Nomor : 24 019/L-GIS/VII/2025
Lampiran: 1(satu) Berkas
Perihal : Pelatihan Perlindungan Saksi
Jakarta, 21 Juli 2025
Kepada Yth.
Kepala Dinas, Badan, K/L/D/I
Direktur BUMD/BUMD Di Tempat
Slogan “Lihat, Lawan, Laporkan!” yang sering dikampanyekan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari pemberantasan korupsi yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan adanya slogan ini diharapkan masyarakat lebih peka terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, pegawai negeri (ASN), pihak swasta, bahkan aparat penegak hukum dan bersedia berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi
Fakta menunjukkan bahwa lebih dari 90 % keberhasilan pengungkapan perkara tindak pidana korupsi sumbernya berasal dari laporan masyarakat. Artinya, peran masyarakat sebagai whistleblower sangat penting dan krusial dalam mengungkap kasus-kasus besar yang sering kali sulit terdeteksi tanpa adanya pengaduan dari masyarakat. Untuk itu saksi dan pelapor adalah hal penting yang wajib dilindungi keselamatannya oleh negara demi menjaga keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Kongres IV Tidar pada 17 Mei 2025, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama bukan sekadar slogan melainkan tindakan nyata yang sudah dimulai dan akan terus berlanjut. Pemerintah telah menyelamatkan ratusan triliun rupiah dari kebocoran anggaran negara, hal ini merupakan pencapaian luar biasa dan menjadi bukti bahwa perubahan sedang berlangsung. Namun, perjuangan melawan korupsi tidak tanpa resiko. Bahwa sejumlah penegak hukum telah mendapat ancaman mulai dari rumah didatangi, mobil diikuti, hingga intimidasi lainnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dihadapi bukan pelanggaran biasa, melainkan jejaring kuat yang selama ini nyaman di zona gelap. Ancaman-ancaman ini harus menjadi alarm bagi kita semua bahwa penegak hukum pun telah menjadi target dari para koruptor apalagi saksi dan pelapor yang bukan sebagai aparat penegak hukum akan menjadi lebih ketakutan menghadapi ancaman, intimidasi dan kriminalisasi dari berbagai pihak termasuk yang berasal dari aparat penegak hukum. Bahkan bukan hanya kekerasan verbal yang ditakutkan para saksi maupun pelappor akan tetapi ancaman hukum baik dalam kasus pidana maupun gugatan perdata yang merupakan serangan balik para koruptor.
Berdasarkan hal tersebut diatas, kami menawarkan pelatihan mengenai “PERLINDUNGAN BAGI SAKSI DAN PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI “ yang akan diadakan pada; Waktu Tempat
28Agustus 2025 dan 16 September 2025
2 September 2025 dan 18 September 2025
4 September 2025 dan 23 September 2025
9 September 2025 dan 25 September 2025
11 September 2025 dan 30 September 2025
Hotel Luminor Pacenongan, Jakarta
Hotel Kimaya, Bandung
Hotel Grand Zuri, Yogyakarta
HotelAdi jaya, Bali
Hotel Kampi, Surabaya Request Request
Demikian penawaran dari kami,Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
Lembaga Gapura Indonesia Sejahtera Direktur,
I. Latar Belakang.
a. Gambaran Umum
Slogan “Lihat, Lawan, Laporkan!” yang sering dikampanyekan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari pemberantasan korupsi yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan adanya slogan ini diharapkan masyarakat lebih peka terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, pegawai negeri (ASN), pihak swasta, bahkan aparat penegak hukum dan bersedia berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.
Fakta menunjukkan bahwa lebih dari 90 % keberhasilan pengungkapan perkara tindak pidana korupsi sumbernya berasal dari laporan masyarakat. Artinya, peran masyarakat sebagai whistleblower sangat penting dan krusial dalam mengungkap kasus-kasus besar yang sering kali sulit terdeteksi tanpa adanya pengaduan dari masyarakat. Untuk itu saksi dan pelapor adalah hal penting yang wajib dilindungi keselamatannya oleh negara demi menjaga keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Kongres IV Tidar pada 17 Mei 2025, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama bukan sekadar slogan melainkan tindakan nyata yang sudah dimulai dan akan terus berlanjut. Pemerintah telah menyelamatkan ratusan triliun rupiah dari kebocoran anggaran negara, hal ini merupakan pencapaian luar biasa dan menjadi bukti bahwa perubahan sedang berlangsung. Namun, perjuangan melawan korupsi tidak tanpa resiko. Bahwa sejumlah penegak hukum telah mendapat ancaman mulai dari rumah didatangi, mobil diikuti, hingga intimidasi lainnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dihadapi bukan pelanggaran biasa, melainkan jejaring kuat yang selama ini nyaman di zona gelap. Ancaman-ancaman ini harus menjadi alarm bagi kita semua bahwa penegak hukum pun telah menjadi target dari para koruptor apalagi saksi dan pelapor yang bukan sebagai aparat penegak hukum akan menjadi lebih ketakutan menghadapi ancaman, intimidasi dan kriminalisasi dari berbagai pihak termasuk yang berasal dari aparat penegak hukum. Bahkan bukan hanya kekerasan verbal yang ditakutkan para saksi maupun pelappor akan tetapi ancaman hukum baik dalam kasus pidana maupun gugatan perdata yang merupakan serangan balik para koruptor.
Meningkatnya pengungkapan kasus korupsi harus sejalan dengan optimalisasi pemberian perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Pemberian perlindungan terhadap saksi dan pelapor bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk berani melaporkan tindak pidana korupsi tanpa rasa takut akan mendapatkan ancaman, intimidasi dan kriminalisasi dari para koruptor dengan memanfaafkan instansi penegak hukum lainnya untuk melakukan serangan balik terhadap saksi dan pelapor melalui perangkat hukum pidana antara lain pencemaran nama baik ataupun dilaporkan dengan dugaan membocorkan rahasia negara. Sedangkan yang terjadi pada Aparatur Sipil Negara yang berinisiatif dan berani melaporkan kasus korupsi di lembaganya kebanyakan mendapatkan sangsi diturunkan dari jabatannya, dimutasikan ditempat yang terpencil bahkan ada juga yang diberhentikan dari jabatannya.
b. Dasar Hukum
Undang-Undang dan Peraturan Perundangan lainnya yang menjadi dasar hukum untuk memberikan Perlindungan terhadap saksi atau pelapor (whistleblower) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yaitu:
a. UU Nomor 30 Tahun 2002 jo UU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 15 huruf a, dinyatakan bahwa “KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
b. UU 31 th 99 jo UU 20 th 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 41,ayat (1) dinyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta membantu Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan ayat(5) dinyatakan bahwa Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
c. PP 43 th 2018 mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
d. UU 13 Tahun 2006 jo UU 31 Tahun 2014 mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
e. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
II. TUUAN DAN SASARAN.
Tujuan dan sasaran diselenggarakannya seminar ini adalah :
1. Menumbuhkan rasa nyaman dan kepercayaan serta keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana/ korupsi yang terjadi
2. Memahami pentingnya perlindungan terhadap saksi yang dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana. Diharapkan para aparat penegak hukum saling bersinergi untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada saksi, pelapor atau whistleblower dari serangan balik yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana/koruptor yang memanfaatkan perangkat hukum pidana melalui laporan pencemaran nama baik, penipuan/penggelapan, penganiayaan, dugaan membocorkan rahasia negara sampai dengan judi online bahkan sampai ke pelecehan seksual.
3. Melakukan evaluasi perbaikan terhadap kinerja penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, whistleblower agar masyarakat
4. Memberikan pemahaman kepada para saksi, pelapor dan whistleblower mengenai hak dan kewajibannya.
5. Disamping itu penyelenggaraan seminar ini agar anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda dapat terealisasi sesuai peruntukannya dan manfaat program perlindungan saksi dapat dirasakan oleh masyarakat selanjutnya diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi melaporkan kepada Pemerintah apabila peruntukannya melanggar hukum dan tidak sesuai dengan penganggaran yang telah disetujui bahkan pekerjaannya dilakukan secara fiktif.
