Edisi 17

Surat Kabar Umum

Riau Gl bal Beritakan Riau Secara Global

Website : www.riau-global.com

Edisi 17 | 10 Januari - 09 Februari | 2015

Rp 4.500,- (luar kota plus ongkos kirim)

Macam Mano,”KPK” Ko

Apo Lai Bilo Nak di Tangkok , Suyatno ko .?

Pekanbaru (Global) Pemberitaan yang dimuat SKU Riau Global mengenai keterlibatan Suyatno, dalam pembelian Gedung Marina tahun 2001 silam pada Edisi 16,dengan judul ‘Anas Maamun Sudah Ditahan KPK,Kapan Giliran Suyatno,?” mendapatkan tanggapan baik maupun cacian.

Hal itu didapat dari banyak tanggapan atas pemberitaan mengenai hal itu, silahkan lihat di Portal Berita Riau Global www.riau-global.com, ada sekitar 1.294 ,terakhir dilihat pagi, Jumat (9/1), yang tertarik maupun sekedar melihat pemberitaan tersebut.

Dan sekarang pemberitaan itu mendapatkan tanggapan, dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokanhilir (Hipemarohil) Pekanbaru.

Seperti yang disampaikan Charles, Presiden Hipemarohil kepada redaksi

Riau Global,disebuah pertemuan di Pekanbaru mengatakan, macam mano, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ko, apo lain bila nak ditangkok Suyatno ,dalam dialeg bahasa kampungnya yakni Bagansiapi-api.

Charles, yang didampingi Wapresnya Atmansyah,Sekjen Suyeri,Bendahara Mai Fandra menyebutkan, bahwasanya Kabupaten Rohil saat ini sudah rusak baik segi moral dan mental diri, maka perlu pembenahan Bahkan,sebut Charles,kalau kita

Ini dia Gedung Marina Sea Food milik Martin Oie itu,yang saat ini sudah berubah menjadi megah Gedung DPRD Rokanhilir Ilustrasi

Bapak Anak Sama, Di Duga Doyan Narkoba

Dipertanyakan Status PNS Putra Suyatno Pekanbaru (Global) Mungkin peribahasa yang mengatakan, “Buah Tidak Jauh dari Batangnya”, benar adanya,Hal itu terjadi, kepada orang nomor satu di Kabupaten Rohil itu diduga suka atau doyan obat - obat terlarang, alias narkoba ternyata juga mewariskan

hobinya kepada Putra nya, yang berinisial Ar,pegawai sipil Bagian Perlengkapan Setdakab Rohil.

Menurut informasi dari nara sumber yang didapatkan dipercaya, tingkah laku Ar, yang suka menipu orang itu semua dipengaruhi oleh obatobat terlarang tersebut. selengkapnya baca hal ... 11

tidak kuat iman dan lama tinggal di Bagansiapi api, bisa bisa kita terjerumus dalam Narkoba,karena bisa dikatakan masyarakat di Kota Bagansiapi api tinggi tingkat kebebasannya memakai Narkoba,anak anak disana banyak yang suka mengelem,allah akbar,sebut Charles .

Kembali ke topik pembicaraan, sebut Charles, keterlibatan Suyatno cukup besar dalam pembelian Hotel Marina yang saat telah diubah menjadi Gedung DPRD Rohil karena dia

selengkapnya baca hal ... 11

Dipimpin Syaprani, Unilak Tidak Ada Kemajuan

Hipemarohil : Dia Itu ‘Gelombung’ atau Tidak Pakai Pekanbaru (Global) Hingga saat ini, berbagai pihak banyak yang meragukan kepemimpinan Rektor Unilak Prof.

Syafrani,M.Si,nyatanya Univeritas Lancang Kuning yang dipimpinnya tidak ada kemajuan sekali.

Hal terbukti dari pembangunan pembangunan dilingkungan Unilak banyak yang tidak tuntas alias terbengkalai. selengkapnya baca hal ... 11

Ini dia si Gelombung yang diduga disebut membawa kemunduran berbagai pihak.

Penyelidikan Bimtek Kota Pekanbaru di Kejati Riau Mandeg Pekanbaru,(Global) Tampaknya proses penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Riau mengenai Bimbingan Teknis (Bimtek) tahun 2013 yang dilaporkan R.Adnan, Ketua Indonesia Monitoring Development (IMD) mendapatkan titik terang alias mandeg.

Plang Kantor DPRD Kota Pekanbaru

selengkapnya baca hal ... 11

PENGUMUMAN

Diberitahukan Kepada Instansi Pemerin­tah, TNI, Polri dan swasta bahwa PT Riau Global Pers yang menaungi Portal Berita Riau www.riau-global.com dan Surat Kabar Umum Riau Global, tidak pernah dan tidak akan pernah menjual Jam Dinding Merk Riau Global atau apapun namanya.

Dan jika ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan penjualan Jam Dinding, itu diluar kemampuan kami dan silahkan lapor Polisi atau instansi terkait.

Tertanda Pimum PT Riau Global Pers

DAPATKAN .... !!! di outlet-outlet terdekat

Hotline : Pemasangan Iklan dan Langganan Koran | HP (081276737422) | BBM (26A4B99F) | Email Redaksi : redaksi@riau-global.com dan jmpparriau@gmail.com

2

Redaksi

EDISI 17

10 Jan - 09 Feb 2015

Hamdan, Busyro, dan Ramlan, Kok Dites Lagi PENERBIT PT. RIAU GLOBAL PERS KOMISARIS Amer Hamzah S.Ip, M.Si PIMPINAN UMUM / PIMPINAN REDAKSI Elfis, S.Sos PIMPINAN PERUSAHAAN Haidir Mahdi Syahputra Dewan Redaksi Elfis, Amer Hamzah S.Ip, M.SI, Achsil, Jabarullah S.Sos, Haidir MS Wakil Pemimpin Redaksi Ibnu Chalik Redpel Muliono Kordinator Liputan Agus Redaktur Budiman, Elman Redaktur Foto Karyo Disain Grafis/Lay Out M. Ismed, S.Kom Staf Redaksi Pekanbaru: Amat Jaya, Harry, Sugito, Yan Abak, Riki Rikardo, Syaiful Lubis, Fahmi, Firdaus Malik, Muklis Pelalawan: --- Dumai: Ridwan S. Siak: Syafriadi Kep. Meranti: Bram, Rudi Kampar: Fris Bengkalis: Deri Hendra (Ka Biro), Jepri,YanAbak Duri/Pinggir: Iwan Gunawan Indragiri Hulu: Rio Santos Indragiri Hilir: Badi Rohil: H. Sakirman Baganbatu: Jhonhoberd S. Kepri: Zainal Karimun: R. Lumban G., Masriadi Batam: M. Roni S. Tanjung Pinang: Zainal Natuna: Agus Siregar Rohul: Hadi Prayoga Jakarta: Sbari Alamat (rumah) Redaksi Jalan Ciptakarya Perum CKI Blok O No 20, Panam Pekanbaru, Riau, Indonesia Hp: 0812 7673 7422, Website: PORTAL BERITA RIAU www.riau-global.com, Email: redaksi@riau-global.com | jmpparriau@gmail.com fis.el99@gmail.com Pin BB: 26A4B99F Rekening Perusahaan: Bank Riau Kepri 101-21-21642 Tarif Iklan, Iklan FC: Rp 35.000/mm.klm, Khusus FC Halaman 1: Rp 45.000/mm.klm, Iklan BW: Rp 15.000/mm.klm, Khusus BW Halaman 1: Rp 20.000/mm.klm, Iklan Sosial: Rp 10.000/mm.klm, Iklan Display Spot Colour: Rp 25.000/mm.klm, belum termasuk PPN 10% Email Iklan: riau-global@gmail.com Wartawan Riau Global dilengkapi dengan kartu Identitas Kewartawanan, Untuk Informasi, Kritik dan saran terkait keredaksian dan pemberitaan silahkan hubungi : 0761-... atau Sms 0812 7673 7422, Harga dalam Kota Rp 4.500,00 @eksemplar,LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM

Biaya Pemasangan Iklan

COLOR

1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman

Rp 10.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 6.500.000,00 Rp 1.500.000,00

BW

SKU Dwi Mingguan Riau Global

1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman

Rp 8.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 1.500.000,00

ditelaah dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, Walikota mengakui masih ada beberapa hal yang belum dapat disepakati bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan badan anggaran DPRD; 5.Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No: 900/ BPKAD/12.03 perihal evaluasi Raperda tentang APBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 24 Februari 2014, disampaikan kepada Pemko Dumai bahwa setelah ditelaah, Berita Acara No:03/BA-DPRD/APBD/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kota Dumai terhadap Raperda tentang APBD TA 2014 belum ditandatangani Pihak I (Walikota Dumai).

Selanjutnya, dokumen Raperda tentang APBD Kota Dumai TA 2014 tersebut akhirnya dikembalikan kepada Pemko Dumai agar dapat disetujui bersama terlebih dahulu karena belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 6.Bahwa berdasarkan Surat Walikota No: 903/KEU/190 perihal fasilitasi atas belum adanya kesepakatan terhadap Raperda APBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 26 Februari 2014, sehubungan dengan belum adanya titik temu sebagaimana diharapkan terhadap Raperda tentang APBD Kota Dumai TA 2014, Walikota memohon kepada Gubernur Riau agar dapat memfasilitasi kondisi tersebut guna mengantisipasi berbagai kemungkinan.

7.Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Riau No: 900/ BPKAD/18.04 tanggal 18 Maret 2014, Gubernur menyarankan agar keinginan Pemko Dumai terhadap Pembangunan Mesjid Terapung Bukit Gelanggang dapat dikomunikasikan kembali dengan DPRD agar tercapainya kesepakatan dan dapat menetapkan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD TA 2014, supaya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8.Bahwa berdasarkan kenyataannya, DPRD Kota Dumai tidak pernah melanjutkan kembali pembahasan pembicaraan tingkat II terhadap Rancangan Perda Kota Dumai tentang APBD TA 2014 guna mendapatkan persetujuan bersama dengan Walikota.

9.Bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas pada angka 7, Pemohon merasa dirugikan karena haknya telah dihilangkan, yakni hak untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda Kota Dumai tentang APBD TA 2014 dalam rapat paripurna melalui permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 85 ayat (4) huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. 10.Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, menyatakan: ‘Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu’.

Sikap Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyadarkan kita, betapa banyak yang berlebihan dan tak masuk akal dalam seleksi calon pejabat publik. Bayangkan, seorang hakim konstitusi, dengan reputasi baik dan banyak menerima apresiasi publik, harus menjalani tes lagi untuk menduduki posisi yang sama.

Bagi Hamdan hal ini dilematis. Sebagai hakim konstitusi, dia bersama delapan hakim yang lain sudah menghasilkan banyak putusan. Tetapi untuk kelanjutan masa jabatan, dia harus mengikuti tes calon hakim konstitusi lagi.

Jika mengikuti tes dan lolos, mungkin tidak ada persoalan. Tetapi jika tidak lolos, lalu bagaimana nilai putusannya selama ini? Publik pasti bertanya: lho ternyata selama ini putusan MK dibuat oleh hakim yang tidak kompeten dan tidak berintegriatas.

Bagi Hamdan masalah bukan pada lolos atau tidak lolos, tetapi yang lebih penting adalah menjaga kredibilitas lembaga. Manakala putusan hakim dipertanyakan banyak orang, lantaran hakimnya dianggap rendah kualitasnya, maka runtuhlah kredibilitas lembaga.

Apalagi posisi MK adalah setengah dewa dalam sistem ketatanegaraan.

Ketika Busyro Muqoddas mendaftarkan diri untuk menjadi calon pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi, banyak pihak berharap agar dia lolos tes dari tim seleksi, lalu diterima oleh DPR, dan kembali menduduki jabatan yang sama.

Pada tes seleksi, harapan itu kemungkinan besar terwujud. Reputasi Busyro sebagai pimpinan KPK selama ini bisa menjadi jaminan. Orang ini juga nyaris tidak pernah diterpa isu buruk. Lebih dari itu, tim seleksi yang mengetes Busyro saat ini hampir sama orangnya dengan yang mengetes Busyro empat tahun lalu. Kecil kemungkinan tim seleksi membuat standar ganda.

Jika Busyro tidak memiliki problem integritas (selama menjadi pimpinan KPK), maka uji kompetensi pasti terlewati.

Itu sudah dibuktikan selama menjadi pimpinan KPK selama empat tahun. Akhirnya, Busyro dinyatakan lolos oleh tim seleksi. Kini namanya bersama satu calon lain sedang ditimbang-timbang oleh DPR. Meskipun Komisi III DPR bertanya ini itu lagaknya paham urusan korupsi, namun sesungguhnya DPR hanya membuat keputusan politik: diterima atau ditolak, terlepas orang itu kompeten atau tidak, berintegritas atau tidak.

Bagaimana pun, putusan politik lebih banyak atas pertimbangan untung atau rugi, suka atau benci. Itu hak penuh lembaga politik, yang suka

atau tidak suka harus diterima, karena masyarakat sudah terlanjur memilihnya melalui pemilu.

Naas dialami oleh Prof Ramlan Surbaki, wakil ketua dan anggota KPU penyelenggara Pemilu 2004. Terlepas dari beberapa kasus korupsi yang menjerat ketua dan anggota KPU lainnya, penyelenggaraan Pemilu 2014 dinilai sukses.

Pemilu legislatif yang memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dikenal sebagai pemilu paling rumit di dunia; sedang pemilu presiden merupakan pengalaman pertama.

Karena itu, banyak kalangan mendorong Ramlan (yang terbebas dari tuduhan korupsi) untuk menjadi anggota KPU periode berikutnya. Di bersedia, dan bersiap menghadapi tes yang dilakukan tim seleksi, Prof Sarlito Wirawan dkk.

Tentu, tim seleksi bentukan Presiden SBY ini berbeda dengan tim seleksi bentukan Presiden Megawati, yang dulu merekrut Ramlan, dkk.

Peraturannya juga beda. Yang paling menyolok tim seleksi bentukan Presiden SBY ini terdiri dari lima guru besar yang tidak memiliki latar belakang keilmuan politik dan pemilu.

Hasilnya memang tidak terbayangkan oleh siapun pun.

Ramlan tidak lolos tes psikologi untuk menjadi anggota KPU. IQ,

kepemimpinan, dan nasionalismenya dinilai tidak mencukupi.

Hasil tes itu jelas menghina sekaligus merusak akal sehat masyarakat: bagaimana mungkin orang yang sukses menyelenggarakan pemilu, dinyatakan tidak lolos tes seleksi anggota KPU. Dampaknya, Pemilu 2009 lebih buruk dari pemilu sebelumnya, jika tidak boleh disebut pemilu terburuk. Bagaimana bisa berjalan baik, kalau pemilu diurus oleh orang-orang yang tidak kompeten, yakni orangorang yang tidak memiliki pengatahuan dan pengalaman mengurus pemilu. Inilah buah karya Prof Sarlito Wirawanwa dkk.

Belajar dari pengalaman kasus Hamdan Zoelva, Busyro Muqodas, dan Ramlan Surbakti, model seleksi calon pejabat publik harus ditata ulang.

Pertama, bagi orang-orang yang sedang menduduki jabatan, dan hendak melanjutkan jabatan yang sama, maka mereka tidak perlu mengikuti uji kompetensi dan integritas lagi. Sungguh, tidak masuk akal menguji orang yang sudah teruji menjalankan perannya. Lagi pula sebelumnya, mereka sudah menjalani uji kompetensi dan integritas, yang meterinya kurang lebih sama.

Apabila model seleksi berlebihan ini diterus-teruskan, kita akan kehilangan orang-orang terbaik di bidangnya. Dalam kasus Hamdan, hasratnya untuk

Oleh : Didik Supriyanto menjaga kredibilitas lembaga, menjadi penghalang; sedang dalam kasus Ramlan, perangkat tes yang dibikin tim seleksi, menjadikan dia tersingkir.

Kedua, mereka yang berhasrat atau didorong untuk melanjutkan masa jabatan, cukup menghadapi keputusan politik dari lembaga yang berwenang: diangkat lagi atau tidak. Ini soal keputusan politik. Jadi serahkan sepenuhnya kepada DPR atau presiden.

Katakanlan ada oran yang mau melanjutkan itu terindikasi tidak kompeten dan tidak berintegritas saat menjalankan tugasnya, maka hal itu pasti akan jadi pertimbangan presiden dan DPR. Kita tidak perlu naif, menganggap presiden atau DPR terlalu bodoh untuk mengangat kembali orang-orang yang jelas bereputasi buruk.

Penulis adalah wartawan merdeka.com

Ini Beberapa Alasan Pemohon Lakukan Keberatan terhadap Perda A. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN 1. Bahwa berdasarkan Surat Undangan DPRD Nomor: 005/DPRD/2004/13 tanggal 13 Januari 2014, agenda rapat paripurna tanggal 15 Januari 2014 antara lain adalah pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014; 2.Bahwa berdasarkan Surat pimpinan DPRD Kota Dumai Nomor: 170/ DPRD/2014/26 Perihal jadwal kegiatan DPRD bulan januari tanggal 20 Januari 2014. Adapun tahapan pembahasan Rancangan Perda Kota Dumai tentang APBD TA 2014 yang ditelah dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II, adalah sebagai berikut: a. Pembicaraan tingkat I: 1). Senin, 27 Januari 2014: Rapat paripurna penyampaian 11.Bahwa DPRD Kota Dumai periode 2009 2014, sampai dengan berakhir masa jabatannya, tanggal 03 September 2014, tidak pernah melaksanakan rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan II sehingga DPRD Kota Dumai periode 2014 2019 juga tidak melaksanakan rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014.

12.Bahwa berdasarkan Surat pimpinan DPRD Nomor: 170/ DPRD/119 tanggal 17 April 2014, menjawab Surat Walikota Nomor: 903/KEU/375 tanggal 17 April 2014 perihal evaluasi RAPBD TA 2014, bahwa pembahasan/ penyempurnaan hasil verifikasi dan evaluasi RAPBD Kota Dumai TA 2014 dilakukan pada hari senin, 21 April 2014 pukul 10.00 WIB, di ruang rapat cempaka Lt. 1 Gedung DPRD Kota Dumai. Kepada Walikota diminta untuk menugaskan TAPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

13.Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Dumai Nomor: 903/ KEU/380 Perihal evaluasi RAPBD TA 2014 tanggal 17 April 2014, berkenaan dengan telah keluarnya SK Gubernur Riau tentang hasil verifikasi dan evaluasi terhadap RAPBD Kota Dumai TA 2014, Sekretaris Daerah Kota Dumai meminta kesediaan waktu pimpinan DPRD dan anggota badan anggaran untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dan evaluasi RAPBD TA 2014 tersebut.

14.Bahwa berdasarkan surat pimpinan DPRD pada angka 12 tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian dengan Perda Kota Dumai Nomor 11 tentang APBD TA 2014 yang telah ditetapkan lebih dulu, yakni tanggal 17 April 2014.

15.Bahwa berdasarkan Surat Fraksi Demokrat Plus Nomor: Istimewa Perihal Permohonan Keberatan terhadap pelaksanaan Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014 tanggal 21 Juli 2014 kepada Gubernur Riau yang tidak pernah ditanggapi atau dibalas.

B. DATA PENDUKUNG PERMOHONAN KEBERATAN Bahwa sebagai bahan pertimbanganbagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang Pemohon ajukan, Pemohon melampirkan beberapa data pendukung, antara lain adalah : 1. Salinan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Hak Uji Materiil.

2. Salinan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, Pasal 1 angka (2); 3. Salinan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Pasal 65 ayat (2) huruf b; 4. Salinan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Pasal 236 ayat (2); 5. Salinan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Pasal 241 ayat (1); 6. Salinan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda; 7. Salinan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 52 ayat (1)

Raperda tentang APBD dan Nota Keuangan oleh Walikota; 2). Rabu, 29 Januari 2014: Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD dan Nota Keuangan; 3).Kamis, 30 Januari 2014: Rapat paripurna penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi. b. Pembicaraan tingkat II: 1).Rabu, 12 Februari 2014: Rapat paripurna penyampaian laporan hasil kerja badan anggaran DPRD yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Perda Kota Dumai tentang APBD TA 2014 melalui permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

3.Bahwa pembahasan terhadap Rancangan Perda Kota sampai dengan ayat (5); 8. Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ped. Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 114 ayat (1) sampai dengan ayat (5); 9. Fotokopi KTP atasnama Pemohon; 10.Fotokopi KTA DPRD Kota Dumai Periode 2009 2014 atasnama Pemohon; 11.Fotokopi Surat Undangan DPRD Nomor: 005/ DPRD/2014/13 tanggal 13 Januari 2014 Perihal acara paripurna DPRD tanggal 15 Januari 2014.

12.Fotokopi Surat pimpinan DPRD Nomor: 170/ DPRD/2014/26 Perihal Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Januari 2014 tanggal 20 Januari 2014; 13 .Fotokopi Surat pimpinan DPRD Nomor: 170/ DPRD/2014/52 Perihal saran dan pendapat atas rencana Pembangunan Mesjid Terapung Bukit Gelanggang tanggal 7 Februari 2014; 14.Fotokopi Surat Undangan DPRD Nomor: 005/ DPRD/2014/56 tanggal 11 Februari 2014 Perihal acara rapat paripurna penyampaian hasil kerja badan anggaran atas pembahasan RAPBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 12 Feb 2014; 15.Fotokopi Rancangan Perda Kota Dumai tentang APBD TA 2014 tanggal 12 Februari 2014; 16.Berita Acara Nomor: 03/BA APBD/2014 Persetujuan Bersama Walikota dan pimp. DPRD Kota Dumai tentang Rancangan Perda Kota Dumai tentang APBD TA 2014 tanggal 12 Februari 2014; 17.Fotokopi Surat pimpinan DPRD Nomor: 170/ DPRD/2014/58 Perihal kesimpulan hasil rapat Banggar dan TAPD tentang penetapan RAPBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 11 Februari 2014; 18.Fotokopi Surat pimpinan DPRD Nomor: 170/ DPRD/2014/61 Perihal penyampaian hasil rapat badan anggaran terhadap pembahasan RAPBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 13 Februari 2014; 19.Fotokopi Surat Walikota Dumai Nomor: 910/KEU/165 Perihal tanggapan atas surat ketua DPRD Kota Dumai tanggal 17 Februari 2014; 20.Fotokopi Surat Walikota Dumai Nomor: 910/KEU/166 Perihal evaluasi Ranperda APBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 17 Februari 2014; 21.Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: 900/BPKAD/12.03 Perihal pengembalian dokumen Ranperda APBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 24 Februari 2014; 22.Fotokopi Surat Walikota Dumai Nomor: 903/KEU/190 Perihal fasilitasi atas belum adanya kesepakatan Ranperda APBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 26 Februari 2014; 23.Fotokopi Surat Gubernur Riau Nomor: 900/ BPKAD/18.04 Perihal fasilitasi penyusunan RAPBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 18 Maret 2014.

24.Fotokopi Kliping Pemberitaan Media Soal APBD Kota Dumai oleh BPK-RI Perwakilan Riau tanggal 1 April 2014.

25.Fotokopi Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014 tanggal 17 April 2014;

Dumai tentang APBD TA 2014 melalui rapat paripurna pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b tersebut di atas, antara Walikota dan DPRD tidak menghasilkan kesepakatan bersama sehingga Walikota tidak bersedia/menolak menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota dan pimpinan DPRD tentang Rancangan Perda Kota Dumai tentang APBD TA 2014.

4.Bahwa berdasarkan Surat Walikota No:903/KEU/166, perihal evaluasi Raperda APBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 17 Februari 2014, bahwa berkenaan dengan telah diparipurnakannya Raperda APBD Kota Dumai TA 2014 pada 12 Februari 2014, Walikota menyampaikan dokumen Raperda APBD Kota Dumai TA 2014 kepada Gubernur Riau c/q Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk 26.Fotokopi Surat pimpinan DPRD Nomor: 179/ DPRD/2014/119 menjawab Surat Walikota Nomor: 903/ KEU/375 Perihal penyampaian SK Gubernur Riau perihal evaluasi RAPBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 17 April 2014; 27.Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kota Dumai Nomor: 903/KEU/380 Perihal penyampaian SK Gubernur Riau perihal evaluasi RAPBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 17 April 2014; 28.Fotokopi Surat Fraksi Demokrat Plus Perihal Permohonan Keberatan terhadap pelaksanaan Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014 kepada Gubernur Riau tanggal 21 Juli 2014; 29.Salinan Pemandangan Umum Fraksi demokrat plus atas penjelasan Walikota Dumai terhadap Ranperda Kota Dumai tentang Perubahan APBD TA 2014 tanggal 20 Agustus 2014.

C. KESIMPULAN. Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan Pemohon dalam huruf A, B, C, D dan E di atas, sampailah Pemohon pada kesimpulan dari pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil atas pembentukan Perda Kota Dumai Nomor 11 tentang APBD TA 2014, yang dapat Pemohon nyatakan dalam beberapa rumusan sebagai berikut, 1.Bahwa pembentukan Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014 bertentangan dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

2.Bahwa Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014 yang ditetapkan Walikota tanpa persetujuan bersama DPRD tanggal 17 April 2014 adalah inkonstitusional. Hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) huruf b, Pasal 236 ayat (2), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan, : 1) Pasal 65 ayat (2) huruf b: ‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah berwenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD’; 2) Pasal 236 ayat (2): ‘Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah’. dan 3) Pasal 241 ayat (1):’Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama’.

3.Pembentukan Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014 yang dilakukan oleh Walikota bersama dengan DPRD Kota Dumai tersebut tidak memenuhi selengkapnya baca hal ... 11

Bengkalis

3

EDISI 17

10 Jan - 09 Feb 2015

Bupati Bengkalis Herliyan Saleh Membantah Memiliki Rekening Gendut Bengkalis (Global) Terkait beredarnya pemberitaan ungkapan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI , bahwa ada sejumlah Kepala Daerah mempunyai rekening gendut yang mencurigakan, termasuk rekening milik Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh, membuat orang nomor satu di Bengkalis ini langsung memberikan tanggapan hal tersebut, Senin (22/12) jelang siang.

Tanggapan Bupati Herliyan Saleh ini, diungkapkan pada puluhan media masa di Wisma Daerah Sri Mahkota, bahwa dirinya mengakui, sampai saat ini belum mengetahui persis rekening mana yang diduga rekening gendut miliknya, seperti yang dipublikasikan sejumlah media beberapa hari lalu dan membikin heboh publik, terutama masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Menurut Herliyan Saleh yang didampingi Kabag Humas Johansyah Syafri kepada puluhan awak media, mengatakan, bukan hanya dirinya saja yang bertanya tanya terkait pemberitaan yang menuding dirinya, namun

istri beserta anak-anaknya juga demikian.

Meskipun mempunyai rekening, tapi Bupati Herliyan beserta keluarganya tidak memiliki tabungan jumlah cukup besar, artinya tabungan jumlah wajar.

‘Apa yang saya sampaikan ini dapat saya buktikan, bisa saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat dan tabungan saya hanya berasal dari penghasilan yang sah, seperti gaji dan pensiun’,tegas Herliyan.

Dalam hal rekening gendut tersebut, Herliyan menjelaskan, kalau yang dimaksud rekening gendut itu rekening daerah, diakuinya memang ada benarnya,

karena anggaran Kabupaten Bengkalis itu memang besar.

Menurut Herliyan, klarifikasi tersebut bertujuan untuk meluruskan adanya pemberitaan yang merilis bahwa sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah, termasuk dirinya, disebut sebut juga memiliki rekening gendut.

‘Saya sebagai penyelenggara negara tetap taat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan saya disetiap tahunnya kewajiban penyampaikan LKHPN’,terangnya lagi.

Ketika menjawab wartawan munculnya pemberitaan tersebut sebagai salah satu upaya untuk pembunuhan karakter (character assassination) dari lawan politiknya, sehubungan bakal diselenggarakannya pemilihan Bupati Bengkalis pada 2015 atau 2016 mendatang, Herliyan enggan berandai andai.

‘Setahu dan seingat saya, saya tidak punya musuh

Bupati Herliyan Saleh didampingi Kabag Humas Johansyah Syafri saat menyampaikan klarifikasi tudingan rekening gendut miliknya.

atau lawan politik, karena itu, saya tidak melihat ada benang merahnya antara keduanya. Tapi kalau mau dikait kaitkan , ya bisa saja. Namanya juga

dihubung-hubungkan, ‘ujar Herliyan.

Jadi, lanjutnya, salah satu prinsip hidup yang senantiasa diterapkannya adalah, sejuta kawan itu terlalu

sedikit, sedangkan seorang lawan terlalu banyak, ‘karena itu yang saya cari bukan musuh walau hanya satu orang, tapi kawan sebanyak-banyaknya yang

tujuannya untuk membangun Daerah kita yang masih perlu perhatian khusus dari Pemerintah’,tutupnya.

Sertijab, Kasubagbin Kejari Bengkalis

Aliansi Bengkalis Menggugat (ABM) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Dalam Waktu Dekat Kejari Bengkalis Mukhlis Panggil Bupati Bengkalis

Bengkalis (Global) - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bengkalis Menggugat (ABM) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Di Kejari, ABM langsung di sambut Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Mukhlis setelah 20 menit berorasi dijalan pertanian tepatnya didepan Kejari, Senin (29/12) siang sekitar pukul 14.00 wib.

Dihadapan Kajari, Sugiyanto juru bicara ABM memaparkan hal yang menjadi tuntutan diantara menuntut Kejari Bengkalis segera memeriksa Bupati Bengkalis terkait kasus korupsi 300 miliar.

‘Selanjutnya, Kejari Bengkalis harus segera menahan tersangka kasus

korupsi PT BLJ DS dan SI,’ujarnya.

Terus, lanjut dia, AMB mewakili masyarakat Bengkalis mengapresiasi Kejagung dalam upaya mengungkap dugaan kasus korupsi rekening gendut.

‘Sampaikan salam Apresiasi kami kepada Kejagung. Kami minta komitmen pak Kajari, karena kami masyarakat Bengkalis menginginkan kasus ini segera diselesaikan,’sebut Sugiyanto.

Menanggapi tuntutan ABM, Kajari Bengkalis Mukhlis mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil Bupati Bengkalis untuk diperiksa.

‘Minggu depan, kita akan panggil terhadap orang yang saudara sebut.

Karena 2 minggu lalu saya sudah

melayangkan surat terhadap yang bersangkutan, dan pemeriksaannya dilakukan disini,’ungkap Kajari.

Untuk tersangka, kata Mukhlis, saat ini pihak Kejaksaan baru menahan tersangka tindak pidana korupsi YA dan AR. ‘Dan untuk 2 tersangka lagi belum kami tahan karena terlibat tindak pidana pencucian uang, keduanya tidak ditahan karena kami masih menunggu hasil pemeriksaan Bank,’paparnya.

‘Saya minta, kawan- kawan terus kawal kami, kawal penyelesaian kasus ini, jika perlu seminggu sekali pun kawan- kawan mahasiswa datang tidak masalah. Karena kami tidak main main dalam kasus ini,’tambah Mukhlis. (der)

Diberi Waktu Hingga 50 Hari

Rekanan Tetap Kerjakan Proyek Pelabuhan Roro di Bengkalis

Bengkalis (Global) Pihak rekanan yang mengerjakan proyek penge mbangan pelabuhan roro di Air Putih (Bengkalis) dan Sei Selari (Bukit Batu) terus bekerja menyelesaikan target. Rekanan diberi waktu hingga 50 hari kedepan dengan catatan tetap dikenakan denda keterlambatan pekerjaan.

Proyek pelabuhan penyeberangan Air Putih (Bengkalis) dilaksanakan oleh PT. Pagar Siring Group dengan nilai pagu Rp 32,29 Miliar. Sedangkan untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan di Sei Selari dikerjakan BUMN PT. Nindya Karya dengan anggaran Rp 24,5 miliar.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Bengkals, Ja’afar Arief,Melaui Kabid Perhubungan Laut H. NGAWIDI, ST, MT mengatakan, dalam melanjutkan proyek di dua titik penyeberangan tersebut, mempergunakan PMK (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/2014,red) dan diperkuat dengan Perbup.

‘Dimana PMK membolehkan pekerjaan yang belum selesai hingga tahun anggaran

untuk tetap dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya beberapa catatan yang harus disepakati antara Dinas terkiat dengan pihak rekanan,’ ujarnya saat diruang Kerjanya,Senin (05/01).

Dimana rekanan harus menyatakan kesanggupan bisa menyelesaikan sisa pekerjaan dalam jangka waktu maksimal 50 hari kedepan. Pernyataan kesanggupan itu dibuat dalam surat pernyataan bermaterai.

Kemudian rekanan juga diharuskan membayar denda keterlambatan. Sedangkan dalam pembayaran termin nantinya akan dilaksanakan pada APBD Perubahan 2015, setelah dilakukan evaluasi pekerjaan tersebut.

‘Selain itu, juga ada faktor lain yang menjadi pertimbangan kita dengan menggunakan PMK, terkait keberlangsungan lanjutan proyek itu. Sebab berupa Hidrolik Movable Bridge ( MB ) dan pendukung lainnya tidak bisa dilakukan, kalau pekerjaan anggaran 2014 ini tidak selesai sesuai target 100 persen,’ bebernya.

Sementara itu, dapat diketahui bersama ,

pelabuhan roro yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi untuk melayani jasa penyeberangan, yang peristiwa itu bukan hanya pada hari hari besar atau libur saja, tapi pada haripun biasa juga sering terjadi antrian.

‘Dengan kondisi seperti itu, ada beban moral dari Pemkab Bengkalis bagaimana agar pelayanan publik yang menggunakan jasa penyeberangan bisa ditingkatkan, ya solusinya tentu bagaimana pengembangan pelabuhan roro ini bisa cepat diselesaikan dan target 2015 ini selesai dan bisa difungsikan, ‘ungkap Ngawidi.

Untuk mengejar target tersebut, sambung Ngawidi, selain proyek tahun 2014 yang tetap dilanjutkan, pihaknya juga berharap untuk kegiatan serupa di APBD murni tahun ini cepat ditenderkan.

‘Kemarin itu salah satu penyebab mengapa terlambat dalam pelaksanan proyek, dikarenakan terkait dengan proses tender.

Dengan begitu kita berharap tahun 2015 ini, proses tendernya bisa lebih cepat sehingga cepat pula rekanan bekerja,’ harapnya. (dri)

Bengkalis (Global) Pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) Kasubagbin Kejari Bengkalis Wahyu Hidayat dengan digantikan Ari Supandi, sedangkan Wahyu sendiri dipromosikan posisinya di Kejari Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jabatan yang strategis sebagai Kasi Pidsus.

Juga ada satu lagi Jaksa Fungsional Kejari Bengkalis yang dipromosikan menduduki Kasi Pidum Kejari Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni Basuki Raharjo, acara ini digelar diruang aula Kejari Bengkalis jalan Pertanian, Senin (05/01) jelang siang.

Sertijab Kasubagbin dan pelepasan serta pengantar tugas tersebut dipimpin langsung oleh Kajari Mukhlis, dengan menyampaikan pada anggota yang bertugas ditempat baru, bahwa perpindahan tempat di suatu jabatan itu suatu hal yang biasa dan Instansi juga dituntut pergantian personil.

‘Sebab, tidak selamanya seseorang menjabat jabatan dalam bertugas itu tidak pernah berubah dan hanya itu itu saja, sehingga dengan jabatan baru itu, yang bersangkutan dalam bertugasnya dituntut terus melakukan pembenahan ke yang lebih baik untuk meningkatkan karir lebih profesional lagi’,terang Mukhlis dalam sambutan acara Sertijab tersebut.

Kajari Mukhlis juga menyampaikan, selama satu tahun lebih saudara Wahyu Hidayat bertugas di Kejari Bengkalis dan tugas yang telah tercapai itu diminta untuk mempertahankan, sebab jabatan Kasubagbin itu sebagai Jantung Kejaksaan, bila hancur maka hancurlah semua.

‘Sebab itu, selamat bertugas ditempat yang baru pada saudara Wahyu dan saudara Basuki, lantaran anda berdua di Kejari Selantpanjang tersebut menduduki posisi yang strategis, maka saya berpesan untuk lakukan koordinasi pada seluruh pegawai di lingkungan Kejari Selatpanjang, agar dalam mengemban tugas Negara, tetap berjalan lancar sesuai yang kita harapkan’,tuturnya berpesan. (dri)

Pelantikan Kasubagbin Kejari Bengkalis Wahyu Hidayat dengan digantikan Ari Supandi.

UPT Capil Kecamatan Pinggir,Bengkalis Terus Himbau Warga Rekam E KTP Pinggir (Global) Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Catatan Sipil (Capil) Kecamatan Pinggir, Lisnawati terus mengimbau warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk bersistem Elektronik (E KTP) untuk segera melakukan perekaman, mengingat Untuk KTP Siak (biasa) Pada Tanggal 2 Januari Pencetakan dihentikan,demikian disampaikan Kepala UPT Lisnawati Kepada media ini, Jum’at (2/1) ketika ditemui diruang kerjanya.

Diterangkan Lisnawati, ada sebanyak 49.000 ribu jiwa warga Kecamatan Pinggir yang wajib melakukan perekaman,sampai saat ini warga yang masih belum melakukan perekaman

kurang lebih 10.000 ribu jiwa lagi di Kecamatan Pinggir.

Lanjutnya,untuk itu saya selaku Kepala UPT Catatan Sipil Kecamatan Pinggir terus akan menghimbau kepada warga Kecamatan Pinggir ini yang sudah cukup umur agar dapat melakukan perekaman E KTP di kantor Kantor Camat Pinggir segera.

D a n bagi

warga yang sudah selesai E KTP nya hilang,berubah status maka segera melaporkan dan mengurus kembali mengingat untuk Pencetakan KTP SIAK mulai tanggal 2 Januari 2015 ini dihentikan dan saat ini pencetakan E KTP sudah dibisa dicetak di Disdukcapil Kabupaten Bengkalis,ujar Lisnawati.(Iw)

Kepala UPT Catatan Sipil Lisnawati.

4

EDISI 17

10 Jan - 09 Feb 2015

Kuansing

Terlalu..,

Bahu Jalan Desa Pulau Rengas tak Kunjung Ditimbun Kuantan Singingi (Global) Hampir sebulan selesai, pengaspalan Jalan Desa Pulau Rengas, tetapi bahu jalan tidak juga kunjung ditimbun, padahal penimbunan dilakukan sebelum pengaspalan sehingga saat pengaspalan, ternyata bahu jalan tidak sejajar dengan aspal.

Jalan yang telah selesai diaspal pun kondisinya bertebing, jika tidak segera dilakukan penimbunan ulang berkemungkinan besar bahu jalan tersebut dipastikan akan cepat hancur, dan jika dilewati Kenderaan bertonase berat, sisi jalan yang bertebing akan mengalami keretakan.

Padahal proyek yang masuk dalam APBD 2014 Pemkab Kuansing tersebut memakan biaya Rp 1,8 M lebih kurang, namun disayangkan jika jalan tersebut cepat hancur, hanya karena tidak dilakukan penimbunan bahu jalan sesui bestek, dimana hanya memakan biaya sedikit dari nilai pengaspalan.

Jalan yang masih dalam tahap perawatan, namun sampai saat ini tidak ada tanda tanda perbaikan untuk bahu jalan tersebut.

Dari konfirmasi yang kami terima dari Kepala Desa Pulau Rengas, Lion Miskanto,Senin (5/1) seperti menurut keterangan dari Dinas PU, jelasnya selaku pengawas proyek Jalan Desa Pulau Rengas mengatakan,pengerjaan pengaspalan jalan tersebut telah tahap final, yang dalam artian tidak akan ada lagi pengerjaan untuk tahap selanjutnya meskipun jalan tersebut masih dalam tahap perawatan, Ujarnya.(Jk)

Contoh penimbunan bahu jalan.

Rabu Ini, Pembentukan P3A Kecamatan Pangean Kuantan Singingi (Global) Pembentukan Panitia Pelaksana Penyuplai Air (P3A) akan dilaksanakan besok, Rabu (7/1) dikantor camat Pangean, pembentukan yang akan dilakukan guna untuk, mengatur pembagian suplai air kepada para petani.

Camat Pangean Mastur, SE yang langsung turun tangan untuk menbentuk P3A tersebut, dalam pembentukan P3A Camat Pangean mengundang Kepala Desa se Kecamatan Pangean, BPD, UPTD, Kapolsek Pangean, Kelompok Tani dan Dinas PU Bina Marga, selaku pihak yang mengelola pengairan.

Diterangkan Camat Pangaen ketika meninjau langsung kelapangan, melihat kondisi

pengairan irigasi,’ya setelah kita cek kelapangan memang suplai air tidak sampai ke petani, dikarenakan tidak adanya yang mengatur pembagian air untuk itu kita akan bentuk P3A.

Perlunya pembentukan P3A, jelasnya lagi, untuk mengatur pembagian suplai air kepada para petani, P3A selaku pihak pengelola nantinya akan mengawasi penggunaan air oleh petani, sehingga air yang mengalir nantinya penyebarannya berimbang dan petani mendapatkan air secara merata.

Mudah-mudahan dalam pembentukan P3A nantinya berjalan lancar mengingat petani kita saat ini, sangat membutuhkan keberadaan air, karena telah memasuki musim bercocok tanam,’ujarnya.

(Jk)

Ini dia sawah yang berubah menjadi kolam ikan.

Waduh.., Lahan Persawahan di Kecamatan Pangean Beralih Fungsi ke Kolom Ikan Kuantan Singingi (Global) Lahan persawahan yang terhampar luas di Kecamatan Pangean, yang tersebar di 3 (tiga) Desa yakni Sesa Koto Tinggi, Desa Pulau Tengah dan Desa Pulau Kumpai selama 5 (lima) tahun terakhir telah beralih fungsi dari persawahan ke kolam ikan.

Masyarakat beralasan dengan ber kekolam ikan lebih menguntungkan, dibandingkan dengan memanfaatkan lahan tersebut untuk persawahan. Dan jika dinilai dari segi ekonomisnya, meskipun biaya yang dikeluarkan lebih mahal, dari biaya menggarap sawah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tanaman Pangan Kecamatan Pangean, Syaiful Anwar, SP kepada media ini, selasa (6/1).

Disebutkan Syaiful Anwar, Luasnya lahan persawahan, yang semula 500 Ha, yang pada tiap

tahunnya semakin berkurang karena peralihan fungsi lahan, ke kolam ikan. Lanjutnya lagi, pada tahun 2010, Luasnya lahan persawahan 500 hektar, hingga terhitung pada tahun 2015, tercatat luas lahan persawahan tersisa 415 Ha, selama lima tahun terakhir lahan persawahan tersebut semakin berkurang 85 hektar.

Dari 85 hektar lahan persawahan yang berkurang, saat ini difungsikan masyarakat untuk berkolam ikan. 85 hektar lahan yang difungsikan itu mayoritasnya dimiliki masyarakat Koto Tinggi, sedangkan Desa Pulau Kumpai dan Desa Pulau Tengah lebih sedikit dibandingkan Desa Koto Tinggi, mengalihfungsikan lahan persawahan tersebut.

Lahan 415 hektar yang tersebar di 3 (tiga) Desa, pada saat ini yang tersisa, di Desa Koto Tinggi 10 Ha, Pulau Tengah 105 Ha, Pulau Kumpai

300 Ha, dari 415 hektar yang tersisa Desa Koto Tinggi paling banyak mengalihfungsikan lahan untuk berkolam ikan.

Data ini merujuk pada data lama, yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan Kabupaten, jelas Syaiful Anwar, SP Jika lahan persawahan ini terus dialihfungsikan untuk kolam ikan, tentunya produksi beras akan menurun, karena berkurangnya kuantitas lahan persawahan yang dikelolah petani di Kecamatan Pangean, sehingga kita mencemaskan harga beras akan melambung, akibat pasokan beras terbatas. Kita tidak ingin hal itu terjadi, urainya.

Sekalipun berkolam ikan lebih menguntungkan dibandingkan dengan bersawah, kita juga berharap masyarakat untuk mempertahankan sawah yang ada,pinta.

(Jk)

Awal Tahun Baru 2015, Masyarakat Manfaatkan Untuk Berkumpul dengan Keluarga Kuantan Singingi (Global) Mengawali pergantian tahun baru Kkamis (1/2015) masyara kat berbondong bendong jalan jalan bersama dengan keluarga mereka.

Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, demi untuk mengisi waktu senggang sebagai ajang kumpul dengan kaum

kerabat.

Namun dari awal tahun sebelumnya, pengunjung ditempat wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi agak berkurang. Karena masyarakat banyak berlibur keluar daerah.

Momen tahun baru merupakan awal dari dimulainya, aktivitas yang baru sehingga masyarakat ada juga melakukan do’a bersama ditempat

wisata tersebut.

Dalam kesempatan berlibur diawal tahun baru ini, Andi (38) salah seorang warga Kuansing ketika ditemui media ini mengatakan, karena minimnya tempat wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga kami terpaksa memilih Kota Taluk Kuantan sebagai tempat kumpul bersama.(Js).

Kota Pangean Diguyur Hujan, Aktivitas Terhenti Kuantan Singingi (Global) Hari terakhir ditahun 2014 kemarin atau menjelang pergantian tahun baru 2015, Kota Pangean diguyur hujan.

Curah hujan yang terjadi setiap akhir tahun, yang merupakan puncak tingginya intensitas musim penghujan, memasuki tahun baru diperkirakan curah hujan akan menurun.

Hal ini sudah merupakan hal yang biasa karena perubahan iklim, diawal tahun akan memasuki musim panas, sehingga aktivitas warga akan kembali normal dimana mayoritasnya masyarakat Pangean bermata pencarian dengan menyadap karet.

Hujan yang sempat mengguyur Pangean cukup lebat, yang berdurasi tidak lama

namun membuat aktivitas warga sempat terhenti.

Salah warga yang sempat temui media ini Approval (45), Rabu (31/12) terpaksa berhenti menyadap karet karena diguyur hujan, karena jikapun dilanjutkan akan membuat hasil sadapan karet tersebut tidak akan tepat pada tempat penampungannya.’Ya terpaksa terhenti karena hujan,’ sesalnya.(Js)

Kegiatan pacu jalur yang banyak disaksikan masyarakat.

5

RIAU

EDISI 17

10 Jan - 09 Feb 2015

Pemprov dan Legislatif Riau

Plt Gubernur Dorong Penghapusan Mafia Migas di Riau

Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman Sekarang setiap ladang Migas atau blok yang dimenangkan oleh perusahaan luar harus bekerjasama (Join) dengan daerah.

Seperti Blok Siak dimenangkan oleh PT Pertamina Persero, namun pengelolaannya harus melibatkan daerah.

Kedepan tata kelola Migas akan kita benahi dengan cara menyiapkan SDM yang handal. Sebab blok Migas yang terletak di kabupaten/kota akan dikelola sendiri dan blok Migas terletak lebih dari satu kabupaten/kota dikelola

provinsi. Jadi peluang kita sangat besar dalam pengelolaan Migas, kata Arsyadjuliandi Rahman di auditorium Fakultas Hukum UIR, Selasa (30/12).

Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmi Radhi menjelaskan gurita mafia migas di Indonesia sudah terjadi sejak dulu.

Salah satunya dengan modus kerjasama dengan pihak asing.

Sementara dalam tata kelola, pihak asing yang mampu mengelola Migas menggunakan mekanisme Participating Interest (PI).

Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan melaksanakan mutasi terhadap sejumlah kepala bidang. Sekarang Badan Pertimbangan Jabatan dan Perpangkatan (Baperjakat) sudah terlihat mulai bekerja melakukan penilaian dan pertimbangan terhadap calon kepala Satuan Kerja (Satker).

Anggota Komisi A DPRD Riau, Muhammad Arpah berharap Baperjakat dapat bekerja dengan baik. Sehingga calon kepala betul betul ahli dibidangnya. Sehingga dapat memajukan suatu Satker tampa ada penyelewengan.

‘DPRD menyikapi positif rencana dari Plt Gubernur Riau untuk melakukan mutasi pejabat dalam waktu dekat ini. Namun kita berharap kepada Baperjakat untuk dapat bekerja dengan baik supaya dapat menghasilkan yang baik juga,’ kata Arfah, Senin (29/12).

Arfah menilai, selama ini

Yakni dengan memberikan keuntungan kepada BUMD sebesar 10 persen dalam pengelolaannya.

Sementara berapa jumlah lifting tidak diketahui sampai sekarang secara jelas oleh daerah. Dan Dana Bagi Hasil diterima tanpa bisa bertanya, berapa jumlah lifting minyak yang sudah diambil oleh perusahaan asing tersebut.

Untuk itu, Tim Reformasi Tata Kelola Migas dibentuk sebagai menutup ruang gerak mafia Migas dengan mendorong transparansi tata kelola Migas melalui

revisi perundang undangannya.

Termasuk menata ulang kelembagaan pengelolaan Migas.

‘Pengelolaan Migas selama ini gelap. Seperti ikan dalam aquarium yang ditutup, sehingga berapa jumlah ikan, apakah ikan sudah makan atau tidak kita tidak tau’.ujarnya.

Untuk itu kami mengajak daerah untuk menata ulang kelembagaan perusahaan daerah supaya tranparan. Sehingga keuntungan dan kerugiannya dapat diketahui secara jelas,’ kata Fahmi.

Koordinator FITRA Riau, Usman, selaku penyelenggara diskusi publik mengatakan, diskusinya bertemakan ‘Mendorong inplementasi Open Goverment Partnership (OGP) di daerah sebagai upaya mewujudkan transparansi tata kelola Migas’, yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian (Lemlit), UIR dan Pusat Telaah dan Informasi Ragional (Pattito).

Melalui d iskusi ini, diharap­ kan komitmen pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam

mendorong transparansi sektor ekstraktif. Sehingga dapat mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat dari hasil SDA yang melimpah di Riau.

‘Inisiatif OGP ataupun EITI (Extractif Industries Transparency Initiative) bukan sekedar pencitraan pemerintah pusat dimata dunia internasional. Tetapi harus benar benar diimplementasikan di daerah. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal didaerah kaya Migas seperti Riau ini,’ kata Usman. (Ind)

Plt Gubri Luncurkan Monitoring Karhutla

DPRD Riau Harap Baperjakat Bekerja dengan Baik Pekanbaru (Global)

Pekanbaru (Global) Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mendorong penghapusan mafia Minyak dan Gas (Migas) di Riau. Salah satunya dengan cara menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) handal dan mengambil alih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang Migas.

Jumlah Blok Migas yang akan dikelola ada sekitar 12 blok. Sementara BUMD mampu mengelola secara baik terbilang dua atau tiga blok. Seperti BUMD Bumi Siak Pusako (BSP) yang bekerja dengan Badan Operasi Bersama (BOB). Sementara blok lainnya masih dikerjakan oleh pihak asing.

penempatan pejabat tidak sesuai dengan keahliannya. Sehingga banyak program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah disahkan dalam APBD Riau tidak berjalan dengan optimal.

Seharusnya kualitas atau kemampuan dalam penempatan harus dikedepankan. Sehingga apa yang diharapkan akan tercapai dengan baik dan pembangunan daerah sudah dipastikan berkembang setiap tahun.

Memang mutasi pejabat hak Gubernur. Namun peran Baperjakat sangat penting untuk mengusulkan calon Satker sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Sebab jika sistim pengangkatan berjalan, maka regenerasi struktur jabatan di organisasi akan berlangsung baik.

‘Kita (DPRD) sangat mendukung mutasi pejabat disetiap Satker.

Sepanjang dalam meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat dan pemerintah,’ ujar Arfah. (Ind)

Pekanbaru (Global) Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman meluncurkan Sistem Monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla Monitoring System/KMS) yang dinilai mampu mendeteksi sebaran titik api atau hotspot di poavinsi tersebut.

Acara peluncuran itu ditandai Arsyadjuliandi dengan mengucapkan basmallah dan dilajutkan memutar slide bergambar Karhutla di Riau yang terjadi dalam 17 tahun terakhir serta dihadiri para bupati/wali kota serta Kelapa Badan Pengelola REDD plus Heru Prasetyo di Pekanbaru, Riau, Rabu.

Sebelum dilakukan peluncuran, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama 12 bupati/wali kota yang disaksikan Plt Gubernur Riau Arsydjuliandi Rachman dan Kepala Badan Pengelola REDD plus Heru Prasetyo.

Gubernur menyambut positif dan

memberi apresiasi atas kesepakatan kerjasama yang telah terjalin masing-masing pihak terkait dan kesepakatan tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia.

‘Sebanyak 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah yang pertama melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama ini dan tentu sangat penting artinya dalam menanggulangi persoalan Karhutla yang terjadi setiap tahun di Riau,’ paparnya dalam sambutan.

Arsyadjuliandi mengatakan, seperti diketahui bersama bahwa dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia telah dirasakan yang menjadi ancaman bersama. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan seperti mitigasi perubahan iklim yang menjadi perhatian bersama ‘Pemerintah Repulik Indonesia telah beri perhatian yang sangat besar untuk masalah perubahan iklim tersebut, dimana pemerintah

Plt Gubri salami kepala daerah se Kabupaten/Kota Provinsi Riau telah menurunkan tingkat emisi rumah kaca sebesar 26 persen kalau tanpa bantuan luar negeri. Sekitar 41 persen kalau dengan bantuan dari luar negeri pada tahun 2020,’ katanya.

Kepala Badan Pengelola REDD

plus Indonesia Heru Prasetyo sebelumnya memaparkan pihaknya telah memiliki peralatan canggih bisa memantau kebakaran hutan dan lahan baik sebelum atau sesudah terjadi kebakaran dengan karhutla ‘monitoring system’.(Adv/Hms)

Banyak Ditemukan Kejanggalan

Mantap.., Komisi A DPRD Riau Sidak ke BP2T dan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru (Global) Komisi A DPRD Riau didampingi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BP2T) RSUD Arifin Ahmad dan Samsat Kota Pekanbaru. Tujuannya untuk meninjau kinerja Pegawai Negeri Sipil awal 2015 ini.

Diantara anggota Komisi A DPRD Riau yang turun yakni, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Abdul Vattah Harahap, Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby dan anggota Kordias Pasaribu, Nasril, Lampita Pakpahan, M. Arpah, dan anggota lainnya.

Anggota DPRD ini didampingi langsung oleh Kepala BKD Riau, Muhammad Guntur, selaku mitra kerja Komisi A. Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, dalam kunjungannya ke BP2T, banyak kejanggalan ditemukan dilapangan, seperti pegawai yang setengah bekerja. Meski duduk dikursi namun mereka hanya mengerumpi dengan pegawai lainnya. Selain itu juga banyak kursi kosong meski

absen pagi sudah ditandatangani.

‘Kedepan kita akan mulai tegas untuk mendisiplinkan pegawai.

Sehingga mereka dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan tidak ada lagi yang nongkrong dikedai kopi,’ kata Suhardiman Amby, Senin (5/1).

Ketika rombongan mengunjungi pelayanan, bagian rekam medik, bagian Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan bagian rawat jalan RSUD Arifin Ahmad, sifat pegawai juga sama. Dimana pegawai banyak yang tidak tandatangani absen dan banyak meninggalkan pekerjaan.

Selain itu, rombongan juga menemukan pasien pemegang kartu Jamkesmas yang tidak mendapat pelayanan. Seperti menimpa, salah seorang pasien bernama bernama Aprida, asal Kabupaten Kampar yang mengaku, sudah melakukan pengurusan pemindahan kartu Jamkesmas ke BPJS. Namun karena dalam masa tunggu kartu siap, maka pegawai BPJS memberi selembar kerta berbentuk rekomendasi namun nyatanya pihak RSUD Kampar maupun RSUD Arifin Ahmad tidak

mau melayaninya.

Untuk itu Komisi A DPRD Riau meminta agar pihak RSUD menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. ‘Ini harus ditindaklanjuti, Padahal mereka pemegang kartu jamkesmas dan sudah mendaftar ke BPJS kenapa tidak dilayani,’ ujar Sugianto.

Menanggapi persoalan ini, Dirut Umum RSUD Arifin Ahmad melalui Pejabat RSUD yang menyambut rombongan menyebutkan, biasanya apakah pasien layak atau tidak mendapatkan layanan itu diberikan kepada perwakilan pegawai BPJS di Rumah Sakit. ‘Ini akan kami tanyakan kembali apa sebenar permasalahannya kenapa tidak dilayani. Karena, disini masyarakat yang mendaftar dikoordinasikan dengan pegawai BPJS perwakilan disini,’ jelasnya.

Selanjutnya, saat rombongan mengunjungi kantor pelayanan Samsat Kota Pekanbaru. Disana rombongan ini juga menemukan salah seorang oknum calo pengurusan pajak kendaraan yang leluasa masuk keruangan kerja pegawai. Sedangkan masyarakat umum

Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby

menunggu antrian diruang tunggu pengunjung Samsat.

Namun Kepala UPT Samsat Pekanbaru Kota, Raja Firman hanya menjawab enteng, pertanyaan anggota dewan ini terkait percaloan tersebut yakni mengaku tidak bisa melarang calo mengurus pajak kendaraan.

Sebab seorang calo juga cari makan di Kantor Samsat tersebut.

‘Kami tidak tau dia masuk sebab kami tidak ada membuka calo disini. Selain itu, namanya orang cari makan ya bagaimana kita bisa melarangnya,’ jawab seenaknya.

Sementara Kepala BKD Riau, M.Guntur menegaskan, pegawai tidak dibenarkan meninggalkan pekerjaan selama jam kerja. Jadi tidak ada alasan mengantar anak sekolah, belanja kepasar dan lain lain. Intinya selama jam kerja harus bekerja untuk melayani masyarakat.

‘Saya sudah 21 (dua puluh satu) tahun jadi pegawai, segala kejahatan pegawai saya tahu. Untuk itu kedepan kita akan meningkatkan kedisiplinan pegawai supaya tidak ada lagi yang bolos kekedai kopi atau tidak hadir pada jam kerja,’ kata Guntur.(Do)

Dua Unsur Pimpinan DPRD Riau Belum Juga Dilantik Pekanbaru (Global) Sampai saat ini dua unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau belum juga dilantik, yakni dari Fraksi Demokrat dan PDIP. Pasalnya dua partai tersebut belum juga memberikan nama untuk calon wakil DPRD kepada Sekretariat DPRD dan Ketua DPRD periode 2014-2019.

Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PAN, Sunaryo mengatakan, dalam rapat paripurna, calon Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDIP sudah diumumkan. Yakni Manahara Manurung. Sementara dari calon dari Fraksi Demokrat belum ada.

‘Jika sampai surat verifikasi pengajuan calon Wakil ketua DPRD selesai diferifikasi Mendagri, sementara calon dari Fraksi Demokrat belum jelas, maka berkemungkinan pelantintikan unsur pimpinan dari Fraksi

PDIP tetap akan dilaksanakan.

Namun diharapkan pelantikkan dapat dilakukan serentak dengan calon dari Fraksi Demokrat,’ kata Sunaryo Sementata Ketua DPRD Riau, Suparman mengaku belum kewalahan melaksanakan tugas dengan dua orang unsur pimpinan.

Yakni dari Fraksi Golkar, Suparman dan Fraksi PAN, Sunaryo.

Namun jika lengkap, satu orang ketua dan tiga orang wakil dari unsur pimpinan ini, pasti lebih baik. untuk itu diharapkan kepada Fraksi Demokrat untuk segera mengirimkan nama calon unsur pimpinan, supaya pelantikan bisa serentak dengan calon dari Fraksi PDIP. ‘Sejauh ini, semua pekerjaan dapat kami tangani dengan dua pimpinan. Namun jika lengkap kan lebih baik,’ kata Suparman. (do)

Pemerintah Harus Operasi Pasar Pasca BBM Turun

Ketua Komisi B DPRD Riau, Marwan Yohanes

Pekanbaru (Global) Terhitung sejak 1 Januari 2015, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turun sebesar Rp 900. Namun kenyataannya harga dipasar dan tarif transportasi masih tetap harga lama.

Untuk itu, Ketua Komisi B DPRD Riau, Marwan Yohanes meminta kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan operasi pasar. Supaya pedagang bisa menurunkan harga menyesuaikan

dengan harga BBM sekarang.

‘Pemerintah harus segera melakukan operasi pasar untuk mengontrol harga pasar, termasuk menurunkan tarif bus dan laut maupun udara. Supaya dapat meringankan beban masyarakat,’harap Marwan, Senin (5/1).

Menurut Marwan, pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Riau harus bijak dalam mengambil keputusan. Dimana saat harga BBM naik, semua harga dan tarif bus juga mengikutinya. Seharusnya kebijakan

itu juga harus dilaksanakan sekarang.

Kemudian disisi lain, pemerintah juga ingin menghemat BBM, dengan caramenghimbau masyarakat menggunakan transportasi umum dan menghindari memakai kendaraan pribadi. Hal ini memang sangat bagus, asalkan pemerintah menyesuaikan situasi dan kondisi dengan baik.

Seperti ketika BBM naik, pemerintah langsung menaikkan tarif transportasi.

Namun ketika BBM turun, juga segera menurunkan tarifnya. Dengan cara ini,

masyarakat tidak akan merasa terbebani akibat kebijakkan pemerintah yang sering berubah rubah.

‘Kedepan memang ada rencana pemerintah untuk penghematan BBM dengan cara menghindari menggunakan kendaraan pribadi. Meski demikian, pemerintah juga harus meningkatkan kualitas alat transportasi dan menerapkan tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat. Maka dengan hal itu, rencana ini dapat berjalan lancar,’ Ujar Marwan.(Do)

6

Pekanbaru

EDISI 17

10 Jan - 09 Feb 2015

Wako Pekanbaru Hadiri Pembukaan Bhakti Sosial Sunatan Massal 1.000 Anak Yatim

Walikota Pekanbaru Firdaus ST.MT bersama Danrem 031 Wirabima membantu jalannya penyunatan di Aula Korem

Pekanbaru (Global) Walikota Pekanbaru Firdaus MT menghadiri acara Bhakti Sosial Sunatan massal Korem, Keluarga Ismadi dan rombongan Bung Supit (ahli Sunat) dari Yogyakarta yang dibuka secara resmi oleh Danrem 031 Wirabima di aula korem,Sabtu (27/1`2) lalu.

Acara sunat Kerja sama yang dilakukan oleh korem ini sangat diminati oleh masyarakat Kota Pekanbaru dengan jumlah anak-anak yang sunat melebihi dari yang di tetapkan semula 1.000 anak terdaftar lebih dari 1.000 anak , sudah 1.300 anak yang telah mendaftarkan diri bersama orang tua pendampingnya.

Walikota Pekanbaru Firdaus ST.MT sangat berterimakasih Kepada Ismadi dan Korem 031 Wirabima yang telah

menyelenggrakan sunatan massal ini dalam rangka bhakti sosial, yang sebelumnya Ismadi telah bertemu langsung dengan Walikota Pekanbaru di kediaman Walikota.

Walikota Pekanbaru Firdaus ST.MT, sangat menyuport sekali dengan acara yang di gelar Sabtu (27/12) di aula korem 031 Wirabima, Peserta Sunat mewakili dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, ‘Alhamdulillah Libur sekolah tahun ini dapat dimanfaatkan oleh anak anak kita dalam rangka memenuhi tuntunan agama untuk bersuci diri dengan sunatan ini, Semoga setelah di sunat mereka akan tumbuh lebih cepat lagi dan juga semakin sehat ini lah harapan kita karena mereka adalah Generasi Mas Bangsa Indonesia

dan Generasi yang kelak akan menjadi Pemimpin Bangsa dan Negara untuk menjadikan Negara Indonesia ini sebagai Anggota G7 Angota kuat di Dunia’, Ujar Walikota Firdaus ST.MT. Sehingga Bangsa kita menjadi bangsa yang Kuat dan Tegar di Dunia, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Negara lain di Dunia, Tambah nya.

Walikota Pekanbaru juga menghimbau kepada perusahaan agar juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bhakti bhakti sosial sunatan ini, sehingga liburan sekolah tahun ini bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Sehingga kebersamaan di dalam membangun masyarakat madani ini dapat terwujud, pungkasnya. (hms Pemko Pekanbaru)

FKUB Kota Pekanbaru Taja Dialog Lintas Agama Bersama Tokoh Lintas Agama Pekanbaru (Global) Walikota Pekanbaru H. FIRDAUS, ST.MT mengungkapkan, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai suku bangsa, agama dan ras haruslah saling hargai menghargai antara satu sama lain, demikian disampaikannya saat menjadi keynote speker pada acara Dialog lintas agama yang di taja

oleh Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ( FKUB ) Kota Pekanbaru.

Selasa (06/01) di gedung MDI Kota Pekanbaru Jl. Rambutan.

Ditambahkan, Pekanbaru adalah gambaran Indonesia mini sebab semua suku dan agama ada dari sabang sampai marouke, masyarakat yang majemuk atau beragam dan keberagaman ini adalah sebagai modal

Wako Pekanbaru Firdaus MT Kukuhkan Struktur terbaru FKUB Kota Pekanbaru

untuk membangun karena mempunyai dua sisi mata uang, maka oleh karena itu kerukunan umat beragama harus selalu dijaga tumbuh berkembang sebagai warga Kota Pekabaru dan sama sama bekerja dalam membangun kota semuanya saudara hendaklah saling hormat menghormati antar sesama.

Dikatakannya dengan adanya perbedaan dan keberagaman ini merupakan sebuah kekuatan dalam mewujudkan visi kota pekanbaru kedepan.ungkapnya’ Pada acara ini hadir, Asisten IV Bidang kesejahteraan , Kemenag Kota Pekanbaru, Kaban Kesbangpol Pekanbaru, Kabag Humas Pemko,Ketua FKUB kota pekanbaru, Ketua FPK Kota Pekanbaru,serta para tokoh lintas umat beragama kota Pekanbaru, diantara peserta yang hadir lebih kurang 120 orang laki dan perempuan,sesi akhir dilanjutkan dengan fhoto bersama.

(Humas pemko )

Tampak Walikota Pekanbaru menajdi nara sumber pada HUT Green Radio

Walikota Pekanbaru jadi Narasumber Diskusi Kongkow Ijo Pekanbaru (Global) Walikota Pekanbaru H. Firdaus, ST,MT. menjadi narasumber dalam Diskusi Kongkow Ijo ber­ sempena 1 (satu) Tahun Green Radio di bikers cafe Jalan Durian Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.

Dalam acara ini dihadiri juga oleh Green Peace wilayah sumatera, walhi, sahabat green Kota Pekanbaru dan pejabat kota pekanbaru.

Pada diskusi kongkow ijo ini, yang di taja oleh green radio bermakna kongkow itu adalah nongkrong dan ijo adalah Hijau jadi nongkrong bersama untuk mendiskusikan bagaimana menciptakan Kota Pekanbaru ini menjadi kota hijau.

Green radio Pekanbaru ingin menjadi media informasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru untuk mengajak masyarakat Kota Pekanbaru menjaga kebersihan lingkungan dari sampah,

penanaman pohon di sekitar rumah, hemat energi, mengurangi menggunakan kendaraan bermotor yang merupakan visi dari walikota pekanbaru kepada masyarakat Kota Pekanbaru agar cita cita Kota Pekanbaru yang menjadi kota hijau tercapai.

Walikota Pekanbaru H.Firdaus,ST,MT, dalam diskusi ini mengajak masyarakat Kota Pekanbaru untuk membersihkan rumah dengan memilah sampah organik dan non organik ke tempat sampah, jangan membuang sampah ke sungai.

‘Mari menanam pohon yang dimulai dari pekarangan rumah kita sendiri, dan mengurangi menggunakan kendaraan bermotor’.ujarnya.

Jadi walikota mengajak masyarakat untuk gemar menggunakan sepeda agar mengurangi polusi udara dan menjadikan kita jadi sehat. Dan pemerintah Kota

Pekanbaru juga telah membuat jalur untuk bersepeda.

Walikota Pekanbaru juga telah membuat kegiatan yang dinamakan Kasih Papa,Kamis Bersih tanpa polusi asap, Pemerintah Kota Pekanbaru, artinya seluruh pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor pribadi hanya menggunakan kendaraan umum, sepeda dan jalan kaki ini demi mengurangi polusi udara di Pekanbaru.

Dengan kerjasama pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat Kota Pekanbaru maka misi Kota Pekanbaru untuk menjadi kota metropolitan yang madani akan segera terwujud, pangkas walikota.

Pada ulang tahun yang pertama green radio ini Walikota memotong tumpeng sebagai tanda ulang tahun green radio.

(Humas Pemko)

Walikota Pekanbaru Berusaha Gaet Investor Negeri Kanguru Perth Australia (Global) Walikota Pekanbaru terus berupaya membuat terobosan agar Kota pekanbaru benar-benar menjadi kota yang modern dan cerdas, dan pusat tujuan ivenstasi serta memiliki masyarakat yang madani.

Seperti halnya saat ini, Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT menemui sejumlah investor dan pelaku usaha di Perth Asutralia, di Negeri Kanguru itu, Walikota ekspos tentang pontensi dan prospek pertanian serta peternakan di Pekanbaru khususnya, dan Riau pada umumnya.

Informasi yang diterima dari Kabag protocol yang mendampingi Walikota di Perth Asutralia tersebut, bahwa pertemuan Walikota dengan para investor dari perth

Australia tersebut dimediasi oleh Acting Konsul RI di Perth Australia Rosihan T. Saragih.

‘Sebelum melakukan pertemuan dengan investor bidang pertanian dan pertenakan, Walikota melakukan ekspos di di Konsulat Republik Indonesia dihadapan Acting Konsul RI di Perth Australia Rosihan T. Saragih serta para staf konsulat, selanajutnya dilakukan pertemuan dengan Perusahaan International Liefstok Exporter di Perth, untuk rencana pengembangan rumah potong hewan, dan jaminan suplai sapi ke Pekanbaru,’ ujar Ardiansyah.

Walikota Pekanbaru yang dijadwalkan pulang ke Pekanbaru, Rabu (17/12) ketika dihubungi via telepon menambahkan bahwa dalam pertemuan dan

pemaparan yang disampaikan sepertinya para pengusaha Perth Australia semakin tertarik berinvevstasi mengembangkan sektor agro wisata dan pertanian di Pekanbaru.

‘Apalagi saat ini kebutuhan daging dan konsumsi daging di Pekanbaru sangat besar melebihi Kota Medan khusus sapi Bali yang juga berasal dari peternakan Australia.

‘Kita optimis, para pengusaha di Perth Australia ini sangat tertarik meningkatkan investasi sektor pertanian dan peteranakan di Pekanbaru, karena struktur tanah dan kondisi alam Pekanbaru serta wilayah yang luas sangat memungkinkan peluang itu, sehingga lapangan kerja semakin terbuka di untuk putra putri Pekanbaru,’ harap Walikota.(Humas Pemko)

Wako Pekanbaru Serahkan DPA Lingkungan Pemko Pekanbaru TA 2015 Pekanbaru (Global)

Walikota pekanbaru H. Firdaus, ST,MT. secara resmi telah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015,yang dilangsungkan di aula kantor walikota pekanbaru, Senin ( 05/01 ).

Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015 ini, Walikota Pekanbaru mengharapkan, kepada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih baik dari tahun

2014, Kekurangan dan kelemahan SKPD pada tahun 2014 harus dievaluasi, agar pada tahun 2015 ini seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota pekanbaru harus lebih kreatif dan inovatif lagi, dikarenakan Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tidak akan cukup untuk pembangunan Kota Pekanbaru dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru juga menghimbau kepada seluruh SKPD agar menjadikan Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru hanya sebagai alat stimulus dalam upaya mencapaikan tujuan

pemerintah Kota Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru juga mengucapkan terima kasih kepada Perusahaan, BUMN dan para pengusaha yang mau bergandengan tangan bersama Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat Kota Pekanbaru.

Penggunaan anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2014 mencapai 94% lebih, dan pada Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2015 agar lebih baik lagi.’ujarnya.(Hms Pemko Pku)

I

7

n h u

EDISI 17

10 Jan - 09 Feb 2015

Plt Gubri Serahkan Bupati Inhu Anugerahi KIP Terbaik 1 se Riau Rengat (Global) Bupati Inhu H Yopi Arianto, SE, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), Selasa (30/12) dianugerahi terbaik satu Riau Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2014.

Pemprov Riau melalui Plt Gubri Arsyad Juliandi Rahman menganugerahi Bupati Inhu Yopi Arianto tentang hadiah berupa seperti di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diserahkan langsung Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman kepada Bupati Inhu melalui Sekdakab Inhu HR Erisman di Blok C Kantor Gunbernuran.

Sekdakab Inhu HR Erisman lewat seluler, Selasa (30/12) mengatakan ajang itu digelar

dalam rangka Hari Hak untuk Tahun 2014 sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan pra syarat terciptanya oven goverment dan transparansi Pemerintahan.

Diterangkan, oleh Tim Pemprov Riau penilaiannya hanya berdasarkan pada ketersediaan informasi yang

setiap saat menggunakan tiga metoda sekaligus.

Metoda tersebut antara lain Self Assesment Question (SAQ) atau Kuesioner Penilaian Mandiri, kunjungan ke website badan publik dan kunjungan langsung ke instansi terkait yang bekerjasama dengan PPID tingkat Kabupaten Inhu.

Terpisah Kabag Humas Setdakab Inhu, Jawalter MPd yang ikut menyaksikan penganugerahan KIP terbaik 1 Riau kepada Bupati Inhu melalui Sekdakab Inhu turut didampingi Kadishub Kab Inhu Erpandi, Staf Ahli Bidang Hukum, Nikson, dan Kabid Infokom Dishubkominfo Kab Inhu, Roma Doris. (Ris)

Tampak Sekdakab Inhu menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2014 dari Plt Gubri.

KP2MI ‘Gertak’ akan Laporkan PT TI

Ini dia penggelaran seni anak negeri Kabupaten Inhu yang digelar di Malam Tahun baru.

Final Pergelaran SAN

Rengat (Global) Soal dugaan penyerobotan lahan masyarakat oleh PT.Teso Indah (TI), dan belum tuntas sejak lama.

‘Pasalnya ada 6 hektar luasan lahan korban dengan dalih masuk konsesi perusahaan, tapi belum ditemukan,’ ujung penyelesaian.

‘Jelas Ropiudin warga Redang Kecamatan Rengat Barat kepada wartawan di Pematang Reba Minggu (4/1).

Korbannya 6 hektar lahan saya ikut terserobot perusahaan miliknya itu kata Ropiudin, pernah melaporkan ke Polres Inhu pada Tahun 2011 silam dengan surat nomor 04/Masy/ Rb-Lr/IX/2011, tapi belum selesai juga, hingga kini masih diperjuangkan dan akan menindaklanjuti tuntutan itu lagi,’sebutnya yang mengaku Ketua LSM Kelompok Peduli Pembangunan Masyarakat Indragiri Hulu (KP2MI) ini.

Menurutnya PT.SI berlindung dibalik pembangunan kebun plasma

masyarakat melalui kerjasama KUD Bina Sejahtera, tapi kebun kemitraan tersebut tak jelas penyerahannya (konversi) kapan hingga kini telah berjalan puluhan tahun.

Namun demikian jelas Rupiudin, lahan yang diserobot itu tidak pernah akan berheti menuntut dan tetap memperjuangkan hingga ketingkat lebih tinggi.

Meski itu darah atau nyawa menjadi taruhannya, tidak rela dihilangkan begitu saja. Akibat kepentingan perusahaan TI itu, jangan dikorbankan pemilik lahan tanpa ganti rugi.

Sedangkan pembangunan plasma masyarakat itu saja, sudah puluhan tahun belum jelas kapan akan diserahkan kepemilik kebun sesuai anggota kelompok tani yang telah ditetapkan sebelumnya melalui KUD Bina Sejahtera tersebut.

Kala itu penerimaan hasil produksi kebun yang belum dikonversi dari PT.TI itu, anggota kelompok tani

selaku pemilik baru menerima paling tinggi sekitar 100 ribu per bulan.sesal Ropiudin.

Dijelaskan, awalnya pihak perusahaan berjanji akan mampu menuntaskan pembangunan kebun plasma dengan luasan 5.000 hektar untuk masyarakat dari izin yang dimiliki PT.SI, tapi nihil terlaksana.

Sedangkan yang ada saja belum di konversi juga, hingga hasil yang diterima kelompok tani tidak sesuai dengan perjanjian yang di mufakati sebelumnya.

Dan yang menjadi pertanyaan sebutnya lagi, beberapa bulan lalu ada desa mengeluarkan surat pernyataan antara kepala desa pinggiran Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan KUD Bina Sejahtera selaku mitra PT.TI dengan tujuan tak jelas.

Sebab isi dalam surat tersebut kata Ropiudin, bahwa kebun plasama seluas 5.000 hektar yang dijanjikan sebelumnya itu, berubah lagi menjadi 3.000.(Ris)

Warnai Malam Tahun Baru 2015 di Kabupaten Inhu Kodim Inhu Matangkan Peringatan Tragedi 5 Januari

Rengat (Global) - Dalam rangka menyambut malam tahun baru 2015, Dewan Kesenian Indragiri (DKI) bekerjasama dengan Pemkab Inhu dan Forlet serta PGRI taja Pergelaran Seni Anak Negeri (SAN) yang diselenggarakan di Panggung Lapangan Terbuka Hijau Rengat (30/12).

Acara tersebut berlangsung selama 2 hari dengan menampilkan sejumlah hiburan rakyat. Diantaranya dendang lagu, musik, teater dari para seniman seniman lokal dan luar Kab. Inhu.

Hadir dalam acara pembukaan Pergelaran Seni tersebut, Asisten III H. Agus Rianto, SH, Staf Ahli, Kepala Kejakasaan Tinggi Rengat

Teuku Rachman serta sejumlah Camat dan para Tokoh seni Kab. Inhu.

Laporan Ketua Harian DKI H Mailiswin mengatakan penyelenggaraan pergelaran seni kali itu sejatinya bertujuan untuk memotivasi khususnya bagi para pelaku seni serta sanggar sanggar seni yang ada di Inhu untuk menampilkan kreatifitas sekaligus menghibur masyarakat dalam menyambut tahun baru 2015.

Diterangkan, Pergelaran Seni yang mereka gelar akan menampilkan sejumlah kesenian tradisional dari beberapa daerah Kabupaten lain.

Yakni, Kabupaten Kampar dengan puncak acara tepat

pada malam perpisahan tahun 2014 dengan tahun 2015 sekaligus menghadirkan artis Ibu Kota Jakarta.

Asisten Administrasi Umum H. Agus Rianto, SH, berharap, kegiatan itu menjadi ajang hiburan bagi masyarakat Inhu juga dapat dijadikan ajang untuk memunculkan motivasi dan kecintaan para remaja terhadap kesenian tradisional yang ada di Kab Inhu.

Diakhir sambutan, Asisten III Pemkab Inhu itu kembali berharap kepada seluruh masyarakat yang ikut serta dalam menyemarakkan malam tahun baru dapat menjaga ketertiban dan keamanan. (Ris)

Rengat (Global) Dalam rangka memperingati Tragedi Bersejarah 05 Januari 1949, Kodim 0302 Inhu melakukan berbagai persiapan dengan harapan pelaksanaan peringatan hari bersejarah 05 Januari 1949 yang akan dilaksanakan (5/1) lusa berjalan hikmat.

Peringatan sejarah perjuangan kali ini akan dipusatkan di Pendopo Junjung Buih depan Kediaman Dinas Bupati Inhu di Rengat bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Inhu, DKI. Sesuai rencana kegiatan nanti akan dihadiri Danrem 031 WIB Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto dan Ibu Ninik Turaijah Tulus selaku Putri Sulung Bupati Inhu I (pertama) sebagai saksi hidup sejarah perjuangan Kota Rengat serta para tokoh Masyarakat.

Sementara acara akan di isi dengan melaksanakan upacara peringatan, tabur bunga ke aliran Sungai Indragiri dan drama teater yang mengisahkan

Bupati Inhu H. Yopi Arianto, Berpakaian TNI Bersama Danrem 031 WIB, Dandim 0302 Inhu, Kapolres Inhu Disela Upacara Infantri & pelepasan Pasukan Kawal Negeri belum lama Ini di Rengat.

peristiwa berdarah 05 Januari 1949 yang dilakoni para seniman seniman Kota Rengat.

Seperti diketahui, tragedi 05 Januari 1949 atau yang kerap disebut akibat Agresi Militer Belanda ke II merupakan peristiwa bersejarah yang tidak dapat dilupakan oleh seluruh

masyarakat Indragiri Hulu.

Sebab peristiwa tersebut telah mencatat lebih dari 2.000 orang Pejuang dan masyarakat Inhu gugur hanya karena kekejian Agresi Militer Belanda ke 2 yang kala itu, Penjajah mengclaim belum mengakui Kemerdekaan NKRI. (Ris)

Pemkab Inhu : ISEI Harus jadi Motivator Pembangunan

Tampak para Bupati Inhu yang diwakili Asisten III Pemkab Inhu Agus Rianto melantik dan mengukuhkan pengurus ISEI tahun 2014 s/d 2017.

Rengat (Global) Asisten ADM Umum Pemkab Inhu H Agus Rianto, SH mewakili Bupati Indragiri Hulu melantik dan mengkukuhkan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Komisariat Daerah Inhu periode 2014 s/d 2017.

Pelantikan tersebut bersempena seminar dengan tema Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Tampak hadir Ketua DPRD Inhu , anggota DPRD Wisma

Heppy, Dandim 0302 Inhu yang diwakili oleh Kasdim, Muspida Inhu, serta tamu undangan lainnya.

Kepada ISEI, Pemkab Inhu melalui Agus Rianto berharap mampu menjadi motivator dan fasilitator dalam proses pembangunan Indragiri Hulu yang tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat.

‘Tentunya harus diawali dengan pemahaman terhadap Internal organisasi ISEI,’ sambung Agus.

Acara ISEI Komisariat Rengat yang diketuai oleh H. Suhardi, SE, Msi, MM, MH ini diadakan dengan didukung oleh berbagai pihak, baik itu swasta maupun dukungan moril dari anak negeri.

Pelantikan dan Pengukuhan dilanjutkan dengan seminar oleh moderator R. Marwan Indra Saputra dan dengan pembicara oleh Direktur Pasca Sarjana UNRI Prof.

Dr. Zulkarnaen dan Dosen Universitas Indonesia Dr. Nuzurahyar. (Ris)

Meranti

8

EDISI 17

10 Jan - 09 Feb 2015

Suasana pelantikan 85 Pejabat Pemkab Meranti yang dilantik Sekdakab Meranti.

Sekdakab Meranti Lantik 85 Pejabat Eselon II,III dan IV

Meranti (Global) Sekdakab Kepulauan Meranti Drs Iqaruddin atas nama Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Irwan, Msi melantik sebanyak 85 (delapan puluh lima) pejabat Eselon II, III dan IV di jajaran Setdakab Kepulauan Meranti.

Pelantikan digelar di Auditorium RSUD Kabupaten Meranti, Senin (5/1), dalam sambutannya Sekdakab Kepulauan Meranti Drs. Iqaruddin mengatakan, pelantikan ini merupakan hal biasa dalam rangka peningkatan kinerja dan penyegaran pegawai.

Turut hadir Asisten II, Sekdakab

Meranti Ir H Anwar Zainal, Kepala BKPP Drs Revi Ariyanto, Kabag Humas Ery Suhairi, S.Sos dan sejumlah pejabat eselon di jajaran Pemkab Meranti lainnya.

Dikatakan Sekda lagi, mutasi dan pelantikan dalam organisasi pemerintahan Pemkab Meranti dalam rangka meningkatkan

kinerja dan pelayanan kepada masyarakat guna percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, merupakan pola peningkatan karier (promosi) bagi pejabat yang berprestasi.Kesenjangan jabatan, mengisi jabatan yang kosong karena ditinggalkan pejabat yang memasuki masa pensiun, ketepatan penempatan posisi pejabat sesuai keahlian turut menjadi pertimbangan.

Adapun secara keseluruhan jumlah pejabat Eselon yang dilantik diantaranya Eselon II sebanyak 7 (tujuh)

orang, Eselon III sebanyak 35 (tiga puluh) orang dan Eselon IV sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan total 85 orang.

Dalam amanatnya Sekdakab Meranti itu juga mengingatkan sebagai PNS harus memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap organisasi, seiring tantangan yang semakin komplek dan berat.

Untuk itu Sekda juga mengharapkan kepada PNS yang baru saja dilantik dapat lebih fokus dan tidak mengcewakan pimpinan terlebih lagi masyarakat.

‘Pejabat yang baru dilantik

persiapkan diri untuk menjadi lebih baik lagi dalam pergerakan roda organisasi. Ini penilaian dan keharusan yang harus dilakukan, sebagai PNS mutasi kapanpun dan ditempatkan dimanapun harus siap,’ tegas Sekda.

Ditambahkannya lagi, mutasi akan dilaksanakan secara kontinyu dalam rangka menyelaraskan kebutuhan organisasi, sifatnya murni dan sudah masuk evaluasi dan pertimbangan Baperjakat. Lanjut Iqarudin, tanpa ada kepentingan Politik.

Lebih jauh dikatakan Sekda,

meminta kepada pejabat yang baru segera bergerak cepat mempelajari tupoksinya dengan melihat seluruh program ditempat yang baru. Dan yang baik terus dilaksanakan, dan terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,’ paparnya.

Sekda juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi H. Syafril Nawawi dan H Baktiar yang memasuki masa pensiun.

‘Terima kasih atas pengabdian yang luar biasa untuk Kabupaten Kepulauan Meranti ini,’ ucap Sekda.

(Rls/br)

HUT Jadi Kabupaten Meranti

Dispora Meranti Akan Lomba Meranti Berdendang IV

Para anggota Kemas berfoto bersama setelah mengikuti acara.

Bentang Karya Ke 3 Kemas Tampil Beda

Meranti (Global) Sebagai Daerah yang sedang berkembang wadah pembinaan kesenian butuh diprioritaskan di Kepulauan Meranti, salah satunya Komunitas Seni Muda Bernas (Kemas) Kepulauan Meranti Kembali Melakukan Bentang Karya Seni yang Ke 3 yang akan di Gelar di Taman Cik Puan, Sabtu (15/11) malam ini,sebut Berty Asmara.S.Pd,pembina Komunitas Seni Muda Bernas kepada media ini,Selasa (11/11) lalu.

Disampaikan Berty, kegiatan Bentang Karya ini telah kita laksanakan yang ke 3 (tiga) Kalinya, sebelumnya Bentang Karya pertama

di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan yang Kedua di Aula SMA Negeri 2 dalam (ruangan,red) dan yang ke 3 (tiga) Kali ini kita coba tampil beda diluar ruangan di Taman Cik Puan Selatpanjang.

‘Setelah melakukan proses latihan anak Kemas Komunitas Seni Muda Bernas Kepulauan Meranti menunjukan hasil karyanya di dalam kegiatan bentang karya,’kata Berty.

Sementara itu, Kabit Humas Kemas Azwin yang juga Ketua Pelaksana dalam Kegiatan ini mengatakan. kegiatan ini merupakan momen dalam memprioritaskan anak generasi pelaku seni di Kepulauan Meranti dan

mengali potensi yang ada pada pelaku seni yang ada di komunitas seni muda bernas Meranti.

‘Segala persiapan telah kita siapkan dan kita coba buat motif melayu,tema kampung dengan lampu colok di sekeliling taman,’katanya.

Dengan kegiatan ini kita berharap kedepanya, kita dari Kemas akan mencoba lebih baik lagi.serta besar harapan kepada pihak Pemerintah dan DPRD agar ikut sumbangsih dalam kegiatan kita, walau sedikit dananya kita akan upaya acara yang sebagus mungkin dalam mengibur Rakyat di Kepulauan meranti khususnya,’tutupnya .(Br)

Kreativitas Musik Harus di Prioritaskan di Kabupaten Meranti

Meranti (Global) Sanggar bathin galang kembali menaja festival yg mencerminkan nilai budaya melayu meski sebelumnya Pesta Sungai Bokor kini sanggar tersebut kembali membuat event yakni Bokor World Music Festival Event yang kedua kalinya bertaraf Intternasional, ini sungguh sangat baik dan luar biasa begitu yang dikatakan Sopandi.S.Sos saat di jumpai Jumat (2/1) di Selatpanjang.

‘Kegiatan iven ini merupakan ajang Kreativitas musik sekaligus mengenal dan mempromosikan Kabupaten meranti yang kaya akan alam dengan negara Jiran,’sebut Sopandi.

Bokor World Music Festival

ini di mulai Tanggal 6 dan 7 Januari 2015 akan diikuti oleh negara tetangga seperti Malaysia serta grup musik dari dalam negeri seperti dari Yogja dan Jakarta , selain itu juga diikuti grup musik dari Riau dan Riau Kepulauan .

Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Sagu itu sendiri justru sangar yang lagi trennya dan gak mau ketingalan juga akan menampilkan grup musiknya seperti dari Komunitas Seni Muda Bernas (Kemas) Meranti

, Biru Bertuah (BB) dan lain nya, tukas Sopandi.

Sementara itu di tempat terpisah Ketua Komunitas Seni Mudah Bernas (Kemas) Heru Sandra mengatakan, Kemas sendiri akan berusaha menampilkan sesuatu yang berbeda untuk event kali ini agar musik Kabupaten Kepulauan meranti sendiri tidak kalah saingnya seperti pengisi acara dari luar negeri maupun alam negeri lainnya nantinya, ujar Heru.

Lebih jauh Heru menyebutkan, kini kita akan tampilkan yang terbaik. sangat besar

harapan Kemas dan kami siap ambil bagian dan kami sangat mengapresiasikan bathin galang yang mampu membuat acara tersebut dan kami berterimakasih telah diminta untuk mengisi acara Bokor World Music Festival itu,kata Heru lagi.

‘Semoga pemerintah sendiri dengan adanya acara tersebut lebih peka terhadap kesenian khususnya didaerah Meranti sendiri.Dan juga sering membuat event event kesenian sebagai wadah tempt sanggar sanggar di Kabupaten meranti untuk menunjukkan karya karya terbaiknya,’tandas Heru Sandra. (br)

Meranti (Global) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, akan menggelar kegiatan lomba Meranti Berdendang IV mulai tanggal 14 sampai 17 Desember mendatang.

Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke 6 (enam) Tahun 2014,demikian disampaikan Kepala Disparpora Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Ishak Izrai, melalui Kepala Bidang Seni, Azwan MPd, kepada wartawan Jumat (12/12).

Menurutnya, ajang itu akan mengangkat kesenian tradisional daerah di Kepulauan Meranti.

Selain itu untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke 6, ajang ini merupakan upaya kita menggali potensi dan pengembangan bidang kesenian tradisional masyarakat, terutama masyarakat yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten

Kepulauan Meranti, ungkap Azwan.

Adapun tempat pelaksanaan kegiatan lomba, jelasnya, akan bertempat di Taman Cik Puan, Jalan Merdeka Selatpanjang, yang di ikuti oleh utusan dari 9 (sembilan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

‘Pelaksanaan di tempat terbuka itu nantinya dapat ditonton langsung oleh masyarakat luas.

Masyarakat akan terhibur dengan penampilan dari masing masing utusan Kecamatan,’ ujarnya.

Kategori lomba yang akan mendapat penilaian dari Tim Penilai Disbudpar Provinsi Riau dan Tim Juri lokal yang berkompeten lainnya, lanjut Azwan, antara lain tari kreasi melayu, lagu melayu, dodoi anak, teater remaja dan suara gita bahana.

(Br)

Pembukaan Meranti Berdendang waktu lalu.

Bupati Salurkan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Kurang Mampu

Meranti (Global) Dari pendataan di desa desa dan juga melalui Rt/Rw setempat serta kunjungan kerja Pemkab Kepulauan meranti melalui Dinas Sosial Kepulauan meranti memberikan kemudahan dengan memprioritaskan rumah layak huni Sebayak 88 (delapan puluh delapan) buah rumah Tahun 2014 diperuntukan bagi masyarakat miskin di Kepulauan Neranti,demikian disampaikan Bupati Drs H.Irwan Msi Melalui Kepala Dinas Drs Said Asmarudin.MM Selasa (2/12) saat di jumpai dikantornya.

Dari hasil pengamatan Dinas Sosial, pihaknya telah melaksanakan Program Rehap Rumah Layak huni yang dilakukan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, Bahkan saking gembiranya, masyarakat penerima rumah layah huni itu mengadakan syukuran dirumah masyarakat yang telah dibantu . Namun karena kesibukan kita Dinas sosial belum sempat hadir,sebut Said Asmarudin.

Masih kata Said, setiap kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti telahpun didata untuk mendapatkan jumlah masyarakat yang berhak dibantu karena saat ini biasa hidup yang susah karena BBM yang naik akan bertambah nilai ekonomi masyarakat maka dari pada itu, melalui APBD 2014 Dinas Sosial telahpun mengimput data dan berkerja sama Dinas

PU Kepulauan meranti akan menerapkan program ini kedepannya demi membangkitkan semagat hidup masyarakat bawah karena penuh nilai Ibadah. imbuhnya Said.

‘Program Rumah Layak huni ini akan coba kita terapkan bagi masyarakat yang membutuhkan karena ini menyentuh hati nurani para pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan meranti ditengah tengah kehidupan masyarakat dan ada nilai ibadah disini ,’ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Pemkab Meranti Drs Ardani.MM melalui Kabid Cipta Karya mengatakan terkait masalah Rumah Layak huni kita dari Dinas PU sudah mempersiapkan itu semua dan sudah ada yang terealisasi dengan baik bahkan sudah 50 persen siap mungkin sedikit lagi sekitar tangal (15/12) ini semua bisa terrealisasi dengan baik.kata Rori.

Keterlambatan bukan dari pegerjaan itu sendiri tapi di Bidang Cipta Karya bukan dari segi anggaran sudah ada cuman perlu waktu untuk memprioritaskan keseluruhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kepulauan Meranti nantinya, pungkas Rori.

(Br)

D

u m a i

9

EDISI 17

10 Jan - 09 Feb 2015

Mahasiswa dan Masyarakat Dumai ‘Kecolongan’ Dumai (Global) Belum lama ini dilantik, DPRD Kota Dumai sudah menganggarkan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard yang telah disetujui dianggarkan pada tahun APBD 2015 dengan total sebesar 1 Miliar lebih.

Sangat miris memang, kalau kita melihat pola pikir DPRD Kota Dumai sekarang, karena tidak mengindahkan kebijakan pusat.

Dimana Pusat yang dari awal awal saja telah mengintruksikan kepada setiap daerah untuk bisa menghematkan pembiyaan dan yang terpenting harus berpihak untuk kepentingan masyarakat,tetapi realitanya DPRD Kota Dumai tetap saja mengabaikannya.

Kami tidak percaya dan kecolongan, kok bisa DPRD Dumai lebih memikirkan kepentingannya,sementara kan masih banyak program yang bisa lebih ke pro rakyat Dumai. dan yang anehnya lagi DPRD Dumai kan baru, tunjukan dulu kerjanya dulu,’ujar salah satu mahasiswa pertinggi Dumai itu, yang

tidak diketahui namanya itu.

Sementara dengan anggaran senilai Rp 10 Miliar itu, menurutnya, apabila digunakan untuk pendidikan maka uang sebesar itu dapat membantu kami seperti beasiswa.

‘Kalau uang senilai Rp 10 miliar di bagi saja senilai Rp 2 juta/ orang aja mungkin bisa terb a n t u sekitar 5.000 mahasiswa Dumai.

Bukan memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan masyarakat ,tapi malah ingin membeli mobil,sesalnya.(Icl)

Ini Dia mobil merk Alphard.

Loloskan Rp 35 Miliar Penyertaan Modal

Perda ‘BODONG’ APBD Kota Dumai TA 2014 Digugat ke MA

Ini bukti setoran uang senilai Rp 1.000.000 kepada MA.

Dumai (Global) Teka teki ‘pembiaran’ terhadap pelaksanaan APBD Kota Dumai TA 2014 yang didasari dengan Perda APBD yang tidak pernah mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD nampaknya mulai terkuak.

Pantas saja tak ada yang sudi menanggapi pernyataan kami bahwa Perda Kota Dumai Nomor 11 tentang APBD TA 2014 adalah ilegal.

Bak peribahasa ‘Ada Udang Di Balik Bakwan’ mungkin bisa dijadikan sebagai gambaran atas kondisi yang sebenarnya terjadi dalam pembahasan APBD TA 2014 yang ternyata tersandera kepentingan oknum mafia anggaran.

Polemik rencana pembangunan mesjid terapung yang dihidangkan sebagai pengalih perhatian berhasil membius masyarakat. Sementara itu, anggaran fantastis penyertaan modal yang digolkan pada BUMD PT. Pembangunan Dumai sebesar Rp. 7 Miliar dan PDAM Tirta Dumai Bersemai sebesar Rp. 28 Miliar, luput dari perhatian dan sesuai Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III s/d September 2014 ternyata anggaran tersebut sudah ‘wakwaw’ 100 % dicairkan.

Jika pencairan dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukkannya, maka patut diduga telah terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Namun, terlepas dari masalah penggunaan dana, legalitas Perda tentang Penyertaan Modal pada ke 2 (dua) BUMD itupun sangat diragukan keabsahannya karena pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang undangan.

Sesuai surat undangan DPRD Nomor:005/DPRD/2004/13 tanggal 13 Januari 2014, agenda rapat paripurna tanggal 15 Januari 2014 antara lain adalah, : 1).Pembukaan masa sidang I tahun sidang 2014.

2).Penyampaian hasil kerja Pansus.

3).Penyampaian nama dan susunan AKD. dan 4). Penyampaian laporan kegiatan reses anggota DPRD masa sidang III

tahun sidang 2013.

Rapat paripurna tanggal 15 Januari 2014 lalu, tersebut tidak pernah mengagendakan penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2014, tentang Penyertaan Modal pada PT. Pembangunan Dumai.

Demikian pula halnya dengan Surat pimpinan DPRD Kota Dumai Nomor: 170/ DPRD/2014/26 tanggal 20 Januari 2014, perihal jadwal kegiatan DPRD bulan Januari sesuai hasil rapat badan musyawarah DPRD tanggal 13 Januari 2014, bahwa agenda rapat paripurna tanggal 22 Januari 2014 adalah penyampaian hasil kerja Pansus B terhadap Rancangan Perda Penyertaan Modal, bukan penetapan Perda tentang Penyertaan Modal.

Namun, jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi Demokrat Plus yang mempertanyakan dasar penyertaan modal dalam rapat paripurna tanggal 30 Januari 2014, mengatakan bahwa dasar penyertaan modal pada PT. Pembangunan Dumai adalah Perda Nomor 1 Tahun 2014 yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 15 Januari 2014, sedangkan dasar penyertaan modal pada PDAM Tirta Dumai Bersemai adalah Perda Nomor 4 Tahun 2014 yang disahkan tanggal 22 Januari 2014.

Lampiran APBD Dumai Tahun Anggaran 2014.

Jawaban sekenanya bahkan terkesan asbun tersebut tentu sangat disayangkan karena tidak ada 1 ayat pun dalam peraturan perundang undangan yang mengatakan bahwa DPRD boleh mengesahkan Perda, apalagi Perda tentang APBD. Tugas dan wewenang DPRD hanya membahas dan menyetujui rancangan Perda, bukan mengesahkan. Kalau Rancangan Perda boleh disahkan sendiri kenapa harus dievaluasi oleh Gubernur?!!.

Pengesahan terhadap rancangan Perda bukan domain nya legislative, tapi eksekutif. Artinya, ke dua Perda tentang penyertaan modal tersebut di atas, ditetapkan tanpa mekanisme rapat paripurna.

Kesimpulannya jelas, materi muatan Pasal 1 ayat (3) huruf b Perda ‘BODONG’ No. 11, tentang APBD Kota Dumai TA 2014 yang tidak pernah mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD tidak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.

Nampaknya anggota DPRD periode ini harus ekstra waspada dengan ‘dosa warisan’ karena kewenangan tak boleh diwakilkan. Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, menyatakan: ‘APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda’.

Pertanyaan kami, mungkinkah Laporan Keuangan Pemko Dumai Tahun 2014 kelak dibentuk atau ditetapkan dengan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014 jika dasar pengeloaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2014 adalah Perda ‘BODONG’ yang cacat hukum karena tidak pernah disepakati bersama oleh Walikota dan DPRD periode sebelumnya.

(Cpt)

SK Gubernur Belum Turun UMK Dumai 2015 Belum Berlaku Dumai (Global) Pemerintah Kota (Pemko) Dumai telah mengirim berkas Upah Minimum Kota (UMK) Dumai tahun 2015, tapi belum berlaku, dikarenakan SK Gubernur Riau (Gubri) tak kunjung turun. Namun, setelah SK Gubri keluar, akan dilakukan penyesuaian.

Ya, lantaran SK Gubernur belum kita terima, maka secara otomatis yang menjadi dasar upah yaitu UMK Dumai tahun 2014,’ terang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai Drs H Amiruddin MM, Selasa (6/1) kemarin.

Keterangan yang berhasil dihimpun di Dumai UMK Dumai tahun 2015 sudah disepakati sebesar Rp2,2 juta. Bahkan sesuai ketentuan sudah harus berlaku per 1 Januari 2015.

Namun jka belum juga ditandatangani Gubri, maka yang menjadi acuan dalam pembayaran upah pekerja adalah UMK Dumai tahun 2014.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan syarat Kerja Disnakertrans Dumai Muhammad Fadhly SH mengatakan, setelah SK Gubri turun kekurangan upah pekerja tetap dibayar perusahaan dengan cara dirapelkan.

Untuk diingat, UMK Dumai tahun 2015 Rp 2, 2 juta disepakati dalam rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai yang terdiri dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Apindo dan Kadin Dumai. Besaran UMK DUmai tahun 2015 disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Dumai sebesar Rp.2.175.000.

Setelah SK Gubernur Riau tentang UMK Dumai 2015 diterima, Disnakertrans Kota Dumai akan meneruskan surat tersebut ke seluruh Perusahaan yang beroperasi di Kota Dumai sebagai acuan pembayaran upah,’ sebut Padly.

Dijelaskan, mengingat telah disepakati oleh seluruh unsur dewan pengupahan Kota Dumai yang terdiri dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Apindo dan Kadin kota Dumai maka perusahaan di Dumai harus mematuhinya. Dan sesuai ketentuan UMK Dumai tahun 2015 efektif diberlakukan Januari 2015.

Bagi pekerja/buruh di Dumai dihimbau agar kenaikan UMK tahun 2015 menjadi pemicu semangat dalam melaksanakan pekerjaan sehingga perusahaan mampu meningkatkan produktifitas,’harapnya.

Sesuai data yang diterima di Dumai, UMK Dumai dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. UMK Dumai tahun 2012 tercatat sebesar Rp1.117.000, UMK tahun 2013 naik menjadi 1.490.000, Sedangkian UMK Dumai 2014 Rp1,9 juta kemudian tahun 2015 UMK Dumai diusulkan naik menjadi Rp 2,2 Juta.

Sesuai Permenakertrans No 1/ 1999, pasal 14 ayat 2 menegaskan, bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun (0 s/d 1 tahun).

Sementara dalam ayat 3 dijelaskan, bahwa peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja diatas 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/ serikat pekerja dan perusahaan.

Besaran upah bagi pekerja diatas satu tahun bisa saja ditinjau. Jika akibat dari kenaikan kebutuhan memicu tingginya biaya hidup, maka pekerja/ serikat pekerja bisa berunding dengan managemen perusahaan untuk mengambil kesepakatan besaran upah yang ditetapkan secara tertulis,’ ungkap Fadhly lagi. (Ocu)

Bencana Alam

Sepanjang Tahun 2014, BPBD Dumai Tangani 231 Kasus

Dumai (Global) Bedasarkan catatan Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ), sepanjang tahun 2014, telah menangani sebanyak 231 kasus bencana alam.

Bencana alam tersebut meliputi bencana akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, kebakaran rumah dan hotel, angin puting beliung dan anak tenggelam. Hal itu dijelaskan Kepala BPBD Tengku Izmet belum lama ini.

Ya selama 2014 ada sebanyak 231 kasus bencana yang kita tangani. Namun kasus yang paling banyak itu ialah kasus Karhutla sebanyak 201 kasus. Sedangkan kebakaran rumah dan hotel sebanyak 22 kasus, anak Tenggelam 3 kasus, angin puting beliung 2 kasus dan 3 kasus Kapal terbakar, ‘jelas Ismet.

Dari seluruh kasus yang ditangani, kata Ismet, diakui tidak sebanding dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Dengan

resiko yang cukup besar dilapangan jumlah personel BPBD saat ini hanya 28 orang. Jumlah itu dianggap belum memadai, sehingga kualahan ketika ada bencana.

Sarana juga masih kurang, untuk operasional Damkar kita memilki sebanyak 4 (empat) Unit mobil Box, fayer jeep 2 unit, mobil suplly 2 unit dengan kapasitas 5 ribu liter air, dan plus 1 unit Ambulance. Dari jumlah itu, ada 2 (dua) unit berasal dari bantuan BPBD Pusat yaitu ambulance dan unit fayer Jeep,’rincinya.

Kekurangan fasilitas itu, ucap Ismet, menjadi kendala bagi personel dalam melakukan tugas. Untuk itu, pada anggaran tahun 2015 lalu BPBD sudah mengajukan penambahan personel tetapi belum direalisasi dengan alasan anggaran tidak memadai.

Walaupun kita memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan, tapi BPBD selalu memberikan kinerja terbaik untuk membantu mengatasi penanganan dan penanggulangan bencana di Kota Dumai,’pungkas Ismet. (Ocu)

Rohul Kakanwil Kemenag Riau Kunker Akhir Tahun ke Rohul 10

EDISI 17

10 Jan - 09 Feb 2015

Kanwil Kemenag Provinsi Riau Tarmizi Tohor dalam pengarahan pada kunjungan ke Kabupaten Rohul.

Rokanhulu (Global) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau Drs H Tarmizi Tohor MA, lakukan kunjungan kerja akhir tahun ke Kantor Kemenag Rohul, Rabu (31/12) dan sekaligus melakukan pertemuan silaturrahim bersama keluarga besar Kemenag Rohul, bertempat di aula Kemenag Rohul, Kota Pasir Pengaraian.

Hadir dalam acara tersebut Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Drs H Zulkifli Syarif MPdI, Kasi Pendis Drs H Syahruddin MSy, Kasi Bimas Islam Drs H Rusli MSy, Kasi Syariah Drs H Martillevi Saleh MSy, Kasi Haji dan Umrah H Elfalisman SAg, para Pengawas Pendidikan, Kepala KUA dan Pimpinan Satker se Rohul.

Tarmizi Tohor dalam arahannya mengatakan bahwa kunjungannya ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan Kemenag Rohul dalam melaksanakan program, kegiatan, pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pembinaan kehidupan beragama; pembinaan kerukunan umat beragama; pembinaan pendidikan agama dan keagamaan; pelayanan ibadah haji, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Tarmizi Tohor, untuk melaksaanakan program program ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) telah menetapkan lima budaya kerja Kemenag, yang

harus diimplementasikan oleh setiap pegawai Kemenag dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu Integritas; Profesionalitas; Tanggungjawab; Inovatif; dan Keteladanan.

Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, mengatakan bahwa pihaknya saat ini sangat berbahagia dan bahkan berbunga bunga, disebabkan oleh tiga hal penting, yaitu kunjungan kerja Kakanwil Kemenag Riau di Kemenag Rohul pada penghujung tahun 2014,. remunerasi atau tunjangan kinerja (Tukin) yang baru saja dibayarkan dan juara umum MTQ Tingkat Prov Riau ke 33 Tahun 2014.

Ketiga hal ini diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi karyawan/ ti Kemenag Rohul, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada tahun 2015. Saya berharap agar seluruh pegawai dapat menerapkan lima budaya kerja yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama Bapak LHS, tegasnya.

Demikian disampaikan Ahmad Supardi Hasibuan MA, ketika memberikan pengantar dan sambutan atas kunjungan kerja (kunker) akhir tahun Kakanwil Kemenag Provinsi Riau Drs H Tarmizi Tohor MA, Rabu (31/12)dan sekaligus melakukan pertemuan silaturrahim bersama keluarga besar Kemenag Rohul, bertempat di aula Kemenag Rohul, Kota Pasir Pengaraian.

Hadir dalam acara tersebut Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Drs H Zulkifli Syarif MPdI, Kasi Pendis Drs H Syahruddin MSy, Kasi Bimas Islam Drs H Rusli MSy, Kasi Syariah Drs H Martillevi Saleh MSy, Kasi Haji dan Umrah H Elfalisman SAg, para Pengawas Pendidikan, Kepala KUA dan Pimpinan Satker se Rohul.

Kakanwil Kemenag Riau H Tarmizi Tohor dalam arahannya mengatakan bahwa kunjungannya ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan Kemenag Rohul dalam melaksanakan program, kegiatan, pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pembinaan kehidupan beragama; pembinaan kerukunan umat beragama; pembinaan pendidikan agama dan keagamaan; pelayanan ibadah haji, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Tarmizi Tohor, untuk melaksaanakan program-program ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) telah menetapkan lima budaya kerja Kemenag, yang harus diimplementasikan oleh setiap

pegawai Kemenag dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu Integritas; Profesionalitas, Tanggungjawab, Inovatif dan Keteladanan.

Tarmizi menegaskan bahwa sosialisasi budaya kerja yang dilakukannya ini adalah yang pertama sekali di Kab/Kota se Riau, sebab Tarmizi yakin bahwa Kemenag Rohul termasuk yang paling siap untuk melaksanakan lima budaya kerja yang dicanangkan oleh Menag LHS tersebut.

Kakanwil Kemenag Riau Harapkan Rohul Percontohan Budaya Kerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau Drs H Tarmizi Tohor MA, mengharapkan agar Kemenag Rohul menjadi Kemenag percontohan dalam pelaksanaan Lima Budaya Kerja yang dicanangkan oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin (LHS) beberapa waktu yang lalu.

Demikian disampaikan Tarmizi Tohor ketika melakukan kunjungan kerja akhir tahun ke Kantor Kemenag Rohul, Rabu (31/12/2014) dan sekaligus melakukan pertemuan silaturrahim bersama keluarga besar Kemenag Rohul, bertempat di aula Kemenag Rohul, Kota Pasir Pengaraian.

Hadir dalam acara tersebut Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Drs H Zulkifli Syarif MPdI, Kasi Pendis Drs H Syahruddin MSy, Kasi Bimas Islam Drs H Rusli MSy, Kasi Syariah Drs H Martillevi Saleh

MSy, Kasi Haji dan Umrah H Elfalisman SAg, para Pengawas Pendidikan, Kepala KUA dan Pimpinan Satker se Rohul.

Dikatakannya, Kemenag Rohul adalah salah satu Kab/Kota yang cukup dinamis dan memiliki prestasi yang membanggakan akhir-akhir ini, sebagai contoh dalam bidang MTQ, dimana dua tahun berturut-turut yaitu 2013 dan 2014, Rohul meraih juara umum pada Tingkat Provinsi Riau. ‘Setahu saya selama pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Riau, Kemenag Rohul selalu berada pada urutan terbawah dari 12 Kab/ Kota yang ada dan jarang sekali meraih piala, kalaupun ada tetapi sangat sedikit. Namun dua tahun terakhir, justru mengalami peningkatan yang luar biasa, bukan hanya bisa bersaing dari kab/kota lain, tetapi justru dapat meninggalkan kab/kota lainnya,’ tandas Tarmizi.

Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, mengatakan bahwa pihaknya sangat siap untuk dapat melaksanakan lima budaya kerja yang disampaikan oleh Bapak Tarmizi Tohor, yaitu Integritas, Profesionalitas, Tanggungjawab, Inovatif, dan Keteladanan.

Dikatakannya, pada awal tahun 2015 ini, pihaknya akan mensosialisasikan lima budaya kerja yang telah dicanangkan kepada seluruh Satker dan karyawan/ti Kemenag Rohul dan berharap agar Rohul menjadi pelopor utama sekaligus menjadi contoh dalam pelaksanaannya. (Rls)

Kakan Kemenag Rohul Ahmad Supardi Hasibuan serahkan Dipa tahun 2015 kepada 6 Satuan Kerja (Satker) dan 7 madrasah se Rokan Hulu.

Kakan Kemenag Rohul Khutbah Jumat di Rengat

Pengurus DW Rohul berfoto bersama dengan DW Inhil.

Ketua DW Kemenag Rohul Silaturrahim ke DW Kemenag Inhil

Rokanhulu (Global) Ketua Dharma Wanita (DW) Kemenag Rohul Dra Hj Mariam Usemahu Hasibuan MPd, lakukan kunjungan silaturrahim kepada Ketua DW Kemenag Indragiri Hilir (Inhil) Ny Azhari, Kamis akhir pekan lalu, bertempat di kediaman Ketua DW Kemenag Inhil, Parit 10 Kota Tembilahan.

Hadir dalam acara silaturrahim tersebut, pengurus dan anggota DW Kemenag Inhil, ditambah dengan Ketua DW Kanwil Kemenag Riau Ny Tarmizi Tohor, Ketua DW Kemenag Kota Dumai Ny Darawi, Ketua DW Kemenag Kota Pekanbaru Ny Edwar S Umar, Ketua DW Kemenag Bengkalis Ny Jumari, dan lain sebagainya.

Ketua DW Kemenag Rohul Ibu Mariam Usemahu Hasibuan mengatakan rasa terima kasihnya dapat berkunjung ke kediaman Ketua DW Kemenag Inhil, melakukan silaturrahim, di sela sela mendampingi sang suami mengikuti kegiatan Musabaqah

Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Prov Riau Tahun 2014 di Kota Tembilahan.

Ketua DW yang sering disapa dengan Nyonya Hasibuan ini, lebih lanjut mengatakan rasa kekagumannya kepada ibu ibu DW Kemenag Inhil, khususnya Ketuanya Ny Azhari, dimana orangnya ramah, penuh persahabatan, peduli antar sesama, dan yang paling penting dapat mengayomi dan melindungi para anggotanya.

Hal ini adalah sesuatu yang perlu dicontoh oleh Ketua DW Kemenag lainnya, khususnya oleh Ketua dan pengurus DW Kemenag Kabupaten Rohul, sehingga hubungan antara anggota DW dengan pengurus DW terutama ketuanya, berjalan dengan cair, penuh persahabatan, dan tidak terhalang oleh jabatan struktural suaminya, tandas wanita kelahiran Ambon kediaman Makassar ini.

Nyonya Azhari di pagi hari itu terlihat super sibuk, sebab Ketua DW Kanwil

Kemenag Riau dan beberapa Ketua DW Kemenag Kab/Kota se Riau, tampak hadir dalam acara silaturrahim. Seperti biasanya, Ibu Ketua DW selaku tuan rumah, menyiapkan sarapan pagi sesuai dengan makanan khas Tembilahan.

Nyonya Azhari juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua DW Kanwil Kemenag Riau, Ketua DW Kemenag Kab Rohul, dan Ketua DW Kemenag Kab/Kota lainnya, yang telah berkenan berkunjung sekaligus bersilaturrahim di kediamannya, sekaligus menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan dan kejanggalan.

Acara kunjungan silaturrahim berjalan dengan lancar, di ruang tengah terlihat ibu ibu bercerita dan bercengkrama sangat akrab, mengoceh dan berceloteh sana sini, sambil sekali sekali ada yang tertawa riang bahagia, yang menunjukkan bahwa mereka sangat senang berada di kediaman Ketua DW Kemenag Inhil ini.(Rls)

Rokanhulu (Global) Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, sampaikan khutbah Jumat di Masjid Nurul Iman Pematang Reba Rengat Kabupaten Inhu, Jumat (2/1). Khutbah Jumat ini dilakukan secara khusus dengan mendatangkan beberapa pejabat Kemenag se Riau.

Khutbah Jumat ini digelar karena 4 (empat) hal, yaitu acara rutin karena setiap hari Jumat pasti ada khutbahnya, Dalam rangka peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke 69 Kementerian Agama Tingkat Prov Riau Tahun 2015, yang jatuh pada tanggal 3 Januari 2015, Persiapan memasuki tahun 2015, dan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H. Hadir dalam sholat Jumat tersebut beberapa pejabat dan karyawan/ti Pemkab Inhu yang sengaja sholat Jumat di Masjid Nurul Iman, beberapa pejabat Kemenag Kab/Kota yang datang dari seluruh Riau, ditambah dengan sekitar 500 jamaah rutin yang biasa melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut.

A h m a d S u p a rd i Hasibuan yang juga mantan Ke p a l a Humas d a n

Kepala Perencanaan pada Kanwil Kemenag Riau ini, menyatakan dalam khutbahnya, bahwa umat Islam harus mempersiapkan diri untuk memasuki tahun baru 2015, sebab tantangan yang dihadapi ke depan, pastilah akan lebih berat dan beragam.

Dikatakannya, jika ingin selamat dalam memasuki dan menjalani tahun 2015 ini, maka setidaknya seorang umat harus dapat menjawab, menghayati dan mengamalkan 5 pertanyaan apa dan 3 pertanyaan siapa.

5 (Lima) pertanyaan apa tersebut adalah, 1. apa tujuan hidup.

2. apa tugas hidup.

3. apa peranan hidup.

4. apa pedoman hidup dan.

5. apa bekal hidup.

Sedangkan 3 (tiga) pertanyaan siapa adalah, 1. siapa teladan hidup.

2. siapa kawan hidup.

3. siapa lawan hidup.

Al Ustadz Hasibuan menjelaskan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mencari ridha dari Allah SWT, tugas hidup kita adalah beribadah kepada Nya, peranan hidup kita adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi, pedoman hidup kita adalah Alquran dan al Sunnah dan bekal hidup kita adalah iman, ilmu dan amal.

Sedangkan teladan hidup kita adalah Nabi Muhammad SAW, kawan hidup kita adalah orangorang yang beriman dan lawan hidup kita adalah syaithan laknatullah.

Khutbah diakhiri dengan berdoa kepada Allah SWT agar umat islam, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, diberikan keampunan, kasih sayang dan pertolongan dari Allah SWT.(Rls)

11

EDISI 17

10 Jan - 09 Feb 2015 Macam Mano KPK Ko .................................................................................................................................................................................................................................... dari hal 1

itu,adalah Pimpinan Proyek (Pimpro red) pembelian gedung tersebut.

‘Padahal sebatas diketahui dari pada pemeriksaan BPK RI ada kerugian Negara yang ditimbulkan dalam persoalan ini,ujar Atmansyah.

Beberapa fakta mengatakan, pada tahun 2007,Kapolda Riau masa itu dijabat oleh Brigjen Pol Drs Sutjiptadi melalui statementnya yang dimuat oleh Tribun Pekanbaru,tgl 29 Desember 2007 mengatakan, penanganan kasus korupsi ini tidak ada istilah dihentikan termasuk Penyelidikan kasus Pembelian Hotel Marina tersebut,kasusnya segera dituntaskan.

Dan pada Kamis 3 Januari 2008,Brigjen Pol Drs Sutjiptadi juga mengeluarkan pernyataan, akan memanggil semua yang terlibat.

Bahkan sebelum itu, Direskrim Polda Riau yang dijabat oleh Kombes Pol Drs Chariul mengatakan, ”Selama saya menjabat tak pernah ada Surat Perintah Penghentian

Penyelidikan (SP3) terkait pengusutan pembelian Hotel Marina,” Tetapi sayang, semenjak ditinggal Brigjen Pol,Sutjiptadi dan Kombes Pol Chariul,kasus Hotel Marina tidak ada gambaran lagi alias kabur. Tetapi berdasarkan informasi memang ada beberapa pihak telah diperiksa mengenai hal itu, tetapi sampai ini tindak lanjutnya tidak ada perkemgan yang berarti.

Seperti berita sebelumnya, hingga saat ini banyak kasus korupsi di Rokanhilir yang belum tertuntaskan oleh Penegak Hukum di Negeri, baik itu yang terjadi dimasa Bupatinya Anas Maa’mun (saat telah menjadi tahanan KPK), maupun pejabat lainnya.

Dan yang patut dipertanyakan disini, kapan giliran Suyatno, yang jelas diketahui menjabat Pimpinan Proyek (Pimpro red) Mark Up pembangunan Hotel Marina menjadi gedung DPRD Rokanhilir, itu diperiksa.

Seperti data yang dimiliki, Pemegang Kas daerah Kabupaten Rokanhilir harap membayar kepada Fahrul, Bendahara proyek pengadaan ganti rugi tanah dan bangunan untuk pelayanan umum Kabupaten Rokanhilir, yang mempergunakan rekening pada BPD Riau Cabang Bagan Siapi api Nomor 2010203-10164, dengan jumlah uang sebesar Rp 7.750.484.500, untuk pembayaran uang persediaan Belanja Bangunan pada tahun 2001, menurut data terlampir Rokanhilir 5 Oktober 2001.

Sementara itu pemilik gedung yang bernama Martin Oei hanya menerima uang sebesar Rp 5.500.000.000,00 melalui pada Bank BPD Cabang Utama Pekanbaru.

Buktinya ‘Permohonan kiriman uang tanggal 8 Oktober 2001 dengan KU:101.2003.Sandi:2755.Nama dan alamat penerima Martin Oei.BRI14/6 : 008.000656916.90. di Jalan

Sudirman,Pekanbaru dengan nilai uang sejumlah Rp 5.500.000.000’.

Dari persoalan itu ditemukan keganjilan keganjilan seperti, uang yang sudah dipersiapkan untuk pembayaran gedung yang sudah di siap pakai malah dibuat mereka (para pelaku red) dengan rincian pengeluaran seperti Administrasi dan pengendalian proyek, seperti : 1. Gaji dan upah sebesar Rp 3.456.000.

2. Bahan bahan sebesar Rp 1.259.000.

3. Perjalanan Dinas sebesar Rp 16.860.000.

4. Biaya Dokumentasi proyek sebesar Rp 23.200.000.

5. Pengadaan ganti rugi tanah dan bangunan untuk pelayanan umum sebesar Rp 7.727.284.500 Jadi Total keseluruhannya sebesar Rp 7.750.484.500.

Dan yang mengetahui dan menyetujui :

1.Pemimpin proyek itu Suyatno (Bupati Rohil saat ini).

2.Bendaharawan Fahrul.

3.Keuangan Achmad Asri.

Sementara itu untuk pembelian itu Pemerintah Kabupaten Rokanhilir waktu membentuk Tim 9 (sembilan) dan sudah diperiksa oleh Polda Riau seperti, : 1.Ketua tim, Mantan Bupati Wan Thamrin Hasyim.

2.Wakil Ketua tim, Zalmuri.

3.Anggota tim,Bahtiar.ST (mantan Kadis PU).

4.Azwinour.

5.Wazarman Yunus.

6.M Yani.

7.Rusli Alhamidi 8.Ismail Mahsyah.

9. Fahrul.

Dan Penyimpangan yang dilakukan Suyatno untuk pembelian Gedung Marina Sea Food sebesar Rp 2.25 Miliar,pada APBD Pemkab Rohil tahun 2001.

Sementara itu dalam buku saku KPK,tentang tindak pidana korupsi ‘Suyatno yang waktu itu wakil Bupati Rokanhilir’ telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 yang isinya sebagai berikut : 1. Setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun.

2.Dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam kegiatan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Sekarang tinggal lagi keberanian dari pihak penegak hukum di Negeri ini terutama KPK untuk segera menahan Suyatno, yang jelas mengetahui Mark up pembelian Gedung Marina tersebut.(tim)

Bapak Anak Sama .......................................................................................................................................................................................................................................... dari hal 1

Karena obat obat tersebut harganya sangat mahal,sementara orang tuanya tidak mau lagi memberinya uang, maka Ar, nekat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang untuk bisa membeli obat itu.

Sebelum dikirimkan ke kampung halamannya, Ar,sempat mendapat makian bahkan tendangan ala Jet Lee dari bapaknya.

Tetapi karena anak,akhirnya Ar dikirim kekampung halaman.

Dan pertanyaannya disini?,

kalau memang anaknya dikirim ke Bengkalis bagaimana dengan status Pegawai Negeri yang disandang oleh Ar,sementara Ar, sudah lama tidak masuk.Makanya patut dipertanyakan status Ar, yang hingga saat ini tidak pernah masuk.

‘Siapo yang berani menegurnya, ayahnyo bupati,’ujar masyarakat Rohil yang tidak mau namanya disebutkan kepada media ini, pada sebuah percakapan..

Seperti berita sebelumnya, Tipu Kontraktor Anak Bupati Rohil

Nekat Palsukan Tandatangan Diduga telah menipu salah seorang kontraktor , seorang PNS dilingkungan Pemkab Rohil dibiro Perlengkapan berinisial Ar, yang juga Putra Bupati Rohil Suyatno nekat memalsukan tandatangan bapaknya.

Tidak tanggung tanggung, Ar nekat menandatangani sebuah SK Bupati Rokan No.46/ SPD/KEU/2014/1.02.01, tentang surat penyediaan dana APBD Tahun Anggaran 2014, senilai Rp.23.851.543.396,(Dua puluh

tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Karena aksinya ketahuan, pelaku berinisial Ar saat ini telahpun dipindahkan oleh ayahnya yang Bupati Rohil tersebut kekampung halamannya di Bengkalis.

Menurut informasi yang disampaikan kontraktor tersebut kepada media ini,kemarin, kejadian penipuan yang dilakukan anak Bupati Rohil tersebut berawal dari

kesepakatan yang dilakukannya dengan pelaku.

Didalam kesepakatan tersebut, kontraktor tersebut dijanjikan mendapatkan sebuah proyek di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokanhilir dengan nilai Rp 125.000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah) tahun 2014.

Dan untuk menyakinkan saya, sebut kontraktor tersebut, Putra Bupati Rokanhilir tersebut menyerahkan sebuah bukti SK Bupati Rokanhilir

menyangkut proyek di Dinas Kesehatan tersebut dengan no.

1.02.1.02.01.02.09006.5.2, yaitu pekerjaan Pengadaan Komputer Sikda 5 Puskesmas, (1 Puskesmas 5 (lima) unit computer red) .

Tetapi, sesal kontraktor, setelah dicek dan diperhatikan SK Bupati Rohil tersebut ditandantangani sendiri oleh Ar, Putra Bupati Rohil sehingga proyek tersebut bisa dikatakan tidak ada tetapi akal akalan dari pelaku saja untuk menyakinkan saya.(tim)

Dipimpin Syaprani .......................................................................................................................................................................................................................................... dari hal 1

Bahkan mimpi dulu (Syaprani red), yang akan membangun Gedung Rektorat Unilak sebanyak 9 tingkat tinggal kenangan karena orang yang diharapkannya untuk mewujudkan mimpi itu yakni Anas Maamun, Gubernur Riau Non Aktif telahpun ditangkap KPK

karena terlibat kasus suap.

Sekarang dengan gaya ala seenaknya, Syafrani yang memiliki gelar professor itu memimpin Unilak kearah kemunduran.Padahal keinginan para pemilik Yayasan memiliki harapan besar kepadanya untuk bisa membawa Unilak kearah

yang maju dan terkenal,sekarang mimpi itu tinggal kenangan,untuk itu diminta kepada Syafrani untuk mundur sebagai Rektor.

Pernah suatu percakapan yang dilakukan redaksi Riau Global, kepada Zul Komandan di Bagansiapiapi, beberapa waktu lalu disuatu

kunjungan menyebutkan, dia itu gelombung dan angkuhnya orang. Kami masyarakat Rohil disini banyak mengetahui siapa dia itu, selain mempunyai karakter kasar, penipu dan tidak layaklah Profesor yang disandangnya itu.

Hal senada juga disebutkan

Charles,Presiden Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokanhilir (Hipemoril) Pekanbaru pada suatu percakapan, mengatakan, kami tidak suka dengan dia, selain arogan dia itu suka mengadu domba kami para pelajar maupun mahasiswa Rohil di Pekanbaru.\

‘Bayangkan saja, sesal Charles,kepengurusan kami yang sah pernah dikudeta oleh Hipemarohil tandingan buatan Syafrani, yang tidak senang dengan kami pengurus Hipemarohil yang sah’.ungkap Presiden Hipemarohil.(***)

Penyelidikan BIMTEK .................................................................................................................................................................................................................................... dari hal 1

Seperti yang disampaikan R Adnan,kepada media ini mengatakan,baru baru ini mengatakan, hingga saat ini saya belum mendapatkan keterangan lanjut menyangkut proses penyelidikan yang kita laporkan di Kejati Riau.

Padahal, semua data dan keterangan telahpun kita lakukan untuk mempermudah atau membantu pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak pihak yang terlibat menyangkut Bimtek yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur itu,jelas R Adnan.

Ketika dikomfirmasikan kepada Event Organizer (EO) Bimtek tahun 2013, Syopian mengatakan, kegiatan itu ada dan saya tidak mengetahui kenapa kegiatan itu tidak diakui oleh Kemendagri .

Seperti berita sebelumnya, diduga Dapat Bekingan Wako Pekanbaru, Dua Oknum Staf DPRD Tegaskan Tidak Takut Tampaknya persoalan bimtek bodong yang dilakukan oleh 2 (dua) oknum Staf DPRD Riau pada tahun 2013 yakni Hj. Laksmi Fitriani,SH dan Badria Rikasari,Se,M.Si, tidak membuat mereka takut dan menyesali perbuatannya.

Karena sampai saat ini, diduga kedua oknum pelaku itu terus saja melancarkan aksinya membuat bimtek bodong,kegiatan fiktif lainnya atau apapun namanya mengatasnamakan kegiatan DPRD Kota Pekanbaru.

Diduga kenekatan kedua oknum staf DPRD Kota Pekanbaru, karena mendapat bekingan dari Walikota Pekanbaru yakni Ir Firdaus MT. Menurut informasi yang diterima dari nara sumber yang dapat dipercaya, setelah mereka menerima surat dari Kemendagri terkait persoalan tersebut, Kedua oknum Staf DPRD Kota Pekanbaru itu telah mendatangi Walikota Pekanbaru untuk melaporkan kejadian tersebut.

Dihadapan orang nomor satu di Pekanbaru, Laksmi Fitriani atau biasa dipanggil Mami itu dan Badria alias Rika itu berani sempat menjatuhkan air mata dan mengatakan kepada Wako Pekanbaru bahwa mereka tidak bersalah.

Dan kepada Wako Pekanbaru, keduanya dengan tegas menyalahkan Syahrizal yang saat itu menjabat Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru mengetahui kejadian tersebut dan melaporkannya.

Sementara itu, Walikota Pekanbaru yang mendapatkan keterangan keduanya mengatakan, agar segera menuntaskan persoalan tersebut dan jangan sampai ketahuan pihak luar.

Seperti berita sebelumnya, 2 Oknum Staf DPRD Kota Pekanbaru Buat Bimtek Bodong Bimtek yang diperuntukan bagi anggota DPRD itu memang sudah biasa dilaksanakan dan itu dilakukan bagi anggota DPRD seluruh Indonesia.Adapun Bimtek yang

dilaksanakan adalah bertujuan untuk menambah wawasan bagi anggota DPRD agar memiliki pengetahuan.

Tetapi kenyataannya, pelaksanaan bimtek itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga pelaksanaan bimtek yang seyogyanya untuk menimba ilmu bagi anggota DPRD, tercemar dan bisa dikatakan tidak sah karena pelaksanaan tidak resmi alias bodong.

Seperti pelaksanaan bimtek yang dilakukan DPRD Kota Pekanbaru tahun 2013 dengan tema Strategi Politik dan Caleg menghadapi Pemilu 2014,pasca penetapan KPU dan Perjalanan dinas, ternyata menurut Kemendagri dengan No.X.800/08/ ITSUS/Ij tanggal 1 Januari 2014, bodong alias asli tapi paslu.

Ironisnya, surat dari Kemendagri tersebut, dicuekin atau dilecehkan begitu saja oleh 2 (dua) orang dianggap pihak yang memfasilitasi terlaksananya kegiatan tersebut yakni sebagai Plh Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru yakni Hj. Laksmi Fitriani,SH dan Badria Rikasari,Se,M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga saat ini.

Dari surat kemendagri itu disebutkan bahwa, Badan Diklat Kemendagri Tidak pernah : 1). Menerima Surat dari Universitas Krisnadwipayana dengan No.120/LPPM-FH.UNKRIS/ III/BIMTEK/2013 tanggal 18

Maret 2013, tentang permohonan penyelenggaan Bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru pada tanggal 10 s/d 13 April 2013 di Hotel Best Western,Mangga Dua Jakarta.

2).Membuat atau mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Rektor Universitas Krisnadwipayana cq Ketua LPPM dengan No.893.3/834/Diklat tanggal 5 April 2013,perihal penyelenggaraan Bimtek bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

3).juga tidak pernah merekomendasikan pelaksanaan bimtek pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru pada tanggal 10 s/d 13 April 2013 di Hotel Best Western,Mangga Dua Jakarta.

4).Menerbitkan Sertifikat Bimtek tersebut.dll.

Selain itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Krisnadwipayana (LPPM-UNKRIS) Jakarta, juga memutuskan tidak pernah, membuat surat dan mengirimkan surat No.120/LPPM-FH.UNIKRIS/ III/BIMTEK/2013 tanggal 18 Maret 2013 kepada Badan Diklat Kemendagri,Menyelenggarakan kegiatan Bimtek,mengeluarkan sertifikat atas nama Badan Diklat Kemendagri.

Dari kondisi tersebut, kedua pihak tersebut yakni Laksmi Fitriani,SH dan Badria Rikasari telah melanggar, 1. Pasal 3 angka 4 dan 5

serta pasal 4 angka 6 Peraturan Penerimaan No 53 tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010, tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (DPNS).

2.Pasal 5 ayat (3) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mendagri No 57 Tahun 2011 tanggal 23 November 2011,tentang pedoman orientasi dan pendalaman Tugas anggota DPRD. 3.Huruf d.1).2)a.b,Huruf g.1).2).3).a.b dan angka 4 huruf c lampiran Surat Mendagri No 160/1967/SJ tentang petunjuk teknis orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD. Maka atas itulah, PLT Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru diperintahkan untuk : 1. Menarik biaya yang telah dilaksanakan atas biaya kontribusi Rp 122.500.000 dan biaya perjalanan dinas pimpinan dan angota DPRD sebesar Rp 457.901.100,00, untuk selanjutkan disetor ke Kas daerah sampai batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat ini diterima.

2.Menarik biaya kegiatan bimtek pimpinan dan anggota DPRD yang telah dikeluarkan terhadap Pejabat dan staf Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru sejumlah Rp 55.167.100,00,juga harus disetor sampai batas waktu 60 hari semenjak surat ini dibuat.

3.Memberikan sanksi kepada Hj.Laksmi Fitriana,SH, yang menjabat Plh Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru yang telah

memberikan persetujuan Bimtek anggota DPRD Kota Pekanbaru, yang jelas bukan kewenangannya,kepada Badria Rikasari,Se,M. Si selaku PPTK karena kurang memperhatikan peraturan (Permendagri) No.57 Tahun 2011, serta kurang cermat dalam melaksanakan kegiatan bimtek .

4.Apabila biaya kegiatan Bimtek tersebut,jika sampai 60 hari sejak surat ini diterima belum dapat dipertanggungjawabkan maka akan dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

5..Memberikan perlindungan kepada H.Syahrizal,Se.M.Si (mantan Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru) atas keberaniannya dalam mengungkap masalah tersebut.

Dan ketika dikomfirmasikan kepada pihak Hj.Laksmi Fitriana yang ditemui dikantor di DPRD Kota Pekanbaru mengatakan, bimtek ini berjalan sebagai mestinya kok ada foto atau buktinya dan jika itu benar jangan kamilah yang disalahkan tetapi penyelenggara yakni Event Organizernya (EO).

Sementara itu, Badria alias Rika yang ditemui tidak lama itu mengatakan, pelaksanaannya ada kok, dan kami sudah menemui pihak penyelenggara kegiatan dan tidak ada masalah kok.

‘Kalau masalah surat ini sudah laksanakan meskipun belum seberapa,’sebut Rika mengakhiri. (tim)

Kejaksaan Diminta Usut ................................................................................................................................................................................................................................ dari hal 2 persyaratan yuridis formil maupun yuridis materiil sehingga keabsahan nya sangat diragukan.

Perda Kota Dumai tentang APBD TA 2014 tersebut tidak memiliki dasar penetapan berupa keputusan pimpinan DPRD yang bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD. Hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 114 ayat (3), ayat (4) dan

ayat (5) Pearturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.Bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014, yang dilakukan setelah 6 (enam) bulan tahun anggaran berkenaan berakhir, tidak mungkin dibentuk atau ditetapkan dengan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014 karena dasar pengeloaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2014 adalah Perda yang

cacat hukum, yakni Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014.

5.Bahwa terhadap Rancangan Perda Kota Dumai tentang APBD TA 2014 yang tidak mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu, maupun pada masa persidangan berikutnya (Masa Persidangan II). Hal itu terjadi karena DPRD tidak pernah melakukan rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II. Dengan demikian maka cukup jelas, APBD Kota Dumai

TA 2014 hanya boleh digunakan dengan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD. D. PETITUM Berdasarkan uraian uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan Permohonan Keberatan ini, maka izinkanlah Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung, untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut,: 1.Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil atas Perda

Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014.

2.Menyatakan bahwa Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014 tidak absah karena pembentukannya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

3.Memerintahkan kepada Walikota dan DPRD Kota Dumai untuk melakukan pencabutan Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014.

4.Memerintahkan kepada Pemerintah Kota Dumai untuk memuat putusan ini dalam Berita Daerah Kota Dumai

sebagaimana mestinya, dan membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah yang dapat pemohon sampaikan dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang Pemohon ajukan. Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Atas segala perhatian yang diberikan oleh Yang Mulia Ketua, Pemohon ucapkan Terimakasih.

Hormat Pemohon Prapto Sucahyo

12

EDISI 17

10 Jan - 09 Feb 2015

Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Riau 2014 - 2019

Pelaksanaan Rapat paripurna DPRD Riau mengenai pengambilan sumpah/janji Pimpinan DPRD Riau periode 2014-2019

Sekwan DPRD Zulkarnain Kadir membacakan Surat Kemendagri mengenai pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD Riau

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru membaca sumpah/janji dua pimpinan DPRD Riau periode 2014-2019

Dua pimpinan DPRD Riau yang dilantik yakni Manahara Manurung dan Noviwaldi Jusman menandatangani berita acara pengambilan sumpah mereka

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sedang membaca sumpah janji pimpinan DPRD Riau

Ketua Pengadilan Negeri menandatangani berita acara pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD Riau periode 2014 2019

Kedua pimpinan DPRD Riau yang baru dilantikl menerima salam selamat dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sehabis diambil sumpahnya