RIF OR RI
Edisi: Oktober 2013
BERITA UTAMA
3
Capres Harus Dari Politisi Menjadi Negarawan Beri Solusi Kompas, 31 Oktober 2013 JAKARTA, KOMPAS — Korupsi yang marak, masih rendahnya kualitas pendidikan, dan buruknya pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan bagi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, para tokoh yang akan maju dalam Pemilihan Umum Presiden, 9 Juli 2014, menawarkan berbagai solusi terbaik. Hal itu mengemuka dalam acara Forum Diskusi Indonesia Baru yang diadakan Kompas TV, Rabu (30/10) malam. Acara ini juga sekaligus merupakan peluncuran program acara Indonesia Satu. Dari 15 capres pilihan publik versi Litbang Kompas yang diundang dalam acara, 9 capres pilihan hadir. Mereka adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Hidayat Nur Wahid, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, musisi senior Rhoma Irama, dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto. Sementara itu, 6 calon yang tidak hadir adalah Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Gubernur DKI Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.
layak peserta seminar Rhoma menyampaikan premis mayor terlebih dahulu yakni, “diperlukan amandemen konstitusi ke V sebelum melakukan perubahan sistem ketatanegaraan”. Statemen ini kemudian dilanjutkan dengan premis minor perlunya peleburan MK kedalam MA. Pernyataan Rhoma Irama ini juga sesuai dengan konteks seminar. Halaman 3 Term of Reference (TOR) Seminar PKB yang diterima Riforri mempertanyakan “apakah konstitusi kita UUD 1945 hasil amandemen sudah cukup memadai sebagai fondasi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial?”. Berdasarkan statemen ini kemudian Rhoma mengajukan tesis untuk meleburkan MK pada amandemen konstitusi kelima.
Hadir pula anggota Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Nasrullah. Menurut Jusuf Kalla, solusi mengatasi korupsi memang harus dilihat penyebabnya. Pada era Reformasi, kekuasaan terbagi-bagi. Akibatnya, korupsi pun merebak dari pusat hingga daerah-daerah. Selain pembenahan sistem, keteladanan pemimpin juga sangat penting. Mahfud berpandangan, sumber korupsi di negeri ini adalah birokrasi dan parlemen. Karena itu, pembenahan korupsi juga harus dimulai dari sana. Menurut Wiranto, korupsi terjadi karena ada orang-orang yang memiliki kebutuhan dan nafsu yang tidak seimbang dengan pendapatannya. Indonesia butuh pemimpin yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hidayat juga menyebutkan, mekanisme penentuan anggaran di DPR hingga level satuan tiga, sesungguhnya, tujuan awalnya justru untuk mencegah korupsi, bukan malah untuk bagi-bagi proyek. Karena itu, dia mengingatkan, hendaknya dalam memandang persoalan korupsi yang terjadi tidak serta-merta melakukan generalisasi. Rhoma Irama pun menyebut korupsi terjadi karena hukum pun sudah dijadikan peluang bisnis. Supremasi hukum sudah diperdagangkan. Dahlan juga mengusulkan solusi praktis. Jabatan struktural perlu dikurangi, sedangkan jabatan fungsional diperbanyak sehingga seluruh program tepat sasaran. Elektabilitas Terkait elektabilitas para capres, menurut Gita, elektabilitas dan popularitas capres pun hanya dapat dihadapi dengan optimisme. Yang terpenting, semua strategi dilakukan demi Indonesia yang lebih baik. Anies Baswedan memiliki semangat sama. Menurut Anies, niat itu pula yang mendasari dirinya untuk mencalonkan diri. Proses menuju kursi presiden, baginya, bukan dilihat sebagai upaya menang atau kalah semata. ”Kompetisi dalam konvensi capres Partai Demokrat saya artikan sebagai iuran untuk mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Lihatlah persoalan korupsi yang makin merajalela,” katanya. Hal senada diungkapkan Pramono Edhie Wibowo. Menurut Pramono, sikap tak mau menyerah menjadi kekuatan untuk memimpin negara ini mengatasi berbagai persoalan bangsa. Rhoma Irama, Jusuf Kalla, dan Mahfud MD pun masih menunggu putusan Musyawarah Pimpinan Nasional PKB. ”Saya tidak pakai strategi-strategi, mengalir saja,” ucap Mahfud. CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo menuturkan, kehadiran para capres pilihan publik ini memberikan wawasan yang sangat berharga bagi bangsa. Menurut Agung, Kompas pun akan berupaya untuk menjaga netralitas menghadapi Pemilu 2014. (OSA)
“Jika Fungsi Mahkamah Konstitusi sama dengan Mahkamah Agung, maka cukup dileburkan saja jadi satu”. Kalimat ini terucap dalam dialog kebangsaan Fraksi PKB di Gedung Nusatara V, MPR RI, Jakarta. Pernyataan ini cukup menghebohkan. Pernyataan Rhoma Irama masuk menusuk ke jantung konstitusi. Kapasitas Capres bergeser dari seorang politisi menjadi negarawan. Sayangnya statemen ini berubah menjadi kepingan puzzle, ketika dikutip hanya separuh saja. Pernyataan Rhoma ditujukan untuk mengkritisi posisi Mahkamah Konstitusi. MK sebagai banteng terakhir penjaga konstitusi mulai tidak dipercaya oleh publik setelah ketuanya dituduh melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Setelah tragedi Ketua MK, sidang Pemilukada bergeser menjadi ajang cacian dan pengrusakan aset-aset Negara oleh mereka yang berperkara.
Rhoma untuk memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap MK, tetapi dengan cara mempromosikan Mahkamah Konstitusi dan mengajak Rhoma Irama untuk melakukan kampanye ini.
Seakan tidak puas dengan statemenstateman yang dianggap menyentil masalah kebangsaan, media diajak kembali oleh Bang Haji untuk bicara santai tentang masalah kebangsaan. YKS (Yuk Kita Santai) Rhoma dan Media dilakukan kembali di Hotel Sari Pan Pasific. Media cetak, online dan televisi diajak santai menanyakan persoalan kebangsaan selama 1 (satu) jam. Media mempertanyakan kembali persoalan MK, isu duet RhomaJokowi dan masalah pencalonan Rhoma oleh PKB. Ketiga isu panas di media dijawab denRiforri yang hadir dalam seminar ke- gan santai oleh Calon Presiden dan didampbangsaan terkejut ketika statemen Rhoma ingi oleh Riforri. Irama dipelintir hanya mengungkapkan Tim Riforri akan melanjutkan secara premis minor tanpa didahului premis mayor. Akibatnya muncullah pernyataan miring bah- berkala kegiatan YKS (Yuk Kita Santai) wa Rhoma Irama tidak paham dengan UUD Rhoma Media di Ruang Media Centre Riforri 1945. Sikap kenegarawan bang haji muncul setelah Pusat Posko Pemenangan Riforri dirdalam menghadapi pernyataan miring. Rho- esmikan. Tujuannya sederhana untuk terus ma bukannya melakukan counter isu terhadap menerus menyampaikan paham kebangsaan masalah ini, tetapi keesokan harinya Selasa, Rhoma Irama kepada publik dan akhirnya 4 Desember 2013 menyampaikan kembali menjadikan Rhoma bukan hanya sebagai pernyataannya secara proporsional. Dalam politisi, tetapi bergeser menjadi Negarawan. Seminar Kebangsaan yang diselenggarakan Upaya untuk menjadikan Rhoma sebaoleh Badan Eksekutif Mahasiswa Univer- gai negarawan dilakukan dengan melakukan sitas Negeri Jakarta ia mengulangi kembali berbagai upaya untuk bertemu dan berdiskusi pernyataan tentang perlunya penegakan ke- dengan para tokoh bangsa. Upaya mempertepercayaan publik terhadap Mahkamah Kon- mukan Rhoma Irama dengan Jusuf Kalla sestitusi. laku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Pernyatan bang haji Rhoma untuk mem- (DMI) menunjukan kapasitas Rhoma sebagai bangun kembali kepercayaan terhadap MK ahli agama dan negarawan. Terlepas dialog diulang kembali malam harinya (4/12/2013) yang muncul di media adalah pengembandalam acara live TV One Apa Kabar Malam gan Masjid/Musholla di Indonesia, tetapi bersama dengan Irma Putra Sidin (Penga- pemberitaan menggeser posisi Rhoma sebamat Hukum Tata Negara), Taslim Chaniago gai penyanyi.
Berawal dari keberadaan MK yang mulai tidak dipercaya publik, Calon Presiden yang akan diusung i PKB ini mulai mengajukan Pertemuan Rhoma irama dengan 8 calon wacana peleburan MK. Sebelum menyam- (Komisi III DPR RI), dan Mahfud MD. Irma paikan pernyataan peleburan didepan kha- Putra Sidin mendukung keinginan Bang Haji presiden Pilihan Kompas di Kompas TV turut menggeser posisi Rhoma untuk menjadi Negarawan. Kapasitas Rhoma mulai tampak foto: Yuk Kita Santai (YKS) Rhoma dan Media, ketika membicarakan masalah penegakan Hotel Sari Pan Pasific, Kamis 5 Des 2013. hukum, Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Masyarakat. Berulangkali Jaya Suprana selaku pembawa acara menimpali positif pernyataan Rhoma Irama. Practise makes perfect demikian ungkapan peribahasa. Untuk menjadi negarawan, maka perlu berlatih. Berlatih menjadi politisi yang terus menerus mengedepankan isu-isu kebangsaan. Isu-isu tersebut harus dialogkan dengan tokoh-tokoh besar dan forum-forum kebangsaan. Hasilnya kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian menjadi Presiden ataupun tidak dalam Pemilu 2014 nantinya, Rhoma Irama akan selalu dikenang lebih dari seorang politisi, tetapi Negarawan. Semoga.