yang 'Kebal Hukum' tersebut, sangat dihimbau kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, untuksegera turun ke Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti,Provinsi Riau melakukan Investigasi sekaligus menutup usaha Penyeludupan rokok ke Malaysia yang terkesan dibekingi oleh Oknum Aparat Keamanan di Daerah yang terkesan tidak mampu menegakkan hukum tersebut. (tim ) Dari... 01 sangka wajib memberitahukannya kepada Kejari Rengat, urai Roy Madino. Ketua PKKN Kab Inhu, Berlin Manurung SH menilai pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka HR Erisman dinilai terlalu lama, sebab pemeriksaan awal yaitu kali pertamanya mantan Sekdakab Inhu itu dilakukan pemeriksaan, kala itu Erisman masih menjabat Sekdakab Inhu, hingga kini belum juga ada pemeriksaan lanjutan. Menurut Berlin, agar masyarakat Inhu bisa lebih jelas dan mengetahui seperti apa duduk permasalahan terkait dugaan korupsi yang dilakukan di Sekretariat Pemkab Inhu itu, sebaiknya realisasi pemeriksaan bisa lebih cepat, sehingga bisa didengar di persidangan Tipikor.(Ris)
16
Edisi 18
23 FEBRUARI - 6 MARET 2015
GALERI FOTO
Bupati dan Wakil Bupati Natuna bersama Ketua DPRD Natuna pada pelantikan pejabat eselon III dan IV Lingkungan Pemkab Natuna,Kepri.
PELANTIKAN ESELON III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMKAB NATUNA
Bupati Natuna membacakan Surat Keputusan Mendagri tentang pelantikan eselon III dan IV
Bupati Natuna Ilyas Sabli menyampaikan sambutanya pada pelaksaan pelantikan pejabat eselon III dan IV.
Bupati Natuna menandatangani berita acara pelantika pejabat eselon III dan IV
Penandatangan berita acara oleh pengambil sumpah.
Sekda Natuna Syamsurizon memberikan selamat kepada para PNS yang diambil sumpahnya
Tampak Wabup Natuna Imalko memberikan ucapan selamat.
Tampak PNS Eselon III yang dilantik.