EDISI 272

CMYK

Kapal Patroli 325 Milik BP Batam Senilai Rp23 Miliar Tenggelam KORAN UMUM

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019, Minggu I

Baca Hal 9

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi Faktual

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019, Minggu I

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 272 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

BATAM, RAKYAT MEDIA-Peta politik di Kota Batam dan Kepulauan Riau belakangan ini semakin memanas di mana partai politik sudah mulai menggadang-gadang siapa tokoh yang pantas akan diusung di pemilihan walikota maupun gubernur pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Nama Walikota Batam Muhammad Rudi yang sekarang menjabat juga sebagai kepala BP Batam disebut-sebut akan meramaikan bursa pada pilgub Kepri 2020 mendatang.

HAL ini terungkap dalam acara grand opening kampung warnawarni kuliner UKM Batam yang bertempat di MB2 Mall Botania.

Dalam sambutannya Rudi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Batam karena Ketua DPD PDI telah memilihPerjuangan Kepri nya menjadi Soerya Respationo Walikota

PEMERINTAH SINGAPURA BERLAKUKAN UU” BERITA PALSU” MEMBUNGKAM PERBEDAAN

ILUSTRASI

SINGAPURA, RAKYAT MEDIA-Singapura mulai memberlakukan undangundang untuk memerangi “berita palsu” pada hari ini, Rabu (2/10/2019), meski dikritik oleh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dan para aktivis.

Para pengkritik mengatakan undang-undang tersebut adalah upaya “mengerikan” untuk membungkam perbedaan pendapat. Demikian diberitakan dari VoA Indonesia.

Dilansir kantor berita AFP, undang-undang tersebut memberi kekuasaan kepada menteri-menteri untuk memerintahkan situs-situs media sosial agar memasang peringatan di samping unggahan-unggahan yang dianggap tidak benar oleh pihak berwenang.

Dalam kasus ekstrem, unggahan tersebut bisa dihapus.

Facebook, Twitter dan Google – yang punya kantor cabang Asia di Singapura – dikecualikan untuk sementara waktu dari beberapa ketentuan. Hal itu untuk memberi waktu bagi mereka untuk beradaptasi.

Bila sebuah tindakan dianggap jahat dan merugikan kepentingan Singapura, perusahaan bisa didenda hinga maksimum S$1 juta atau sekitar Rp 10.2 miliar. Sedangkan bagi pelaku individual bisa menghadapi ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Pihak berwenang di negara yang sangat diawasi itu berkeras langkah itu perlu untuk menghentikan penyebaran berita-berita yang salah. Karena, berita-berita seperti itu bisa menyebar bibit perpecahan dalam masyarakat dan mengikis kepercayaan terhadap institut pemerintah.

Namun undang-undang tersebut memicu kemarahan dari kelompok-kelompok HAM. Mereka khawatir aturan tersebut bisa membungkam diskusi online,

Batam. ”Terimakasih kepada masyarakat Kota Batam yang telah memilih saya menjadi walikota Batam dan saya juga sekarang diamanatkan menjadi kepala BP Batam” ujar Rudi disambut tepuk tangan Rudi juga dalam kata sambutannya saat itu secara terang-terangan meminta doa kepada masyarakat Bersambung ke Hal 2

KPK Periksa 23 Pengusaha Terkait Kasus Suap Nurdin Basirun JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Sejak Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 11 Juli lalu dalam dugaan suap proyek reklamasi Tanjungpiayu, sudah 23 orang pengusaha pemilik lahan reklamasi di Kepri diperiksa meskipun tidak memiliki kaitan dengan kasus Tanjungpiayu.

Pada Selasa (24/9/2019), sebanyak sembilan pengusaha pemilik lahan reklamasi di-panggil ke Jakarta untuk dimintai keterangan. Sehari berikutnya delapan pengusaha lagi diperiksa. Kemarin, Selasa (1/10/2019), giliran tiga pengusaha yang juga punya proyek reklamasi di Tanjungpinang dan Karimun diperiksa KPK. Jauh sebelum itu su-dah ada beberapa pengusaha menjalani proses yang sama.

Rangkaian pemanggilan ini tak ayal membuat gemetar kalangan pengusaha, terutama yang sedang menggarap proyek reklamasi.”Kini pada ketakutan semua,” kata seorang pengusaha, kemarin, di Nagoya, Batam. “Mereka bertanyatanya, tidak ada hubungan dengan Kock Meng (pemilik proyek Tanjungpiayu), tapi tetap dipanggil juga,” ujarnya.

Pengusaha, kata dia, meng-hargai proses hukum yang dijalankan oleh KPK terhadap Gubernur Ke-

Menteri PPPA Resmikan

Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIARumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) yang berada di Kawasan Industri Lobam, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Senin (7/10/2019). diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise, di damping Bersambung ke Hal 2

Muhammad Rudi

MENTERI PPPA, Yohana Susana Yembise mengguntu pita di damping Bupati Bintan

Diakhir Jabatan Menteri Susi Tenggelamkan 4 Kapal Vietnam NATUNA, RAKYAT MEDIA-Diakhir masa jabatannya Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kembali tenggelamkan empat kapal asing milik Vietnam pencuri ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penenggelaman kapal ini merupakan rangkaian dari pemusnahan sebanyak 21 kapal pencuri ikan di Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu sebelumnya.

GUBERNUR Kepri nonaktif Nurdin Basirun

pri nonaktif Nurdin Basirun. ”Masalahnya, mereka tidak ada kaitan dengan kasus itu. Jadi wajar jika waswas,” katanya.

Juru Bicara KPK Febri -Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap pengusaha tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang dijalani Nurdin cs. ”Pemerik Bersambung ke Hal 2

MENTERI Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti

Rudi : Penghuni Ruli Akan Ditempatkan di Rusunami

Wali Kota Batam

Bersambung ke Hal 2

Walikota Batam

Muhammad Rudi

BATAM, RAKYAT MEDIASebelum menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, menyatakan solusi terbaik bagi warga yang menghuni rumah liar (ruli) ketika digusur ditempatkan di Kaveling Siap Bangun (KSB).

Namun setelah menjadi kepala BP Batam, pandangan Rudi berubah. Ia menilai rumah susun sederhana milik (rusunami) adalah solusi yang terbaik bagi penghuni ruli yang terkena relokasi.

“Kami sudah komuni-

kasikan ini dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), rusunami ini mereka (warga) miliki dan subsidi dari pemerintah,” ucap Rudi, Kamis (3/ 10/2019) siang.Namun dalam prosesnya, ia mengaku ketersediaan lahan tetap menjadi kendala utama. Menurut dia, lahan di Batam tidak ada lagi yang tersedia.

Oleh karena itu, ia berharap banyak pengembang turut andil menyiapkan sebagian lahannya untuk diban Bersambung ke Hal 2

Bersambung ke Hal 2

STOP PRESS DIBERITAHUKAN kepada Instansi Pemerintah/TNI/ Polri dan pengusaha Swasta Khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) bahwa : Nama : Deddy Muliadi Alamat : Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang Jabatan : Wartawan/Kepala Biro Kab. Aceh Tamiang Sejak 1 September 2019 yang bersangkutan sudah dipecat dari koran RakyatMedia, tunggakan uang Koran yang belum diselesaikan diminta segera mmenyelesaikan kepada redaksi. Selain itu Kartu Pers yang masih dipegang bersangkutan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Demikian pengumuman ini diterbitkan segala tindaktanduk yang bersangkutan dilapangan bukan menjadi tanggungjawab redaksi lagi.

Tertanda Pemimpin Redaksi

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019 Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Diakhir Jabatan Menteri Susi mengatakan, tidak hanya menenggelamkan empat kapal di perairan Natuna, terdapat dua kapal berbendera Tiongkok yang juga dikandaskan di Selat Lampa. Nantinya dua kapal ini akan dijadikan sebagai monumen bukti dari kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membrantas ilegal fishing.

“Hari ini dan kemarin sebetulnya sudah dimulai kita menenggelamkan semuanya total 40 kapal. Di sini ada 4 kapal (ditenggelamkan). Tadi kita tenggelamkan adalah kapal Vetnam dan 2 di sana (Selat Lampa) dari China, Tiongkok,” kata Menteri Susi di sela-sela penenggelaman kapal, di Perairan Natuna, Kabupaten Riau, Senin (7/ 10/2019) kemarin.

Menteri Susi mengatakan penenggelamkan kapal perikanan pelaku ilegal fishing sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk melawan Ilegal, Unreported and Unreguleted (IUU) fishing Indonesia. Sikap tegas dilakukan pemerintah pun, kata dia, untuk memberikan efek jera terhadap kapal-kapal perikanan asing yang melintasi perairan Indonesia.

“Kalau ada pencuri ya kita kerjakan terus dong harusnya, masa cuma diusir saja nanti mereka akan datang lagi mencuri lagi mencuri lagi. Jadi itu kan amanah undang-undang selama undang-undang ada harus dilaksanakan oleh pejabat negara siapapun itu kejaksaan kah, angkatan laut kah, KKP kah, Bakamla kah, harus tangkap dan hukum tidak bisa tidak,” tegas Menteri Susi.

“Karena kalau tidak kembali lagi orang natuna dulu liat ratusan kapal asing berkeliaran dilaut mereka, mereka cari ikan susah, sekarang cari ikan gampang dan cepat. Secara tidak langsung dengan ikan banyak otomatis langsung mensejahterakan para nelayan,” sambung Susi Pudjiastuti.

Komandan Satgas 515 ini pun menambahkan penenggalam yang dilakukan di Natuna ini bisa menjadi terakhir di masa jabatannya di Pemerintahan Jokowi-JK. Secara total, sejak Oktober 2019, Menteri Susi tercatat telah menenggelamkan kapal sebanyak 556 kapal.

Adapun terbanyak dari Vietnam dengan berjumlah 321 kapal. “(Penenggelaman ini terakhir?) Untuk

Rumah Perlindungan Bupati Bintan Apri Sijadi, meresmikan RP3 di Kawasan Industri Bintan menindaklanjuti penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan 5 Kawasan Industri (Cakung, Karawang, Cilegon, Pasuruan, dan Bintan) pada 15 Agustus 2019 lalu.

Hadirnya RP3 ini untuk mewadahi adanya suatu tindak yang merugikan bagi kaum perempuan selama bekerja di perusahaan. Seperti kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah dari tenaga kerja laki-laki, dan lain-lain di tempat kerja mereka.

General Manager PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Aditya Laksamana mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Menteri Yohana untuk menghadirkan RP3 di BIIE.”RP3 memberikan pelayanan, penerimaan aduan dan proses identifikasi jenis pelanggaran atau kekerasan yang dialami untuk diproses dalam bentuk layanan sesuai kebutuhan korban seperti rehabilitasi kesehatan, psikis, mental, bantuan dan pendampingan hukum,” ujar Aditya.

Di Kawasan Industri Lobam ini, kata Aditya, ada 4.414 karyawan yang bekerja di 17 perusahaan. 54 persen atau 2.334 karyawan merupakan pekerja wanita dan sebanyak 48 persen berada

di level manajemen. Sedangkan pekerja pria berjumlah 2.080 orang.

Dari 17 perusahaan ada 9 perusahaan yang sudah menyiapkan ruang laktasi. Ini menunjukkan jika ruang untuk perempuan sudah lebih layak.”Dengan adanya RP3 di Kawasan Industri Bintan, produktivitas pekerja wanita akan lebih optimal sehingga akan menaikan nilai kompetitif perusahaan-perusahaan yang berada dalam kawasan industri ini dalam menjawab persaingan global,” jelasnya.

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengapresiasi langkah PT BIIE dan juga Kementerian PPPA dalam meningkatkan perlindungan perempuan atau karyawan di Lobam. Diharapkan RP3 ini mampu mengoptimalkan perlindungan dan mendekatkan akses bantuan jika terdapat keresahan para pekerja perempuan.”Kami sangat mendukung program ini, dari data Dinas Tenaga Kerja, bahkan disini lebih dari 54 persen, ada 2 ribu lebih pekerja perempuan,” sebutnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise mengatakan akan mengupayakan optimalisasi perlindungan dan menjawab keresahan para pekerja perempuan, dengan meresmikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).

Dengan resminya RP3 diharapkan setiap tenaga kerja

KPK Periksa saan terkait tindak pidana korupsi suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil di Ke-pulauan Riau tahun 2018/ 2019,” katanya.

Selain Nurdin, KPK juga telah menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono sebagai tersangka.

Untuk sangkaan suap, Nurdin diduga menerima sejumlah pemberian dari Abu Bakar melalui Edy. Setidaknya ada dua kali penerimaan yang dicatat KPK, yaitu sebesar SGD 5.000 dan Rp 45 juta pada 30 Mei 2019 serta sebesar SGD 6.000 pada 10 Juli 2019.

Di samping perkara suap, Nurdin dijuga disangka menerima gratifikasi terkait jabatan di Pemprov Kepri. Untuk kasus dugaan gratifikasi KPK telah menyita sejumlah uang dalam berbagai pecah-

Sambungan Hal. 1

masa saya keliatannya seperti itu,” imbuh dia.

Kendati begitu, Menteri Susi mengatakan sejauh ini masih ada sekitar 50 kapal asing yang telah diputuskan bersalah. Namun dari keseluruhan tersebut telah mengajukan pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir atau kasasi.

Dia pun berharap, para petinggi pengadilan tidak menggubris banding yang dilakukan oleh pemilik kapal-kapal asing tersebut.

Sehingga nantinya dari 50 kapal bisa ditindak tegas atau dengan kata lain dilakukan pemusnahan.

“Kalau sampai disita untuk dilelang dibeli lagi oleh yang punya, pake lagi nyuri lagi, anak buah kapalnya juga sama orangnya itu itu saja, kapalnya itu-itu lagi emangnya kita kurang kerjaan nangkapin kapal 2-3 kali kapal yang sama susah,” ujarnya.

“Jadi saya ingin kasasinya dimenangkan oleh pemerintah dengan putusan dimusnahkan. ada 50-an lagi di Pontianak, di Batam, juga di Tanjung Pinang saya berharap hakim memutuskan kasasi itu dibatalkan tidak usah,” pungkas dia.(rm/bn).

Sambungan Hal. 1

baik laki-laki maupun perempuan di Indonesia mendapat perlindungan dan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Serta meminimalkan adanya diskriminasi dan kekerasan dalam ketenagakerjaan dan pekerja perempuan yang cenderung menjadi korban.

“Saya sangat mengapresiasi jajaran pimpinan di kawasan industri Bintan yang bersedia bekerja sama dengan Kemen PPPA dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi pekerja perempuan. RP3 ini akan menjadi tempat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang mereka hadapi sehingga cita-cita kita semua untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan dapat segera tercapai,” ucapnya Kedepannya, setelah RP3 ini beroperasi akan ada tahap monitoring dan evaluasi mekanisme pelayanan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan lainnya yang ada di Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait. Hal ini untuk memastikan mekanisme pelayanan RP3 sudah berjalan dengan optimal dan tepat sasaran.

“PT BIIE telah menjadi percontohan perusahaanperusahaan yang ada di Sumatera. Sebab dari Aceh sampai Kepri, RP3 ini baru ada di Bintan yaitu Lobam,” ucapnya. (rm/ferianda) Sambungan Hal. 1

an mata uang, antara lain SGD 43.942 (Rp 456.300.-319,3) dan USD 5.303 (Rp 74.557.528,5). Total nilai uang yang disita dari rumah Nurdin ada Rp 666.812.189,56.

Kini, penyidikan terhadap kasus ini terus berlanjut.

Febri Diansyah menyebutkan, pejabat yang diperiksa kemarin antara lain Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepri Buralimar, berkaitan dengan dugaan gratifikasi jabatan. Sebelum memeriksa Buralimar, penyidik KPK telah lebih dulu menggeledah kantor Dispar Kepri di Tanjungpinang.

Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen terkait anggaran.

Selain Buralimar, KPK juga memeriksa Senja, Bendahara Pengeluaran Dispar Provinsi Kepri. Berikutnya yang turut diperiksa adalah Haryanti Shintia Dewi, Kepala Bagian Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) Divisi Kepatuhan PT Bank Ri-

au-Kepri.

Febri juga menambahkan, terhitung Senin (30/9) juga dilakukan perpanjangan penahanan tersangka Kock Meng selama 40 hari. Kock Meng merupakan tersangka kelima dalam kasus ini. ”Perpanjangan masa tahanan ini adalah untuk kepentingan penyidikan. Sama seperti yang kita lakukan kepada tersangka Gubernur NBU,” kata Febri.

Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri Heri Mokhrizal mengatakan, bahwa Pemprov Kepri sudah menunjuk Ampuan Situmeang sebagai penasihat hukum Pemprov Kepri menggantikan Andi Muhammad Asrun yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Menurut Heri, jika diperlukan, Ampuan juga akan ditunjuk untuk mendampingi para pejabat Pemprov Kepri yang diperiksa KPK.”PH yang ditunjuk bekerja sesuai dengan yang kita minta tentunya,” ujar Heri. (rm/net).

Pemerintah Singapura perusahaan-perusahaan teknologi dan perusahaan media.

Para aktivis khawatir undang-undang itu bisa digunakan untuk membungkam para pengkritik menjelang pemilihan umum di Singapura beberapa bulan lagi.

Selain itu, ada juga kekhawatiran aturan itu akan mengikis kebebasan akademik.

Wartawan dan aktivis Kirsten Han, yang juga pemimpin redaksi media independen New Naratif mengatakan undang-undang tersebut sangat mengkhawatirkan.

“Ini hukum yang sangat luas sehingga sulit memperkirakan bagaimana penerapannya. Yang menjadi kekhawatiran adalah dampak

Sambungan Hal. 1

yang mengerikan dan makin dalamnya swasensor,” katanya kepada AFP. Setelah undang-undang itu disahkan pada Mei, Google mengatakan pihaknya khawatir akan “merugikan inovasi dan pertumbuhan ekosistem informasi digital.”

Namun, Menteri Komunikasi dan Informasi Sin-

Rudi Lawan yang hadir agar dirinya didukung maju di Pilgub 2020 mendatang. ”Terimakasih kepada masyarakat kota Batam yang telah memilih saya menjadi walikota kalau didukung masyarakat saya akan maju dipilgub 2020" mendatang disambut riuah hadirin yang hadir. Meski Rudi belum menjelaskan untuk secara pasti karena ia masih menunggu arahan dari partai Nasdem apakah diinstruksikan mencalonkan walikota Atau gubernur. ”Dua-duanya belum pasti tunggu perintah partai kalau saya ikut saja mau Gubernur boleh mau Walikota boleh” tegas Rudi.

Rudi yang juga merupakan sekertaris partai Nasdem mengungkapkan partainya membuka penjaringan Untuk gubernur walikota dan bupati se provinsi.”Kita membuka pendaftaran untuk Gubernur walikota Bupati se Provinsi Kepri dan untuk umum” ujar Rudi.

Tetapi jika Rudi ikut dalam bursa pencalonan Pilgub Kepri 2020, sudah dipastikan persaingan panas bakal terjadi antara Wali Kota Batam Muhammad Rudi vs Soerya Respationo. Soerya Respationo merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri, sementara Rudi sebagai Sekretaris DPW partai Nasdem. Rudi kini menduduki jabatan mentereng yakni Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam.

Terkait pencalonan Rudi maju di Pilgub Kepri 2020, pasca penetapan Nurdin Basirun Gubernur Kepri petahana, yang juga Ketua DPW Nasdem Kepri sebagai tersangka, Muhammad Rudi salah satu tokoh yang digadang-gadang sebagai calon Gubernur Kepulauan Riau ada (Pilgub) 2020 mendatang menggantikan Nurdin.

Sosok sekretaris DPW Partai Nasdem ini tidak dira-

gapura S. Iswaran berkeras bahwa undang-undang itu “bukan mengontrol kebebasan berpendapat.”

“Kita berbagi tujuan yang sama, yaitu mempersilahkan masyarakat untuk terlibat di platform media sosial…untuk mengadu ide,” kata Iswaran dalam wawancara dengan CNBC. (rm/net) Sambungan Hal. 1

gukan lagi, selama menjadi Walikota Batam, berbagai prestasi telah diperoleh dan juga merupakan Wali Kota terbaik Indonesia Innovation Award (IIA) 2019 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

“Keberhasilan Rudi ini, yang diinginkan masyarakat untuk maju calon Gubernur 2020 mendatang,” kata Anggota DPRD Kota Batam Arlon Veristo, kepada wartawan belum lama ini di Batam Centre.

Menurut Politikus NasDem Ini, ketangguhan Rudi jika terpilih menjadi Gubernur diharapkan, akan mampu merubah Kepulauan Riau, karena dari sekarang Rudi berhasil merubah wajah Batam menjadi kota metropolitan. ”Pembangunan di manamana, infrastruktur jalan diperbesar. Hal itu dilakukan Rudi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dibidang pariwisata salah satunya wisata religi dengan hadirnya Masjid Agung II yang menjadi ikon Kota Batam,” kata Arlon.

Meskipun Rudi belum memutuskan untuk maju sebagai kandidat calon Gubernur Kepri pada Pilkada 2020 mendatang. Tetapi masyarakat Batam sudah mulai mendukung Rudi.”Ya, jika masyarakat yang meminta mau tidak mau Pak Wali harus siap maju sebagai calon Gubernur,” ucap Arlon Veristo yang juga ketua relawan Haji Muhammad Rudi SE MM. Tak hanya Soerya Respationo dan Muhammad Rudi, Huzrin Hood juga sudah memastikan ikut bertarung di Pilgub Kepri 2020. Pertarungan di Pilgub Kepri 2020 kian terbuka setelah KPK menahan Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait suap reklamasi pantai.Huzrin Hood melakukan deklarasi untuk maju dalam Calon Gubernur Kepri 2020 di depan

Kantor BP3KR, Kawasan Tepi Laut, Kota Tanjungpinang.

Huzrin Hood yang juga sebagai pejuang terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau ini mengaku sudah saatnya pejuang jadi pemimpin. ”Sudah lebih dari 5 partai kita sudah berkomunikas. Kita serius untuk maju kali ini.

Kalau tidak mendapat kendaraan. Tentunya melalui jalur independen,” katanya kepada awak media.

Huzrin mengatakan, untuk calon wakil sendiri, saat ini sudah ada beberapa nama yang merapat.Namun, masih dalam perundingan. ”Kalau kita berharap, wakil harus dari Batam. Sebab Batam menjadi daerah yang paling banyak pemilihnya,” ujarnya.

Ditanyakan, apakah melirik Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Batam, Huzrin menjawab tidak.”Bukan, kita akan memunculkan orang yang juga punya kontribusi besar bagi masyarakat Batam, dan punya pengaruh,” sebutnya.

Disebutkannya, karakter yang diinginkan menjadi pasangannya kelak adalah punya tujuan yang sama demi membangun Kepri.”Tekad untuk maju ini pun tentu agar mensejahterakan masyarakat dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia, dalam pendidikan, serta keterampilan. Dan juga secara serius memperhatikan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, tidak harus menjadi yang utama, seorang Kepala Daerah hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. ”Ngapain bangun infrastruktur besar-besar, tapi masyarakat terabaikan.

Selain itu, Kepala daerah harus keterbukaan informasi publik, dan juga tranparansi,” ujarnya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan di-

Rudi : Penghuni gun rusunami.”Solusi terbaik bangun rusun. Dan ini, saya kasih contoh misalkan (warga) Dam Baloi Kolam, kalau (dipindah) ke Nongsa, dari data yang saya dapat, mereka bekerja di sekitar tempat mereka sekarang tinggal (Baloi), kalau ke Nongsa masalah juga (jauh, red),” imbuhnya.

Sebelumnya, ungkap Rudi, wacana pemindahan warga ruli ke rusunami ini berubah dari rencana pada April 2018 lalu. Ketika itu, Rudi kerap menggaungkan rencana relokasi warga Dam Baloi ke berbagai titik kaveling, termasuk Nongsa dan Seibeduk.

Warga pun disebut-sebut akan mendapat lahan dan uang pembangunan. Namun, setelah duduk menjabat Kepala BP Batam, rencana yang sudah sejak lama digaungkannya itu berubah.

Menurut Rudi, titik permukiman liar terutama yang memiliki wilayah luas seperti Dam Baloi dan Tanjunguma akan diberlakukan pembangunan rusunami.”Yang Tanjunguma, sebenarnya sudah kami dudukkan setahun lalu, pengembang sudah kasih sekitar dua hektare untuk bangun rusunami,” ucap dia.

Ia menilai, cara lama dengan memberikan KSB justru membuat ruli sulit dikendalikan.

Pasalnya, ada yang nakal sengaja membangun ruli agar ketika nanti digusur, mendapat ganti rugi kaveling dan bisa dijual.Ke depan, Rudi juga mengatakan akan mendata warga ruli berbasis eKTP. Hal ini sedang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam.”Akan diberlakukan penomoran sesuai dengan e-KTP. Mereka yang

2

tinggal di ruli nomornya sudah terekam. Sehingga tak boleh dobel, artinya satu orang satu, harus dikunci begini karena kalau tidak persoalan ini tidak akan pernah selesai,” paparnya.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala BP Batam, Rudi mengingatkan pihaknya akan memprioritaskan alokasi lahan bagi pengusaha yang pasti akan membangun.

Hal ini untuk menghindari pendudukan lahan yang sudah dialokasikan oleh orang lain, yang justru di kemudian hari bermasalah. ”Permohonan tanah yang sudah siap dibangun dan yang punya uang yang kami kawal, jangan seperti sekarang (banyak lahan tidur),” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, Senin (7/10/2019) pekan depan di BP Batam akan ada rapat terkait ini. Menurut dia, Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam akan ditingkatkan fungsi pengawasannya agar tidak ada lagi kawasan liar baru.Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karean ada beberapa titik hutan lindung yang didalamnya terdapat kawasan permukiman liar.

“Oleh KLHK hutannya tak dipagar, tak mungkin petugas kami di BP tahu semua mana yang batas hutan lindung atau tidak. Nanti kami rapat dengan mengundang perwakilan KLHK di Kepri, agar petugas tahu mana batas hutan dan yang tidak,” paparnya lagi.

Sementara rencana penghapusan Uang Wajib Tahunan (UWT) atau yang dulu disebut Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) bagi perumahan dengan luas lahan di

laksanakan 2020 mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat 269 daerah se-Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak termasuk Provinsi Riau (Kepri) dan enam Kabupaten Kota nya termasuk di dalamnya.

Terkait nama-nama kandidat yang berpeluang maju dan bersaing dalam bursa pemilihan Gubernur Kepri memang sudah muncul berbagai nama. Di antaranya Soerya Respationo mantan wakil Gubernur Kepri dan Isdianto Plt Gubernur Kepri yang notabene berasal dari partai yang sama Yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Banyak isu dan spekulasi yang telah muncul di kalangan masyarakat kepulauan Riau tentang pertarungan antara Soerya dan Isdianto atau Soerya yang akan bergandengan dengan Isdianto dalam Pilkada serentak 2020 mendatang. Terkait banyaknya isu dan spekulasi yang muncul ketua DPD PDIP Kepri Soerya mengemukakan ada tiga kemungkinan antara dirinya dan Isdianto.

Kemungkinan pertama, ia akan bergandengan dengan Isdianto. Kemungkinan kedua dirinya atau Isdianto yang akan maju sebagai calon Gubernur Kepri.

Sedangkan kemungkinan yang paling buruk diungkapkan Mantan Ketua DPRD Kota Batam itu adalah dirinya akan melawan Isdianto dalam bursa Pilkada Kepri 2020.

“Saya maju bersama pak Isdianto, saya atau pak isdianto yang maju dan yang paling buruk adalah saya melawan pak Isdianto” ujar soeryo pada Senin (29/8/2019).

Untuk pengajuan calon gubernur PDIP sendiri sudah memiliki modal yang cukup.

Dimana PDIP memiliki 9 kursi dari 45 anggota DPRD provinsi Kepri. (rm/red) Sambungan Hal. 1

bawah 200 meter persegi hingga saat ini belum ada tindak lanjut.Meski sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun penerapan kebijakan itu masih harus dikaji lebih mendalam.”Saya belum bicara ke situ, kemarin saya sudah sampaikan saya harus tahu kondisi di BP (Badan Pengusahaan) Batam dulu,” ujar Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Kamis (3/ 10/2019).

“Tentu kami akan dudukkan. Perihal masyarakat, sesuai dengan janji Menteri (ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil), akan kami realisasikan,” katanya lagi.

Namun, Rudi tidak berkomentar lebih spesifik perihal apa yang akan direalisasikan tersebut.Justru, ia mengatakan salah satu yang akan diselesaikan yakni legalitas kampung tua.”Dua-duanya akan kami dudukkan (legalitas kampung tua dan bebas UWT lahan rumah 200 meter ke bawah). Sekarang, kampung tua saja belum selesai, satu-satu ya,” ucap Rudi, ketika ditanya apakah janji yang digaungkan tersebut tetap menjadi prioritas.

Soal potensi kehilangan pendapatan atas dua rencana tersebut, Rudi menyebutkan dari kampung tua selama ini tidak terkait UWT. Artinya potensi kehilangan dari sana tidak ada. Namun, ia menyadari di luar kampung tua yakni kawasan perumahan, tentu akan berdampak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini dipungut oleh BP Batam dari UWT.”Maka ini yang kami akan carikan solusinya,” imbuhnya

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait pembebasan UWT bagi sektor perumahan.Ia juga meminta waktu untuk membicarakan terlebih dahulu dengan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.”Dari kami (BP Batam, red) itu sifatnya merupakan usulan ke pemerintah pusat. Sudah ada penjajakannya sejak lama untuk peniadaan UWTO untuk rumah di bawah 200 meter persegi. Tapi prosesnya itu memang merupakan keputusan dari pemerintah pusat,” kata Purwianto lagi.

Pembahasan mengenai peniadaan UWT memang masih bergulir di kementerian dan lembaga terkait. Apalagi sejak Kementerian ATR/ BPN pernah menyatakan hal tersebut bisa dilakukan. ”Kalau untuk dorong kesejahteraan rakyat dan investasi, mungkin bisa dilakukan,” tegasnya.

Dikatakannya, BP Batam rela kehilangan pemasukan dari UWT untuk rumah 200 meter ke bawah.Asalkan kepentingannya untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi sebelum itu, BP akan memikirkan cara untuk mencari pengganti pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang hilang seandainya peniadaan UWTO untuk rumah 200 meter ke bawah berlaku.

Perlu diketahui, PNBP dari UWTO dan perizinan lahan lainnya ini berkontribusi sekitar 30 persen pada PNBP BP Batam dari Januari hingga Maret 2019 lalu.

Dimana jumlahnya mencapai Rp 134 miliar dari total PNBP sebanyak Rp 342 miliar.

“Mungkin bicara soal penggantian, kami bisa optimalkan aset,”ujarnya.(rm/red)

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Warga Tunggu Janji Walikota Setelah Dilantik Jadi Kepala BP Batam BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Masyarakat Batam menunggu janji Wali Kota Batam Muhammad Rudi, setelah resmi menjabat exofficio Kepala BP Batam, Jumat (27/9/2019). Rudi dilantik langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution,Jumat (27/9) di Jakarta.

Kabag Humas dan Pro-

tokoler BP Batam Efrius mengatakan, pelantikan sudah berlangsung. “Alhamdulillah,” katanya.

Anggota Tim Dewan Kawasan Taba Iskandar mengatakan, saat ini masih berlangsung rapat tim teknis dewan kawasan. ”Sekarang kita masih rapat, pelantikan nanti sore,” kata Taba Iskandar kepada Batamnews, Jumat

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverifikasi Administrasi &Faktual Terbitsejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi. M (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Regi Sumalo (Wartawan Madya) Redaktur Daerah Rudi Hartono Asisten Redaktur Andi Stiawan. Amd, Rizki Perdana, Renhar Wartawan Liputan Batam Rendi, Iqbal Ramadhan, Ferianda,Gunawan Ramadhan DivisiPemasaran/Iklan Ferianda, Iqbal Ramadhan Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor Erikso Pardede. SH, Bistok Nadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH Perwakilan Sumatera Barat Khaidir (Kepala), Vedrik Hengky Wartawan Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Tasik Malaya (Jabar) Panca Yusuf Yusiandra (Kepala), Yos Muhyar, Ma”mun Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Pulau Kundur Tanjungbatu Anggiat Panggabean Wartawan Madya Biro Kota Tanjungpinang Anton BiroKabupatenBintan Ferianda. S Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (WartawanMuda) Usman Wello Biro Kabupaten Anambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Ramlan Biro KabupatenDeli Serdang Ramlan Harahap (Kepala Biro) Biro Kota Binjai DediTopan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Sofyan Lay Out AndiRusmin TarifIklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

AlamatRedaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Batam Centre, Pulau Batam, Provinsi Kepri Telp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, KodePos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN CabangPenuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama DicetakOleh : PT Ripos Bintana Press Alamat :Komplek Ruko Baloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 KodePos 16411.

(27/9/2019).

Ia mengatakan, setelah rapat tim teknis dilanjukan dengan rapat dewan kawasan setelah itu masuk ke acara seremonial pelantikan Rudi menjadi ex-officio Kepala BP Batam. ”Jamnya belum dipastikan, yang jelas pukul 16.00 wib ini akan diadakan rapat dengan Dewan Kawasan dulu,” katanya.

Rapat yang berlangsung lanjut Taba Iskandar, membahas secara keseluruhan tentang materi yang akan diputuskan sebelum pelantikan. ”Termasuk pembahasan struktur baru Pimpinan BP Batam, KEK yang akan dimulai dan beberapa hal lainnya,” kata dia.

Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono mengatakan, Muhammad Rudi akan dilantik langsung oleh Ketua Dewan Kawasan Darmin Nasution. “Sore ini akan dilantik, setelah rapat dewan kawasan,” katanya.

Rudi dilantik menjabat ex-officio Kepala BP Batam setelah PP Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diteken pemerintah pusat.

Ditegaskan dalam PP ini, Kepala Badan Pengusahaan

WALI Kota Batam Muhammad Rudi menanda tangani naskah pelantikan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam dengan syarat yang ditentukan.

Muhammad Rudi resmi dilantik menjabat Kepala exofficio BP Batam, Jumat (27/ 9/2019). oleh Menteri Perekonomian RI Darmin Nasution.

Pelantikan bersamaan dengan wakil ketua, dan tiga Deputi lainnya. Awalnya di BP Batam ada empat deputi,

setelah dipimpin kepala exofficio ini, jabatan itu dirampingkan menjadi tiga.

Nama-nama Wakil Kepala dan Deputi BP Batam yang dilantik tersebut Muhammad Rudi, sebagai Kepala ex officio BP Batam, Purwiyanto, sebagai Wakil Kepala BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, sebagai Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Sudirman Saad, sebagai, sebagai Anggota

Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi., Shahril Japarin, sebagai Anggota Bidang Pengusahaan.

Anggota Teknis Dewan Kawasan Taba Iskandar mengatakan, perampingan struktur terasebut memaksimalkan kinerja BP Batam.

“Itu sudah dirembukan pemerintah dengan matang,” katanya.

Kepastian Rudi bakal dilantik ini setelah PP Nomor

62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diteken presiden.

Ditegaskan dalam PP ini, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam dengan syarat yang ditentukan.(rm/ mwd)

Camat Sagulung Ajak Warga Nabung Sampah Bisa Ditukar Emas SAGULUNG, RAKYAT MEDIAKesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sampah dapur jadi bernilai ekonomis, masih sangat kurang.Sekretaris Kecamatan Sagulung dorong warga Sagulung manfaatkan kesempatan menabung sampah.”Kita sangat bersyukur PT Pegadaiyan memberikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun The Gade Clean and Gold Unit Bank Sampah (UBS) Allium, di Sagulung. Ini satu satunya di Batam,”kata Hardianus, sekretaris Kecamatan Sagulung, kepada wartawan Jumat (04/10/2019).

Hardianur menjelaskan, The Gade Clean and Gold tersebut dibangun pada bulan Maret 2019 melalui dana CRS Pt. Pegadaiyan. ”Dengan adanya Bank Sampah ini, sampah dapur warga yang selama ini dibuang begitu saja bisa bernilai ekonomis,” kata Hardianus.

Lebih lanjut Hardianur menga-

PEGAWAI PT Pegadaian Persero foto bersama depan ikon The Gade Clean And Gold

takan, keberadaan Sampah di wilayah Sagulung, sampai saat ini masih menjadi persoalan. Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sangat jauh berbeda dibanding dengan

jumlah penduduk Sagulung. Bukan hanya itu lahan yang bisa dijadikan TPS juga sangat terbatas. ”Oleh sebab itu kita harapkan warga Sagulung bisa memanfaatkan kehadiaran The Gade Clean and

Polda Kepri Musnahkan BB 32 Kg Narkoba NONGSA, RAKYAT MEDIA-Ditresnarkoba Polda Kepri Musnahkan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 32 Kg dan 18 butir pil ekstasi. Barang bukti tersebut berasal dari tiga Laporan Polisi (LP) dengan menggunakan mobil Incinerator di Lapangan Tembak Mapolda Kepri, Senin (30/9/2019) siang.

Wakapolda Kepri, Brigjend Pol Yan Fitri mengatakan dari tiga LP tersebut berhasil disita barang bukti Sabu sebanyak 33.170,3 gram dan 18 butir ekstasi.”Sementara 100.072, 5 gram dibawa ke Labor forensik Medan guna pemeriksaan dan 34.6 gram dijadikan barang bukti perkara untuk persidangan,” kata Yan. Dijelaskan, LP yang pertama yakni saat penangkapan di pelabuhan Roro telaga punggur, Nongsa. Tersangka RS dan F menyimpan sabu didalam tas

Ransel dan ditemukan sebanyak 2026.2 gram sabu dikemas 5 bungkus plastik.”Selain itu ditemukan juga 18 butir pil ekstasi yabg juga disimpan dalam ransel pada Sabtu (4/8/2018) lalu,” ucap Yan. Untuk LP yang kedua, terjadi penangkapan di perairan pulau putri Nongsa. Sabu dikemas 30 Bungkus teh cina yang dimasukkan kedalam ember oli yang berisikan minyak gemuk.

“Dari penangkapan tersebut, ditemukan sebanyak 30,837 gram dari 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni, IS, SU, PR dan NA pada Jumat (23/9/2019) pagi. Sementara 2 orang masih sttus DPO yakni, Agam Patra dan Piter warga Malaysia,” ungkap Yan. Untuk LP yang ketiga tersangka K berhasil diamankan di Bandara Internasional Hang Nadim membawa sabu sebany-

ak 307,1 gram yang hendak dibawa ke Jakarta.”Sabu dikemas dalam tiga bungkus plastik bening yang disimpan di celana dalam tersangka F. Diketahui sabu tersebut diperoleh dari seseorang (DPO) dibatam pada Senin (27/9/2019) lalu.

Yan mengatakan, 1 gram sabu diasumsikan dapat digunakan oleh 5 orang pengguna narkoba, Sehingga jumlah orang yang dapat diselamatkan dari hasil penangkapan sabu sebanyak 33.170,3 gram ini adalah 165,851 jiwa.

Kegiatan pemusnahan barang bukti Narkotika tersebut dihadiri oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. H. Yan Fitri Halimansyah, Irwasda Polda Kepri, Dir Resnarkoba Polda Kepri, Dir Polair Polda Kepri, Kabid Propam Polda Kepri, perwakilan BNN Provinsi Kepri, LSM Granat, dan perwakilan Mahasiswa.(rm/hk)

Gold,” kata Hardianus.

Di The Gade Clean and Gold unit Bank Sampah Allium Sagulung, warga bisa menabung sampah. ”Tabungan sampah bisa ditukar dengan emas.Selain bisa ditukar dengan emas, tabungan sampah warga juga bisa di cairkan dalam bentuk uang,”kata Hardianus.

Hardianur menambahkan, semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sambah. Kemungkinan persoalan sampah bisa teratasi.Dijelaskan Hardianus, petugas pengangkut sampah dari perumahan ke TPS yang ada, di wilayah Sagulung hanya bisa dua kali dalam satu minggu.

Hal tersebut sesuai dengan jumlah petugas sampah yang ada. ”Kalau kita lihat dalam jangka tiga hari, sampah dari perumahan sangat banyak. Oleh sebab kita mendorong masyarakat agar ikut menabung sambah,” kata Hardianus. (rm/renhar)

TIM TERPADU TUNDA PENERTIBAN LAPAK PEDAGANG PASAR INDUK JODOH, RAKYAT MEDIA-Tim terpadu penertiban pasar Induk Jodoh menunda rencana penertiban lapak para pedagang yang sudah dijadwalkan dan akan dilaksanakan pada Sabtu (28/9) lalu.

Meski sebelumnya tim terpadu Kota Batam telah memberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada pedagang yang membuka lapak disitu, yakni diminta agar segera merelokasi lapak dagangannya ke tempat yang sudah disediakan pemerintah.

Penundaan penertiban pasar induk Jodoh itu dikarenakan Polresta Barelang merekomendasi kepada pemerintah Kota Batam, karena situasi negara yang kurang kondusif akibat demonstrasi mahasiswa yang berakhir rusuh dibeberapa daerah.

“Akan lebih baik pelaksanaan pengusuran itu dilakukan pada momen-momen berikutnya,” kata Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rachmad Purboyo, kepada awak media, Sabtu (28/9/ 2019) usai melakukan dialog ke-

bangsaan dengan mahasiswa Kota Batam dengan tema Papua tetap NKRI. Kapolres, keadaan sekarang sedang sensitif, dimana secara nasional kondisi belum kondusif dan banyak aksiaksi yang dilakukan oleh mahasiswa tentang penolakan revisi undang-undang KPK. Dimana ada kejadian dibeberapa daerah tentang aksi tersebut dan itu perlu disikapi, sebab itu adalah ujian bagi persatuan negara ini dan diharapkan semua anak bangsa bisa menyikapinya dengan arif dan tidak terpecah belah.”Jangan sampai isu-isu yang bergejolak saat ini akan menjadi perpecahan dan pertikaian di Batam,” ungkapnya.

Salain itu kata Kapolres, dalam pelaksaan pengusuran yang akan dilakukan itu masih banyak penolakan dari pihak masyarakat yang mempunyai lapak disitu.Sebab yang namanya pengusuran pasti ada dua pihak yang berseberangan yakni ada yang mengusur dan ada yang kena gusur.(rm/rendi).

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019 Minggu I

4

CMYK

5

MERANTI

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Wabup Hadiri Kegiatan Sakip Pemkab Meranti 2019 di Batam BATAM, RAKYAT MEDIAWakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim menghadiri kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)Pemerintan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019, Sabtu (28/9/2019) di Hotel Nagoya Plaza, Batam.

Kegiatan itu dalam rangka menguji kemampuan SKPD dalam menyusun sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem Akuntabilitas keuangan.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan I Kemenpan RB Komaruddin AK MSc, Nara Suber Hari Kamto, Asisten III Sekdakab.

Meranti H. Rosdaner MP.d, Kepala Bappeda Meranti Dr. H. Maamun Murod, Insektor Meranti Drs. Suhendri dan Jajaran Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemkab. Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kabag Ortal Rika S. Sos dan Jajaran Pejabat Eselon III, Para Camat Se-Kabupaten Meranti, Kasubag Program tiap OPd dan lainnya.

Dalam kegiatan itu, seluruh SKPD diminta oleh penguji untuk memaparkan Casecading atau pohon kin-

WAKIL Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim

erja yang disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja disetiap SKPD. Kegiatan ini dievaluasi dan diuji oleh Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan I Kemenpan RB Komaruddin AK MSc. Dalam pemaparan yang dilakukan oleh Kepala SKPD dihadapan Wakil Bupati serta pembimbing dari Kemen PAN RB, penyusunan Casecading yang dilakukan oleh setiap OPD ang berbasi: kinerja, efektif, eflsien dan bermanfaat, terbukti sudah cukup baik namun beberapa masih butuh penyempurnaan, Kelemahan yang ditemui seperti dalam penggunaan kalimat yang tidak efisien dan penyusunan pohon kinerja yang kurang logic.

Untuk itu, Komaruddin meminta Kepala SKPD untuk lebih menyederhanakan kalimat agar mudah dimengerti dan penyusunan program

yang lebih logis. Selain itu juga seperti diingatkan Komaruddin diperlukan pelaksanaan program yang terintegrasi antara satu SKPD dengan SKPD lainnya. Setelah diberikan petunjuk dan arahan dari pihak Kementrian PAN-RB RI, para Kepala SKPD dan Kasubag Program mulai memahami dengan baik.

Diharapkan kedepan penyusunan SAKIP lebuh sempurna sehingga apa yang ditargetkan Bupati dan Wakil Bupati perolehan nilai SAKIP A dapat terwujud.

Menyikapi kegiatan itu, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim menegaskan penyusan SAKIP bersifat adminsitrasi agar pegawai lebih menyadari tugas dan tanggungjawabnya.”Yang penting pegawai memiliki kinerja yang tinggi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.(rm/red)

AKBP Taufiq Lukman Hidayat Kapolres Meranti yang Baru SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-AKBP La Ode Proyek SH MH menyebut masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau sebagai masyarakat yang santun dan luar biasa. Kesan itu dirasakannya sendiri selama menjabat Kapolres di daerah tersebut.”Ya tentunya, apa yang saya rasakan baik luar dan dalam masyarakat biasa sopan dan satun,” ujarnya La Ode menyebut apa yang dirasakannya sanggatlah luar biasa. “Menurut saya terbaik Meranti, i love you. Tapi ingatkan lagi lakukan pramoter progaram Kapolri, agar menjalankan tugas dan porsi masing-masing dan pola persahabatan,” tambahnya.”Ya dalam menjalankan tugas itu ada miskomunikasi itu biasa namun harus kita sikapi dengan kepala dingin dan berlapang dada.”

Ia juga menjelaskan, dalam meningkatkan program untuk kemajuan Polres Meranti sudah diusulkan membuat masjid, pagar dan lapangan tembak, dan mungkin bisa direalisasikan pada Januari tahun mendatang. Juga sudah diusulkan untuk membuat Pospol Air di

AKBP La Ode Proyek SH MH berjabat tangan dengan AKBP Taufiq Lukman Hidayat

Meranti.

Hal Senada disampaikan Kapolres Meranti yang baru AKBP Taufiq Lukman Hidayat SIK MH. Ia, katanya, merasa situasi di kota berjuluk Sagu itu wilayahnya kondusif dan aman.

“Untuk target program yang ada, kita akan lanjutkan dan sesuai program Kapolri.

Kepolisian membuka pelayanan kepada masyarakat melalui program Babinkantibmas dan Satpol pol air untuk menjaga daerah kita berpulaupulau,” ujar AKBP Taufiq.

AKBP Taufiq Lukman

Hidayat resmi menjabat Kapolres Kepulauan Meranti, Kamis (26/9/2019) pada acara pisah sambut di instansi tersebut. Taufiq menggantikan AKBP La Ode Proyek yang dipindahtugaskan menjadi Wadirbinmas Polda Sulawesi Utara.

Serah terima jabatan Kapolres Kepulauan Meranti telah dilaksanakan dilakukan Kapolda Riau pada (24/9/ 2019) lalu. AKBP Taufiq Lukman Hidayat SIK MH sebelumnya menjabat sebagai Kassubagluh HAM Divkum Polri.(rm/net).

BUPATI Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi

KPU dan Bawaslu Terima Dana Hibah Rp31,184 M Dari Pemkab Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) danBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti terima dana hibah dari Pemeritah Kabupaten Meranti. Dana hibah yang diserkan Pemkab Meranti tersebut sebesar Rp 22,184, 900.000 miliar. Dimana untuk KPU sebesar Rp 13,184,900,000 dan Rp 9 miliar untuk Bawaslu.

Dana hibah yang diserahkan Pemkab Meranti tersebut dalam rangka untuk menyukseskan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Acara Penyerahan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Kepulauan Meranti, KPU dan Bawaslu itu dilakukan disalah satu kafe di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (1/10/2019).

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan, Ketua KPU Kepulauan Meranti, Abdul Hamid, Ketua Bawaslu, Syamsurizal, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bambang Suprianto,

Kepala Badan Kesbangpol, Tasrizal Harahap, Kepala Bagian Humas dan Protokol, Hery Saputra, dan Komisioner KPU, Hanafi.

Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol, Hery Saputra SH, mengatakan penyerahan dana hibah itu sesuai dengan tahapan Pilkada serentak yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2019, tentang Pilkada serentak tahun 2020.

Dimana batas waktu tahapan penandatanganan NPHD adalah 1 Oktober 2019. ”Penandatanganan dan penyerahan NPHD ini sudah sesuai dan mengikuti aturan yang dibuat oleh Kemendagri. Dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dimulai tahapannya dari tahun 2019,” kata Hery.

Kepala Bagian Humas itu juga menambahkan, penyerahan dana hibah ini setelah dilakukannya pembahasan dan ekspose secara bersama-sama antara Bawaslu, KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) sehingga ditemukan anggaran yang disepakati dalam rangka

menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Pada prinsipnya pemerintah daerah mendukung penuh terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Terkait berapa yang diusulkan dan berapa yang terealisasi sudah dilakukan pengkajian yang komperhensif. Dengan anggaran ini kita harapkan dapat digunakan sesuai aturannya, sehingga penyelenggara Pilkada di tahun mendatang bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Terkait dengan dilakukannya penyerahan dokumen negara di sebuah kafe, Hery mengatakan hal itu tidak menjadi masalah, serta mengingat kesibukan bupati dalam menghadiri agenda kementrian. ”Itu tidak menjadi masalah. Hanya proses administrasi, jadi sah- sah saja. Yang jadi masalah itu jika tidak ditandatangani, kecuali dilakukan di tempat sepi baru jadi pertanyaan, sedangkan ini dilakukan didepan khalayak ramai. Sementara itu kesibukan bupati dalam menghadiri agenda kementrian sehingga tidak bisa pulang ke Meranti, makanya saya menghubungi KPU dan Bawaslu untuk menyusul ke Batam,” ungkapnya. (rm/m.zaini).

Satlantas Polres Meranti Gelar Dikmaslantas SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kepuluaan Meranti, Riau melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas dan Deklarasi Anti-Ujuk Rasa Anarkis di SMA Negeri 3 Kecamatan Tebing Tinggi, Jalan Dorak, Selasa pagi (1/10/2019) lalu.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang keselamatan berlalu lintas dan untuk tetap mendukung situasi keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kam-

seltibcar) dan situasi kantibmas yang kondusif tetap terjaga di wilayah Kepulauan Meranti.

“Iya, dengan adanya imbauan ini diharapkan pelajar tetap berkosentrasi dan tenang dalam belajar dalam rangka mencapai cita-citanya dan tidak terpengaruh dengan hal -hal yang negatif yang bersifat provokatif dan anarkistis,” ungkap Kapolres Meranti AKBP Taupiq Lukman Hidayat SIK MH, melalui Kasat Lantas AKP Teguh Wiyono SH MH. Tambahnya, Dikmas dan

imbauan tersebut juga akan dilaksanakan di sekolahsekolah lainnya tingkat me-

negah atas kejuruan maupun perguruan tinggi di Kota Selatpanjang.(rm/net)

ADVERTORIAL

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019 Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Lagi, Wabup Meranti Ingatkan Kepada Penanggungjawab Kegiatan

Disperindag Meranti Gerak Cepat Perbaiki Plafon Pasar Modern SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA - Peristiwa runtuhnya plafon Pasar Modern Selatpanjang, Sabtu (28/9/2019), akibat hujan deras yang menyebabkan air merembes keplafon hingga lapuk dan ambruk tak diduga sama sekali, untuk mengatasinya petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Meranti langsung bergerak cepat turun kelapangan untuk memperbaiki fasilitas publik tersebut.

"Ya hari itu juga tepatnya pukul 9.00 Wib kita langsung menurunkan anggota kelapangan untuk mengecek dan memperbaikinya," ujar Rudi Alhasan SH.i MH, saat dikonfirmasi wartawan, Minggu siang (29/9/2019).

Dalam hal memperbaiki plafon Pasar Modern itu, diakui Rudi pihaknya tidak mau ambil resiko sebab ia tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Caranya dengan merobohkan semua bagian plafon yang berpotensi ambruk untuk diganti menyeluruh. Selain itu juga mengupayakan perbaikan atap agar air hujan tidak lagi merembes ke plafon.

"Setelah melalukan pengecekan dan membersih bagian plafon yang roboh siangnya langsung kita kerjakan kembali. Agar kejadian tak terulang lagi kita juga merobohkan plafon yang sudah basah dan berpotensi amruk," jelas Rudi lagi.

Lebih jauh dijelaskan Rudi, kedepan perbaikan atap dan plafon buka saja dilakukan pada TKP kejadian kemarin, tapi pihaknya juga akan mengidentifikasi semua plafon yang rawan amruk untuk pembongkaran terutama pada bagian yang terbuka yang terkena rembesa air hujan.

"Kedepan kita merencanakan akan membongkat seluruhnya terutama yang terkena rembesan air," jelasnya.

Rudi berharap dengan perbaikan itu masyarakat maupun para pedagang dapat beraktifitas dengan aman, nyaman serta tidak lagi kawatir terjadinya plafon abruk sehingga aktifitas jual beli dipasar dapat kembali normal. Dan diakui Rudi perihal perbaikan plafon pasar modern itu juga telah dilaporkannya kepada Bupati Meranti.

"Ini merupakan tanggungjawab kita untuk memberikan kenyamanan kepada pedagang dan masyarakat dipasar, semoga dengan perbaikan ini aktifitas dipasar khususnya dilokasi plafon yang ambruk kembali berjalan normal," harapnya mengakhiri. (hms).

Wabup Meranti Hadiri Kegiatan Evaluasi SAKIP Pemkab. Meranti 2019 WAKIL Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim menghadiri kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019, kegiatan dalam rangka menguji kemampuan SKPD dalam menyusun sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem Akuntabilitas keuangan itu, dipusatkan di Ballroom, Hotel Nagoya, Batam, Sabtu (28/9/2019).

Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan I Kemenpan RB Komaruddin AK MSc, Nara Suber Hari Kamto, Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner MP.d, Kepala Bappeda Meranti Dr. H. Maamun Murod, Insektor Meranti Drs. Suhendri dan Jajaran Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemkab. Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kabag Ortal Rika S. Sos dan Jajaran Pejabat Eselon III, Para Camat Se-Kabupaten Meranti, Kasubag Program tiap OPd dan lainnya.

Dalam kegiatan itu, seluruh SKPD diminta oleh penguji untuk memaparkan Casecading atau pohon kinerja yang disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja disetiap SKPD. Yang langsung dievaluasi dan diuji oleh Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan I Kemenpan RB Komaruddin AK MSc. Dalam pemaparan yang dilakukan oleh Kepala SKPD dihadapan Wakil Bupati serta pembimbing dari Kemen PAN RB, penyusunan Casecading yang dilakukan oleh setiap OPD yang berbasi: kinerja, efektif, eflsien dan bermanfaat, terbukti sudah cukup baik namun beberapa masih butuh penyempurnaan Kelemahan yang ditemui seperti dalam penggunaan kalimat yang tidak efisien dan penyusunan pohon kinerja yang kurang logic.

Untuk itu, Komaruddin meminta Kepala SKPD untuk lebih menyederhanakan kalimat agar mudah dimengerti dan penyusunan program yang lebih logis.

Selain itu juga seperti diingatkan Komaruddin diperlukan pelaksanaan program yang terintegrasi antara satu SKPD dengan SKPD lainnya.

Setelah diberikan petunjuk dan arahan dari pihak Kementrian PAN-RB RI, para Kepala SKPD dan Kasubag Program mulai memahami dengan baik. Diharapkan kedepan penyusunan SAKIP lebuh sempurna sehingga apa yang ditargetkan Bupati dan Wakil Bupati perolehan nilai SAKIP A dapat terwujud.

Menyikapi kegiatan itu, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim menegaskan penyusan SAKIP yang baik penting namun hal itu hanya bersifat adminsitrasi, adalah agar pegawai Iebih menyadari apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

"Yang penting pegawai memiliki kinerja yang tinggi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat," tegasnya. (hms).

Lengkapi Semua Dokumen dan Lakukan Pengawasan SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA- Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, tak hentihentinya mengingatkan kepada seluruh PNS khususnya penanggungjawab kegiatan untuk melengkapi semua dokumen pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap kegiatan/proyek yang sedang berjalan, hal itu untuk menghidari sesuatu yang tidak diinginkan apalagi sampai tersangkut masalah hukum, pernyataan itu disampaikannya saat menjadi Pembina Apel Senin pagi, dilingkungan Pemkab. Meranti, Senin (7/10/2019).

Turut hadir Staf Ahli Bupati Drs. H. Askandar, Drs. H. Jonizar, Asisten Sekda Drs. H. Revirianto, H. Rosdaner, Syamsuddin SH MH, Dilingkungan Pemkab. Meranti serta para Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemkab. Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH serta Serta Para Pejabat Eselon III dan IV, Para Pegawai ASN maupun Non PNS. Dijelaskan Wabup H. Said Hasyim, tanggal 17 February 2019 mendatang, dirinya bersama Bupati genap menjabat 4 tahun, selama memimpin Kabupaten Meranti Wabup mengakui bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang menyangkut urusan Pemerintahan. Salah satunya masalah Pembinaan Pegawai yang telah diberikan amanah oleh pimpinan.

Dihadapan, seluruh para peserta Apel ia menegaskan para ASN yang diberikan amanah oleh pimpinan untuk menjalankan Pemerintah dapat bekerja dengan baik sesuai Tupoksi serta mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga apa yang diinginkan yakni membawa masyarakat Meranti yang sejahtera dapat terwujud.

Diantara yang paling rawan dan menjadi fokus Wabup adalah terkait pelaksanaan kegiatan Fisik maupun Non Fisik, dikatakan pria yang telah malang melintang didunia birokrasi itu menyarankan set-

WABUP H. Said Hasyim Pembina Apel Senin pagi

iap PPTK dan penanggungjawab Teknis untuk segera menyelesaikan kewajiban baik dari segi Adminsitrasi maupun lainnya. Dan yang paling penting melaksanakan fungsi pengawasan pada kegiatan/ proyek yang sedang berjalan.

"Bagi PPTK dan Petugas Teknis penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Infrastuktur saya minta untuk turun kelapangan mengawasi proyek jangan sampai timbul masalah," ujar Wabup.

Selain itu Wabup menyarankan kepada pelaksanaan kegiatan lebih jeli mengukur pelaksanaan proyek jika dinilai akan bermasalah lebih baik tidak dilaksanakan.

"Lebih baik ditunda daripada akhirnya bermasalah, saya harap

ini menjadi catatan termasuk juga untuk kegiatan Non Fisik," ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Wabup, dirinya sebagai pimpinan selalu membuka diri untuk menerima pegawai yang ingin konsultasi jika menemukan masalah dan Wabup siap membekap pegawai jika memang tidak bersalah apalagi hanya terbentur pada Adminsitrasi.

"Jika bermasalah silahkan berkonsultasi dengan pimpinan, kami siap membekap, karena saya tak menginginkan ASN Meranti tersangkut masalah hukum," akunya.

Wabup mengatakan kepada semua PNS jangan takut dalam menjalankan kegiatan jika sudah

dilaksanakan sesuai aturan.

"Jika bekerja sesuai aturan jangan takut, tanamkan niat yang baik dan yang penting kuasai aturan, jika itu sudah dilakukan pasti akan selamat," ucapnya.

Terakhir dalam Apel Senin pagi kali ini, Wabup sempat menyinggung kondisi politik Meranti saat ini yang mulai bergejolak. Terkait hal itu Wabup memgingatkan kepada seluruh ASN untuk tidak terpengaruh. Ia meminta ASN tetap fokus pada menjalankan Tupoksinya.

"Saya minta kepasa pegawai untuk tetap konsentrasi bekerja menjalankan tugas, dengan tidak terlalu dalam masuk keranah politik," pungkasnya. (ist).

Kunjungi SMAN 3, Wabup Beri Nasehat Pada Siswa Untuk Rajin Belajar Kejar Cita-Cita Setinggi Langit SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim mengunjungi SMA Negeri 3 Selatpanjang, dalam kunjungannya Wabup berpesan kepada para siswa untuk rajin belajar karena apa yang dilakukan dimasa muda menentukan masa depan seseorang, Selasa (8/10/2019).

Turut bersama Wakil Bupati, Kasat Pol PP Meranti Helfandi SE M.Si, Kasubag Humas dan Kasubag Protokol Sekdakab. Meranti, serta para guru tenaga pengajar SMAN 3 Selatpanjang.

Kedatangan Wakil Bupati di SMAN 3 yang berlokasi diwilayah Dorak itu, untuk melihat langsung proses belajar mengajar yang berlangsung disekolah sekaligus menindaklanjuti temuan Wabup yang mendapati beberapa siswa SMAN 3 Selatpanjang bolos saat jam belajar.

Sekedar informasi, sekira pukul 9.00 Wib, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim mendapati beberapa orang siswa SMA 3 bolos saat jam belajar, mereka dengan santai duduk sambil bermain gitar disebuah pondok yang berjarak sekitar 300 M dari sekolah. Melihat hal itu Wabup langsung turun dari kendaraan dinasnya untuk menghampiri para siswa, ke-

Kunjungi SMAN 3, Wabup Beri Nasehat Pada Siswa Untuk Rajin Belajar Kejar Cita-Cita Setinggi Langit

tika ditanya kenapa tak masuk sekolah mereka beralasan para guru sedang rapat.

Namun apapun alasan yang diutarakan siswa prilaku itu tidak bisa dibenarkan karena masih dalam waktu belajar yang harusnya siswa berada disekolah.

Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim langsung mengintruksikan Satpol PP Meranti untuk menertipkan guna diberi pembinaan. Tak lama berselang Satpol PP Meranti yang dipimpin Kasat Pol PP Meranti Helfandi SE M.Si, tiba dilokasi dan mengaman-

kan para siswa untuk dibawa ke Markas Satpol PP jalan Merdeka.

Kepada media, sesuai arahan Wakil Bupati, Kasatpol PP Meranti Helfandi SE M.Si, akan melakukan pembinaan kepada siswa dan memanggil orang tua yang bersangkutan sebelum dikembalikan kepihak sekolah atau keluarga.

"Ya sebelum dikembalikan kita akan panggil dulu orang tua siswa untuk dibina," jelas Helfandi.

Sementara itu setiba di SMAN 3, Wabup H. Said Hasyim langsung menuju

lokal IPA untuk melihat proses belajar mengajar. Wabup juga berkesempatan memberikan nasehat kepada para siswa sekaligus berdialog terkait hak siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik dan belajar sungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita.

Dikatakan Wabup, masamasa SMA merupakan usia emas bagi siswa untuk merancang masa depan, usia emas ini hanya sekali dan tidak dapat kembali lagi untuk itu ia mengingatkan kepada para siswa untuk menggunakan masa ini dengan

baik untuk belajar sungguhsungguh mengejar cita-cita setinggi langit.

Menurut Wabup inilah masanya bagi para anak muda untuk mengasah otak membentuk kecerdasan dan karakter sebagai bekal menghadapi masa depan yang gemilang. Diakui Wabup ia sangat prihatin melihat para siswa yang suka bolos masuk dan tidak serius belajar.

"Karena ini menyangkut masa depan Meranti kedepan, karena estafet kepemimpinan kedepan akan digantikan oleh pemuda saat ini, kita tidak dapat membayangkan jika siswa suka bolos dan malas-malasan belajar," jelas Wabup.

Mendengar pencerahan dari Wabup, para siswa terlihat paham dan berjanji akan belajar menimba ilmu dengan sungguh-sungguh mengejar cita-cita.

Pada kesempatan itu, Wabup juga melihat kualitas ruang belajar, mobiler serta tenaga pengajar di SMAN 3 Selatpanjang. Wabup sempat mengomentari kondisi halaman sekolah yang terkesan hampa tanpa taman dan bunga-bunga. Iapun meminta pihak sekolah untuk menatanya karena jika lingkungan sekolah asri otomatis akan menumbuhkan semangat bagi penghuninya. (hms).

CMYK

7

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019, Minggu I

BATAM METROPOLIS

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Disnaker Batam Kirim Pencari Kerja ke BLK Padang SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Kepulauan Riau mengirim 120 pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja di Kota Padang, Sumatera Barat. ”Ini merupakan upaya dalam memberikan keterampilan kepada pencari kerja yang jumlahnya cukup banyak di Batam,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti Batam, Rabu.

Ia mengatakan terdapat beberapa jenis pelatihan yang diberikan, antara lain asisten arsitektur bangunan, jahit, dan “house keeping” .Pelatihan yang akan dimulai pada November 2019 itu berlangsung selama dua bulan.Saat ini, Pemkot Batam masih menyeleksi pencari kerja yang akan mengikuti pelatihan itu.

Rudi menyatakan 150 orang mendaftar untuk mengikuti pelatihan itu. Mereka diseleksi hingga mendapatkan 120 pe-

serta terbaik yang akan dikirim ke Kota Padang. ”Tadi mereka sudah tes wawancara dan tertulis dari perwakilan BLK Padang langsung. Hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat ini,” kata dia.

Dia mengatakan selain Padang, program serupa juga akan dijalankan di beberapa kota lain di Indonesia, di antaranya di Bandung dan Bekasi.Masing-masing daerah akan memberikan pelatihan yang berbeda. Oleh kare-

na itu, pencari kerja dapat menyesuaikan jenis pelatihan sesuai dengan bidang minatnya. ”Semua akomodasi ke sana ditanggung pihak BLK. Mulai dari tiket, asrama, dan lainnya selama menjalani proses pelatihan,” kata dia.

Program pelatihan itu merupakan upaya dari Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan BLK di berbagai penjuru negeri. Nantinya, kata dia, bila BLK Batam selesai dibangun maka keg-

iatan serupa juga akan dilaksanakan di Batam.”Jadi saling tukar pelatihan. Sekarang kita dulu yang kirim.

Lain kali kita yang undang mereka untuk pelatihan kemaritiman,” kata dia.

Rudi berharap, program pelatihan itu dapat membantu menambah kemampuan pencari kerja sekaligus mendorong pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, bahkan menjadi wirausaha.(rm/ant).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Rudi Sakyakirti

Bakamla Tangkap Kapal Minyak Pertamina

Diduga Transfer BBM Ilegal KAPAL tengker pengangkut BBM yang tertangkap Bakamla

BATAM, RAKYAT MEDIASatgasus Bakamla RI menangkap kapal tengker membawa minyak berlogo Pertamina saat melakukan tranfer BBM ke kapal Tugboat diperairan Kabil, Nongsa, Batam, Selasa (24/9/2019) lalu. Namun pihak Pertamina membantah bahwa kapal tengker berlogo pertamina tersebut milik Pertamina Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I, Roby Hervindo mengatakan

bahwa kapal minyak yang berlogo Pertamina tersebut bukan milik Pertamina.”Kami sampaikan bahwa kapal tersebut bukan milik Pertamina,” tegas Roby, kepada wartawan, Minggu (29/9/2019).

Dikatakan Roby, pihaknya tidak paham apa tujuan dan motif mereka (pelaku) menggunakan logo Pertamina pada kapal ilegal tersebut, dengan kejadian ini, nama baik Pertamina telah tercoreng. ”Untuk itu, kami dari

Pertamina telah menyerahkan tindak lanjut penyelidikan kepada pihak yang berwenang,” pungkasnya. sebelumnya ramai diberitakan, Kapal tongkang minyak berlogo Pertamina berhasil diamankan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Trisula Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI saat melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) jenis fame diperairan Kabil, Nongsa, Batam pada Selasa (24/9/2019) lalu.

Dari proses kegiatan ilegal tersebut, terlihat melalui alat ukurnya baru sebanyak 14 Ton BBM yang berhasil ditransfer dengan nilai ekonomis mencapai Rp182 jt serta 13 ABK juga turut diamankan” tambahnya.

Pantau haluankepri.com, kapal tongkang berlogo Pertamina GT 2827 No 6049/PPm 2014 PPm No 3632/L yang diamankan di Dermaga pelabuhan batu ampar, terlihat dipasang Police line.(rm/feri)

Partai Gerindra Usung Iman Sutiawan Bakal Calon Walikota Batam BATAM, RAKYAT MEDIAPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mendatang sudah mulai mendapat perhatian sendiri dari masyarakat kota Batam. Beberapa partai politik sudah melakukan komunikasi dan gerilya politik beberapa bulan belakangan ini.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kota Batam sendiri sudah melakukan komunikasi politik ke beberapa partai politik yang ada di Kota Batam, terkhusus partai koalisi pada pilpres kemaren.

“Terkait politik kita sudah intens melakukan komunikasi dengan beberapa partai politik baik itu yg sejalan di pilpres maupun diluar koalisi pilpres” ujar Wawan Koswara sekertaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kota Batam pada Senin (30/92019) Wawan juga mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi dan membangun kepercayaan kepada seluruh elemen baik itu masyarakat, tokoh agama, pekerja, pengusaha dan lain-lain. ”Komunikasi sudah juga silakukan dengan berbagai unsur baik pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha, buruh, pekerja, matjelis taklim, LSM, dan lainnya.” Ujarnya.

Partai Gerindra sendiri sudah mempunyai kad-

WARTAWAN Batam dan kapolresta Barelang foto bersama

Puluhan Wartawan Batam Lakukan Aksi Solidaritas BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Puluhan wartawan Batam melakukan aksi solidaritas menolak kekerasan terhadap jurnalis. Menggunakan umbul-umbul dan berbagai atribut yang bertuliskan penolakan kekerasan terhadap Jurnalis, puluhan Jurnalis yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan Asosiasi Media Siber Indonesia itu menyerukan kemerdekaan pers.

Bergantian berteriak dengan nada yang lantang bahwa jurnalis harus bebas dari segala intimidasi disaksikan polisi dibawah rintik hujan di dataran engku putri, Batam Center, Senin (30/09/2019).

Ketua Aliansi Jurnalis Indepen-

den (AJI) Kota Batam, Widodo mengatakan aksi solidaritas Jurnalis di Batam tersebut merupakan upaya untuk mengingatkan kepada aparat kepolisian agar dapat memperhatikan tugas jurnalis. ”Akhir ini sudah 14 jurnalis diberbagai daerah yang mendapat kekerasan oleh aparat kepolisian saat menjalankan tugas jurnalistik.

Untuk itu kami meminta kepada aparat kepolisian agar dapat melindungi jurnalis,” ujarnya.

Aksi solidaritas ini, kata dia sebagai upaya untuk mengingatkan kepada polisi agar dapat memahami kerja jurnalis dalam peliputan unjuk rasa.Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo turut menyesalkan atas adanya tindakan

kekerasan jurnalis yang dilakukan polisi.Ia pun meminta kepada jurnalis saat dalam peliputan aksi demonstrasi agar dapat mengenakan alat tanda identitas.”Untuk itu kita harus dapat saling memahami, karena polisi juga manusia,” ujarnya.

Kapolres pun berjanji dalam waktu mendatang jika ada aksi demonstran saya akan mengingatkan kepada anggota saya agar dapat melindungi kerja setiap jurnalis.

Saya berharap kepada jurnalis sebagai kontrol sosial agar dapat mengontrol dan menjaga kekondusifan Kota Batam.Jika kawan kawan menemukan tindakan anggota saya yang tidak sesuai koridor tolong sampaiakan kepada saya, tungkasnya. (rm/rendi).

KETUA Partai Gerindra Iman Sutiawan

ernya yang akan di usung pada pilkada 2020 mendatang Yaitu ketua DPC Partai Gerindra Iman Sutiawan yang sekaligus Wakil ketua III DPRD Kota Batam. ”Untuk calon yang akan diusung, tiap tingkatan mengerucut pada satu calon yaitu Iman Sutiawan Setelah kita melakukan lobi dan disampaikan di internal partai” ujar Wawan kepada wartawan di Batam Centre.

Wawan juga tidak menafikan akan adanya tidak menutup kemunkinan ada calon alternatif lain tapi sekarang dari internal gerindra baru satu orang. ”disampaikan di internal partai tidak menutup kemunkinan ada calon alternatif laintapi sekarang dari internal gerindra baru satu orang yaitu Iman Sutiawan” ujar Wawan.

Saat di konfirmasi apakah ada kemungkinan membangun poros ketiga

dimana terlihat dua partai politik seperti PDIP dan Nasdem sudah mulai menampakkan diri untuk mengajukan Bakal Calon Walikota Batam.”Terkait poros ketiga bisa saja dan sangat mungkin walaupun saat ini saya lebih cenderung arahnya kita bersama antara dua poros diatas” ujar Wawan.

Wawan juga menambahkan bahwa untuk komunikasi politik partai Gerindra dilakukan dengan dengan dua metode yaitu komunikasi internal dan eksternal,”Komunikasi politik dilakukandengan dua metode yang pertama komunikaai internal antar anggota dewan dilakukan oleh pak Iman diluar Komunikasi yang pertama partai Gerindra bersama-sama yang sudah intens kita laukuan dengan partai PKS, PPP, PDIP, PAN, dan Demokrat” ujar Wawan. (*)

Puluhan WNA Yang Melakukan Penipuan Berada di Ruko Grand Orchid BATAM, RAKYAT MEDIATak kunjung diketahui siapa dalang dibalik peran yang menyembunyikan dan memberi ijin tinggal puluhan Warga Negara Asing (WNA) di dua ruko itu hingga kini masih diburu polisi. Bagaimana tidak, Ruko yang dihuni puluhan WNA itu belum berhasil diketahui siapa pemilik dan penyewanya.

Sebelumnya Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo kepada wartawan mengungkapkan rasa kebingungan atas kondisi ruko tersebut.”Ruko itu memang misterius, saya pun bingung.

Biasakan ada puluhan orang tinggal di dalam namun tidak terdeteksi,” ucap Kapolres.

Bahkan mereka berhasil mengelabuhi petugas security yang berjaga.

PARA WNI asal Hokong yang ditahan Polres barelang

Sebagaimana penuturan petugas sekuriti, Komplek Ruko Grand Orchid.

“Disini saya jadi sekuriti sudah bertahun-tahun, dan bolak balik patroli pagi, siang dan malam namun sama sekali tidak perna ada aktivitas diruko itu,”ujarannya.

Tidak diketahui siapa dalang dibalik hal tersebut.

Namun jarajaran Polresta masih terus mencari siapa pemiliknya.”Masih kita lidik ya,” ujar Kapolresta saat dihubungi Sabtu (28/09/2019).

Informasi yang diperoleh media ini, dua Ruko

yang dijadikan persembunyian 47 WNA itu merupakan satu pemilik.Salah seorang penyewa ruko di komplek grand orchid, Edi mengatakan bahwa ruko yang diperiksa polisi beberapa waktu lalu ia sewa dari sales marketing grand orchid.”Saya disini hanya sebatas menyewa saja, sewa pun melalui sales marketing bukan langsung kepada pemiliknya,” ungkap Edi, Sabtu (28/ 09/2019) yang merupakan pemilik warung dilokasi puluhan WNA bersembunyi.

Dikatakan Edi bahwa ia hanya menyewa lantai satu ruko tersebut Rp 6 juta perbulan. “Namun saya sekali tidak tau bahwa ada puluhan orang asing tinggal di lantai atas ruko yang saya sewa ini,” cetus Edi merasa heran. (rm/trb)

SUMATERA BARAT

8

Rabu, 9 - 18 Oktober Minggu Edisi : #2019 272 Tahun IV, I

Website: www.rakyatmediapers.co.id Rabu, 9 - 18 Oktober 2019 Minggu I

Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SEKRETARIS Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, SKM,MKM KEPALA Dinas Kesehatan Sumatera Barat drHj Merry Yuliesday, MARS (tengah)

Family Gathering Dinas Kesehatan Prov Sumbar PADANG, RAKYAT MEDIAUntuk meningkatkan rasa kebersamaan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Dinkes) telah

melakukan kegiatan Family Gathering Di Mifan Water Park.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat dr Hj Merry Yuliesday, MARS dan pejabat serta

staf Dinas Kesehatan Sumbar yang dilaksanakan di wilayah Padang Panjang27 s/d 28 September 2019 bulan lalu . Pejabat Eselon III dan IV beserta staf.(rm/ robby)

Dinas Kesehatan Sumbar Serahkan SK Kenaikan Pangkat Pegawai dan UPTD PADANG, RAKYAT MEDIA-Untuk memberikan apresiasi dan semangat kerja para pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Selasa (8/10/

2019) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, SKM,MKM menyerahkan SK Kenaikan Pangkat kepada puluhan Pegawai Dinas

Kesehatandan Unit Pelaksana Teknis Dinkes. Penyerahan SK tersebut dilaksanakan saat apel pagi dihalaman kantor Dinas Kesehatan Sumbar di Padang. (rm/ril)

Dinas Kesehatan Sumbar Canangkan GeMa CerMat KEPALA Dinas Provinsi Sumbar Prov Sumbar dr Hj Merry Yuliesday, MARS

Kadis Kesehatan Sumbar Bagikan Masker Pada pengendara PADANG, RAKYAT MEDIA-Untuk mengantisipasi bagi masyarakat dari dampak kabut asap yang melanda kota Padang beberapa waktu lalu. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat bersama dengan pejabat eselon III, IV dan staf melaksanakan pembagian masker di sepanjangjalan Jendral Sudirman.

Kegiatan tersebut untuk membantu pengendara ,pejalan bias dapat memanfaatkan masker untuk melindungi diri dari Kabut asap, Kegiatan tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Dinkes Prov Sumbar dr Hj Merry Yuliesday, MARS. Kegiatan untuk mengantisipasi kabut asap tersebut ikut serta Sekretaris Dinkes Arry Yuswandi, SKM, MKM, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dra Linarni Jamil Apt, M.Kes, Kepala Bidang (Kabid) Sumberdaya Kesehatan dr Lila Yanwar ,M.Kes dan pejabat eselon IV dan sejumlah staf dinas kesehatan Sumbar.

Pantauan media ini di lapangan terlihat Kepala Dinas Provinsi Sumbar Prov Sumbar dr Hj Merry Yuliesday, MARS, sedang membagikan masker kepada pengendara sepeda motor di jalan.(rm/robby).

PADANG, RAKYAT MEDIAPencanangan GeMa CerMat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka mensosialisasikan kegiatan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Dinkes Kab Solok melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat, Pelajar, Kelompok PKK dan Kelompok Masyarakat terkait di Hotel Femina tanggal 16 s/d 17 September 2019 .

Kegiatan tersebut dibuka Langsung Oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, SKM,MKM dan didampingi oleh Kepala Dinkes kab Solok Berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/ MENKES/427/2015 GeMa Cermat merupakan Upaya bersama pemerintah dan masyarakat melalui rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan benar.

GeMa Cermat bertujuan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan obat secara benar. Meningkatnya kemandirian dan perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan obat secara

benar. Meningkatnya penggunaan obat rasional. Kurang pengetahuan dan informasi ttng obat resep dokter. Kepatuhan pasien rendah (durasi,dosis) efek pengobatan tidak optimalmis persepsi tentang obat generic obat murah dan tidak manjur Pembelian anti biotic secara bebas tanpa resep dokter memicu resistensi bakteri Penggunaan obat bebas (OTC) tanpa pengetahuan dan informasi memadai sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan baru, misalnya dosis berlebihan, durasi tidak tepat, kejadian efek samping, interaksi obat/penyalahgunaan obat, dll SWAMEDIKASI merupakan upaya yang dilakukan oleh individu yang bertujuan untuk mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obatan yang dapat dibeli bebas di apotek atas ini siatif sendiri tanpa nasehat dokter. sebagian masyarakat adalah melakukan pengobatan mandiri, tanpa melalui dokter ketika sedang sakit. Biasanya swame dikasi dilakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan. Swame dikasi saat ini yang terjadi di masyarakat.

Upaya yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat untuk

SEKRETARIS Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, SKM,MKM

mengatasi keluhan Lebih dari 60 % masyarakat melakukan swamedikasi. Lebih dari 80 % mengandalkanobat modern.

Masyarakat mutlak memerlukan informasi yang jelas dan dapat dipercaya Peningkatan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang penggunaan obat secara benar, termasuk cara memilih, memperoleh, menyimpan

dan membuang obat secara benar di rumahtangga perilaku Termasuk obat bebas (OTC) dalam swamedikasi dan obat keras (ethical) yang diperolehmelaluiresepdokterPrinsip BENAR sesuaiTenagaFarmasi (Apoteker, TenagaTeknisKefarmasian) dan referensi yang tepat dan akurat, bukti ilmiah terkini, termasuk informasi pada kemasan obat. (rm/robby)

Pemprov Sumbar Canangkan Gerakan ‘Sumbar Tangguh Bencana’

WAKIL Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit

PADANG, RAKYAT MEDIASepuluh tahun lalu, 30 September 2009, Sumatera Barat diguncang gempa besar berkekuatan 7,6 Skala Richter dengan pusat gempa 57 KM barat daya Kota Pariaman pada kedalaman 71 KM di Patahan Mentawai (bawah laut). Selain menelan korban jiwa, bencana juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan sarana prasarana.

Peringatan 10 tahungempaSumbar, salah satu upaya mewarisi pengetahuan bencana kepada generasi selanjutnya agar tidak lupa dan meneruskan informasi ini nantinya. Sebab gempa terjadi dalam periode yang panjang, bahkan bias mencapai 100 tahunan.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit dalam sambutannya saat Peringatan 10 Tahun Gempa Sumbar yang dilaksanakan di Hotel Inna Muara Padang, Senin (30/9) malam.

“Peringatan ini sebagai momentum untuk mengenal kembali potensi gempa di daerah kita serta upaya untuk meningkatkan kesiap siagaan dalam menghadapi bencana. Saya mengharapkan kesadaran bahwa pengurangan resiko bencana adalah tugas bersama dan semua pihak dapat bersinergi mewujudkan Sumbar Tangguh Bencana,” tambah NasrulAbit.

Acara yang dihadiri ebih 500

undangan ini menghadirkan cerita dari penyintas mengisahkan pengalaman ketika gempa terjadi. Terlihat para tamu khidmat dalam mengikuti cerita dihadirkan, karena kisahnya sangat menyentuh dan sekaligus menyadarkan saat itu Sumatera Barat Belum memiliki pengetahuan tentang gempa serta masih minim daerah evakusi.

Selanjutnya rangkaian acara menampilkan teaterikal gempa 30 September 2009.

Pembukaan teatrikal menampilkan tentang keindahan alam Sumatera Barat dan juga potensi bencana yang ada. Selanjutnya teaterikal mengajak hadirin untuk muhasabah diri dan bangkit dalam menghadapi bencana. (rm/diskominfo)

CMYK

9

RABU, 9 - 18 OKTOBER 2019, MINGGU I

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Edisi : # 272 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Selama Tiga Tahun Mangkrak Tidak Dirawat

Kapal Patroli 325 Milik BP Batam Senilai Rp23 Miliar Tenggelam

TERMINAL Pelni di Pelabuhan Batuampar

TERMINAL PELNI AKAN KEMBALI DI PELABUHAN SEKUPANG BATAM, RAKYAT MEDIA-Terminal Pelni di Pelabuhan Batuampar akan segera dipindahkan kembali ke Pelabuhan Sekupang.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menargetkan selesai sebelum Natal dan Tahun Baru.”Terminal Pelni akan pindah dari Batuampar ke Sekupang. Akhir tahun ini akan selesai,” kata Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Sabtu (5/10/2019).

Purwiyanto, sapaan akrabnya, mengaku bahwa BP Batam telah berkomunikasi dengan Pelni.”Komunikasi kami bagus dengan Pelni. Maka kami realistis akhir tahun ini sudah selesai,” ungkapnya.

Untuk perbaikan gudang di Pelabuhan Sekupang sendiri, anggarannya tengah diproses.”Ini akan diselesaikan karena masyarakat membutuhkannya sesegera mungkin,” paparnya.

BATAM, RAKYAT MEDIA-Selama tiga tahun dibiarkan mangkrak dan tidak pernah mendapat perawatan oleh BP Batam. Akhirnya Kapal Patroli (KP), 325 milik BP Batam, itu rusak dan tenggelamSabtu (05/10/2019) lalu, di samping ponton Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS), akibat bocor disisi haluan sebelah kiri.

Dikhawatirkan tenggelamnya kapal milik BP Batam yang dibeli menggunakan dana APBN tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan diperairan pantai akibat tumpahan minyak dan oli kapal tersebut.

Komandan Pos Kesahbandaran PD Sekupang, Parsaoran Samosir mengatakan, terkait tenggelamnya kapal patroli tersebut, sudah di laporkan ke pihak Satuan Kerja (Satker), BP di Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS).

“KP 325 milik BP Batam ini, memang sudah tenggelam. Tetapi apa yang menjadi penyebab Baca Hal 10

KAPAL Patroli (KP), 325 milik BP Batam

Baca Hal 10

Pesawat Wings Batam-Letung Kurangi Jadwal Penerbangan

Masyarakat Natuna Sambut Meriah Hari Jadi Pemkab Natuna ke-20

ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Maskapai penerbangan Wings Airline memgurangi jadwal penerbangan dari Bandara Batam menuju Bandara Letung dari setiap hari menjadi empat kali penerbangan dalam waktu seminggu.

“Sebelumnya setiap hari pelayanan penerbangan dari Baca Hal 10

MASKAPAI penerbangan Wings Airline

Plt Gubernur Kepri Hadiri Peringatan HUT Ke-74 TNI di Engku Putri

Plt Gubernur Kepru Isdianto dan pejabat lainnya

BATAM, RAKYAT MEDIA- Plt. Gubernur Provinsi Kepri, H. Isdianto menghadiri upacara Hari Ulang Tahun ke-74 TNI tahun 2019 di lapangan Engku Putri Batam Centre, Sabtu (5/10/2019).

Turut hadir dalam acara tersebut Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK, Danrem 033/WP, Danlantamal IV Tanjungpinang, Danguskamla

NATUNA, RAKYAT MEDIA-Euforia menyambut Milad atau Hari jadi Kabupaten Natuna ke-20 sudah mulai terlihat dan terasa.Momen ini menjadi kebanggaan semua kalangan di Natuna. Hanya saja karena keterbatasan dana dan kemampuan anggaran tidak memadai, maka acara perayaan HUT ini dilaksanakan secara sederhana selama sepekan dari tangal 6 sampai 12 Oktober.

Bupati Natuna Hamid Rizal dan Wakil Hj. Negesti Yuni Suprapti atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna merayakan peringatan Milad Kabupaten Na-

Armada I, Danlanud RHF Tanjungpinang, Ketua DPRD Kota Batam, Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Walikota Batam, Kapolres jajaran Polda Kepri, Kabinda Provinsi Kepri, Ketua BP Batam, serta unsur pemerintahan Provinsi Kepri dan elemen masyarakat Kota Baca Hal 10

BUPATI Natuna Hamid Rizal menerima pemberian dari peserta

Baca Hal 10

Kades Sawang Selatan Lakukan Korupsi Divonis 4 Tahun KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Mantan Kepala Desa (Kades) Sawang Selatan Karimun, divonis empat tahun penjara, dan denda 200 juta subsider 2 bulan penjara.

Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), dimana sebelumnya terdakwa dituntut selama 7 tahun 6 bulan.

Sidang Putusan kasus korupsi oleh Terdakwa Sukiran (43) sebagai kepala Desa Sawang Selatan, Karimun digelar di Pengadilan Negeri Tindak pidana korupsi (Tipikor) Tanjung Pinang pada, Rabu (2/10/2019).

Dalam persidangan ter-

ungkap fakta bahwa sejak akhir tahun 2018, banyak kegiatan yang tidak terlaksana dan ternyata dana untuk pembangunannya sendiri sudah tidak ada lagi, karena digunakan secara pribadi oleh terdakwa Sukiran.

Sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Guntur Kurniawan, beserta anggota Yon Efri dan Weninanda, menyatakan terdakwa Sukiran terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan primer pasal 2 ayat 1, UU tindak pidana Korupsi Baca Hal 10

TERDAKWA mantan Kades Sawang Selatan Sukiran (43)

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019 Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Lingga Paparkan Potensi Lingga Pada Investor China LINGGA, RAKYAT MEDIA-Bupati Lingga, Alias Wello memaparkan potensi dan sejumlah rencana investasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga pada tahun 2019 ini dihadapan investor China, Selasa (1/10/2019) lalu.

Pemaparan ini dilakukan pasca kunjungan para investor tersebut ke sejumlah lokasi yang berpotensi dilakukannya pengembangan, beberapa waktu lalu.

Dalam acara yang digelar di Gedung Daerah Dabo Singkep tersebut, pria yang akrab disapa Awe ini didampingi Asisten Ekonomi Kebangsaan (Ekbang), serta OPD terkait.

Kemudian juga ada Direktur BUMD Lingga, serta Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Investasi Daerah.

Ada beberapa rencana yang disampaikan Awe pada kesempatan tersebut, seperti pembangunan tambak garam di Pulau Sebangka, pembangunan industri manufaktur di Tanjung Sebayur, industri pengelolaan komoditi kelapa di Marok Kecil, budidaya ikan dan udang air payau, industri pengelolaan hasil

perikanan, serta investasi di bidang pertambangan.

“Di Pulau Singkep, kita memiliki sumber air panas yang jarang dimiliki daerah lain, dan banyak turisturis dari luar yang sering berkunjung kesana. Ini sangat berpotensi untuk dikembangkan,” ucap orang nomor satu di Lingga ini dalam kesempatan tersebut.

Ia melanjutkan, Kabupaten Lingga memiliki 604 pulau besar dan kecil, dan hanya 98 pulau yang sudah ada pemukiman penduduk. Dari sekian banyak pulau tersebut, ada banyak potensi perikanan, pertanian, tambang dan pariwisata yang siap untuk digarap dan dikembangkan.

“Saat ini Lingga juga telah menggandeng Jambi dalam kerjasama di bidang pengolahan komoditi kelapa di sentra IKM kelapa Desa Marok Kecil. Dalam hal ini, mereka (Jambi) sanggup mendatangkan kelapa hingga 300 ribu butir per hari,” ujarnya.

Tak hanya itu, Awe juga menjabarkan sejumlah investasi lain yang telah dan akan berjalan di Lingga

Kapal Patroli tenggelamnya, hingga saat ini belum dapat kita ketahui.

Karena kapal ini milik BP Batam,” kata Parsaoran, kepada wartawan ketika dikonfirmasi Sabtu Terkait tenggelamnya kapal patroli canggih itu, ungkap Parsaoran, telah disampaikan ke pihak Satker BP Batam di Lantai 2 PDS tersebut. Dan kami belum mengetahui apa tindakan mereka.

“Sebagai mitra kerja di PDS, kita telah laporkan kepada Satker BP Batam. Tetapi, apa tindakan mereka terhadap tenggelamnya KP 325 belum kami ketahui. Untuk lebih jelas, silahkan tanya ke pihak Satker BP Batam di Lantai 2. Mungkin mereka yang lebih tau,” papar Parsaoran.

Suprianto,Nahkoda KP 325 milik BP Batam itu, tak bersedia untuk menjawab pertanyan wartawan, terkait

Sambungan Hal. 9

penyebab tenggelamnya kapal patroli tersebut.”Maaf pak, saya no komen. Dan tidak bersedia untuk menjawab, lantaran bukan kewenangan saya. Sehingga saya takut, nanti salah jawab,” ungkap Suprianto.

Pria yang mengaku sebagai nahkoda pada KP 325 membenarkan kalau kapal patroli tersebut sudah lama tidak beroperasi. Sehingga tak terawat lagi, sebagaimana mestinya. ”Masuk saja ke dalam kapal, nanti bapak bisa melihat serta tau bagaimana kondisinya. Tapi, kenapa bisa demikian, silahkan tanya ke pihak BP Batam,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satker BP Batam PDS, Herman mengatakan hal yang sama, kalau ia tidak dapat menjawab pertanyaan wartawan. ”Benar, kapal Patroli 325 itu sudah tenggelam tadi pagi, diduga karena ada ke-

Terminal Pelni Selain hari besar, faktor lainnya karena Pelabuhan Batuampar akan memasuki masa revitalisasi, dimana perbaikan akan menyentuh dermaga Pelni yang ada di dermaga utara pelabuhan bongkar muat tersebut. ”Pelabuhan Batuampar akan diperbaiki, jadi dermaga Pelni harus balik ke Sekupang dulu,” kata Kepala Badan

Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan (BP) Batam Nasrul Amri Latif, belum lama ini.

Kata dia, langkah pertama yang akan dilakukan BP Batam sebelum pemindahan dermaga Pelni adalah memperlebar alur putar untuk Kapal Kelud.Pelebaran alur putar ini untuk memudahkan kapal-kapal Pelni seperti Sinabung dan Kelud untuk me-

menjadi pertimbangan semua pihak,” sebut dia selaku warga Jemaja, Anambas.

Tidak dipungkiri, pihak maskapai akan menghitung untung rugi. Namun itu tidak akan terjadi jika untuk kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau berani mengambil sikap untuk tidak membuka dua penerbangan di suatu daerah. Diketahui, di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki dua penerbangan yakni di Bandara Matak dan Bandara Letung.

“Padahal Bandara Letung itu milik Pemda Anambas. Mestinya di perhatikan dengan serius lah. Memang di Bandara Matak diperuntukan untuk perusahaan Migas, tapi pelayanan regulernya ada juga. Mudah-mudah-

Plt Gubernur Batam.

Dalam pelaksanaan Upacara dan Defile pasukan, Danrem 033/WP, Brigjend TNI Gabriel Lema menyampaikan mohon dukungannya dan saling bahu-membahu dalam pelaksanaan tugas TNI kedepannya.”Sebagaimana dilandasi moto Kepri, TNI-

bocoran serta kerusakan.

Namun, tak ada pencemaran atas lingkungan dan perairan. Karena, kapal sudah tak memiliki bahan bakar lagi,” sebut Herman.

Untuk jelasnya, lanjutnya, silahkan ke BP Batam agar mendapatkan keterangan yang lebih akurat.

Berdasarkan informasi lapangan, kapal patroli 325 tersebut sudah lama tidak beroperasi dan terurus, lantaran kekurangan ABK dan tenaga ahli untuk mengurus kapal itu dengan baik.

“Namun sangat disayangkan, kapal patroli ini harga sangat mahal yang di beli dengan uang negara. Tetapi faktanya dimiliki dengan sia sia, sehingga kapal canggih dengan seharga Rp 23 miliar sudah dibiarkan terlantar dan mangkrak, hingga tenggelam,” papar Edi, seorang warga yang menyaksikan. (rm/red) Sambungan Hal. 9

Pesawat Wings Bandara Letung (Anambas) menuju Bandara Hang Nadim (Batam). Infonya hanya hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu saja lagi ada penerbangan pesawat,” ujar Hariayadi, warga yang kerap memanfaatkan pelayanan penerbangan Wings Airline, Senin (30/9).

Ia menilai sangat prihatin hal ini bisa terjadi, padahal diketahui Bandara Letung baru saja beroperasi dan belum cukup berkembang. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus hadir dan tidak bisa berdiam diri. “Mestinya tidak terjadi seperti ini. Kami kuatir kedepannya akan tidak ada lagi penerbangan yang ingin melayani penerbangan ke Bandara Letung. Harus ada sesuatu solusi dan perlu

dalam waktu dekat. Beliau menginformasikan bahwa pada tanggal 20 November mendatang, akan dimulai peletakan batu pertama investasi yang mencapai angka Rp 1,2 triliun.

“InsyaAllah, bulan Januari akan kita mulai konstruksi tambak serta industri pengolahan pakan ikan. Tapi selain perikanan, kami juga membuka diri untuk investasi di bidang pertanian. Belum lama ini ada salah satu konsorsium dari China yang saat ini telah mengajukan percontohan sebesar 500 hektar untuk penanaman jagung” pungkasnya.

Usai pemaparan tersebut, para investor China yang hadir terlihat cukup tertarik dengan apa yang disampaikan Awe. Terutama pada industri kuarsa dan silika serta pertanian jagung.”Nanti kami akan bawa teknologinya, dan kami akan memasok listrik sendiri, selebihnya akan disalurkan ke masyarakat,” ujar Irwan menerjemahkan perkataan Mr. Chang, pengusaha pertambangan asal China. (rm/bn)

lakukan manuver.”Terus kedua, memperbaiki gudang yang dipersiapkan sebagai terminal nanti. Itu akan dilakukan oleh Persero,” jelasnya.

Pihaknya berharap mulai bulan depan, sudah ada progres perbaikan gudang oleh Persero. Pasalnya proses perbaikan ini berlomba dengan waktu.(rm/rendi) Sambungan Hal. 9

an semua pihak dapat membuat suatu solusi yang terbaik,” jelas dia.

Menurut dia, solusi yang lain itu bagaimana kegiatan pemerintaha seremonila diadakan wilayah Jemaja atau tingkatkan kegiatan atau event wisata dan budaya di Jemaja lalu undang pengunjung dari luar daerah agar dapat hadir di Jemaja. Hal itu berguna untuk menambah kapasitas penumpang maskapai yang melayani penerbangan di Bandara Letung.

“Kebijakan itu di tentukan oleh yang memiliki kewenangan. Kita ni hanya bisa berharap dan menerjmanya saja.

Tapi harus menyentuh kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat banyak pastinya,”(rm/hlk) Sambungan Hal. 9

Polri dan masyarakat kuat tak terkalahkan marilah kita mantapkan terus sinergitas, soliditas dan kebersamaan,” ucap Gabriel.

Pantauan media ini, disela-sela upacara juga ditampilkan pergelaran pasukan dari TNI-Polri dan pergelaran kendaraan tempur TNI.Usai

pelaksanaan Upacara, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur serta dilaksanakan juga tarian yang diikuti oleh seluruh anggota TNI-Polri serta segenap unsur Pemerintahan Provinsi Kepri dan para tokoh di Kepri. (rm/ Iqbal).

10

Lanal Batam Gagalkan Penyelundupan Baby Lobster Senilai Rp11,4 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIAPenyelundupan baby lobstersecara illegal dari Batam ke Singapura, belakangan ini marak terjadi.Hal ini terbukti tim Satuan Tugas Gabungan Fleet One Quick Response Komando Armada (Satgasgab F1QR Koarmada) I, kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan baby lobster dari Batam ke Singapura, senilai Rp11,4 Miliar, Jumat (4/10/2019).

Aparat tim yang terdiri dari Guskamla Koarmada I, Lantamal IV dan Lanal Batam, berhasil menangkap satu Speed boat tanpa nama bermesin 200 PK dua unit di perairan selat Kelelawar sampai ke Pulau Tumbar.

Demikian disampaikan oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, didampingi Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada I Laksamana Pertama TNI Yayan Sofiyan dan Danlanal Batam, Kolonel Laut (P), Alan Dahlan, saat memberikan keterangan persnya kepada wartawan, di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Mako Lanal) Batam, Sabtu (05/10/2019).

Dikatakan Arsyad, dari penangkapan tersebut berhasil mendapati barang bukti berupa baby lobster yang dikemas dalam 14 box sterofoam coolbox namun pelakunya sebanyak dua orang berhasil melarikan diri.

DANLANTAMAL IV Laksamana Pertama TNI, Arsyad Abdullah, Danguskamla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Yayan Sofiyan dan Danlanal Batam, Kolonel Laut (P), Alan Dahlan.

Baby lobster tersebut ada jenis, yakni, jenis pasir sebanyak 13 box dengan jumlah 74.064 ekor, dengan harga Rp11.109.600.000. Kedua, jenis mutiara sebanyak 1 box dengan jumlah 1703 ekor, seharga Rp340.600.000.

“Selanjutnya barang bukti dibawa ke Kantor Lanal Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian barang bukti berupa baby lobster dibawa ke Kantor Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Batam, untuk dilaksanakan pencacahan,” ucap Arsyad.

Sementara itu, Danguskamla Koarmada I Laksamana Pertama TNI, Yayan Sofiyan mengatakan, seluruh

barang bukti berupa 14 box sterofoam baby lobster berisi 75.353 ekor, diamankan di kantor Stasiun BKIPM Batam.

“Semua baby lobster ini nantinya akan dilepas dan dipelihara di Pulau Abang, dimana terdapat konservasi milik Kantor Kelautan dan Perikanan” ungkapnya.

Pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 31 Jo pasal 7 UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan kemudian pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Lalu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang

Masyarakat Natuna tuna ke-20 tahun 2019.Sejalankan dengan Pekan Expo tahun 2019 berlangsung di lapangan Sepak Bola, Serindit Ranai, Minggu malam, 6 Oktober 2019.

Bupati Natuna dalam sabutannya, kembali mengenang perjalananya pertama kali ke Natuna dua puluh tahun silam dimana Natuna tidak seperti sekarang ini. ”Dua puluh tahun lalu, saya datang ke sini, saat ini saya sudah berada disini lagi, begitulah kehidupan, waktu terus berputar,”ungkap Hamid.

Diusia 20 tahun ini, tidak bisa dipungkiri bahwa sudah banyak kemajuan dan pencapaian pembangunan yang talah dirasakan oleh masyarakat. ”Banyak sudah pencapaian bidang pembangunan yang telah kita rasakan saat ini, meskipun secara keseluruhan masih terdapat kekur-

angan, namun wajib kita sukuri atas apa yang telah kita rasakan saat ini,” ungkapnya.

Dalam kerangka mengejar pembangunan daerah, Hamid berharap ada dukungan dan kontribusi nyata dari masyarakat. Sebab sebaik apapun program yang telah ditetapkan, jika tanpa dukungan masyarakat dan semua unsur yang ada maka semua akan sia-sia. ”Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan, dalam mengisi pembangunan. Masyarakat harus berperan aktif dan jangan hanya menjadi penonton di negeri sendiri, “pesan Hamid.

Natuna sangat melimpah dengan potensi perikanan dan pariwisata. Potensi sumber daya alam yang melimpah ini hendaknya dapat dimaksimalkan menjadi modal lebih bagi daerah untuk

Sambungan Hal. 9

terus berkembang.

Bupati juga berharap kegiatan pekan expo dapat menjadi sarana untuk merajut tali silaturahmi antar masyarakat.

Terlebih lagi sabung Bupati Natuna, Natuna telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan Geopark Nasional tahun 2018 lalu, tentu akan berimbas pada realisasi program kerja pusat bertujuan untuk mengembangkan berbagai sektor potensi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,”Mari kita bersama sama memajukan Natuna kearah yang lebih baik lagi,” tutup Bupati Hamid.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Natuna Wan Siswandi mengatakan, Ada 8 Kecamatan yang ikut serta meramaikan pekan expo, meliputi Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur

Kades Sawang Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karimun, Andriansyah, kepada awak media menjelaskan bahwa Amar putusan sendiri yaitu, Terdakwa Sukiran terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, sehingga dijatuhkan pidana penjara empat tahun dan denda Rp. 200 juta, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan dua bulan.

“Menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp. 252.489.393, apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andriansyah mengatakan apabila tetap tidak mencukupi, maka

diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.”Untuk BB dan BP conform JPU, dan Sikap kita masih mempertimbangkannya kembali, untuk tujuh hari kedepan, karena juga harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan,” ungkapnya.

Terdakwa akan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 /1999 Jo UU Nomor 20 /2001 tentang Tindak pidana korupsi (Tipikor), dimana Putusan Lebih ringan dari tuntutan penuntut umum.

Dimana, pada persidangan terdahulu terungkap bahwa, Terdakwa sebagai kepala desa awang selatan telah menetapkan Perarutam Desa Sawang selatan nomor 04 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes. Dengan rincian pendapatan Desa Sebanyak Rp. 1.158.337.000,- termasuk didalam ya memuat belanja Desa serta Pembiayaan kegiatan lainnya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut.

Berdasarkan transaksi dan mutasi pada Rekening Koran PT Bank Riau Kepri Cabang Pembantu (Capem)

Larangan Penangkapan dan/ atau Pengeluaran Lobster ( Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000.

Dalam keterangan pers itu juga dihadari oleh Asintel Danlantamal IV Letkol Laut (P) Ari Aryono, Kepala SKIM Anak Agung Gede Eka Susilo, PPNS Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Batam Kotot Setiadi, Pasintel Lanal Batam Mayor Laut (E) Irawan Prasetyo dan Pasops Lanal Batam Mayor Laut (KH) Yudhi.(rm/hlk).

Laut, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Midai, Kecamatan pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Serasan Timur dan Kecamatan Pulau Laut,” jelas Wan Siswandi.

Dikatakan, Wan Siswandi dalam Pekan Expo juga akan dilaksanakan Seminar Geopark yang akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober dengan Narasumber dari Kementrian Kelautan Perikanan, Menkopolhukam dan Universitas Padjajaran Bandung.”Selamat Milad Kabupaten Natuna ke 20 semoga semakin tumbuh dan berkembang” tutup Sekda.

Usai membuka acara, Bupati Natuna didampingi Istri, Nurhayati Hamid Rizal menyempatkan berkunjung ke Stand Expo melihat lebih dekat kreasi dan keseninan ditampilkan masyarakat Natuna. (rm/wk).

Sambungan Hal. 9

Tanjung Batu atas nama Kantor Desa Sawang Selatan, diketahui bahwa transfer Alokasi Dana Desa Tahap I, II dan III, Dana Desa Tahap I dan II, serta Bantuan Kabupaten pada periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 1.153.687.000.

Dari jumlah dana pada tahun 2016 sejumlah Rp1.153.687.000 tersebut didapati Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Sawang Selatan Tahun Anggaran 2016, masih memiliki dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp. 101.070.034.

Dana Silpa tersebut digunakan untuk pembiayaan pekerjaan atau pembangunan pada tahun berikutnya. Namun kenyataan yang ada berdasarkan Saldo Kas pada Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Capem Tanjung Batu atas nama Kantor Desa Sawang Selatan dengan Nomor Rekening 123-2000360 per tanggal 31 Desember 2016 hanya sebesar Rp. 20.603.825.

Selanjutnya pada 13 Februari 2017 silam, Bupati Ka-

rimun menerbitkan SK Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017.

Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat memperoleh ADD sebesar Rp. 460.176.000,- dan pada tanggal yang sama Bupati Karimun juga menerbitkan SK tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017. Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat memperoleh DD sebesar Rp. 908.882.400.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 252.489.393,- serta bertentangan dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (rm/wk/jim)

CMYK

11

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019, Minggu I

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BINTAN-PINANG

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019 Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

FORUM Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bintan

Wabup Bintan Minta Masyarakat Menjaga Kerukunan BINTAN, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati (Wabup) Bintan, Dalmasri Syam, berharap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bintan tetap solid dan berperan aktif dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat khususnya di Kabupaten Bintan.

Harapan yang mewakili pemerintah Kabupaten Bintan itu, disampaikan saat membuka temu tokoh lintas agama yang digelar FKUB Bintan di Aula Kantor Kemenag Bintan, di Jalan Tata Bumi Ceruk Ijuk, Toapaya, Kamis (26/9/2019).

“Kita mengapresiasi kegiatan ini dan kita berharap kerukunan umat beragama di Kabupaten Bintan tetap terjaga dengan baik,” ujar Dalmasri.

Peran FKUB kata dia, menjadi central penting dalam menciptakan kerukunan berumat. Apalagi lanjut, belakangan ini bangsa Indonesia sering digolak dengan kisruhkisruh yang mengganggu kehidupan beragama.

Dalmasri juga menyinggung bahaya informasi di media sosial.

“Untuk itu setiap informasi yang berkaitan dengan agama di media sosial, jangan ditelan mentah-mentah.

Tanyakan jika Islam Tanya sama MUI, begitu juga agama kristen, katolik dan hindu tanyakan ketokohnya,” imbuhnya.

Sebab kata dia, perpecahan mudah tersulut dengan isu-isu provokatif yang berseliweran di media sosial.

“Saya memohon kepada semuanya untuk senantiasa menciptakan kerukunan beragama serta bertetangga. Jikalau memang terjadi gesekan, cepat diselesaikan dengan cara meminta maaf,” pintanya.

Kendati Bintan sendiri selama ini masyarakat hidup rukun berdampingan, namun potensi konflik selalu ada.

Sehingga, Dalmasri berharap peran tokoh-tokoh agama amat penting dalam menciptakan kerukunan bertetangga. (rm/ferianda).

12

Selama 9 Bulan Polres Bintan Ungkap 22 Kasus Narkoba BINTAN, RAKYAT MEDIA-Selama 9 bulan terakhir 2019, Kepolisian Resort (Polres) Bintanmelalui Satuan Reserse (Satresnarkoba) Polres Bintantelah berhasil mengungkap 22 kasus peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bintan.

Kasat Resnarkoba Polres Bintan AKP Nendra Madya Tias menuturkan, 22 kasus ini merupakan tangkapan sejak Januari hingga September 2019 dengan jumlah tersangka 30 orang. ”Sampai saat ini kita sudah mengungkap 22 kasus narkotika dengan tersangka sebanyak 30 orang,” kata Nendra, dalam keterangannya saat melakukan konferensi pers kepada wartawan belum lama ini.

Nendra lebih lanjut mengatakan, dari 30 orang tersangka yang diamankan ada 4 orang wanita yang berhasil diamankan dalam peredaran narkotika jenis sabu dan ganja.

“Nah sedangkan tersangka pria ada sebanyak 26 orang,” ujarnya.

Nendra juga menjelaskan, adapun barang bukti yang berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu dan ganja yakni untuk barang

SAAT melakukan konferensi pers

bukti Narkotika jenis sabu berhasil diamankan 120.070,34 gram.

Sedangkan ganja yang diamankan sebanyak 35,5 gram.

Bukan hanya dua jenis narkotika, namun pihaknya juga berhasil mengamankan 4 butir ekstasi dalam pengungkapan kasus pere-

daran narkotika di Bintan.

“Jadi sepanjang sembilan bulan terakhir di tahun 2019 saat ini, Satresnarkoba Polres Bintan sudah berhasil mengungkapkan 22 kasus,” ungkapnya.

Nendra juga menambahkan, adapun pengungkapan narkotika

jenis sabu yang paling banyak diungkap pada bulan Agustus 2019. ”Di mana pihaknya dan Polsek Bintan Utara berhasil menggagalkan penyelundupan 118 kilogram lebih sabu yang didatangkan dari Malaysia ke Bintan,” tutupnya. (rm/trb).

Pemkab Bintan Serahkan Dana Kejati Kepri Tunggu Audit BPKP Usut Pada KPU Rp 12.750 Miliar Korupsi Izin Pertambangan ESDN Kepri Untuk Polkada 2020 BINTAN, RAKYAT MEDIAPemerintah Kabupaten Bintan menyerahkandanauntukPilkadaBintan 2020 kepadaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Bintan sebesar Rp 12,750 miliar. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dialokasikan oleh PemkabBintan disaksikan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam dan Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo, Selasa (1/10/2019) di Kantor Bupati Bintan.

Ketua KPU Bintan Ervina Sari mengatakan, beberapa agenda yang sudah disusun harus dievaluasi ulang dengan dana yang diterima KPU. Beberapa diantaranya sosialisasi hanya dilaksanakan 5 kali, sementara estimasi awal pelaksanaannya sebanyak 8 kali. ”Kemudian debat paslon, kami ajukan awalnya sebanyak 3 kali. Tapi sekarang kami ajukan hanya 1 kali debat saja,” ujarnya Ervina.

LebihlanjutErvina menjelaskan, KPU tetap berupaya agar pelaksanaan Pilkada Bintan berjalan sukses.

Untuk Perubahan APBD 2019, dana sebesar Rp 500 juta dipersiapkan melaksanakan sosialisasi. ”Dana itu

WAKIL Bupati dan Sekda Bintan saksikan penyerahan dana Pilkada

sudah termasuk yang Rp 12,750 miliar. Karena tahun ini kan sisa dua bulan lagi.

Untuk tahapan banyak di tahun depan,” jelasnya.

Sementara honor lembaga add hoc seperti anggota PPK, PPS serta KPPS sebagian besar dibiayai KPU Provinsi Kepri. Komisioner KPU Bintan Syamsul mengatakan, biaya yang diterima KPU diasumsikan untuk 4 pasangan calon (paslon) termasuk dari independen.Saat ini belum ada calon independen yang berkonsultasi mengenai persyaratan calon perseorangan.

Syamsul menuturkan, pendaftaran calon perseorangan dibuka mulai Desem-

ber 2019 hingga Maret 2020.

Adapun syarat dukungan untuk calon perseorangan 10 persen dari jumlah DPT (pemilu 2019), itu sekitar 10 bulan. Nah nanti syarat dukungannya akan kita verifikasi juga pada tahapannya,” ujarnya.

Sementara itu, khusus untuk calon yang diusung partai politik, pendaftaran baru akan dibuka Juni 2020 mendatang. Hanya parpol yang memiliki cukup kursi di DPRD Bintan yang bisa mengusung calon. ”Syaratnya 20 persen dari jumlah kursi dan 25 persen dari suara sah partai pada pemilu 2019,” pungkasnya. (rm/juliandi)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri hingga kini masih belum juga menerima perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP).

Hal ini terkait penyidikan dugaan kasus korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IPU) bauksit melalui dinas Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Kepri 20182019 di wilayah Kabupaten Bintan sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu “Hingga saat ini kami masih menunggu perhitungan kerugian dari BPKP terkait proses penyidikan dugaan kasus tambang tersebut.

Info sementara kita terima, minggu depan baru bias kita terima hasil resminya,”kata Kepala Kejati Kepri, Edy Birton SH MH, melalui Asisten Tindak Khusus (Aspidsus), Tety Syam SH MH, belum lama ini Ditanya, apakah pihak penyidik telah mengantongi nama dan jumlah tersangka yang akan ditetapkan nanti?

Tety juga belum bias menyebutkan. “Belum, masih dalam proses penyidikan,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Kejati Kepri, Edy Birton menyebutkan, bahwa terdapat pe-

LOKASI tambang bauksit di Kabupaten Bintan

nyimpangan berupa penyalah gunaan wewenang dan jabatan atas dugaan kasus korupsi izin pertambangan di Kabupaten Bintan tersebut. “Hasil penyidikan kami, menemukan adanya dugaan penyimpangan, berupa penyalahgunaan jabatan,” ungkap Edy Birton.

Menyangkut terhadap berapa jumlah pihak terkait yang sudah diperiksa, Kajati Kepri ini belum bias menjelaskan satu persatu terhadap pejabat berwenang maupun pihak terkait yang sudah diperiksa. “Yang jelas, semua pihak dan peja-

bat terkait sudah kita lakukan pemeriksaan semuanya,” ucap Kajati Kepri.

Informasi diperoleh sebelumnya, tim penyidik Kejati Kepri telah memeriksa puluhan saksi, baik dari lingkungan Dinas ESDM Pemprov Kepri, termasuk beberapa orang dari pihak swasta selaku pengusaha tambang bauksit di Bintan yang diduga bermasalah tersebut.

Hal lainnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) untuk penjualan bauksit yang selama ini diterbitkan, ternyata tidak bias dipergunakan untuk

menjual barang galian yang bernilai miliaran rupiah tersebut Diduga adanya terjadi permainan dibalik itu, sehingga timbulah kesepakatan atau konspirasi untuk memberlakukan izin bodong alias fiktif di luar jalur aturan UU yang berlaku dengan modus menjual bauksit-bauksit tersebut ke PT GBA, meski hal itu dilarang sesuai aturan.

Rekayasa dan dugaan pemalsuan dokumen negara yang dibuat berupa izin tersebut, akhirnya menghalalkan segala cara untuk melakukan pengambilan dan penjualan bauksit di Pulau Bintan bernilai sekitar Rp266 miliar (USD 19 X 1.000.000 ton).

Akibatnya terjadilah kerusakan hutan dan mengeruk kekayaan hasil bumi secara besar-besar yang tidak mendasar pada izin pertambangan yang sah alias bodong.

Hal ini diperparah lagi, tidak dikembalikan fungsi hutan seperti semula dengan reklamasi ulang seperti ketentuan aturan, termasuk menghilangkan uang negara melalui pajak bernilai ratusan miliar rupiah, sehingga bisadiartikan telah terjadi tindakan pidana berlapis, memperkayadiri sendiri atau suatu koorporasi. (rm/hlk).

CMYK

13

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019, Minggu I

KARIMUN-LINGGA

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Plt Gubernur Janji Bangun Jembatan Desa Marok Lingga 2020 LINGGA,RAKYATMEDIAPalaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H. Isdianto berjanji akan membangun jembatan penghubung Desa Marok Tua dengan Pulau Singkep tahun 2020, mendatang.

Hal ini dikatakan Isdianto setelah mendengar kekecewaan masyarakat Desa Marok Tua, karena batalnya pembangunan jembatan yang rencananya dilakukan Pemprov Kepri pada tahun ini.

“Saya pastikan jembatan Desa Marok Tua akan dibangun. Kalau tahun ini tidak bisa, akan kembali dianggarkan tahun 2020. Insya allah dibangun,” kata Isdianto sebelum berpidato terkait resminya rute Dabo-Batam penerbangan peswat Wing Air

Plt Gubernur Kepri

H. Isdianto di Bandara Dabo, kemarin.

Dikatakan, Pemprov Kepri memahami kebutuhan jembatan sangat penting bagi perkembangan prekono-

mian masyarakat di Desa Marok Tua. Namun adanya keterbatasn dan kendala menyebabkan pembangunan jembatan yang rencananya dilakukan tahun kni ditunda.”Ingatkan saya ya, pak bupati,” kata Isdianto.

Terkait dibukanya rute penerbangan komeril Wings Air di Kabuapaten Lingga, Isdianto memberikan apresiasi terhadap upaya Bupati Lingga, Alias Wello.

Bila dibandingkan dengan kabupaten lain yang secara ekonomi lebih maju, tidak mungkin pihak Wings Air bersedia membuka rute ke Lingga. ”Seluruh unsur masyarakat di Lingga harua mendukungnya agar penerbangan komersil ini tidak ditutup lagi,” imbuhnya. (rm/red).

Polres Karimun Musnahkan Barang Bukti 3.839 Butir Narkoba KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kepolisian Resor Karimun, Kepulauan Riau memusnahkan barang bukti kasus narkoba berupa pil ekstasi sebanyak 3.839 butir yang diungkap pada Selasa (10/9/2019) di Sei Lakam Timur, Tanjung Balai Karimun.

Pemusnahan dipimpin Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur dengan cara dihancurkan menggunakan blender di Mapolres Karimun, Jumat (4/9/2019).

Usai dihancurkan menggunakan blender, pil ekstasi yang telah berubah menjadi cairan berwarna biru tersebut dibuang ke dalam “septic tank”.”Pemusnahan pil ekstasi ini merupakan bentuk komitmen kita bersama dalam memberantas narkoba,” kata Yos Guntur di sela kegiatan pemusnahan tersebut.

Kapolres menjelaskan, pil ekstasi yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti disita dari tersangka IS yang ditangkap Satuan Reserse Narkoba pada Selasa (10/9) sekitar pukul 01.30 WIB yang lalu.

Satresnarkoba menangkap IS (39 tahun) di depan rumahnya di Jl H Arab, Gang

KAPOLRES Karimun AKBP Yos Guntur

Sudjab, Kelurahan Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun.

Semula, polisi hanya menemukan dua butir pil ekstasi warna biru merek Lego dalam saku celananya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan satu bungkus besar pil ekstasi juga berwarna biru merek Lego dengan jumlah 3.950 butir.

Selain itu, polisi juga menemukan 446 butir pil erimin lima atau happy five dan dua paket kecil sabu-sabu. Dan menurut pengakuan tersangka diperoel dari seseorang

dengan inisial A yang ditetapkan buronan atau DPO ( Daftar Pencarian Orang).

Dari 3.950 butir tersebut, pil ekstasi yang dimusnahkan sebanyak 3.839 butir, sisanya sebanyak 11 butir disisihkan untuk pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Medan dan untuk pembuktian di persidangan.

Sementara, barang bukti beripa 446 butir happy five dan dua paket sabu-sabu juga untuk pengujian di laboratorium dan pembuktian di persidangan.(rm/ant)

TNI Banjir Kejutan di Hari Ulang Tahun ke-74 BATAM, RAKYAT MEDIA-Tentara Nasional Indonesia (TNI) banjir kejutan di hari Ulang Tahunnya ke-74 tahun 2019 yang jatuh pada Hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019. Hari Jumat (4/10/ 2019) Kapolresta Barelang AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo memberikan kejutan ke kantor Kodim 0316, Danlanal, Dan POM Batam serta Lanud Bata.

“Silaturahmi yang baik akan membuahkan hasil kerjasama yang baik. Karena memimpin satu daerah tidak bisa dikerjakan satu instansi

harus dibutuhkan kerjasama, dengan stake Holder lainnya,” kata Kapolres.

Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo, melalui Kasubag Humas Polresta Barelang Iptu Supardi mengatakan, kedatangan Kapolreata Barelang bersama jajarannya tersebut sebagai bentuk silaturahmi sekaligus ikut bahagia merayakan ulang tahun ke-74 TNI. “Harapan kita dengan jalinan tali silaturahmi yang baik, kerjasama yang baik dalam melayani masyakat juga terjalin,” kata Prasetyo.

Dia juga mengatakan, Batam merupakan kota maju dan berkembang. Masyarakatnya berasal dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

Sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyakat. ”Kita sebagai pelayan masyarakat, tidak bisa kerja sendiri, kita butuh campur tangan semua stake holder yang lain demi mewujudkan kota Batam yang aman, nyaman, tertip dan tenteram,” kata Prasetyo. (rm/ rendi)

Penyeludupan Daging Ilegal Asal Malaysia ke Karimun Marak KARIMUN, RAKYAT MEDIADaging asal Malaysia terus masuk Karimun secara illegal baik lewat pelabuhan resmi hingga pelabuhan tikus. Pihak Karantina mengaku sudah berupaya untuk meminimalisir penyelundupan daging tersebut. Namun, karena keterbatasan personil mereka mengaku kewalahan.

Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjungbalai Karimun, Priyadi di kantornya, Selasa (1/10/ 2019) mengatakan, dalam sebulan terakhir pihaknya telah menyita sejumlah daging yang dibawa dari Malaysia, diantaranya daging itik, ayam, sosis dan burger dengan jumlah ratusan kilogram.

“Hari ini kita melakukan pemusnahan sejumlah media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, yakni sosis ayam, nugget ayam, burger daging sapi berat total 1.833.6 kg. Kemudian, daging sapi, kulit sapi, jeroan

ayam, daging ayam fillet dan daging bebek dengan total berat 356,5 kg. Serta 340 kg bawang merah,” ungkap Priyadi.

Bukan hanya daging, pemasok juga dengan leluasa menyelundupkan bawang impor asal Malaysia ke Karimun. Untuk daging, petugas Karantina diselundupkan melalui Moro dan diamankan pada 14 Agustus 2019 lalu. Sementara bawang merah India dengan berat 340 kg yang diamankan pada 27 dan 28 September 2019.

Priyadi menyebut, untuk pemilik barang selundupan itu masih berada di Malaysia. Dia mengaku telah menelusuri pemilik barang dan melakukan pemanggilan. Terkait kasus ini, petugas Karantina Pertanian Karimun telah melakukan pembinaan untuk tidak mengulangi lagi.

Sayangnya, tidak pernah ada tersangka dalam kasus tersebut.

“Ini kan masih dalam tahap pembinaan. Kami telah menelusuri dan memanggil, pemiliknya masih bera-

da di Malaysia. Jadi kami hanya melakukan pembinaan agar tidak terjadi lagi seperti ini. Kalau diulangi akan kita tindak tegas. Karena aturan kami adalah tindakan hukum merupakan tindakan yang terakhir,” jelas Priyadi.

Priyadi juga menyebut, pemesan barang selundupan itu di Karimun tidak pernah diketahui. Sebab, ketika barang selundupan dari Malaysia tersebut sudah diamankan petugas, tak ada lagi yang mengakui.

Pihaknya, kemudian melakukan penyitaan dan tindakan terakhir adalah pemusnahan.

Dia berharap, agar masyarakat Karimun dapat dibina dan diarahkan untuk melalulintaskan media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (MP HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina OPTK secara legal dan sesuai prosedur sesuai persyaratan karantina. Sehingga, media tersebut terdaftar dan tidak merugikan masyarakat. (rm/hk)

Pesawat Wings Air Buka Rute Dabo Singkep LINGGA,RAKYATMEDIAPesawat komersil Wings Air ATR 72-600 kini melebarkan sayapnya untuk mendarat di bandara Dabo Singkep, Selasa (1/10/2019).Salah satu member dari Lion Air Group tersebut dijadwalkan membuka beberapa rute penerbangan yakni tujuan Batam, Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, Medan, Jambi, Palembang dan Pontianak.

Bupati Lingga, Alias Wello mengatakan hadirnya maskapai penerbangan komersil di Kabupaten Lingga ini sekaligus menjawab tantangan dan keluh kesah dari masyarakat dan para investor serta pengusaha yang pernah berkunjung ke Lingga, karena bisa menghemat waktu dan mempersingkat jarak, demikian halnya pula dengan investasi.

“Kehadiran Wings Air

BUPATI Lingga, Alias Wello sambut Plt Gubernur Kepri Isdianto

disini adalah berkat kerja keras kita bersama, terutama bantuan dari bapak Kabandara kita yang tak pernah bosan-bosan menemani saya berkonsultasi mengenai masalah ini. Saya juga berterimakasih kepada semua pihak, terutama dari Lion Air Group yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk membuka rute

penerbangan di Dabo Singkep,” kata Wello saat sambutannya.

Setelah itu, Wello berharap dengan hadirnya Wings Air di Kabupaten Lingga, masyarakat akan mampu memanfaatkannya dengan baik untuk transportasi yang lebih cepat.

Sementara itu, Plt.Gubernur Kepri, H.Isdianto, S.Sos,-

MM, mengapresiasi kinerja bupati serta para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lingga yang telah bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat banyak.

“Semoga dengan hadirnya Wings Air ini akan mendorong tumbuhnya sektor pariwisata di Kabupaten Lingga kedepan, karena bukan tidak mungkin nantinya akan berdatangan turis-turis dari dalam negeri maupun dari luar negeri,” ungkapnya.

Diketahui hadir pada Inaugural Flight tersebut Kabandara Dabo Singkep, Kabandara Japura Rengat, Kabandara Hang Nadim Batam, Kapolres Lingga, Danlanal Dabo Singkep, perwakilan dari Kajari Lingga, para pejabat dan pimpinan OPD Pemkab Lingga, FKPD, para awak media serta para tamu undangan lainnya.(rm/red).

GALERI FOTO

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019 Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

BUPATI Karimun, H. Aunur Rafiq berfoto bersama

Bupati Karimun Hadiri Pelantikan Pengurus KONI Priode 2019 – 2024

BUPATI Karimun, H. Aunur Rafiq memberikan kata sambutannya.

SEBANYAK 38 Orang Pengurus Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Karimun dilantik, oleh Ketua Harian KONI Provinsi Kepri, Nur Syafriadi, di Gedung Nasional.Selasa (1/10/ 2019), pagi di Hadiri oleh, Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Ketua DPRD Karimun, Kapolres, Danlanal serta Kodim, Anggota DPRD Karimun dan Tokoh Masyarakat.

Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq dalam amanahnya menyampaikan, pengurus KONI Kabupaten Karimun harus mampu meningkatkan prestasi para atlet.

“Prestasi Kabupaten Karimun dalam hal olahraga harus lebih baik, sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih matang.

Agar kita bisa mendapatkan juara pada ajang tingkat Provinsi, ataupun Porprov nantinya,” pesan Rafiq.

Oleh karena itu, Rafiq meminta agar ada perhatian khusus untuk beberapa jenis cabang olaharga, sehingga bisa menambah pundi-pundi medali.

“Kepada pengurus KONI yang baru dilantik saya ucapkan selamat. Dan kepada pengurus sebelumnya saya ucapkan terimakasih, atas kerjasamanya dalma memajukan olahraga di Kabupaten Karimun,” kata Rafiq.

Sementara, Ketua KONI Kabupaten Karimun, Jhon Abrison mengatakan, akan menjalankan perintah dari apa yang diamanat-

kan oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq.

“Pembinaan para atlet dan wasit menjadi fokus kami dalam waktu dekat ini,” kata Jhon.

Menurutnya, ada dua jenis cabng olahraga yang prestasinya dinilai buruk, sebagaimana pesan dan penjelasan dari Bupati Karimun. Dalam hal ini untuk cabang

olahraga renang dan atletik.

“Dua jenis cabang olahraga ini memang memiliki banyak nomor yang dipertandingkan, sehingga akan peluang untuk merebut medali.

Makanya dua jenis itu dipesankan betul oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq,” tambah Jhon. Mantan anggota DPRD Kabupaten Karimun periode

PENYERAHAN Bendera Koni

WAKIL Bupati karimun Anwar hasyim saat acara pelantikan Koni MEMBERIKAN kata sambutan

PENYERAHAN Bendera Koni

PELANTIKAN Koni di Kabupaten Karimun Periode 2019-2024

2009-2014 ini.

Dia menambahkan, sarana yang dimiliki dalam pembinaan atlet, sementara ini hanya ada GOR Badang Perkasa, untuk latihan bagi atlet atletik. “Kalau renang kita belum punya kolam renang yang standar, jadi sulit melakukan pembinaan,” terangnya.(*)

CMYK

15

GALERI FOTO

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Bintan Launching Outlet KUBE Bintan Disejalankan Penyerahan Bantuan Sembako, Kursi Roda dan Tongkat bagi Lansia BUPATI Bintan, Apri Sujadi melaunching Outlet KUBE Kabupaten Bintan sekaligus menyerahkan bantuan 500 sembako, kursi roda, tongkat, alat pendengar bagi Lansia serta sertifikat Proda.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di jalan Raya Tanjunguban Km 16 Kampung Simpangan Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Sabtu (5/10) pagi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan Edi Yusri menyampaikan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) adalah salah satu icon program Kementerian Sosial RI dalam penanganan kemiskinan yaitu melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

Alokasi anggaran untuk KUBE menempati posisi ke 3 setelah bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH).

KUBE merupakan program yang ada pada Kementerian Sos-

ial (Kemensos) RI untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha sehingga dapat meningkatkan kemampuan berusaha para anggota Kube dan dapat meningkatkan pendapatan serta pengembangan usaha.

“Ini strategi kita guna menampilkan seluruh kreasi KUBE kedalam sebuah wadah outlet guna membantu pemasaran,” ujarnya.

Bupati Bintan, Apri Sujadi dalam sambutannya menyampaikan dalam rangka program pengentasan kemiskinan melalui kube yang telah diprogramkan, pemerintah daerah terus memberikan bantuan terhadap KUBE-KUBE yang ada di Kabupaten Bintan.

Pada tahun 2019 pemerintah daerah telah memberikan 75 bantuan KUBE. Maka dari itu diharapkan melalui KUBE tersebut mampu meningkatkan ekonomi kreatif

bagi KUBE-KUBE yang ada di Kabupaten Bintan. Disampaikan bahwa jika manajemen yang baik, maka KUBE tersebut bisa sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat bahkan pemerintah daerah khususnya di Bintan.

Dikatakannya juga diharapkan dengan adanya Outlet KUBE tersebut dapat terjadi peningkatan ekonomi dalam kelompok keluarga dan bisa meninggalkan kemiskinan.

Serta mempermudahkan KUBE yang ada di Bintan untuk bisa mempromosikan hasil-hasil dari KUBE tersebut untuk dipasarkan dan menjadi oleh-oleh khas Bintan.

“Pada tahun 2019, alokasi bantuan mencapai Rp 1,4 miliar bagi 70 KUBE dan 75 UEP, tentunya hal ini diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui usaha ekonomi kreatif,” tutupnya. (ist) BUPATI Bintan, Apri Sujadi menyerahkan bantuan sembako, kursi roda dan tongkat bagi Lansia pada acara launching Outlet KUBE Bintan di jalan Raya Tanjunguban Km 16 Kampung Simpangan Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Sabtu (5/10) pagi.

BUPATI Bintan, Apri Sujadi menyerahkan bantuan sembako, kursi roda dan tongkat bagi Lansia pada acara launching Outlet KUBE Bintan di jalan Raya Tanjunguban Km 16 Kampung Simpangan Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Sabtu (5/10) pagi.

BUPATI Bintan, Apri Sujadi menyerahkan bantuan sembako, kursi roda dan tongkat bagi Lansia pada acara launching Outlet KUBE Bintan.

BUPATI Bintan, Apri Sujadi memberikan kata sambutan.

KETUA PKK Kabupaten Bintan Berfoto bersama.

BERFOTO bersama.

GALERI FOTO

Rabu, 9 - 18 Oktober 2019 Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Wabup Said Hasyim Harap Daerah Pesisir akan Maju Berkembang

WABUP H. Said Hasyim memberikan kata sambutannya.

SELATPANJANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim bersama Ketua DPRD Provinsi Riau H. Indra Gunawan dan Hj. Syamsiar Said Hasyim, menghadiri acara peringatan HUT Kecamatan Tasik Putripuyu ke-7 Tahun 2019, bertempat di Lapangan MTs Darul Huda Bandul, Kamis (26/9).

Turut mendampingi Wakil Bupati Legislator Meranti Dapil Tasik Putri Puyu, Wakil Ketua DPRD Meranti Khalid Ali H. Fauzi SE, Darsini, H. Hatta, Edy Masyudi, Sujihartono, Forkopimda Kecamatan, Camat Tasik Putripuyu Sugiati, Camat Rayan Pribadi SH, Camat Syaiful Ikram, Camat Wan Fahriarmi, Camat Abdul Hamid, Camat Atan Ibrahim, Sekretaris Bappeda

MEMBERIKAN kata sambutannya.

Randof, Ketua LAM Tasik Putripuyu H. Amir, Perwakilan Polsek, Koramil, Tokoh Masyarakat/Agama/Adat dan lainnya.

Acara peringatan Hari Jadi Kecamatan Tasik Putri Puyu ke-7 Tahun 2019, diawali dengan upacara singkat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim. Selanjutnya untuk mengingat kembali sejarah pemekaran Kecamatan Tasik Putripuyu tokoh pemekaran kecamatan itu H. Amir kembali menceritakan sejarah singkat pemekaran Kecamatan Tasik Putripuyu yang penuh lika-liku dan perjuangan yang pelik. Namun setelah melalui perjuangan panjang sejak zaman Kabupaten Bengkalis akhirnya seiring disahkannya Kabupaten

WABUP H. Said Hasyim memotong nasi tumpeng.

Meranti pada Tanggal 24 Juli Tahun 2019 perjuangan para tokoh masyarakat dan Kades setempat membuahkan hasil. Berkat dukungan Bupati Kepulauan Meranti H. Irwan M.Si dan Legislator Edy Masyudi pemekaran Kecamatan Tasik Putripuyu dengan Ibu Kota Bandul disahkan dalam rapat Paripurna DPRD Meranti.

Dihadapan ribuan masyarakat yang hadir H. Amir berharap kepada para pemimpin Kecamatan dengan telah dimekarkannya Kecamatan Tasik Putripuyu ini dapat membawa Tasik Putripuyu menuju Kecamatan unggul dan bermartabat yang pro rakyat kecil.

Selanjutnya prosesi Peringatan HUT Kecamatan Tasik Putripuyu dilanjutkan dengan Tepuk Tepung

Tawar oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim, Ketua DPRD Riau Indra Gunawan dan Wakil Ketua DPRD Meranti Khalid Ali kepada Camat dan Para Tokoh Pemekaran Kecamatan.

Tak selesai disitu dalam HUT Kecamatan Tasik Putripuyu, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim juga menyaksikan digelar Devile semua Desa yang ada di Kecamatan tersebut dengan menampilkan tarian dan silat serta potensi pertaniannya masing-masing.

Menyikapi kegiatan itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim mengawali pidatonya dengan mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu yang sedang merayakan HUT Kecamatan.

Ia berharap daerah Pesisir akan

WABUP H. Said Hasyim menghadiri acara peringatan HUT Kecamatan Tasik Putripuyu ke-7

maju berkembang hal itu sangat mungkin karena pucuk pimpinan negeri ini merupakan orang pesisir, sebut saja Gubernur Riau H. Syamsuar dan Ketua DPRD Riau H. Indra Gunawan merupakan orang Pesisir.

Selanjutnya demi kemajuan Kecamatan Tasik Putripuyu Wabup H. Said Hasyim mengingatkan jaga persatuan dan kesatuan sesama anggota masyarakat. b"Ini merupakan modal utama," ujarnya.

Kemudian mengajak masyarakat meningkatkan kreatifitas, karena negeri ini ada berkat kegigihan dan kreatifitas para pendahulu.

"Sempena hari jadi ini semangat juang pendahulu harus dimunculkan kembali, dan pihak

Kabupaten siap bersama-sama masyarakat membangun Kecamatan Tasik Putriuyu," ucapnya.

Menurutnya, pembangunan fisik tanpa pembangunan Sumber Daya Manusia tidak akan optimal, karena infrastruktur merupakan pendukung bukan kebutuhan utama. "Pembangunan tidak akan berhasil jika masyarakatnya tidak sadar dan kreatif membangun negerinya," ucap Wabup seraya meminta Kades peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim yang untuk pertama kali diserahkan kepada Camat Tasik Putri Puyu, Ketua DPRD Riau dan Tokoh lainnya. (ist)

MEMBERIKAN kata sambutannya.

WABUP H. Said Hasyim berjalan bersama rombongan menghadiri acara peringatan HUT Kecamatan Tasik Putripuyu ke-7 Tahun 2019, bertempat di Lapangan MTs Darul Huda Bandul.

WABUP H. Said Hasyim menghadiri acara peringatan HUT Kecamatan Tasik Putripuyu ke-7 Tahun 2019, bertempat di Lapangan MTs Darul Huda Bandul.

WABUP H. Said Hasyim menghadiri acara peringatan HUT Kecamatan Tasik Putripuyu ke-7 Tahun 2019, bertempat di Lapangan MTs Darul Huda Bandul.

WABUP H. Said Hasyim berfoto bersama