CMYK
Baca Hal 3
Warga Batam Ngeluh, PLN Tak Mampu Atasi Pemadaman Listrik KORAN UMUM
Senin, 04 -12 November 2019, Minggu I
Mau Pasang Iklan Hubungi
0778-479636
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Terverifikasi Faktual
SENIN, 04 -12 NOVEMBER 2019, MINGGU I
Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri
Edisi : # 274 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Kadis PUPR Pekanbaru Diperiksa KPK PEKANBARU, RAKYAT MEDIA- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pekanbaru. Sebelumnya mantan Bupati Kampar Jefry Noer juga diperiksa di Jakarta. Pemeriksaan Kadis PUPR Pekanbari ini terkait kasus dugaan korupsi pemban-
Anies Baswedan
ANIES BENTUK TIM BONGKAR DUGAAN MANIPULASI ANGGARAN LEM AIBON JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan membuat tim ad hoc untuk menelisik oknum pegawai yang melakukan data entry anggaran yang ganjil. Anggaran DKI jadi sorotan menyusul temuan sejumlah mata anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI yang dianggap tak wajar. Dikutip dari CNN Indonesia menyebut, mata anggaran yang dianggap tak wajar salah satunya pengadaan lem aibon yang sebelumnya disebut Rp82,8 miliar dan anggaran pulpen yang disebut sebesar Rp123 miliar. Tim ini diamanatkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. ”Kemudian saya membuat Kepgub 128 tahun
gunan Jembatan Waterfront City. Indra Pomi menjalani pemeriksaan di Markas Brimob Polda Riau, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jumat (6/9/2019). Selain Indra Pomi, penyidik KPK turut memintai keterangan istri mantan Bupati Kampar, Eva Yuliana. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution kepada wartawan, mengaku kedatangannya
ke Mako Brimob Polda Riau untuk memenuhi panggilan KPK. “Diperiksa untuk tersangka ADN (Adnan, red),” ujarnya Indra singkat usia pemeriksaan. Salah seorang penyidik KPK mengakui, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam pengusutan proyek multiyear di Kampar. Langkah itu, kata dia, untuk merampungkan
proses penyidikan. “Selain saksi IP (Indra Pomi), kita juga memintai keterangan mantan istri Bupati Kampar (Eva Yuliana, red),” ujar pria baju batik yang enggan menyebutkan namanya itu. Pemeriksaan terhadap Indra Pomi dilakukan karena saat pengerjaan proyek senilai Rp117,68 Kepala Dinas PUPR Pekanbaru
Bersambung ke Hal 2
Indra Pomi Nasution
BPK Temukan Laporan Keuangan Pemkab Anambas Bermasalah
Kinerja Bupati Anambas
Abdul Haris Bobrok
ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Kinerja Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris dinilai bobrok. Pasalnya, temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten kepulauan Anambas, sejak dipimpin Abdul Haris dua tahun belakangan ini bermasalah BERDASARKAN data yang diperoleh Koran Rakyat Media, dari Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Kepri No.16.A/LHP/XVIII.TJP/05/ 2019 tanggal 23 Mei 2019 terse-
Bersambung ke Hal 2
KPK PERPANJANG MASA CEKAL WALIKOTA TASIKMALAYA KE LUAR NEGERI
KANTOR Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa
Wali Kota Tasikmalaya
Budi Budiman TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pelarangan ke luar negeri bagi Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 21 Oktober 2019. Dikutip dari kantor berita politik Rmol, Budi Budiman merupakan tersangka dalam dugaan kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan APBN Tahun 2018 untuk Kota Tasimalaya. Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Mamat Rahmat meminta KPK untuk segera menuntaskan masalah kasus Budi Budiman bukan hanya mencekal ke luar negeri. ”Tidak usah dicekal tetapi secepatnya dibereskan biar tuntas” ungkap Mamat, kepada wartawan Kamis (31/10/ 2019). Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Tasikmalaya, Ade Lukman mengaku kasihan terhadap Budi Budiman dengan masalahnya yang terus digantung oleh KPK. “Saya kasian sama Pak Wali Kota (Budi Budiman) dengan digantungnya status beliau oleh KPK, kalau KPK kekurangan bukti kenapa tidak dicabut saja status tersangka beliau,” tegasnya. Kalau memang KPK, Ade melanjutkan, sudah mempunyai bukti-bukti seharusnya segera meningkatkan status Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman jadi terdakwa. ”Kalau cuma perpanjangan status pencekalan itu menjadi beban moral untuk Pak Wali Kota (Budi Budiman), kalau seperti sekarang banyak yang menginterpretasikan lain-lain,” pungkasnya. (rm/rmol).
Bupati Kepulauan Anambas
Abdul Haris
Bersambung ke Hal 2
Dua Wartawan Korban BPOM Kepri Gerebek Gudang Pembunuhan di Labuhan Batu Kosmetik Ilagal di Tiban MEDAN, RAKYAT MEDIA-Dua wartawan korban pembunuhan di Labuhan Batu, Sumatera Utarta. Hal ini diketahui setelah dilaporkan dua hari menghilang, dua wartawan ditemukan tewas di dalam sebuah parit di belakang gudang kontainer di Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (30/10/2019) sore dan Kamis (31/10/2019). Dikutip dari beritasatu, kedua wartawan surat kabar mingguan itu ditemukan dengan jarak sekitar 200 meter di belakang PT SAB/KSU Amelia. Saat ditemukan, kondisi kedua korban penuh dengan luka bekas bacokan di tangan, kepala dan tubuh. Polisi menduga kedua korban tewas akibat pembunuhan. “Berdasarkan hasil penyelidikan, korban yang ditemukan tewas adalah Maraden Sianipar (55) warga jalan
JENAZAH Maraden di RSUD Djasamen Saragih Siantar
Gajah Mada, Rantauprapat dan Martua P Siregar alias Sanjai (48) warga Sei Berombang, Kecamatan Panai Hi Bersambung ke Hal 2
BATAM, RAKYAT MEDIABalai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri bersama Komisi I DPRD Batam berhasil menggerebek gudang penyimpan ribuan kosmetik ilegal di enam ruko kawasan Tiban, Sekupang, Batam Dari lokasi tersebut petugas BPOM menemukan ribuan kosmetik tanpa izin edar. Saat penggerebekan, terdapat beberapa karyawan yang sedang mengepak kosmetik yang hendak dikirim ke pemesan ke berbagai tujuan. Dilokasi penggerebekan petugas menemukan ribuan kosmetik ilegal dari ratusan jenis dan merek dari luar negeri tersimpan di lantai dua secara berderet serta dikemas
Presiden Joko Widodo Lantik Jenderal Polisi Idham Aziz Jadi Kapolri JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Jumat (1/11/ 2019) secara resmi melantik Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan itu sekaligus menaikkan pangkat satu tingkat Idham dari Komjen menjadi Jenderal Polisi. Idham dilantik sebagai Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Polri Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia terpilih secara aklamasi pada rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi III, Rabu (30/10/2019) dan ditetapkan pada rapat
ran Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ditemukan BPK adalah permasalahan kekurangan penerimaan, dan permasalahan penyimpangan administrasi. Bukti permasalahan ketidakpatuhan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, pada saat pemeriksaan, BPK mengintruksikan kepada pemkab Anambas yang diperiksa BPK mengintruksikan untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut ke kas daerah. Sistem pengendalian intern dan operasinya serta pokok-pokok kele-
but terungkap, ada belasan item temuan dengan nilai puluhan miliar laporan keuangan Pemkab Anambas yang bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara. Dimana BPK mencatat bahwa Pemerintah kabupaten Anambas tidak patuh terhadap Undang-Undang, dan melaksanakan sistem pengendalian intern dan operasinya serta pokok-pokok kelemahan yang bermasalah dan belum memadai atas Lapo-
dalam ratusan kardus. Atas penemuan tersebut, tim dari PPNS BPOM Kepri langung melakukan pendataan barang, serta memeriksa satu persatu karyawan gudang.”Kami orang baru semua di sini, baru kerja be-
berapa minggu. Kami tak tahu siapa pemilik barang ini,” ujar beberapa karyawan saat dimintai keterangan oleh PPNS BPOM Kepri. Jenis kosmetik illegal Bersambung ke Hal 2
STOP PRESS DIBERITAHUKAN kepada Instansi Pemerintah/TNI/ Polri dan pengusaha Swasta Khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) bahwa : Nama : Deddy Muliadi Alamat : Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang Jabatan : Wartawan/Kepala Biro Kab. Aceh Tamiang
paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis (31/10/2019). Idham ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Tito Karnavian, yang diangkat Presiden Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Idham lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 30 Januari 1963 merupakan polisi lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1988 berpengalaman di bidang reserse. Kariernya berawal sebagai Pamapta Polres Bandung, Jawa Barat. Sebulan kemudian, ia diangkat menjadi Kepala Urusan Bina Operasi Lalu Lintas Polres Band Bersambung ke Hal 2
PETUGAS BPOM Kepri sedang melakukan pengecekan
Sejak 1 September 2019 yang bersangkutan sudah dipecat dari koran RakyatMedia, tunggakan uang Koran yang belum diselesaikan diminta segera mmenyelesaikan kepada redaksi. Selain itu Kartu Pers yang masih dipegang bersangkutan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Demikian pengumuman ini diterbitkan segala tindaktanduk yang bersangkutan dilapangan bukan menjadi tanggungjawab redaksi lagi. Tertanda PRESIDEN Joko Widodo dan Jenderal Polisi Idham Aziz
Pemimpin Redaksi
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
SAMBUNGAN
Senin, 04 - 12 November 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kadis PUPR miliar, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar. Sebelumnya, KPK resmi membongkar dugaan korupsi pembangunan Jembatan Water Front City atau Jembatan Bangkinang tahun anggaran 2015-2016. Kejahatan ini berhasil diungkap berkat adanya laporan masyarakat. Kasus itu ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dengan diumumkannya penetapan dua tersangka pada Kamis 14 Maret 2019 lalu. Adapun tersangka yakni Adnan, pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar. Satu lagi Manajer Wilayah II/ Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk inisial IKT atau I Ketut Suarbawa. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Sambungan Hal. 1
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp39,2 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan Water Front City secara tahun jamak di tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan total Rp117,68 miliar. Konstruksi perkara ini bermula ketika Pemkab Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis. Di antaranya Pembangunan Jembatan Bangkinang. Pada pertengahan 2013 diduga Adnan mengadakan pertemuan di Jakarta dengan I Ketut Suarbawa dan beberapa pihak lainnya. Dalam pertemuan itu Adnan memerintahkan pemberian informasi tentang desain jembatan dan engineer estimate kepada Suarbawa. Kemudian pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang pembangunan Jembatan Water Front City tahun 2013 dengan ruang ling-
Presiden Joko ung. Pada Juli 1999, Idham diangkat sebagai Kepala Unit VC Satuan Serse UM Direktorat Serse Polda Metro Jaya. Setahun menjabat, ia dipercaya menjadi wakil kepala Satuan Serse UM Direktorat Serse Polda Metro Jaya. Pada 2002, Idham pernah dipercaya sebagai perwira menengah Sekolah Staf dan Kepemimpinan Dediklat Polri dan kepala Satuan I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pada tahun 2009, Idham dipercaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Metro Jaya dan setahun kemudian sebagai Wakil Kepala Densus 88 – Anti Teror Polri. Kemudian pada 2016, Idham mengemban tugas sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, yang selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya pada 2017. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Idham bertu-
gas sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Selain melantik Kapolri, Presiden Joko Widodo juga melantik 9 komisioner komisi kejaksaan. Pelantikan Kimisi Kejaksaan dilakukan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019). Pelantikan 9 komisioner ini dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 62/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kejaksaan RI. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara pelantikan. Setelah itu, Jokowi menyalami para komisioner komisi kejaksaan. Berikut ini namanama yang dilantik, Barita LH Simanjuntak (ketua merangkap anggota), Babul Khoir (Wakil Ketua merangkap anggota), Witono (anggota), Sri Harijati (anggota), Apong Herlina (anggota), Resi Anna Napitupulu (ang-
Dua Wartawan lir, Labuhan Batu,” ujar Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Panai Hilir, AKP Budiarto. Budiarto mengatakan, Maraden Sianipar ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi luka bekas bacokan di bagian kepala, mulut dan tangan kiri putus, Rabu (30/10/2019) sore. Dini hari kemudian, polisi menemukan jenazah Martua P Siregar yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari penemuan jasad Maraden. “Kondisi tubuh Martua P Siregar pun saat ditemukan juga tidak jauh berbeda dengan Maraden Sianipar. Banyak luka bekas bacokan di kepala, punggung, perut dan bagian tubuh lainnya. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Sejumlah orang sudah dimintai keterangan,” kata Budiarto. Budiarto menceritakan, polisi menemukan jenazah korban pembunuhan ini berawal dari adanya laporan
BPOM Kepri yang ditemukan petugas antara lain pembersih wajah merk bio aqua, aloe vera, temulawak serta produk pemutih wajah. Seperti serum ini oleh pemiliknya atau importirnya tak dijual secara manual. Mereka menjualnya hanya melalui online yang tergabung dalam mitra salah satu online shop ternama di Indonesia.”Dalam sehari, minimal ada 300 paket barang yang terjual atau terorder secara online,” ujar salah seorang karyawan yang enggan namanya disebutkan. Menurut karyawan tersebut, mereka yang di gudang hanya melakukan pengepakan dan menempelkan alamat pengorder yang terlebih dahulu dibuat oleh atasan mereka.”Struk alamat itu sudah ada kurir yang mengantarkan ke gudang. Kami tinggal mengepak dan menempelkan saja di barang yang sudah terorder,” katanya lagi. Setelah barang selesai dikemas dan diturunkan ke lantai 1, barang tersebut akan dijemput oleh ekspedisi dan mengirim barang ke alamat sesuai yang tertempel
MERANTI, RAKYAT MEDIA-Sekda Meranti sendiri H Yulian Norwis, minta ASN dan masyarakat tidak terpecah menjelangmenghangatnya suhu politik Pilkada Meranti 2020 mendatang. Hal tersebut mulai terlihat seiring mulai mendaftarnya para bakal calon bupati dan wakil bupati ke partai politik untuk ikut serta dalam Pilkada Meranti mendatang. Para kontestan politik ini berasal dari kalangan birokrat Pemkab Meranti dan legislator yang masih menjabat saat ini. Sebut saja Sekda Meranti sendiri H Yulian Norwis yang akan berpasangan dengan H Masrul Kasmi, Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim berpasangan dengan Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra, legislator Fauzy berpasan-
Sambungan Hal. 1
Anies Bentuk
Sambungan Hal. 1
Burhan Nasution. Burhan merupakan rekan dari Maraden Sianipar. Burhan menyampaikan bahwa sepedamotornya dipinjam Maraden, Selasa (29/10/2019) sore. Namun, sampai keesokan harinya, Maraden juga belum kelihatan. Burhan Nasution mengaku merasa khawatir karena tidak menemukan rekannya itu. Kepada polisi, Burhan menyampaikan bahwa Maraden pergi dengan berboncengan bersama Martua P Siregar. “Anggota kemudian melakukan penyelidikan dengan menelusuri arah perjalanan korban. Polisi kemudian menemukan Maraden dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam sebuah parit. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Sei Berombang di Kecamatan Panai Hilir,” jelasnya. Peristiwa itu pun semakin menggegerkan ketika polisi kembali menemukan Martua Siregar dalam keadaan sudah
tidak bernyawa. Martua Siregar ditemukan tewas dalam kondisi tubuh penuh luka bekas bacokan dan tusukan senjata tajam. Petugas pun mengevakuasi jenazah korban. Ketua LSM Lembaga Pemantau Independen Asset Negara (Lipan), Syamsul Sitepu, yang merupakan rekan dari kedua korban mengungkapkan, pembantaian terhadap kedua wartawan ini diduga berkaitan dengan pemberitaan. Sebab, kedua wartawan itu menyoroti masalah sengketa lahan. “Ada sengketa lahan yang berujung pada pertikaian antara PT SAB/KSU Amelia. Lahan itu sudah dieksekusi oleh dinas kehutanan. Kedua rekan saya itu sangat getol menyoroti masalah sengketa lahan tersebut. Masalah ini mungkin bisa menjadi masukan ke pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan,” sebutnya. (rm/bs). Sambungan Hal. 1
di kemasan barang.”Semua penjualan melalui onlineshop itu, semua yang sudah diatur dari luar gudang sini,” jelasnya. Di Batam toko distributor kosmetik ilegal itu bernama redvelvet dan NR. Pada onlineshop tersebut tertera jenis kosmetik yang tanpa ijin edar ini sebanyak ratusan merek asal luar negeri. Kepala BPOM Kepri, Yosef Dwi Irwan Prakarsa, mengatakan, pihaknya akan langsung memproses dan memeriksa sesuai aturan hukum yang berlaku.”Barang tanpa ijin edar dari BPOM itu tak ada jaminan keamanannya bagi masyarakat yang menggunakan produk tersebut, dan berisiko ke kesehatan si pemakai,” ujar Yosef. Yosef sendiri mendapatkan kabar tersebut setelah diberitahu oleh Komisi I DPRD Batam.”Kami tegaskan semua kosmetik yang berjumlah ribuan bahkan bisa belasan ribu ini ilegal,” paparnya. Pihaknya langsung menyita ribuan kosmetik ilegal tersebut untuk barang bukti
Sekda Meranti Minta ASN dan Masyarakat Tidak Terpecah Jelang Hangat Suhu Politik
kup pekerjaan fondasi. Lelang ini dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pada Oktober 2013 ditandatanganilah kontrak pembangunanya dengan nilai Rp15.198.470.500, dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014. Setelah kontrak tersebut, adnan meminta pembuatan engineers estimate pembangunan Jembatan Water Front City tahun 2014 kepada konsultan, dan Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan. KPK menduga kerja sama antara Adnan dan Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, sampai pelaksanaan pembangunan jembatan secara tahun jamak yang dibiayai APBD tahun 2015, APBDP 2015 dan APBD tahun 2016. Atas perbuatan ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau satu persen dari nilai-nilai kontrak.(rm/rp).
gota), Muhammad Ibnu Mazjah (anggota), Bambang Widarto (anggota), Bhatara Ibnu Reza (anggota) Hadir pada upacara pelantikan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan para menteri-wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menhan Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketua DPR Puan Maharani dan para wakil ketuanya, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan para wakil ketuanya hingga pimpinan KPK Agus Rahardjo, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KPU Arief Budiman, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, hingga Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.(rm/red).
dan bahan guna menindaklanjuti ke proses hukum. Kata dia, BPOM Kepri akan melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut.”Penyidik kami sedang bekerja untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab terkait kepemilikan ribuan kosmetik ilegal ini,” jelasnya Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto menegaskan, jika dinominalkan kosmetik ilegal itu bernilai miliaran rupiah, pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat sejak dua hari lalu. Namun kata Budi, untuk memastikan pihaknya menggandeng BPOM Kepri dan melakukan sidak di gudang ribuan kosmetik ilegal ini.”DPRD Batam kan tak punya kewenangan menyidik itu. BPOM lah yang memiliki kewenangan,” jelasnya. Selanjutnya kata dia, atas temuan itu pihaknya akan menggelar RDP dengan memanggil semua instansi terkait. Seperti Bea Cukai Batam, pemilik atau importir barang, Disperindag dan juga BPM serta kepolisian.(rm/ mwd).
2
2019 pembentukan tim pemeriksa ad hoc atas dugaan pelanggaran disiplin PNS,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019). Anies menjelaskan tim ad hoc itu diketuai oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Hukum.”Itu adalah tim yang selalu memeriksa kalau ada tuduhan pelanggaran di ASN. Mereka yang akan melakukan pemeriksaan tapi nama-namanya yang diperiksa nanti akan dapat dari Bappeda,” ujar dia. “Jadi intinya adalah mereka yang tidak menjalankan dengan disiplin, di situ mereka yang akan diperiksa,” lanjut dia. Menurut Anies tindak
SEKDA Meranti sendiri H Yulian Norwis
gan dengan H Khozin dan mungkin masih ada lagi bacalon berikutnya. Kondisi ini berpotensi munculnya kelompok-kelompk pendukung para bacalon bupati-wakil bupati yang menyebabkan masyarakat terpecah-pecah dan terkotak-kotaknya ASN yang pastinya memiliki jagoan masing-masing.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis mengaku, sesuai petunjuk dan instruksi Bupati Kepulauan Meranti H Irwan, meminta masyarakat khususnya ASN dan non ASN jangan sampai terkotak-kotak. Karena jika itu terjadi otomatis pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tupoksi utama pe-
Sambungan Hal. 1
lanjut ini harus dilakukan untuk melihat alasan yang sebenarnya. Dari situ pemerintahan bisa banyak belajar dari masalah tersebut. ”Semua akan diperiksa itu harus diperiksa. Supaya kita tahu sistemnya ini human error atau disengaja,” tegas dia. Sebelumnya, DKI diketahui menganggarkan lem aibon hingga Rp82,8 miliar dan pulpen sebesar Rp123,8 miliar. Angka ini cukup fantastis dan mendapat sorotan dari banyak orang. Kasubag TU Sudin Pendidikan Jakbar Wilayah 1, Sudarman menjelaskan detail cara ia memasukkan komponen anggaran lem aibon. Saat itu ia mengaku memang asal memilih komponen,
yang penting angka yang dimasukkan sesuai kebutuhan. “Saya berpikir secara sederhana, kenapa harus banyak-banyak kode rekening, karena nanti pun akan diubah sesuai kode rekening. Tapi kenapa kok milihnya Aibon. Nah itu juga mungkin ini menjadi, katakanlah salah pilih ya dalam input sementara,” kata Sudarman. Setelah dianggarkan oleh eksekutif, maka anggaran akan masuk dalam pembahasan dewan. Di pembahasan biasanya banyak anggaran yang dirombak bahkan direvisi. Yang semula anggaran asal pilih, direvisi agar komponen anggaran dimasukkan ke anggaran yang sesuai kegiatan.
Kinerja Bupati mahan yang bermasalah dan belum memadai atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ditemukan BPK adalah, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran kapitasi Puskesmas Tarempa, Puskesmas Palmatak, Puskesmas Letung, Puskesmas Jemaja Timur, dan Puskesmas Siantan Timur. Kemudian penatausahaan persediaan pada dinas KPPKB Kabupaten Kepulauan Anambas tidak tertip, dimana realiasasi anggaran sebesar Rp 7.223.410.071 untuk sewa Gedung Kantor dan pembelian barang yang diserahkan kepada pihak ketiga tidak tepat sasaran. Permasalahan sama juga terjadi anggaran penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera sama sekali tidak memberi manfaat bagi pemerintah. Dimana dari realisasi anggaran sewa rumah dinas/gedung/gudang/parker sebesar Rp7.966.317.101,00 tersebut, diantaranya Rp1.632.382.071 merupakan realisasi pada Sekretariat Daerah. Namun dari hasil pemeriksaan BPK menemukan anggaran dan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penyediaan rutinitas kantor pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah diketahui terdapat anggaran sewa/gedung/kantor/tempat parkir yang direalisasikan bukan untuk operasional Sekretariat Daerah tetapi untuk sewa kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas (Polres) selama 330 hari kalender (periode 5 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018) sebesar Rp598.950.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 008/SP2D-LS/ 4.01.3.7 tanggal 22 Februari 2018. Tak hanya itu, realisasi anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahu 2018 dimana pencatatan saldo pada SP3B dan SP2B untuk setiap periode pelaporan tidak konsisten, terdapat pemotongan PPN dan PPh yang dilakukan pada saat anggaran digunakan dan dicatat tetapi disetorkan ke kas negara pada periode berikutnya bahkan sampai lewat tahun. Kemudian penyetoran bunga bank tidak dilakukan secara rutin sesuai periode pelaporan sehingga mempengaruhi saldo dana kapitasi secara keseluruhan. Kemudian penatausahaan persediaan pada Dinas KPPKB di Kabupaten Kepulauan Anambas BPK mene-
gawai akan terganggu. Selain itu Sekda tak ingin dicap oleh masyarakat karena sibuknya para birokrat Pemkab Meranti mencalon di Pilkada, tak fokus lagi melayani masyarakat.”Sesuai petunjuk Bupati, saya selaku pimpinan ASN baik honorer meminta jangan sampai terkotak-kotak seiring adanya birokrat yang mendaftar di partai. Tidak ada namanya kelompok ini dan kelompok itu. Kita jangan sampai terpecah belah waktu masih panjang dan yang menentukan nanti adalah perahu yang akan membawa. Dan ketika sudah ditetapkan saya tidak ingin ada pegawai yang berpolitik praktis,” ujar Sekda dalam amanatnya saat memimpin Apel 17 Hari Bulan, di lingkungan Pemkab Meranti, belum lama ini. (rm/ril).
“Iya salah pilih. Jadi karena ada banyak pilihan lain artinya saya enggak berfikir sampai sejauh ini. Katakanlah kebutuhan aibon itu menjadi viral sampai begini,” ungkap dia. Sudarman pun mengaku tak ada niat ataupun tekanan dari kelompok tertentu sampai memasukkan komponen lem aibon tersebut. Ia hanya memasukkan komponen yang harganya sesuai dengan kebutuhan kegiatan sekolah.”Padahal tujuan kami itu tidak ada niat apapun dan memang tidak untuk pembelian aibon ternyata di sekolah itu,” tutup dia. Pemprov DKI sendiri telah memastikan anggaran lem aibon tidak lolos dan akan direvisi. (rm/cnn) Sambungan Hal. 1
mukan permasalahan tidak tertib. Dimana Obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan yang telah kadaluarsa tidak diadministrasikan secara memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menemukan identifikasi atas obat, BMHP dan alat kesehatan yang telah rusak dan kadaluarsa pada Balai Farmasi dan Alat Kesehatan, UPT RSUD, dan UPT Puskesmas diketahui terdapat sebanyak 556.680 buah atau senilai Rp1.160.228.284. Pencatatan persediaan pada UPT RSUD Palmatak juga tidak tertib, dimana berdasarkan hasil stock opname pada tanggal 27 Februari 2019, diketahui nilai persediaan yang tercantum pada berita acara stock opname persediaan obat dan perbekalan kesehatan Nomor 001/BA-SO/RSUDP.442/ 12.18 tanggal 31 Desember 2018 disajikan sebesar Rp1.940.650.635,00 dengan rincian obat pelayanan kesehatan dasar senilai 391.292.544,00, bahan medis habis pakai sebesar Rp 340.906.183, benang operasi sebesar Rp 361.184.040, bahan gigi sebesar Rp 22.536.156,00 reagen dan alat perlengkapan Labor 292.380.096, obat Non PKD senilai Rp 532.351.616. Selain itu, realisasi anggaran untuk pembangunan jaringan SPAM Mapolres Anambas Sebesar Rp98.163.000,00 pada Dinas PUPRPRKP tidak tepat dianggarkan dan direalisasikan sebagai belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Karena diketahui tidak terdapat permohonan pihak Kepolisian Resor untuk permintaan bantuan pembangunan jaringan SPAM di Mapolres Kabupaten Kepulauan Anambas, permohonan tersebut dibahas dan diputuskan pada saat rapat rapat internal tetapi tidak terdapat dokumentasi rapat tersebut. Yang lebih parajh lagi, realisasi anggaran belanja modal untuk Barang yang Diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp6.444.897.071,00 pada Dinas Dikpora tidak tepat sasaran. Pada tahun anggaran 2018, Pemkab Anambas menganggarkan belanja modal pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp31.637.211.777 dengan realisasi sebesar Rp29.362.613.443 atau 92,81 persen serta belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp87.092.059.554,54 dengan realisasi sebesar Rp84.127.674.098 atau sebesar 96,60 persen Tetapi dari realisasi belanja belanja modal jalan, Iri-
gasi dan Jaringan sebesar Rp98.163.000,00,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.819.400,00 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.412.077.671, BPK menemukan pengeluaran anggaran untuk kegiatan tersebut tidak menggambarkan kondisi yang nyata. BPK menyatakan TAPD dan Tim Teknis Anggaran Pemkab Anambas tidak mempedomani ketentuan dalam menetapkan APBD TA 2018 dan APBD-P TA 2018. Demikian juga Sekretaris Daerah dan Kepala BKD, BPK menemukan belum sepenuhnya mempedomani ketentuan dalam mengusulkan anggaran belanja sewa gedung/kantor. Hal sama juga terjadi permasalahan serupa pada Kepala Dinas PUPRPRKP dan Kepala Dinas Dikpora DIKPORA tidak mempedomani ketentuan dalam mengusulkan dan menetapkan Perubahan Anggaran BelanjaPemerintah Daerah (APBD-P) TA 2018. Selain itu, penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 25.000.000.000 yang diberikan secara bertahap pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera BPK menemukan sama sekali tidak memberikan manfaat terhadap keuangan daerah. Permasalahan pengakuan utang jangka pendek ditemukan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Salah satunya masalah utang jangka pendek pada dinas PUPRPRKP sebesar Rp8.182.012.387 ditemukan Tidak menggambarkan kondisi yang Senyatanya dan proses penerbitan SPP dan SPM tidak dilakukan sesuai kententuan. Permasalah yang sama juga terhadap pengakuan utang jangka pendek atas pekerjaan pemasangan Bronjong dan Landscape Kantor Bupati sebesar Rp370.193.178 ditemukan tidak tepat. Dimana dari LHP BPK ditemukan pekerjaan pemasangan Bronjong dan Landscape Kantor Bupati terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp280.762.318, sehingga utang jangka pendek kepada kontraktor pelaksana sebesar Rp370.193.178,91 tidak menunjukkan nilai yang senyatanya. Demikian juga pengakuan utang jangka pendek atas pekerjaan lanjutan pembangunan tambahan ruang RSUD Tarempa sebesar Rp799.865.501 ditemukan tidak tepat. Selain itu permasalahan
pengakuan utang jangka pendek atas pekerjaan peningkatan Jalan Genting-Desan Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp216.528.116,00 tidak tepat. Pengakuan utang jangka pendek atas pekerjaan pembanguna Jalan Putik-Teluk Pring Kecamatan Palmatak (Silpa DAK) sebesar Rp6.795.425.591,00 juga ditemukan tidak tepat Yang lebih parah lagi, pengelolaan aset tetap pada Pemkab Anambas ditemukan tidaksesuai dengan ketentuan. Pasalnya penggunaan aset tetap oleh Perusda Anambas Sejahtera tanpa adanya perjanjian pemanfaatan asset. Bahkan LHP BPK aset tetap berupa gedung dan bangunan pada Dinas Dikpora Anambas hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Abdul Haris, Bupati Kepulauan Anambas ketika dikonfirmasi rakyatmediapers.co.id, Sabtu (18/10/2019) melalui WhatsApp minta kepada awak media ini, untuk teknisnya agar menanyakan langsung kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). “Itu bukan penyimpangan, itu kan hasil dari pemeriksaan BPK ada kekurangan volume pekerjaan ada juga kelebihan volume. BPK sebagai badan pengawas wajarlah untuk menyampaikan kepada Pemda dari hasil kerjanya supaya Pemda menindaklanjuti dengan meminta kepada pihak pelaksana mengembalikan ke kas daerah dengan aturan dan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang,”tulis Haris. Diakhir tulisannya Bupati Anambas, membantah jika hasil laporan pemeriksaan BPK tersebut dikatakan penyimpangan.” Itu bukan penyimpangan, kalau penyimpangan itu sudah korupsi,” kata Haris. Terkait dengan banyaknya sorotan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2018. Bupati KKA itu enggan untuk menjawabnya secara mendetail. Menurut Haris, kalau dilihat dari sorot menyorot BPK anda langsung saja menanyakan ke dinas biar dinas yang lebih terang benderang menjelaskannya.”Saya sudah sampaikan dengan seluruh OPD jangan coba-coba bermain dengan proyek, kalau BPK pakai sorot ada penampakan indikasi saran saya langsung saja ke yang bersangkutan,”jawab Haris.***
CMYK
3
BATAM METROPOLIS
Senin, 04 -12 November 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Disdukcapil Batam Terima DAK Rp4 M Atasi Masalah KTP BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan anggaran RAPBD 2020 dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Selasa (29/10/2019). Terungkap bahwa masa-
lah kekurangan blanko e KTP masih belum akan teratasi dalam waktu dekat, Disdukcapil mendapat DAK dari pusat sekitar Rp 4 Miliar. ”Saya tidak mau berkomentar banyak terkait e KTP ini karena memang bukan kewenangan saya,” kata Kadis-
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Media TerverifikasiAdministrasi&Faktual Terbitsejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.41 PengesahanMenteriHukum Dan HAM RI Nomor AHU-0071817.AH.01.02., Tahun 2019 Tanggal, 19 September 2019 OSS-Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120106952104 NPWP No.66.651.835.2-215.000 PenanggungJawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi. M (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Regi Sumalo (Wartawan Madya) Redaktur Daerah Rudi Hartono Asisten Redaktur Andi Stiawan. Amd, Rizki Perdana, Renhar Wartawan Liputan Batam Rendi, Hadi Sucipto Iqbal Ramadhan, Ferianda, Gunawan Ramadhan Divisi Pemasaran/Iklan Juliandi.S dan Bakri Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH Ombudsman Bettor Erikso Pardede. SH, Bistok Nadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH Perwakilan Sumatera Barat Robby Formansyah Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Tasik Malaya (Jabar) Panca Yusuf Yusiandra (Kepala), Yos Muhyar, Ma”mun, Asep Yudi Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Pulau Kundur Tanjungbatu Anggiat Panggabean Wartawan Madya Biro Kota Tanjungpinang Agustinus (Kepala) (Wartawan Utama) BiroKabupatenBintan Ferianda. S, Juliandi, Bakri Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Wartawan Muda) Biro Kabupaten Anambas Edi Gius Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Ramlan Biro Kabupaten Deli Serdang Ramlan Harahap (Kepala Biro) Biro Kota Binjai Supriadi Biro Kabupaten Langkat Dedi Topan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Sofyan (Kepala) Biro Kabupaten Mamasa (Sulbar) Wahyuandi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. AlamatRedaksi/Tata Usaha/Iklan JalanKemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Batam Centre, Pulau Batam, Provinsi Kepri Telp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, Kode Pos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN Cabang PenuinNo. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Press Alamat :Komplek Ruko Baloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 KodePos 16411.
dukcapil, Said Khaidar. Said mengatakan, setiap hari permintaan blanko e KTP sangat tinggi. Minimal sekitar 200 keping per kecamatan. Padahal saat diminta ke pusat, tidak semua permintaan akan direalisasikan. ”Kita bilang saja, setiap kecamatan 200 keping yang minta. Karena bukan hanya yang permintaan KTP baru, tetapi ada yang ganti alamat baru, ada yang ganti status perkawinan dan sebagainya,” katanya. Ia mengatakan, saat ini masih ada puluhan ribu e KTP yang belum terealisasi. Dan ia berharap pusat bisa memberikan kuota e KTP lebih banyak lagi. ”Kalau misalnya kita minta 50.000
keping, kalau dikasih setengah sudah sangat bagus. Ini terkadang hanya sedikit yang dikasih,” ujarnya. Ia mengatakan ada tiga kegiatan Disduk di tahun 2020 mendatang yakni program peningkatan adminitrasi perkantoran.Dengan anggaran sekitar Rp 1,6 miliar, peningkatan saran dan prasarana aparatur Rp 50 juta dan DAK Rp 4 miliar.”Ini semua sudah termasuk dalam pengadaan Blanko dan sebagainya. Kalau DAK ini memang dua kali lipat besarnya dari tahun ini. Mudahmudaan jadi, nilainya sekitar Rp 4 miliar,” katanya. Anggota komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai mengatakan, masalah anggaran
untuk Disdukcapil memang tidak perlu dipermasalahkan. Karena memang tidak terlalu besar. Tetapi pelayanan di tingkat kecamatan harus terus ditingkatkan. ”Kalau boleh jujur Kadisduk yang ada sekarang kinerjanya lebih baik dibanding dua kadisduk sebelumnya,” jelasnya. Menurutnya, di daerah maju seperti Batam, permasalahan dokumen seperti kartu keluarga, KTP dan sebagainya tidak lagi menjadi masalah.”Tapi yang jelas kalau masalah blanko memang tidak bisa kita berbuat banyak karena dari pusat. Mudah-mudahan dengan bergantinya mendagri semua akan lebih baik,” katanya. (*)
Kepala Disdukcapil Kota Batam
Said Khaidar
Warga Batam Ngeluh, PLN Tak Mampu Atasi Pemadaman Listrik BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Warga kembali mengeluhkan pemadaman listrik yang dilakukan PLN Batam, Rabu (30/10/2019). Padahal sebelumnya PLN Batam sudah berjanji tidak akan terjadi pemadaman lagi.”Kita kan bayar listrik, jadi berhak tau dong penyebab pemadaman listrik ini,” kata Yusuf, warga Mega Legenda. Diakuinya, pemadaman listrik ini kembali terjadi setelah sebelumnya pihak PLN mengakui adanya kerusakan mesin di PLN.”Tapi kan mesin yang rusak sudah diganti dan sudah datang dari Eropa. Tapi kenapa listrik mati lagi,” kesalnya. Hal senada juga dikatakan Dela warga Legenda Bali Batam Centre. Diakuinya sejak beberapa terakhir listrik padam satu hingga dua kali setiap hari. Meskipun pemadaman tidak berlangsung lama namun sangat menganggu aktivitas warga.”Sudah tiga hari ini listrik mati pukul 10.00 WIB dan 12.00
KANTOR Pusat PLN Batam di Batam Centre
Wib. Lamanya berkisar setengah hingga satu jam,” katanya. Pemadaman listrik ini juga tanpa ada pemberitahuan dari pihak PLN. Akibat pemadaman ini banyak aktivitas warga yang terganggu. Dela mengakui, persoalan pe-
madaman kistrik ini bukanlah yang pertama dilakukan PLN.”Ini sudah berulang. PLN janji tidak ada pemadaman lagi, namun diingkari. Pemadaman Listik tetap terjadi,” keluhnya. Corporate Secretary bright
DPRD Batam Sepakat 22 Ranperda Jadi Prioritas Propemperda 2020 BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-DPRD Kota Batam sepakati 22 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang bakal menjadi prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada Tahun 2020 mendatang. Kesepakatan Propemperda itu disetujui oleh 29 anggota DPRD yang hadir pada Rapat Paripurna ke 13 DPRD Kota Batam tentang laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Propemperda tahun 2020, Kamis (31/10/2019) sore di ruang sidang utama DPRD Kota Batam. Usulan 22 Propemperda Tahun 2020 itu 17 diantaranya adalah usulan dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan 5 Propemperda adalah usulan dari DPRD Kota Batam. Adapun usulan dari Pemko Batam itu yakni, pertama, Perubahan Perda tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah Pemko Batam. Kedua, Perubahan Perda nomor 3 tahun 2015 tentang pokok -pokok pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, Perubahan Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Keempat,
Pemakaman. Kelima, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Batam tahun 2019. Keenam, Lalu lintas dan angkutan jalan daerah. Ketujuh, Pencabutan 5 Perda kota batam. Delapan, Rencana detail tata ruang (RDTR) Batam. Sembilan, Penyelenggaraan perpustakaan. Sepuluh, Perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2020. Sebelas, APBD Kota Batam tahun anggaran 2021. Dua belas, Perlindungan dan pemberdayaan penyandang Fisabilitas. Tiga belas, Penyelenggaraan ruang terbuka hijau daerah. Empat belas, Rencana induk pembangunan parawisata daerah (Ripda). Lima belas, Pengembangan objek wisata. Enam belas, Penyelenggaraan kearsipan dan ketujuh belas, Pramuwisata. Adapun Propemperda yang dari DPRD Kota Batam ialah, pertama, Pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat. Kedua, Pemantauan orang asing. Ketiga, Pemberdayaan lembaga pemasyarakatan. Keempat, Pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kelima, Pembangunan ketahanan keluarga. Ketua Bapemperda DPRD Batam, Jefri Simanjuntak
dalam penyampaian laporannya mengatakan, penyusunan Propemperda DPRD Kota Batam Tahun 2020 itu merupakan implementasi dari beberapa amanat peraturan perundang-undangan. “Yaitu, Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014, UU nomor 12 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015,” ucap Jefri. Dikatakan Jefri, mekanisme pembahasannya Propemperda itu telah disusun dengan berbagai alasan dan pertimbangan baik yang telah dievaluasi. Yakni, Pertama Bapemperda menerima usulan Propempeda dari Komisi dan Eksekutif, kedua menerima masukan dari perwakilan unsur masyarakat, ketiga menyusun daftar prioritas Propemperda tahun 2020. Sedangkan yang keempat menyepakati Propemperda tahun 2020 sebanyak 22 Rancangan Peraturan Daerah. “Satu Ranperda itu anggaranya Rp 480 juta. Kami tidak mau dengan keterbatasan anggaran, dimana Pemko Batam mengajukan 17 Ranperda melalui SK Wali Kota dan anggaran itu harus disiapkan,” bebernya. (rm/ hlk)
PLN Batam, Denny Hendri Wijaya, mengaku belum mengetahui soal pemadaman listrik di Perumahan Mega Legenda dan Legenda Bali ini.”Saya lagi di luar kota mas. Lagi dinas,” katanya. Terkait pemadaman di beberapa perumahan ini, ia menjawab lebih ke skala yang besar. Semisalnya pemadaman bergilir di kota Batam.”Kalau untuk ini silakan hubungi customer service PLN Batam di 123. Karena sifatnya lokal dan di sana ada manager yang khusus di lokasi tersebut,” terang Denny. Untuk mesin PLN yang rusak beberapa waktu lalu Denny mengaku saat ini sudah diganti dan sudah diumumkan di beberapa media.”Jadi ngak ada pemadaman bergilir lagi karena surplus. Namun untuk persoalan ini saya mesti tanyakan dulu. Hanya saja, saat ini saya lagi di luar kota,” pungkasnya. (rm/btp).
Perusahaan di Batam Kesulitan Cari Tenaga Kerja Sesuai Keahlian SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Sejumlah perusahaan di Kota Batam, kesulitan mendapatkan tenaga kerja, karena membutuhkan pekerja dengan keahlian. “Lowongan banyak, tapi untuk mereka yang memiliki keahlian. Bukan untuk tamatan SMA yang sekarang membanjiri Muka Kuning (kawasan industri),” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti di Batam, Selasa. Berdasarkan catatannya, sejumlah kawasan industri saat ini membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian, antara lain industri galangan kapal dan digital.Namun, perusahaan kesulitan memenuhi kebutuhannya, karena banyak pelamar tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. ”Untuk welder saja susah mencarinya, sedangkan lowongan ada. Perusahaan lagi proses penerimaan semua. Ada McDermott, SMOE, bahkan Saipem di Karimun juga butuh ribuan pencari kerja yang punya keahlian. Ini yang krisis sekarang,” kata dia. Selain itu, ia mencatat perusahaan di Nongsa Digital Park juga membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus.Dan untuk me-
menuhi kebutuhannya, perusahaan itu menggelar pelatihan agar mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan bidang yang diperlukan. “Nongsa Digital Park bekerja sama dengan Apple membuka seleksi untuk diberikan pelatihan khusus IT. Ini upaya perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan,” kata dia. Sebanyak 100 peserta akan dilatih selama sembilan bulan untuk mendapatkan kesempatan bekerja di sana. ”Jadi bukan tak ada lowongan di sini. Banyak malah, tapi mereka butuh yang ada keahlian. Bukan sekelas operator, kalau itu memang belum banyak,” kata Rudi. Menurut dia, ribuan pencari kerja di Batam, saat ini tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terserap di industri. Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengajak pelajar untuk membekali diri keahlian, sesuai dengan kebutuhan industri yang tengah berkembang di kota itu. ”Pilihlah yang memiliki peluang kerja tinggi,” kata Wakil Wali Kota.(rm/juliandi).
MERANTI - BENGKALIS Website: www.rakyatmediapers.co.id
Senin, 04 - 12 November 2019, Minggu I
4
Said Hasyim dan Hery Saputra Siap Bertarung Pilkada 2020 SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-H Said Hasyim dan Hery Saputra, pasangan Bakal Calon (Bacalon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti tahun 2020. Kedua tokoh ini telah mengembalikan formulir yang telah diambil beberapa waktu lalu ke Kantor Sekretariat Partai Nasdem (Nasional Demokrasi), Rabu (23/10/2019). Pasangan H Said Hasyim dan Hery Saputra yang disingkat ‘Berseri’ (Bersama Said dan Hery) ini merupakan Bacalon Bupati dan Wabup Meranti pertama yang mengembalikan formulir pendaftaran Pemilihan Bupati (Pilbup) 2020. Hery Saputra SH mengatakan, pihaknya sudah melengkapi sejumlah persyaratan yang ditentukan. Sehingga mengembalikan berkas pendaftaran Bacalon Bupati dan Wabup ke Tim Penjaringan Partai Nasdem lebih awal. ”Alhamdulillah mereka telah mengembalikan formulir atau berkas pencalonan sudah
H Said Hasyim dan Hery Saputra dilakukan dan mengharapkan dukungan dari partai Nasdem untuk mengusung di Pilbup mendatang. Berkas yang dikembalikan tadi juga sudah lengkap,” jelas Hery. Ia juga menegaskan, bahwa pengembalian formulir merupakan bentuk keseriusan mereka untuk mengikuti ajang Pilbup nantinya. ”Tentunya kami siap untuk bertarung dalam pilbup nanti dan tidak lupa pula kami dan
seluruh tim Berseri mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Meranti,” akunya. Tidak hanya itu, Hery juga mengaku siap berkomunikasi dengan seluruh partai politik untuk maju dalam Pilbup. “Kesiapan kami hingga saat ini sangat matang. Kedepannya kami siap berkomunikasi dengan parpol yang lain,” ucap pria yang akrab disapa Ery Gading ini. (rm/zaini)
Bupati Bengkalis Mangkir Dipanggil KPK BENGKALIS,RAKYATMEDIA- Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Wali Kota Dumai Zulkifli AS, kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu PanjangPangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013-2015. Namun Kedua kepala daerah yang sudah jadi tersangka lembaga antirasuah tapi belum ditahan tidak memenuhi panggilan KPK. Bupati BengkalisAmril Mukminin yang diminta hadir untuk diperiksa di gedung KPK Jakarta Selatan pada Kamis (24/10/2019) lalu tidak dating alias mangkir. Ia tak hadir bersama seorang saksi lagi dari pihak swasta yang juga tersangka berinisial MK (Direktur PT Mitra Bungo Abadi). “Penyidik KPK menjawalkan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi dan 2 tersangka dari 7 perkara. Ya,
termasuk kasus tindak pidana korupsi yang di Bengkalis Riau,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah. Menurut informasi Humas KPK, kedua tersangka atas TPK di Bengkalis tersebut tidak memenuhi panggilan. Disampaikannya, kedua tersangka yang dipanggil menyampaikan alasan masing-masing. “MK mengirimkan surat tidak dapat menghadiri pemeriksaan. AMU mengirimkan surat, tidak bisa hadir karena surat baru diterima dan masih ada rangkaian tugas di Kecamatan Rupat Utara,” terang Febri. Atas alasan kedua tersangka, penyidik KPK ditegaskannya tidak percaya begitu saja dan akan mempelajari dan mempertimbangkan penjadwalan pemanggilan kembali terhadap keduanya. Kemudian perihal mangkir dalam panggilan ini juga akan menjadi pertimbangan pihak KPK. Selain menindaklanjuti TPK dalam proyek peningka-
tan Jalan Batu PanjangPangkalan Nyirih, Bengkalis, KPK juga memanggil saksisaksi atas tindak pidana korupsi yang melibatkan Wako Dumai Zulkifli AS. Dua saksi ZAS juga tidak hadir. Kami belum memperoleh informasi soal ini,” sambungnya. Dua saksi Zul AS yang dipanggil kemarin terkait TPK suap dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Dumai dalam APBN Perubahan Tahun 2017 dan APBN 2018. Mereka adalah A Joseph Gunawan Direktur PT Almega Alam Semesta, dan Tatang Zaelani yang merupakan Head Marketing PT Almega Alam Semesta. Keduanya diketahui berkaitan dengan dugaan suap yang melibatkan Wako Dumai tersebut. Proses pemanggilan lebih lanjut dan pemeriksaan saksi dan tersangka atas tindak pidana korupsi di Riau yang melibatkan kepala daerah ini akan dijadwalkan ulang pihak KPK. (rm/red)
WAKIL Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim
Wabup Meranti Ajak Pemuda Gelorakan Semangat Juang Pemuda Terdahulu SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim, bertindak sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 di Halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (28/10/2019). Dalam kesempatan itu Wabup mengajak kepada seluruh pemuda Indonesia khususnya di Kepulauan Meranti untuk terus menggelorakan semangat juang pemuda terdahulu agar dapat menjadi pelopor kebangkitan bangsa. ”Mari terus gelorakan semangat juang para pemuda pejuang bangsa, jadilah tauladan dan pelopor kebangkitan bangsa,” ujar Wakil Bupati. Upacara diikuti Sekretaris Daerah H Yulian Norwis SE MM, Angota DPRD Kep Meranti, Danramil Selatpanjang Mayor Inf Irwan, Danposal Selatpanjang Letda Laut Jerry Hendra, Asisten I Sekdakab Syamsuddin SH MH, jajaran pejabat eselon II, Kabag Humas dan Protokol Meranti Herry Saputra SH dan jajaran pejabat eselon III, ASN serta nonASN. Upacara diawali dengan pengibaran bendera yang dilanjutkan degan Pembacaan Teks UUD 1945 dan Ikrar
Pemuda 1928 oleh para Pemuda-Pemudi Meranti berpakaian Adat Daerah, sebagai presentasi peserta kongres ketika itu Young Java, Slebes, Sumatera, Sulawesi, Aceh, Batak, Perhimpunan Pelajar Indonesia dan lainya. Said Hasyim menyadari bahwa masa depan bangsa ini berada di tangan pemuda. Selanjutnya dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh pemuda Meranti di bidang olahraga dan lainnya, itu menandakan bahwa pemuda daerah ini memiliki potensi yang besar dan tak kalah hebat dibanding pemuda di daerah lain. ”Ini bukti pemuda Meranti tak kalah hebat dibandingkan pemuda lainnya di Kota besar,” ucap Wabup. Dalam kesempatan itu Wabup bersama Forkopimda menyerahkan penghargaan kepada pemuda berprestasi, di antaranya kepada Peraih Medali Kejuaraan Sepak Takraw Andri Ramadhan, Syaifuddin, Raja Febri, . Nazaruddin, atlet silat M Frianto, Siti Ardianti, M Andri, Ade Rizwan, Rendi Kurniawan, Fajria, M Rizki Prasetya, Elsi Suci, dan Dewi Purnama, serta penghargaan kepada Paskibraka Tingkat Provinsi dan lainnya.
Selanjutnya Wakil Bupati membacakan membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Zainuddin Amali yang mengambil tema “Bersatu Kita Maju”. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. “Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing, namun pada sisi yang lain perkembangan ini mempunyai dampak negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari parnografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dari terorisme juga masuk dengan mudahnya apabila pemuda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara,” kata Wabup membacakan pidato Menpora. (rm/ril/zaini)
Ditpolair Polda Riau Tangkap Dua Kapal Pembawa Sembako dan Barang Bekas
KASUBDIT Gakkum Polair Polda Riau, AKBP Wawan Setiawan
SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah (Polda) Riau, tangkap dua buah kapal bermuatan sembako dan berbagai merk barang garmen campuran bekas di perairan Kepulauan Meranti. Hal ini diungkapkan Kasubdit Gakkum Polair Polda Riau, AKBP Wawan Setiawan, Rabu (30/10/ 2019) lalu, saat melakukan pengecekan terhadap kedua kapal tersebut yang saat ini bersandar di Pos Polairud, Jalan Tebingtinggi, Selatpanjang. Dijelaskan Wawan, kapal dari negeri jiran Malaysia tujuan Selatpanjang ditangkap pada Sabtu 26 Oktober 2019 pekan lalu.
Kapal Patroli KP IV-2003 menangkap terhadap 2 kapal yang membawa barang garmen bekas dari Malaysia, yakni KM Rupat Jaya 1 dengan nahkoda Budi Efendi dan Hengki Jaya 1 dinahkodai oleh Zaharudin. ”TKP penangkapan di Perairan Tanjung Melai, Kabupaten kepulauan meranti,” ujar mantan Wakapolres Kepulauan Meranti itu. Selain itu, tambah Wawan, awal terungkapnya kapal tersebut pada saat kapal patroli IV-2003 melaksanakan patroli di Perairan Tanjung Melai, menemukan 2 kapal yang sedang kandas di pinggir dikarenakan air surut. Selanjutnya, menjelang air pasang, kapal patroli IV-2003
meminta bantuan kapal patroli IV1009 serta anggota pos Polairud Bantar, Brigadir Jazhendra untuk mengamankan 2 kapal tersebut. “Setelah air pasang, patroli gabungan mendekati dua kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal yang ternyata isi barang garmen campuran bekas dan dari negara Malaysia, yang tidak tercatat dalam manipest,” ungkapnya. Adapun muatan Kapal KM Hengki Jaya berisi, 100 karung garmen campuran bekas. (yang dilarang dan tidak masuk dalam manipest), drum plastik 30 buah, kantong plastik 100 kotak, pelampung
jaring 50 ikat. Sementara muatan KM Rupat Jaya berisi, 100 karung garmen campuran bekas. (yang dilarang dan tidak masuk dalam manipest), drum plastik 30 buah, kotak nasi 100 bal, dan pelampung jaring 50 ikat. Dibeberkan Wawan, guna proses lebih lanjut, kapal tersebut dibawa ke Pos Polairud Tebingtinggi, Selatpanjang dan selanjutnya perkara tersebut akan dilimpahkan ke Bea Cukai Meranti.”Akan kita limpahkan ke Bea dan Cukai Selatpanjang dikarenakan penyidikan perkara kepabeanan merupakan kewenangan Bea dan Cukai,” pungkasnya. (rm/grc)
CMYK
5
Senin, 04 -12 November 2019, Minggu I
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
Walikota Batam Sambut Kunker Rombongan Bupati Lebak WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi menerima kunjungan kerja Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, Kamis (17/10/2019) siang di Lantai V Kantor Walikota. Rombongan dari Kabupaten Lebak ini ingin menggali informasi terkait pengelolaan pajak di Kota Batam. Kunjungan kerjanya ke Batam atas saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walikota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan untuk mengoptimalkan pajak, Pemko Batam memasang tapping box di restoran dan hotel yang ada di Batam. Informasi yang ia terima dari Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam, dengan dipasangnya tapping box, pajak yang diterima Pemko Batam meningkat. Rudi menjelaskan bahwa Pemko Batam memasang tapping box didukung oleh Bank Riau Kepri. Bersama rombongan Bupati Lebak turut hadir, Sekda Kabupaten Lebak, Dede Jaelani dan beberapa pimpinan OPD. Dalam kesempatan itu juga berkenan untuk menjalin kerjasama memasarkan produk UMKM yang ada di Kabupaten Lebak ke Kota Batam. (*)
WALIKOTA Muhammad Rudi menerima cinderamata rumah Baduy dari Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya
WALIKOTA Muhammad Rudi foto bersama dengan rombongan dari Kabupaten Lebak yang dipimpin Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya
WALIKOTA, Muhammad Rudi memaparkan tentang pengelolaan pajak di Kota Batam
WALIKOTA, Muhammad Rudi menyalami rombongan dari Kabupaten Lebak yang melakukan Kunker terkait pengelolaan pajak di Batam
WALIKOTA, Muhammad Rudi sedang berbinbcang dengan tamu undangan.
AUDIENSI Walikota, Muhammad Rudi dengan rombongan dari Kabupaten Lebak terkait pengelolaan pajak di Kota Batam
TASIK MALAYA
Senin, 04 - 12 November 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
6
Kades Cipakat Tasikmalaya Jadi Tersangka Korupsi Dana ADD TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Kepala Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berinisial Ag, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Ia ditahan penyidik Satreskrim Polres Tasikmalaya untuk pemeriksaan tahap penyidikan selama 20 hari ke depan. “Kepala Desa Cipakat, berinisial Ag ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa tahap II tahun anggaran 2017 oleh Polres Tasikmalaya,” ujar Kabid ýHumas Polda Jabar
Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan persnya, Rabu (30/10/2019). Pada 2017, Pemerintah Desa Cipakat sudah menganggarkan sejumlah pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan dana desa tahap II senilai Rp 317.096.700. ”Dari total anggaran dana desa tahap II, sudah digunakan untuk pembangunan senilai Rp 187 juta lebih,” ujar Trunoyudo. Sisanya, senilai Rp 129 juta lebih digunakan untuk membayar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2017. Padahal, dalam rencana penggunaan anggaran,
tidak ada anggaran untuk pembayaran tunggakan tersebut. ”Jadi seharusnya Rp 129 juta itu untuk pengadaan alat polindes dan rehabilitasi balai warga. Tapi oleh tersangka digunakan tidak sebagaimana mestinya, yakni membayar tunggakan ýPBB,” ujarnya. Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Tasikmalaya sudah meminta Inspektorat Pemkab Tasikmalaya untuk mengaudit kerugian negara. ”Audit kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Pemkab Tasikmalaya, senilai Rp 129 juta,” ujar dia.(rm/ panca)
KABID Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko
Bupati Hadiri Hari Santri Tingkat Kabupaten Tasikmalaya
BUPATI Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S.IP
Pilkades Serentak Tasikmalaya 2019 Berjalan Lancar, Aman dan Tertib TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya, yang berlangsung pada Kamis (24/10/2019) berjalan lancer, tertib dan aman. Hal tersebut dijelaskan Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S.IP, saat melakukan peninjauan langsung bersama Muspida Tasikmalaya ke sejumlah tempat pemungutan suara di empat Desa dalam rangka monitoring. Peninjauan dilakukan di TPS Desa Cikunir Kec. Singaparna, Desa Tawangbanteng Kec. Sukaratu, Desa Cisayong Kec. Cisayong, dan Desa Tanjungpura Kec. Rajapolah. Ade mengatakan peninjauan dilaksanakan dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Tasikmalaya berjalan lancar, tertib dan aman. “Yang pertama, laporan yang saya terima bahwa seluruh penyelenggaraan Pilkades di 211 Desa ini dalam keadaan siap semua, yang kedua kami harapkan penyelenggaraan Pilkades ini berjalan aman, kondusif, tidak ada masalah, yang ketiga yang saya harapkan adalah pastisipasi publiknya karena itu bagian dari pendidikan politik juga bagian dari kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Ade usai meninjau TPS Desa Cikunir. Melihat antusias warga yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, Ade Sugianto menyempatkan diri untuk menyapa dan berfoto bersama warga yang ada di sekitar TPS.Bupati Ade berpesan kepada Kepala Desa yang terpilih nanti agar dapat mengenali potensi yang ada di Desanya. “Kalau Desa maju, maka negara ini pun akan maju. Untuk itu Desa harus betul-betul mengenali potensi-potensi yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta dapat mensinergikan antara Kepala Desa dengan Bupati untuk pengelolaan potensi-potensi dengan baik,” tegas Ade. Salah satu tokoh masyarakat yaitu K.H. Dede Nasihin yang merupakan pimpinan pondok Pesantren Riyadhus Sholihin di Desa Tawangbanteng Kec. Sukaratu, mengatakan bahwa penyelenggaraan Pilkades di Desa Tawangbanteng berjalan aman dan tertib.”Saya berharap siapapun yang terpilih nanti, dapat lebih memajukan kesejahteraan di Desa Tawangbanteng, yang kedua bagi yang menang dan juga yang kalah harus siap, dan yang terpilih nanti agar tidak melakukan euforia yang berlebih demi kondusifitas keamanan,” ujar Dede.(rm/panca/ril)
SINGAPARNA, RAKYAT MEDIA- Bupati Tasikmalaya H.Ade Sugianto, S.IP menghadiri acara Puncak Hari Santri Nasional Ke-4 Tingkat Kab. Tasikmalaya Tahun 2019 bertempat di Lapangan Upacara Setda Kab. Tasikmalaya, Sabtu (26/10/2019). Turut hadir Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Penjabat Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya Drs. Iin Aminudin, M.Si., Ketua Hari Santri tingkat Kab. Tasikmalaya KH. Dadang Romansyah, Ketua Forum Pondok Pesantren Kab. Tasikmalaya KH. Anwar Nasori, Ketua DMI Kabupaten
Tasikmalaya KH. Drs. Dede Saeful Anwar, SHI., M.Pd., Ketua Penggerak PKK kabupaten Tasikmalaya Hj Ai Diantani Sugianto, Pimpinan Pondok Pesantren di Kabupaten Tasikmalaya, para SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, para tokoh agama, para alim ulama, para santri se-Kabupaten Tasikmalaya, dan para tamu undangan lainnya. Acara dimulai dengan defile para santri dari setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 13.700 orang. Dilanjutkan dengan prosesi wisuda santri tahfidz kitab imrithi, imrithi merupa-
kan kitab berisi tentang keilmuan yang dipadukan dengan kebangsaan. Bupati Tasikmalaya mengucapkan selamat kepada para santri yang telah tahfidz kitab imrithi dan berharap semoga santri Indonesia dapat menjadi agen perdamaian dunia. “Sesuai dengan tema hari santri yang ke-4 ini, saya harap santri Indonesia dapat berperan aktif untuk perdamaian dunia”, harapnya. Dalam kesempatan ini, Ade menyampaikan bahwa akan meluncurkan kartu santri untuk memudahkan santri dalam mengakses kitab-kitab
naikan UMK di kabupaten Tasikmalaya tahun depan sebesar Rp 2.251.787. Sjafrudin Korompot mengatakan dalam beberapa kali rapat yang dilakukan bersama perwakilan buruh dan perwakilan pengusaha perwakilan buruh memiliki perhitungan yang berbeda. ”Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pihak perwakilan buruh meminta kenaikan sebesar 16,8 persen,” ujar dia. Dia menyebut hal itu tidak mungkin terealisasi, karena selain mengikuti acuan nasional, penerapan di Kabupaten Tasikmalaya juga terbilang akan berat. ”Dikarenakan di Kabupaten Tasikmalaya kebanyakan itu perusahaannya mikro dikhawatirkan malah ada PHK karena ketidaksanggupan membayar upah pekerja,” ucapnya. (rm/panca)
PARA pekerja di salah satu perusahaan
serta akses dalam pelayanan kesehatan. Di akhir sambutannya, Ade berharap agar peringatan hari santri tingkat
kabupaten tasikmalaya tahun depan dapat lebih meriah lagi.(rm/panca/diskominfo).
Dekranasda Tasikmalaya Ikuti Pekan Kerajinan Jawa Barat
UMK Kabupaten Tasikmalaya Masih Dalam Pembahasan TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten Tasikmalayauntuk tahun depan masih dalam pembahasan. Kepala bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya, Sjafrudin Korompot mengatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan final antara Dewan Pengupahan, perwakilan buruh, dan pengusaha. ”Belum ada kesepakatan di Dewan Pengupahan kami akan rapat Selasa pekan depan untuk kesepakatannya,” jelas Sjafrudin saat dikonfirmasi, Jumat (1/ 11/2019). Kenaikan UMKuntuk tahun depan, kata dia, pastinya mengikuti edaran nasional sebesar 8,51 persen. UMK Kabupaten Tasikmalaya tahun ini Rp 2.075.189. Jika melihat rumusan yang ada, kemungkinan ke-
BUPATI Tasikmalaya H.Ade Sugianto, S.IP
TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Dewan Kerajinan Nasional daerah (Dekranasda) Kabupaten Tasikmalaya mengikuti kegiatan Pekan Kerajinan Jawa barat (PKJB) XIII 2019 yang diselenggarakan oleh Dikranasda Provinsi Jawa barat pada Jum’at sampai 27 Oktober 2019, bertempat di depan Gedung Sate Jalan Deponogoro Bandung. Turut hadir dalam pembukaan PKJB 2019 tersebut, Ketua Harian dan Pengurus Dekranasda kabupaten Tasikmalaya Acara West Java Crafashtival-Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2019 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum, SE diharapkan menjadi wadah
bagi para pelaku industri kreatif untuk menampilkan dan mempromosikan produk unggulan daerah, mulai dari fesyen hingga kuliner yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan promosi bagi kerajinan, khususnya di Jawa Barat. Menurut Uu, Jawa Barat memiliki kerajinan yang beragam dengan keunikan tersendiri di tiap daerahnya, dan potensi itu perlu didorong peran Pemerintah. Dalam kesempatan yang sama Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat Atalia mengatakan, selain pameran produk unggulan, akan ada karnaval yang melibatkan 27 kabupaten/kota se-Jabar, fashion show, dan workshop. “27 kabupaten/kota sudah bergabung, alhamdu-
lillah, mereka akan memamerkan karya terbaik, termasuk ada helaran dari wilayahwilayah kabupaten/kota akan menghadirkan karya lain dalam karnaval. Ajang PKJB 2019 diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk lebih mengenal kerajinan dan budaya Tanah Pasundan.” tegasnya. Selama 3 hari kegiatan PKJB XIII 2019 berlangsung, terdapat berbagai rangkaian kegiatan menarik yakni, pameran kriya dan fashion, fashion show, pertunjukan seni lokakarya, helaran produk unggulan, festival kuliner khas Jawa Barat, ragam kompetisi kampanye positif, senam zumba, pemecahan rekor, dan ragam kegiatan menarik lainnya. (rm/panca).
Penerimaan CPNS Kabupaten Tasikmalaya 2019 Sebanyak 683 Oarang SINGAPARNA, RAKYAT MEDIA-Pemerintah melalui Kemenpan RB telah resmi mengumumkan seleksi penerimaan CPNS 2019 pada Senin, 28 Oktober 2019. Sedangkan pendaftaran CPNS 2019 Kabupaten Tasikmalaya Provinsi dibuka mulai tanggal 11 November 2019 di https:/ /sscasn.bkn.go.id, serentak bersama daerah-daerah lain serta Kementerian Lembaga. Dalam rilis yang dikeluarkan pada Senin (28/9/2019). Dikuti dari tirto.id, memberitakan Kemenpan RB menyatakan, kuota Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 683 formasi. Un-
tuk informasi lebih lanjut mengenai penerimaan, syarat, dan cara pendaftaran CPNS 2019 di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada situs web Pemda https://www.tasikmalayakab.go.id/index.php/en/. Informasi terkait juga bisa ditanyakan langsung ke kantor BKD Kabupaten Tasikmalaya. Alamat BKD Kabupaten Tasikmalaya bisa ditemui Jl. Mayor Utarya No. 1, Tasikmalaya, Jawa Barat. Secara keseluruhan, pada penerimaan CPNS 2019 ini, Pemerintah membuka 152.286 formasi. Rinciannya, lowongan di Instansi Pusat di 68 kementeri-
an/lembaga sebanyak 37.425 formasi sedangkan lowongan untuk CPNS daerah sebanyak 114.861 formasi yang tersebar di 462 Pemerintah Daerah. Dalam keterangan resmi Kemenpan RB, ada dua jenis formasi yang dibuka pada CPNS tahun 2019 ini, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi umum bisa diikuti oleh semua pelamar. Sedangkan formasi khusus meliputi cumlaude, diaspora, dan disabilitas pada instansi pusat dan daerah, serta formasi khusus putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat
strategis pada Instansi Pusat. Pada pembukaan lowongan CPNS 2019 ini formasi jabatan yang paling dibutuhkan adalah guru sebanyak 63.324 formasi, tenaga kesehatan 31.756 formasi, dan teknis fungsional sejumlah 23.660 formasi. Syarat Pendaftaran Sebelum melakukan pendaftaran CPNS pada 11 November mendatang, para pelamar perlu menyiapkan persyaratan antara lain: scan KTP asli, foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. (rm/trt/panca)
CMYK
7
Senin, 04 -12 November 2019, Minggu I
BATAM METROPOLIS
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Lokasi Perjudian Berdekatan Dengan Masjid dan Perumahan
Judi Berkedok Gelper Menjamur di Batam Kota
KAPAL Roro (roll on roll off) dari Batam menuju Riau
Mulai Movember Ini Roro Rute BatamRiau Akan Dibuka BATAM, RAKYAT MEDIA-Rute kapal Roro (roll on roll off) dari Batam menuju Riau direncanakan akan kembali di buka, November. Hal ini disampaikan Manager Usaha PT ASDP Cabang Batam, Firdaus. Ia mengatakan bahwa pengajuan rute ini sedang dalam proses untuk penetapan lintasan dan tarif. “Dari informasi yang kami terima, November ini. Izin rute ini dikeluarkan oleh Kemenhub,” katanya, Senin (27/10). Ia mengatakan rute yang dibuka tidak sama seperti sebelumnya. Rute yang baru ini menuju ke Pakning, Bengkalis, Riau.”Pelabuhannya tak jauh dari pelabuhan yang lama. Pelabuhan Mengkapan itu kan rubuh, jadi untuk perbaikan memakan waktu cukup lama. Makanya kemarin ada opsi dipindahkan,” ucapnya. Keluhan atas ditutupnya sementara waktu rute Batam menuju Riau ini, tidak hanya disampaikan oleh para pengusaha angkutan. Tapi juga dari pihak Kabupaten Karimun. Firdaus mengatakan dari surat dilayangkan Bupati Karimun ke Kemenhub yang ditembuskan ke ASDP, menyebutkan penutupan rute ini menyebabkan beberapa barang pokok langka di wilayah Karimun.”Kami juga memiliki rute Karimun ke Mengkapan dulunya. Namun karena pelabuhan tidak bisa beroperasi, makanya rute ini juga ikut ditutup sementara waktu,” katanya. Selain Bupati Karimun. Firdaus mengakui bahwa Gubernur Riau juga telah bersurat ke Kemenhub, menanyakan perihal rute dari Riau ke Kepri.Terkait kesiapan kapal, Firdaus mengatakan bahwa kapal Roro milik ASDP akan selalu siap, apabila rute Batam ke Riau kembali aktif.”Sudah ready semua. Kalau ke Pakning tidak bisa, ke Dumai kami juga siap untuk melayaninya,” ucapnya. Saat ini, PT ASDP cabang Batam hanya memiliki satu rute aktif ke Sumatera, Telagapunggur ke Kualatungkal, Jambi.”Sebelumnya dua, ke Mengkapan. Tapi karena dermaga buton rubuh, makanya tinggal satu,” ungkapnya. Firdaus berharap November realisasi pembukaan rute tersebut dilaksanakan.”Semoga saja, karena selalu ditanyakan sopir angkutan, beberapa pengusaha menanyakan kapan pembukaan rute ini dibuka,” tegasnya. (rm/red)
BATAM, RAKYAT MEDIA-MeskiMajelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam, sudah minta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Kepolisian Polda Kepri untuk menutup lokasi perjudian berkedok Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) secara permanen. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MUI Kota Batam, Usman Ahmad, usai melakukan rapat gabungan bersama ormas islam di Hotel PIH Batam Centre, Selasa (8/10/2019) lalu. Dikatakan Usman, pihaknya berharap agar penegak hukum menutup, Gelper tersebut sesegera mungkin dan untuk selamalamanya, karena permainan Gelper tersebut termasuk perjudian. Akibat merajalelanya aktifitas perjudian berkedok Gelper, banyak masyarakat yang melakukan tindakan kriminal demi untuk mendapatakan modal untuk bisa melakukan judi di gelanggang permainan tersebut. “Kepada para pengelola Gelper sadari bahwa masih banyak cara yang baik untuk mencari uang, jangan gara-gara keegoan para pengusaha yang jadi korbannya adalah masyarakat banyak dan anak muda generasi untuk masa depan,” kata Usman. Namun himbauan MUI Kota Batam tampaknya hanya dipandang sebelah mata oleh para pengelola atau cukong judi. Bahkan belakangan ini lokasi judi berkedok gelanggang permainan elektronik (Gelper) tak hanya ada di wilayah pusat perkotaan saja. Tapi sudah merambah sampai ke daerah pemukiman penduduk (Perumahan). Salah satunya di Kecamatan Batam Kota, di wilayah ini lokasi tempat perjudian berkedok gelper tersebut sudah sangat meresahkan warga. Selain lokasinya berada disekitar perumahan penduduk, juga ada dua lokasi yang
LOKASI judi berkedok Gelper 666 Game Zona eks Kapital Plaza Batam Centre berada sekitar 100 meter dari masjid. Untuk kecamatan Batam Kota sedikitnya ada lima lokasi gelper yang rutin beroperasi selama 24 jam dari pagi hingga pagi dini hari. Yakni gelper 666 Game Zone di eks Kapital Plaza sekitar 100 meter dari Masjid Qiblatain, gelper di ruko eks sekolah sultan Agung, ruko pasar Botania 2, ruko perumahan Dotamana sekitar 150 meter dari masjid Al Muajirin Perumahan Dotamana/grand BSI, dan gelper di wilayah Botania satu. Kelima gelper tersebut keberadaannya dilingkungan perumaha Belum lama ini gelper yang berada di lokasi eks Kapital Plaza sempat terjadi keributan antara puluhan preman dengan pengawas gelper tersebut. Puluhan preman yang datang ke lokasi gelper malam itu sempat merusak sejumlah mesin judi yang ada didalamnya. Tak jelas apa penyebabnya keributan itu terjadi. Namun sejumlah saksi mata yang melihat kerubutan itu terjadi berawal
Pegawai Sekretariat DPRD Kota Batam Tes Urin BATAM, RAKYAT MEDIABadan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM (BKPSMD) Pemko Batam bersama Badan Narkotika Nasional Kota Batam serta Dinas Kesehatan Kota Batam mengelar tes urin kepada 194 pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam, Jumat (1/11/2019). Kepala Bidang Pembinaan BKPSDM Pemko Batam, Suhaemi, mengatakan, tes urin rutin dilakukan setiap tahun.Saat ini katad ia, hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam sudah dilaksanakan tes urin. Saat ini berada di lingkungan Setwan Kota Batam.”Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan langkah preventif
KEPALA Bidang Pembinaan BKPSDM Pemko Batam, Suhaemi
terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam,” terangnya. Ia menyampaikan, dari beberapa kali tes urin di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam belum ditemukan pegawai yang terindikasi memakai narkoba.
Pemko Batam lanjutnya akan terus melakukan tes urin kepada seluruh pegawai bahkan sampai ke tingkat Keluruhan di Kota Batam. ”Kita mengingatkan kepada seluruh pegawai agar tidak mendekati narkoba,” jelasnya. Selain tes urin, pihaknya
juga menggelar cek kesehatan. Meliputi tensi darah, asam urat, ikat pinggang dan diabetes.”Cek Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam setelah melakukan tes urin bagi pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam,” ujar Suhaemi. Ditempat yang sama Wirasanjaya, Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam menyampaikan tes urin yang dilakukan oleh BKPSDM Pemko Batam cukup baik.Kegiatan ini diharapkan dapat terlaksana minimal 3 bulan sekali dilakukan tes urin.”Agar penyalahgunaan narkoba di lingkungan pegawai Pemko Batam dapat dihindari bahkan dibasmi, ”terang Wira. (rm/feri).
Anggaran Rapat DPRD Batam Mencapai Rp 885 Juta BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-DPRD Kota Batam diberikan anggaran sekitar Rp 885 juta untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat di Batam pada 2020 mendatang. Sejumlah warga menilai anggaran tersebut termasuk besar karena dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) biasanya yang diberikan konsumsi hanyalah anggota DPRD dan beberapa pejabat di Pemko Batam. ”Saya bi-
lang itu terlalu besar. Mungkin itu sebagian besar untuk konsumsi.” ujar Iwan, warga Sagulung. Sementara itu, anggota DPRD Kota Batam yang enggan namanya disebutkan mengatakan, dalam setiap RDP memang selalu ada kue kotak.Ia juga mengakui jika tidaks emua peserta rapat mendapatkan makanan ringan tersebut.”Ya seperti itulah. Kalau kami anggota dewan diberikan ya dimakan. Tapi memang banyak juga peserta rapat yang tidak
dibagikan. Ini juga sebenarnya tak enak juga sama warga atau peserta rapat lainnya,” katanya. Meski demikian, lanjutnya anggaran Rp 885 juta tersebut untuk kebutuhan semua komisi yang ada. ”Kalau saya tidak salah, itu untuk semua komisi. Saya berharap kalau RDP masyarakat biasa yang datang dari jauh dihargai, jangan hanya pejabat atau anggota dewan yang dapat kue,”ujarnya. Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol
DPRD Kota Batam, Taufiq, mengatakan, anggaran itu memang sebagian besar untuk konsumsi.Bukan hanya RDP terkait permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, tetapi juga saat pembahasan APBD.”Jadi seperti yang ada saat ini lah pembahasan-pembahasan. Anggaran ini juga termasuk untuk itu, anggaran tersebut digunakan untuk semua komisi. Apalagi saat pembahasan APBD, hampir setiap hari anggota dewan menggelar rapat dengan OPD. (rm/bp)
dari pembagian jatah judi yang tidak tersalurkan kepada kelompok preman yang melakukan keributan tersebut. Berawal dari keributan tersebut PuluhanPerangkat RT dan RW di sejumlah perumahan di Kelurahan Belian, Batam Kota mendatangi Kantor Wali Kota Batam pada Senin (28/10/2019). Mereka minta pihak berwenang segera menutup gelanggang permainan (gelper) 666 Game Zone di eks Kapital Plaza yang keberadaannya dinilai meresahkan. Ketua RW 21 Kelurahan Belian Nanang Andika mengatakan, tiga pimpinan RW dari sejumlah perumahan berkumpul untuk membahas rencana penutupan gelper 666 Game Zone yang berada di eks Kapital Plaza.”Kami tiga RW dan warga malam ini berkumpul untuk membahas tentang rencana penutupan lokalisasi arena Gelper 666 Game Zone dan besok petisi penutupan ini akan kita sampaiakn Wali Kota Batam agar segera direspons oleh be-
liau,” kata Nanang, Minggu (27/10/ 2019) malam. Dalam kesempatan sebelumnya, Nanang juga menyampaikan pihaknya sepakat dengan warga agar gelper tersebut ditutup. Apalagi lokasi tersebut selama ini dijadikan tempat berjudi. Menurut Nanag dalam waktu dekat pihaknya dari RW yang dampak mengenai gelper di depan. Pihaknya akan mengajak warga RW 21 sepakat dan satu hati untuk berpartisipasi mendesak pemerintah kota Batam dan penegak hukum untuk menutup gelper tersebut, karena selama ini dijadikan tempat judi,” ujar Nanang kepada wartawan. Nanang menambahkan, warga merasa resah kehadiran gelanggang permainan tersebut berada di seberang masjid. ”Warga merasa resah kehadiran gelanggang permainan tersebut berada di depan masjid yang dinilai tidak pantas kehadirannya berada di dekat lingkungan warga,”tegas Nanang. (rm/mwd)
BP Batam Bangun 4 Ruas Jalan di Tahun 2019
BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-BP Batam bangun 4 ruas peningkatan jalan di Kota Batam pada tahun 2019. Proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan yang dilaksanakan BP Batam tersebut sudah selesai dikerjakan. Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana, Purnomo Andiantono mengatakan, ruas jalan yang telah selesai dikerjakan meliputi jalan kawasan Industri Tanjunguncang Tahap 2 sepanjang 945 meter, jalan kawasan Industri Sei Lekop tahap 2 sepanjang 582 meter, jalan Kawasan Industri Pelabuhan Sagulung Tanjunguncang sepanjang 621 meter, jalan Kawasan Industri Sintai Tanjung Uncang sepanjang 1,569 meter. “Empat jalan tersebut telah selesai pengerjaan pada awal Oktober lalu, pengerjaan proyek semua on schedule agar segera dimanfaat-
kan untuk kelancaran aktivitas dan kegiatan industri di Batam,” kata Andi, di Batam Centre, Kamis (31/10/2019). Andiantono melanjutkan, progres dua proyek pembangunan jalan lainnya, yaitu jalan kolektor Kawasan Industri Kabil sepanjang 985 meter, jalur ke-2 Jalan Kawasan Industri Batam Center (depan Tunas Industri Park 2) sepanjang 1,595 meter sudah mencapai 95 % dan pengerjaan ditargetkan akan selesai pada akhir November 2019 mendatang. “Volume kendaraan di jalan kolektor di kawasan industri Kabil dari PT Musimas ke Jl. Hang Kesturi dan jalan di kawasan industri tunas Batam Centre sangat banyak, pengerjaan hingga saat ini lancar dan selesai akhir November,” ujarnya. Sementara pembangunan jalan kolektor dan jembatan di Kawasan Industri Sekupang sepanjang 1.425 meter masih
dalam proses penetapan pemenang lelang. Proyek ini akan menggunakan sistem multiyears. Sedangkan perbaikan underpass Pelita Tahap I hingga saat ini juga masih dalam proses perbaikan. ”Perbaikan underpass Pelita dilakukan dengan injeksi beton untuk menutup celah-celah atau rembesan. Selanjutnya ada pengerjaan hidrostruktural gel yang disuntikkan dari bawah beton underpass untuk melapisi beton agar air tidak masuk, itu produk dari Jerman, dan diperkirakan selesai pada akhir November,” jelas Andi. BP Batam di tahun anggaran 2019 mengalokasikan anggaran Rp 49,3 miliar untuk peningkatan dan pembangunan proyek strategis. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Batam diharapkan dapat menjadikan daya saing Batam sebagai tujuan investasi.(rm/adi)
GALERI FOTO
Senin, 04 - 12 November 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
M.Nizar selaku Wakil Bupati Lingga menandatangani berita Acara
8
WAKIL Bupati Lingga M.Nizar menerima WTP
Pemkab Lingga Terima Penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI ATAS keberhasilan Pemkab Lingga dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018 yang lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia melaui Kantor Wilayah Dijren Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan piagam penghargaan pada Kamis (31/10) sore. Bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Lingga, piagam tersebut diterima oleh Wakil Bupati Lingga yang didampingi oleh Asisten 1 beserta Asisten 3 dan Staf Ahli Pemkab Lingga. Tampak pula hadir para kepala OPD, dan ketua GOW Kabupaten Lingga. Dalam suasana hangat kekeluargaan, M.Nizar selaku Wakil Bupati Lingga yang mewakili Bupati Lingga mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri Teguh Dwi Nugroho beserta rombongan ke Kabupaten Lingga untuk pertamakalinya. Beliau juga mengucapkan terimakasih kepada semua OPD di Kabupaten Lingga yang telah bekerja keras, berjibaku dan bersinergi, terutama untuk bidang akuntansi BPKAD untuk mewujudkan capaian WTP tersebut. “Alhamdulillah ini merupakan kedua kalinya Pemkab Lingga memperoleh opini WTP hingga 4 tahun kami menjabat sebagai Bupati dan
Wakil Bupati Lingga, sungguh merupakan prestasi luar biasa yang patut diapresiasi, terutama atas kerja keras saudara-saudara dari OPD untuk menyampaikan laporan keuangan yang baik,” kata beliau. Atas capaian tersebut, di tahun pertama WTP, Pemkab Lingga memperoleh tambahan dana dari Pemerintah Pusat sebesar 14 Milyar. Untuk itu, beliau berharap kucuran dana tersebut bisa bertambah, seiring meningkatnya pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang baik. “Ini menjadi motivasi bagi kami, dengan mendapat WTP, dan mempertahankannya mudahmudahan dapat menambah pundi-pundi anggaran kita di tahuntahun mendatang. Pada kesempatan itu, beliau pun menyampaikan kepada Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri, bahwasannya Pemkab Lingga selalu berupaya untuk menyiapkan APBD agar senantiasa tepat pada waktunya, yakni tidak lebih dari bulan November. “Alhamdulillah, selama kami menjabat, belum pernah terlewat hingga Desember,” ujarnya. Ia berharap, dengan capaian ini akan menjadi cambuk bagi Kabupaten Lingga untuk lebih baik kedepannya. Senada dengan Wakil Bupati
Lingga, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri pun menyampaikan hal yang sama. Beliau mengucapkan selamat atas capaian kinerja Pemkab Lingga yang telah meraih opini tertinggi dari BPK dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2018 lalu. Ia berharap, kedepan agar bisa semakin baik, serta dapat mempertahankan opini ini. Beliau menyebutkan bahwa capaian itu merupakan wujud dari kerja keras dan sinergi dari seluruh jajaran Pemkab lingga dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dengan berbagai indikator tertentu. Mulai dari ?kecukupan pengungkapan, ?kepatuhan terhadap undang-undang, ?efektifitas pengendalian pemerintah, hingga ?laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar pemerintah. Untuk itu beliau mengapresiasi pencapaian ini, sebagai bukti dan komitmen Pemkab Lingga terhadap tata kelola keuangan daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pemerintah daerah. “Namun demikian, saya menyampaikan bahwa pencapaian opini WTP bukanlah tujuan akhir dari segalanya, tetapi hendaknya memiliki korelasi positif terhadap kinerja daerah. Laporan keuangan
WAKIL Bupati Lingga M.Nizar berfoto bersama
yang telah disusun baik, hendaklah menjadi feedback untuk kedepan yang lebih baik,” kata Teguh. Beliau pun berpesan, agar Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan kualitas sistem informasi pemerintah daerah, terutama terkait keuangan. Menurutnya, informasi yang real time, bisa menjadi bahan pertimbangan yang
sangat penting bagi pengambilan keputusan. “LSKP dan LKPK ini adalah salah satu kontribusi kami demi mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dan juga bisa menjadi acuan penyusunan,” kata beliau. Ia pun berharap agar kerjasama yang selama ini terjalin, akan terus berlanjut semakin baik.
MEMBERIKAN kata sambutan
SUASANA rapat
PEMKAB Lingga Terima Penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI
WAKIL Bupati Lingga M.Nizar berfoto bersama
Diakhir pertemuan tersebut, Wakil Bupati Lingga besama Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri melakukan penandatanganan MoU Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, yang dilanjutkan dengan penyerahan Piagam dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. (ist)
CMYK
9
ACEH - LANGKAT
Senin, 04 -12 November 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Diduga Masih Ada Mafia Peradilan Bercokol di PN Kuala Simpang
2 Terdakwa Penyelup 67,4 Kg Sabu Lolos Dari Hukuman Mati ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA-Diduga masih ada mafia peradilan bercokol di Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Hal ini terbukti dua terdakwa kasus penyelundupan 65 bungkus atau 67,4 kilogram sabu-sabuEdi Syahputra alias Edi Samurai (41) dan Maman Nurmansyah (35) lolos dari hukuman mati. Sebelumnya Jaksa penuntut umum menuntut kedua terdakwa hukuman mati.Namun, Pengadilan Negeri Kualasimpang menjatuhkan vonis kepada kedu terdakwa hukuman lebih ringan, yakni masing-masing 20 tahun penjara dalam vonis yang dibacakan hakim Junaidi.”Kami wajib banding, nanti akan langsung diajukan setelah masa pikir-pikir habis,” kata Roby, Rabu (30/10/ 2019). Kasipidum Kejari Aceh Tamiang , Roby Syahputra memastikan JPU mengajukan banding atas vonis 20 tahun yang dijatuhkan PN Kualasimpang. Ter-
hadap kedua terdakwa kasus penyelundupan 65 bungkus sabu-sabu atau seberat 67,4 kilogram itu. Roby menegaskan, vonis maksimal terhadap pengendali narkoba sudah layak dilakukan sebagai efek jera. Pernyataannya ini berkaitan langsung dengan status Edi Samurai. Di mana saat ini ia juga sedang menjalani hukuman 19 tahun penjara di LP Cipinang. Juga terkait kasus narkotika. ”Itu membuktikan hukuman selama ini belum memberikan efek jera. Meski begitu Roby tetap menghormati putusan majelis hakim. ”Kami hanya menjalankan upaya hukum yang kami miliki, yakni banding,” ujar Roby Diketahui, kedua terdakwa ditangkap saat masih menjalani masa hukuman.Maman ditangkap BNN saat dideportasi dari Malaysia melalui Bandara Kualanamu, Deliserdang, Sumatra Utara. Setelah menjalani enam
bulan dari total delapan bulan hukuman penjara di negeri jiran.Sementara Edi Samurai, diamankan dari LP Cipinang.Ketika masih menjalani hukuman 19 tahun penjara.Terkait peredaran narkoba. Kejahatan keduanya terbongkar ketika tim patroli TNI AL mendapati sebuah kapal tak bertuan di Kualapeunaga, Seruway, Aceh Tamiang pada 13 September 2019.Ketika itu, petugas hanya menemukan empat buah tas berisi 65 bungkus sabu-sabu, dua paspor atas nama Maman Nurmansyah dan Muhammad Saad, KTP atas nama Muhammad Saad, dan dua ponsel.BNN Pusat yang menerima limpahan kasus ini, kemudian menelusuri identitas paspor itu. Hingga diketahui, kalau Mumamad Nurmansyah ternyata baru ditangkap aparat Malaysia. Serta belakangan dihukum delapan bulan penjara.”Ketika hukuman sudah memasuki enam
Syahputra alias Edi Samurai (41) dan Maman Nurmansyah (35)
bulan, dia dideportasi melalui Kualanamu. BNN langsung menangkapnya,” lanjut Roby. Di hadapan penyidik, Nurmansyah kemudian mengaku,
terlibat penyelundupan sabusabu di Kualapeunaga atas perintah Edi Samurai.Edi Samurai sendiri, ternyata narapidana yang baru saja lolos dari huku-
Dinas Kominfo Selenggarakan Sosialisasi Sertifikat Elektronik
KETUA Pengadilan Negeri Aceh Tamiang, Irwansyah Putra Sitorus.
Pelantikan Pimpinan DPRK,
Wabup Pesan Pegang Teguh Amanah Rakyat KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIA-Suprianto, ST., Ketua Sementara DPRK dari Fraksi Partai Gerindra, dan Fadlon, SH., Wakil Ketua Sementara DPRK dari Fraksi Partai Aceh resmi dilantik masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua I DPRK Aceh Tamiang, masa jabatan tahun 2019-2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRK yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Senin (21/10/19) pekan lalu. Prosesi pengambilan sumpah keduanya menjadi Ketua dan Wakil Ketua I DPRK, dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Aceh Tamiang, Irwansyah Putra Sitorus. Wakil Bupati Aceh Tamiang, Tengku Insyafuddin, ST yang turut menghadiri pengangkatan Pimpinan DPRK Aceh Tamiang, mengucapkan selamat atas terpilihnya Suprianto dan Fadlon sebagai Ketua dan Wakil Ketua I DPRK Aceh Tamiang periode 2019-2024. Membacakan sambutan Bupati, Wabup berpesan kepada keduanya supaya tetap memegang teguh amanat rakyat. “Saya yakin dan percaya, Saudara yang telah mengucapkan Sumpah Janji ini adalah orang-orang yang dipilih melalui mekanisme demokrasi yang konstitusional dan memiliki legitimasi. Maka menjadi sangat wajar bila masyarakat Aceh Tamiang berharap banyak kepada Saudara dan masyarakat akan sangat mudah menyatakan ketidakpuasannya jika apa yang diharapakan tidak terwujud,” jelasnya. Wabup, turut mendorong supaya Tata Tertib dan Alat Kelengkapan Dewan dapat segera terbentuk, sehingga fungsi lembaga legislatif ini dapat berjalan optimal sebagaimana mestinya. “Kami harapkan agar nantinya Pimpinan DPRK Aceh Tamiang yang baru diresmikan dapat segera mendorong percepatan penyelesaian Tata Tertib serta Alat Kelengkapan Dewan guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Lembaga Legislatif Kabupaten Aceh Tamiang ini,” harapnya. Pada penutupnya, Wabup Insyafuddin, turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, yang secara sadar terus berpartisipasi dalam agenda-agenda pembangunan. Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan yang dilakukan tidaklah berarti apa-apa. Pengangkatan Sumpah Jabatan Pimpinan DPRK Aceh Tamiang Periode 2019-2024 kali ini merupakan salah satu tahapan yang telah diatur oleh Perundang-undangan. Sebelumnya pada tanggal 09 September 2019 yang lalu, telah secara bersama-sama juga telah melaksanakan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRK Aceh Tamiang Periode 2019-2024, yang dilanjutkan dengan penunjukan Pimpinan Sementara DPRK Aceh Tamiang. Tampak hadir dalam acara ini Unsur Forkopimda Aceh Tamiang, Ketua dan Wakil Ketua beserta Anggota DPRK Aceh Tamiang Periode 2019-2024, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Setdakab, para Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan BUMN dan BUMD, dan Perguruan Tinggi, Ketua dan Anggota Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tamiang, para Camat beserta Kepala Mukim dan Datok Penghulu dalam Kabupaten Aceh Tamiang, para Alim Ulama, tokoh masyarakat serta para tamu undangan lainnya.(rm/ sofyan/humas).
ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Dinas Kominfo dan Persandian menyelenggarakan Sosialisasi Sertifikat Elektronik di Kabupaten Aceh Tamiang, Jum’at (25/10/ 2019) di Aula Media Centre Kominfo, Karang Baru, Aceh Tamiang Sosialisasi dimulai oleh laporan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Amiruddin, Y selaku Ketua Panitia. Dalam laporannya, Amiruddin, Y, menyampaikan bahwa Sosialisasi ini bertujuan agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami tentang Sertifikat Elektronik. Wakil Bupati Aceh Tamiang, H. T. Insyafuddin, ST menyampaikan bahwa Sosialisasi Sertifikat Elektronik ini sesuai dengan Visi dan
KEPALA Dinas Kominfo dan Persandian, Amiruddin, Y
Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya Misi ke-2 yakni Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Melayani, Berkualitas dan Berbasis Information, Communication Technology (ICT). “Semoga Sosialisasi Sertifikat Elektronik membawa hasil nyata berupa penerapan Tanda Tangan Digital di dalam sistem atau aplikasi
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang demi terwujudnya keamanan sistem informasi” ujar beliau. Hadir pada acara sosialisasi Para Kepala OPD, Narasumber dari Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Imam Resti Muhtahar, S. ST dan Rachmadiar Prima Sastyo, S. Tr. TP serta Peserta Sosialisasi.(rm/sof/ril).
Pengaduan Cai Hui “ Kandas “ di Polres Binjai,
Pelapor Minta Pasangan Selingkuh Itu Ditangkap BINJAI, RAKYAT MEDIA-Kasus pengaduan Cai Hui ( 42 ) warga Jalan Anggur Gang Wijaya No.48 Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai “ Kandas” di Polres Binjai. Padahal ia didampingi Pengacaranya Janes M Ginting, telah melapor ke SPKT-A Mapolres Binjai sejak 15 Juni 2019 lalu terkait tindak Pidana perselingkuhan antara istrinya LH ( 37 ) dengan seorang pengusaha berinisial A ( 45 ) yang juga tetangganya sendiri. Pengaduannya ketika itu langsung diterima oleh Kanit Aipda Irwan Sudianto, selaku penyidik. Menurut pelapor Cai Hui didampingi Pengacaranya kepada rakyatmediapres.co.id, Rabu ( 30/10/2019 ), pelaku A dan istrinya LH masih bebas berkeliaran sehingga terkesan keduanya merasa “ Kebal Hukum “ sebagai buktinya, pihak Penyidik Polres Binjai sampai sa’at ini belum menetapkan status tersangka kepada keduanya sekaligus menahannya demi tegaknya Supremasi Hukum di kota Binjai, ujarnya. Pengacara Cai Hui, yakni Janes M Ginting, SH juga menjelaskan secara singkat kronologis, kasus perselingkuhan istri pelapor berinisial LH dengan A, sesuai dengan adanya Barang Bukti ( BB ) pernyataan/surat pengakuan LH di atas matrai 6000 tertanggal 5 Juni 2019, yang membenarkan ada menjalin hubungan perselingkuhan dengan A, dan sudah terjadi selama lebih kurang tiga tahun lamanya. Juga ditegaskan LH di dalam surat pernyataan/pengakuan tersebut, bahwa mereka melakukan hubungan gelab tersebut di kamar Hotel Garuda Jalan Soekarno-Hatta KM 18, sampai dengan ahir bulan Desem-
JANES M Ginting dan Cai Hui ketika memberikan keterangan
ber 2018 lalu dan diketahui oleh suaminya Cai Hui pada bulan Maret 2019. Dan di dalam surat tersebut juga disebutkan LH, apabila hubungan gelab tersebut diketahui oleh suaminya, maka A akan bertanggungjawab dengan mengawini atau menikahi dirinya secara resmi, sekaligus bertanggung-jawab akibat yang timbul terhadap perbuatan hubungan gelab ini. Pengacara pelapor, Janes M Ginting, SH menegaskan bahwa laporan tersebut sudah disampaikan oleh klainnya selama 4 bulan, namun kasus ini terkesan berjalan ditempat, sehingga kesannya pihak Penyidik membola-bolai kasus ini. Padahal sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku selingkuh LH dan A, termasuk tiga orang saksi di Mapolres Binjai, bahkan juga sudah dikonfrontir, namun pelaku perselingkuhan belum juga ditangkap pihak Polres Binjai. Karenanya perlu menjadi perhatian serius Kapolres Binjai, untuk menuntaskan dan menahan para pelaku untuk dijebloskan ke terali besi mempertanggung-jawabkan perbuatannya, pintanya.(rm/supriadi)
man mati di PN Tebingtinggi. Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan, yakni 19 tahun penjara dan selanjutnya dikirim ke LP Cipinang.(rm/red)
Polres Langkat Tangkap Warga Babalan Pengedar Sabu PANGKALAN BRANDAN, RAKYAT MEDIA-Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat, menangkap Muhammad Fadly (33) Warga Gang Bakti Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalan Babalan Kabupaten Langkat. Muhammad Fadly, ditangkap karena kedapatan membawa sabu-sabu di Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan Gebang. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Langkat AKP Adi Haryono, di Stabat, Minggu (27/10/2019). Dikatakan Adi haryono, barang bukti yang berhasil diamankan satu bungkus plastik bening di duga berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 1,1 gram, satu unit handphone tablet merk Samsung warna putih. satu unit sepeda motor merk honda baet BK 6709 PBE warna merah. Lebih lanjut Adi Haryono menjelaskan penangkapan Muhammad Fadly ini berdasarkan informasi dari
masyarakat bahwa di Dusun V Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, ada seorang yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu. Dari informasi tersebut, unit II tim Opsnal Sat Res Narkoba yang dipimpin Kanit Ipda Amrizal Hasibuan SH melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap tersangka. Pada saat akan diamankan tersangka sedang mengendarai sepeda motor lalu anggota menghentikan sepeda motor tersebut dan mengamankan tersangka. Setelah melakukan penggeledahan dibagian badan di temukan barang bukti di kantong celana sebelah kanan depan, tersangka mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama U beralamat di sekitar Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat,ujar Adi Haryono. (rm/supriadi)
Warga Simpang Gohor Lama Ditangkap Bawa Narkotika STABAT, RAKYAT MEDIADua warga Kecamatan Wampu yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,30 gram ditangkap Satuan Narkoba Kepolisian Resor Langkat. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Langkat AKP Adi Haryono SH, di Stabat, Minggu, menyebutkan penangkapan dilakukan oleh tim Satresnarkoba pimpinan Iptu Rudy Sahputra di Jalan Simpang Gohor Lama Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Tersangka yang ditangkap yakni Iwansyah (30) warga Dusun I Pantai Luas Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu dan Dedi Syahputra (19) warga dengan alamat yang sama. Dari penangkapan yang dipimpin Iptu Rudy Sahputra SH itu terhadap keduanya diamankan barang bukti dua bungkus plastik warna bening di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 0,30 gram dan satu bungkus kotak rokok warna biru. Adi Haryono menyampaikan penangkapan ter-
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
hadap keduanya berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yg mengatakan bahwa di Jalan Simpang Gohor Lama Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu, ada dua orang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabusabu. Atas informasi tersebut Kanit I Res Narkoba Iptu Rudy Saputra SH langsung melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan hasil lidik A1 maka dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Pada saat diamankan tersangka sedang berdiri di pinggir jalan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sekitaran tempat kejadian perkara dan menemukan satu bungkus kotak rokok warna biru yang berisikan dua bungkus plastik warna bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di kantong sebelah kanan tersangka Iwansyah. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap tersangka dan menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. (rm/red).
GALERI FOTO
Senin, 04 - 12 November 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
BUPATI Lingga Alias Wello memberikan Salam kepada komandan upacaa
10
BUPATI Lingga Alias Wello memberikan penghormatan kepada sang merah Putih
PENGIBARAN sang merah Putih
Pemkab Lingga Peringati Hari Sumpah Pemuda
LINGGA -Pemerintah Kabupaten Lingga gelar upacara memperingati hari sumpah pemuda 28 Oktober 2019 di lapangan merdeka Dabo Singkep. Senin (28/10) Bertindak selaku pembina upacara yakni Bupati Lingga H. Alias Wello dengan dihadiri Wakil Bupati Lingga, Sekda Lingga, seluruh Kepala perangkat daerah Kabupaten Lingga, dan seluruh peserta upacara mulai dari siswasiswi SMP dan SMA sederajat, ASN, PTT dan THL, Pemuda Pancasila, KNPI, dan juga Mahasiswa. Pada pelaksanaan upacara ini dilakukan penampilan pakaian adat daerah se-Indonesia didepan para peserta upacara oleh pemuda-pemudi Kabupaten Lingga. Berdiri sebagai pembina, Bupati Alias Wello menyampaikan pesan kepada para peserta agar meresapi dan bersikap disiplin pada saat upacara sedang berlangsung. “Hal ini adalah sebagai bentuk sikap siap kita dan memiliki jiwa yang bertanggungjawab dan disiplin dalam menghormati hal yang sakral seperti ini” sebut Bupati Lingga. Hari Sumpah Pemuda ke-91 kali ini mengambil tema “Bersatu Kita Maju”. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. “Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas
pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing, namun pada sisi yang lain perkembangan ini mempunyai dampak negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dari terorisme juga masuk dengan mudahnya apabila pemuda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara” turur Bupati Lingga membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga. Lanjutnya, dia mengatakan pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas. Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mempuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional. Tema Bersatu Kita Maju sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi pemuda menjadi keharusan karena di tangan pemudalah Indonesia bisa lebih maju. Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia. “Pada saat ini di belahan dunia telah lahir generasi muda yang memiliki pola pikir yang serba ce-
BUPATI Lingga Alias Wello menjadi Pembina upacara memperingati hari sumpah pemuda 28 Oktober 2019 di lapangan merdeka Dabo Singkep.
pat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistik dan gramatik. Canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudahnya akses terhadap sosial media, telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama, dan interaksi mereka di sosial media berjalan real time 24 jam” paparnya. Dengan itu diharapkan peran pemuda dapat bersaing dalam bentuk apapun tentunya dalam
hal yang positif. Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara, pemuda juga harapan bagi dunia, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukkan dunia, saya berharap kedepan akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang mendunia. Gerakan revolusi mental menemukan relevansinya, dengan pembangunan karakter kita bisa kuat, tangguh dan kokoh ikut serta dalam percaturan pemuda di dunia, kita tidak lagi harus bertah-
an dan menghadapi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi, tapi kita harus mampu memberikan warna untuk mengubah dunia dengan tekad dan semangat dan tentunya didukung oleh Ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dia mengatakan kemajuan tidak akan pernah tercapai dalam arti yang sesungguhnya kalau masa depan itu hanya dipandang sekedar sebagai proses lanjut dari masa kini yang akan tiba dengan sendirinya. Tapi
PASUKAN baris Berbaris
BUPATI Lingga Alias Wello berfoto bersama dengan Pemuda Pancasila
PARA tamu Undangan
BUPATI Lingga Alias Wello berfoto bersama dengan KNPI
MEMBERIKAN perhormatan kepada Sang merah Putih
PARA tamu Undangan
BUPATI Lingga Alias Wello berfoto bersama dengan panduan Suara
PASUKAN Paskibaraka
PASUKAN baris Berbaris
bagaimana generasi muda merespon kemajuan itu dengan kearifan menghargai keluhuran perjuangan dari generasi sebelumnya tanpa terjebak dalam kejayaan dan romantisme masa lalu, serta kenyataan-kenyataan masa kini sehingga membuat mereka tidak lagi sanggup keluar untuk menatap masa depan. “Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik” sebut Bupati menyampaikan pesan. “Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu, berjuanglah, lahirkanlah ide-ide, tekad, dan citacita, pengorbanan dan perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia” Tambahnya lagi. Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut membangun dunia harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dalam ikut serta berpartisipasi mengangkat bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia. “Akhirnya, saya ucapkan SELAMAT HARI SUMPAH PEMUDA KE-91. Semoga melalui peringatan ini kita selalu menghormati jasa para pemuda, jasa para pendiri bangsa dan jasa para pahlawan kita. Semoga Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhoNya kepada kita semua” tutupnya. (ist)
CMYK
11
GALERI FOTO
Senin, 04 -12 November 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Jumaga Nadeak Kembali Menjadi Ketua DPRD Kepri
JUMAGA Nadeak resmi telah menjadi Ketua DPRD Kepri untuk priode 2019-2024. Pelantikan serta pengucapan sumpah jabatan pun dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru Cicut Sutiarso saat gelaran Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepri,
JUMAGA Nadeak resmi telah menjadi Ketua DPRD Kepri untuk priode 2019-2024. Pelantikan serta pengucapan sumpah jabatan pun dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru Cicut Sutiarso saat gelaran Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepri, Kamis (3/10/2019). Selain Jumaga Nadeak, Dewi Kumalasari politisi Golkar, Raden Hari Tjahyono dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Tengku Afrizal Dahlan dari Partai Nasdem juga dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kepri. Sebagai ketua DPRD Kepri kembali, Jumaga menyampaikan, akan menjalani tugas sebagaimana yang sudah pernah dilalui. "Jadi gak perlu lagi penyesuaian. Langsung gas saja. Sebab sudah tau," katanya. Ia pun berjanji tentunya akan lebih mementingkan dalam kepentingan rakyat dari pada Partai Politik. "Jadi kita semua yang sudah dilantik sebagai DPRD Kepri harus mementingkan rakyat," ucapnya. Saat Paripuran Istimewa. Ketua DPRD sementara Lis Darmansyah menyampaikan, bahwa paripuran ini sudah menuntaskan tugas selama menjabat. "Hingga saat ini kita sampaikan bersama Wakil Ketua sementara sebagai tanda untuk menyerahkan jabatan kepada Ketua Defenitif," ucapnya. "Tentunya kita berharap, dengan kepemimpinan DPRD bisa menjadi lembaga yang solid, dan bekerja sepenuh hati," ujarnya. (*)
JUMAGA Nadeak menandatangani berita acara setelah resmi menjadi Ketua DPRD Kepri untuk priode 2019-2024
BERFOTO bersama
MENANDATANGANI berita acara
MENANDATANGANI berita acara
MENYANYIKAN lagu Indonesia Raya
PARA tamu undangan
MENYANYIKAN lagu Indonesia Raya
Plt Gubernur Kepri Isdianto salam komando dengan Jumaga Nadeak yang menjabat sebagai ketua DPRD Kepri usai sidang Paripurna istimewa dengan agenda Pelantikan atau Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan.
MENANDATANGANI berita acara
BINTAN-PINANG
Senin, 04 - 12 November 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
12
Dinas Pariwisata Kepri Gelar Tour de Kepri Diikuti 20 Negara TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Pariwisata Provinsi Kepri terus berupaya melakukan berbagai kegiatan dan selenggarakan berbagai even tingkat nasional maupun internasional. Pada 1-3 November 2019 Dinas Pariwisata Provinsi Kepri akan selenggarakan Tour de Kepriyang diikuti sebanyak 280 pesepeda. Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar, di Tanjungpinang, Selasa (29/ 10/2019). Lebih lanjut Buralimar menjelaskan, sejumlah peserta sepeda Tour de Kepri berasal dari 20 negara.”Tour de Kepri ini akan diselenggarakan di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Batam pada 1-3 November 2019,” jelas Buralimar. Buralimar merincikan, peserta selain berasal dari Kepri dan provinsi lainnya, juga berasal dari negara tetangga seperti Malaysia, Sin-
PARA peserta perlombaan bersepeda
gapura, Filipina, Vietnam dan sejumlah negara di Eropa. Tour de Bintan start di Gedung Daerah Tanjungpinang. Kemudian para atlet menuju Bintan, yang satu daratan dengan Tanjungpinang. Dari Bintan mereka menggunakan Kapal Roro menuju Batam. “Di Batam pada hari ketiga Tour de Kepri mereka menuju Jembatan Barelang. Pengumuman pemenang disampaikan di Jembatan Barelang,” ucapnya. Buralimar
mengatakan panitia tidak menyediakan hadiah untuk para pemenang. Meski demikian jumlah peserta tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Pesepeda itu mengikuti Tour de Kepri untuk menikmati keindahan alam di Kepri, selain mengumpulkan poin untuk dapat mengikuti kegiatan yang sama di negara lain. “Target wisatawan dalam kegiatan ini sekitar 2 ribu orang,”tutur Buralimar. (rm/ferianda)
Bupati Bintan Tinjau Hibah KM Banawa Nusantara 67 di Mantang Lama
TAMPAK megah Hotel Kapal Doulos Phos
Hotel Kapal Doulos Phos Bintan Belum Belum Miliki Izin BINTAN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan belum dapat memberikan izin kepada PT. Biznaz Hotel and Leisure untuk mengoperasikan Hotel Kapal Doulos Phos di lahan reklamasi Pulau Jangkar, Kawasan Pariwisata Lagoi, Kabupaten Bintan. Padahal hotel ini sengaja dihadirkan untuk mendongkrak pariwisata. Bahkan perusahaan berlabel negeri singa itu telah merogoh saku Rp 330 miliar untuk menghadirkan kapal penumpang buatan Newport Amerika Serikat yang berusia 105 tahun itu menjadi sebuah hotel kapal ikonik yang menarik dan terunik di dunia. Sekda Bintan, Adi Prihantara mengatakan, izin-izin yang dikantongi PT Biznas untuk Hotel Kapal Doulos Phos belum tercukupi sebab terganjal dengan Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). Kewenangan RZWP3K itu berada di tangan Provinsi Kepri. “Selaku pemerintah daerah kami juga belum dapat memberikan izin pengoperasian hotel itu. Karena prinsipnya semua kegiatan usaha boleh beroperasi setelah memiliki perizinan,” ujar Adi usai menggelar rapat pengoperasian Hotel Kapal Doulos Phos bersama PT Biznas, PT BRC dan stakholder terkait di Bappeda Bintan, Senin (28/10/2019) pecan lalu. Melalui Satgas Percepatan Berusaha Bintan, kata Adi, masalah ini akan segera dicarikan solusinya. Caranya dengan bertemu langsung Satgas Percepatan Berusaha Pemerintah Pusat untuk meminta langkahlangkah yang harus diambil agar investasi hotel kapal ini bisa lancar.
Satgas juga tidak mau mengangkangi aturan yang sudah ada. Namun akan berupaya mencari celah agar dapat izin soft oppeningnya. “Kita gak lepas tangan tapi tetap berusaha untuk mencari solusinya. Tujuannya agar legal,” katanya. Secara kenyataan (rill), kata Adi, hotel ini belum boleh beroperasi. Tetapi kenyataannya hotel ini sudah mempekerjakan 60 orang dengan pembayaran gaji sesuai UMK dan sebagainya. Bahkan jika hotel ini sudah beroperasi menerima tamu tanpa izin dari Pemkab Bintan, Adi mengaku belum mendapatkan laporan.”Kalau hotel ini sudah menerima tamu itu urusan bisnis dia (PT Biznas). Yang penting sampai saat ini dia (PT Biznas) sudah kasih tau kita dan minta izin kalau mau operasi,” sebutnya.(rm/andi)
Polres Bintan Musnahkan Barang Bukti Ganja 2,9 Kg BUPATI Bintan, Apri Sujadi dan Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam
BINTAN, RAKYAT MEDIABupati Bintan, Apri Sujadi dan Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam melakukan peninjauan langsung pengoperasian Kapal Motor (KM) Banawa Nusantara 67 di Desa Mantang Lama, Kecamatan Mantang, Minggu (27/10/2019). Kapal berbahan kayu yang memiliki kapasitas 35 Grose Tone (GT) itu merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI yang diadakan melalui APBN 2018 lalu. Apri Sujadi mengatakan kapal ini dihibahkan dari Kemenhub RI untuk Kabupaten Bintan. Kemudian diserahkan pengoperasiannya ke Desa Mantang Lama. ”Pengopera-
siannya akan dikelola oleh BUMDes Mantang Lama. Dipergunakan untuk kepentingan umum,” ujar Apri. Pemkab Bintan, kata Apri, telah mengusulkan permintaan 3 bantuan Kapal Perlayaran Rakyat (Perla) kepada Kemenhub RI sejak 2017 lalu. Namun hanya disetujui dua unit kapal saja yaitu kapal berkapasitas 35 GT berbahan kayu. Kapal pertama diadakan melalui APBN 2017 untuk Kecamatan Tambelan. Namun proses hibahnya dilaksanakan pada 2018 lalu. Kedua diserahkan Oktober ini yaitu KM Banawa Nusantara 67.”Kedua kapal tersebut akan digunakan untuk transportasi penyeberangan bagi
warga-warga di wilayah pesisir. Diharapkan agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” jelasnya. Selain penyerahan kapal, Apri akan berjanji akan mendirikan Stasiun Pengisian Baha Bakar(SPBB) Nelayan di Desa Mantang Lama ini. Tujuannya agar bisa dipergunakan bagi melayani kebutuhan bahan bakar minyak untuk kapal-kapal nelayan. Dalam waktu dekat pihaknya akan berusaha agar perizinan pendirian SPPB ini disetujui.”Kita akan minta untuk bisa dijinkan pendirian SPBB ini. Sehingga para nelayan tidak susah dalam mendapatkan minyak jika ingin melaut,” ucapnya.(rm/ bakri)
BINTAN, RAKYAT MEDIAPolres Bintan dan Kejari Bintan melakukan pemusnahan ganja seberat 2,9 Kg di Mako Polres Bintan, Selasa (29/10/ 2019).Pemusnahannya dengan cara dibakar itu dipimpin langsung oleh Wakapolres Bintan, Kompol Dandung Putut Wibowo. Setelah tiga paket ganja itu dimasukan ke dalam ember kaleng bekas, salah satu anggota Satresnarkoba membakar kertas bekas agar api membesar sehingga ganja itu juga dapat dengan mudah terbakar. Api itu diperkirakan mudah padam apalagi cuaca sedang hujan. Akhirnya Wakapolres Bintan berinisiatif untuk menyiramkan bensin yang berada di dalam botol ke ember
kaleng tersebut. Akibatnya api langsung menyambar bensin beserta botolnya hingga membakar sarung tangan karet yang digunakan wakapolres. Bahkan kobaran api yang semakin besar itu nyaris membakar meja yang digunakan untuk konfrensi pers dan plafon halaman depan Mako Polres Bintan. Kejadian ini juga disaksikan oleh tersangka dan penasehat hukumnya. Beruntung situasi bisa dikendalikan. Dandung mengatakan ganja tersebut didapat dari hasil penangkapan Rudi Hartanto (36) di wilayah Wacopek Bintan Timur (Binim) 8 Oktober lalu. Terdiri dari 3 paket besar yang beratnya masing-masing seberat 1 kilogram.
Pemusnahan barang bukti ganja ini merupakan bagian dari proses hukum terhadap tersangka Rudi Hartanto. Sebagian kecil sudah disisihkan untuk proses peradilan. “Tersangka ini merupakan residivis kasus narkoba pada tahun 2008 lalu dan bebas pada tahun 2010 lalu,” terangnya. Pelaku, kata Dandung, membawa ganja dari Lhokseumawe Aceh. Dia merupakan pemain tunggal dan perjalanan terakhirnya dia membawa 10 kilogram ganja menggunakan Kapal PT Pelni ke Batam. Sebanyak 7 Kilogram sudah diedarkan di Batam dan 3 Kilogramnya akan diedarkan di wilayah Tanjungpinang dan Bintan. Dari mengedarkan ganja
tersebut, per kilogramnya tersangka mendapatkan untung sebesar Rp 1 juta. Sedangkan modal membeli ganja Rp 3,5 juta perkilogramnya. Sehingga dijual di Kepri sebesar Rp 4,5 juta per Kg.”Tersangka diamankan berkat kerja keras Tim Satresnarkoba yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan peredaran narkoba jenis ganja ini,” bebernya. Tersangka dijerat dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 dan Pasal 112 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. ”Pelaku sudah pernah dipenjara karena kasus yang sama. Maka jeratan hukumnya lebih tinggi lagi yaitu hukuman penjara seumur hidup,” ucapnya.(rm/bn)
CMYK
13
KARIMUN-LINGGA
Senin, 04 -12 November 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
TERSANGKA” AFS” digiring petugas polisi bersenjata lekap naik ke mobil.
Koruptor Dana Publikasi Humas Lingga di Limpahkan ke Tanjungpinang LINGGA RAKYAT MEDIA-Berdasarksn bukti permulaan yang cukup,atau bukti minimal, patut di duga AFS sebagai pelaku tindak pidana korupsi ,pihak penyidik menetapkan satu orng tersangka atas kasus tindak pidana korupsi dana publikasi Humas dan protokoler pemerintah kabupaten Lingga, tahun anggaran 2014. Atas perbuatanya tersebut ,negara mengalami kerugian hampir mencapai Rp1.3 Milyar,Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah Rampung dan sudah di nyatakan lengkap(P21) oleh penyidik kepolisian Resor Lingga. Tersangka” AFS” diberangkatkan melalui pelabuh jagoh pada pukul 00.8.0 .wib menuju Tanjunng Pinang melalui jalur laut dengan menggunakan “Kapal fery Super Jet.” kamis(31/1/2019) Pantauan Rakyat Media di Lapangan kamis( 31/10/ 2019)tersangka “AFS “mengenakan baju rompi orange, posisi kedua tangan” AFS “ dengan raut wajah bermuram durja dan tatapan hampa dengan ter tertunduk lesu seakan mengisyaratkan dirinya dalam kelelahan, setelah hampir empat jam menempuh perjalanan laut. baru akhir tiba di pel.Tanjung pinang Selanjutnya Kejari Daik- Lingga bersama aparat kepolisian dari resor lingga langsung membawa tersangka keluar area pelabuhan de+ngan berjalan kaki langsung menggiring tersangka AFS ,untuk keluar area pelabuhan menuju mobil yang telah standby menunggu di pintu gerbang pelabuhan Sri Bintan Pura T.pinang.untuk selanjut terasangka AFS akan di limpahkan ke Kejati Tanjung pinang bersama barang bukti.. Di tempat terpisah Kepala kejaksaan Negeri Daik -Lingga Imang Job Masudi ,melalui Kepala seksi pidana khusus (kasipidsus) Josua L.Tobing.di dadalam jumpa pers menjelaskan kepada sejumlah awak media,bahwa berkas perkara tersangka ASF akan segera di limpahkan. ke pengadilan Tinggi T.pinang Berdasarkan bukti- pemula serta saksi yang telah di BAP dan mengacu pada hasil audit penyidik , apabila do persidangan terbukti bersalah, dan telah terjdi perbuatan melawan hukum serta penyalahgunaan wewenang ,tindak pidanana korupsi,yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp.1.3 Milyar. Atas perbuatan nya, tersangka “”AFS” kini terancam di jerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 subsider ,pasal 3 jo pasal 8 UUD 31 Tahun 1999 ,yang mana telah di ubah ke UU No tahun 2001 tindak pidana tentang korupsi ,diancam hukuman kurungan minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara denda Rp.200.000.000. atau paling banyak Rp.2 M (rm/taufik.s).
PEJABAT pemerintah kabupaten Lingga beserta seluruh jajarannya
Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-19 di Bumi Bunda Tanah Melayu LINGGA, RAKYAT MEDIA -Bertepatan dengan tanggal 28 oktober, pemerintah kabupaten (Pemkab) Lingga beserta seluruh jajarannya ,menggelar upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019,Senin (28/10/2019) bertempat di Lapangan Merdeka Dabo Singkep,dengan mengambil tema “Bersatu Kita Maju” Turut hadir pada acara puncak memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke -91 tersebut diantaranya adalah Setda Lingga Juramadi, Wakil Bupati Lingga , SKPD, Camat, Lurah, Tokoh Lintas Agama ,Pelajar serta sejumlah elemen masyarakat yang begitu antusias mengikuti upacara Hari Sumpah Pemuda.
Wakil Bupati Karimun Ajak Sesama Kelompok Tani Pulau Kundur Tingkatkan Kebersamaan KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim, M.Si, panen padi perdana di Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Senin (21/10/2019). Turut mendampingi Wakil Bupati Karimun, Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Baperlitbang, Kabag Humas, Kabag Tapem, Kabag Perlengkapan, Camat Kundur Barat, Kepala Desa Gemuruh dan Staf. Wakil Bupati Karimun, H. Anwar Hasyim, M.Si dalam sambutannya mengungkapkan, atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun mengucapkan selamat dan apresiasi serta penghargaan, atas dilaksanakannya panen padi perdana pada hari ini. “Petani tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan unsur lainnya, seperti Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa, serta masyarakat Pulau Kun-
dur pada umumnya. Karena panen padi pada hari ini sangat penting demi memajukan para petani kedepannya”, ucap Wakil Bupati. Lanjut Wakil Bupati, Pemerintah memberikan anggaran bagi Pemerintah Desa dan dilanjutkan bagi masyarakat, tidak hanya berbentuk Jalan dan Bangunan, akan tetapi bentuk bantuan lainnya seperti hari ini dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para petani. ”Mari kita tingkatkan kebersamaan antara sesama kelompok Tani di Pulau Kundur ini” Dan kepada Kepala Desa untuk dapat memberikan pelatihan bagi para petani, agar petani di Kabupaten Karimun akan semakin baik, tuturnya. Dikatakannya lagi, saya berharap pada Dinas Pertanian untuk selalu ada dan turun kelapangan melihat secara langsung kondisi para petani di Kabupaten Karimun. “Apa yang telah kita da-
patkan pada hari ini, sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dan hal tersebut juga sebagai ajang motivasi bagi masyarakat dan lainnya. Kepada para petani dan Penyuluh semoga panen padi ini terus menerus dapat berjalan dan panen setiap tahunnya”, harap Anwar Hasyim. Kepada kelompok tani sambung Wakil Bupati, apa yang menjadi kebutuhan kelompok tani untuk dapat dibuat pengajuan melalui Kepala Desa ke Dinas Pertanian, karena kedepan menurutnya petani adalah handalan Kabupaten Karimun kedepan.Dan Dinas Perindag Kabupaten Karimun untuk dapat mendukung dalam pemasaran beras yang telah di panen di Kabupaten Karimun, tutur Anwar Hasym dalam sambutannya. Adapun luas tanah persawahan di Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, seluas 20 hektar, dan dikelola tujuh kelompok tani.(rm/gabe).
Bertindak sebagai pemimpin upacara ,memperingati Hari Sumpah Pemuda Bupati Lingga,H.Alias Wello.S.I P dalam amanatnya, mengingatkan seluruh masyararakat agar pada momentum memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-91,untuk mengenang sebuah peristiwa bersejarah tepatnya pada tanggal 28 oktober 1928 ”sumpah janji” telah di ikrarkan oleh para pemuda yang mendahului kita pada tanggal 28 oktober tahun 1928 ,di mana pada tahun tersebut telah terbangun satu komitmen bahwa satu dalam keberagaman” Satu Nusa Satu Bangsa, Satu Bahasa, semua itu di lakukan demi terwujudnya cita-cita bang-
sa ini paparnya. Lebih lanjut bupati Lingga mengatakan ,pada tahun ini kita semua kembali di gugah melalui sebuah narasi sederhana namun penuh makna yaitu “Bersatu Kita Maju” sepenggal kalimat tersebut sudah pasti di alamatkan kepada seluruh elemen bangsa, dari Sabang sampai Marauke agar kita sanantiasa bersatu khususnya para kaula muda sebagai generasi harapan Bangsa,di pundak merekalah kedepan nasib bangsa ini ujar Awe di hadapan peserta upacara Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi,
mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia. Ia mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2019, dan mengajak untuk menjadikan tonggak setiap acara melaksanakan tepat pada waktunya, dan diharapkan semangat sumpah pemuda menyemangati disiplin tepat waktu dan memberikan kontribusi terbaik untuk daerah “Kepada pemuda-pemudi saya berharap jadilah pemuda-pemuda yang memiliki cita-cita setinggi langit , dan bisa mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang,” pungkasnya (rm/taufik.s)
Bea Cukai Karimun Musnahkan BB Tangkapan Senilai Rp1,924 Miliar KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Tanjungbalai Karimun, melakukan pemusnahan barang hasil penegahan periode Januari 2018 hingga Januari 2019. Pemusnahan tersebut dilaksanakan di Dermaga Ketapang Kanwil DJBC Khusus Kepri, Kamis (31/10/2019). Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungbalai Karimun, Bernhard Sibarani mengatakan, barang yang dimusnahkan adalah Barang Milik Negara (BMN). Barang yang dimusnahkan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor, dan barang-barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya. “Barang yang kita musnahkan ini berasal dari 190 penindakan. Barang dari pelanggaran di bidang kepabeanan berupa 7.288 pics
KANTOR Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Karimun
kosmetik, 707 karung ballpress, 152 unit unit elektronik bekas berbagai jenis dan 100 packager berbagai macam barang-barang lainnya, serta 1 unit sarana pengangkut yang kewajiban kepabeanannya tidak terselesaikan,” ungkap Bernhard. Selain itu, kata Bernhard, barang yang dimusnahkan diantaranya hasil tegahan Kanwil DJBC Khusus Kepri berupa 75 karung bawang putih dan 284 bawang merah dengan nilai barang berk-
isar Rp 60 juta kerugian negara ditaksir mencapai Rp 16 juta. Pemusnahan dilaksanakan di halaman belakang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri dengan cara dibakar dan digilas menggunakan alat berat. “Barang dari pelanggaran di bidang cukai berupa 1.900.000 batang hasil tembakau dan 166.000 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai golongan dan merk. Akumulasi nilai BMN dari DJKN
untuk dimusnahkan itu sendiri tercatat sebesar Rp1.924.329.000 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1 miliar,” ujarnya. Dikatakan, pelaksanaan pemusnahan merupakan salah satu tindak lanjut dari salah satu fungsi Bea Cukai yakni Community Protector untuk melindungi masyarakat dari peredaran barangbarang ilegal dan berbahaya. Selain itu, juga untuk menghilangkan nilai guna dan menghindari penyalahgunaan atas barang-barang tersebut. Bernhard menyebut, penegahan dan pemusnahan yang dilakukannya merupakan langkah hukum dalam membuat efek jera kepada para pelaku pelanggaran kepabenanan dan cukai. Dia berharap, dukungan masyarakat untuk dalam melakukan penegahan pelanggaran kepabeanan dan cukai ini juga sangat diharapkan.(rm/hlk).
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
Senin, 04 - 12 November 2019, Minggu I
14
Komisi I DPRD Batam Terima Kunker Kanwil Kemenkum-HAM Kepri KOMISI I DPRD Kota Batam menerima Kunjungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepri. Kunjungan Kerja Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Kepri terkait proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Pertemuan berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kota Batam dan diterima langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi I. Pada hari Kamis (24-10-2019). Kunjungan dari Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Kepri terkait koordinasi pembentukan produk hokum daerah.Untuk saat ini Kota Batam menjadi salah satu daerah yang dikunjungi oleh Kanwil Kemenkum HAM Proinsi Kepri, Terang Budi Mardiyanto,SE,
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam. Budi menambahkan, kedatangan Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Kepri di DPRD Kota Batam merupakan baru pertama kali sejak dilantik menjadi Anggota DPRD Kota Batam. Saran dan masukan yang disampaikan oleh Kanwil Menkum Ham Provinsi Kepri menjadibahan masukan yang akan diterapkan dalam pembentuka Perda di Kota Batam,� terangnya.Budi Mardiyanto,SE Pada pertemuan dengan Kemenkum Ham Provinsi Kepri didampingi oleh Harmidi Umar Husen, Wakil Ketua Komisi I, Kepala Bagian Hukum dan Legislasi, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Batam. (*)
BUDI Mardiyanto,SE, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam memberikan keterangan
BUDI Mardiyanto,SE, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam berfoto bersama
KOMISI I DPRD Kota Batam menerima Kunjungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepri. Kunjungan Kerja Kanwil Kemenkum HAM
SUASANA Saat rapat bersama
SUASANA Saat rapat bersama Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepri.
CMYK
15
GALERI FOTO
Senin, 04 -12 November 2019, Minggu I
ANGGOTA DPRD Kepri saat rapat paripurna
Website: www.rakyatmediapers.co.id
KETUA DPRD kepri Jumaga Nadeak menerima bersalaman dengan Anggota DPRD Kepri
DPRD Provinsi Kepri Gelar Paripurna Pembentukan Pansus Badan Kehormatan DPRD Kepri menggelar Paripurna Pembentukan panitia khusus DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang akan melakukan pembahasan terhadap tata tertib DPRD, kode etik DPRD, tata beracara badan kehormatan DPRD dan SOP DPRD. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, digelar di ruang rapat sidang utama DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (14/10). Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa pembentukan Pansus Badan Kehormatan (BK) DPRD Kepri ini merupakan agenda penting bagi DPRD untuk memilih dan menetapkan Badan Kehormatan yang akan membahas kode etik, tata beracara dan SOP DPRD Kepri. Sebelum menetapkan dan mengesahakan Badan Kehormatan dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak terlihat melakukan komunikasi politik dengan lintas Fraksi yang ada di DPRD Kepri. “Sebelum ditetapkan dan disahkan melalui paripurna ini, kita berikan waktu bagi fraksi-fraksi untuk musyawarah mendengarkan aspirasi dan masukan-masukan,� kata Jumaga. Selain menggelar paripurna pembentukan Pansus BK ini, DPRD Kepri juga membahas susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pembentukan Komisi-Komisi serta pembahasan peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD masa jabatan 2014-2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2019-2024 sebelum tata tertib DPRD masa jabatan 20192024 ditetapkan. (*)
KETUA DPRD kepri Jumaga Nadeak memimpin rapat Paripurna
KETUA DPRD kepri saat berbincang dengan Anggota DPRD Kepri
SUASANA saat rapat paripurna Anggota DPRD Provinsi kepri
SUASANA saat rapat paripurna Anggota DPRD Provinsi kepri
SAAT memberikan Suara
ANGGOTA DPRD Kepri Taba Iskandar
OLAHRAGA
Senin, 04 - 12 November 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
16
Liverpool Tak Akan Halangi Transfer Pahlawan Old Trafford Ini EROPA, RAKYAT MEDIA-Liverpool dikabarkantidakakanmenghalangijalan Adam Lallanajikapahlawan Old Trafford tersebutinginmeninggalkanklubmenyusul rumor ketertarikandari AC Milan. Lallana kesulitan mendapat jatah waktu bermain di bawah asuhan Jurgen Kloppmusim ini, namun ia berhasil mencetak gol penyeimbang melawan Manchester United pada menitmenit akhir pertandingan Minggu (20/10/2019) malam kemarin usai masuk sebagai pemain pengganti. Kontrak gelandang serang 31 tahun tersebut sejatinya akan kedaluwarsa pada akhir musim nanti, akan tetapi The Redsmemiliki pilihan untuk memperpanjangnya selama satu tahun lagi. Kabar terbaru dari Calcio Mercato mengklaim bahwa Rossoneri merupakan satu dari dua klub Serie A yang tertarik mengambil langkah untuk
merekrut Lallana mengingat ia memiliki pengalaman yang bisa membantu tim dengan komposisi pemain muda seperti kubu San Siro. Sementara Lazio juga dikaitkan dengan namanya. Menurut kabar terkini dari The Athletic, Liverpool ingin mempertahankan Lallana sedikit lebih lama mengingat Klopp cukup menghargai kemampuan sang playmaker, namun mereka hanya bersedia menawarkan kesepakatan jangka pendek. The Reds menolak menyodorkan kontrak besar dan tidak akan menghalangi langkahnya jika ia lebih memilih menerima tawaran yang lebih menggiurkan dari klub lain. Kabar ini tentu menjadi suntikan positif bagi Milan yang memang berencana mendatangkan pemain berpengalaman pada jendela transfer Januari mendatang untuk memoles skuat muda mereka. (rm/lo)
ADAM Lallanapahlawan Old Traffordpemain Liverpool
Juventus Ogah Lepas Blaise Matuidi ke MU MANCHESTER, RAKYAT MEDIA-Rencana Manchester United untuk merekrut Blaise Matuidi mendapatkan gangguan. Juventus selaku pemilik sang pemain enggan melepas sang gelandang ke Manchester United dalam waktu dekat ini. Sejak musim panas kemarin, United dirumorkan berburu gelandang baru. Mereka ingin mencari sosok pengganti Ander Herrera yang memutuskan pindah ke PSG. Ada beberapa nama yang dirumorkan akan diincar oleh Manchester United. Salah satunya adalah Blaise Matuidi yang saat ini membela Juventus. Tuttomercato mengklaim bahwa usaha mereka bakal sulit teralisasi. Pasalnya Juventus menolak menjual sang pemain ke United. Juventus diberitakan ogah menjual Matuidi karena mereka masih membutuhkan sang gelandang. Sebelumnya Matui disempat dirumorkan akan dilepasoleh Juve. Maklum mere-
BLAISE Matuidi gelandang Juventus
ka baru saja mendapatkan amunisi lini tengah baru pada diri Adrien Rabiot dan Aaron Ramsey. Namun Sarridi beritakan sangat menyukai gaya bermain Matuidi yang cukup versatile. Untuk itu ia memutuskan untuk tidak menjual sang gelandang. Namun Juventus diberitakan tidak tutup mata atas kebutuhan United terhadap gelandang baru. Mereka diberitakan menawarkan sosok Emre Can sebagai ganti Matuidi. Can sendiri sudah dipastikan tidak masuk rencana
Juventus. Hal ini dikarenakan sang gelandang dinilai tidak cocok dengan skema yang diterapkan oleh Sarri di Turin. Itulah mengapa Juventus menawarkan Can ke MU dengan harapan Setan Merah bisa memboyong sang gelandang ke Old Trafford. Menurut laporan yang sama, Manchester United cukup tertarik untuk mendatangkan Can ke Old Trafford. Hal ini dikarenakan mereka berpotensi kehilangan Nemanja Matic di bulan Januari mendatang. (rm/bolanet)
Tak Kalah dengan Lionel Messi, Luis Suarez Ukir Catatan di Barcelona IPARUA, RAKYAT MEDIA-Bomber Barcelona, Luis Suarez, tak ingin kalah langkah dengan sang tandem, Lionel Messi. Saat nama terakhir mencetak rekor sensasional, yakni 50 gol dari tendangan bebas, Luis Suarez memberi hal lain untuk fans Barcelona. Setelah laga Barcelona kontra Real Valladolid, pada lanjutan La Liga 2019-2020, di Estadio Camp Nou, Luis Suarez masuk buku rekor El Barca. Satu gol ke gawang tim tamu membuat El Pistolero memastikan jumlah ‘korban’ menjadi 27. Barcelona unggul 5-1 atas Real Valladolid. Lima gol Los Azulgrana lahir via Clément Lenglet (2'), Arturo Vidal (29'), Lionel Messi (34', 75') dan Luis Suárez (77'). Satu gol balasan Real Valladolid berasal dari Kiko (15'). Bagi Luis Suarez, gol ke gawang Real Valladolid menandakan seluruh tim di pentas La Liga sudah pernah menjadi korban keganasan kepala dan dua kakinya. Sejak bergabung dengan Barcelonapada 2014, Luis Suarez sudah menjebol 27 gawang berbeda, yang membuatnya masuk dapur rekor. Deretan korban Luis Suarez ant-
STIKER Barcelona, Luis Suarez, melakukan selebrasi usai membobol gawang Eibar pada laga La Liga 2019
ara lain Eibar dan Real Betis, yang masing-masing dijebol 10 kali, Real Madrid (9 gol) dan Deportivo La Coruna (8 gol). Lalu, masing-masing 7 gol ke gawang Valencia, Espanyol dan Sporting. Setelah itu, giliran 6 gol untuk Sevilla, Levante, Las Palmas dan Rayo Vallecano. Daftar tersebut masih ditambah masing-masing lima gol bagi Athletic Bilabo, Getafe dan Granada. Sementara Atletico Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Celta Vigo, Leganes, Girona dan Cordoba, mendapat 4 gol.
Luis Suarez tiga kali merobek gawang Alaves, lalu dua kali ke gawang Almeria dan Huesca, serta masing-masing satu gol ke jala Osasuna, Malaga dan Real Valladolid. Menurut Sport.es, Luis Suarez sudah menyumbang 135 gol pada 171 pertandingan La Liga bersama Barcelona. Satu gol ke gawang Real Valladolid menjadi koleksi ke-6 sepanjang musim ini. Koleksi gol Suarez hanya berselisih satu gol dari top skorer sementara La Liga musim ini, yakni Gerard Moreno (Villarreal) dan Loren Moron (Real Betis).(rm/bola).
Pelatih Wolfgang Pikal Mundur dari Persebaya Surabaya
Pelatih Persebaya Surabaya, Wolfgang Pika
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Wolfgang Pikal mundur dari kursi pelatih Persebaya Surabaya. Hal itu diungkapkan Wolfgang Pikal dalam akun Instagram resmi Persebaya Surabaya. “Saya mau bilang terimakasih untuk Persebaya Surabaya, juga manajemen dan para pemain,” kata Wolfgang Pikal, Rabu (30/ 10/2019). “Hari ini, 30 Oktober 2019, saya mundur dari kursi pelatih kepala Persebaya,” tuturnya melanjutkan. Putusan mundur Wolfgang Pikal tak
lepas dari performa buruk Bajul Ijo - julukan Persebaya - pada beberapa pertandingan terakhir Liga 1 2019. Dalam enam pertandingan terakhir, Persebaya tak pernah meraih kemenangan. Bahkan, lima laga di antaranya harus berakhir dengan kekalahan. Terbaru, Baju lIjo kalah 2-3 dari PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa (29/10/ 2019). Kekalahan dari PSS Sleman itu juga diwarnai oleh aksi boikot Bonek julukan suporter Persebaya
- yang mengosongkan satusisi tribune dan tak bernyanyi saat laga. Usai laga Persebaya vs PSS Sleman, kerusuhan pun terjadi lantaran kekecewaan Bonek terhadap performa buruk tim kesayangannya. “(Mundur) Ini sudah menjadi risiko sebagai pelatih kepala,” ujar Pikal. “Saya berharap semoga kedepannya Persebaya akan lebih baik lagi karena ini klub luar biasa,” ucapnya. Saat ini, Persebaya berada di posisi ke-9 klasemen Liga 1 2019
dengan merangkum 31 poindari 25 laga. Pikal merupakan pelatih kedua Persebaya musim ini yang tak melanjutkan kiprahnya. Sebelumnya, Djadjang Nurdjaman jugadi copot dari jab Saat DjadjangNurdjamandicopot, asisten pelatih Bejo Sugiantoro naik menjadi caretaker. Kemudian, Persebaya menunjuk Alfred Riedl sebagai pelatih namun urung terlaksana karena kondisi kesehatan ekspelatih timnas Indonesia itu tidak sehat. (rm/kmps).