SISTEM HUKUM INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam penulisan makalah ini, dilatar belakangi karena Sistem merupakan suatu kesatuan susunan, dimana masing-masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi di lihat dari fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. Sistem berasal dari bahasa yunani “systema� berarti sebagai keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian.

Menurut Sudikto Mertukusumo sistem hukum adalah tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangat diperlukan adanya sistem hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Untuk pembahasan lebih lengkap, penu.l\is telah memaparkan pada Bab II. B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Penjelasan tentang pengertian sistem hukum 2. Penjelasan tentang sistem hukum yang di kenali di dunia

C. Tujuan Masalah Tujuan penulisan makalah ini adalah: 1. Untuk mengetahui apa itu sistem hukum 2. Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang apa saja sistem hukum yang di kenali di dunia 3. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia 1

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Sistem Hukum Sebelum kita dapat mengartikan sistem hukum terlebih dahulu kita harus tahu arti dari sistem dan hukum itu sendiri. Sistem merupakan suatu kesatuan susunan, dimana masing-masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi di lihat dari fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. Sistem berasal dari bahasa yunani “systema” berarti sebagai keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.

Ada pengertian sistem menurut Prof. Subekti. S.H sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem merupakan kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat. Suatu sistem memiliki beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antar bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian itu.

Contoh, Prof. B ter Haar Bzn dalam bukunya tentang “beginselen” en “stelsel” (van het adatrecht), maka yang dinamakan “stelsel” adalah sistem yang kita maksudkan. Sedangkan “beginselen” adalah asas-asas (basic

principles) atau

fondamen yang mendukung sistem. Dengan demikian sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerjasama dalam hubungan fungsional. Jadi, jika hukum dikatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem, artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.

2

Sementara hukum sulit di definisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang akan di kaji. Adapun pengertian hukum menurut para ahli, yaitu : 1. Prof. Mr. E.M. Meyers Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Leon Duguit Hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh sesuatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

3. Drs. E. Utrecht, S.H Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.

Menurut Sudikto Mertukusumo sistem hukum adalah tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.

Jadi, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum dari unsur hukum yang saling berhubungan dan bekerjasama sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. ďƒ˜ Ciri-ciri Sistem Hukum Adapun ciri-ciri hukum, yaitu : 1. Ada unsur perintah, larangan, dan kebolehan, 2. Adanya sanksi yang tegas, 3. Adanya perintah dan larangan, 4. Perintah dan larangan harus di taati.

Tiap-tiap orang harus bertindak demikian untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang

3

menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya yang dapat disebut juga kaedah hukum yakni, peraturan-peraturan kemasyaraktan.  Unsur-unsur Hukum 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, 2. Peraturan tersebut di buat oleh badan yang berwenang, 3. Peraturan itu secara umum bersifat memaksa, 4. Sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum itu di adakan oleh badan yang berwenang yakni, badan legislatif dengan perseyujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya. Secara umum hukum itu bersifat memaksa yakni, hukum itu tegas bila di langgar dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Sistem Hukum di Dunia Di dunia dikenal ada beberapa sistem hukum yang berbeda yaitu, Sistem Hukum Eropa Benua (Eropa Kontinental) dan Sistem Hukum Inggris. Biasanya disebut sistem hukum “ Romawi – Jerman “ atau “ Civil Law System “ untuk yang pertama dan “ Common Law System “ untuk yang kedua, Hukum Adat, dan Hukum Islam.

1. Civil Law System (Sistem Hukum Eropa Kontinental) Sistem hukum ini di bentuk di Eropa Benua ( Eropa Kontinental ) dan muncul pada abad ke-13. Sistem ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6 SM. Pada abad ke-14 hingga ke-17 disebut masa kebangunan kembali.

Pada waktu itu bangkit gairah untuk mempelajari kebudayaan kuno, kebudayaan yunani dan romawi. Abad ke-12 dan 13 masa-masa sistem hukum Romawi-Jerman ( hukum sipil ). Hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan, pertama kali di Perancis kemudian di ikuti oleh Belanda, Jerman, Belgia, Swiss dan India, dan lanjut ke Amerika Latin dan Asia termasuk Indonesia.  Ciri-cirinya, yaitu : a. Peraturan hukum berbentuk undang-undang b. Undang-undang di bentuk oleh pemegang kekuasaan (legislatif ) 4

c. Disusun

secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi hukum.

Kodifikasi merupakan sesuatu yang amat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum. Kodifikasi ini bersumber pada kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi “ Corpus Juris Civilize” pertengahan abad ke-6 moschi dari kaisar Justhinianus yang kemudian dijadikan “ Code Civil “ yang berlaku pada tanggal 21 maret 1804. Hakim tidak leluasa menciptakan hukum baru yang mempunyai kekuatan yang mengikat masyarakat d. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan di terima sebagai hukum oleh masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang e. Dikenal adanya hukum publik (hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana) dan hukum privat (hukum sipil dan hukum dagang). f. Hukum positifnya lebih jelas dan sederhana, hanya memberikan kerangka bagi pengambilan keputusan dan bukan kaidah yang komplit.

2. Common Law System (Sistem Hukum Anglo Saxon) Sistem ini dikenal dengan nama “Anglo Amerika”, mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11 yang sering disebut “Common Law” dan sistem “Unwritten Law” (tidak tertulis). Sistem ini dalam perkembangannya melandasi hukum positif di negara-negara Amerika Utara, seperti Kanada dan beberapa negara Asia yang termasuk negara persemakmuran Inggris dan Australia, selain Amerika serikat itu sendiri.

Hukum Inggris menjadi modal bagi common law system. Hukum Inggris berkembang secara mandiri dan hanya sedikit yang di pengaruhi oleh hukum lain.

Tidak di kenal modernisasi hukum melalui penggarapan para teoritis penulis hukum doktrinal, juga tidak dikenal transformasi melalui kodifikasi. Perbedaan yang jelas terlihat antara kedua hukum ini bahwa sistem hukum ini tidak dikembangkan dalam universitas atau melalui tulisan doktrinal, melainkan oleh para praktisi dan prosedural.  Ciri-cirinya, yaitu : a. Peraturan hukum lebih banyak berdasarkan kebiasaan dan hukum adat masyarakat,

5

b. Hakim dapat membentuk tata kehidupan dan menciptakan hukum-hukum yang baru ( yurisprudensi ), c. Kaidah hukumnya berkembang melalui keputusan hakim, rumusaan hukumnya tidak bersifat umum, melainkan lebih banyak kaidah hukum yang mempunyai isi konkrit, d. Hakim memiliki wewenang yangcukup luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru, e. Dalam sistem ini dikenal doktrin “ presedent “ yaitu seorang hakim dalam memutuskan perkara akan merujuk pada keputusan hakim terdahulu yang sejenis atau yang sesuai. Tetapi jika belum ada putusan yang serupa, maka hakim dapat menetapkan putusan yang baru berdasarkan

nilai-nilai

keadilan, kebenaran dan akal sehat ( common sense ), f. Tidak dikenal tipe perundang-undangan, hal ini ditandai dengan perumusan perundang-undangan yang ruang lingkupnya sangat sedikit.

Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sistem ini tidak mengenal peraturan perundang-undangan.

3. Sistem Hukum Adat Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negaran Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda “Adatrecht” pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje.

Hukum adat ynag digunakan oleh Mr. C. Van Vollenhoven (1928) bermakna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat dan adat yang tidak dapat di pisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat hukumnya. Kata “hukum” dalam pengertian hukum adat lebih luas dari istilah hukum di Eropa karena terdapat peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosialnya.

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat memiliki tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Peraturan hukum adat dapat berubah tergantung dari pengaruh-pengaruh kejadian dan keadaan hidup yang silih

6

berganti. Dari sumber hukum yang tidak tertulis itu, maka hukum adat memperlihatkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dan elastik.

Berdasarkan sumber dan tipe hukum adat, maka dari 19 daerah lingkungan hukum (rechtskring) di Indonesia sistem hukum adat dibagi 3 kelompok, yaitu: a. Hukum Adat mengenai tatanegara (tata susunan rakyat), mengatur tentang susunan dari dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum serta susunan

dan

lingkungan

kerja

alat-alat

perlengkapan,

jabatan

dan

penjabatannya. b. Hukum Adat mengenai Warga (hukum warga) erdiri dari : 

Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris)



Hukum tanah (hak kepemilikan tanah, transaksi tanah)



Hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi benda kecuali tanah dan jasa)

c. Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana), memuat peraturan-peraturan tentang hukum pidana dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu.

Yang berperan dalam hukum adat ini adalah pengemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani, besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan kehidupan yang sejahtera. Peranan ini yang sebenarnya dapat merubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang.

4. Sistem Hukum Islam Sistem hukum ini semula di anut oleh masyarakat arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama islam. Lalu berkembang ke negara di Asia, afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Sistem hukum islam bersumber hukum pada:  Al-quran, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah pada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril.  Sunnah Nabi, yaitu cara hidup dari nabi Muhammad atau cerita-cerita (hadis) mengenai nabi.

7

 Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja (berorganisasi).  Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian.

Sistem hukum islam menganut keyakinan dari ajaran agama islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Bagi negara yang menganut asas hukum islam dalam bernegera melaksanakan peraturan hukumnya secara taat sesuai yang dianggap adil berdasarakan peraturan negara yang dibuat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.

8

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penguraian dalam makalah maka dapat di simpulkan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum dari unsur hukum yang saling berhubungan dan bekerjasama sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Di dunia dikenal ada beberapa sistem hukum yang berbeda yaitu, Sistem Hukum Eropa Benua (Eropa Kontinental) dan Sistem Hukum Inggris. Biasanya disebut sistem hukum “ Romawi – Jerman “ atau “ Civil Law System “ untuk yang pertama dan “ Common Law System “ untuk yang kedua, Hukum Adat, dan Hukum Islam.

B. Saran Demikianlah makalah yang berjudul “ Pengertian Sistem Hukum dan Hukum yang dikenali di Dunia “ ini kami buat. Semoga apa yang telah kami uraikan dan bahas dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan adanya makalah ini dapat memudahkan kita untuk lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Apabila ada kesalahan dalam penguraian isi makalah kami mohon maaf. Kami sangat mengharapkan kritik serta saran untuk penyempurnaan makalah ini. Terima kasih.

9

DAFTAR PUSTAKA

Bisri, Ilhami.2012. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.

Djamali, Abdoel. 2001. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo.

Mustafa, Bachsan. 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Starke, G. G. 2008. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta : Sinar Grafika.

10