Bentangan Korupsi Kehutanan Rusli Zainal

RUSLI ZAINAL DIDAKWA KORUPSI: PENGESAHAN PERIZINAN BKT IUPHHKHT SEMBILAN PERUSAHAAN TANAMAN INDUSTRI

DAKWAAN JPU PRIMER: Pasal 2 ayal (1) jo Pasal 18 UU 31/1999 PPTK —UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDAIR: Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31/1999 PPTK—UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana

RINGKASAN KASUS: • Terdakwa Rusli Zainal meneken pengesahan BKT/RKT untuk 9 perusahaan tanaman industri setelah menerima nota dinas dari Ir Syuhada Tasman, dan menekennya pada tahun 2004, sekitar tiga bulan setelah menjabat sebagai Gubernur Riau.

• Padahal Pengesahan BKT/RKT adalan kewenangan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, bukan kewenangan Terdakwa Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau.

• BKT yang diterbitkan terdakwa Rusli Zainal untuk 9 perusahaan bertentangan dengan keputusan menteri kehutanan, karena IUPHHKHT 9 perusahaan di Siak dan Pelalawan berada di atas hutan alam.

• Akibat perbuatan terdakwa Rusli Zainal telah memperkaya/menguntungkan 9 perusahaan dan merugikan keuangan negara senilai Rp 265 Milyar

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG • Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang pedoman IUPHHKHT • Kepmenhut Nomor 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 soal kriteria dan standar IUPHHKHT pada Hutan Produksi • Kepmenhut Nomor 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 Mei 2003 perihal Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja tahunan dan BKTIUPHHKHT

KORPORASI PENEBANG HUTAN ALAM 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PT Merbau Pelalawan Lestari Rp 17.751.015.979,36; PT Mitra Tani Nusa Sejati sejumlah Rp 21.229.074.314,82; PT Rimba Mutiara Permai sekitar Rp 7.688.163.703,29; PT Selaras Abadi Utama Rp 38.790.637.659,55; CV Bhakti Praja Mulia Rp 66.442.117.964,88; PT Mitra Hutani Jaya Rp 47.140.691.525,99; PT Satria Perkasa Agung Rp 25.086.333.013,64; CV Putri Lindung Bulan Rp 40.078.637.838,76; PT Seraya Sumber Lestari sejumlah Rp 1.705.694.169,91

KESAKSIAN  Persidangan telah berlangsung selama 25 kali  Saksi terkait korupsi kehutanan—saksi fakta dan ahli-telah diperiksa majelis hakim sebanya 35 saksi terdiri atas saksi dari Dinas Kehutanan, Saksi dari perusahaan dan ahli terkait kehutanan dan BPK yang dihadirkan jaksa penuntut umum KPK  Selama persidangan saksi membenarkan semua isi BAP Penyidik KPK

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI • Saksi Fakta menyebut BKT IUPHHHKHT yang diterbitkan terdakwa memang bertentangan dengan aturan kementerian kehutanan, apalagi menerbitkan BKT/RKT bukan kewenangan terdakwa • Terdakwa Rusli Zainal dalam keterangannya tidak mengakui perbuatannya menerbitkan BKT IUPHHKHT bertentangan dengan aturan Kepmenhut • Terdakwa Rusli Zainal ikut serta menghancurkan hutan alam karena izin BKT RKT untuk 9 perusahaan HTI menghancurkan hutan alam • Terdakwa Rusli Zainal layak dihukum 12 tahun tambah denda dan ditambah pencabutan hak politiknya.