Issuu on Google+

Pemeriksaan Saksi Hari/ Tanggal/ Jam

Rabu/ 30 Januari 2014/ 09.40 WIB

(Sidang dimulai) Hari/ Tanggal/ Jam

Rabu/ 30 Januari 2014/ 20.45 WIB

(Sidang berakhir) Tempat Pemantauan

Pengadilan Negeri Pekanbaru

Nomor Perkara

Sidang Rusli Zainal 050/PID.SUS/TPK/2013/PN.Pekanbaru

Saksi-saksi

1. Anton Ramayadi (Mantan Deputi Project Manager dari PT Wijaya Karya untuk Main Stadium PON) 2. Iswahyudi, SE, Akt (Staff BPKP, anggota tim audit venue menembak dan Main Stadium) 3. Ir Teguh Indar Madji, M.Bidg (Mantan Staff Ahli Gubernuran Bidang Pembangunan) 4. Aji Satmoko (Kepala Divisi PT Adhi Karya) 5. Setya Novanto (Ketua Fraksi Golkar di DPR RI) 6. SF Hariyanto (Kepala Dinas Pekerja Umum Propinsi Riau) 7. Kahar Muzakir (Anggota DPR RI Fraksi Golkar)

Majelis Hakim/Hakim Tunggal

1. Bachtiar Sitompul SH, MH

(Dilingkari salah satunya apakah perkara tersebut diperiksa dengan Majelis Hakim atau Hakim Tunggal, jika Majelis Hakim (Minimal 3 orang hakim) namun yang hadir kurang dari 3 orang atau hanya 1 orang saja maka ditulis keterangan bahwa yang hadir hanya 2 orang atau 1 orang saja.

2. I Ketut Suarta SH

Jaksa Penuntut Umum

1. Riyono, SH, M.Hum

3. Rahman Silaen SH, MH


2. Iskandar Marwanto, SH,MH 3. Risma Ansyari SH, MH 4. Ali Fikri, SH, Mkn Penasehat Hukum

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rudy Alfonso, SH, MH M. Rudjito, SH, LLM Eva Nora, SH, MH Samsul Huda SH, MH FX SumintoPujiraharjo, SH Eritha Indah, SH

Panitera PeniteraPengganti

Yarnis, SH

Catatan: 

Sidang dimulai pukul 09.40 WIB.

Sidang diskors pukul 12.58 – 14.00 WIB, Istirahat Siang

Sidang diskors pukul 16.03 – 1650 WIB Istirahat Ashar

Sidang diskors pukul 18.22 – 19.05 WIB Istirahat Maghrib

Sidang selesai pukul 20.45 WIB

Pencatat Nurul Fitria

Disahkan


Pemeriksaan Saksi NO 1

TAHAPAN PERSIDANGAN Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada JPU dan PH/ terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi/ saksi ahli keruang sidang

2

Terdakwa menempati tempatnya disamping PH

3

Jumlah saksi yang dihadirkan JPU 4 orang Saksi yang sesuai dengan bunyi pasal 185 ayat 2 KUHAP, yaitu: keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya

YA

 

4

Saksi yang diajukan hadir dipersidangan

5

Apabila saksi tidak hadir Hakim menanyakan apakah saksi telah dipanggil secara sah oleh JPU atau terdakwa / PH

6

Hakim menanyakan kesehatan saksi/ saksi ahli

7

Hakim menanyakan identitas saksi/ saksi ahli

8

Hakim menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

a. Jika ‘YA’ diperdalam dengan dialog 9

Saksi/saksi ahli disumpah

10

Majelis Hakim mengajukan

TIDAK

KETERANGAN


pertanyaan kepada saksi/ saksi ahli

a. Diperjelas dengan dialog JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli.

11

a. Diperjelas dengan dialog 12

Terdakwa/ PH mengajukan pertanyaan kepada saksi/ saksi ahli

a. Diperjelas dengan dialog. 13

Setiap saksi selesai memberikan keterangannya Hakim menanyakan kepada terdakwa benar/ tidak keterangan saksi tersebut.

14

Apakah saksi/ saksi ahli menarik kembali keterangan dalam BAP penyidik

Saksi SF Hariyanto menarik ucapannya di BAP soal mengatakan Setya dan RZ berdiskusi bersama Kahar Muzakir di Ruangan Setya. Maksudnya bukan berdiskusi tapi berbicara sebentar.

Catatan: 1. Anton Ramayadi (Mantan Deputi Project Manager dari PT Wijaya Karya untuk Main Stadium PON) -

Anton menyatakan memberikan uang untuk Rahmat Syahputra untuk uang suap PON dan dikirimkan ke rekening. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 1 miliar lebih. Sebagai KSO, maka dana Rp 1 miliar lebih ini dibagi dengan anggota KSO sesuai besaran saham masing-masing. PT Wika punya saham 20 %, maka harus memberikan uang Rp 253 juta.

-

Anton menyatakan awalnya ia tak tahu kalau itu adalah uang suap. Setelah mengikuti proses persidangan baru ia tahu itu untuk suap. “Saya dapat BBM KSO soal uang Rp 1,8 M itu, tapi karena tidak focus tidak tahu kalau itu untuk suap.”


-

Karena tidak cukup uang, maka PT diminta untuk memberikan dana setengahnya. Anton memberikan Rp 130 juta, setengah dari dana yang seharusnya diserahkan.

-

Tak hanya Rp 130 juta, Rahmat juga meminta agar PT Wika memberikan uang Rp 550 juta untuk keperluan sub kontraktor. Keseluruhan uang yang diberikan tidak ada laporannya.

2. Iswahyudi, SE, Akt (Staff BPKP, anggota tim audit venue menembak dan Main Stadium) -

Iswahyudi menjadi anggota tim audit Main Stadium dan venue lapangan tembak. Permintaan audit ini datang dari Gubernur Riau karena Perda nomor 5 tahun 2008 sudah hampir mati.

-

Dari hasil audit, ternyata untuk lapangan tembak ada pekerjaan yang belum selesai tapi sudah dibayar. “Contohnya lampu.” Selain itu temuan dari audit ada pembayaran lebih dari 27,5 % namun pekerjaannya belum selesai.

-

Untuk main stadium, hasil audit ditemukan adanya ketidaksesuaian alokasi anggaran. Adanya kekurangan dana sebesar Rp 29 miliar tidak sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

-

Hakim I Ketut bertanya kepentingan melakukan audit apa? “Saya tidak tahu Pak. Ini dari permintaan gubernur dan disuruh oleh atasan saya.”

-

Dari BAP, dinyatakan Hasil dari audit bahwa perlunya penambahan biaya untuk pembangunan venue karena adanya pemiondahan lokasi dan perubahan konstruksi atap serta biaya infrastruktur dan landscape. “Ya itu hasil auditnya,” secara garis besar ia bahas soal teknis audit dan nyatakan adanya anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

3. Ir Teguh Indar Madji, M.Bidg (Mantan Staff Ahli Gubernuran Bidang Pembangunan) -

Teguh terlibat dalam PB PON sebagai Wakil Ketua bidang sarana dan prasarana. Ia jelaskan alasan pemindahan venue menembak ke dekat SMK 7 Rumbai karena lokasi sebelumnya di komplek chevron dekat dengan lokasi venue atletik dan renang. “Bunyi tembalkan dapat mengganggu jalannya pertandingan di kedua venue tersebut.”

-

Lokasi di Chevron tidak begitu saja terabaikan karena dialih fungsikan jadi gedung pertemuan dan arena wushu karena arena di UR tidak selesai.

-

Ada perbincangan antara pihak Chevron dengan terdakwa agar lokasi menembak dipindahkan. Namun keinginan pertama terjadinya pemindahan berasal dari KONI karena melihat tempatnya tidak memadai. “Bukan dari Pak Gubernur. Setelah KONI baru usulan pemindahan disetujui Rosita Salim, Sekretaris Perbakin juga jadi Technical Delegate,” ujar Teguh.


-

Alasan lainnya juga efisiensi dana. Teguh je;askan dibutuhkan dana lebih besar untuk melanjutkan pembangunan venue di areal Chevron dibandingkan dengan memindahkannya ke lokasi baru. “Ditempat baru Rp 6 miliar, kalau dichevron sekitar Rp 10 miliar, karena harus menimbun area.”

-

Pertanyaan dari penasehat hukum terdakwa mengarahkan kepada keuntungan yang diperoleh Pemprov Riau karena adanya bantuan Chevron untuk pembangunan venue menembak.

4. Aji Satmoko (Kepala Divisi PT Adhi Karya) -

Aji pernah bertugas di Pekanbaru di Divisi Adhi Karya Riau pada 2011 dan mengenal Lukman Abbas sejak 1989.

-

Aji bercerita soal Lukman Abbas pernah meminta uang sebesar Rp 750 juta untuk pencairan anggaran ke Adhi Karya. “Padahal Kadispora seharusnya yang punya hutang ke Adhi Karya.”

-

Dicky pernah juga meminta uang kepada Aji sebesar Rp 700 juta untuk mencairkan anggaran APBN. “Saya berikan saja ke Dicky. Saya percaya saja.”

-

Lukman Abbas juga meminta lagi uang Rp 500 juta. “Ini untuk mencairkan anggaran juga. Katanya untuk bos. Ada kata-kata Pak gubernurnya.”

-

Awalnya ia sudah mengelak dengan mendiamkan saja ketika dimintai uang. “sebulan itu ditagih terus. Lebih dari 5 kali.” Akhirnya Aji menyerah dan memberikan uang tersebut.

-

Sebagai KSO, Adhi Karya mengeluarkan uang sebesar Rp 852 juta. Ia tidak tahu siapa yang menerima, karena Judhi yang menyerahkannya. Lalu ada lagi permintaan $ 200 ribu untuk anggaran APBN. “Saya kasi $100 ribu pakai uang pribadi.”

-

Lukman Abbas yang dihadirkan sebagai saksi untuk mengkonfirmasi keterangan saksi menyatakan memberikan ke Senayan sebesar $200 ribu. “Saya hanya berikan $100 ribu,” ujar Aji. Perbedaan pendapat datang dari Lukman, “Saya terima $200 ribu. Langsung dikasi ke Senayan.”

-

JPU memperdengarkan percakapan telepon antara Aji dan Lukman soal permintaan dana Rp 500 juta untuk Terdakwa. “Iya itu benar,” ujar Aji.

-

Aji menyatakan ia merasa kecolongan, karena uang suap yang diberikan kepada DPRD merupakan perda untuk venue menembak, bukan Main Stadium. Seluruh uang yang telah dikeluarkan Adhi Karya totalnya mencapai Rp 7,9 miliar. “Saya tidak tahu uang itu diberikan kepada siapa.”

5. Setya Novanto (Ketua Fraksi Golkar di DPR RI)


-

Setya menyatakan pernah bertemu dengan Terdakwa namun sama sekali tidak ada membahas soal PON. “Kami hanya membahas temu ramah Golkar, karena saya diundang jadi pembicara,” ujar Setya. Lukman Abbas langsung dimintai konfirmasi dan menyatakan bahwa kedatangannya bersama terdakwa ke tempat Setya menyampaikan soal PON

-

Setya menyatakan bahwa ia sama sekali tidak pernah menyarankan kepada rombongan terdakwa untuk menemui Kahar Muzakir untuk meburusi PON. Lukman mengkonfirmasi bahawa Setya ada menyatakan hal tersebut.

-

Setya tetap membantah soal pembahasan PON saat bertemu dengan rombongan terdakwa, sedangkan Lukman Abbas tetap bersikeras. Hakim mempertanyakan ketidaktahuan Setya soal even nasional seperti PON. “Anda tidak tahu itu jadi aneh.” Bachtiar mengemukakan logika soal tidak mungkin terdakwa jauh-jauh dari Pekanbaru datang ke Jakarta dan kondisi saat itu sedang terjepit karena kekurangan dana untuk menyelenggarakan PON. “Justru aneh kalau terdakwa tidak bahas soal PON.”

-

Secara garis besar Setya membantah soal pertemuan dengan rombongan terdakwa membahas permohonan penambahan anggaran PON.

-

Saat dimintai tanggapan, Terdakwa membenarkan soal ada pembicaraan soal PON, namun tidak secara khussu, hanya memberitahu sekilas. Setya tetap membantah dan menyatakan tidak ada pembahasan soal itu. “Jadi terdakwa merasa keberatan nggak dengan keterangan saksi?” tanya Bachtiar. “Saya tidak keberatan yang mulia,” tutur terdakwa.

6. SF Hariyanto (Kepala Dinas Pekerja Umum Propinsi Riau) -

Hariyanto sebagai Kadis PU dari 2010 hingga sekarang pernah membuat permohonan anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur. Ia mengajukan ke KemenPU dan Kemenpora. “Ini ditembuskan ke DPR RI,” ujar Hariyanto.

-

Ia membenarkan soal bertemu dengan Setya Novanto bersama Terdakwa, Lukman Abbas dan Khusaini Rahman. “Saya tidak tahu kenapa diajak Pak Gub. Yang jelas saya bantu siapkan data kalau dibutuhkan,” ujar Hariyanto. “Anda tidak tanyakan alasan kenapa anda diajak?” tanya Riyono, JPU. “Saya tidak berani tanya ke atasan saya,” jawab Hariyanto

-

Setelah pertemuan di ruang Setya, Hariyanto pergi keruangan Kahar Muzakir. “Saya tidak tahu, lupa siapa yang mengajak keruangan Kahar Muzakir.” Berkali-kali Hariyanto ditanya siapa yang mengajak, apakah Lukman Abbas? Atau diarahkan oleh Setya? ia tetap bersikeras menjawab tidak ingat.

-

Soal permintaan dari Lukman Abbas agar Hariyanto dimintai tolong untuk menghubungi terdakwa dan menyampaikan pesan dari Kahar bahwa Setya menunggu kedatangan terdakwa ke Jakarta. “Saya tidak menyampaikan. Saya iya-iyakan saja,” ujarnya. JPU


menanyakan berarti ia membohongi Lukman Abbas, “Bisa jadi Pak,” jawabnya. “Kenapa tidak mau?” JPU kembali bertanya. “Kan beliau lebih senior daripada saya, lebih baik dia yang menghubungi.” -

Penjelasan Hariyanto soal pertemuan dengan Kahar dan Setya berbelit-belit. Ia mengelak dengan sering menjawab tidak tahu. Ia juga mengaku bahwa tidak mendengar apa yang dibicarakan terdakwa dengan setya. “Saya tidak fokus,” ujarnya. Hakim menegaskan bagaimana mungkin ia tidak focus sedangkan itu merupakan pertemuan penting.

-

Pernyataan Hariyanto soal tidak mendengarkan pembicaraan terdakwa bersama setya dikonfirmasi kepada Lukman Abbas yang menyatakan dapat mendengar bahwa ada membahas soal PON. Hakim mengetes saksi dengan berbicra tanpa microphone. Karena ia bilang jarak antara meja kerja Setya bersama terdakwa berbicara dengan posisi duduknya, sama dengan jarak meja hakim dan kursi saksi. “Rumah anda dimana?” tanya Bachtiar, ternyata Hariyanto dapat mendengar kata-kata hakim. “Berarti pendengaran anda masih bagus.”

-

Jawaban Hariyanto yang berbelit-belit membuat hakim menegaskan bahwa ia bisa saja dituntut karena memberika keterangan yang mempersulit persidangan, akhirnya ia mengaku bahwa ada pembahasan soal bantuan PON namun hanya sepuluh menit.

7. Kahar Muzakir (Anggota DPR RI Fraksi Golkar Komisi X) -

Kahar menjelaskan komisi X merupakan komisi yang membidangi salah satunya pemuda dan olahraga. Pembahasan soal anggaran tetap harus diajukan terlebih dahulu ke Kemenpora, setelah disetujui Kemenpora, barulah dibahas dikomisi dan dikooordinasikan di Banggar.

-

Kronologis bertemu dengan rombongan terdakwa ia menyatakan bahwa diperkenalkan oleh Setya bahwa yang berada di ruang makan Setya tersebut adalah teman-teman dari Golkar juga. “Saya hanya berjabat tangan, belum menmgenal nama.” Ia baru kenal dengan Lukman Abbas setelah Lukman Abbas mendatangi ruangannya dan memperkenalkan diri.

-

Ia jelaskan bahwa Lukman Abbas datang menemui dia untuk minta tolong mengecek anggaran sebesar Rp 150 miliar yang ada disana untuk Dispora atau PB PON. Karena Lukman Abbas telah menyurati secara resmi untuk meminta anggaran, namun taka da realisasi, sedangkan PB PON yang tidak menyurati malah mendapatkan dana. “Itu tidak tahu anggaran siapa, jadi dia minta tolong dicek. Kan tidak ada salahnya hanya mengecek itu anggaran siapa,” jawab Kahar.

-

Pernyataan Kahar dikonfirmasi ke Lukman Abbas. Namun Lukman menyatakan bahwa kedatangannya untuk meminta kejelasan dana Rp 290 miliar. “Pak Kahar minta saya


memperlihatkan rincian dana Rp 290 miliar untuk apa saja, seminggu kemudian saya antarkan suratnya,” jawab Lukman. -

Ketika ditanya kebenaran soal Kahar minta persenan untuk mengurus anggaran, Kahar menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa tidak mungkin ia mengurus anggaran sedangkan saat itu sudah tidak mungkin untuk mengajukan penambahan anggaran.

-

Namun Lukman membenarkan bahwa Kahar minta persenan. “Kahar minta uang karena ia telah membantu adanya penambahan anggaran.” Ia meminta setengah dari dana. Lukman memperkirakan itu adalah 6% dari Rp 290 miliar yang berarti $850 ribu. Setelah memberikan uang tersebut ternyata Kahar minta tambah $200 ribu lagi. “Saya tidak ada meminta uang,” ujar Kahar.

-

Lukman menceritakan soal kronologis pemberian uang. Ia menemui Kahar di ruangannya dan memberitahu soal uang, barulah Kahar minta tambah dan Lukman menyatakan akan memberikan pada pertemuan selanjutnya. Ia turun lift bersama staff Kahar, Wihaji. Mereka menuju café di DPR sambil menunggu supir Lukman. “Saya sudah pesan ke supir agar hatihati membawa tas tersebut karena berisi uang,” ujar Lukman. Setelah supir Lukman datang dengan mobil, Wihaji duduk di samping supir dan menuju mobil staf Kahar. Pertemuan selanjutnya untuk uang tambahan $ 200 ribu juga sama.

-

Kahar membantah soal penerimaan uang dengan alasan logis bahwa saat itu tidak lagi bisa menambah anggaran. Lukman membantah dan memberikan keterangan bahwa saat itu Kahar menyatakan bisa menggunakan dana darurat. “Sudahlah, kalau seperti ini nggak selesai-selesai kita,” ujar Lukman Abbas mulai emosi sambil berdiri memberikan mic Kahar. Kahar tetap bersikeras itu tidak ada, karena dana darurat hanya diberikan untuk bantuan bencana.

-

Hakim mempertanyakan soal perbedaan pernyataan antara Lukman dan Kahar. “Bisa jadi Lukman yang ambil sendiri atau bisa jadi memang benar ada untuk Kahar.” Sangat tidak mungkin melihat usaha Lukman mengumpulkan uang kepada perusahaan yang terlibat PON namun uang tersebut tiba-tiba hilang. “Beruntunglah mereka yang menemukan kedua tas tersebut,” ujar Bachtiar. Seluruh pengunjung tertawa mendengar pernyataan ini.

Pencatat Nurul Fitria

Disahkan


Blanko sidang 21 RZ (30 jan 2014)