Puailiggoubat Edisi 341

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat No. 341 : Tahun XV (1 - 14 Agustus 2016)

Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai HARGA ECERAN RP 3000

Puailiggoubat NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

Uggla

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

DPRD Mentawai ragalai panitia khusus masipatipoiji pagalaijat laporan pertangggungjawaban sisegek akenen Bupati Mentawai kalulut anai peilek piga pak galajet sitakpei makolou aragalai akek sai pamarentah - 3

1.589 sirimanua simagebak ka Mentawai masisilok Program Keluarga Harapan sibara ka pamarentah pusat - 21 COVER DEPAN: N FOTO: PATRIS N DESAIN: ZULFIKAR TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Rifai PEMIMPIN USAHA: PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Rifai Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Gerson Merari Saleleubaja Zulfikar ASISTEN REDAKTUR: Bambang Sagurung WARTAWAN DAERAH: Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Sipora) Hendrikus Bentar (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 37121 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

abupaten Kepulauan Mentawai mengalokasikan Dana Desa tahun ini sebesar Rp62,7 miliar dari APBD. Selain itu, juga ada dari APBN sebesar Rp33,5 miliar. Semua dana tersebut didistribusikan kepada 43 desa yang ada.

Dengan dana sebesar itu, rata-rata desa di Mentawai mendapatkan dana berkisar Rp2 miliar lebih, yang sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan ADD ini, sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dimana dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selain berdampak ke pembangunan infrastruktur, di Mentawai, ADD setidaknya telah menggerakkan perekonomian desa. Pembangunan fisik yang melibatkan banyak orang membuka peluang bagi sebagian masyarakat untuk terlibat sebagai pekerja.

Meski demikian, pelaksanaan ADD di Mentawai tidak senantiasa berjalan mulus. Masih ada problem saat pencairan dana maupun saat pelaporan.

Meski program Dana Desa sudah ada sejak beberapa tahun lalu, aparatur pemerintah desa terkadang masih gagap mengurusi administrasi ADD. Terkadang, para pejabat desa, bisa berhari-hari bahkan berbilang minggu berada di Tuapeijat. Kondisi ini sering mengganggu pelayanan kepada masyarakat terutama layanan administrasi pemerintahan tingkat desa.

Kebijakan yang memberikan wewenang evaluasi ke Pemerintah Kecamatan merupakan langkah tepat untuk mengantisipasi aparat desa tidak perlu lagi menghabiskan waktu bolak balik ke Tuapeijat.

Peningkatan kapasitas pengelola ADD juga penting, agar mereka memiliki kecakapan dan kemampuan yang merata sehingga problem teknis administrasi bisa diminimalkan.

Hal lain yang harus dilakukan pemerintah, meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan, memastikan pelaksanaan Dana Desa berlangsung transparan dan akuntabel dan zero korupsi. Temuan penyalahgunaan anggaran tidak cukup sekedar teguran dan pembinaan saja, namun harus diberikan sanksi hukum yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

Sehingga semua pihak yang terlibat berhati-hati dan benar-benar menjalankan program untuk kemajuan desa.

K

Pamarentah Mentawai ragalai jembatan ka Monga Sibagau, Sipora Selatan bulek imalangen putalipokat masiailiakek 4 pulaggajat iate Mara, Nemnem Leleu, Matobe samba Tuapeijat - 9

275 satoga sikolah ka Mentawai muujian seleksi bulek itupilih sia sibailiu sipasisilok beasiswa sibara ka Pamarentah Mentawai bulek ioi rapukuliah ka Jawa Timur - 19

U

Suara Puailiggoubat Membangun Desa, Membangun dari Hulu

Anai peilek desa ka Mentawai sitai pasisilok bulagat ADD kalulut tak pei alepak aragalai laporan igit bulagat sibebela - 4

Satoga sikolah situguguruk sibaiu ka Mentawai anai peilek rapakei atribut pelonco kenanen Mendikbud aikeraakeat sikolah buiragalai akek kek nenda - 18

2

BBM Kapal tanker SPOB yang mendistribusikan BBM ke Mentawai

Redaksi menerima tulisan berupa artikel atau untuk dimuat di Podium. Kirimkan karya tulis ke redaksi Puailiggoubat Jalan Kampung Nias I No. 21 Padang atau melalui email rus.akbar08 @gmail.com Sertakan identitas lengkap beserta foto terbaru. Setiap karya yang dimuat akan diberikan royaliti

3

Puailiggoubat NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

Pembentukan pansus terkait sejumlah temuan DPRD dalam LKPJ 2015

DPRD Mentawai Rekomendasikan Bentuk Sejumlah Pansus FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

PRD Mentawai merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk sejumlah temuan dari Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten kepulauan Mentawai tahun 2015. Rekomendasi disampaikan dalam sidang di Gedung DPRD Mentawai, 15 Juli lalu.

Rekomendasi yang dibacakan anggota DPRD Mentawai, Salimi mengatakan, salah satu temuan adalah di Dinas Pendidikan Mentawai. DPRD Mentawai menilai Kepala Diknas Sermon Sakerebau belum melakukan pembayaran dana insentif bagi guru non sertifikasi pada November dan Desember 2015 lalu, kemudian DPRD meragukan data pengentasan buta aksara di Mentawai.

“Untuk persoalan tersebut DPRD meminta Bupati untuk segera menyelesaikan, dan meminta Bupati memberhentikan Saudara Sermon,” kata Salimi membacakan nota rekomendasi pada Jumat, 15 Juli Temuan lain di Dinas Pekerjaan Umum Mentawai. Saat DPRD melakukan uji petik di lapangan terhadap LKPJ Bupati, ada beberapa temuan diantaranya pembangunan Jalan Puro-Rogdok. Pembangunan jalan dengan dana senilai Rp Rp26,6 miliar dari DAK dari 2008-2013

D

LKPJ 2015 - Beberapa orang anggota DPRD mulai kelelahan menunggu LKPJ 2015 yang sedang dibaca

hanya terealisasi Rp7,3 miliar kegiatan dengan pembukaan jalan baru PuroRogdok sepanjang 7 kilometer. Hasil uji petik DPRD dalam LPKJ Bupati hasilnya 36,46 persen sementara berdasarkan wawancara dengan bekas konsultan, per 31 Desember 2015 pekerjaan baru selesai 28 persen.

Kemudian pembangunan Jalan Mabukkuk-Taileleu sepanjang 7 kilo-

meter, pekerjaan yang selesai secara fisik 55,59 persen. Anggaran kegiatan tersebut senilai Rp Rp9 miliar dengan realisasi Rp5 miliar. Tahun ini pengerjaan jalan juga dilanjutkan.

“Untuk itu DPRD meminta Bupati, pembangunan jalan Puro-Rokdog segera dihentikan karena pembangunannya, “ kata Salimi.

DPRD juga meminta agar Kepala

PU Mentawai Bantah Temuan DPRD Mentawai Soal Proyek Jalan Puro-Rogdok TUAPEIJAT - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Mentwai Asmen Simanjorang membantah hasil rekomendasi DPRD Mentawai terkait progress jalan PuroRogdok yang disebut baru 28 persen. Menurut Asmen justru sudah selesai sekitar 60 persen.

Selain itu pekerjaan pembangunan jalan Puro-Rogdok yang masih dilanjutkan oleh pihak kontraktor yang dalam temuan DPRD telah masuk daftar hitam juga dibantah PU karena lanjutan pekerjaan pembangunan tersebut ada dasarnya yakni Perbub No. 48 tahun 2015.

“Pekerjaan jalan Puro-Rogdok yang dilanjutkan hingga 2016 kita mengacu pada Perbub 48 tahun 2015. Dalam aturan ini kita memberikan kompensasi dimana pekerjaan ini pada masa akhir diakibatkan bukan karena kelalaian penyedia dan pengguna dan ini diatur dalam PP 58 tahun 2005 , kemudian Permendagri nomor 13 tahun 2006. Pekerjaan ini diakibatkan kehilangan waktu penyedia jasa akibat gangguan sosial, keterlambatan pengiriman bahan pab-

rikan karena cuaca ekstrim, hal itu diatur dan ini dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya,” kata Asmen Simanjorang kepada Puailiggoubat di kantornya Rabu, 20 Juli.

Dengan adanya aturan tersebut, Dinas PU meminta DPPKAD melakukan verifikasi untuk kelanjutan pekerjaan pembangunan jalan Puro-Rokdog. “Pekerjaan ini diterima oleh DPPKAD dan masuk dalam Dokumen Pekerjaan Anggaran Lanjutan (DPAL) sebagai pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun berikutnya, dan bukan kelalaian penyedia,”kata Asmen.

Tak hanya pembangunan jalan Rogdok saja yang diajukan masuk dalam Dokumen Pekerjaan Anggaran Lanjutan (DPAL), tapi juga ada 7 kegiatan yang diajukan kemaren. “Cuma yang lolos ada tiga pekerjaan termasuk lanjutan pekerjaan jembatan Sirilanggai, pembangunan jalan Mabukku-Taileleu termasuk jalan Puro-Rogdok,” jelas Asmen.

“Kami melaksanakan kegiatan ini punya dasar, soal Perbub ini bukan kami yang membuat, dan Perbub ini juga sudah ada kita sampaikan pada saat hearing dengan DPRD,” kata Asmen.

Terkait dengan tuduhan adanya mark up atau penggelembungan pembayaran terhadap kontraktor, Asmen juga membantah. “Mark Up bertolak belakang, malah kita ada penambahan 2 kilometer, itu faktanya bukan sok benar, dan progres pekerjaan kita di lapangan sudah 60 persen, kalau 28 persen datanya (dari) mana, kita ada dukungan data, soal rekomendasi diganti silakan, itu kewenangan Bupati,” trs jelas Asmen. (trs trs)

Dinas PU Mentawai Elfi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU, Asmen Simanjorang dicopot dari jabatannya. Selain itu DPRD juga akan membentuk pansus terkait dua proyek tersebut.

Selain itu, DPRD juga akan membentuk Pansus untuk kegiatan pembibitan ikan kerapu di Balai Pembibitan Ikan Pantai yang dilakukan oleh Dinas

Sermon: Karena Belum Ada SK dari Kemendikbud TUAPEIJAT TUAPEIJAT-Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sermon Sakerebau menjawab rekomendasi DPRD Mentawai terkait nota LKPJ Kepala Daerah 2015 terkait pembayaran insentif bagi guru non sertifikasi pada November dan Desember 2015 lalu.

“Sertifikat non PNS teknisnya itu di Kementerian Pendidikan, jadi SK-nya itu dari Kementerian, bukan Dinas Pendidikan, lambat atau tidak tergantung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk pembayaran tergantung dari SK Kemendikbud, kalau belum terbit artinya belum kita bayarkan dan kalau ada langsung kita eksekusi, semua tergantung pada persyaratan lagi,” kata Sermon 22 Juli lalu.

Soal rekomendasi terkait dimintanya Sermon berhenti menjadi kepala dinas, Sermon menyerahkan kepada wewenang kepala daerah.

“Kalau mau diberhentikan itu wewenang Bupati dan kita hanya sebagai petugas saja,” trs katanya. (trs trs)

Kelautan dan Perikanan dimana menurut DPRD, sejak 2007 hingga saat ini sudah menghabiskan anggaran miliaran namun belum memasukkan bibit ikan kerapu.

Rencana pembentukan pansus lainnya terkait skema kerja sama Pemda dengan pihak ketiga soal subsidi layanan angkutan laut untuk rakyat.

Rencana pansus di bidang kesehatan menyoal jumlah masyarakat penerima BPJS tidak sesuai, Sehubungan dengan itu DPRD meminta Bupati melakukan penyusunan ulang renstra SKPD Dinkes, kemudian DPRD meminta BPK melakukan audit investigasi atas data dan belanja pelaksanaan jaminan kesehatan diduga kuat terjadi manipulasi data yang merugikan negara dan masyarakat.

Terhadap keputusan DPRD mengenai LKPJ Bupati Mentawai tahun 2015 berupa catatan strategis untuk perbaikan penyempurnaan penyelenggaran pemerintahan ke depan, keputusan DPRD tersebut dibacakan oleh Jakop Saguruk usai pembacaan rekomendasi LKPJ. Usai pembacaan rekomendasi LKPJ Sabtu 16 Juni dini hari, Bupati Yudas Sabaggalet menanggapi rekomendasi yang disampaikan DPRD dengan merespon baik dan akan menjadi bahan koreksi bagi Pemda Mentawai. “Kita akan memperdalam rekomendasi banyak hal, dan hal yang diperbaiki harus ditingkatkan dan kami berterimakasih atas koreksi itu,” kata Yudas. (trs/o)

Edi Sukarni: SDM Belum Memadai TUAPEIJAT - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai Edi Sukarni membantah rekomendasi terhadap dirinya atas BPIP di Sikakap yang tidak ada hasilnya.

“Kita bukan tidak bekerja, hanya SDM kita yang tidak ada yang bekerja untuk mengelolah pembibitan ikan,” kata Edi Sukarni pada Sabtu, 23 Juli via telepon.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut Edi Sukarni akan mendatangkan pendamping dari Batam untuk mengelolah pembibitan ikan.

Menurutnya rekomendasi DPRD tersebut kental dengan politik. “Tahulah masih ada unsur politik, yang trs penting kita tetap bekerja. (trs trs)

Lahmuddin : Data Penerima BPJS Sudah Dicek di Lapangan TUAPEIJAT - Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Lahmuddin Siregar mengklarifikasi rekomendasi DPRD Mentawai atas nota LKPJ Kepala Daerah 2015 terkait data penerima BPJS yang dinilai jumlahnya tidak benar, menurutnya jumlah tersebut sesuai dengan data yang didapat dari lapangan.

“Data BPJS itu terdiri dari Jamkesda, Jamkesmas, kemudian data Askes Mandiri artinya askes mandiri ini adalah masyarakat yang mengurusnya sendiri, jadi data semua setelah kita kalkulasikan itu ada sekitar 80.000 penerima jaminan kesehatan,” kata Lahmuddin, Senin 25 Juli.

Bantuan Jamkesda dananya bersumber dari Pemerintah Provinsi Sumbar dan APBD Mentawai, jumlah penerimanya 46,2 ribu orang. Kemudian dari bantuan APBN, sebanyak 27,9 ribu penerima, sisanya ditambah Askes mandiri.

Lahmuddin mengatakan tiap pekerjaan tidak lepas dari kekurangan namun pihaknya tetap berupaya agar masyarakat Mentawai mendapatkan jaminan tris kesehatan. (tris tris)

Puailiggoubat NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

Dokumen Belum Lengkap, Pencairan ADD 10 Desa di Mentawai Terlambat

FOTO:HENDRIKUS/PUAILIGGOUBAT

4

PENERIMAAN ADD TIAP DESA Data yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Mentawai kucuran anggaran yang masuk ke 43 desa pada tahun 2016 bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, ADD dari APBN dan APBD. Dari data yang diperoleh, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mentawai 2016 senilai Rp62,7 miliar sedangkan dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp33,5 miliar.

Kecamatan Pagai Utara a. Desa Betumonga Rp1,4 miliar dari APBD dan APBN senilai Rp747,5 juta. b. Desa Silabu Rp1,3 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp728,6 juta. c. Desa Saumanganya Rp1,6 miliar dari APBD dari APBN senilai Rp882,7 juta.

Kecamatan Sipora Selatan a. Desa Bosua Rp1,4 miliar dari APBD, APBN senilai Rp761,7 juta. b. Desa Beriulou Rp1,2 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp690,7 miliar. c. Desa Nemnemleleu Rp1,2 miliar dari APBD dan APBN senilai Rp680,3. d. Desa Mara Rp1,2 miliar dari APBD, APBN senilai Rp711 juta. e. Desa Sioban Rp1,2 miliar dari APBD dari APBN senilai Rp726 juta. f. Desa Matobe Rp1,3 miliar dari APBD, dari APBN Rp715,3 juta. g. Desa Saureinu Rp1,4 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp763,7 juta.

Kecamatan Siberut Selatan a. Desa Muara Siberut Rp1,3 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp764,2 juta. b. Desa Maileppet senilai Rp1,3 miliar dari APBD dari APBN senilai Rp724,2 juta. c. Desa Muntei Rp1,4 miliar dari APBD sedangkan dari APBN senilai Rp771,1 juta. d. Desa Matotonan Rp1,4 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp764,4 juta. e. Desa Madobak Rp1,6 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp870 juta.

PEDALAMAN - Desa Tinambu, perkampungan pedalaman di Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah

Ini bisa berdampak pada pelaksanaan kegiatan fisik Patrisius Sanene

ana Desa sejumlah daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai tak kunjung cair hingga pertengahan tahun ini. Penyebabnya karena masih ada desa yang masih menyelesaikan administrasi persyaratan pencairan.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Sukirman, menyebutkan ada 10 desa yang anggarannya belum cair hingga Juli ini untuk di pulau Sipora yakni Desa Tuapeijat, Sipora Jaya, Betumonga. Di Siberut seperti Desa Simatalu, Sigapokna, Malancan, Monganpoula, Bojakan, Pasakiat Taileleu dan Desa Sikakap di Kecamatan Sikakap.

“Untuk saat ini laporan yang saya terima dari DPPKAD, kendala pencairannya masih menyiapkan dokumendokumen pendukung pencairan ADD seperti peraturan desa, dokumen lain, ada juga sedikit kelalaian evaluasi,” kata Sukirman di kantornya Selasa, 19 Juli lalu.

Mekanisme pencairan ADD melalui dua tahap, pencairan pertama 60 persen

D

kemudian pencairan tahap kedua 40 persen. Batas waktu pencairan ADD, kata Sukirman, tidak ada ketentuan namun kekhwatirannya jika pencairan semakin lambat semakin sulit pelaksanaanya apalagi untuk kegiatan yang bersifat fisik.

“Apalagi dengan kondisi cuaca dan geografis di Mentawai,” katanya.

Sukirman menyayangkan masih ada desa yang lalai menyerahkan dokumen karena ADD di Mentawai sudah masuk tahun kelima “Kalau soal persoalan sumber daya ini bukan barang pertama, tapi ini tergantung juga dengan kemauan desa,” kata Sukirman.

Saat ini evaluasi soal pengelolaan keuangan desa dilimpahkan ke camat. Hal tersebut dilakukan agar desa memiliki waktu lebih efektif dan tidak berlamalama di Tuapeijat sehingga pihak desa juga memiliki waktu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan di desanya. Sebelumnya evaluasi dilakukan oleh Pemdes yang berkantor di Tuapeijat.

Terkait sanksi yang diberikan untuk persoalan pengelolaan ADD, kata Sukirman diberikan jika ada desa yang terlambat menyelesaikan soal pertanggungjawaban keuangan di akhir masa penggunaan anggaran yakni dengan melakukan pemotongan terhadap gaji kepala desa, sekretaris desa dan bendahara. Dalam aturan harusnya SPj pengelolaan ADD

harus diselesaikan Januari paling lambat.

“Kalau terlambat hingga Februari dari waktu yang ditentukan maka akan dilakukan pemotongan gaji 20 persen, dan jika masih molor hingga Maret potong 50 persen dan jika molor lagi bisa pembayaran gaji dihentikan,”kata Sukirman.

Soal jika adanya pihak desa yang melakukan penyalahgunaan anggaran desa tersebut kata Sukirman saat ini masih melakukan sebatas pembinaan.

“Sepanjang ini masih dalam rangka pembinaan kita lakukan dan belum begitu fatal dan jika ada temuan penyalahgunaan masih diselesaikan dengan pembinaan,” katanya Dari data yang diperoleh, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mentawai 2016 senilai Rp62,7 miliar sedangkan dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp33,5 miliar.

Selain dari dana perimbangan dari pusat dan daerah tersebut, sumber anggaran lain seperti Dana Bagi Hasil Pajak senilai Rp373 juta, Dana Bagi Hasil Retribusi senilai 992,5 juta dan bantuan dari provinsi senilai Rp516 juta. Bantuan dana dari provinsi tersebut masing-masing desa mendapatkan senilai Rp12 juta. (trs/r)

Kecamatan Siberut Utara a. Desa Bojakan Rp1,5 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp816,7 miliar. b. Desa Sotboyak Rp1,2 miliar dari APBD , dari APBN senilai Rp694,2 juta. c. Desa Mongan Poula Rp1,4 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp747,6 juta. d. Desa Muara Sikabaluan Rp1,3 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp738 juta. e. Desa Sirilogui Rp1,3 miliar dari APBD dari APBN senilai Rp731,7 juta. f. Desa Malancan Rp1,5 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp807,4 juta.

Kecamatan Siberut Barat a. Desa Simatalu Rp1,7 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp888,9 juta. b. Desa Simalegi Rp,1,8 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp939,2 juta. c. Desa Sigapokna Rp1,5 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp833 juta.

Kecamatan Siberut Bara Daya a. Desa Katurei Rp1,5 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp817,2 juta. b. Desa Sagulubbe Rp1,6 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp851 juta. c. Desa Pasakiat Taileleu Rp1,6 miliar dari APBD, dari APBN Rp853,8 juta.

Kecamatan Siberut Tengah a. Desa Saibi Samukop Rp1,5 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp819 juta. b. Desa Cimpungan Rp1,4 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp766,4 juta. c. Desa Saliguma Rp1,7 dari APBD, dari APBN senilai Rp896,1 juta Kecamatan Sipora Utara a. Desa Betumonga Rp1,5 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp803,8 juta. b. Desa Goisooinan Rp1,3 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp730 juta. c. Desa Tuapeijat Rp1,5 miliar dari APBN senilai 829,4 juta. d. Desa Sido Makmur Rp1,1 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp644,5 juta. e. Desa Bukit Pamewa Rp1,1 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp641,1 juta. f. Desa Sipora Jaya Rp1,08 miliar dari APBD, dari APBN senilai 645,3 juta.

Kecamatan Sikakap a. Desa Sikakap Rp1,6 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp861 juta. b. Desa Taikako Rp1,6 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp847,2 juta. c. Desa Matobe Rp1,3 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp740,3 juta.

Kecamatan Pagai Selatan a. Desa Sinakak Rp1,7 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp897,6 juta. b. Desa Bulasat Rp1,5 miliar dari APBD dari APBN senilai Rp811,5 juta. c. Desa Malakkopa Rp1,5 miliar dari APBD dari APBN senilai Rp801,4 juta. d. Desa Makalo Rp1,6 miliar dari APBD, dari APBN senilai Rp824,6 miliar.

MENTAWAINEWS Jenas dilepaskan karena masa tahanan sudah habis

Puailiggoubat

NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

5

Jenas Sababalat : Saya Dipaksa Mengaku Sebagai Pembunuh FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

enas Sababalat (43) tersangka pembunuh Juwita Saogo (19), asisten pangawas Asrama KAUM di Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara dilepaskan setelah masa tahanan 120 hari telah habis pada hari Sabtu, 23Juli 2016 pada pukul 14. 20 WIB dari LP Muaro Padang.

Jenas keluar memakai kaos oblong biru, celana panjang hitam dan bersandal jepit di tangan kirinya memegang kantong kresek warna merah putih, ia melangkah menuju pintu Lembaga Permasyarakatan Klas II A Muaro Padang.

Setiba di depan pintu dia dan tiga orang pengacaranya berdiri di pintu yang terbuat dari besi, kemudian dibawa penasehat hukumnya untuk makan siang di salah satu rumah makan di kawasan Muaro Padang.

Petani berbadan kurus ditahan Polres Mentawai karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban Juwita Saogo (19) pada Rabu, 23 Maret 2016, sekitar pukul 03.00 WIB. Lalu bagaimana pengakuan warga Dusun Goisok Oinan, Kecamatan Sipora Utara ini karena dituduh sebagai pembunuh. Bagaimana pula pengalamannya selama 120 hari ditahan di dalam penjara.

“Saya sakit hati ini dituduh sebagai pembunuh dan saya tidak menerima kenyataan ini. Bahkan disiksa sampai mati, saya tidak akan mengakuinya karena bukan saya yang melakukannya,” tuturnya.

Kepada Puailiggoubat Jenas menceritakan bagaimana ia ditangkap oleh polisi di pondok ladangnya di daerah Goisok Oinan, Sipora Utara. Ia tidak tahu dasar apa dirinya dituduh sebagai pembunuh.

Padahal ketika kejadian, ia sedang berada di pondok yang ada di ladangnya. Selain itu ia juga mengetahui peristiwa itu dari kerabatnya.

Ia datang ke lokasi kejadian karena khawatir jika yang tewas itu anaknya, Ike Delmawati Sababalat (7). Anaknya tinggal di panti tersebut, setelah mengetahui bukan anaknya yang tewas, ia tetap ke sana karena ia menganggap korban bagian dari keluarganya.

Setelah bermalam di sana selama dua hari. Jenas Sababalat kembali ke pondoknya di Dusun Goiso Oinan di KM 12, Kecamatan Sipora Utara yang berjarak 12 kilometer dari lokasi kejadian. Ia kembali melanjutkan aktifitas sebagai petani.

Pada Jumat, 25 Maret 2016 pukul 02.00 WIB, saat Jenas sedang di pondok langsung terkejut ketika kepalanya dipukul keras dengan kayu dalam pondoknya.

Awalnya ia tidak mengetahui bahwa yang datang tersebut merupakan polisi. Ia menyangka orang lain yang mencari tumbal kepalanya.

J

BEBAS - Jenas Sababalat (memegang kantong plastik) didampingi penasehat hukumnya Maru Saerejen dan kawankawan keluar dari LP Kelas II A Padang

“Tidak ada pikiran saya bahwa polisi menangkap saya. Setelah seseorang menghidupkan lampu handphone barulah saya tahu, saya lihat wajah polisi. Kepala saya dipukul pakai kayu,” katanya pada saat itu.

Lalu polisi berkata kepada Jenas, “Jauh sekali kamu bersembunyi, dan dijawabnya, saya tidak bersembunyi, Pak. Ini rumah saya, pondok saya ladang saya. Bukan di semak bapak nangkap saya. Ada apa bapak datang ke sini.

Kami nangkap kamu. Kamu pembunuh,” kisahnya.

Dari pondoknya ke jalan raya ada sekira 700 meter jaraknya, Jenas diseret sampai di jalan, ditelungkupkan, diinjak, disepak, ditinju dan dimasukkan ke dalam mobil dan diminta mengakui perbuatan itu. Lalu, ia menjawab permintaan polisi itu. “Apa yang saya akui, Pak. Tidak ada yang saya akui, karena saya tidak berbuat,” katanya saat itu.

Selama diminta untuk mengakui bahwa ia yang membunuh, ulas Jenas, ia diperlakukan tidak manusiawi. Ia ditelanjangi, lalu dipukul kemudian di foto dan foto tersebut diunggah ke media sosila Facebook.

“Dipermalukan saya, kayak binatang saya. Saat di dalam ruangan paha kiri saya disulut dengan puntung rokok.

Jam 04.00 WIB Saya dimasukkan ke sel tahanan, di dalam sel saya dipukul,” lirihnya.

Lalu Jenas bertanya pada polisi, “atas dasar apa bapak menangkap saya.

Lalu, polisi menjawab, kamu jangan mengelak lagi. Anakmu sendiri yang memberi tahu. Barang bukti yang tertingal di lokasi kejadian itu punyamu,” katanya mengutip penangkapan

waktu itu.

“Barang bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah baju, rokok, jam, dan pisau. Tapi itu bukan punya saya dan saya bukan membunuh,” tegas Jenas.

Jenas menambahkan polisi menuduhkan barang bukti tersebut miliknya karena keterangan anaknya, namun dia tidak menyalahkan anaknya yang menyebabkan ia jadi tertuduh. Bagaimanpun juga anak yang baru berumur 7 tahun bisa saja dipengaruhi.

“Saya tidak menyalahkan anak saya, karena ada dua kemungkinan.

Anak saya dipengaruhi orang dan diberi uang,” tandasnya yang mengaku sangat rindu pada anaknya selama berada dalam tahanan.

Setelah satu bulan ditahan di Polres Mentawai, kemudian ia dititipkan di Lapas Muaro Padang. “Di LP Muaro saya juga dihajar oleh para tahanan karena belum tahu yang sebenarnya.

Ada yang mengaku punya hubungan dengan yang meninggal itu,” terang.

Sekarang Jenas Sababalat sudah keluar dari LP. Ia kembali menjalani rutinitasnya sebagai petani. Ia bertekad akan menunjukkan dan membuktikan pada masyarakat setempat bahwa bukan dirinya yang membunuh.

“Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini. Bahwa Tuhanlah yang membebaskan saya melalui perantara orang lain. Itu bukti karena saya tidak bersalah. Saya di dalam penjara cuma merenung bagaimana keadilan ini saya membuat bisa bebas,” ucapnya sembari bersyukur.

Jenas keluar sesuai surat Berita Acara Pelepasan Tahanan dari Lembaga Permasyarakatan Klas II A , Muaro,

Padang, tanggal 23 Juli 2016, dengan nomor; No. Lepas. W3.PAS.01.PK.01.01.02-17/16 yang ditandatangani PLH Kepala Rudi.

Dalam surat tersebut tahanan dilepaskan berdasarkan surat Kepolisian Resort Kepulauan Mentawai No.B/64/2016/Reskrim tanggal 23 Juli 2016 perihal pengeluaran tahanan Jenas Sababalat.

“Saya yakin klien saya tidak bersalah dan tidak melakukan pembunuhan itu. Sebelum saya memutuskan akan menangani kasus ini, saya terlebih dahulu mendalaminya dengan cara saya sendiri. Dan ternyata klien saya bisa lepas demi hukum karena penyidik tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan melengkapi berkas perkaranya,” kata Maru Saerejen, kuasa hukum Jenas Sababalat Kata Maru, kliennya telah menjalani masa penahanan 120 hari. Selama masa penahanan itu berkas perkaranya tidak bisa dilengkapi oleh penyidik kepolisian sesuai petunjuk jaksa. “Maka karena itu yang Jenas Sababalat, harus lepas demi hukum,” kata Maru Saerejen, ketika pengurusan keluarnya kliennya.

Dilanjutkan Maru, kasus ini pernah di pra peradilan di Pengadilan Negeri Padang. Tetapi pada pra preradilan itu hakim menolak gugatan dengan alasan proses penangkapan dan penahanan sudah sesuai menurut hukum. “Kami merasa Jenas Sababalat dikorbankan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga kami melakukan upaya hukum dalam bentuk pra peradilan. Namun dalam praperadilan itu permohonan ditolak.

Dalam praperadilan itu ada petunjuk hakim agar lebih mendalami berkas dan alat- alat bukti jika ingin melanjutkan pada sidang pemeriksaan pokok materil,” katanya.

Ditegaskan Maru, dengan kejadian seperti ini merupakan pelajaran atau evaluasi bagi pihak penegak hukum agar lebih berhati-hati untuk melakukan tahapan-tahapan dalam menegakkan hukum sebagai mana yang diatur dalam hukum acara sehingga tidak ada yang dikriminalisasi dan ada pihak yang dikorbankan.

“Contohnya sebagaimana yang pernah terjadi atas tuduhan pembunuhan terhahap korban Amai di Beriulou dulu yang pada kenyataan melalui sidang pengadilan Negeri Padang tidak terbukti melakukan pembunuhan,” ujar Maru.

Untuk menangani kasus ini Jenas Sababalat diadvokasi oleh tujuh penasehat hukum dari Law Office Marsa Justitia yakni, Maru Saerejen, John Erizal, Andre Pandoe, Asnil Abdilla, Jonifer, Fauzi Novaldi dan Hendrianto Cupu.

Sementara Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Hasanuddin terkait dibebaskannya pelaku pembunuhan itu mengatakan, itu merupakan pihaknya akan mengikuti proses hukum, kalau memang dari segi masa penahananya habis, sesuai aturannya, pelaku dibebaskan, namun yang jelas, proses perkaranya akan tetap dilanjutkan, dan pihaknya akan berupaya menenuhi permintaan jaksa.

“Masa penahananya memang sudah habis, dan tidak bisa diperpanjang lagi, dan dalam aturannya kita tidak bisa lagi menahannya. Sementara dari pihak penyidik akan berupaya dulu, dimana kendalanya, apa kendalanya untuk menenuhi permintaan jaksa tersebut.

Kita akan kaji kembali untuk menemukan solusinya,” katanya.

Hasanuddin menambahkan, setelah dibebaskan, untuk pelaku sendiri, akan dilakukan wajib lapor, dan prosesnya pihaknya akan memenuhi permintaan jaksa, kalau memang tercukupi P21, pihaknya akan melakukan pemanggilan agar kuasa hukumnya mengembalikan pelaku, tetapi kalau masih belum juga selesai, pihaknya akan kembali melakukan gelar perkara “Kita sempat terkendala permintaan jaksa, saat ini masih P19, dimana jaksa meminta DNA, dan kita sempat terkendala dengan barang buktinya masih lama, kemungkinan DNA ini tidak bisa dikenali. Walalupun begitu, pihaknya tetap berupaya untuk melengkapinya petunjuk dari jaksa,” katanya. (rus)

MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

KPU Mentawai Lantik PPK dan PPS Kecamatan Sikakap

PPK dan PPS akan membantu pelaksanaan Pilkada Mentawai Supri Lindra

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai melantik anggota PPK dan PPS Kecamatan Sikakap di Kantor Camat Sikakap, Sabtu 23 Juli 2016.

Pelantikan itu sesuai dengan SK. KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 10/KPUKab-003.435089/VII/2016 tentang pengangkatan anggota PPK dan PPS Mentawai.

Anggota PPK Kecamatan Sikakap yang

K

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Sesuai dengan kode etik KPU setiap pelaksana pemilihan umum, harus menjaga dan memelihara kehormatan lembaga, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi serta tujuan pemilihan umum.

Menurut Antiter, Pilkada Mentawai akan berlangsung 15 Februari 2017. pemutakhiran data pemilih di Agustus 2016.

“Harapan kita kepada PPK dan PPS hendaknya bekerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tugas utama adalah pendataan dan penyambutan data pemilih pada memilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, anggota PPK dan PPS tidak boleh anggota partai politik atau menjadi salah satu tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai,” katanya. (spr/r)

Puluhan Petugas Puskesmas Muara Siberut Protes Kebijakan Kapus MUARASIBERUT - Puluhan petugas Puskesmas Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan memprotes kebijakan Kepala Puskemas baru Junita Gulo yang disampaikan saat dialog di Kantor Desa Muara Siberut yang difasilitasi oleh Camat Siberut Selatan Tambunan Lumban Raja, Rabu, 20 Juli 2016.

Menurut Dokter Umum Zulia Refeni, ada beberapa poin yang disampaikan yaitu, pasien yang tidak mempunyai BPJS harus membayar biaya ambulans. Kemudian masalah air minum pasien tidak ada dianggarkan di DPA, ruang rawat inap yang tidak layak pakai, ransum tenaga medis pada saat dinas malam tidak ada lagi, makan dan minum pasien juga tidak diberikan, masalah rujukan, BBM untuk keperluan puskesmas terlambat datang sehingga petugas menunggu lama, apa lagi dengan adanya pasien yang darurat.

“Kami berharap gudang gedung minyak harus

dekat dengan boat,” katanya saat berdialog.

Mengenai pasien rujukan, jika dirujuk selama enam kali lebih dari 6 hari, maka pasien tidak bisa dirujuk lagi. Hal lain, operator boat yang tidak diberi makan maupun minum, lampu WC dan lainnya tidak ada. “Semua masalah admistrasi dan keperluan yang mengatur itu kepala puskesmas, bukan yang berwewenang di bidangnya,” ujarnya.

Sementara staf Puskesmas Muara Siberut, Amdoni menyampaikan aturan yang dibuat kepala puskesmas tidak sesuai dengan staf.

Amdoni juga mengakui diancam teror akan diberhentikan.

Menjawab itu, Junita Gulo menyatakan merasa sebelumnya tidak pernah diajak diskusi atau menyampaikan keluhan secara tertulis, tiba tiba saja tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ada aksi.

6

Pemerintah Desa Taikako Anggarkan Rp130 Juta untuk Lembaga Desa

PENGAMBILAN SUMPAH - Antiter komisioner KPU Mentawai mengambil sumpah anggota PPK dan PPS Kec Sikakap

dilantik yakni Jumadin Tanjung, Afrizal, Salam Winner, Martinus Taileleu, Yesi Tulfadilla Sapalakai.

Sementara PPS Kecamatan Sikakap terdiri dari Desa Sikakap yakni Mulyanda, Rendi Rahmad, Seprida Marlia. Desa Matobe, Cornelius Sakeru, Johan Candra, Leonardus Saogo. Desa Taikako Rindung Paingot, Garce Adventri, Gunawan Putra.

PPK dan PPS bertugas mendata pemilih, pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan pemilihan umum sampai pleno hasil pemilihan umum.

Komisioner KPU Mentawai, Antiter menjelaskan, sesuai dengan azas penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), pemilu itu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, tertib, memiliki kepastian hukum, mengutamakan kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, efesiensi dan efektifitas,

NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

Menurut Junita, awal dari permasalahan ini ada staf puskesmas yang meletakkan mesin boat di atas meja kepala puskesmas dengan alasan tidak jelas.

Junita mengaku menerapkan sejumlah aturan bagi staf di lingkungan puskesmas, pagi jam 07.30 WIB harus apel pagi, dan setelah itu berdoa dan ambil absen. “Ini diterapkan demi kedisiplinan petugas medis agar masuk tepat waktu juga mengantisipasi pasien yang ada di dalam ruangan,” katanya.

Ia akan melaporkan masalah ini ke Dinas Kesehatan Mentawai agar dibantu penyelesaiannya.

Meski ada aksi, namun pelayanan puskesmas terhadap pasien tidak terganggu dan tetap berjalan seperti biasanya. (hd/r)

TAIKAKO - Pemerintah Desa Taikako menganggarkan Rp130 juta dari Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 untuk tiga lembaga yaitu Karang Taruna sebesar Rp50 juta, PKK sebesar Rp40 juta, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar Rp40 juta.

Kepala Desa Taikako Marluster Sapalakkai mengatakan, dana untuk lembaga binaan desa tidak sama besarnya, disesuaikan dengan kebutuhan lembaga yang dibuat melalui proposal oleh lembaga yang bersangkutan.

Sesuai dengan proposal, PKK mendapatkan bantuan senilai Rp40 juta, dana tersebut digunakan untuk budidaya ikan air tawar, bagi kelompok PKK yang memiliki kolam akan dibantu bibit ikan seperti nila, mujair dan lele sesuai dengan permintaan kelompok PKK, berapa banyaknya bibit yang akan dibantu disesuaikan dengan banyak kolam yang ada, termasuk biaya pemeliharaan.

“Sesuai dengan rencana hasil budidaya ikan air tawar, kelompok PKK akan ditampung oleh pemerintah Desa Taikako dan selanjutnya akan langsung menjual ikan hasil budidaya tersebut kepada masyarakat,” katanya, Senin 18 Juni 2016 Ini dilakukan agar kelompok PKK yang melakukan budidaya serius dalam menekuni usahanya. “Kalau budidaya ini berhasil tentu akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat terutama sekali kelompok PKK Desa Taikako,” ujarnya.

Sistem bantuan ini diberikan bergilir, kalau tahun ini sudah dapat tahun berikutnya tidak akan diberikan lagi. “Bantuan dana yang diberikan kepada lembaga berupa barang sesuai dengan proposal, tidak berupa uang,” katanya.

Sedangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mendapatkan bantuan dana Rp40 juta sesuai dengan proposalnya, dana tersebut digunakan untuk pengadaan palawija dan bibit tanaman muda lainnya. Sementara Karang Taruna yang mendapat kucuran dana Rp50 juta, dana tesebut akan digunakan untuk membuka lapangan olahraga di setiap dusun serta pengadaan alat olahraga. (spr/r)

Jurusan Listrik Jadi Idola Siswa Baru SMKN 3 Mentawai MATOBE-Dari 43 siswa baru yang terdaftar di SMKN 3 Mentawai pada tahun ajaran 2016/ 2017, 27 siswa diantaranya memilih jurusan teknik listrik.

Kepala sekolah SMKN 3 Mentawai Ekinaldi mengatakan, jurusan yang dibuka di tahun ajaran 2016/2017 yakni teknik listrik, teknik bangunan, dan jurusan perikanan. “Untuk penerimaan sekarang lebih dari separuh siswa baru memilih jurusan teknik listrik sebanyak 27 siswa, jurusan perikanan 13 orang dan teknik bangunan sekitar 3 orang,” katanya.

Kendala yang dihadapi sekolah saat ini masih kurangnya guru bidang studi kejuruan seperti teknik listrik dan teknik bangunan “Kalau guru bidang studi umum masih bisa disiasati sementara bidang studi kejuruan ini harus ahlinya,” katanya.

Setiap jurusan, kata Ekinaldi, membutuhkan dua orang guru. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, pihak sekolah akan bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang (UNP) khusus untuk jurusan teknik listrik dan bangunan. (spr/r)

MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

ADD Siberut Utara Prioritaskan Pembangunan Jalan

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Pembangunan jalan untuk membangun akses transportasi masyarakat Bambang Sagurung

lokasi Dana Desa (ADD) sejumlah desa di Kecamatan Siberut Utara memprioritaskan pembangunan jalan untuk kegiatan fisik. Pembangunan jalan yang dilakukan diantaranya untuk pembangunan jalan antar dusun, lingkar dusun dan antar desa.

Dari Rp2,1 milir ADD Sikabaluan, proyek fisik yang dilakukan pembangunan jalan rabat beton di Dusun Muara sepanjang 450 meter dengan lebar 3 meter dengan anggaran Rp119 juta, pembangunan jalan rabat beton menuju Pustu Dusun Pokai sepanjang 500 meter, jalan rabat beton di Dusun Nang-nang dengan anggaran Rp86 juta. Untuk jembatan yaitu di Dusun Muara dengan anggaran Rp12 juta dan di Dusun Puran Rp34 juta.

“Sementara untuk talud badan jalan ada di Dusun Muara dengan anggaran Rp195 juta, di Dusun Nang-nang Rp254 juta, talud di Dusun Bose Rp60 juta dan di Puran Rp83 juta,” kata Junaidi Sakerebau kepala desa Sikabaluan pada Puailiggoubat, Senin, 25 Juli 2016.

Junaidi mengatakan pembangunan jalan, talud dan jembatan ini berdasarkan prioritas dan kebutuhan yang mendesak di tengah masyarakat.

“Kita lihat berdasarkan program prioritas di tengah masyarakat,” katanya.

Untuk Desa Malancan, jumlah ADD tahun ini

A

PEMBANGUNAN - Jalan di Dusun Muara Desa Sikabaluan yang dibangun dengan ADD

sebanyak 2,6 miliar. Desa ini memprogramkan pembangunan jalan dan jembatan dari Sirilanggai menuju Dusun Malancan. “Kita masih dalam tahap pencairan anggaran tahap pertama karena baru selesai diverifikasi tim kecamatan,” kata Barnabas Saerejen, kepala Desa Malancan, Selasa 26 Juli 2016.

Demikian juga halnya dengan Desa Bojakan yang merupakan desa paling hulu dan berbatasan antara Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Barat, tahun ini mendapat dana ADD sebanyak Rp2,4

miliar.

Untuk tahun ini mereka memprogramkan pembangunan jalan di Sinindiu (LubagaBojakan), jalan lingkar dusun Lubaga, Lingkar dusun Bai, antar dusun Lubaga-Bai dan Bojakan. “Kendala kita membawa material dari Padang seperti Semen, karena lewat Simatalu untuk dibawa ke Lubaga dan Bai,” kata Sudirman Amon, kepala Desa Bojakan. ADD Desa Bojakan 2016 sebesar Rp2,4 miliar. (bs/r)

Tak Ada Asrama, SMPN 2 Sikakap Kurang Diminati Siswa dari Silabu TAIKAKO - Kepala SMPN 2 Sikakap Jonedi mengaku kecewa karena di tahun ajaran baru 2016/ 2017 tidak ada siswa baru atau kelas VII dari Desa Silabu.

Dari 64 siswa baru, kata Jonedi, tak satupun siswa dari Desa Silabu yang masuk ke SMPN 2 Sikakap. “Ini membuat kita sangat kecewa sekali, kalau menurut hitungan kita pihak sekolah, siswa yang tamat kelas VI dari Desa Silabu ada sekitar 50 orang. SMPN 2 Sikakap melaksanakan sekolah gratis tidak dipungut biaya sama sekali sama seperti SMPN 1 Pagai Utara Selatan (PUS),” katanya, Senin 18 Juli 2016.

Kepala Dusun Magairuk Barat, Desa Silabu Rusli Siritoitet mengatakan alasan orang tua enggan memasukkan anak-anak sekolah ke SMPN 2 Sikakap diantaranya karena tidak ada asrama dan kos siswa di sekitar lingkungan sekolah.

“Karena tidak ada itu maka orang tua dan wali murid terpaksa memasukkan anaknya ke SMPN1 PUS, kalau masalah jarak SMPN 2 Sikakap memang lebih dekat dibandingkan SMPN 1 PUS ke Desa Silabu,” katanya.

SMPN 2 Sikakap berdiri 2012 lalu. Menurut Jonedi, sejak sekolah ada, asrama memang belum

dibangun. “Asrama siswa sangat dibutuhkan sekali untuk menampung siswa dari Desa Betu Monga dan Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara,” katanya.

Akibat tidak memiliki asrama siswa, kata Jonedi, orang tua dan wali murid dari Desa Betu Monga dan Desa Silabu lebih cenderung menyekolahkan anaknya di SMPN 1 PUS. Kalau masuk siswa dari Desa Silabu, dan Desa Betu Mongga maka jumlah siswa kelas VII tahun ajaran 2016/2017 ada sekitar 120 orang.

“Kebutuhan asrama siswa sudah diusulkan sejak 2013 dan 2014, pada 2015 Dinas Pendidikan Mentawai sudah turun ke lapangan untuk mensurvei lokasi akan dibuat asrama tapi asrama siswa untuk SMPN 2 Sikakap tidak jadi dibuat dengan alasan masalah tanah tidak ada sertifikat,” katanya.

Kalau masalah tanah, menurut Jonedi, masyarakat Desa Taikako sudah menghibahkan empat hektar tanah untuk dijadikan lokasi sekolah serta lokasi lainnya sepeti tempat akan dibuatkan asrama.

Karena tidak ada kejelasan soal pembangunan asrama itu, pihak sekolah terpaksa berusaha mencari jalan bagaimana supaya asrama siswa

ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter dapat dibuat.

“Alhamdulillah berkat kerja keras, Asriel Sapalakkai, warga Desa Taikako bersedia membantu untuk membuat asrama siswa SMPN 2 Sikakap, lokasi tempat pembuatan asrama siswa di lokasi tanah milik SMPN 2 Sikakap, harapan kita kalau jadi dibuat asrama siswa ini orang tua dan wali murid siswa dari Desa Betu Monga dan Desa Silabu mau memasukkan anaknya ke SMPN 2 Sikakap,” katanya.

Asriel Sapalakkai (39), tokoh pemuda Desa Taikako mengatakan, keinginannya untuk membuat asrama siswa adalah karena merasa prihatin melihat upaya dan usaha pihak sekolah dalam memajukan sekolah. “Harapan kita ada juga pihak lain yang ikut dalam membantu pembangunan asrama siswa SMPN2 Sikakap ini semua demi kemajuan anak-anak kita dan kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai,” katanya. (spr/r)

NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

7

Desa Bojakan Bangun Penginapan Warga di Sinindiu BOJAKAN - Untuk membantu masyarakat di Dusun Lubaga dan Dusun Bai yang datang ke Bojakan, pihak Pemerintah Desa Bojakan tahun ini akan membangun satu unit penginapan di pertengahan jalan dari LubagaBojakan tepatnya di Sinindiu.

“Kita sudah anggarkan dalam ADD tahun ini karena penginapan ini sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Kepala Desa Bojakan, Sudirman Amon pada Puailiggoubat, Selasa, 26 Juli 2016.

Warga Bojakan yang mau ke Lubaga atau ke Bai di Siberut Barat dan sebaliknya mesti harus menempuh perjalanan naik pompong 4 jam dan dilanjutkan dengan jalan kaki 5 jam.

“Saat banjir masyarakat harus bermalam di tengah hutan karena tidak dapat melanjutkan perjalanan berjalan kaki makanya kita membanguan penginapan. Jalan kaki ini melewati sungai dan naik bukit,” katanya.

Selain untuk membantu masyarakat, pembangunan penginapan ini juga untuk membantu anak-anak sekolah dari Lubaga dan Bai. “Saat libur sekolah atau ada keperluan, anak-anak sekolah SMP dan SMA Sikabaluan yang berasal dari Lubaga dan Bai akan banyak menghabiskan waktu di Sinindiu saat banjir, sementara di sana tidak ada tempat,” katanya.

Selain untuk membangun penginapan, tahun ini akan dibuat jalan setapak di Sinindiu.

“Jalan setapak akan kita buat yang baik agar jelas dimana jalan yang akan dilalui. Untuk nembuat jalan setapak ini kita akan memfasilitasi masyarakat untuk pengadaan parang dan cangkul,” kata Sudirman.

Ke depan, pemerintah desa akan menganggarkan pengadaan sampan di Sinindiu untuk masyarakat. “Kita akan anggarkan 4-5 sampan untuk disiagakan di sana, ketika masyarakat dari Lubaga dan Bai mau ke Bojakan atau Sikabaluan, ada sampan yang siap disana,” katanya. (bs/r)

Sambut HUT RI, Siberut Tengah Adakan Bermacam Lomba SAIBISAMUKOP -Menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (Hut RI) ke-71,warga Kecamatan Siberut Tengah merayakannya dengan berbagai perlombaan pertandingan olahraga.

Perlombaan umum yang akan digelar sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan yakni sepak bola, bola voli, badminton dan tenis meja, selain itu perlombaan permintaan warga permainan domino dan perlombaan kebersihan dusun dari PKK serta perlombaan lainnya.

Sekretaris Kecamatan, Jasti Onarelius Saguruk mengatakan, perayaan HUT RI ini sudah menjadi agenda tahunan yang dimeriahkan dengan perlombaan, hadiah dari perlombaan di DPA dengan anggaran Rp3.250.000.

“Di DPA kita hanya alas saja hadiahnya, tropinya tidak ada dan rencana alas itu kita alihkan untuk membeli tropi, kalau tahun lalu di DPA itu ada alas dan tropinya lumayan besar dananya sekarang ini hanya ada hadiah alas,” katanya usai pembentukan.

Jasti menyebutkan, setidaknya biaya perayaan ini mencapai sekira Rp30 juta sampai Rp40 juta, semua tergantung panitia mencari dana,” ujarnya. (rr/r)

MENTAWAINEWS Sosialisasi dampak negatif HTI masih terus dilakukan untuk memperdalam pemahaman masyarakat

Puailiggoubat

NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

8

Impass dan Kopal Siberut Tengah Sepakat Tolak HTI

FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Rinto Robertus Sanene

katan Mahasiswa Pelajar Desa Saibi Samukop (Impass) dan Komunitas Pencinta Alam Lingkungan (Kopal) Kecamatan Siberut Tengah masih gencar melakukan penolakan Hutan Tanaman Industri (HTI) di tingkat masyarakat, kedua organsasi tersebut bekerja sama memasang spanduk dan poster tolak HTI ke masyarakat, Sabtu 23 Juli 2016.

Pembina Impass, Pulek Lukat Sagaragara mengatakan rencana masuknya HTI di Siberut seluas 20.110 hektar sangat ditolak akibat dampaknya yang sangat besar. Penolakan tersebut dilakukan organisasi-organisasi mahasiswa termasuk Impass yang bergabung di Aliansi Gerakan Mahasiswa Tolak HTI di Mentawai.

“Kami di aliansi ini sudah melakukan aksi demo di Padang menolak HTI dan setelah itu sepertinya terealisasi dan kemungkinan tidak jadi masuk,” kata Pulek yang juga Korwil Siberut di Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) Sumatera Barat.

Meski HTI tidak jadi masuk, menurutnya penolakan dan informasi dampak negatif HTI masih terus dilakukan untuk memperdalam pemahaman masyarakat khususnya warga Saibi.

“Masyarakat Saibi sebelumnya banyak menerima HTI karena belum memahami lebih dalam dan sekarang mereka sudah menolak, pemasangan spanduk dan poster

I

TOLAK HTI - Impass dan Kopal Siberut Tengah memasang spanduk tolak HTI di jalan raya Saibi Samukop, kecamatan Siberut Tengah

HTI ini dengan kerja sama Kopal bertujuan untuk memperdalam lagi informasi ke masyarakat agar semua memahami karena kita perlu antisipasi ada lagi izin atau perusahaan masuk di tanah masyarakat,” katanya.

Spanduk dan poster HTI ini bukan hanya disebarkan di Saibi Samukop tapi sudah menyeluruh di setiap kecamatan di Mentawai. Pulek menyebutkan

SMPN 2 Sikakap Berikan Bantuan untuk Siswa Tidak Mampu TAIKAKO - SMPN 2 Sikakap di Desa Taikako, Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan bantuan peralatan sekolah kepada siswa yang tidak mampu.

Bantuan peralatan sekolah yang diberikan SMPN 2 Sikakap kepada siswa tidak mampu berbeda-beda mulai dari sepatu, baju seragam, baju pramuka, baju olah raga, buku, pena dan pencil.

Kepala SMPN 2 Sikakap Jonedi mengatakan, selain melaksanakan sekolah tanpa pungutan, sekolah juga memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu. Bantuan ini diberikan tiap tahun, dananya diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Besar dana bos dari Januari sampai Maret ada sebanyak Rp31,6 juta,” katanya, Senin 18 Juli 2016.

Bagi siswa yang diberikan bantuan peralatan sekolah itu disurvei tiap hari misalnya seorang siswa hanya memakai baju putih biru itu selama seminggu sehingga warna baju menjadi lusuh.

“Maka siswa tersebut akan dibeli-kan baju seragam putih biru, begitu juga dengan sepatu kalau melihat siswa pergi sekolah memakai sepatu robek dalam satu minggu tidak juga diganti maka pihak sekolah akan membelikan sepatu kepada siswa tersebut,” katanya. Senin 18 juli.

Di tahun ajaran baru, kata Jonedi, siswa baru di SMPN 2 Sikakap seba-nyak 64 siswa. “Harapan kita pihak sekolah SMPN 2 Sikakap di tahun ajaran 2017/2018 nanti orang tua dan wali murid siswa dari Desa Silabu mau menyekolahkan anaknya ke SMPN 2 Sikakap,” katanya. (spr/r)

peningkatan ekonomi masyarakat tidak harus masuknya HTI. “HTI masuk yang jelas hanya merampas tanah adat kita saja, lebih baik sekarang ini bagaimana tanah adat dikelola sendiri oleh masyarakat dan ekonomi meningkat dan tidak di rampas oleh negara,” katanya.

Sementara Ketua Kopal Siberut Tengah, Mei Jasman Sakailoat menye-

butkan, komunitasnya menolak tegas HTI karena dampak yang ditimbulkan khusus kerusakan lingkungan sangat besar.

“Tindakan penolakan HTI yang kita lakukan di komunitas ini selalu kita sosialisasikan ke masyarakat tentang HTI ini, bukan hanya HTI kami juga tetap menolak perusahaan kayu dan apapun itu yang menyentuh

hutan dan merampas tanah adat,” katanya.

Dia berharap selalu terjalin kerjasama yang kuat untuk kepen-tingan bersama dalam melihat kema-juan untuk Saibi Samukop Siberut Tengah.

“Harapan kita kerjasama bukan hanya menolak HTI dan sebagainya tapi mengarah ke bakti sosial dan peduli lingkungan,” ujarnya. (r)

Kepala Puskesmas Muara Siberut dan Tim Lakukan Pengobatan Gratis di Tiga Desa MUARASIBERUT - Untuk menjangkau layanan kesehatan di tiap desa, kepala puskesmas Muara Siberut bersama tim medis melakukan monitoring sekaligus pengobatan gratis kepada warga pedalaman.

Kepala Puskesmas Muara Siberut Junita Gulo mengatakan, mereka melakukan kunjungan sekaligus pengobatan gratis di tiga desa yakni, Desa Madobak, Desa Matotonan,dan Desa Muntei khususnya di Silak Oinan.

“Setiap desa mereka kita luangkan waktu selama tiga hari, waktu mereka di tiap desa memang sedikit agak lama karena jika mereka melakukan pengecekan satu atau dua dua hari sudah pasti masyrakat tidak puas juga, pasien lainnya tidak terlayani,” katanya, Selasa 19 Juli 2016.

Kegiatan yang mereka lakukan selain pengobatan gratis tim juga melakukan, mensosialisasikan tujuh pesan sikerei dan penyuluhan kepada kader posyandu serta mengadakan sosialisasi kepada kepala dusun desa apa saja masalah yang dihadapi khususnya masalah layanan kesehatan masyarakat.

Penyakit yang mendominasi mereka temukan di tiga desa itu adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit maag. “Kita sudah melakukan pengobatan penyakit tersebut kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu ada kegiatan tambahan untuk melakukan

pengecekan obat yang sudah kadarluarsa dan mereka akan memusnahkan obat itu dan diganti dengan obat baru.

Ia juga sering mengatakan kepada petugas yang ada di desa/ dusun agar memperhatikan obat, jika menemukan obat yang sudah tidak layak pakai segera melaporkannya. “Jika penduduknya banyak maka obat juga harus diperbanyak, kita membawa tenaga medis yang ahli obat atau bagian farmasi untuk melakukan pengecekan obat yang sudah kadaluarsa,” katanya.

Sedangkan jumlah pasien yang mereka temukan tiap desa itu berbeda yakni khusus untuk dusun Tinambu yang mereka obati itu ada satu orang bayi dan dan beberapa ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk Desa Madobak ada sekitar 40 pasien, dan Matotonan ada sekitar 50 lebih pasien.

“Untuk pendistribusian obat di tiap desa itu melalui kader posyandu, apa bila mereka turun ke Puskesmas

mengantarkan laporan mereka maka nanti mereka yang bawah,” ujarnya.

Sedangkan untuk Desa Maileppet, Muara Siberut dan Muntei mereka akan tetap melakukan monitoring lapangan. Kapus juga membenarkan tidak beradaan petuga medis di Rogdok. “Memang dia tidak ada ditempat karena yang bersangkutan lagi tes di Tuapeijat, yang bersangkutan pun sudah melapor di tingkat desa maupun ke puskesmas,” katanya.

Petugas medis yang biasanya bertempat tinggal di Dusun Kulukubuk, tahun ini petugas akan tinggal di Dusun Rogdok, pasalnya rumah juga belum ada disana maka pihak Puskesmas dan Kepala Desa Madobak sepakat petugas akan tinggal di Rogdok. “Jika ada pasien yang berobat mereka tinggal pilih saja, jika mau ke Pustu Madobag maupun Pustu Rogdok itu tergantung pasiennya, ini permintaan kepala Desa Madobak,” katanya. (hd/r)

MENTAWAINEWS SMKN 3 Mentawai Gratiskan Siswa Baru Baju Olah Raga dan Baju Praktek Matobe - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 (SMKN3) Mentawai gratiskan siswa baru ajaran 2016/2017 baju oleh raga dan baju praktek.

Menurut bendahara SMKN3 Mentawai Rio Andra Simanungkalit mengatakan, siswa SMKN3 Mentawai yang baru buka tahun ini dengan tiga jurusan yakni teknik Listrik, teknik bangunan, dan jurusan perikanan siswa yang terdaftar sebagai 43 siswa.

Ke-43 siswa tersebut akan diberikan baju olah raga dan baju praktek gratis sesuai dengan jurusan yang dipilih oleh siswa, sementara pakaian seragam dan kebutuh lainnya diserahkan sepenuhnya kepada orang tua dan wali murid. “Siswa tidak dipungut biaya pendaftaran dan biaya sekolah,” katanya, Rabu 20 Juli 2016.

Kepala Sekolah SMKN2 Mentawai, Ekinaldi, mengatakan, bagi siswa dari dua dusun yakni Dusun Makukuet, dan Dusun Panatarat, Desa Matobe selain mendapatkan baju oleh raga dan baju praktek gratis siswa dari dua dusun ini juga akan diberikan baju seragam sekolah putih abu-abu gratis, “Ini sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Mentawai dan bupati Mentawai waktu acara verifikasi layak atau tidak layaknya SMKN3 Mentawai oleh Dirjen Pendidikan SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya. (spr/r)

Pembangunan Gedung SMKN3 Mentawai Tunggu Pencairan Dana MATOBE - Pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Mentawai belum bisa terlaksana karena sampai sekarang Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp2,7 Milyar belum cair akibatnya pembagian tersebut belum bisa dilaksanakan.

Menurut Kepala SMKN 3 Mentawai Ekinaldi menjlekaskan tidak ada masalah lagi karena tanah tempat pembangunan SMKN3 Mentawai di Dusun Panatarat sudah dihibahkan oleh beberapa masyarakat si pemilik tanah lengkap dengan suratnya.

“Bahkan sekarang lokasi tempat akan dibangun gedung SMKN3 Mentawai sudah dibersihkan, kalau dana DAK Pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cair di bulan agustus maka pembangunan gedung SMKN3 Mentawai dilaksanakan pada bulan Agustus,” katanya, Rabu 20 Juli 2016.

Sesuai dengan informasi untuk tahap pertama akan dibangun 6 lokal ruang belajar, tambah 2 aula untuk gedung pratek, ditambah wc. “Harapan kami dari pihak sekolah supaya dana DAK Pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI cepat dicairkan supaya pelaksanaan gedung SMKN3 Mentawai dapat terlaksana secepatnya,” katanya. (spr/r)

Puailiggoubat

NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

9

Jembatan Penghubung Empat Desa Dibangun di Monga Sibagau FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Pembangunan jembatan Monga Bosua adalah yang paling kuat dengan kedalaman pancang 28 meter ke dasar tanah Rus Akbar

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membangun jembatan Monga Sibagau Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan, dengan panjangnya 50 meter dengan anggaran Rp11,2 miliar lebih.

Manager PT Rimbo Peraduan, Thomson mengatakan, target itu sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan selama 375 hari kalender terhitung tanggal kontrak yaitu 4 Desember 2016 dengan nilai kontrak Rp11,2 miliar lebih.

“Kerangka pembangunan jembatan sudah diorder ke Jakarta. Jadi kondisinya sudah 90 persen. Kita tinggal menunggu mobilisasi untuk membawanya ke Mentawai,” ujar Thomson, Sabtu, 23 Juli 2016 Menurutnya, pekerjaan pembangunan jembatan Monga mengalami kesulitan dalam pendistribusian material. “Kita memasukkan ponton ke lokasi. Kita harus menggali muara sungai karena dangkal. Jadi harus digali untuk memudahkan akses bongkar muat material,” tambahnya.

Terkait dengan pondasi pembangunan jembatan, menurutnya sudah dipancang pada Juli ini sembari menunggu kerangka yang disiapkan dari pabrik. Pekerjaan pembangunan jembatan menggunakan besi baja berdiameter panjang 50 dengan pekerjaan jembatan Tipe B. “Sesuai degan permintaan bupati, pembangunan jembatan harus selesai bulan Oktober. Kita upayakan sesegera mungkin bisa diselesaikan dengan pekerjaan yang bermutu. Kita minta kepada masyarakat setempat agar mendukung pembangunan jembatan ini,” ucapnya.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Mentawai, Ibrani Sababalat saat memantau lokasi pekerjaan di Dusun Monga, berharap pembangunan jembatan agar segera selesai. Dengan demikian, masyarakat pun segera dapat menikmatinya. Selama ini, jembatan lama yang sering dilewati masyarakat sudah tidak layak pakai lagi

P

PEMBANGUNAN - Jembatan gantung Monga Sibagau di Desa Mara, kecamatan Sipora Selatan.

Jembatan tersebut dibangun tahun ini.

karena kondisinya sangat memprihatinkan.

“Jembatan gantung yang dilewati masyarakat sudah berusia puluhan tahun. Dikhawatirkan bisa berbahaya buat pengguna kendaraan roda dua yang melewati jembatan tersebut. Bisa-bisa jatuh ke dalam muara,” ujarnya.

Ia minta warga setempat mendukung pembangunan jembatan tersebut demi kelancaran dan kenyamanan. Bila ada persoalan teknis, diminta duduk bersama agar pekerjaan pembangunan jembatan tidak terhambat.

“Perjuangan kita bukan hanya sampai di sini saja. Masih banyak pembangunan yang harus diwujudkan di Bumi Sikerei ini. Di tahun mendatang, kita akan perlebar jalan dari Monga sampai ke Nemnem Leleu supaya akses jalan semakin lancar,” tambahnya.

Bupati Yudas Sabaggalet mengatakan selama periodenya ada 17 unit jembatan dengan ukuran besar yang dibangun, termasuk jembatan Monga Sibagau.

Keberhasilan itu, kata Yudas, merupakan hasil kerja keras semua pihak dengan dukungan masyarakat melalui PU Mentawai sebagai pelaksana

kegiatan. Pembangunan Jembatan Monga, katanya, adalah yang paling kuat dengan kedalaman pancang 28 meter ke dasar tanah. Sehingga, ketika ada gempa bumi, diproyeksikan tidak akan runtuh.

“Pembangunan jembatan ini menghubungkan 4 desa sekaligus, yaitu Desa Mara, Desa Nemnem Leleu, Desa matobe dan Tuapeijat, karena ini adalah program Trans Mentawai,” ujar Yudas saat peletakan batu pertama pembangunan jembatan Monga, akhir pekan lalu.

Selanjutnya saat ini Pemkab Mentawai melalui Dinas PU diperintahkan untuk mengajukan anggaran pembangunan pelebaran jalan dari Monga sampai ke Sagitci. Karena, kapal penyebarangan akan selesai tahun ini. “Inilah cita-cita kita bersama untuk saling terhubung dan mempermudah akses transportasi,” katanya.

Selama ini, katanya, hasil alam yang akan dibawa ke pelabuhan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Namun, dengan dukungan akses jalan dan jembatan, tentunya akan mempermudah masyarakat membawa hasil alam. (r)

Desa Taikako Akan Dimekarkan Menjadi Empat Desa TAIKAKO - Sesuai hasil rapat perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan para kepala dusun Se Desa Taikako ditahun 2014 lalu maka disepakati Desa Taikako dimekarkan menjadi empat desa.

Menurut Kepala Desa Taikako Marluster Sapalakkai, Desa Taikako ada19 dusun dengan jumlah 890 Kepala Keluarga (KK) dengan luas sampai sekarang belum tahu, sementara kalau luas kecamatan Sikakap sekitar 300 hektar terdiri dari tiga desa yakni Desa Taikako, Desa Sikakap, dan

Desa Matobe, Pemekaran desa terdiri dari desa induk dengan nama Muara Taikako, desa pemekaran tiga yakni Desa Simambau, Desa Matibbla, dan Desa Pulekkenan, nama-nama desa pemekaran ini sudah dimasukkan ke kepala bagian pemerintah desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tahun 2014 lalu. “Sekarang ini masyarakat Desa Taikako menunggu hasil dari usulan desa,” katanya Senin 18 Juli 2016.

Pemakaran ini dilakukan karena geografis, geologis dan luas wilayah Desa Taikako, selain itu

Desa Taikako memiliki 19 dusun yang letaknya jauh dari induk desa. “Apabila warga ingin berurusan ke kantor desa biayanya sampai Rp150 ribu untuk biaya transportasi,” tuturnya.

Lokasi dusun yang dimekarkan menjadi desa, warga telah menyiapkan tempat akan dibuat kantor desa. “Agar warga mudah dalam pengurusan dan biaya tidak begitu mahal jalan satu-satunya pemekaran desa, selain itu tujuan pemekaran desa yakni untuk mempercepat pembangunan dengan lancarnya transportasi maka ekonomi masyarakat akan cepat meningkat,” tutupnya. (spr/r)

MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

10

Bupati Mentawai Dukung Penetapan Perda Pengakuan Masyarakat Adat Segera FOTO:IST/SANDANG

Pemda Mentawai sudah mengajukan inisiatif Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (PPMHA) sejak tahun lalu Yuafriza

upati Mentawai Yudas Sabaggalet menyatakan komitmennya mendukung pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah kepulauan itu.

Bukti dukungan tersebut, Pemda Mentawai sudah mengajukan inisiatif Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) sejak tahun lalu ke DPRD Mentawai.

Hal tersebut disampaikan Yudas saat menjadi narasumber dalam Forestival Temu Nasional Mitra Setapak Inisiatif untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Yogyakarta, Kamis, 28 Juli 2016.

Menurut Yudas, perda ini sangat penting untuk mempertegas eksistensi masyarakat adat Mentawai terutama dalam hal wilayah kelola atau wilayah hukum adat.

“Sebab dari 601.105 hektar luas daratan Kepulauan Mentawai, hanya sekitar 18 persen untuk wilayah kelola masyarakat dalam bentuk APL, sisanya merupakan kawasan hutan negara berupa hutan produksi, hutan produksi yang bisa dikonversi dan kawasan suaka alam atau lindung,” katanya.

Pentingnya wilayah hukum adat ini karena masyarakat Mentawai memiliki

B

FORESTIVAL 2016 - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet bersama Sekjen AMAN Abdon Nababan dan sejumlah pengurus AMAN Daerah dari beberapa provinsi saat Forestival 2016 di Yogyakarta, 27-29 Juli.

keterikatan yang sangat kuat dengan tanah (hutan) dan sumber daya alam yang ada di atasnya.

“Orang Mentawai akan merasa harga dirinya berada di titik terendah jika tidak memiliki tanah karena itu menunjukkan dia tidak memiliki uma/klan, itu artinya dia bukanlah orang Mentawai,” katanya kepada peserta paralel 4 dari 48 NGO mitra program Setapak II The Asia Foundation yang hadir dalam Forestival ini.

Sumber daya di dalam hutan, jelas Yudas, dimanfaatkan masyarakat adat sebagai tempat mencari sumber ekonomi seperti manau, sumber makanan dan

sumber papan (rumah) maupun transportasi (sampan). Selain itu, hutan juga menjadi sumber tanaman obat karena selama ini, pengobatan tradisional masih dipraktikkan oleh masyarakat.

“Saya tidak bisa membayangkan jika hutan di Mentawai tidak ada lagi, bagaimana sikerei mencari tanaman obat, kemana mereka harus mencari,” katanya.

Alasan-alasan itulah yang membuat Pemda Mentawai tidak memberikan perpanjangan izin lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dua perusahaan sawit, termasuk tidak memberikan rekomendasi untuk HTI PT. Biomass

Andalan Energi.

Dengan demikian, arah pembangunan Kepulauan Mentawai ke depan menurut Yudas, mengembangkan pariwisata dan mengeksploitasi potensi kelautan dan perikanan.

“Kita tidak anti investasi, tapi bagaimana agar investasi ramah lingkungan dan menghormati kepemilikan tanah masyarakat. Kita punya ombak untuk surfing terbaik ke dua di dunia, Pulau Siberut juga sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional melalui PP Nomor 50 Tahun 2011, karena itu kita mau sektor pariwisata menjadi sektor unggulan

untuk dikembangkan demi kemajuan Mentawai,” katanya.

Selain itu, sebagai daerah kepulauan di wilayah barat Sumatera dengan gugusan mangrove yang masih baik dan terumbu karang yang luas, Mentawai memiliki potensi perikanan yang luar biasa, tambah Yudas.

“Karena itu kita juga memikirkan adanya moratorium izin-izin eksploitasi yang besar-besar, sebab jika ingin mengembangkan wisata, kelestarian alam tentu harus terjaga,” katanya.

Yudas berharap Ranperda PPMHA yang kini sedang dibahas di Pansus DPRD Mentawai bisa segera disahkan.

“Saya berharap ini tak lama lagi bisa disahkan karena sudah ada Pansus, bahkan saat ini Pansus sedang studi banding ke Lebak, Banten,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan dalam kesempatan sama mengatakan, basis identifikasi masyarakat adat adalah wilayah adat.

“Ini adalah pondasi dari masyarakat adat, tanpa punya wilayah adat, bagaimana masyarakat adat bisa diakui keberadaannya,” katanya.

Penentuan wilayah hukum adat, menurut Abdon juga menjadi tantangan terutama di sisi anggaran karena butuh pemetaan. Salah satu jalan keluar menurutnya, perlu didorong adanya alokasi anggaran untuk pemetaan wilayah adat di APBD. “Namun tetap perda pengakuan masyarakat adat ini yang harus secepatnya ditetapkan, selain itu pemerintah juga harus menyiapkan SKPD yang akan mengurus bagian ini nantinya,” katanya. (o)

Komisi I DPR RI : Mentawai Butuh Pertahanan Laut yang Maksimal PADANG - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah menilai Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan kawasan terluar di wilayah barat Indonesia perlu adanya pertahanan laut yang maksimal. Mentawai merupakan pintu masuk yang berpotensi mengganggu ketahanan laut.

Dikatakannya, kedatangan orang asing hingga imigran ilegal ke Mentawai sangat rawan. “Pengawasan di daerah itu perlu diperketat dan juga penekanan khusus, karena potensi gangguan terhadap keamanan kedaulatan NKRI sangat besar,” ujarnya dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Sabtu, 30 Juli.

Menurutnya, tanggap darurat di Kepulauan Mentawai perlu ditingkatkan lagi. Wilayah Mentawai sampai saat ini masih sulit dijangkau. Daerah tersebut akan rawan penyelundupan manusia,

pencurian ikan serta pungutan liar.

“Selain pertahanan laut yang perlu dimaksimalkan, peningkatan tanggap darurat serta siaga bencana juga perlu dimaksimalkan. Perlu kita kaji dan carikan solusi agar Mentawai dapat dibangun. Karena sampai saat Mentawai masih bergantung ke Pemprov Sumbar, baik itu pendanaan serta fasilitas pendukung,” jelasnya.

Asril menyebutkan, kunjungan bersama 10 orang anggota Komisi I tersebut bertujuan memperoleh informasi terkait Kepulauan Mentawai untuk pembenahan pertahanan dari ancaman keamanan di daerah tersebut.

“Kami juga pernah mendapat kabar bahwa ada kapal asing yang datang, kemudian turun di Mentawai, namun tidak bisa ditangani karena tidak ada kantor imigrasi,” ungkapnya.

Selain itu, salah seorang anggota

Komisi I DPR RI, Martin Hutabarat mengatakan, Kepulauan Mentawai merupakan salah satu wajah Indonesia yang mempunyai daya tarik wisata laut.

“Jika Sumbar dapat menonjolkannya dengan pertahanan keamanan yang maksimal, tentu dapat menjadi tujuan wisata yang menarik. Apalagi objek wisata alam di Sumbar sangat lengkap, tentu dapat memprakarsai adanya investor asing, bahkan bisa mengembangkan sekolah tinggi pariwisata di sana,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, peningkatan tanggap darurat untuk menangkal berbagai ancaman dan gangguan kedaulatan di Kepulauan Mentawai merupakan tugas semua pihak dan percepatan-percepatan yang direncanakan perlu dukungan pemerintah pusat.

“Dengan adanya diskusi bersama Komisi I DPR RI, tentu akan ada masukan-masukan yang diambil daerah dan ada pula bahan yang akan dibawa ke pusat untuk dapat diambil kebijakankebijakan yang diperlukan,” katanya.

Menurutnya, secara umum, masalah yang muncul saat ini hanyalah tidak adanya pendapatan yang diperoleh oleh daerah setempat karena wisatawan asing yang berkunjung hanya berkeliling dengan kapal dan jarang singgah.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet menyebutkan sampai saat ini Mentawai masih memiliki berbagai macam persoalan yang menghambat pembangunan.

“Kita masih terkendala persoalan sarana dan prasarana serta ketersediaan listrik dan telekomunikasi masih minim,” ujarnya.

Selain itu, menurut Yudas, angka kemiskinan di Mentawai masih tinggi.

“Kita belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Angka kemiskinan mencapai 14,6 persen,” ungkapnya.

Sampai saat ini, Pemda Mentawai masih berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan masyarakat serta kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi, pemerataan pembangunan infrastruktur dan pemantapan paham kebangsaan, kata Yudas.

Dia menambahkan, Mentawai memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. “Luas wilayah Mentawai itu 6.011 km persegi dan Mentawai memiliki 99 pulau yang terdiri dari 5 pulau besar. Ombak Mentawai pun merupakan ombak terbaik setelah Hawaii,” jelasnya. (ikhlas/z)

Puailiggoubat

NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

11

Tips Mengatasi Anak yang Malas Belajar B

eberapa hari lalu saya sempat berdiskusi dengan teman satu kos saya, mulanya beliau bercerita tentang adik laki-lakinya yang malas untuk belajar padahal sebentar lagi dia akan menghadapi ujian akhir kelulusan SD. Sebuat saja namanya “Ardi�, Ardi ini termasuk anak yang belum bisa belajar dengan baik atau masih malas-malasan, kalaupun dia belajar itu hanya untuk menghindari omelan kakak dan ibunyan yang selalu menyuruhnya untuk belajar, dan bisa ditebak selama dia di ruang belajar yang dilakukan pun hanya pura-pura belajar atau belajar asal-asalan, sekolah pun hanya sekedar sebagai rutinitas seharian yang hanya berlalu begitu saja, sekedar menuruti perintah orang tua.

Apa yang terjadi pada Ardi sebenarnya juga banyak dialami anak-anak usia sekolah di masyarakat kita. Tak terhitung lagi berapa banyak orang tua yang mengeluh dan kecewa dengan nilai anaknya yang jeblok (jelek) karena anaknya malas belajar, dan sebaliknya tidak jarang juga kita menemukan anak yang ngambek atau menagis gara-gara selalu disuruh belajar. Ada orang tau yang memarahi anaknya, mengancam si anak untuk tidak akan membelikan ini dan itu kalau si anak tidak belajar, membanding-bandingkan anaknya dengan anak lain, atau bahkan ada orang tua yang mengunakan cara kekerasan (menjewer, menyentil, mencubit, atau memukul). Jelas semua ini akan sangat berpengaruh pada fisik maupun psikis siswa.

Lalu sebenarnya bagaimanakah cara untuk mengatasi anak yang malas belajar?

Masih perlukan kita dengarkan keluhankeluahn orang tua tentang anaknya yang malas belajar? Haruskah anak itu ngambek atau menagis gara-gara dimarahin orang tuanya dan disuruh-suruh untuk belajar?

Malas belajar pada anak secara psikologis merupakan wujud dari melemahnya kondisi mental, intelektual, fisik, dan psikis anak. Berikut beberapa langkah untuk mengatasi malas belajar pada anak dan membantu orangtua dalam membimbing dan mendampingi anak yang bermasalah dalam belajar, antara lain; Mencari Informasi Orangtua sebaiknya bertanya langsung kepada anak guna memperoleh informasi yang tepat mengenai dirinya. Carilah situasi dan kondisi yang tepat untuk dapat berkomunikasi secara terbuka dengannya.

Setelah itu ajaklah anak untuk mengungkapkan penyebab ia malas belajar. Pergunakan setiap suasana yang santai seperti saat membantu ibu di dapur, berjalan-jalan atau sambil bermain, tidak harus formal yang membuat anak tidak bisa membuka permasalahan dirinya.

Membuat Kesepakatan Bersama Kesepakatan dibuat untuk menciptakan keadaan dan tanggung jawab serta memotivasi anak dalam belajar bukan

ILUSTRASI - Sedang belajar bersama (Sumber foto: alfanshanju48.blogspot.com)

memaksakan kehendak orang tua. Kesepakatan dibuat mulai dari bangun tidur hingga waktu hendak tidur, baik dalam hal rutinitas jam belajar, lama waktu belajar, jam belajar bilamana ada PR atau tidak, jam belajar di waktu libur sekolah, bagaimana bila hasil belajar baik atau buruk, hadiah atau sanksi apa yang harus diterima dan sebagainya. Kalaupun ada sanksi yang harus dibuat atau disepakati, biarlah anak yang menentukannya sebagai bukti tanggungjawabnya terhadap sesuatu yang akan disepakati bersama.

Menciptakan Disiplin Bukanlah suatu hal yang mudah untuk menciptakan kedisiplinan kepada anak jika tidak dimulai dari orang tua.

Orang tua yang sudah terbiasa menampilkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari akan dengan mudah diikuti oleh anaknya. Orang tua dapat menciptakan disiplin dalam belajar yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Latihan kedisiplinan bisa dimulai dari menyiapkan peralatan belajar, buku-buku pelajaran, meng-

ingatkan tugas-tugas sekolah, menanyakan bahan pelajaran yang telah dipelajari, ataupun menanyakan kesulitankesulitan yang dihadapi dalam suatu pelajaran tertentu, terlepas dari ada atau tidaknya tugas sekolah.

Menegakkan Kedisiplinan Menegakkan kedisiplinan harus dilakukan bilamana anak mulai meninggalkan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati. Bilamana anak melakukan pelanggaran sedapat mungkin hindari sanksi yang bersifat fisik (menjewer, menyentil, mencubit, atau memukul). Untuk mengalihkannya gunakanlah konsekuensi-konsekuensi logis yang dapat diterima oleh akal pikiran anak. Bila dapat melakukan aktivitas bersama di dalam satu ruangan saat anak belajar, orang tua dapat sambil membaca koran, majalah, atau aktivitas lain yang tidak mengganggu anak dalam ruang tersebut. Dengan demikian menegakkan disiplin pada anak tidak selalu dengan suruhan atau bentakan sementara orang tua melaksanakan

aktifitas lain seperti menonton televisi atau sibuk di dapur.

Ketegasan Sikap Ketegasan sikap dilakukan dengan cara orang tua tidak lagi memberikan toleransi kepada anak atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya secara berulang-ulang. Ketegasan sikap ini dikenakan saat anak mulai benarbenar menolak dan membantah dengan alasan yang dibuat-buat. Bahkan dengan sengaja anak berlaku ’tidak jujur’ melakukan aktivitas-aktivitas lain secara sengaja sampai melewati jam belajar. Ketegasan sikap yang diperlukan adalah dengan memberikan sanksi yang telah disepakati dan siap menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Menciptakan Suasana Belajar Menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman merupakan tanggung jawab orangtua. Setidaknya orang tua memenuhi kebutuhan sarana belajar, memberikan perhatian dengan cara

mengarahkan dan mendampingi anak saat belajar. Sebagai selingan orangtua dapat pula memberikan permainanpermainan yang mendidik agar suasana belajar tidak tegang dan tetap menarik perhatian.

Ternyata malas belajar yang dialami oleh anak banyak disebabkan berbagai faktor. Oleh karena itu, sebelum terlanjur hendaknya orang tua segera menyelidiki dan memperhatikan minat belajar anak. Selain itu, menumbuhkan inisiatif belajar mandiri pada anak, menanamkan kesadaran serta tanggung jawab selaku pelajar pada anak merupakan hal lain yang bermanfaat jangka panjang. Jika enam langkah ini dapat diterapkan pada anak, maka sudah seharusnya tidak adalagi keluhan dari orang tua tentang anaknya yang malas belajar atau anak yang ngambek karena selalu dimarahi orang tuanya.

(Sumber : http://nadhirin.blogspot.co.id/2009/12/tips-mengatasianak-yang-malas-belajar.html)

SOSOK

Puailiggoubat NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

12

Kepala SD dan SMP Lentera Harapan Siberut Selatan, Swandy Sakerengan, S.Pd

Keluarga Penentu Keberhasilan Pendidikan Anak M

enjadi kepala sekolah bukanlah perkara gampang, begitulah menurut Swandy Sakerengan, yang menjabat kepala SD sekaligus SMP Lentera Harapan Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 2014.

Sebab menjadi kepala sekolah bukan hanya soal menjalankan pendidikan kepada murid namun harus memiliki kemampuan manajerial mumpuni agar semua elemen di dalam sekolah berjalan dengan maksimal.

Sebelum diangkat menjadi kepala SD dan SMP Lentera Harapan, Swandy tamatan S1 Jurusan biologi STKIP PGRI, ia pernah mengajar di SMP dan SMA di Kecamatan Siberut Tengah pada 2012.

Setahun mengajar di sana kemudian ia pindah mengajar di salah satu sekolah di Sipora Selatan.

Hanya empat bulan mengajar di Sipora Selatan, kemudian ia pindah mengajar di SD dan SMP Lentera pada Juli 2013 untuk mengajarkan pelajaran Biologi yang kebetulan saat itu belum ada.

Pada tahun yang sama ia diangkat menjadi Kepala SMA Lentera Harapan namun hanya 1 semester. Baru pada 2014 ia resmi diangkat menjadi Kepala SD dan SMP Lentera Harapan hingga sekarang (2016).

Swandy memandang kemajuan pendidikan anak ditentukan oleh keluarga sebab waktu lebih banyak dihabiskan anak dalam keluarga dibanding keluarga.

Berikut petikan wawancara wartawan Puailiggoubat, Hendrikus Bentar dengan Swandy pertengahan Juli.

Sekolah ini masih baru, apakah fasilitasnya sudah lengkap?

Untuk buku pembelajaran memang sudah lengkap namun masih ada beberapa juga yang masih kurang karena jumlah siswa juga makin meningkat.

Selain buku, fasilitas sekolah masih minim seperti mebeler itu masih ada kekurangan tapi untuk ruangan siswa sebenarnya sudah cukup. Namun ke depan butuh penambahan karena dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah siswa yang masuk ke sekolah.

Kemudian akses internet kita untuk pengiriman data siswa ke pusat masih terbatas, terkadang kuota yang kita miliki habis.

Berapa jumlah guru di sekolah ini?

Jumlah gurunya saat ini ada 18 orang guru SD dan SMP, sedangkan untuk jumlah siswanya khusus SD ada 40 siswa dan SMP ada 109 orang siswa.

Dari mana saja murid Lentera Harapan ini?

Konsepnya dalam memajukan pendidikan di Mentawai itu yakni,dimulai dari keluarga sebab dari keluarga pendidikan berawal karena waktu anak itu lebih banyak dikeluarga atau pun sama orang tua. Jika orang tua mendidik anaknya dengan baik otomatis sianak itu juga akan bersifat hal sama bila berada dilingkungan sekolahnya.

Sekolah sebenarnya hanya menjadi pengembang kemampuan yang sebenarnya telah dimiliki murid sejak dari keluarga.

Swandy Sakerengan, S.Pd

Untuk yang SMP siswa berasal dari berbagai daerah yakni Malilimok dan Taileleu (Siberut Barat Daya), Siberut Tengah, Siberut Utara dan dari sipora.

Sedangkan untuk murid SD tidak ada yang dari luar melainkan mereka muridnya hanya khusus dari ibu kota kecamatan saja (Siberut Selatan).

Mengapa masih ada pembayaran uang sekolah?

Untuk membantu operasional sekolah, sebab dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kita terima pada 2016 untuk SD senilai Rp25 juta sedangkan SMP Rp14,6 juta itu dari pusat. Sekolah kita tidak mendapat dana BOS daerah (BOSDA) dari Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jumlah dana BOS dari pusat yang kita terima dari pusat berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah.

Berapa iuran SPP yang mesti dibayar siswa?

Anak didik yang sekolah SD maupun SMP Lentera tetap ada pembayaran iuan sekolah yang dibayar oleh orang tua, jika pada tahun sebelumya bagi anak anak yang mendapat juara I SPP akan digratiskan selama satu semester dan juara II SPP digratiskan selama empat bulan dan yang juara III akan digratiskan selama dua bulan Sedangkan untuk pembayaran iuran SPP mereka pada tahun sebelumnya itu khusus untuk SMP sebesar Rp55 ribu per bulan dan SD Rp50 ribu per bulan. Jumlah iurannya sama tidak ada klasifikasi.

Namun pada 2016 besarannya iurannya sama baik SD maupun SMP kepada semua siswa, namun pada 2016 kita berikan klasifikasi besar biaya sekolah yang mesti dibayar.Untuk kategori kedua orangtua murid PNS mereka membayar Rp100 ribu per bulan, jika hanya 1 yang PNS dan orangtuanya wiraswasta maka mereka bayar Rp75 ribu per bulan.

Pengurangan biaya karena sebagian disubsidi dari dana BOS. Sementara bagi orangtuanya yang petani membayar Rp60 ribu per bulan.

Nah, jika kedua orangtua murid tidak mampu maka seluruh biaya sekolah disubsidi dari dana BOS atau gratis karena sudah kerja sama dengan pemerintah maka disudsidi dengan dana bos Sementara pembayaran gaji guru tetap lacar karena berasal dari yayasan langsung meski jumlahnya belum mencukupi namun mereka tidak banyak menuntuk yang terpenting pelayanan pendidikan berjalan lancar.

Apa pekerjaan yang menurut Anda berat di sekolah ini?

Menjadi kepala sekolah merupakan pekerjaan yang cukup sulit karena harus mampu mengatur manajemen sekolah agar semua dapat berjalan maksimal.

Sedangkan untuk mengatasi supaya proses belajar mengajar berjalan(PBM) normal pihak sekolah menekankan wali kelas agar berprinsip seperti orang tua siswa yang artinya mereka di sekolah menjadi orang tua

siswa kedua. Dengan cara menjadi teman dan pemberi solusi setiap persoalan yang dialami siswa.

Wali kelas juga dituntut untuk menjadi wali kelas yang kreatif contohnya dalam hal pembelajaan tidak hanya monoton pada dalam lokal tapi juga siswa harus mengenali alam luar dengan konsep materi yang sesuai pembelajaran.

Menurut Anda apa konsep yang ideal memajukan pendidikan di Mentawai?

Bagaimana dukungan orangtua siswa terhadap sekolah?

Dukungan orang tua terhadap pendidikan itu saat ini sudah mulai tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Orangtua mulai sadar bahwa betapa pentingnya pendidikan, sehingga orang tua berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya, yang kedua orang tua sudah cerdas untuk memilih sekolah yang berkualitas sekolah mana yang mereka kira berpotensi yang bisa mengembangkan ilmu anak itu sendiri.

Walaupun adanya pembayaran iuran siswa tapi orang tetap antusias mendukung pendidikan anaknya.

Apa pesan Anda kepada rekan sesama guru di Mentawai?

Pesannya terhadap guru-guru yang ada di Mentawai khususnya jika jadi guru harus punya rasa tanggungjawab, karena dengan adanya itu seorang guru akan lebih baik untuk mengajarkan anak anak. Jadilah seorang guru yang selalu berkreasi, inovatif dan kreatif.(hd/g)

IKLAN

Puailiggoubat NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

13

Puailiggoubat NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

14

KWAK Sumbar Minta Polda Usut Kasus Teror Terhadap Wartawan di Padang Panjang FOTO:ZULFIKAR/PUAILIGGOUBAT

Beberapa orang wartawan di Padang Panjang mendapat teror via sms dari orang tak dikenal Zulfikar

oalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) Sumatera Barat menggelar aksi simpatik ‘Kami Tidak Takut’ di depan kantor Polda Sumatera Barat, mereka menunutut agar pihak kepolisian mengusut kasus teror via Short Messege Service (SMS) terhadap wartawan di Padang Panjang, Senin (18/07/2016).

Aksi dimulai dari kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat di jalan Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8 A, Padang dengan menggunakan sepeda motor menuju Polda Sumbar.

Noval Wiska, koordinator aksi mengatakan, hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama profesi wartawan. “Aksi ini kami lakukan sebagai kepedulian terhadap teman kami di Padang Panjang yang mengalami kekerasan secara verbal melalui Short SMS. Mereka diancam akan dibunuh,” ujarnya.

Dia mengatakan, aksi tersebut bukan sebagai bentuk demonstrasi terhadap Polda Sumbar, namun hanya memberikan dorongan agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus itu.

“Ini sudah mengancam profesi kita.

Kawan-kawan kita di Padang Panjang diintimidasi. Jika memang ada berita kita yang keliru, itu kan mekanismenya sudah ada. Undang-undang pers telah mengatur hal tersebut, silahkan kirim hak jawab,” jelasnya.

Noval berharap, kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan selama ini agar dapat juga dituntaskan. “Tidak hanya kasus ini, kita berharap kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia juga dapat diselesaiakan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasubdit 3 Dit Intel Polda Sumbar AKBP Aditya Laksimada yang menyambut kedatangan wartawan di depan kantor Polda Sumbar mengatakan Kapolda siap bertemu dan mengusut teror terhadap wartawan di Padang Panjang tersebut.

“Saat ini Kapolda sedang berada di Jakarta. Laporannya sudah kita terima, Rabu besok kita siap untuk bertemu dan membicarakan kasus yang menimpa kawan-kawan di Padang Panjang,” ujarnya dihadapan puluhan wartawan

K

AKSI - Puluhan wartawan yang tergabung dalam KWAK menggelar aksi di depan kantor Polda Sumatera Barat terkait kasus teror via sms terhadap beberapa orang wartawan di Padang Panjang

yang ikut dalam aksi tersebut.

Kita juga akan meminta Polrseta Padang Panjang agar menindaklanjuti dan menuntaskan kasus tersebut, katanya.

Menurut keterangan salah seorang wartawan yang mendapatkan sms teror tersebut, Jasriman mengatakan pesan tersebut juga dikirim kepada Ketua PWI Padang Panjang. “Ada sekitar lima orang yang mendapatkan sms itu, isi pesannya berbeda-beda, ada yang teror terhadap diri pribadi dan ada juga terhadap media mereka,” ungkapnya.

Pesan yang mereka kirimkan itu meminta kita agar tidak membuat berita yang macam-macam, katanya.

Sms teror yang dikirim tersebut, salah satunya yaitu “Hei bung… kau jangan sok jd pahlawan belain kawan kau itu. Sy ingatkan kau, jangan kau coba tulis lagi berita macam2 ttg ibu maria klu tdk kumatikan kau…,camkan pesan sy ini…!!”

Tuntaskan Kasus Kekerasan Terhadap Wartwan Dalam aksi tersebut Noval Wiska juga meminta agar delapan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dituntaskan.

Dia mengatakan, profesi wartawan

itu dilindungi undang-undang. “Profesi wartawan adalah profesi yang mendapatkan perlindungan dari undangundang. Ketika terdapat kekeliruan dalam berita yang dibuat, itu mekanismenya ada, silahkan kirim hak jawab, bukan dengan kekerasan atau intimidasi,” ujarnya saat diwawancarai usai aksi di depan kantor Polda Sumatera Barat.

Setidaknya, ada delapan kasus kekerasan yang terjadi terhadap wartawan di Indonesia yang sampai sekarang masih tergantung dan belum ada kejelasan oleh pihak berwenang, katanya.

“Kita juga mendesak Polri agar secepatnya menuntaskan delapan kasus yang terjadi di Indonesia tersebut, baik itu kasus kekerasan ataupun pembunuhan terhadap wartawan,” ujarnya, Senin (18/07/2016).

Selain itu, hal yang sama juga disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang, Rony Saputra. “Ada mekanisme yang harus didahulukan ketika wartawan bermasalah dengan hukum terkait pemberitaannya. Kasus kekeresan terhadap wartawan tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena ditakutkan akan berimbas

pada kasus-kasus lain,” ungkapnya.

Rony berharap, dengan adanya Kapolri baru, kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia, baik kasus yang tidak selesai ataupun yang masih belum selesai, seperti kasus Udin

misalnmya, itu agar dapat diprioritaskan.

“Begitu juga di Sumbar, kita minta agar Kapolda baru dapat memprioritraskan kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap wartawan,” ujar Rony. (z)

Mantan Kepsek SD di Padang Tersandung Kasus Dana BOS PADANG - Mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Padang, Seknawarni tersandung kasus penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp45 juta.

Menurut Kasi Pidana Khusus Kejari Padang Muhammad Zulfan, penahanan mantan Kepsek ini setelah adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung atas kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012.

“Amar putusan MA, mantan Kepsek SD ini ditahan satu tahun denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti Rp 45 juta,” katanya di Kejari Padang, Selasa (19/7/2016) Kemudian di tingkat Pengadilan Negeri Padang hingga banding ke Pengadilan Tinggi Padang, Seknawarni divonis satu tahun penjara. Di tingkat

kasasi di MA, dia juga divonis 1 tahun kurungan penjara.

Sebelum penahanan dilakukan, Seknawarni menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter yang ditunjuk Kejaksaan Negeri Padang, setelah dinyatakan oleh dokter Seknawarni sehat, Kejari menahannya.

Saat digiring dari lantai dua hingga ke mobil tahanan, guru SD ini menutup wajahnya dengan koran bekas. Dua meter menjelang mobil tahanan Kejari Seknawarni jatuh terduduk, terdakwa ini terjatuh karena tidak melihat jalan dan memakai sepatu tumit tinggi.

Petugas kepolisian dan jaksa langsung mengangkat Seknawarni hingga berdiri. Dia langsung dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke LP Muara Padang. (rus/z)

SEPUTARSUMBAR Hasil diagnosa diketahui telah terjadi komplikasi jantung koroner dan enteritis akut

Puailiggoubat

NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

15

Dua Anak Harimau di Kebun Binatang Bukittinggi Mati FOTO:IST/LIAAHMAD

Lia Ahmad

ua ekor anak Harimau Sumatera (Panthera tigris Sumatrae) bernama Thamrin dan Sarinah yang mati di kebun binatang Bukittinggi pada 30 Juni dan 1 Juli disebabkan oleh penyakit kronis yang menggerogoti tubuh anak harimau malang itu. Hal ini diungkapkan oleh Tim Medis dari Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (TMSBK) atau Kebun Binatang Bukittinggi di Balaikota Bukittinggi, Senin (18/07/16).

Dokter hewan Tri Nola Mayasari selaku Tim Medis Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (TMSBK) menjelaskan hasil diagnosa anak harimau betina, diketahui telah terjadi komplikasi jantung koroner dan enteritis akut atau peradangan pada saluran perncernaan yang menyebabkan harimau betina bernama Sarinah ini mati di TMSBK Bukittinggi pada 30 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WIB. Hasil nekropsi anak Harimau Sumatera hasil perkawinan Si Bancah dan Sean betina ini, paru-parunya tampak berbusa, pucat, mengalami hemorogi (pendarahan) dan bentuk yang tidak sama. Pada jantungnya juga ditemukan lemak yang berada diantara myocardium dan cardium serta pada bilik kanan jantung. Selain itu juga ditemukan luka di permukaan hati dan pada bagian hati juga mengalami hemorog.

Lebih lanjut dijelaskan, pada bagian lambung juga mengalami hemorogi dan pada saat nekropsi kondisi lambung dalam keadaan kosong tidak ada makanan.

Hemoragi menurut dokter juga terlihat di bagian usus. Tak hanya itu, pembesaran pembuluh darah juga tampak di permukaan ginjal selain itu selaput ginjal sulit dibuka. Sementara warna limpa juga tidak seragam dan mengalami hemoragi atas dasar itulah tim medis menyimpulkan harimau betina itu mati karena komplikasi jantung koroner dan enteritis akut.

Sementara untuk harimau jantan (Thamrin) yang mati pada tanggal 1 Juli 2016 mengalami penurunan kondisi kesehatan berupa muntah dan diare, sehingga diputuskan untuk dibawa ke Puskeswan kota Bukittinggi agar mendapat tindakan lanjutan.

“Harimau jantan sempat kami berikan infus dan terapi obat, namun sekitar pukul 15.00 WIB ia tidak tertolong lagi.

Anak harimau ini dibawa ke Padang Panjang untuk dilakukan nekropsi sekaligus diopset. Kesimpulan kami sementara, harimau jantan itu mati karena enteritis akut. Penyakit harimau jantan ini tak jauh berbeda dengan betina, bedanya hanya terjadi di jantung,” jelas Dokter Hewan Tri Nola Mayasari.

D

HARIMAU - Salah satu anak harimau Sumatera digendong saat masih hidup

Anak Macan Dahan Juga Mati di Bukittinggi Selain menjelaskan hasil nekropsi dua anak Harimau Sumatera, pada jumpa pers ini juga dijelaskan penyebab matinya dua anak Macan Dahan yang lebih dulu mati pada akhir april dan awal Mei 2016.

Dalam jumpa pers itu dijelaskan, pada saat dalam kandungan kondisi anak Macan Dahan itu memang kurang sempurna. Pada awalnya induk betina Macan Dahan melahirkan tiga ekor anak di TMSBK Bukittinggi pada tanggal 7 Januari 2016. Anak pertama diperkirakan lahir pukul 16.30 WIB berjenis kelamin jantan, sepuluh jam kemudian lahir lagi anak kedua berjenis kelamin betina, disusul yang ketiga anak Macan Dahan jantan, namun anak ketiga ini ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam rahim. Seiring berjalannya waktu perkembangan anak Macan Dahan betina memang sedikit kurang sempurna jika dibandingkan jantan, menurut dokter hewan hal ini diduga karena anak Macan Dahan betina ini lama tertahan didalam rahim ditambah lagi asupan air susu dari ibunya saat itu juga kurang, Untuk kronologis kematian Macan Dahan betina, penurunan kesehatan mulai tampak pada 15 Maret 2016.

Awalnya anak Macan Dahan betina itu menggigil dan berjalan sempoyongan sehingga diberikan pemanas serta diberikan susu formula bayi usia 0-6 bulan lalu diterapi vitamin. Pada saat itu suhu badan masih dikategorikan normal yaitu 37,8 derajat celcius dengan kondisi masih mau makan, serta tidak mencret ataupun muntah. Terapi itu hanya berjalan selama lima hari.

Kemudian pada 30 Maret 2016, dilaporkan kembali satwa ini tidak mau makan sehingga diputuskan untuk mencekokan bubur daging ke dalam mulutnya serta terapi vitamin dan pemanasan. Terapi ini dilakukan selama 20 hari. Hari ke-21 pada siang hari tibatiba satwa mengalami sesak nafas, aktivitas mulai menurun. Karena kondisi semakin buruk dilakukan pemberian infus dan multivitamin. Jam 15.00 WIB satwa inipun mati. Diagnosa sementara saat itu satwa mengalami dispone akut.

Sementara untuk anak Macan Dahan jantan, pada 9 Mei 2016 dilaporkan bahwa satwa itu tidak mau makan.

Kemudian dilakukan rontgen di Klinik Peternakan Provinsi di Padang. Satwa diperiksa darah dan diterapi lalu diputuskan untuk diopname di Padang.

Sekitar pukul 00.00 WIB satwa mulai membaik, ia dilaporkan sudah menghabiskan makanannya dan mulai me-

nampakan sifat liarnya. Namun pada tanggal 10 Mei 2016 kondisinya tibatiba menurun dan mati pada pukul 09.00 WIB. BKSDA Sumbar Lakukan Evaluasi Menyeluruh Matinya anak harimau yang menjadi ikon TMSBK ini membuat masyarakat khususnya pecinta satwa kehilangan. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I, Balai Konservasi Sumberdaya alam (BKSDA) Sumbar, Muhammad Zaidi Pada jumat (21/7/ 16) mengaku sudah menerima laporan dari pihak kebun binatang terkait penyebab kematian dua anak harimau sumatera dan dua anak macan dahan.

Saat ini BKSDA tengah meninjau serta menyelidiki secara marathon kondisi TMSBK. “Saat ini tim BKSDA yang terdiri dari berbagai stakeholder sedang melakukan peninjauan lokasi TMSBK untuk melakukan evaluasi kebun binatang baik secara medis maupun teknis,” ujarnya.

Secara medis, diselidiki apakah pengelola kebun binatang sudah sesuai bekerja sesuai prosedur atau tidak, sedangkan secara teknis dilakukan peninjuan apakah penempatan satwa sudah sesuai dengan peruntukannya.

Misal, untuk kandang, satwa yang

butuh udara yang agak lembab bagaimana model kandangnya, dimana posisi-posisi penempatan satwa dan bagi satwa yang mudah mengalami stress bagaimana pula penempatannya artinya secara teknis apakah kebun binatang sudah pas atau belum sesuai dengan Permenhut RI Nomor P. 31 tahun 2012 tentang lembaga konservasi, saat ini data-data sudah mulai dikumpulkan tim BKSDA. Hasil evaluasi tim tersebut akan dilaporkan pihak BKSDA ke KLHK, hasilnya itu wewenang kementerian untuk menjatuhkan sanksi jika memang ada kesalahan protap dalam penanganan satwa.

Hasil evaluasi akan dilaporkan ke kementerian sesuai temuan. Sebagaimana diatur dalam Permenhut RI Nomor P. 31 tahun 2012 tentang lembaga konservasi, sanksi bisa berupa pembekuan izin, penghentian pelayanan.

Meski tim medis dari kebun binatang mengatakan penyebab kematian anak harimau itu karena penyakit genetik, tim dari BKSDA tetap melakukan kajian ulang, katanya.

“Sebagai pemilik satwa kita juga harus melakukan sendiri, dari tim inilah yang akan membuktika kajian dari tim kebun binatang, iya atau tidaknya nanti kita buktikan,” ungkap Zaidi. (lia/z)

SEPUTARSUMBAR

Puailiggoubat

NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

16

Komnas Perempuan Minta Daerah Segera Bentuk SPPT Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 70 persen pengaduan pidana merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Wira Hospita

anyaknya kasus yang mencuat terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di beberapa daerah membuka mata publik bahwa kekerasan seksual harus diperangi. Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan, Masruchah mengatakan dari jumlah pengaduan pidana sebanyak 70 persen kasus merupakan kekerasan perempuan dan anak. Untuk memeranginya Komnas Perempuan mendorong daerah agar membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Dirinya menjelaskan, sudah ada daerah percontohan yang telah membentuk SPPT tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, dan akan diikuti oleh dua daerah lainnya Batam dan Ambon. Komnas Perempuan mengapresiasi tindak cepat yang dilakukan oleh ketiga pemerintah daerah (Pemda) tersebut.

“Sudah ada beberapa daerah yang membentuk sistem SPPT ini, maka kami akan terus mendorong agar Pemda lainnya untuk melakukan aksi yang sama, mengingat kasus ini sudah dalam taraf darurat kriminal,” ujar Masruchah dalam diskusi yang dimediasi oleh Women Crisis Center di kantornya di Padang beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut dikatakannya, kondisi darurat kekerasan seksual terjadi bukan hanya karena jumlah kasusnya yang meningkat, melainkan penanganan kasus

M

ILUSTRASI

tersebut juga sangat buruk, yang berakibat korban sulit untuk mendapatkan akses terhadap kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual ini, Komnas Perempuan juga memasukan beberapa poin pembinaan khusus terhadap aparat yang terkaitdalam menangani kasus tersebut, dimana polisi, jaksa dan hakim harus memiliki perspektif yang sama bagaimana kedepan aksesakses keadilan untuk korban dapat berjalan dengan baik, katanya.

“Berdasarkan catatan kami, dari 80 persen korban kekerasan seksual yang telah melakukan penyelesaian melaui jalur hukum, hanya 10 persen yang

akhirnya diselesaikan melalui pengadilan, sisanya diselesaikan melalui mediasi atau kasus tersebut tertahan, dengan alasan tidak cukup bukti,” ujarnya.

Menurut Masruchah, salah satu faktor yang menyebabkan ‘mandeknya’ penyelesaian kasus kekerasan seksual karena minim saksi yang dihadirkan dalam penuntutan perkara, akibatnya Polisi susah menentukan status tersangka kepada pelaku. Lamanya proses pelengkapan data juga membuat korban kelelahan dan depresi.

Ia menegaskan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat mendesak untuk segera disahkan. Pasalnya, di dalam draf RUU itu diatur mengenai

sistem pemidanaan bagi pelaku.

Terdapat dua jenis pidana yang diberlakukan dalam UU tersebut apabila disahkan nanti.

“Pidana pokok dan Pidanan tambahan, dua pidana ini sudah merupakan ancaman berat bagi pelaku tindakan kekerasan seksual.

Intinya dapat memenuhi rasa keadilan korban dan bisa mencegah replikasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Emma Yohanna yang juga turut mengikuti diskusi tersebut mengatakan, DPD RI akan terus menyempurnakan RUU tersebut agar korban kekerasan seksual mendapatkan jaminan hak mereka terhadap keadilan

hukum, dan tentunya prinsip penghukuman yang akan diterapkan adalah bagaimana hukuman yang mendidik, manusiawi dan tidak merendahkan martabat.

“RUU ini sudah dalam taraf uji syahih. Salah satu pengujian ini yakni melakukan diskusi dengan publik, fungsinya ingin mengetahui apakah RUU ini sudah menjawab keresahan publik terkait lemahnya penanganannya,” jelasnya.

Ditambahkannya, DPD RI sebagai penginisiasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan terus melakukan penyempurnaan isi draf, selain melakukan diskusi langsung dengan publik, pihaknya juga akan membentuk Tim Kerja (Timja) yang bekerjasama dengan pakar dari akademisi untuk lebih memadatkan isi draf sebelum diserahkan kepada DPR RI, dan tentunya terus memantau proses tersebut hingga disahkan oleh DPR RI. Dirinya mengharapkan agar publik menumbuhkan kepedulian terhadap bahayanya kekerasan seksual yang terjadi. Tidak hanya saja menitik beratkan kepada pemerintah saja, melainkan juga menghidupkan kepekaan dan kepedulaian dari lini-lini bawah yang sejatinya langsung berhadapan dengan masyarakat, untuk bersama-sama memerangi dan menghentikan terjadinya kekerasan tersebut.

“Sudah semestinya kita peduli dengan orang-orang sekitar, sikap ini lah yang ampuh untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan ini.

Masyarakat bahu membahu melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap lingkungannya, jangan menitik beratkan persoalan ini hanya pada pemerintah saja,” ujarnya. (wira)

Akun, Bandar Sabu Ditangkap Polisi PADANG - Wahid Kurniadi yang akrab dipanggil Akun (56), salah seorang bandar sabu ditangkap oleh Satres Narkoba Polresta Padang, Sumatera Barat di kediamannya, di jalan Dobi No. 99 RT 02 RW 02 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat.

Tertangkapnya Akun setelah polisi menangkap enam tersangka lainnya dan mereka mengakui sabu yang mereka dapatkan itu dari Akun warga keturuan Tionghoa.

Kasat Narkoba Polresta Padang Kompol Daeng Rahman, awal penangkapan Akun ini setelah ada kicauan dari enam tersangka yang ditangkap di dua lokasi. Lokasi pertama di daerah di Jl. Sawahan Dalam No. 5 C RT 01 RW 06 Kelurahan Sawahan Kecamata Padang Timur.

“Lokasi pertama ini kita menangkap Deki Suardi (32) dan Hendra Kompe (34) dari tangka kedua tersangka ini berhasil kita mengamankan satu paket kecil berisikan butiran kristal diduga sabu-sabu senilai Rp1,5 juta,” ujar Daeng, Selasa (19/7/2016).

Selain itu polisi juga mengamankan satu timbangan digital dan satu unit telepon genggam, dua korek api mencis dan satu gunting. Dari kedua tersangka ini mereka ‘bernyanyi’ barang sabu ini di dapat dari Seberang Padang.

Pukul 20.30 WIB tim anti narkoba ini meluncur ke rumah kontrakan di jalan Seberang Padang Utara II No. 22 B RT 03 RW 08 Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan. Sesampai di lokasi ternyata ada empat sedang dudukduduk di tepi sungai di depan rumah

tersangka. Akhirnya polisi langsung memeriksa keempatnya di lokasi tersebut dan menemukan beberapa paket sabu dan ganja kering yang di simpang di kantong masing-masing.

Keempat tersangka yang ditangkap tersebut adalah Vicky Fajrin Adam (32), Joni Wilson (35), Chandra Gunawan (34) Ilham Akbar (31), dari tangan mereka polisi berhasil menyita dua paket kecil ganja kering senilai Rp150 ribu dan kertas vapir yang disimpan dalam kotak warna silver, kemudin satu paket sabu senilai Rp400 ribu, satu timbangan digital dan bungkus platik klep diduga untuk paket sabut, tiga botol air mineral masing-masing terpasang alat hisap, satu pirex kaca diduga ada berisikan sisa sabu-sabu, lima pipet air mineral dan satu pipet diduga sebagai sendok untuk

kemas sabu.

Dari interogasi Tempat Kejadian Pertama (TKP) I dan II, ternyata mereka mendapatkan sabu ini dari Akun di kawasan Pondok, kemudian polisi langsung menuju lokasi dan di dapat Akun sedang berada di rumahnya.

“Dari tangan tersangka ini polisi menemukan, dua alat hisap sabu salah satunya terpasang pirex kaca masih terdapat sisa sabu-sabu, empat bungkus plastik klep ukuran besar diduga untuk kemas sabu, tiga pipet minuman mineral dan 1 buah pirex dan satu tutup minuman mineral terpasang piret dan kompeng kare,” ungkap Daeng.

Akun seharian menjual kopi dan mie ayam ini disinyalir mendapatkan

sabu dari Jakarta, sebab kata Daeng, beberapa bandar yang sempat ditanya, mereka tidak mendapatkan sabu tersebut dari Akun. “Jadi diduga dia berdiri sendiri dan tidak ada jaringan di Padang, jadi sabu ini diduga didapat dari Jakarta bukan dari bandar-bandar narkoba yang ada di Padang,” jelasnya.

Akun adalah seorang residivis dan pernah masuk penjara pada tahun 2001 dengan masa tahanan empat tahun tiga bulan dengan kasus pil ekstasi. “Pemakai dan bandar sabu ini diancam hukuman lima tahun penjara dan maksimal seumur hidup atas UU no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pasal yang menjerat mereka 211, 212 dan 214, kini mereka melakukan tes urin di RS Bhayangkara Padang,” ujarnya. (rus/z)

Puailiggoubat NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

17

Paradigma Baru Pengelolaan Taman Nasional Siberut Melalui Review Zonasi Oleh: Yunaidi, S.Si Kepala SPTN Wilayah II Balai Taman Nasional Siberut

T

aman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjangbudidaya, pariwisata, dan rekreasi. Definisi hukum itu tertuang di dalam Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kedua UU itu mengamanatkan pembentukan zonasi yang sesuai dengan keperluan di taman nasional. Zonasi adalah ruang-ruang di dalam kawasan Taman Nasional yang dapat dibedakan berdasarkan fungsi, kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Ruang ruang di dalam taman nasional ini tidak semua berfungsi lindung tapi ada yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Taman Nasional Siberut telah pernah melakukan penaatan zonasi pada tahun 2001. Zonasi tersebut telah disahkan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (DirjenPHKA) Kementerian Kehutanan dengan Surat Keputusannya No.14/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 6 Februari 2001. Penetapan zonasi diatur dalam PP Nomor 68 tahun 1998 dan tata cara penataan zonasi diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 tahun 2006.

Dalam keputusan itu,ditetapkan adanya 4 (empat) zona yaitu Zona Inti (46.553 ha), Zona Rimba (99.555 ha), Zona Pemanfaatan Intensif (20 ha) dan Zona Pemanfaatan Tradisional (44.392 ha). Zonasi taman nasional bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah bahwa zonasi taman nasional dapat diubah setiap 5 tahun.

Walaupun telah ditetapkan zonasinya, pengukuran tata batas kawasan TNS belum selesai. Batas kawasan yang telah diukur adalah yang berbatasan dengan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Alam Koperasi Andalas Mandiri (KAM). Pengukuran itu masih menyisakan sekitar 2 km panjang batas TNS menuju pantai yang bukan merupakan areal kerja KAM. Tata batas itu telah disahkan Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2006.

Kawasan di sebelah utara yang berbatasan dengan areal kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi–PT. Salaki Summa Sejahtera (PT.SSS). Penataan batas itu telah disahkan oleh Direktur Jendral Planologi, Kementerian Kehutanan pada tahun

2009 walaupun masih menyisakan batas yang belum diukur sekitar 4 km. Sementara batas kawasan di sepanjang pantai belum di tata batas.

Terbitnya UU No.49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mendorong perubahan politik pembangunan yang penting di Pulau Siberut. Salah satunya adalah pemekaran kecamatan dimana salah satunya berada di dalam kawasan Taman Nasional Siberut.

Masyarakat asli Siberut disinyalir telah tinggal di desa Simalegi, Simatalu, dan Sagulubek sebelum kawasan hutannya ditunjuk Menteri Kehutanan menjadi Taman Nasional Siberut. Fasilitas pelayanan publik tergolong minim, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Rendahnya aksesibilitas dari dan kewilayah itu membuat masyarakatnya semakin tertinggal dibandingkan desa-desa yang berada di utara selatan dan pantai timur Pulau Siberut.

Persepsi masyarakat sampai saat ini masih menganggap TN Siberut sebagai penghambat pembangunan karena tidak mengijinkan pembangunan di desa/ kecamatan yang ada di dalam kawasan TN Siberut. Sementara Balai TN Siberutpun tidak mendapat mandat untuk memberikan ijin pemanfaatan di luar peruntukan yang dibolehkan peraturan perundang-undangan. Dengan kondisi tersebut, maka rezonasi merupakan salah satu solusi terbaik. Rezonasi di TN Siberut dilakukan untuk mengakomodir perkembangandalam tatanan politik daerah dan kenyataan yang ada di lapangan. Melalui kegiatan rezonasi itu diharapkan dapat meningkatkan dukungan dari masyarakat yang ada di dalam dan sekitar TN Siberut, efektifitas pengelolaan kawasan, dan dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai.

Tata cara penataan zonasi taman nasional berpedoman kepada Peraturan Menteri Kehutanan nomor 56 tahun 2006. Tahapannya melalui persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, pengiriman dokumen, tata batas dan penetapan. Penyusunan Review Zonasi dilakukan oleh tim kerja yang terdiri dari Balai TN Siberut, unsur Pemda (Bappeda Mentawai dan Dinas Kehutanan Mentawai), LSM, Masyarakat adat dan tenaga ahli. Telah dilakukan konsultasi publik sebanyak 2 kali, pertama pembahasan draft zonasi pada tanggal 26 November 2014 bertempat di Aula Rapat Kantor Bupati Kepulauan Men-

dapat tercapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan namun tetap menjaga lingkungan alam di sekiatarnya. Inilah yang disebut Har-monisasi antara kehidupan dengan alam di sekitarnya.

Zonasi Taman Nasional Siberut yang baru terdiri dari 5 zonasi dan telah mendapat pengesahan dari Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan Nomor Sk. 32/IV-Set/2015, yaitu :

tawai dan yang kedua konsultasi publik dilaksanakan di Padang pada tanggal 2 Desember 2014. Hasil konsultasi publik telah dituangkan dalam berita acara sebagai bahan bagi Pemda Mentawai untuk memberikan Rekomendasi penataan zonasi Taman Nasional Siberut.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan secara keseluruhan maka zonasi TN Siberut mengalami perubahan. Zonasi yang baru telah memberi ruang bagi Pemda Mentawai untuk melakukan pembangunan termasuk desa dan dusun yang berada di dalam kawasan taman nasional seperti Simalegi, Simatalu dan Sagulubek. Dengan zonasi yang baru ini maka program-program pembangunan yang bersifat strategis dan tidak dapat dielakan sudah bisa dilaksanakan di dalam kawasan Taman Nasional Siberut sesuai dengan zonasinya. Jenis-jenis pembangunan strategis yang tidak bisa dielakan diantaranya jaringan listrik, jaringan jalan, jaringan telekomunikasi dan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Hasil review zonasi ini juga memberikan akses bagi masyarakat lokal untuk dapat memanfaatkan sumber daya sekelilingnya guna menopang kehidupan mereka terutama di dalam zona khusus dan zona tradisional. Sementara kegiatan untuk menggali potensi wisata juga telah dibuka lebar melalui zona khusus, zona tradisional dan zona pemanfaatan yang luasnya mencapai 59.300 Ha. Dengan adanya zonasi yang baru ini paradigmanya adalah bahwa kawasan TN Siberut adalah milik masyarakat lokal Siberut, sedangkan Balai selaku pengelola memberikan asistensi terkait rambu-rambu regulasi terutama dalam rangka pengamanan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan demikian diharapkan akan

1. Zona Inti Zona ini luasnya 45.620 ha atau hanya sekitar 23% dari luas taman nasional atau 7,6% dari luas Kabupaten Kepulauan Mentawai. Zona ini memiliki ekosistem yang kondisi fisiknya masih asli dan belum terganggu oleh aktifitas manusia. Merupakan huluhulu sungai yang mengalir ke pantai barat dan timur Pulau Siberut dan sangat rentan terjadi banjir jika hulunya terjadi kerusakan.

Zona ini berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, penddikan dan penunjang budidaya.

2. Zona Rimba Zona Rimba luasnya 85.580 ha atau sekitar 44.9% dari luas taman nasional.

Berfungsi untuk pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk kepentingan penelitian, wisata terbatas, habitat satwa serta mendukung zona inti.Didominasi oleh Ekosistem Hutan Dipterocarpaceaae primer, hutan campuran primer, dan hutan Dipterocarpaceae regenarasi bekas tebangan, hutan rawa air tawar, hutan bakau dan rawa sagu.Berada di daerah sekitar Sungai Pakarejen, Simalegi Tengah, Sungai Pasopangan, Simabugai, sekitar Sagulubek, sekitar Sungai Taimeleu, Hulu Sungai Cimpungan dan Tarekan Hulu.

3. Zona Pemanfaatan Luas Zona Pemanfaatan yaitu 19.920 Ha, merupakan wilayah yang memiliki keindahan alam dan objek daya tarik wisata alam. Berfungsi untuk pengembangan pariwisaata, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan penunjang budidaya.Merupakan keterwakilan ekosistem rawa air tawar, hutan mangrove, hutan rawa sagu dan hutan pantai.Berada di daerah sekitar Sungai

Kabolot, Simalegi Tengah, Betaet, Sungai Mariat, Sungai Simalanggai, Bojo, Sungai Kolou, Sagulubek, Kaleak, Tepu.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 76 Tahun 2015 disebutkan bahwa kegiatan yang dapat dilakukan di zona pemanfaatan adalah pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam. Jadi disepanjang pantai barat dapat dibangun jalan wisata alam mulai dari utara Simalegi yang berbatasan dengan Sigapokna sampai selatan Sagulubek yang berbatasan dengan Taileleu.

4. Zona Tradisional Zona Tradisional luasnya 24.050 Ha. Zona ini merupakan bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat secara turun temurun yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Berada di daerah sekitar Sungai Kabolot, Simalegi Tengah, Sungai Pokeleuru, Betaet, sekitar Sungai Leipa, sekitar Sungai Pubebe, Kaleak, Masi dan Sagulubek. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada pasal 35 disebutkan bahwa Taman Nasional dapat dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Pembuatan sawah yang direncanakan akan dibuat di Betaet termasuk kegiatan yang dibolehkan menurut Peraturan Pemerintah ini sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara tradisional.

5. Zona Khusus Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, pertahanan dan keamanan dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat dielakkan. Desa/dusun yang berada dalam zona khusus yatu Simalegi, Simatalu dan Sagulubek. (*)

Puailiggoubat NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

18

Siswa Baru Sejumlah Sekolah Mentawai Masih Memakai Atribut Plonco FOTO:HENDRIKUS/PUAILIGGOUBAT

Kepala dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan sanksi kepada sekolah berupa pemberhentian bantuan dari pemerintah daerah dan/atau penutupan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sementara Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi kepada sekolah berupa rekomendasi penurunan level akreditasi, pemberhentian bantuan dari pemerintah dan atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkahlangkah tegas berupa penggabungan, relokasi, atau penutupan sekolah dalam hal terjadi-nya pelanggaran yang berulang.

Apabila terjadi perploncoan maupun kekerasan lainnya dalam pengenalan lingkungan sekolah maka pemberian sanksi mengacu kepada Pera-

Sekolah mengaku tidak tahu Tim Redaksi

enghapusan sistem plonco pada masa orientasi sekolah yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi siswa baru belum efektif dijalankan sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebab dari PLS sejumlah sekolah di daerah ini, siswa baru masih diwajibkan memakai atribut selain seragam resmi.

Seperti contoh di SMKN 2 Mentawai, Kecamatan Siberut Selatan, siswa diwajibkan memakai topi dari rumbia, tas dari pelepah sagu, papan nama dari kardus dan disuruh membawa telur dan permen pada saat PLS. Panitia penyelenggara PLS dari OSIS SMKN 2 Mentawai, Politik Salakkirat mengatakan, pemakaian atribut kepada 44 siswa baru itu atas perintah sekolah.

“Yang tidak diperbolehkan itu kata kepala sekolah pemakaian sistem kekerasan terhadap siswa baru sesuai peraturan yang dikeluarkan Mendikbud,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 21 Juli.

Kegiatan PLS sendiri, kata Politik, diisi dengan kegiatan pengenalan sekolah, penanaman bunga, membuat aliran sungai dan membuat taman bunga.

Wakil Kepala SMKN 2 Mentawai, Sabar Manahan Purba mengaku, pihaknya terlambat mengetahui keluarnya Permendikbud No.18 tahun 2016.

“Kami baru dapat informasi pada tanggal 18 Juli, sementara pemberitahuan pemakaian atribut terlanjur mereka sampaikan pada siswa baru sehingga terpaksa mereka gunakan,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 22 Juli 2016.

Seandainya tidak terlambat, lanjut Purba, peraturan itu pasti mereka laksanakan dan tidak akan ada pelanggaran.

Hal yang sama juga terjadi di SMPN 1 Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Tengah, Wakil Kepala SMP itu, Tamazulo mengatakan, larangan MOS terlambat mereka ketahui.

“Kita dapat info dari kepala sekolah saat MOS sudah berjalan, memang ada pemakaian atribut aneh-aneh, tapi karna ini sudah terdorong dilanjutkan saja yang

P

MOS - Siswa SMKN 2 Mentawai, Kecamatan Siberut Selatan mengikuti masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

jelas kegiatannya hanya diarahkan ke pengenalan sesama dan lingkungan selama tiga hari,” ujarnya.

Siswa baru di SMPN 1 Siberut Tengah saat PLS memakai atribut papan nama lebar dari karton, kalung dari permen, siswi memakai ikat rambut yang aneh-aneh.

Di SMAN 2 Sipora, Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, kegiatan PLS yang diisi dengan upacara bendera bersama siswa baru yang berjumlah 250 dengan guru-guru.

Kepala SMAN 2 Sipora, Bisronel Siritoitet mengatakan, pada tahun sebelumnya kegiatan MOS atau PLS yang dilakukan di SLTP dan SLTA diisi dengan kegiatan yang tidak masuk akal seperti menggunakan karung pengganti tas, memakai aksesoris papan nama dengan memakai nama hewan, kemudian kepada siswa diwajibkan menggunakan kalung yang berisi permen.

Namun saat ini pihak sekolah tidak lagi melaksanakan kegiatan seperti itu sebagai bentuk pelaksanaan Permendikbud No.18/2016 tentang PLS. “Kita bersyukur, tidak ada lagi kegiatan perpeloncoan, dan dengan adanya Permendikbud tersebut siswa diperlakukan lebih manusiawi lagi, dan balas dendam tidak ada lagi,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di SMAN 2 Sipora, Senin, 18 Juli.

Kegiatan PLS diisi dengan kegiatan pengembangan potensi atau bakat siswa yang dipandu langsung oleh guruguru.

Selain SMAN 2 Sipora, SMPN 2 Sipora juga sudah menerapkan peraturan tersebut. Mereka hanya melakukan upacara bendera saat tahun ajaran

baru dimulai.

Sementara di SMPN 2 Sikakap, Kecamatan Sikakap, Jonedi, kepala di SMP itu menyebutkan, siswa baru diwajibkan menghapal lagu wajib nasional seperti Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Bandung Lautan Api,dan lainnya.

“Dengan cara seperti ini, bisa menumbuhkan rasa kecintaan siswa terhadap lagu nasional dan negara Republik Indonesia, kegiatan MOS dilaksanakan selama 3 hari mulai JumatSabtu 14-16 Juli,” ujarnya.

Selain itu siswa juga dibekali latihan PBB, pengenalan lingkungan dan latihan upacara. Siswa di sekolah itu tidak diperbolehkan lagi memakai atribut yang aneh.

“Siswa baru itu adalah generasi penerus yang harus diperlakukan sewajarnya, berikanlah mereka bekal untuk memimpin dan rasa cinta terhadap lingkungan sekolah dan rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya yang wajib dibela dan dipelihara bagi siswa tentu dengan cara rajin belajar,” ucapnya Menurut Permendikbud No.18/ 2016 Pasal 7, bagi sekolah yang masih menerapkan plonco akan diberikan sanksi berupa siswa yang akan melakukannya akan diberikan sanksi pembinaan berupa teguran tertulis dan tindakan lain yang bersifat edukatif.

Kepala dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota atau pengurus yayasan sesuai kewenangannya memberikan sanksi kepada kepala atau wakil kepala sekolah/guru berupa teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas dan atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

turan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendi-dikan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mulai tahun ajaran 2016/2017 kegiatan perploncohan untuk siswa baru dihentikan.

Sementara atribut yang dilarang pada PLS yakni pemakaian tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya.

Kedua, kaos kaki berwarna-warni tidak simetris, dan sejenisnya. Ketiga, aksesoris di kepala yang tidak wajar.

Kemudian alas kaki yang tidak wajar dan papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya dan/ atau berisi konten yang tidak bermanfaat. Termasuk atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. (hd/rr/spr/trs/g)

Hari Pertama Sekolah, Guru SMPN 1 dan SMAN 1 Siberut Tengah Hadir Semua SAIBISAMUKOP - Hari Pertama Sekolah (HPS) yang dimulai pada Senin, 18 Juli semua guru di SMPN 1 Siberut Tengah dan SMAN 1 Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada yang absen.

Wakil Kepala SMPN 1 Siberut Tengah bidang Kesiswaan, Temazatulo mengatakan, jumlah guru di SMP tersebanyk 20 orang yang terdiri 10 PNS, 6 guru kontrak dan 4 guru titak tetap.

“Semua sudah masuk, hanya kemarin kepsek berangkat ke Padang karena keluarganya ada yang proses melahirkan dan sudah minta izin ke kita,” katanya kepada Puailiggoubat Senin, 18 Juli 2016.

Seminggu sebelumnya, Kepala SMPN 1 Siberut Tengah, Syaiful Sagaragara menyebutkan, guru yang tidak hadir pada HPS akan dikenakan sanksi, kecuali yang telah memiliki izin.

“Sanksinya nanti akan diberikan Dinas Pendidikan Mentawai sesuai dengan absen yang diserahkan sekolah yang pastinya akan berpengaruh pada tunjangan daerah yang diterima guru tersebut, namun kita tentu tak ingin seperti itu dan kita yakin semua guru di waktu pertama sekolah sudah masuk,”ujarnya.

Pada HPS di sekolah tersebut diisi dengan pelaksanaan masa orientasi sekolah siswa baru selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu. MOS tersebut,

kata Temazulo, diisi kegiatan membersihkan kelas dan lingkungan sambil saling mengenal satu sama lain.

“Setelah MOS baru pelajaran dimulai,” kata Tema.

Selain di SMPN 1 Siberut Tengah, guru di SMAN 1 Siberut Tengah juga hadir pada HPS. Menurut kepala sekolah, Rafael Nyo Satoko, guru yang berjumlah 14 orang semuanya dinyatakan hadir. “Hanya 1 guru PNS yang belum masuk namun sebelunya sudah diberikan izin,” katanya.

Rafael, menyebutkan jika ada guru yang tidak masuk pada HPS tanpa izin akan diberikan sanksi tegas. “Kalau beralasan soal cuaca tak bagus dan badai hingga kapal tak berlayar saya tetap tidak mau tahu, kan sudah ada penentuan jadwal dari dinas untuk masuk sekolah lagi, dan yang bersangkutan harus melapor di dinas dan sanksinya ya dari dinas, beda guru yang sudah ada izinnya tapi sekarang kita senang karena guru sudah ada semua,” ujarnya.

Kegiatan di sekolah ini diisi dengan orientasi sekolah untuk siswa baru yang dimulai pada Selasa hingga Kamis.

Selama tiga hari MOS, kata Rafael, kegiatan berbeda pada hari sebelumnya karena tak ada lagi perploncoan sebab hanya menimbulkan dendam. Kegiatan MOS diisi dengan kegiatan kreatif yang mengarahkan siswa mampu bekerja sama.

(Rinto)

PENDIDIKAN

Puailiggoubat

Setengah Kantor Guru SMPN 1 Siberut Tengah Diubah Jadi Kelas

FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

SISWA BARU - Siswa baru SMPN 1 Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Tengah mengiikuti masa pengenalan lingkungan sekolah

Lokal kurang karena jumlah murid bertambah Rinto Robertus Sanene

ertambahan jumlah siswa baru yang masuk tahun ajaran 2016/2017 di SMPN 1 Siberut Tengah dan SMAN 1 Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak disertai penambahan lokal menyebabkan kedua sekolah ini menggunakan ruang perpustakaan dan laboratorium serta setengah ruang kantor guru sebagai tempat belajar sementara.

Kepala SMPN 1 Siberut Tengah, Syaiful Sagaragara menyebutkan, siswa yang mendaftar tahun ini sebanyak 101 orang. Sementara jumlah lokal belajar yang ada termasuk dengan laboratorium dan perpustakaan yang turut

P

dijadikan lokal sebanyak 9 ruangan.

Dari sembilan ruangan tersebut, enam lokal telah dipakai kelas VIII dan kelas IX sehingga yang tersisa hanya tiga ruangan. Sementara kebutuhan lokal untuk siswa baru sebanyak empat lokal sehingga masih ada kekurangan satu lokal.

Kekurangan itu, kata Syaiful, ditutupi dengan menyekat sebagian kantor ruangan guru sehingga setengahnya dijadikan ruang belajar.

“Kebutuhan lokal belajar memang tidak maksimal, namun yang penting belajar harus diprioritaskan dengan solusinya kita akan menyekat gedung majelis guru yang akan digunakan belajar, dengan kondisi begitu belajar tidak terpengaruh dan siswa untuk sementara masih bisa di tampung,” jelasnya.

Menurut Syaiful, jumlah siswa yang baru mendaftar dari Siberut Tengah tahun ini sangat banyak, namun tidak semuanya yang masuk ke SMPN 1 Siberut Tengah karena sebagian sekolah di Padang, sementara tamatan SD di Saliguma sudah memiliki SMP sendiri.

Selain SMPN 1 Siberut Tengah, kekurangan lokal juga dialami SMAN 1Siberut Tengah.

Kepala SMAN 1 Siberut Tengah, Rafael Nyo Satoko mengatakan, siswa yang mendaftar pada tahun ini sebanyak 79 orang.

Jumlah sebanyak itu minimal membutuhkan 4 ruang belajar sementara yang tersedia hanya 6 lokal, 4 lokal telah digunakan kelas XI yang berjumlah 43 siswa dan kelas XII sebanyak 42 masing-masing 2 lokal.

“Siswa baru yang mendaftar di sekolah kita mengalami peningkatan luar biasa tahun ini,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 18 Juli 2016.

Mengatasi kekurangan lokal, kata Rafael, pihaknya terpaksa mengubah ruang perpustakaan dan loboratorium menjadi 2 lokal tambahan untuk kelas X yang baru masuk.

Daya tampung I lokal maksimal 30 siswa.

“Jadi karena adanya penambahan siswa baru, labor dan pustaka kita jadikan kelas daripada kosong, dengan begini yang pastinya belajar tetap 1 shif saja,” ujarnya. (g)

Mateus Saguruwjuw, Bersekolah dari Biaya Sendiri SIBERUT SELATAN - Pahitnya hidup tidak menghentikan langkah Mateus Saguruwujuw untuk terus melanjutkan pendidikan hingga duduk di kelas III jurusan IPS di SMAN 1 Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sejak kelas 1 hingga memasuki kelas III SMA, biaya hidup remaja kelahiran Rogdok, 16 Dersember 1997 tidak ditanggung orang tuanya yang telah bercerai dan memilih tinggal di Dusun Sarausau, Desa Katurei. Orangtuanya sempat menemui dia namun tidak memberikan uang maupun makanan seperti pisang maupun sagu.

Uang persiapan masuk SMA pada 2014 seperti baju seragam, buku dan keperluan lain didapat Mateus dari hasil penjualan nilam sebanyak 2 kilogram yang diolahnya di

kampung. Saat itu harga nilam sekilo Rp600 ribu.

Orang tuanya hanya memberi uang Rp30 ribu saat pertama masuk SMA, agar dapat bertahan hidup dan terus sekolah, ia memilih bekerja sepulang sekolah.

“Sepulang sekolah pada pukul 14.00 WIB hingga 18.00 WIB saya bekerja apa saja, mulai dari kuli bangunan hingga mengangkat tanah, kerja apa saja asal mendapat upah,” ungkapnya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 17 Juli.

Setengah hari, ia mendapat upah Rp40 ribu, imbalan jasanya tersebut kemudian dibagi dua, yakni Rp20 ribu urnuk membeli kebutuhan sehari-hari dan setengahnya ia tabung untuk kebutuhan sekolahnya nanti.

Mateus tinggal di kos milik Barnabas, pengelola asrama Gereja Bethel Indonesia (GBI)

di Desa Muntei, yang menjadikannya seperti anak angkat. Di tempat itu juga ia bekerja sambilan sehingga pemilik kosnyalah yang menanggung makanan gratis kos. Sementara buku,seragam sekolah sepatu dan belanjanya sehari hari ia tanggung sendiri.

Meski tak mendapat bantuan dana dari orangtua, ia mengaku sekolahnya tidak terkendala soal biaya karena ia mampu mengusahakannya sendiri.

Menjelang tamat, Mateus merasa gundah sebab ia berniat melanjutkan kuliah namun di sisi lain tak memiliki biaya yang cukup untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

“Jika biaya ada keinginan untuk keperguruan tinggi ada tapi jika itu tidak bisa dicapai terpaksa hanya sampai tamat SMA saja dan mencari kerja,” tuturnya. (hd/g)

NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

19

Tiap Tahun Siswa Putus Sekolah di SMAN 1 Siberut Tengah Selalu Ada SAIBI SAMUKOP - Tiap tahun siswa yang berhenti sekolah di SMAN 1 Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai selalu terjadi. Penyebabnya ada dua yakni pergaulan bebas dan kurangnya dorongan orangtua.

“Sejak sekolah ini berdiri dan ada, setiap tahun itu selalu saja ada yang berhenti atau yang putus sekolah di tengah jalan, datanya memang ada tapi hanya tertulis di daftar nama absen karena keterbatasan sekolah kita juga jadinya datanya begitu,” kata Kepala SMAN 1 Siberut Tengah, Rafael Nyo Satoko kepada Puailiggoubat, Senin,18 Juli.

Menurut Rafael, selain penyebab siswa yang putus sekolah tersebut karena pergaulan bebas, penyebab lainnya kecenderungan orangtua mengikuti kemauan anak-anaknya. “Kalau anaknya tak mau sekolah orangtuanya menuruti saja, saya hanya melihatnya begitu meski memang tidak semuanya seperti itu,” ujarnya.

Padahal, lanjut Rafael, sekolah sudah gratis tanpa memungut biaya apapun dan masih saja ada siswa yang putus sekolah. Sebenarnya menurut dia, tidak ada lagi alasan tidak sekolah sebab semuanya sudah gratis.

Mengantisipasi hal itu, menurutnya, sekolah selalu mengajak orang tua dalam rapat untuk memberi pemahaman pentingnya pendidikan.

“Selain kepada orangtuan juga kepada siswa kami selalu nasehati dan memberi motivasi untuk bersekolah, hanya itulah yang sering kami lakukan,” ucapnya. (rr/g)

5 Siswa SMAN 1 Siberut Tengah Ikut Paskibra Kabupaten SAIBISAMUKOP - Sebanyak lima siswa kelas 10 SMAN 1 Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi wakil kecamatan itu sebagai Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) untuk perayaan HUT RI ke 71 pada 17 Agustus tingkat kabupaten yang akan digelar di Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara.

Kelima siswa yang ikut tersebut yakni Arnesa Sutisna Sageileppak,Suminar Salalatek, Nari Ratih Sikatsila, Parlin Samasad dan Sepri Guimean Saguruk. Seleksi keikutsertaan mereka dilakukan anggota Polres Mentawai di sekolah. Dari 10 siswa yang ditunjuk 5 orang dinyatakan lulus setelah diuji baris berbaris.

Penyeleksian Anggota Paski tersebut di lakukan langsung Anggota Polres Mentawai di sekolah(18/ 7) dengan latihan PBB sekilas dari 10 siswa yang lolos lima siswa yakni “Iya, kita ambil hanya lima orang saja dan hari ini kita bawa langsung ke Tuapejat untuk proses latihan persiapan Paski HUT RI di Kabupaten” kata Brigadir Polisi, Silvester, anggota Polres Mentawai usai seleksi pada Senin, 18 Juli.

Kepala SMAN 1 Siberut Tengah, Rafael Nyo Satoko mengatakan, setiap tahun selalu ada siswanya yang mewakili kecamatan untuk mengikuti Paskibra di tingkat Kabupaten. “Yang ikut Paskibra di kabupaten selalu kita beri kesempatan bagi siswa baru, soal sekolah mereka itu tak ada masalah,” katanya.

Rafael berharap kepada 5 siswanya yang ikut paskibra dapat berbaur dengan teman-temannya yang ikut dari kecamatan lainnya dan dapat melihat daerah lain secara positif dan setelah kembali dapat memotivasi siswa yang lain. “Memang siswa kita yang mewakili kecamatan ikut Paskibra masih di tingkat kabupaten, saya berharap paski ini ada peluang siswa kita ke ajang tingkat propinsi dan bahkan bisa ke nasional,” ujarnya.(rr/g)

PENDIDIKAN Siswa yang lulus kuliah di Jawa Timur

Puailiggoubat

NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

20

275 Siswa Ikut Seleksi Penerimaan Beasiswa Non PNS Pemda Mentawai FOTO:HENDRIKUS/PUAILIGGOUBAT

Leo Marsen Patrisius Sanene

ebanyak 275 siswa dari Kabupaten Kepulauan Mentawai mengikuti seleksi penerimaan beasiswa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai non PNS 2016. Mahasiswa lulus seleksi akan mengikuti perkuliahan pada lima perguruan tinggi dari Jawa Timur, yakni Universitas Ciputra , Universitas Widia Mandala, Universitas Widia Kartika, Universitas Darma Cendika dan Universitas PGRI Adibuana.

Panitia Penyelenggara Seleksi di Sikakap, Elia Dharon mengatakan, peserta yang telah mengikuti seleksi sebanyak 275 orang, yakni Sikabaluan 49 orang, Siberut Selatan sebanyak 61 siswa, 45 orang dari Sikakap dan sebanyak 120 calon mahasiswa dari Tuapeijat.

“Kuota yang akan diterima 91 orang, tahun yang lalu sekira 98 orang dari berbagai jurusan yang dibiayai oleh Pemda Mentawai sesuai kesepakatan pihak pemda dan universitas, akhir Juli ini pengumuman calon mahasiswa diterbitkan melalui Disdik Mentawai, kuliah sendiri akan dimulai pada 8 Agustus,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 21 Juli.

Mahasiswa penerima beasiswa Pemda Mentawai akan difasilitasi seperti asrama atau tempat tinggal, uang kuliah dan biaya hidup selama kuliah.

Kepala Dinas Pendidikan Mentawai, Sermon Sakerebau mengatakan, seleksi mahasiswa dilakukan langsung universitas penerima yang difasilitasi Dinas Pendidi-

S

UJIAN - Siswa SMAN 1 Siberut Selatan mengikuti seleksi penerimaan beasiswa non PNS Mentawai

kan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pembiayaan kuliah mahasiswa yang lolos seleksi akan ditanggung Pemda Mentawai dari alokasi dana beasiswa mahasiswa nonPNS 2016.

“Calon mahasiswa direkrut melalui tes langsung pihak perguruan tinggi, jadi kita hanya memfasilitasi saja, dan kita menerima yang sudah jadi karena perguruan tinggi ini yang mengutamakan kualitas, maka betul betul mencari

mahasiswa yang bisa bersaing di kampus mereka,” katanya.

Untuk mempermudah akses peserta yang ikut program ini, pelaksanaan seleksi telah dilakukan pada awal Juli pada empat lokasi yakni, Siberut Selatan, Tuapeijat, Sikabaluan dan Sikakap.

“Dibuat empat titik agar lebih dekat akses dan yang sudah selesai boleh mendaftar dan mengikuti tes, kalau di Tuapeijat saja ada alasan mereka kami

tidak tahu, kita tidak pernah menutupi informasi ini kita berikan di semua sekolah, agar semua bisa mendaftar dan masing-masing perguruan tinggi mengirim dua orang perwakilannya yang akan melakukan tes,” kata Sermon.

Hasil seleksi siswa yang dinyatakan lulus, kata Sermon, hingga saat ini belum mereka dapatkan sebab yang memutuskan calon mahasiswa diterima atau tidak ditentukan masing-masing kampus penerima bukan dinas pendidikan. Persyaratan penerimaan masuk di 5 kampus tersebut akan dilakukan tiga tahapan yakni seleksi administrasi, tes akademis dan tes wawancara, dan penerima beasiswa harus berdomisili di Mentawai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Kita hanya terima yang sudah jadi hasil seleksi, soal jumlah dan kuota kita tidak tahu karena pihak kampus yang menentukan, tetapi sementara baru 27 calon mahasiswa di Universitas Darma Cendika dan untuk data lengkapnya sampai selesai seleksi, “ ujarnya.(trs/leo/g)

KKN Mahasiswa UGM Bantu Warga Madobak

FOTO:HENDRIKUS/PUAILIGGOUBAT

Indra Ngarua, Siswa Mentawai Wakili Sumbar ke FLS2N tingkat Nasional

Indra Ngarua sedang menerima piala

TUAPEIJAT - Indra Ngarua Salakoma, siswa SMPN 1 Siberut Utara, Kecamatan Siberut Utara menjadi salah satu wakil dari Provinsi Sumatera Barat dari Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat nasional yang akan digelar di Manado September 2016.

Terpilihnya Indra mewakili Sumatera Barat pada acara Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) ini karena berhasil meraih predikat pertama di cabang seni kriya tingkat Kabupaten/kota yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada 19-22 Juli 2016.

Karya seni yang dipertunjukkan Indra yakni membuat sebuah miniatur uma sebagai rumah adat Mentawai.

Dalam perlombaan tersebut Indra berhasil menarik perhatian juri karena mampu menjelaskan bagian-bagian penting dalam uma, fungsi dan kegunaan uma, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana.

Sulaiman, pendamping Indra dari Dinas Pendidikan Mentawai mengatakan, sebagai peraih juara I pada pertunjukan seni kriya maka Indra akan mewakili Provinsi Sumatera Barat di tingkat Nasional.

“Kita sangat bangga dengan prestasi ini dan nantinya kita akan mewakili

Sumatera Barat di tingkat nasional, bahwa anak didik kita dari Mentawai juga bisa meraih prestasi di tingkat nasional, untuk selanjutnya kita masih membawakan karya seni yang sama tetapi kita tetap siapkan untuk perlombaan lain yang akan di perlombakan di tingkat nasional nantinya,” kata Sulaiman yang menjabat Kasi Seni Budaya Dinas Pendidikan Mentawai kepada Puailiggoubat, Kamis, 21 Juli 2016.

Dengan prestasi tersebut Sulaiman berharap, anak-anak yang lain dapat termotivasi untuk memicu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

“Ini menjadi motivasi untuk yang lain agar dapat memicu diri mencari bakatnya,”kata Sulaiman pada Kamis, 21 Juli.

Pada kegiatan FLS2N yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ada 16 jenis lomba seperti solo song, tari kreasi desain motif batik dan seni lukis, musik tradisional. (trs/g)

DISKUSI - Mahasiswa KKN UGM sedang berdiskusi dengan camat Siberut Selatan serta Kepala Puskesmas di kantor Desa Muara Siberut

MADOBAG - Sebanyak 26 mahasiswa dari Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan cara memfasilitasi warga terkait beberapa program di lingkungan masyarakat.

Koordinator Mahasiswa KKN UGM, Arga mengatakan, selama mereka di Siberut ada beberapa program yang mereka lakukan yakni terkait tentang pendidikan, infrastruktur, pengelolaan air minum, masalah sampah, kajian tentang ternak

tradisional dan program pariwisata.

“KKN tersebut akan berlangsung selama satu setengah sebulan, sementara program yang kita lakukan yakni membuat peta Muara Siberut, kebersihan lingkungan, dan direncanakan membuat buku tentang kajian hasil yang sudah dilakukan selama ini,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 29 Juli.

KKN tersebut, kata Arga, berasal dari beberapa dana sponsor dari berbagai instansi, donatur dan pigak lain termasuk Pemda Mentawai. (hd/g)

21

Puailiggoubat NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

1.589 Keluarga Sangat Miskin Mentawai Terima Program Keluarga Harapan Warga yang kesulitan mengakses kantor pos untuk pencairan dana dilayani langsung di kampung masing-masing Leo Marsen

antuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial menyasar 1.589 Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang meliputi sembilan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2015-2021.

Tinggal Kecamatan Siberut Barat yang belum masuk menjadi penerima program sebab pada saat kegiatan ini dimulai belum ada fasilitator pendamping di kecamatan ini. Namun pada tahun ini data warga di kecamatan ini akan diajukan lagi ke Kemensos.

Bantuan PKH terdiri dua komponen yakni program pendidikan dan program kesehatan kemudian program pendidikan anak sekolah dan ibu hamil serta anak usia baru lima tahun berdasarkan kriteria KSM yang datanya bersumber pada 2011.

Arifin, pegawai dari Kemensos bidang PKH mengatakan, penerima PKH yang belum mendapatkan bantuan akan diusulkan pada tahun ini. Sementara pencairan dana kepada mereka dilakukan pada tahun depan.

Jumlah kabupaten yang telah menerima bantuan tersebut hingga tahun ini, kata Arifin, terdiri 514 kabupaten/kota. Tersisa sekira 42 kabupaten/kota yang belum menerima bantuan tersebut termasuk Bukittinggi, Sumatera Barat.

Menurut data Kemensos, penerima bantuan di Indonesia pada 2015 sebanyak 3,5 juta KSM. Ditargetkan padam 2016 jumlah penerima meningkat mencapai 6 juta KSM. “Jika penerima PKH selama enam tahun ada peningkatan ekonomi sosialnya maka penerima tidak menerima lagi bantuan tersebut, dan jika sosial ekonominya masih lemah maka diperpanjang tiga tahun lagi,” kata Arifin kepada Puailiggoubat, Sabtu, 23 Juli.

Pencairan bantuan bersyarat tersebut diberikan per tri wulan yakni Maret, Juni, September dan Desember. Besaran untuk program pendidikan setahun untuk tingkat SD Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu dan SMA Rp1 juta per anak. Sementara bantuan untuk ibu hamil dan balita Rp1,2 juta ditambah bantuan tetap per tahunnya Rp500 ribu per KSM. Di daerah yang memiliki kantor pos, penerima PKH langsung menjemput

B

BANTUAN - Warga Sikakap sedang memperlihatkan kartu keluarga sejahtera yang ia terima

uangnya dengan membawa kartu identitas dan cek dari Kementerian Sosial untuk ditunjukkan kepada pegawai kantor pos. Sementara warga yang aksesnya sangat jauh dari kantor pos, maka petugas yang langsung mendatangi ke dusun masing-masing.

Koordinator PKH Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Mentawai, Berman Sibuea mengatakan, di Mentawai keterlambatan pencairan dana yang telah dimulai pada 2015 disebabkan kendala geografis.

Namun pada tahun ini pencairan dana sudah terealisasi hingga daerah yang jauh karena diantar langsung pegawai kantor pos ke dusun-dusun.

“Pengantaran langsung dana tersebut agar dana yang diterima masyarakat tidak habis untuk transportasi penjemputan jika masyarakat yang datang,” katanya.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Dinsosnakertrans Mentawai, Immanuel Sakerengan Leleggu menyebutkan, selain PKH, Kemensos masih memiliki program Asistensi Lanjut Usia dan Terlantar (Aslut) yang akan disalurkan pada tahun ini.

“Datanya sudah valid pada Agustus tahun ini disalurkan kepada sasaran di Kecamatan Sikakap, penerima Aslut 10 orang, Kecamatan Siberut Selatan 20 orang dan Siberut Utara 20 orang, tahun ini 50 orang yang menerima bantuan jumlah yang diterima 200 ribu per bulan

terhitung Januari-Desember selama 12 bulan ,” jelasnya.

Yang menjemput bantuan tersebut, lanjut dia, adalah ahli waris penerima bantuan di kantor Pos didampingi fasilitator. Sementara kriteria penerima bantuan minimal berusia 70 tahun yang

memiliki ekonomi lemah.

Menurut data Dinsosnakertrans Mentawai, jumlah penerima bantuan PKH di Kecamatan Sikakap pada 2015 sebanyak 123 KSM, terdiri 30 KSM di Matobe, Taikako 41 KSM dan Sikakap 30 KSM. Bantuan

tersebut dijemput langsung masyarakat sebab aksesnya cukup dekat.

Kemudian pada tahun ini akan menyusul warga Kecamatan Pagai Selatan sebanyak 264 KSM dan Pagai Utara sebanyak 106 KSM. (leo/g)

Badai Sebabkan Lonjakan Harga Ikan di Mentawai SIKAKAP - Angin kencang disertai gelombang setinggi 3-4 meter di perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai mengakibatkan nelayan di Desa Sikakap tidak berani melaut. Akibatnya harga ikan di pasar Sikakap naik berkisar Rp5 ribu per kilogram.

Seperti contoh ikan kakap merah yang biasanya Rp25 ribu per kilogram naik menjadi Rp30 ribu per kilogram, kerapu dari Rp30 ribu menjadi Rp35 ribu per kilogram, ambu-ambu dari Rp15 ribu naik menjadi Rp20 ribu per kilogram begitu juga dengan gurigak yang biasanya 10 ekor dijual Rp20 ribu menjadi Rp20 ribu dengan isi hanya 5 ekor.

Maslan (37), nelayan Desa Sikakap menyebutkan, gelombang besar dan angin kencang sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan, kalau pergi melaut dalam kondisi cuaca bagus biasanya mendapatkan penghasilan paling kecil Rp100 ribu tapi sekarang hanya Rp50 ribu.

“Bahkan tidak dapat hasil sama sekali, tapi bagaimana lagi itulah resiko kita

sebagai nelayan, keganasan gelombang dan angin kencang yang melanda akhir-akhir ini membuat kita tidak bisa pergi, selama gelombang besar kegiatan yang bisa dilakukan yakni memperbaiki perahu dan menyulam jaring yang robek, ke laut akan dilakukan lagi bila gelombang dan angin sudah mereda,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 20 Juli.

Senada dengan Maslan, Anto(38), nelayan lain mengatakan, ke laut merupakan mata pencarian walaupun apa yang akan terjadi akan tetap dilakoni. “Gelombang besar dan angin kencang merupakan sudah makanan tiap hari, walau begitu harus waspada,” ujarnya.

Murniati (40), penjual ikan mengatakan, sejak angin kencang disertai gelombang besar banyak nelayan yang tidak bisa melaut akibatnya harga ikan sekarang naik.

“Ikan besar mata atau disebut gurigak biasanya dijual 10 ekor harga Rp20 ribu sekarang terpaksa dijual 5 ekor

Rp20 ribu, begitu juga dengan ikan pancing lainnya,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 20 Juli.

Sama halnya yang terjadi di Sikakap, di Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, akibat cuaca buruk ikan susah didapat.

“Ikan tidak ada karena masih badai, stok ikan habis, nelayan baru hari ini pergi melaut,” kata Nilmar pedagang ikan Kilometer 0 Tuapeijat Sipora Utara, Senin, 18 Juli.

Sulitnya mendapatkan ikan ikan di Tuapeijat sudah 3 hari terjadi sejak Jumat, 15 Juli lalu, bahkan beberapa lapak nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai tak ada aktivitas transaksi penjualan ikan.

Desi (28), warga Tuapeijat mengaku akibat tidak adanya ikan terpaksa membeli ayam potong yang ada di kilometer 0Tuapeijat. “Karena nggak ada ikan terpaksa ayam saja dibeli,”katanya. (spr/trs/g)

EKOKER

Puailiggoubat

Hidupi Keluarga dengan Jualan Panah

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

22

Pemerintah Desa Sikabaluan Beli Mesin Pengolahan Sagu dari ADD SIKABALUAN - Pemerintah Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan biaya dari Alokasi Dana Desa (ADD) Sikabaluan 2016 senilai Rp43 juta untuk membeli mesin pengolahan sagu.

“Kita akan beli mesin penggiling sagu sekaligus pembangunan gudangnya,” Kata Kepala Desa Sikabaluan, Junaidi Sakerebau kepada Puailiggoubat, Senin, 25 Juli.

Junaidi menyebutkan, warga Sikabaluan masih banyak yang ingin mengolah sagu untuk dikonsumsi dan dijual, hanya saja proses mengolahnya membutuhkan waktu dan tenaga.

“Saat beras susah masyarakat akan cari sagu dan kadang masyarakat kita merasa bosan juga kalau setiap harinya makan nasi, untuk mendapatkan sagu mereka memesan pada masyarakat Monganpoula,” ujarnya.

Menurutnya, surat hibah lahan pembangunan gudang mesin pengolahan sagu sudah diberikan masyarakat.

Sementara di Desa Malancan pada tahun ini memprogramkan penbangunan bak penampungan air untuk irigasi sawah di Dusun Sirilanggai.

“Sawah masyarakat hanya mengandalkan hujan untuk pengairan. Jaringan irigasi yang diprogramkan Dinas Pertanian untuk membantu masyarakat belum juga terwujud.

Ini dalan rangka merangsang program Dinas Pertanian untuk membangun irigasi sawah di Sirilanggai,’ kata Kepala Desa Malancan, Barnabas Saerejen, Selasa, 26 Juli 2016. (bs/g)

PENGERAJIN PANAH - Matatius, perajin panah dari dusun Makukuet, Desa matobe, kec Sikakap

Panah tersebut dibuat jika ada pesanan Supri Lindra

engan cekatan dan terampil, tangan milik Matatius Sakerebau (62), warga Matobe, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai menghaluskan batang nibung yang sudah dipotong kecil-kecil.

Sembari menghaluskan, batang nibung seukuran pena tersebut diruncingnya kemudian dipasang pada sebatang osi lalu disusun rapi dengan

D

batangan puluhan anak panah lainnya.

Pekerjaan tersebut telah dilakoni Matatius selama 20 tahun, kemampuan membuat anak panah ini didapatnya dari memperhatikan saat orang tua di kampungnya membuat panah.

“Dari melihat itu maka saya mencoba membuat sendiri sehingga sampai sekarang dari hasil membuat panah Mentawai bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 19 Juli.

Dalam sebulan, Matatius mampu membuat 30 unit panah lengkap dengan busurnya. Satu unit panah yang terdiri dari lima batang anak panah lengkap dengan busur dan tabung anak panahnya dijual kepada pembeli Rp100 ribu.

Busur panah buatan Matatius terbuat dari batang nibung yang dikeringkan, setelah kering lalu diolesi dengan oli kotor supaya berwarna hitam.

Sementara tali busur terbuat dari kulit kayu tarok

atau dalam bahasa Mentawai disebut baiko.

“Dalam seminggu saya mampu membuat panah Mentawai sebanyak 10 unit dengan menggunakan alat seperti gergaji, palu, kikis gunanya untuk sebagai penganti amplas, pisau dan oli,” ujarnya.

Menurut Matatius, panah-panah tersebut dibuat jika ada pesanan dari orang, “karena sekarang sudah banyak masyarakat Mentawai yang melupakan budayanya maka panah Mentawai tidak begitu laku lagi, bila ada pesanan baru dibuatkan, pesanan kebanyakan dari masyarakat luar Mentawai yang dijadikan sebagai aksesori atau pajangan dirumah sebagai tanda kenang-kenangan sudah datang ke Pulau Mentawai, buat panah bisa juga diberikan racun omai biasanya digunakan untuk berburu rusa dan babi,” katanya. (g)

Tanker Mini Berkapasitas 170 Ton Layani Distribusi BBM Mentawai SIKAKAP - Kapal tanker mini Self Propelled Oil Barge (SPOB) Sumber Jaya Abadi 01 yang bermuatan 170 ton milik CV. Kasih Sejahtera siap melayani distribusi bahan bakar minyak (BBM) khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kapal tersebut telah beroperasi sejak Rabu, 20 Juli.

Pimpinan Agen Premium, Minyak Tanah dan Solar (APMS) Pagai Utara Selatan, Edward Hutagalung mengatakan, kapal itu dibuat pada 2015 dengan panjang 27,5 0 meter dan lebar 6 meter oleh PT. Indo Borneo Inspeksi Services Samarinda senilai Rp4,5 miliar.

Kapal memiliki 6 unit tangki, 4 tangki

diantaranya mampu memuat 31.900 liter dan 2 tangki lagi 33.250 liter BBM. “Kapal dibuat sejak 2015 lalu, baru bisa digunakan sekarang karena keterlambatan mesin kapal, besar,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 20 Juli.

Dana untuk pembuatan kapal tengker SPOB Sumber Jaya Abadi 01 menghabiskan Rp4,5 miliar,” katanya menambahkan.

Menurut Edward, tujuan pembelian kapal tersebut untuk memperlancar distribusi BBM agar lebih aman dan lancar, “aman dari kebakaran dan lancar karena isi kapal lebih banyak,” ujarnya.

Jatah BBM untuk Kabupaten Kepulauan

Mentawai saat ini, jenis premium 420 ton per bulan, solar 134 ton per bulan, minyak tanah 30 ton per hari kerja tidak masuk hari minggu dan kalender merah. Sementara harga jual premium Rp7.100 per liter, solar Rp6.300 per liter, dan minyak tanah Rp5.500 per liter.

“Harapan kita ke depan dengan adanya kapal tengker ini tidak ada lagi kelangkaan BBM di Mentawai, kenapa harga premium naik setelah lebaran kemaren mencapai Rp18 ribu per liter hal ini disebabkan karena keterlambatan masuknya BBM setelah lebaran ini karena libur bersama selama 1 minggu setelah lebaran,” jelasnya. (spr/g)

Koperasi di Pagai Utara Selatan Belum Memiliki NIK SIKAKAP - Empat koperasi yang masih aktif di daerah Pagai Utara Selatan (PUS), Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki Nomor Induk Koperasi meski telah berbadan hukum berupa akta notaris.

Keempat koperasi tersebut yakni Koperasi Amanah Mentawai, Koperasi Nelayan Sikakap, Koperasi Saumeri dan Koperasi Usaha Bersama (KUD) Sinakak.

Kepala Sekretariat Pembangunan Sentral Kelautan dan Perikanan Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) wilayah Sikakap Yose Rizal Anwar, koperasi harus memiliki NIK yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai syarat penerima bantuan modal dari pemerintah.

Persyaratan tersebut katanya, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satu poinnya penyerahan bantuan kepada masyarakat dihapuskan. Bantuan dapat diberikan kepada koperasi atau lembaga lain yang memiliki badan hukum dan NIK “Untuk itu kepada masyarakat nelayan atau lembaga masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan agar secepatnya mengurus badan hukum dan NIK, kalau tidak salah koperasi di PUS ada sekitar 100 lebih tapi sekarang tidak aktif lagi,” katanya kepada Puailiggoubat, Minggu 17 Juli.

Menurut Yose, program ini perlu dukungan seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat sebab rencananya pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran senilai Rp28 miliar untuk memajukan perikanan di daerah tersebut. (spr/g)

23

Puailiggoubat NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

Tuddukat, Alat Komunikasi di Uma

Suara Daun Rifai

Menjemput Desa ewat lirik lagunya, Iwan Fals menyampaikan optimismenya bahwa desa adalah masa depan. Lirik ini mencoba lepas dari belenggu keyakinan umum tentang desa sebagai sebuah masa lalu atau paling tidak masa sekarang, sebuah fase yang harus segera dilewati untuk seterusnya menjadi masa lalu.

Pada konteks tertentu, menyebut masa depan dan masa lalu tidak lagi sekedar melihat gerak pendulum waktu pada dua kurun yang berlawa-nan. Tetapi berkaitan dengan sikap terhadapnya. Antara keduanya menghendaki sikap dan tindakan yang berbeda. Jika masa lalu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan, maka masa depan adalah sesuatu yang harus dijemput.

Bagi Iwan Fals jelas, desa adalah sesuatu yang harus dijemput. Dengan demikian desa bukanlah masa lalu dan bahkan belum menjadi masa sekarang. Masa sekarang atau saat ini adalah saat menjemput, dimana kita mesti melakukan sejumlah hal untuk menghadirkan desa. Pada konteks ini perencanaan penjemputan perlu disusun. Tidak hanya rute perjalanan, tetapi juga menyiapkan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang desa.

Dari mana kita memulai? Ternyata kita tidak mesti memulainya dari awal. Sebab beberapa langkah penting sudah diambil. Otonomi desa sebagai otonomi yang paling asli sudah diakui.

Karena itu desa berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya berdasarkan asal usul. Ditambah lagi dengan pemberian kewenangan lain melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak sekedar mengakui otonomi dan memberikan kewenangan lain, desa juga diberi modal untuk membiayai pelaksanaan urusan dan kewenangan-kewenangan tersebut. Ada kebijakan tentang ADD, dimana selain yang berasal dari pusat, Kabupaten Kepulauan Mentawai malah sudah mengalokasikannya lebih dahulu melalui APBD. Dengan demikian apa lagi yang diperlukan?

Sumber daya alam adalah modal lain dan utama bagi desa. Karena itu wilayah desa harus terkelola dengan baik oleh warga desa.

Ia tidak boleh beralih kuasa kepada pihak lain.

Dana desa bisa diinvestasikan untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Jika kurang, desa bisa menggandeng investor lain, tanpa harus menjadikannya sebagai pemilik kuasa atas sumber daya alam desa. Semua ini perlu perencanaan, agar dana desa mampu menjadi daya ungkit bagi perbaikan kesejahteraan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam sebagai modal utama desa. Karena itu, pemerintah daerah perlu memfailitasi semua pihak yang memiliki kompetensi, untuk bergotong royong membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, terutama dalam pengelolaan potensi desa. Pemerintah daerah juga harus menjaga agar sumber daya alam desa tetap dalam kuasa masyarakat dan desa. Hanya dengan begitulah, desa sebagai masa depan kesejahteraan akan kita dapatkan.

L

S

etiap uma (klan) di Mentawai harus memiliki tuddukat sebagai kebanggaan dan kesakralan dalam uma. Tuddukat merupakan alat komunikasi tradisional Mentawai yang berbentuk mirip kentongan besar, terbuat dari kayu kulip.

Tuddukat harus diambil dari kayu yang bagus dan lurus. Kayu yang sudah ditebang akan dipotong tiga bagian, paling besar, menengah dan paling kecil. Tetektek atau pemukul tuddukat dibuat dari kayu alolosit atau kayu lain yang keras seperti kayu lakoba’ atau urukulit.

Tuddukat yang besar ukurannya disebut ina.

Yang menengah disebut sileleite dan yang terkecil disebut toga. Masing-masing kentongan ini jika dibunyikan (dipukul dengan tetektek) akan menghasilkan bunyi sandi yang bisa diterjemahkan sehingga menjadi rangkaian kalimat yang mengandung pesan. Ina biasanya untuk bunyi vocal i dan u. sileleleite untuk e dan o dan toga untuk vocal a.

Tuddukat menjadi alat komunikasi efektif terutama dahulu orang Mentawai tinggal saling berpencar di wilayah perladangan masingmasing. Tuddukat memudahkan anggota uma berkomunikasi dan menyampaikan pesan. Saat dibunyikan, suara tuddukat bisa terdengar cukup jauh, dalam radius beberapa kilometer.

Di uma, tuddukat memiliki dua fungsi.

Pertama, sebagai alat komunikasi suku bila mereka mendapatkan hasil buruan. Tuddukat akan dibunyikan anggota suku untuk memberitahukan kepada anggota uma lainnya bahwa uma mereka memiliki binatang buruan.

Bunyi tuddukat tersebut tergantung hasil buruan yang didapatkan, misal besar atau kecil serta jenisnya. Misal, jika mendapat monyet bunyi tuddukat akan berbeda dengan hasil buruan babi atau rusa.

Suku lain yang mendengarkan suara tuddukat tersebut akan mengetahui uma yang mana mendapat buruan, jenis dan ukurannya.

Mereka biasanya juga akan menyusun rencana berburu setelah mendengar suara tuddukat itu.

Setelah mendengar bunyi tuddukat, biasanya anggota uma berdatangan dan berkumpul.

Mereka akan bersama-sama mengolah binatang buruan, membaginya sama banyak dan menyantapnya bersama-sama.

Suara tuddukat tetap dibunyikan hingga daging hasil buruan itu habis, dan semua anggota uma pulang ke rumah masing-masing dengan membawa otcai (daging yang sudah dibagi sama banyak). Biasanya, daging tersebut juga dibagi-bagi ke tetangga.

Fungsi kedua untuk alat komunikasi

kematian (loibak). Jika dalam satu suku ada kemalangan, loibak tersebut akan dibunyikan dengan suara pelan-pelan dan merdu, suara loibak tersebut tidak sama dengan bunyi jika mendapatkan hasil buruan.

Dari suara loibak yang dibunyikan tersebut juga bisa diketahui apakah yang meninggal usianya sudah tua, masih muda, laki-laki atau perempuan. Jika sudah mendengar suara loibak tersebut maka semua anggota keluarga pun akan berkum-pul, tidak hanya satu suku yang akan datang tetapi juga yang di luar suku pun akan datang untuk membantu.

Bagi orang lain yang mendengarkan loibak, maka ada aturan adat yang harus dipatuhi, misal jika akan melewati atau melintas di sekitar uma maka tidak boleh mengenakan bunga-bunga. Hal itu sebagai bentuk penghargaan kepada suku yang sedang dalam kemalangan. Jika aturan ini dilanggar dengan sengaja maka yang bersangkutan bisa dikenai denda adat atau tulou.

Jadi tuddukat bagi orang Mentawai, selain alat komunikasi dalam suatu uma juga memiliki nilai seni dan budaya yang unik.

(Hendrikus Bentar)

LINGKUNGAN Penyebab karena maraknya penebangan liar di hutan bagian hulu sungai

Puailiggoubat NO. 341, 1 - 14 Agustus 2016

24

220 Hektar Lahan Pertanian di Sijunjung Terancam Longsor FOTO:DOK/PUAILIGGOUBAT

Wira Hospita

eluas 220 hektar lahan pertanian warga Nagari Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, terancam terkena longsor akibat illegal logging yang dilakukan oknum masyarakat nagari tetangga sejak tahun 2011, ungkap Wali Nagari Sungai Batuang, Samudin.

“Aktivitas pembalakan liar ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, saat ini hampir sekitar 70 persen hutan di nagari kami gundul dan rusak akibat kegiatan itu. Kami sangat khawatir akan dampak yang terjadi, salah satunya galodo,” ujar Samsudin, warga setempat saat diwawancarai melalui telepon selular, 21 Juli lalu.

Ia menjelaskan, sebanyak 90 persen dari 556 kepala keluarga (KK) di nagarinya bermata pencarian sebagai petani yang bergatung kepada lahan-lahan pertanian alam sekitar. Dengan adanya kegiatan pembalakan liar tersebut, saat ini hanya 30 persen dari 284 hektare lahan pertanian warga yang dapat digunakan, sisanya mengering karena tidak ada asupan air ke lahan tersebut.

“Saluran irigasi kami kondisi saat ini, debit airnya sudah menurun sebanyak 60 persen, hal inilah yang membuat lahan kami menjadi kering dan tidak dapat digunakan, karena pasokan air sudah tidak mampu mengairi sejumlah lahan pertanian yang ada,” ujarnya.

Dilanjutkannya, kondisi tersebut juga diperparah dengan telah tercemarnya air sungai dari tiga hulu sungai yang ada. Tidak saja mengancam rusaknya lahan serta hasil pertanian warga, melainkan juga mengancam kebutuhan inti masyarakat akan air bagi keberlangsungan keseharian warga.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, warga sendiri telah melaporkan kegiatan illegal tersebut kepada instansi terkait, dimulai dari surat laporan Wali Nagari Sungai Batuang ke Wali Nagari Tanjung Lolo (Nagari yang warganya diduga melakukan illegal logging, red), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung, Kapolresta Sijunjung, Kepala Dinas Kehutanan Sijunjung, hingga ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar di Padang, namun hingga 10 Juli 2016 belum ada tanggapan berupa jawaban resmi dari semua instansi yang telah dilaporkan.

“Desember 2015 kami telah mengirimkan surat ke Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Tanjung Lolo, hasil yang didapatkan tidak memuaskan, kami tidak mendapatkan jawaban secara resmi dari instansi tersebut.

Terakhir kami mengirimkan jawaban ke Sekda dan melalui Sekda menyurati BKSDA Sumbar untuk menindaklanjuti permasalahan ini, tetap saja tidak mendapatkan jawaban resmi hingga saat ini,” ujarnya.

S

Senada dengan Wali Nagari Sungai Batuang, Ketua PBHI Sumbar, Wengki Purwanto mengatakan, pihaknya selaku kuasa hukum dari masyarakat Nagari Sungai Batuang, juga telah melayangkan surat ke Polda Sumbar bahkan sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dimana tindak lanjutnya adalah dikeluarkan surat perintah untuk melakukan pemetaan wilayah kerusakan oleh pemerintah setempat, yang mana dari hasil laporan itu akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk segera membentuk tim penyelidikan.

“Hasil dari penyelidikan tersebut yakni A1 illegal logging, dimana hampir 70 persen dari 12.200 hektar wilayah Suaka Alam Batang Pangean I, Kabupaten Sijunjung, rusak akibat kegiatan tersebut,” ujar Wengki.

Namun, lanjutnya, hal ini tidak langsung ditanggapi oleh instansi terkait terutama dari BKSDA Sumbar, dengan dalih berbagai macam alasan. Terkesan saling lempar tanggung jawab dalam penyelesaian kasus ini.

“Klimaksnya, kami melakukan aksi damai di halaman Markas Polres setempat dan Kantor Bupati pada Rabu, 20 Juli kemaren, menuntut tindak cepat pemerintah terkait kelambanan memproses oknum-oknum pembalakan hutan yang nyata-nyatanya telah merugikan semua pihak ini,” ujarnya.

Dipaparkannya, Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nagari Sungai Batuang dalam aksi demonya ini langsung ditemui oleh Kapolres AKBP Dody Pribadi, Bupati Yuswir Arifin, Ketua DPRD, Mukhlis Rasyid, Dandim 0310/SSD,

dan dari pihak PSDA, serta instansi terkait lainnya.

“Dalam orasi kemaren, kami menyampaikan enam tuntutan agar pihak pimpinan kepala daerah serta penegak hukum menindak para pelaku pembalakan liar, diantaranya segera membentuk tim terpadu yang menindak para oknum pembalakan liar tersebut, mempercepat reboisasi terhadap kawasan yang rusak, melakukan sterilisasi dan pemblokadean wilayah oleh instansi terkait agar tidak terjadi pembalakan hutan kembali,” ujar Wengki.

Sementara itu, menanggapi tudingan terkait aksi lempar tanggungjawab, pihak BKSDA Sumbar melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha BKSDA Sumbar, Teguh Sriyanto menampiknya, dirinya beralasan bahwa persoalan

tersebut merupakan persoalan kompleks yang melibatkan banyak pihak, dan tidak bisa menjadi “single fighter”.

“Ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab KSDA, beberapa instansi terlibat di dalamnya, dan tentu saja kami harus berkoordinasi dalam menyikapinya,” ujar Teguh.

Ia melanjutkan, setidaknya kami bersama instansi terkait telah menjawab tuntutan dari masyarakat, untuk segera melakukan tindak lanjut terkait kasus ini, tentunya KSDA bertindak sesuai tupoksinya sendiri.

“Intinya KSDA bertindak tidak bisa sendiri, butuh dukungan berupa kekuatan dan dana dari pemerintah setempat, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah mana bisa kami

bertindak,” ujarnya.

Di lain pihak, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin menyampaikan bahwa akan membentuk tim terpadu dalam waktu dekat ini, dan langsung turun ke bawah. Pihaknya akan menindak para pembalak liar di daerah tersebut juga di daerah-daerah lain di wilayah kabupaten setempat.

Begitu juga Kapolres Dody Pribadi, berjanji akan menindak para pembalak liar di wilayah hukum dalam kurun waktu dua pekan.

“Jika dalam waktu dua minggu pihak Kepolisian Resort Sijunjung tidak menindak lanjuti, silakan saja, masyarakat mengadu ke Polda, maupun ke pusat,” tegasnya. (o) FOTO:DOK/PUAILIGGOUBAT