CMYK
Baca Hal 3
Warga Batam Ngeluh, PLN Tak Mampu Atasi Pemadaman Listrik KORAN UMUM
Senin, 04 -12 November 2019, Minggu I
Mau Pasang Iklan Hubungi
0778-479636
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Terverifikasi Faktual
SENIN, 04 -12 NOVEMBER 2019, MINGGU I
Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri
Edisi : # 274 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Kadis PUPR Pekanbaru Diperiksa KPK PEKANBARU, RAKYAT MEDIA- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pekanbaru. Sebelumnya mantan Bupati Kampar Jefry Noer juga diperiksa di Jakarta. Pemeriksaan Kadis PUPR Pekanbari ini terkait kasus dugaan korupsi pemban-
Anies Baswedan
ANIES BENTUK TIM BONGKAR DUGAAN MANIPULASI ANGGARAN LEM AIBON JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan membuat tim ad hoc untuk menelisik oknum pegawai yang melakukan data entry anggaran yang ganjil. Anggaran DKI jadi sorotan menyusul temuan sejumlah mata anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI yang dianggap tak wajar. Dikutip dari CNN Indonesia menyebut, mata anggaran yang dianggap tak wajar salah satunya pengadaan lem aibon yang sebelumnya disebut Rp82,8 miliar dan anggaran pulpen yang disebut sebesar Rp123 miliar. Tim ini diamanatkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. ”Kemudian saya membuat Kepgub 128 tahun
gunan Jembatan Waterfront City. Indra Pomi menjalani pemeriksaan di Markas Brimob Polda Riau, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jumat (6/9/2019). Selain Indra Pomi, penyidik KPK turut memintai keterangan istri mantan Bupati Kampar, Eva Yuliana. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution kepada wartawan, mengaku kedatangannya
ke Mako Brimob Polda Riau untuk memenuhi panggilan KPK. “Diperiksa untuk tersangka ADN (Adnan, red),” ujarnya Indra singkat usia pemeriksaan. Salah seorang penyidik KPK mengakui, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam pengusutan proyek multiyear di Kampar. Langkah itu, kata dia, untuk merampungkan
proses penyidikan. “Selain saksi IP (Indra Pomi), kita juga memintai keterangan mantan istri Bupati Kampar (Eva Yuliana, red),” ujar pria baju batik yang enggan menyebutkan namanya itu. Pemeriksaan terhadap Indra Pomi dilakukan karena saat pengerjaan proyek senilai Rp117,68 Kepala Dinas PUPR Pekanbaru
Bersambung ke Hal 2
Indra Pomi Nasution
BPK Temukan Laporan Keuangan Pemkab Anambas Bermasalah
Kinerja Bupati Anambas
Abdul Haris Bobrok
ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Kinerja Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris dinilai bobrok. Pasalnya, temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten kepulauan Anambas, sejak dipimpin Abdul Haris dua tahun belakangan ini bermasalah BERDASARKAN data yang diperoleh Koran Rakyat Media, dari Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Kepri No.16.A/LHP/XVIII.TJP/05/ 2019 tanggal 23 Mei 2019 terse-
Bersambung ke Hal 2
KPK PERPANJANG MASA CEKAL WALIKOTA TASIKMALAYA KE LUAR NEGERI
KANTOR Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa
Wali Kota Tasikmalaya
Budi Budiman TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pelarangan ke luar negeri bagi Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 21 Oktober 2019. Dikutip dari kantor berita politik Rmol, Budi Budiman merupakan tersangka dalam dugaan kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan APBN Tahun 2018 untuk Kota Tasimalaya. Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Mamat Rahmat meminta KPK untuk segera menuntaskan masalah kasus Budi Budiman bukan hanya mencekal ke luar negeri. ”Tidak usah dicekal tetapi secepatnya dibereskan biar tuntas” ungkap Mamat, kepada wartawan Kamis (31/10/ 2019). Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Tasikmalaya, Ade Lukman mengaku kasihan terhadap Budi Budiman dengan masalahnya yang terus digantung oleh KPK. “Saya kasian sama Pak Wali Kota (Budi Budiman) dengan digantungnya status beliau oleh KPK, kalau KPK kekurangan bukti kenapa tidak dicabut saja status tersangka beliau,” tegasnya. Kalau memang KPK, Ade melanjutkan, sudah mempunyai bukti-bukti seharusnya segera meningkatkan status Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman jadi terdakwa. ”Kalau cuma perpanjangan status pencekalan itu menjadi beban moral untuk Pak Wali Kota (Budi Budiman), kalau seperti sekarang banyak yang menginterpretasikan lain-lain,” pungkasnya. (rm/rmol).
Bupati Kepulauan Anambas
Abdul Haris
Bersambung ke Hal 2
Dua Wartawan Korban BPOM Kepri Gerebek Gudang Pembunuhan di Labuhan Batu Kosmetik Ilagal di Tiban MEDAN, RAKYAT MEDIA-Dua wartawan korban pembunuhan di Labuhan Batu, Sumatera Utarta. Hal ini diketahui setelah dilaporkan dua hari menghilang, dua wartawan ditemukan tewas di dalam sebuah parit di belakang gudang kontainer di Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (30/10/2019) sore dan Kamis (31/10/2019). Dikutip dari beritasatu, kedua wartawan surat kabar mingguan itu ditemukan dengan jarak sekitar 200 meter di belakang PT SAB/KSU Amelia. Saat ditemukan, kondisi kedua korban penuh dengan luka bekas bacokan di tangan, kepala dan tubuh. Polisi menduga kedua korban tewas akibat pembunuhan. “Berdasarkan hasil penyelidikan, korban yang ditemukan tewas adalah Maraden Sianipar (55) warga jalan
JENAZAH Maraden di RSUD Djasamen Saragih Siantar
Gajah Mada, Rantauprapat dan Martua P Siregar alias Sanjai (48) warga Sei Berombang, Kecamatan Panai Hi Bersambung ke Hal 2
BATAM, RAKYAT MEDIABalai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri bersama Komisi I DPRD Batam berhasil menggerebek gudang penyimpan ribuan kosmetik ilegal di enam ruko kawasan Tiban, Sekupang, Batam Dari lokasi tersebut petugas BPOM menemukan ribuan kosmetik tanpa izin edar. Saat penggerebekan, terdapat beberapa karyawan yang sedang mengepak kosmetik yang hendak dikirim ke pemesan ke berbagai tujuan. Dilokasi penggerebekan petugas menemukan ribuan kosmetik ilegal dari ratusan jenis dan merek dari luar negeri tersimpan di lantai dua secara berderet serta dikemas
Presiden Joko Widodo Lantik Jenderal Polisi Idham Aziz Jadi Kapolri JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Jumat (1/11/ 2019) secara resmi melantik Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan itu sekaligus menaikkan pangkat satu tingkat Idham dari Komjen menjadi Jenderal Polisi. Idham dilantik sebagai Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Polri Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia terpilih secara aklamasi pada rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi III, Rabu (30/10/2019) dan ditetapkan pada rapat
ran Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ditemukan BPK adalah permasalahan kekurangan penerimaan, dan permasalahan penyimpangan administrasi. Bukti permasalahan ketidakpatuhan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, pada saat pemeriksaan, BPK mengintruksikan kepada pemkab Anambas yang diperiksa BPK mengintruksikan untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut ke kas daerah. Sistem pengendalian intern dan operasinya serta pokok-pokok kele-
but terungkap, ada belasan item temuan dengan nilai puluhan miliar laporan keuangan Pemkab Anambas yang bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara. Dimana BPK mencatat bahwa Pemerintah kabupaten Anambas tidak patuh terhadap Undang-Undang, dan melaksanakan sistem pengendalian intern dan operasinya serta pokok-pokok kelemahan yang bermasalah dan belum memadai atas Lapo-
dalam ratusan kardus. Atas penemuan tersebut, tim dari PPNS BPOM Kepri langung melakukan pendataan barang, serta memeriksa satu persatu karyawan gudang.”Kami orang baru semua di sini, baru kerja be-
berapa minggu. Kami tak tahu siapa pemilik barang ini,” ujar beberapa karyawan saat dimintai keterangan oleh PPNS BPOM Kepri. Jenis kosmetik illegal Bersambung ke Hal 2
STOP PRESS DIBERITAHUKAN kepada Instansi Pemerintah/TNI/ Polri dan pengusaha Swasta Khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) bahwa : Nama : Deddy Muliadi Alamat : Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang Jabatan : Wartawan/Kepala Biro Kab. Aceh Tamiang
paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis (31/10/2019). Idham ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Tito Karnavian, yang diangkat Presiden Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Idham lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 30 Januari 1963 merupakan polisi lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1988 berpengalaman di bidang reserse. Kariernya berawal sebagai Pamapta Polres Bandung, Jawa Barat. Sebulan kemudian, ia diangkat menjadi Kepala Urusan Bina Operasi Lalu Lintas Polres Band Bersambung ke Hal 2
PETUGAS BPOM Kepri sedang melakukan pengecekan
Sejak 1 September 2019 yang bersangkutan sudah dipecat dari koran RakyatMedia, tunggakan uang Koran yang belum diselesaikan diminta segera mmenyelesaikan kepada redaksi. Selain itu Kartu Pers yang masih dipegang bersangkutan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Demikian pengumuman ini diterbitkan segala tindaktanduk yang bersangkutan dilapangan bukan menjadi tanggungjawab redaksi lagi. Tertanda PRESIDEN Joko Widodo dan Jenderal Polisi Idham Aziz
Pemimpin Redaksi
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com