EDISI 265

CMYK

KORAN UMUM

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi Faktual

SELASA, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 265 Tahun V, Harga: Rp6.500,-

Gubernur Keluarkan Kebijakan Potongan Pajak Kenderaan 50 Persen ILUSTRASI imigran Bintan dan Pakistan di Kepulauan Riau.

Kehadiran Imigran di Bintan Jadi AncamanSosial

BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri Nurdin Basirun, kembali mengeluarkan kebijakan tentang pajak.Peraturan yang diterbitkan Gubernur Kepulauan Riau tersebut Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019.

BINTAN, RAKYAT MEDIA - Jumlah pengungsi di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir disebabkan Australia mengeluarkan kebijakan “menutup pintu” bagi para pencari suaka itu.

Pro dan kontra menyikapi kehadiran para imigran dihadapkan dengan isu hak asasi manusia dan sikap asusila sejumlah pengungsi.Padahal, sebagaimana banyak realita resiko para pencari suaka atau imigran gelap asal Afganistan dan Pakistan di berbagai kota, sering menjadi ancaman sosial di tengah-tengah masyarakat.

Khusus di Kepulauan Riau, banyak para imigran Afganistan dan Pakistan ini diduga menjadi gigolo untuk para tante-tante dan kerap dimanfaatkan istri orang dan para wanita untuk pelepas syahwat serta mencari uang dengan cara-cara yang tidak wajar.

Selain menjadi gigolo untuk wanita-wanita kesepian ternyata para imigran gelap juga menjadi gigolo bagi pria homoseksual.

Ironisnya, dalam beberapa kasus yang terjadi di tanah air, dengan bermodalkan sosial media akun Facebook, para imigran ini sering mencari mangsa menjadi selingkuhan istri orang.

Apalagi, para imigran ini sudah menganggap seperti tinggal di negaranya sendiri, keluar dari tempat penampungan tanpa membawa identitas sama sekali.

Kemudian mereka dengan seenaknya bisa keluar bebas kemana saja tanpa ada pengawasan.

Namun apa boleh buat, pemerintah Indonesia tidak mampu menolak kehadiran para imigran yang berasal dari dua negara ini.

Kepala Kantor Perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees Provinsi Kepulauan Riau (UNHCR Kepri), Frangky Lukitama, dalam Focus Grup Discussion yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Kepri di aula Asrama Haji Tanjungpinang, Selasa (25/6/2019), mengatakan, para pengungsi tidak mendapat kepastian sampai kapan tinggal di Batam dan Bintan akibat kebijakan Pemerintah Australia itu.

Hal tersebut mengakibatkan jumlah pengungsi membludak di Batam dan Bintan.

“Australia merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi Jenewa 1951,” ujarnya.Jika ada yang bertanya sampai kapan para pencari suaka itu tinggal di Hotel Badhra yang merupakan Comunity House, jawabannya ya tidak tahu,” tambahnya.

Frangky menjelaskan negara tujuan para pengung Baca Hal 2

KEPALA Dinas Pendidikan Kepri Muhammad Dali.

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah Provinsi Kepri kisruh, banyak orang tua murit yang mengeluh anaknya tidak diterima masuk di sekolah negeri.Padahal nilai anaknya sudah sesuai yang ditentukan. Kekisruhan yang terjadi disejumlah daerah inilah yang menjadi perhatian serius ketua DPRD Kepri.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengingatkan, selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kepri tidak ada satu anak pun yang tidak bersekolah. Peringatan tersebut disampaikan Jumaga

(FOTO/IST)

SEKJEN PKS Mustafa Kamal.

Wabup Meranti Tinjau Pembangunan Kantor Camat camatan harus memiliki fasilitas yang representatif agar mampu memberikan pelayanan optimal kepada

Wakil Bupati Meranti

Drs. Said Hasyim

Gubernur Kepri

Nurdin Basirun

Baca Hal 2

Penerimaan PPDB di Kepri Kisruh

JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Sekjen PKS Mustafa Kamal menegaskan, partainya akan selalu berjuang besama Partai Gerindra” Kami tidak akan meninggalkan Pak Prabowo dan nggak akan meninggalkan Gerindra. Kami akan selalu bersama,” kata Mustafa di Jakarta. Jumat (28/6/2019).

Dia pun berharap parpol pengusung 02 untuk tetap bersama guna saling mendukung untuk mewujudkan

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kantor Kecamatan sebagai pusat Pemerintahan di sebuah Ke-

pajak kendaraan bermotor tahun pembuatan tua. Karena tidak sesuai lagi dengan Harga Pasaran Umum (HPU) dan nilai ekonomis kendaraan saat ini. Pemerintah hadir untuk itu.

Juga bertujuan mengurangi beban masyarakat,” kata Dicky Wijaya.

Lebih lanjut Dicky menjelaskan,

Ketua DPRD Jumaga Nadeak.SH, Peringatkan Disdik :

Koalisi Bubar, PKS Tetap Setia Bersama Gerinda

Baca Hal 2

Kepala Bagian Penerimaan Berkas Kendaraan Bidang Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepulauan Riau, Dicky Wijaya saat memberikan keterangan pers di Samsat Kepri Rabu (3/7/2019) menjelaskan, peraturan tersebut berisikan pengurangan pajak kendaraan bermotor.

“Perlunya dilakukan penyesuaian

masyarakat, untuk itu ditahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tengah menggesa Pembangunan Kantor Camat di dua Kecamatan pemekaran yakni Kecamatan Pulau Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu, untuk memastikan pembangunan gedung Kecamatan ini berjalan sesuai harapan Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim didampingi Asisten II Sekdakab Meranti Drs. Said Asmaruddin, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Putra SH dan Perwakilan Dinas/Badan/Bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi ke proyek kantor Baca Hal 2

PARA orang tua murit antre untuk memasukan anaknya kesekolah

Nadeak kepada Disdik Kepridi tengah orang tua dan peserta didik sibuk mengurus PPDB di tahun ajaran baru.”Itulah yang kita pastikan.

Jangan ada kita temukan anak tidak sekolah satu orang pun,” kata Jumaga Nadeak kepad wartawan Rabu (03/07/2019).

Gejolak PPDB saat ini yang terjadi di setiap Kabupaten/Kota di Kepri ini juga turut jadi perhatian.

Jumaga Nadeak menyampaikan, permasalahan tersebut bisa diminimali-

sir bila tahapan evaluasi dialakukan secara maksimal. ”Seharusnya Disdik sudah melakukan evaluasi dari tahun sebelumnya di mana mengantisipasi kemungkinan terjadi.

Misalnya, menghitung kouta siswa yang harus ditampung, dan jumlah sekolahnya,” ujar Jumaga Nadeak.

Selain itu, para sekolah juga senantiasa selalu memberikan penyuluhan kepada para wali murid.

Dengan itu, tidak ada lagi pemikiran untuk menyekolahkan anak ke

sekolah favorit atau unggulan. ”Para orang tua juga tidak bisa memaksakan kehendak untuk memasukkan anaknya bersekolah ke sekolah unggulan atau favorit,” ucap Jumaga Nadeak.

Jumaga Nadeak menyampaikan, pendidikan menjadi pokok pikiran utama DPRD Provinsi Kepri.Artinya, apapun yang berhubungan demi kemajuan pendid Baca Hal 2

Tagar # Kami Tetap Setia Bersama Prabowo Jadi Trending Topic JAKARTA, RAKYAT MEDIA Jelang penetapan pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tagar #KamiTetapSetiaBersamaPrabowo meramaikan Twitter hingga menjadi trending topic di Indonesia pada Minggu (30/6/2019) lalu.

Gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebelumnya ditolak sepenuhnya oleh Mahkamah Konstitusi.Sehingga, KPU bisa menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang memperoleh 55,5 persen suara dalam Pilpres 2019 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Hal itu membuat banyak warganet menyampaikan dukungannya kepada Prabowo melalui cuitan Twitter. Berdasarkan situs Trends24, tagar #Kami TetapSetiaBersamaPrabowo sudah bertengger di urutan pertama trending topic sejak pukul 07.00 WIB. Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Advokasi Partai

EMAK-emak militan pendukung Prabowo-Sandi.

Gerindra Hendarsam Marantoko menyatakan Prabowo-Sandi tidak akan menghadiri penetapan pemenang Pilpres.

Padahal, KPU mengundang dua pasangan calon dan memberikan jatah dua puluh undangan bagi masing-mas-

ing calon untuk menghadiri acara tersebut.Sementara itu, Jokowi-Maruf memastikan kehadiran mereka ke KPU.Penetapan pemenang Pilpres Baca Hal 2

Pokok Pikiran DPRD Sumbar Jadi Kendala Serapan APBD

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit

PADANG, RAKYAT MEDIA-Kegiatan yang bersumber dari pokok pikiran anggota DPRD Sumatera Barat periode 2014-2019 menjadi salah satu kendala serapan APBD setempat karena sebagian besar tidak lagi duduk pada periode 2019-2024.

“Sebagian kegiatan itu be-

lum lengkap persyaratannya, sebagian administrasi dari kabupaten dan kota belum selesai sehingga tidak bisa dilanjutkan,” kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, Rabu.

Ia menyebut dari 65 anggo-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Baca Hal 2

SAMBUNGAN

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Wabup Meranti pelayanan publik tersebut, Rabu (3/7/2019).

Turut dalam rombongan Camat Pulau Merbau Drs. M. Nazar, Camat Tasik Putri Puyu Abdul Hamid, Kabag Tapem Sekda Meranti Fadli, Kabag Hukum Sekda Meranti Sudandri Jauzah SH MH, Sekretaris Dinas Kesehatan Meranti Asrul Meldi, Kabid Dinas Perhubungan Meranti Azwan, Kabid Program Bappeda Meranti Hambali, Jajaran Kabid Dinas PU Meranti, Sekcam Pulau Merbau Atan Ibrahim, dan lainnya.

Lokasi pertama yang dikunnjungi Wakil Bupati H. Said Hasyim adalah proyek Pembangunan Gedung Kantor Camat Pulau Merbau yang berada di Jalan Adnan Pulau Besar Desa Renak Dungun.Sesampai dilokasi Wabup langsung disambut oleh Camat M. Nazar bersama Aparatur Kecamatan dan Desa yang selanjutnya membawa rombongan menuju lokasi pembangunan.

Seperti dijelaskan Camat Pulau Merbau melalui Sekcam Atan Ibrahim pembangunan Gedung Kantor Kecamatan sudah dimulai sejak akhir Juni lalu, saat ini dari hasil peninjauan progres pembangunan kantor yang dibangun oleh CV. Wilia Pratama Mandiri itu baru menuntaskan pembuatan pondasi. Ditargetkan pembangunan Kantor Kecamatan yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 2.1 Miliar itu akan tuntas dalam waktu 6 bulan kedepan atau selama 180 hari.

Usai melakukan peninjauan kesekeliling lokasi pembangunan, Wakil Bupati

Meranti H. Said Hasyim menilai panjang halaman kantor Kecamatan dengan jalan utama yang berkisar 45 Meter terlalu pendek, untuk itu ia mengusulkan agar diperpanjang hingga 75 Meter sehingga Gedung Kantor yang pastinya akan banyak dikunjungi oleh masyarakat memiliki tempat parkir yang memadai selain itu halaman kantor juga dapat difungsikan untuk menggelar berbagai acara, paling tidak sebagai tempat Upacara Bendera.

“Agar gedung kantor ini terlihat megah harus memiliki halaman kantor yang luas dan panjang agar dapat difungsikan minimal untuk upacara bendera. Yang kita fikirkan bukan untuk saat ini saja kita ingin kantor ini tetap representatif hingga sekian tahun kedepan,” jelas Wabup dihadapan Camat, Kontraktor Pelaksana dan Jajaran Pegawai Dinas PU Meranti.

Kemudian kunjungan Wakil Bupati selanjutnya menuju proyek pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tasik Putri Puyu yang berlokasi di Jalan Bangun Sari, Desa Bandul. Kedatangan Wabup H. Said Hasyim dan rombongan langsung disambut Camat Abdul Hamid dan jajaran Aparatur Kecamatan serta Desa.

Sekedar informasi dana proyek pembangunan Gedung Kecamatan Tasik Putri Puyu ini juga bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 2.1 Miliar, dibangun oleh CV. Nurhayati 3 dengan lama pengerjaan 180 hari atau 6 Bulan. Dari hasil pen-

Koalisi Bubar visi Indonesia yang adil dan makmur.”Kami berharap kepada seluruh parpol agar bisa begitu, khususnya di Koalisi Adil Makmur, dalam agenda politik bersama.Kita cari substansi dan akan saling mendukung untuk visi Indonesia adil makmur,” jelasnya.

Tak hanya itu, Mustafa pun mengatakan pihaknya sudah menyampaikan harapannya kepada ketua umum Partai Gerindra”Kami ada harapan yang sudah disampaikan kepada Prabowo.

Tapi semuanya akan kami kembalikan kepada Prabowo. Sekali lagi, kami akan tetap setia,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman bicara soal hasil rapat dengan Prabowo Subianto terkait nasib koalisi parpol kubu 02. Sohibul menyebut belum ada keputusan untuk menjadi oposisi atau

bergabung ke koalisi Jokowi. ”Namanya politik semuanya ada (kemungkinan) ya dalam politik,” kata Sohibul di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sohibul mengatakan suasana pertemuan berlangsung tenang. Dia menyebut partainya harus melakukan pertemuan lebih dulu dengan majelis syuro untuk menentukan sikap parpol.”Kita lihat perkembangan yang ada secara politik dan yang kedua adalah bagaimana sikap dari majelis syuro itu yang akan menjadi… saya kan eksekutif, saya tidak bisa sendiri kecuali harus berdasarkan keputusan majelis syuro,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut partainya ingin mempertahankan Koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo

Subianto-Sandiaga Uno.PKS ingin koalisi itu menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dia mengajak parpol anggota Koalisi Adil Makmur pendukung PrabowoSandi untuk merapatkan barisan, merapatkan saf.Dia ingin sikap politik koalisi ini tetap konsisten.

“Saatnya kita merapikan saf untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang. Selama kita istikamah membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat baik di dalam ataupun di luar pemerintahan,” ujar Mardani “Koalisi Adil Makmur sangat layak diteruskan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat,” lanjutnya.(rm/net) Sambungan Hal. 1

sapi.

Nasrul Abit menyebut pihaknya telah memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menfasilitasi persoalan tersebut dengan anggota DPRD yang memiliki pokok pikiran tersebut.

Selain itu, rendahnya serapan APBD Sumbar semester I juga diakibatkan kurangnya tenaga di Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga banyak kegiatan yang molor dalam proses tender.

Data Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Sumbar pada 2019 terdapat 550 paket pekerjaan yang ditangani ULP

Tagar # Kami rencananya digelar di Gedung KPU RI pukul 15.30 WIB. Sebagaimana diketahui, melalui musyawarah partai politik pendukung, Calon Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk membubarkan Koalisi Adil Makmur yang mengusungnya di Pilpres 2019 bersama dengan Cawapres Sandiaga Uno. Selain membubarkan koalisi, Prabowo juga menginginkan para pendukungnya tetap tegar dan tak bersedih dengan hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2019.

Hal itu dikatakan Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dah-

injauan Wabup Meranti H. Said Hasyim dan rombongan progres pembangunan sudah cukup baik dengan menuntaskan pondasi dan beberapa tiang bangunan.

Usai meninjau fisik bangunan yang dibuat oleh CV. Nurhayati 3 itu, Wabup H. Said Hasyim kembali menyarankan agar space halaman kantor Kecamatan diperluas dan dipanjangkan.

“Kantor Camat ini adalah Icon Kecamatan jadi harus terlihat megah, jika halaman kantor terlalu sempit maka kemegahannya tidak terlihat, coba perhatikan kantor Camat Tebing Tinggi Timur yang memilik halaman luas terlihat megah,” papar Wabup.

Mendengar masukan dari Wabup H. Said Hasyim, Camat Pulau Merbau M. Nazar dan Camat Tasik Putri Puyu Abdul Hamid, terlihat mencoba berkonsultasi dengan pihak kontraktor pelaksana karena perluasan lahan kantor yang berhubungan dengan biaya perlu dipertimbangkan.

Namun apapun keputusanya Wabup tetap berharap halaman kantor Kecamatan dapat diperpanjang.

Dalam kesempatan itu disela-sela kunjungannya Wabup H. Said Hasyim dan rombongan juga menyempatkan diri untuk meninjau Puskemas Tasik Putri Puyu yang berada bersebelahan dengan proyek pembangunan Kantor Kecamatan.

Dalam bincang-bincangnya bersama Kepala Puskemas dan jajaran perawat Wabup berpesan terus berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai tanggungjawab sebagai abdi negara. (rm/ril).

Sambungan Hal. 1

Pokok Pikiran ta DPRD Sumbar periode 2014-2019, hanya 19 orang yang kembali terpilih untuk periode 2019-2024, sementara kegiatan dari pokok pikiran telah masuk dalam APBD. Sebagian besar kegiatan dari pokok pokiran yang terkendala itu terletak di Dinas Sosial dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar.

Di Dinas Sosial terdapat bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang belum tersalurkan dengan pagu anggaran mencapai Rp5 miliar.Sementara di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kegiatannya berupa bantuan pengadaan

Sambungan Hal. 1

setempat.

Dari jumlah itu 227 kegiatan sudah selesai tender, 136 paket sudah tayang, 54 paket belum tayang tetapi persyaratan sudah lengkap dan 133 paket hingga saat ini belum sampai ke ULP. Sementara itu serapan anggaran berada pada posisi 24 persen dan serapan fisik pada angka 27 persen.

Kepala Biro Pembangunan dan Rantau Sekretariat Provinsi Sumbar Luhur Budianda menyebut, angka serapan saat ini baru hingga Mei 2019. Posisi Juni, kemungkinan jauh lebih tinggi dari itu, namun angkanya masih dalam proses rekapitulasi. (rm/net) Sambungan Hal. 1

nil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitter pribadinya. ”Dalam musyawarah koalisi parpol pendukung Pak @prabowo sore tadi, beliau menyampaikan pesan agar para pendukung, khususnya emak-emak dan elemen lainnya tak perlu bersedih,” kata Dahnil, Jumat (28/6).

Baginya dan Prabowo, perjuangan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur belum berakhir meski dalam jalur pemilihan presiden dan wakil presiden, paslon nomor urut 02 ini harus menerima hasil yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan Jokowi-Maruf. ”Perjuangan politik kita masih panjang. Ini bukan akhiran, namun jalan yang diberikan Allah SWT agar kita terus

berjuang,” tegasnya.

Di sisi lain, bubarnya Koalisi Adil Makmur merupakan jalan baru bagi kaukus parpol, sebuah forum komunikasi bagi lima partai politik yang sebelumnya bergabung di Koalisi Adil Makmur.

Kaukus inilah yang nantinya menjadi wadah bagi para pendukung untuk berjuang bersama-sama dalam agenda politik mendatang. ”Kaukus parpol disepakati dibentuk untuk mewadahi silahturahim rutin, Pak @prabowo bersama dengan parpol-parpol pengusung beliau pada Pilpres 2019 untuk membicarakan agenda-agenda politik kebangsaan ke depan, termasuk agenda politik Pilkada Serentak 2020 mendatang,” tandasnya. (red/ermslim/rm)

2

Wakapolres dan Kasat Reskrim Polres Lingga Dimutasi LINGGA,RAKYAT MEDIA-Wakil Kepolisian Resort( Wakapolres) Lingga Kompol Ferri Aprizon dan kepala satuan kriminal (Kasatreskrim) AKP Yudi Arvian di mutasikan ke Polda Kepri.

Ketetapan tersebut di sampaikan melalui Surat Telegram Rahasia dari Kepala kepolisian Daerah (kapolda) Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto bernomor STR/757/V/Kep./2019 kepada polres Lingga.

Menurut Keterangan yang di peroleh dari Kapolres Lingga AKBP Joko Adi Nugroho S.I.K ,M.H.ketika di temui Rakyat Media Pers di ruang kerjanya, membenarkan prihal mutasi dua perwira utama di polres Lingga, kedua perwira tersebut adalah Wakapolres Kompol Ferri Aprizon. serta Kasatreskrim AKP.Yudi Arvian Jelasnya.

Mutasi yang di lakukan di lingkungan kepolisian resort Lingga tersebut merupakan dalam rangka penyegaran melalui pergeseran ,sesuai dengan kebutuhan organisasi polri atau untuk pengembangan karir yang bersangkutan tidak ada yang krusial itu hal yang lumrah,” terang Joko” lagi.

Terkait jabatan yang di tinggal wakil kapolres Lingga akan di jabat oleh Kompol Isa Imam Syahroni dimana sebelumnya menjabat sebagai Kanit I Subdit 5 Ditintelakam Polda Kepri,Untuk mengisi jabatan Sa-

treskrim yang di tinggalkan oleh AKP Yudi Arvian adalah AKP Rangga Primazada di mana sebelumnya menduduki jabatan Kanit III Subdit V Ditreskrimsus Polda Kepri.

Mantan Wakapolres Lingga Kompol Ferri Aprizon menduduki jabatan baru sebagai Kasubbagharbangling Yanma di Polda Kepri ,dan mantan Kasatreskrim Polres Lingga, AKP

Yudi Arvian akan menduduki jabatan baru sebagai Kaurren Subbagrenmin Bidhumas Polda Kepri.

Di Akhir keterangannya ,orang nomor satu di jajaran Polres Lingga tersebut mengatakan bawa ,untuk proses serah terima jabatan ,akan digelar pada Selasa pagi (11/6) yang bertempat di halaman kantor Mapolres Lingga.”pungkasnya”. (rm/taufik.S).

Gubernur Keluarkan peraturan yang diterbitkan Gubernur Kepri tentang penyesuaian pajak kendaraan bermotor tersebut berlaku sejak tanggal 2 Mei 2019.

Pemprov Kepri berharap, dengan diberlakukannya penyesuaian pajak kendaraan bermotor, diharapkan masyarakat akan datang dan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Berlaku adalah selama Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2019 belum dicabut. Kalau belum dicabut berarti selama-lamanya. Kecuali ada kebijakan pimpinan baru.

Atau ada regulasi baru,” jelas Dicky.

Penyesuaian pajak kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan Tahun Pembuatan dan Persentase adalah, kendaraan yang dirakit atau dibuat tahun 1999 ke bawah potongan pajak sebe-

sar 50 persen.

Selanjutnya 20002003 sebesar 40 persen, tahun 2004-2007sebesar 30 persen, tahun 2008-2011 sebesar 20 persen, tahun 2012-2014 sebesar 10 persen dan 2015-2019 tidak berlaku alias nol persen. Karena Harga Pasaran Umum (HPU) masih terbilang baru. ”Terhadap kendaraan roda empat ditetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKN) terhadap Rp20 juta dan untuk roda dua terendah Rp1 juta,” jelas Dicky.

Sementara Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Riau, Tamrin Silalahi berharap dengan penyesuaian atau pengurangan pajak kendaraan, bertambah antusiasme masyarakat membayar pajak. Dengan membayar pajak tepat waktu, maka secara otomatis masyarakat membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Sambungan Hal. 1

Jalan atau SWDKLLJ. “Nah sekarang sudah ada pengurangan pajak. Di retribusi SWDKLLJ juga ada penyesuaian denda. Jadi jangan takut masyarakat bayar 100 persen. Karena penyesuaian ada,” kata pria yang baru menjabat di Kepri itu.

Jelasnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 7 ayat 3, berikut besaran denda SWDKLLJ, pemilik kendaraan akan terkena denda 25 persen, jika pembayaran dilakukan 1-90 hari setelah tanggal jatuh tempo dari jumlah SWDKLLJ yang seharusnya dibayar.

Pemilik kendaraan akan terkena denda 50 persen, jika pembayaran dilakukan 91180hari setelah tanggal jatuh tempo dari jumlah SWDKLLJ yang seharusnya dibayar.

Pemilik kendaraan akan terkena denda 75 persen, Jika pembayaran dilakukan 181-270 hari setelah

Kehadiran Imigran si ini sebenarnya bukan Indonesia, melainkan Australia. Para pengungsi ke Indonesia lantaran wilayah Timur Indonesia berbatasan dengan Australia.

Batas waktu para pengungsi berada di Indonesia tidak dipatok. Para pengungsi ada yang sudah 1-5 tahun berada di Pulau Bintan.

“Bahkan ada yang sudah 10 tahun di Tanjungpinang,” katanya.

Cara lain yang dilakukan yakni memulangkan para pen-

gungsi tersebut ke negara asalnya. Namun itu sulit dilakukan, karena mereka banyak menolak.”Untuk memulangkan ke negaranya harus dipastikan negaranya dalam kondisi aman,” katanya.

Narasumber lainnya, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM Kepri Ahmad Firmansyah, mengatakan, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi para pengungsi dengan alasan kemanusiaan. ”Ada landasan hukum yang

Sambungan Hal. 1

merupakan turunan dari konstitusi sebagai alasan Indonesia melindungi para imigran,” ujarnya.

Ahmad mengatakan tidak semua warga asing yang ditangani Imigrasi itu berstatus sebagai pengungsi dan pencari suaka.Warga asing yang melakukan kejahatan di negaranya, seperti korupsi, tidak dapat dilindungi Pemerintah Indonesia.”Jika ada, kemudian ditangkap, pasti dideportasi ke negaranya,” katanya.

Penerimaan PPDB ikan menjadi prioritas DPRD Kepri untuk mengusulkan. ”Kalau memang ruang kelas kurang.Kita siap mendukung untuk mengusulkan anggaran pembangunan. Bukan hanya ruang kelas, sekolahnya bila perlu,” tegas Ketua DPRD Kepri itu.

Informasi yang dihimpun media ini, Rencana Daya Tampung (RDT) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, dan SMK Negeri di Kepri sebagai berikut: Kota Tanjungpinang ada sebanyak 53 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 1,908 siswa.Kota Batam ada sebanyak 127 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 4,572 siswa.

Kabupaten Bintan ada sebanyak 40 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 1,440 siswa.Kabupaten Karimun ada sebanyak 72 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 2,592 siswa. Kabu-

paten Natuna ada sebanyak 44 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 1,584 siswa.

Kabupaten Lingga ada sebanyak 42 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 1,512 siswa.Kabupaten Anamabas ada sebanyak 17 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 612 siswa.Total keseluruhan SMA Negeri se Kepri sebanyak 395 Rombel, dengan masing masing siswa per Rombel 36 orang, menampung sebanyak 14,220 siswa.

Kota Tanjungpinang ada 53 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 1,908 siswa.

Kota Batam 87 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 3,132 siswa.Kabupaten Bintan sebanyak 26 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 936 siswa.Kabupaten Karimun

tanggal jatuh tempo dari jumlah SWDKLLJ yang seharusnya dibayar.

“Selanjutnya pemilik kendaraan akan terkena denda 100 persen, jika pembayaran dilakukan lebih dari 270 hari setelah tanggal jatuh tempo dari jumlah SWDKLLJ yang seharusnya dibayar,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubdit Regident AKBP Syarifuddin yang diwakili Pamin STNK Ipda Armed Sumedi mengatakan, dengan kebijakan baru gubernur tersebut ada antusiasme masyarakat.

Karena bagaimana pun menurutnya, jika tak bayar pajakmaka selalu dihantui rasa was-was di jalan raya. ”Program bagus sekali. Kami dari Samsat sendiri memberikan kemudahan kepada masyarakat bayar pajak. Bisa via online atau ke perwakilan Samsat seperti di BCS mall dan beberapa lainnya. (rm/mwd)

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang Muhamad Yani Firdaus mengatakan jumlah pengungsi di Kepri mencapai 988 orang, sebanyak 455 orang tinggal di Hotel Badra, Bintan. ”Jumlah pengungsi di Indonesia 13.500 orang. Di Kepri jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding wilayah lain.Jumlah pengungsi yang ada di Indonesia lebih sedikit dibanding negara lain, contohnya di Malaysia mencapai 1 juta orang,” ucapnya. (rm/rud/red).

Sambungan Hal. 1

33 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 1,188 siswa.

Kabupaten Natuna 12 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 432 siswa. Kabupaten Lingga 8 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 288 siswa.Kabupaten Anambas ada 9 Rombongan Belajar (Rombel), dengan siswa per Rombel sebanyak 36 siswa, dengan jumlah 324 siswa.

Total keseluruhan SMK Negeri se Kepri sebanyak 228 Rombel, dengan masing masing siswa per Rombel 36 orang, menampung sebanyak 8,208 siswa.

Bila dijumlahkan, ada 587 jumlah Rombel dari siswa per Rombel 36 siswa ini mampu menampung siswa sebanyak 22,428 siswa se Kepri untuk SMA dan SMK Negeri sajaPendaftaran PPDB dimulai , Senin 1 Juli hingga 5 Juli 2019. Oleh karena itu bagi yang ingin mendaftar agar segera mungkin mendaftar.Dalam papan pengumuman tata cara

pendaftaran online Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Kepri.

SMAN 2 Tanjungpinang, Kepri sudah ramai didatangi para calon siswa.

Rata rata, calon siswa membawa para orang tuannya, Senin (01/07/2019).Bahkan para orang tua yang mengenakan pakaian dinas juga ikut mendaftarkan anaknya.

Dalam verifikasi berkas, SMAN 2 Tanjungpinang memberikan syarat-syarat sebagai berikut dalam verivikasi sekolah.Hasil print pendaftaran online Ijzah asli dan fotocopy SMP, SKHU asli dan fotocopy SMP, KK/ surat domisili, KI, Sertifikat prestasi(jalur prestasi, Surat pindah orang tua (jalur pindah tugas orang tua, Map merah (laki-laki), dan map kuning (perempuan).

SementaraDinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali, hingga berita ini naik cetak belum berhasil dikonfirmasi terkait kekisruhan penerimaan Peserta Dididk Bari (PPDB) di sejumlah daerah Provinsi Kepri. Ketika dihubungi nomor ponsel Kepala Disdik kepri tersebut tidak aktif. (rm/mwd)

CMYK

3

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

BATAM METROPOLIS

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kabid BKLI Bea Cukai Batam, Sumarna :

4 Importir Limbah Plastik B3 Akan Meekpor Kembali Limbah Mereka BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepala Bidang (Kabid) Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai Batam, Sumarna, menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan empat perusahaan yang mengimpor limbah plastik ke Batam ini.

Menurut Sumarna, dalam aturan jelas disebutkan bahwa sampah atau limbah medis yang mendominasi pada puluhan kontainer limbah plastik tidak boleh diimpor karena merupakan jenis B3. ”Kami sudah berkomunikasi dengan keempat perusahaan pengimpor limbah plastik ini dan mereka berjanji akan mereekspor kembali limbah yang mereka datangkan dari luar negeri itu,” katanya, Se-

lasa (2/7/2019) siang.

Namun kapan waktu untuk di reekspor, Sumarna belum bisa memastikan”Kita maunya sesegera mungkin.

Sekarang menunggu koordinasi dari Kemendag dan KLHK,” ujarnya.

Hasil dari uji laboratorium terhadap 65 kontainer limbah plastik sendiri sudah diumumkan. Ada 38 kontainer terbukti merupakan limbah B3.Sedangkan 11 kontainer merupakan limbah plastik bercampur sampah yang juga harus direekspor bersama limbah plastik B3.

Sedangkan sisanya sebanyak 16 kontainer sendiri merupakan limbah plastik yang tidak mengandung B3 dan tak tercampur sampah.”16 kon-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverifikasi Administrasi & Faktual Terbitsejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama PerubahanAktaNotaris No.84 PengesahanMenteriHukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha JasaPenerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (WartawanUtama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH SekretarisRedaksi/Tata Usaha Marlina RedakturPelaksana Rudi Hartono AsistenRedaktur Anwar Ujang, AndiStiawan. Amd, RizkiPerdana Wartawan Liputan Batam Renhar, IqbalRamadhan, Ferianda,GunawanRamadhan DivisiPemasaran/Iklan Ferianda, IqbalRamadhan DewanRedaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor EriksoPardede. SH, BistokNadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) WartawanLiputanJabodetabek Darmawan, Zulfikar, MykelMeidyEgeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH PerwakilanSumateraBarat Khaidir (Kepala) Vedrik Hengky Biro KabupatenPasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro KabupatenKarimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton BiroKabupatenBintan Ferianda. S BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro KabupatenLingga TaufikSafira (WartawanMuda) UsmanWello BiroKabupatenAnambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Indra (Kepala Biro) Biro Kabupaten Deli Serdang AzharMunik (Kepala Biro) Biro Kota Binjai Dedi Topan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Dedi Muliyadi Lay Out Andi Rusmin TarifIklan Iklanhitamputih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklankeluarga/dukacita Rp500 mm/kolom iklanucapanselamat Rp600 mm/kolom iklanwarna (full color) Rp10,000 mm/kolom hargatambahan PPN 10 persen.

AlamatRedaksi/Tata Usaha/Iklan JalanKemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 PulauBatam, ProvinsiKepriTelp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, KodePos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN CabangPenuinNo. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama DicetakOleh : PT RiposBintana Press Alamat :KomplekRukoBaloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta KomplekPesonaKayanganMungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 KodePos 16411.

taner limbah plastik yang dinyatakan clear tersebut bisa dibawa masuk dan bisa diproses impornya sesuai ketentuan,” papar Sumarna.

Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto, menegaskan pihaknya akan mendorong pemerintah, dalam hal ini Bea dan Cukai Batam agar puluhan limbah plastik B3 itu segera direekspor ke negara asal.”Kami akan mengawal dan mendorong agar limbah B3 tersebut dikembalikan ke negara asal,” jelasnya.

Komisi I DPRD Batam juga akan mengundang pihak Surveyor Indonesia ataupun Sucofindo selaku instansi yang mengeluarkan rekomendasi atas masuknya limbah plastik B3 dari luar negeri ke Batam.”Kami ingin tahu, instansi tersebut (surveyor) mengeluarkan rekomendasi bahwa limbah tersebut clear dan tak terkontaminasi B3,” paparnya.

“Ini ada permainan apa, ini yang harus kami kejar dan harus dijelaskan ke publik agar tak terulang atau kecolongan lagi, Batam jadi

PULUHAN container Limbah plastic yang mengandung B3

tempat penampungan limbah plasti B3,” terangnya.

Kedepan, Budi berharap agar institusi yang dipercaya pemerintah pusat untuk mengeluarkan rekomendasi masuknya limbah plastik dari luar negeri ke Batam, lebih cermat.Puluhan kontainer

limbah plastik itu diimpor oleh 4 perusahaan di Batam.

Yakni PT Wira Raja, Tan Indo Sukses, Royal Citra Bersama dan PT Hong Tay. Berdasarkan hasil uji laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ke 4 im-

portir tersebut diharuskan mengembalikan limbah plastik itu ke negara asalnya.Dari hasil kunjungan tersebut, didapati limbah plastik yang masuk kategori B3, didominasi limbah medis atau botol kemasan obat dari luar negeri.Tak itu saja, banyak

juga limbah plastik yang bercampur bahan lainnya seperti karet. Ada juga yang sudah berminyak warna hitam seperti cairan oli.Limbah plastik yang kategori sampah tersebut ada sebanyak 11 kontainer yang juga harus direekspor.(rm/red/bp).

Komisi I Tuding Sucofindo Tidak Transparan Masalah Impor Limbah

SUASANA Sidang Paripurna DPRD Kota Batam.

DPRD BATAM MENILAI BANYAK CATATAN TERHADAP LAPORAN LKPJ WALI KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2018 BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-DPRD Kota Batam memberikan banyak catatan terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2018.

Pandangan tersebut disampaikan para wakil rakyat dalam rapat paripurna yang dihelat di DPRD Kota Batam, Senin (1/7/2019).

Fraksi PDIP, Dandis Rajagukguk, mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatan fraksinya terhadap hasil laporan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi pada tahun anggaran 2018.

Pertama, realisasi PAD 2018 yang direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun, hanya tercapai sebesar Rp 1,08 triliun atau 87,82 persen. Jika dibandingkan realisasi PAD, masih sama dengan sebelumnya kisaran 80 persen. ’’Realisasi PAD sangat perlu ditingkatkan,” ujar Dandis.

Ia melanjutkan, tak tercapainya belanja modal, Pemko Batam harus menyampaikan secara terbuka. Walaupun Pemko Batam mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi masih ada catatan yang menjadi perhatian fraksi PDIP. Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Mulia Rindo Purba, mengatakan, agenda kemarin adalah agenda penting untuk merealisasikan target PAD. Secara umum, meskipun realisasi pendapatan naik, namun kenaikan setiap tahun target dan realisasi kurang dari 20 persen.

Selain itu, Pemko harus melibatkan swasta melalui CSR untuk pembangunan infrastruktur Kota Batam. ”Fraksi Gerindra meminta pendapatan daerah lebih ditingkatkan melalui tapping box. Minimal 2020 ini sudah

terpasang sebanyak 1.500,” ujarnya.

Terkait stok barang pokok, juga belum berjalan sesuai rencana. Fraksi Gerindra juga mengusulkan UMKM ditingkatkan di setiap kecamatan. Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Somali, menyampaikan, realisasi PAD belum maksimal.

Hal itu perlu ditingkatkan dengan inovasi di tahuntahun berikutnya. Pemko Batam lanjutnya harus lebih berani melakukan sistem pajak online untuk menghindari kebocoran. ”Kinerja dinas-dinas ditingkatkan sehingga belanja daerah bisa lebih fokus penggunaannya, ” paparnya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya, Sukaryo, mengatakan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan Pemko Batam.Salah satunya, lambatnya pertumbuhan ekonomi pada 2019 terutama dari sektor industri, konstruksi, dan sektor lainnya. Serta sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman.

Fraksi PKS berharap, PAD dapat dilihat dari realita pertumbuhan ekonomi saat ini.

PAD Batam 2018 hanya terealisasi sebesar 87,82 persen.

Sementara itu, Fraksi Hati Nurani Bangsa melalui Juru Bicaranya, Aman, memberikan beberapa pernyataan. Pencapaian WTP bukan prestasi yang luar biasa, namun hanyalah standar secara umum.”Kami memberikan apresiasi kepada Pemko Batam. Tapi kami memberikan saran agar meminimalisir catatan-catatan yang ditemukan,” katanya.

“Hal ini penting dievaluasi. Hendaknya Pemko fokus menggenjot PAD Kota Batam, kami Fraksi Hati Nurani Bangsa membuat formula baru untuk mendongkrak pencapaian PAD,” papar Aman. (rm/bps).

BATAM, RAKYAT MEDIA - Sucofindo selaku surveyor (pengawas) importir plastik diminta terbuka pada publik terkait polemik impor sampah plastik (sebagian menyebutkan bahan baku plastik) ke Batam. ”Sampaikan pada publik, apa masalahnya,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Sukaryo usai Rapar Dengar pendapat (RDP) tentang polemik tersebut di Komisi I DPRD Batam belum lama ini.

Dia menilai, secara kredibiltas Sucofindo sudah diakui dalam hal ini. Dia berharap, jangan sampai ada ‘something atau human error ‘ sehingga mengakibatkan masalah di Batam.

“Kami minta mereka bertanggung jawab terhadap hasil yang mereka sajikan. (rekomendasi) mereka yang melengkapi hingga barang ini sampai ke Batam,” katanya lagi.

Pihaknya mengaku, akan terus mengawal polemik ini.

Menurutnya, polemik ini akan berbuah tidak baik jika tidak diselesaikan. Tak terkecuali pengusaha yang selama ini telah mengantongi administrasi yang lengkap justru dikorbankan karena rekomendasi yang salah. ”Tapi kalau misal tidak dipenuhi (ada limbah B3) korbannya kita semua,” ujarnya.

Pada prinsipnya, pihaknya menolak jika Batam dikotori sampah atau limbah dari luar Batam. Ia mengaku, telah mendengar dokumen telah dipenuhi importir, namun ia mengaku heran den-

PETUGAS mengambil sampel limbah plastik dalam kontainer yang diduga beracun.

gan kenyataan ada indikasi limbah.”Ini lebih dari mal adminitrasi. Dokumen dengan isi beda. Kalau mal administrasi, ada dokumen yang tidak dilengkapi,” ucapnya.

Kelak, ia berharap setelah rentetan pemeriksaan dilakukan ada langkah tegas dari pemerintah. Tidak hanya solusi mengembalikan barang tersebut seandainya terbukti melanggar aturan Permendag 31 tahun 2016. ”Ada solusi reekspor untuk barangnya, tapi sanksi pemiliknya bagaimana. Tegakin aja. Kita tentu tak ingin Batam kotor, apalagi Batam mau jadi pariwisata,” harap dia.

Dia pun berharap, semua instansi terkait dapat menjalankan aktivitas impor sehingga pemeriksaan akan polemik ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, ia menilai sebelumnya pemerintah di Batam tak mugkin tak mengetahui terkait izin impor sejumlah im-

portir plastik.”Tak mungkin pemerintah di sini tidak tahu.

Semua terkait. kenapa pas masuk barang ini malah teriak,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sementara itu, dalam RDP ini perusahaan terkait tidak hadir, DPRD mengaku telah melayangkan surat undangan. Turut hadir yakni perwakilan BP Batam, perwakilan Pemko Batam dan Bea Cukai yang langsung dihadiri Kepala Bea Cukai BP Batam, Susila Brata.

Dalam paparannya, Susila menyampaikan pengawasan administrasi importir telah dilakukan, dan memnuhi syarat impor dari kemendag. Juga sudah disurvey langsung (dalam hal ini oleh Sucofindo). Pihaknya lantas turun memeriksa secara fisik 65 kontainer dari 16 dokumen yang dimiliki empat perusahaan.”Ambil ambil sampelnya untuk diuji (pakah ada limbah B3),” katanya.(rm/red)

Pemko Batam Siapkan Aplikasi Untuk Pantau Kinerja RT/RW BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemko Batam akan meluncurkan sistem aplikasi elektronik monitoring insentiflembaga kemasyarakatan. Nantinya aplikasi ini terkoneksi pada seluruh perangkat RT dan RW seluruh Kota Batam.

“Atas arahan bapak Wali Kota Batam, aplikasi ini akan kita komunikasikan secepatnya. Supaya ini diterima dan dilaksanakan nantinya,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Pemko Batam, Rudi Panjaitan kepada wartawan, Rabu (3/7/2019).

Diakuinya aplikasi ini juga bisa memantau kinerja

Staf Pemko Batam

Rudi Panjaitan perangkat RT dan RW di Kota Batam.Misalnya contoh kasus distribusi SPPTPWB yang menjadi tanggungjawab perangkat RT dan RW bisa dipantau langsung oleh Pemko Batam oleh aplikasi ini.”Selain itu juga nanti ada

potensi-potensi pajak intensifikasi perpajakkan dan ekstensifikasi distribusi kebersihan bisa juga dimonotor dan follow up melalui aplikasi tersebut,” kata Rud Ia menambahkan dengan adanya aplikasi ini, pihaknya bisa melihat potensi RT dan RW sekaligus di-upgrade. Basisnya bisa digunakan langsung melalui handphone.”Dalam dua bulan ini akan kita gesa terus.

Agustus kita komunikasikan basisnya kelurahan dulu baru kecamatan dan mainland.

Kemungkinan mainland yang sedikit sulit. Diskominfo juga akan kita libatkan,” katanya.(rm/red)

BATAM METROPOLIS

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sifyan Djalil:

Rumah di Batam Tak Hak Milik BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA – Tampaknya warga Batam harus kecewa dengan kebijakan pemerintah terkait dengan sertifikat rumah berstatus Hak Milik Bangun.

Sebab, Menteri Agraria dan Tata Ruang sudah memutuskan bahwa rumah warga yang berlokasi di perumahanperumahan di Pulau Batam, Kota Batam, tidak bisa dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), melainkan hanya Hak Guna Bangunan (HGB).”Enggak (hak milik), HGB,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (21/6/2019).

Bahkan, bila sudah ada warga yang mengantongi SHM, maka akan dikembalikan menjadi HGB saat proses jual beli.Menteri mengatakan, BP Kawasan Batam akan membuat aturan mengenai hal tersebut.”Kalau dijual (berstatus SHM) diturunkan kembali statusnya menjadi HGB,” katanya.

Kebijakan itu dibuat untuk melindungi tanah di Batam, yang merupakan daerah strategis, pulau berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.”Kalau kita ingin menata yang bagus untuk masa depan, struktur kepemilikan HGB yang terbaik, seperti Singapura,” jelasnya.

Di Singapura, tidak ada rumah yang berstatus hak milik. Hanya rumah-rumah bersejarah saja yang memiliki keistimewaan itu.Meski demikian, ia memastikan pemerintah akan menetapkan kebijakan untuk rumah

MENTERI Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Gubernur Nurdin Basirun.

yang berlokasi di pemukiman dengan luas di bawah 200 meter tidak perlu lagi membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atau sewa lahan.

Ia mengatakan, kebijakan itu khusus untuk rumah di perumahan saja, tidak lainnya.

“Yang 200 meter di perumahan akan dibuat aturan oleh BP, UWTO-nya nol. Kalau bisnis enggak, tetap bayar, karena itu komersial,” kata dia.

Mengenai ukuran 200 meter, ia mengatakan pemerintah tidak perlu mengukur ulang, karena seluruh tanah di Batam sudah diukur.

Rencananya, kebijakan itu akan ditetapkan tahun ini juga, katanya.

Selain itu, Sofyan Djalil juga mejelaskan tenmtang status Kampung Tua. Menurutnya, setelah kampung tua dikeluarkan dari HPL BP Kawasan Batam, maka Wali Kota yang berhak menetapkan siapa saja pemilik lahan di sana.”Nanti SK-nya Pak Wali Kota, siapa yang berhak,” katanya.

Ia mengatakan tim telah mendata sebanyak 42.970 bidang tanah di 37 lokasi

kampung tua. Nantinya Wali Kota yang berhak menetapkan bidang tanah itu milik siapa saja berdasarkan data yang ada.”Nanti ada SK keputusan, ini tanah si A, B dan C,” kata Menteri.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, Pemkot melibatkan Rukun Khasanah Warisan Batam (RKWB) dalam menetapkan pihak yang berhak mendapatkan Sertifikat Hak Milik, untuk menghindari sengketa. ”Saya rasa tidak akan ada yang ribut, karena RKWB kami bawa, tokoh kampung tua kami bawa semua. Kalau ada masalah, mereka yang menyelesaikan,” kata dia.

Ia optimistis, tidak ada warga yang saling berebut sebidang tanah.Jika pun ada keributan, itu terkait luasan tanah yang berhak dimiliki warga. Rudi menjelaskan bahwa pemerintah sudah memiliki data yang lengkap mengenai orang yang memiliki hak dan tidak bisa ditambah lagi.”Data sudah ada semua, tidak mungkin bisa ditambah lagi.Kalau dikurangi mungkin,” kata Wali Kota.(rm/red)

(FOTO/ANT)

KOMANDAN Denpom-AD 1/6 Batam, Letkol CPM Sucipto (kanan) saat memberi arahan kepada prajurit peserta ‘touring’ HUT Pomad ke-73.

HUT POMAD ke-73 Jadi Momen Tingkatkan Profesionalisme BALOI, RAKYAT MEDIA - Peringatan HUT ke-73 Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) di kota Batam Kepulauan Riau dijadikan momen untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menjalankan bidang tugasnya.

Komandan Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat 1/6 Batam, Letkol CPM Sucipto, menyatakan, kedepannya Polisi Militer akan semakin modern dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan era yang saat ini sedang dihadapi.

“Sesuai motto yang diberikan oleh pimpinan, tahun ini kita fokus

Polsek Sei Beduk Batam Tangkap Pengedar Uang Palsu SEI BEDUK, RAKYAT MEDIA-Usman (43) satu dari dua pelaku pencetakan uang palsu diamankan Polsek Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepri, Selasa (25/ 6/2019) lalu.

Usman merupakan spesialis pegedar uang palsu yang selama ini berpindahpindah lokasi.

Informasi yang dihimpun, pelaku awalnya beroperasi di daerah Sagulung Baru (Saguba).

“Jadi pelaku ini baru beroperasi di Kampung Tower sekitar dua minggu lalu.

Target mereka uang palsu akan diedarkan di seputar Kampung Aceh,” kata Kapolsek Sei Beduk, Akp Joko Purnawanto.

Joko mengatakan pelaku juga melancarkan aksinya antarpulau. “Jadi pelaku utama ini asalnya dari aceh, sudab beberapa kali melakukan aksinya, dan selalu pindah pindah,” kata Joko.

Dia menjelaskan untuk di Kampung Tower Kelurahan Muka Kuning pelaku baru beroperasi dua Minggu dan sudah mengedarkan uang sebesar Rp 1 juta rupiah.

“Uang yang sudah tercetak sebesar Rp 6 juta. Saat kita tangkap masih ada uang yang sudah tercetak belum dipotong pecahan Rp 100 ribu rupiah,” kata Joko.

“Jadi pelaku utama ini asalnya dari aceh, sudab beberapa kali melakukan aksinya, dan selalu pindah pindah,” kata Joko.

Dia menjelaskan untuk di Kampung Tower Kelurahan Muka Kuning pelaku baru beroperasi dua Minggu dan sudah mengedarkan uang sebesar Rp 1 juta rupiah.

“Uang yang sudah terce-

tak sebesar Rp 6 juta. Saat kita tangkap masih ada uang yang sudah tercetak belum dipotong pecahan Rp 100 ribu rupiah,” kata Joko.

“Pelaku kedua ini membantu mengedarkan uang palsu. Namun belum banyak uang yang diedarkan,” kata Joko.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kedua pelaku dikenakan pasal 36 ayat 1,2 dan 3 Undangundang RI Nomor 7 tahu 2011 tentang mata uang, ancaman maksimal 15 tahun penjara. (rm/trb)

BP Batam Lelang Pembangunan Pelabuhan Batuampar Rp 1,7 Triliun BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan (BP) Batam akan segera memulai tahapan pengembangan Pelabuhan Batuampar, Batam, Kepri.

Pelabuhan yang sudah berusia lebih dari 30an tahun itu, akan dikembangkan menjadi pelabuhan peti kemas yang modern.

Kepala Badan Pengelola Pelabuhan Batam BP Batam, Nasrul Amri Latif mengatakan, tahapan lelang rencananya akan dimulai 5 Juli ini.

Didahului dengan pra kualifikasi lelang. Dalam hal ini, BP Batam menggunakan mekanisme sistem lelang cepat.

“Perusahaan yang ikut lelang itu, kita minta perusahaan yang alatnya sudah ada di Batam,” kata Nasrul, Senin (1/7/2019) di Batam Center, Batam, Kepri.

Sesuai rencana yang dimiliki BP Batam, tahapan pertama

pengembangan pelabuhan akan tertuju untuk pengerukan alur laut dan penataan container yard di dermaga utara. Termasuk penataan atas lahan Persero seluas 10 hektare. ”Termasuk juga pengoperasian RTG (rubber tyred gantry) dan HMC (harbour mobile crane) di dermaga utara,” ujarnya.

Alat bongkar muat berupa dua unit RTG dan dua unit HMC ini, sebenarnya sudah berada di Pelabuhan Batuampar sekitar Mei lalu. Alat itu didatangkan Pelindo I. Namun belum dioperasikan, BP Batam masih mempersiapkan infrastruktur pendukungnya.

Nasrul memperkirakan, untuk tahapan pertama pengembangan pelabuhan ini, akan memakan waktu sekitar 7-9 bulan, setelah proses lelang selesai. BP Batam sebenarnya punya tiga tahapan pengembangan Pelabuhan Batuampar. Setelah tahapan

PELABUHAN cargo Batuampar Batam

pertama selesai, BP akan lanjut ke tahapan kedua dan ketiga.”Tahap 1 selesai dulu, nanti tahap dua dan tiga, bisa paralel tanpa menghentikan kegiatan yang sedang berjalan,” kata Nasrul.

Adapun rencana tahapan kedua pengembangan pelabuhan, yakni revitalisasi dermaga selatan. Termasuk fasilitas seaway dan gudang. Sedangkan tahapan ketiga, revitalisasi dermaga utara lama dan

dermaga timur, serta reklamasi seluas 20 hektare di dermaga utara.

Nasrul memperkirakan, dengan reklamasi ini bisa menambah volume kapasitas yang masuk ke Pelabuhan Batuampar, 3 juta hingga 5 juta TEUs. Perkiraan waktu penyelesaiannya, sekitar 3-5 tahun.

Estimasi biaya pengembangan pelabuhan dari ketiga rencana itu, sekitar Rp 1,7 triliun, ujarnya.(rm/renhar)

untuk meningkatkan prajurit polisi militer yang profesional,” kata dia sebagaimana dilansir dari Antara, Minggu (23/6/2019).

Selain meningkatkan kualitas para prajurit, peringatan hari jadi Polisi Militer Angkatan Darat 2019 juga disemarakkan dengan beragam kegiatan yang menggandeng komunitas Motor Gede (Moge) di Batam.

“Hari ini kita melakukan ‘touring’ dari Batam ke Tanjungpinang.

Disana kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial ke lima panti asuhan yang berada di wilayah setempat,” kata Sucipto.

Sucipto mengungkapkan, kegiatan bakti sosial di lima panti asuhan tersebut nantinya akan memberikan bantuan berupa sembako dan perlengkapan pendidikan untuk masing-masing anak di panti asuhan.

“Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat membawa dampak positif untuk masyarakat. Sebelumnya, kita juga sudah melakukan kegiatan berupa anjangsana dan ziarah untuk mengenang jasa pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk Indonesia,” ucapnya. (rm/red)

PT Esun Diduga Pengimpor Limbah B3 Komponen Elektronik MUKA KUNING, RAKYAT MEDIA-Belum tuntas permasalahan masuknya 65 kontainer berisi limbah plastik, ternyata Batam menjadi sasaran empuk pengusaha berbisnis limbah. Seperti PT.Esun yang memproses impor yang diduga limbah B3 ke Batam. Perusahaan ini telah beroperasi sejak lama.

Untuk diketahui, perusahaan daur ulang limbah logam PT Esun Internasional Utama Indonesia diduga mengimpor limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk diolah kembali. Limbah tersebut sejenis electronic waste atau logam. Terdiri dari berbagai komponen elektronik bekas dalam jumlah puluhan ribu ton.

Perusahaan tersebut beroperasi di sebuah kawasan industri di Sekupang. Proses impor logam berbahaya ini berdasarkan penelusuran dari pemerhati lingkungan hidup.

“Kita temukan fakta bahwa perusahaan tersebut melakukan kegiatan pemisahan limbah elektronik dari berbagai jenis. Beberapa komponen yang bisa dimanfaatkan dipilih,” ujar Azhari Hamid Ketua Komite Peduli Lingkungan Hidup (KPLIH) Batam.

Ia mengatakan, limbah barang bekas elekronik tersebut tersebut diimpor ke Batam, setelah dipilah pilih, kemudian kembali diekspor.

Azhari juga mengaku sudah menyelidiki mengenai kegiatan PT Esun tersebut barubaru ini.

Azhari curiga, limbah elektronik sebagaimana dalam PP No.101 Tahun 2014 termasuk dalam kategori Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dengan kode limbah B107d, dimana diuraikan dalam table-nya sebagai zat pencemarnya adalah limbah elektronik itu sendiri termasuk Cathode Ray Tube (CRT),

PT ESUN Internasional Utama Indonesia, terkesan sangat tertutup.

lampu TL, Printed Circuit Board (PCB) dan karet kawat (Wire Rubber).

Azhari menyebutkan, limbah elektronik ini masuk dalam kategori bahaya golongan 2. Dampaknya tidak serta merta dapat dirasakan seketika akan tetapi berdampak dalam waktu yang cukup lama.

“Kami cek terhadap dokumen dokumen yang dimiliki oleh PT Esun dan KPLHI Kepri menduga PT ESUN dalam menjalankan kegiatannya telah melanggar izin impor terkait HS Code-nya. Artinya ada ketidaksesuaian HS Code dengan material yang diimpor oleh PT Esun, “ ujar Azhari Hamid.

Ia menyebutkan, kondisi ini menjadi preseden buruk bagi penatan lingkungan di Kota Batam. Dinas dan instansi terkait dalam pemberian izin ini patut dipertanyakan kredibilitasnya.

“Untuk monitoring dan penaatan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam juga rasanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Operasional yang kasat mata terlihat di tiga pabrik PT Esun memberikan gambaran bahwa monitoring dan penaatan lingkungan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Azhari pun meminta pihak Dinas Lingkungan Hidup

Kota Batam turun ke lokasi memeriksa aktivitas perusahaan tersebut.

“KPLHI metemukan bahwa ada beberapa material yang dibawa keluar pabrik.

Namun tidak diketahui akan dibawa kemana. Sedangkan dalam dokumen kesepakatan pihak PT. ESUN dengan Kementrian yang diperoleh oleh KPLHI dinyatakan bahwa PT.ESUN tidak boleh menghasilkan sampah/ limbah dari kegiatan mereka tersebut (zero waste),” ujar Azhari.

Azhari menjelaskan, KPLHI tidak alergi dengan pemanfaatan sampah, limbah ataupun limbah B3, namun harus sesuai dengan ketentuan yang ada dan mengusung semangat 3R (Reuse Reduce Recycle).

“Terhadap limbah elektronik yang diimpor oleh PT ESUN perlu ditindak lanjuti menyangkut adanya penyalahgunaan izin yang mereka lakukan dalam pemasukan barang ke Kota Batam. KPLHI juga sangat mengkhawatirkan persoalan sampah, limbah dan kemungkinan juga terdapat limbah B3 dalam proses kegiatan, penanganannya tidak dilakukan oleh pihak yang memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku. Diduga hanya diberikan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki izin,” ujarnya.(red/ rm).

CMYK

5

ADVERTORIAL

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

DPRD Kabupaten Bengkalis Gelar Rapat Paripurna BENGKALIS, RAKYAT MEDIA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Lima Laporan Pansus pada pukul 3.40 wib, yang dipimpin lansung oleh Ketua DPRD H Abdul Kadir bertempat diruangan Sidang Kantor DPRD selasa, (18/06/2019).

Hadir di acara rapat Paripurna Penyampaian Lima Laporan Pansus ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir, Bupati Bengkalis yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Maryansyah Oemar, Ketua Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan, Anggota DPRD, pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat Administrator dan pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan catatan dari Sekretaris DPRD, anggota dewan yang telah menandatangani daftar hadir dan menghadiri rapat paripurna pada hari ini berjumlah 31 orang.

“Dari jumlah anggota DPRD Bengkalis 45 orang maka korum telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 huruf b peraturan DPRD kabupaten Bengkalis Nomor 01 tahun 2019 yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3jumlah anggota DPRD,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Abdul Kadir, saat memimpin rapat.

Adapun Laporan yang disampaikan yaitu: 1. Laporan Pansus laporan Perda penyertaan modal kepada PT Bank Riau Kepri, 2. Laporan dalam Perda penyertaan modal kepada PT Bumi Siak Pusako, 3. Laporan monitoring dan identifikasi permasalahan BUMD, 4. Laporan perubahan peraturan daerah nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan PDAM Tirta kerupuk, 5. Laporan tentang pembiayaan transportasi jamaah haji daerah sekaligus pengambilan keputusan pandangan umum fraksi fraksi terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018.

Berdasarkan hasil rapat Pansus DPRD kabupaten Bengkalis pada bulan Juni 2019 acara rapat paripurna pada hari ini laporan Pansus tersebut di atas sekaligus pengambilan keputusan dan pandangan umum fraksi fraksi DPRD kabupaten Bengkalis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2018.

“Dua Perda sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada rapat paripurna hari Rabu tanggal 28 November 2018 telah disampaikan tentang ranperda pernyataan modal kepada Bank Riau Kepri dan monitoring serta identifikasi permasalahan BUMD,” ujar Kadir Abdul Kadir menambahkan, meskipun sudah terlambat menjadwalkan tiga kali penyampaian Ran-

FEBRIZA Luwu

perda ini untuk minta disampaikan.

“Jadi, ketika LKPJ ini adalah kerja Bupati dalam kwartal yang ke1 tahun di 2018 akan disampaikan kinerjanya kepada kita di 2019 ini.Disampaikan pada hari ini tentu kita koreksi, kita lihat apa pekerjaan mereka.Sehingga kita bentuk Pansus, bagaimana hasil kerjanya, apa sesuai dengan laporan yang yang telah disampaikan ini . Sebetulnya dalam bentuk laporan yang disampaikan dalam bentuk sebelum audit, kemudian kita ada Perubahan Peraturan Nomor 7 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).Juga kita akan melakukan Pilkades, ini penting untuk kita selesaikan,” ujarnya.

Laporan pertanggungjawaban, tambah Kadir, dengan pertanggungjawaban Bupati dalam bentuk keuangan APBD yang digunakanitu.

“Pertanggungjawaban APBD namanya itu kan yang telah kita anggarkan di 2019 dan 2018 lalu.Jadi telah dilaksanakan oleh Bupati Bengkalis di tahun 2018 ini setelah diaudit oleh BPK laporannya ke kita, yang akan kita bahas sekarang ini sesuai apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan di lapangan,” jelasnya.

Sementara itu, juru bicara Pansus Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri, Hendri S.Ag, M.SI, memaparkan, pada tahun 2015 PT Bank Riau Kepri berada pada urutan ke-8.Kemudian pada tahun 2016 berhasil berada di posisi ketiga.

Selanjutnya pada tahun 2017 prestasi Bank Riau Kepri terlihat konsisten dan mampu berada pada urutan kedua, dan pada tahun 2018 Bank Riau Kepri menjadi bank dengan meraih peringkat 1 Nasional Service Excellence pada Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia.

“Hal ini memberikan keyakinan kepada kami (Pansus-red) untuk menambahkan penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri.Kami berpendapat bahwa sesungguhnya Perda penyertaan modal merupakan antisipasi terhadap berbagai perkembangan di masyarakat.Pada awal pembahasan, panitia khusus telah mengisyaratkan dan mengingatkan akan pentingnya landasan hukum dan referensi serta regulasi pernyataan modal ini,” ujar Hendri.

Sehingga, lanjut Hendri, Pansus meminta kepada eksekutif untuk memasukkan seluruh kewenangan daerah dalam penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri.

“Setelah mendengar dan mengamati, bahwa dalam penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri oleh Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan dividen pemegang saham yang nantinya akan diterima oleh pemerintah daerah.

Beberapa catatan penting yang disampaikan seperti,penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada Bank Riau Kepri, baik berupa uang saham dan barang milik daerah, ditetapkan sebesar Rp300 miliar.Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada poin 1 sebesar Rp300 miliar tersebut di atas penganggarannya disesuaikan dengan

KETUA DPRD Bengkalis H Abdul Kadir dan Asisten III Maryansyah Oemar. kondisi keuangan daerah sampai tercapainya target 300 miliar.

“Diminta kepada Bupati Bengkalis untuk segera menindaklanjuti Ranperda yang akan kita sepakati pengesahannya kedalam bentuk peraturan peraturan teknis, terutama dalam bentuk Peraturan Bupati.Sehingga dapat segera dilaksanakan kepada saudara Bupati Bengkalis memerintahkan kepada OPD agar segera melakukan kerjasama dengan PT Bank Riau Kepri,” jelasnya.

Hendri menyampaikan,untuk seterusnya harus dipelajari dan dikaji lebih detail bagaimana agar penerimaan dividen pemegang saham tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentu perlu adanya payung hukum yang jelas terkait dengan besaran deviden yang akan diterima oleh pemegang saham yang tentu perlu diatur secara lebih rinci dengan Peraturan Bupati dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah,” harapnya.

Selanjutnya ditegaskan, bahwa penggunaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Riau Kepri menjadi tanggungjawab Bank Riau Kepri dari deviden saham dan barang daerah, yang dinilai dengan uang akan ditambahkan menjadi tambahan setoran pernyataan modal.

“Diminta kepada Bank Riau Kepri agar dalam pelaksanaan program Corporate Service program Corporate Social Responsibility (CSR), agar diperbanyak dan diprioritaskan pada pengembangan kewirausahaan, serta dapat beradaptasi dengan tepat sasaran.

Panitia-panitia meminta kepada rapat Paripurna agar supaya Ranperda Kabupaten Bengkalis tentang penyertaan modal Bank Riau Kepri ini, ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, Ketua Pansus Monitoring dan Identifikasi Permasalahan BUMD, Indrawan Sukmana, ST,menyampaikan dalam sambutannya, bahwa Pemerintah

Daerah wajib dilakukan evaluasi, karena sudah diatur dalam peraturan Pemerintah Daerah dapat membentuk tim tersebut.

Indrawan menyampaikan bahwa salah satu dari rangkaian yang diperoleh pihaknya dari hasil konsultasi tersebut kemudian pelaksanaan investasi dilakukan oleh pengelola investasi dengan tata kelola.

Seperti, dilakukannya analisa kelayakan analisis portofolio dan analisis risiko sebagai dasar pelaksanaan investasi pelaksanaan investasi, dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan BUMD atau perjanjian investasi dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Dijelaskannya, pengelola investasi menyusun laporan kegiatan investasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari laporan posisi portofolio investasi dan laporan hasil investasi laporan kegiatan investasi dilaporkan kepada Kepala Daerah, tambahan penyertaan modal dilakukan dengan peraturan daerah berikutnya bagi PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ).

“Oleh karena rancangan penambahan penyertaan modal ini merupakan keputusan strategis, maka keputusan tersebut harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS PT BLJ, dengan memperhatikan Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundangan yang relevan.Artinya, kalau seandainya jalan yang akan kita tempuh mengambil alternatif pembayaran pesangon tadi melalui anggaran pemerintah,” paaprnya.

Indrawan menyarankan bahwa pihaknya meminta untuk dapat persetujuan RUPS dulu baru anggaran ini atau penyertaan modal terkait dengan pengembangan usaha atau perbaikan kinerja yang akan dilakukan oleh DPRD, dapat melaksanakan saran terhadap kondisi yang sedang dihadapi oleh perusahaan.

“Maka,kami menyarankan kepada Direktur untuk mengambil

PENYERAHKAN laporan oleh Anggota DPRD Inrawan Sukmana, ST kepada Ketua DPRD Bengkalis, H.Abdul Kadir.

langkah langkah strategis dalam mengangkat kembali kinerja perusahaan, dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Meminta kajian dan pendapat hukum dari pihak yang berkompeten di bidang hukum terkait dengan rencana penggunaan dana yang bersumber dari penyertaan modal untuk membayar pesangon tersebut kepada pemerintah daerah.kami mengingatkan kelemahan-kelemahan kinerja pemerintah daerah menjadikan pengelolaan BUMD belum terarah, baik dalam pengawasan dan juga pembinaan,” terangnya.

Menurut Indrawan, ada tugas pembinaan yang jelas dalam bentuk kebijakan regulasi yang mengarahkan perkembangan.Begitupun dari sisi pengawasan sinergi sinergisitas antara BUMD dengan SKPD, terkait belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sebab pemerintah daerah dianggap masih perlu untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola dan pembinaan DPRD dengan beberapa hal yaitu, menetapkan dan arah pengembangan yang jelas terhadap membina sinergi dengan SKPD terkait antara BUMD di dalam RPJMD, menyediakan serta menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah secara memadai dalam pembinaan BUMD. Dalam kesempatan itu, Febriza Luwu menyampaikan laporan Pansus perubahan Perda Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan PDAM Tirta Terubuk.

Dimana, dalam membahas perubahan Perda ini dan ikut bersama-sama berkonsultasi ke bagian Hukum dan HAM Provinsi Riau di Pekanbaru, maupun berkonsultasi ke Kemendagri RI Jakarta untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Tentunya agar dapat memperkaya dan memperdalam lagi tentang Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang penilaian PDAM kabupaten Bengkalis,” papar Febriza Luwu yang akrab dipanggil Ica ini Menurut Ica, pelaksanaan Pansus ini setelah mencermati Ranperda dan penjelasan yang disampaikan Bupati Bengkalis, serta pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD, selanjutnya Pansus dapat menjelaskan hasil pembahasan Ranperda tersebut sebagai berikut yakni, Perda Kabupaten Bengkalis tentang perubahan atas Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Bengkalis, dianggap tidak sesuai lagi dengan judul yang ada, karena PDAM kita sudah ada sejak tahun 1994.

“Setelah mempelajari, mendengar, melakukan pemanasan dengan OPD terkait serta mengamati kondisi terkini, Pansus dapat memahami dan menerima usulan judul menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PDAM Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dengan catatan, Pertama, meminta kepada saudara Bupati segera menindaklanjuti Perda yang akan kita sepakati pengesahan yang ini ke dalam

peraturan peraturan teknis terutama dalam bentuk Peraturan Bupati sehingga peraturan ini segera dapat disahkan,” ujarnya.

Kedua, lanjut Ica, dengan dibentuknya Perumda Air Minum Tirta ini, maka diminta agar dapat lebih mengejutkan sistem penyediaan air minum diharapkan dengan pembentukan Perumda Air Minum Tirta,mengupayakan penyediaan air minum yang berkualitas ,kuantitas dan kontinuitas, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketiga, kepada saudara Bupati Bengkalis agar memerintahkan Bagian Ekonomi Setda BAPPEDA, BPKAD, untuk dapat lebih menggali lagi sumber-sumber potensi yang masih belum terdata, dengan melakukan beberapa hal survei pendataan maupun pengkajian yang lebih akurat lagi terhadap potensi yang ada.Sehingga bisa dijadikan sumber dalam hal meningkatkan hasil PAD Kabupaten Bengkalis.

Keempat, diharapkan di dalam penerimaan pegawai dan tenaga kerja di PerumdaAir Minum Tirta Terubuk, untuk lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal yang berkualitas dan kualitasnya yang benarbenar bisa dipakai keahliannya.

“Kelima, sebagai Mitra dari DPRD, kami berharap kepada Pemda dan seluruh stakeholder, supaya bersinergi dalam menjalankan pemerintahan ini, terutama dalam hal menjalankan Perda yang samasama kita serahkan ini, diharapkan juga kepada Pemda agar dilanjutkan sampai kapanpun,”tutup Ica. Dalam kesempatan itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Maryansyah Oemar, menyampaikan sambutan tertulis Bupati Bengkalis pada acara Penetapan Ranperda tanggal 18 Juni tahun 2019, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

Dalam sambutan itu, Bupati mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas komunikasi dan interaksi yang harmonis serta kontrol yang efektif, dengan mengedepankan semangat demokrasi dan kebersamaan dalam menjaga dinamika penyelenggaraan agenda pemerintahan.

Rapat Pansus yang diselenggaran berupa menetapkan beberapa Ranperda menjadi Perda dapat terlaksana karena kerja keras Pansus dalam menyelesaikan beberapa persoalan.

Maryansyah Oemar melanjutkan, bahwa pihak Pemda mengharapkan kepada Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, agar dapat memberikan sumbang saran dan masukan yang konstruktif.

“Sehingga dapat dijadikan pegangan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemda kedepan terhadap saran atau rekomendasi yang telah disampaikan oleh juru bicara pansus tadi, yakni mengenai Peumda PDAM maupun yang mengelola tersebut karena Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagai penjabaran Perda.

Artinya 10 Perda itu wajib dilaksanakan. (Advetorial/dprd/indra)

JURU Bicara Pansus Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri, Hendri S.Ag, Msi.

ACEH

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-73

Polres Aceh Tamiang Anjangsana ke Purnawirawan Polri, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama KUALA SIMPANG, RAKYATMEDIA-Kapolres Aceh Tamiang AKBP Zulhir Destrian, SIK, MH, diwakiliolehKabagSumda Kompol NastutiAriani NST, S.Agdan didampingi olehKabag Ren, AKP Eko Endro Sudarsono, Kasat Intelkam AKP. Humaniora Sembiring, S.Kom, SIK dan KBO Sat BimasIptuUntung Sumaryo, melaksanakan kegiatan anjangsana memperingati hari Bhayangkara ke-73

Tahun 2019 ke beberapa tempat di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (25/6/2019).

Kabag Sumda Kompol Nastuti Ariani NST, S.Ag, mengatakan, kegiatan anjangsana yang dilaksanakan Senin kemarin (24/6/2019) lebihdifokuskan ke tiga agenda kegaiatanya itu kekediaman Purnawirawan Polri, Abdul Wahid, Warga Dusun Kamboja, Kampung Bukit Rata, Kec.Kejuruan Muda, kediamanTokoh Agama Ustad

Umron Khalid, Warga Dusun Merak Jingga, Kampung Landuh, Kec. Rantau dan kekediaman Tokoh Masyarakat, Drs.Syarifuddin Ismail di DusunAr Rahim, Kampung Kotalintang, Kec.Kota Kuala simpang.

Pada kesempatan itu juga rombongan jajaran Polres Aceh Tamiang yang di pimpin oleh Kabag Sumda bersilaturrahmi dan memberikan bantuan berupa sembako kepada ke-tiga tokoh tersebut dengan maksud agar leb-

ih mendekatkan hubungan baikantara Polri, khususnya Polres Aceh Tamiang dan Tokoh Masyarakat yang berada di Kab.Aceh Tamiang, tambahnya.

“Anjangsana tersebut merupakan program Kapolri dalam rangka Hari Bhayangkara ke-73 Tahun 2019 dengan maksud dan tujuan menjalin silaturahmi agar lebih mendekatkan hubungan baik antara Polri dan Masyarakat,” jelasnya. (dedi/rm)

Kodim 0117/Atam Bangun Empat RTLH Pra TMMD ke-105 Tahun 2019 ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA – Rencana Dandim 0117/Aceh Tamiang, akan melaksanakan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-105 saat acara Coffe Morning dengan rekan media pada Rabu (26/6/2019) pekan lalu, mulai dilaksanakan dengan kegiatan Pra TMMD dengan berbagai kegiatan bhakti sosial, diantaranya melakukan bedah rumah.

Melalui program Pra TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 Tahun 2019, prajurit TNI dari Kodim 0117/Atam bersama masyarakat membangun 4 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga di kecamatan Sekerak.

“Empat unit RTLH yang sedang dikerjakan itu merupakan rumah warga miskin di empat kampung di Kecamatan Sekerak, yakni Kampung Juar, Pematang Durian, Sikumur dan Kampung Sulum,” papar Dandim 0117 Aceh Tamiang, Letkol Inf.Dekki Rayusyah Putra, S.Sos, M.I.Pol, kepada rekan media, Minggu (30/6/2019).

(FOTO/IST)

TAMPAK para prajurit TNI jajaran Kodim 0117/Aceh Tamiang sedang melakukan bedah rumah salah seorang warga di Kecamatan Sakerak.

Dandim menerangkan, pembangunan empat unit RTLH di empat kampung di kecamatan Sekerak ini merupakan hasil koordinasi dengan Forkopimcam Sekerak dan para Datok Penghulu Kampung setempat.

“Alhamdulillah, empat unit RTLH yang dibangun selesai dikerjakan hari ini oleh prajurit TNI kodim 0117 Aceh Tamiang, bersama masyarakat setempat,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang warga penerima program RTLH mengucapkan rasa

syukur dan menyampaikan terima kasih kepada Kodim 0117 Aceh Tamiang yang telah merehab rumahnya.

Dia menuturkan jika selama ini rumahnya yang tidak layak huni, kini sudah direhab dengan Program Rehab RTLH TMMD ke-105 Tahun 2019 Kodim 0117/Atam.

“Alhamdulilah. Dengan adanya bantuan melalui program ini, saya saat ini bisa menikmati rumah yang lebih layak,” ujarnya sembari tersenyum penuh rasa syukur. (red/dedi/rm)

Wabup Aceh Tamiang

Berikan Teladan Kejujuran Pada Anak Dididk KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIA-Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin, ST. Ketika melepas 104 guru yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Gelombang ke II, Senin (01/07/19) di Aula Setdakab Aceh Tamiang sekira pukul 09.30 WIB pagi tadi.

Wabup Insyafuddin lantas memberikan contoh kisah yang sering dibaca dalam kisah-kisah inspiratif yang banyak tersebar. Dalam pada ini, diceritakan ulang kisah seorang mahasiswa yang lulus dengan nilai terbaik di satu kampus ternama di Eropa, namun tidak diterima bekerja di perusahaan asal Prancis, di mana ia melamar pekerjaan. Pasalnya setelah latarnya diperiksa oleh perusahaan, mereka berkesimpulan yang bersangkutan bukan orang yang jujur. Meskipun dia pintar, tapi tanpa kejujuran pada akhirnya kepintarannya tidak menjadi manfaat. Inilah pelajarannya, kata Wakil Bupati.

“Prancis bukan Negara Islam, namun memiliki tingkat disiplin yang sangat tinggi dan mengajarkan kita nilai kejujuran. Sesuatu yang diawali dengan ketidakjujuran, maka seringkali kita akan terus bersama ketidakjujuran itu. Bangsa yang dikelola dengan ketidakjujuran sampai kapan pun tidak akan bangkit. Oleh karena itu, jika kita menginginkan anak-anak didik yang cerdas maka tekankan nilai kejujuran. Berikan teladan kejujuran di kehidupan seharihari,” terangnya.

Wabup yang turut didampingi Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan M. Nur kemudian menyebutkan, dalam rangka memenuhi tujuan mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berprestasi di

WAKIL Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin, ST

Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2022 menargetkan angka Indeks Pembangunan Manusia Aceh Tamiang 70,88.

Dijelaskan, capaian Aceh Tamiang pada tahun 2018 merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu angka harapan hidup (panjang usia dan perlaku hidup sehat), pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator ratarata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata- rata, penduduk 25 tahun keatas di Aceh Tamiang telah menempuh pendidikan 8 tahun (tepatnya 8,47 tahun) atau setara dengan kelas VIII. Meski masih perlu terus ditingkatkan, harapan baru muncul. Dalam waktu bersamaan, secara rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,85 tahun atau setara Diploma II. Kabupaten Aceh Tamiang berada di peringkat 14 dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Sebelumnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Amir, S.Pd menjelaskan bahwa jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) sebanyak

106 orang terdiri dari jenjang pendidikan TK 14 orang, tingkat SD sebanyak 60 orang, dan tingkat SMP sebanyak 30 orang. Dari jumlah tersebut keberangkatan dibagi menjadi 5 gelombang. Sebanyak 65 orang ke Universitas Negeri Medan Sumatera Utara, 27 orang mengikuti pelatihan ke Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 9 orang mengikuti pelatihan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan 1 orang mengikuti pelatihan di Universitas Teknologi Surabaya. Dari 106 jumlah peserta, yang dapat mengikuti pelatihan sebanyak 104 orang, sedangkan 2 orang yang batal berangkat tersebab ada kendala non-teknis.

Ketua panitia berpesan kepada para peserta yang mengikuti pelatihan PLPG ini dapat kembali membawa bekal yang bermanfaat untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Aceh Tamiang. Disebutkan nantinya saat diklat para peserta mendapatkan kompetensi pedagogi, yaitu ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Dan ketika praktik lapang, para guru akan mendapatkan kompetensi sosial dan pribadi, sehingga dapat menerapkannya pada kegiatan belajar mengajar sehari-hari.(rm/ humas)

KETUA Kwarda Pramuka Aceh H. Muzakir Manaf melantik pengurus Kwarcab Pramuka Kab. Aceh Tamiang periode 2018-2023.

H.Muzakir Manaf Kukuhkan Pengurus Kwarcab Pramuka Aceh Tamiang TAMIANG, RAKYAT MEDIA Ketua Kwartir Daerah Pramuka Aceh, Muzakir Manaf melantik sekaligus mengukuhkan pengurus Kwarcab Pramuka Kabupaten Aceh Tamiang periode 2018-2023 di Tribun Belakang kantor Bupati Aceh Tamiang,Senin (24/6/2019) Pengurus Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Aceh Tamiang yang dilantik masing-masing Ketua T. Insyafuddin, ST, Ketua Harian Tarmizi, S.Pd, Wakil Ketua Binamuda Edi Suwanto, S.Ag, Wakil Ketua Binawasa Rudi Heriansyah, S.Pd dan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Samsul Rizal, M.AP. Selanjutnya, Wakil Ketua Bidang Keuangan, Usaha Sarana dan Prasarana, Drs. Bambang Supriyanto, MM, Wakil Ketua Bidang Abdimas dan Humas Mayor (Purn).

Arman, Sekretaris Samidi, S.Ag, Wakil Sekretaris Ali Jinnah dan Bendahara Muhammad Iskandar.

Ketua Kwartir Daerah Pramuka

Aceh, Muzakir Manaf mengatakan gerakan pramuka merupakan wadah untuk membimbing dan mendidik karakter generasi muda ke arah yang lebih baik.

“Harapanya, melalui moment pelantikan ini, gerakan pramuka di Kabupaten Aceh Tamiang dapat lebih baik lagi kedepannya, yang diimplementasikan dalam bentuk & nbsp; kegiatan-kegiatan positif yang mampu mengubah karakter regenerasi bangsa, sehingga melahirkan kader bangsa yang memiliki kualitas dan kuantintas sebagai penerus bangsa,” ujar Muzakir Manaf.

Pramuka dapat membentuk karakter bangsa dengan bekerja tanpa lelah, ikhlas, jujur dan sukarela.

Dengan rutin kegiatan pramuka anak-anak muda dan pelajar akan terhindar dari pengaruh lingkungan yang negatif seperti narkoba.

“Peredaran gelap narkoba sekarang semakin membahayakan para generasi muda, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dengan

melakukan upaya-upaya pencegahan,” ujar Muzakir Manaf.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tamiang T. Insyafuddin, ST, dalam sambutannya mengatakan gerakan pramuka merupakan kepanduan nasional yang bertujuan mendidik dan membina kaum muda menjadi manusia berkepribadian berwatak beraklak mulia dan menjadi warga negara berjiwa pancasila yang patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia.

“Gerakan pramuka mempunyai visi dan misi membentuk kader bangsa yang memiliki kualitas dan kuantitas besar dan wadah yang dapat mengangkat dan membentuk karakter manusia ke jalan yang lebih baik,” ujar T.Insyafuddin.

Kepada para pengurus dan semua pihak, diharapkan untuk proaktif dan memberi dukungan kepada Kwarcab Pramuka Aceh Tamiang agar dapat berjalan lebih baik.(rm/ red/dedi)

Dandim 0117 Aceh Tamiang Cofee Morning Bersama Insan Pers ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA - Komando Distrik Militer (Kodim) 0117/Aceh Tamiang dipimpin Dandim Letkol Inf.Deki Rahyusyah Putra, S.Sos, M.I, menyambut langsung kedatangan insan pers yang bertugas di Kabupaten Aceh Tamiang yang berjuluk Bumi Muda Sedia ini,Rabu (26/6/ 2019) di Aula Makodim.

Dari pengamatan media ini, hampir seluruh awak media tampak hadir kendati berlangsung singkat karena Dandim harus menghadiri undangan pelaksanaan Hari Anti Narkotika (HAN) Internasional.

Namun demikian, suasana keakraban tetap tampak harmonis karena kehadiran rekan media disambut Dandim Letkol Inf.Deki Rahyusyah Putra, S.Sos, M.I, bersama Kasdim Mayor Inf.A.Ayani,sembari menyantap hidangan yang luar biasa.

Suasana akrab tampak terjalin antara petinggi Kodim 0117/Atam saling bercengkrama tanpa ada batasan antarasenior maupun junior.

Sekedar diketahui, Kodim merupakan komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat di bawah Korem. Sedangkan Kodim membawahi beberapa Komando Rayon Militer (Koramil). Kodim beroperasi di wilayah Daerah Tingkat II, baik kota maupun kabupaten. Kodim dipimpin oleh seorang Komandan yang biasa disebut Dandim (Komandan Distrik Militer) yang berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) dan Mayor (Senior).

Dandim 0117/Atam, Letkol Inf.Deki Rahyusyah Putra, S.Sos M.I.Pol, dalam sambutannya mengatakan, silahturrahmi dan coffe morning yang digelar di

Aula Makodim bertujuan untuk terjalinnya keakraban antara insan pers dan TNI. “Peran pers sangatlah penting dalam memberitakan kepada masyarakat, untuk lebih mengetahui segala perkembangan pemerintahan.

Karena dengan adanya pemberitaan dari media, masyarakat lebih banyak dapat mengetahui informasi perkembangan dunia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dandim berharap kepada insan pers, dalam memberitakan suatu berita agar berimbang dan akurat.Karena pengaruh dari suatu pemberitaan media sangat lah besar bagi masyarakat luas,”harapnya.

Terlepas dari itu, Dandim juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini Kodim 0117 Aceh Tamiang akan melaksanakan kegiatan TMMD 105 tahun 2019 di Aceh Tamiang.

Pihaknya berharap kepada rekan rekan pers untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan pemberitaan, karena pemberitaan tersebut masuk dalam lomba karya jurnalistik.

“Semoga wartawan Aceh Tamiang bisa meraih juara 1 kata Dandim,” yang disambut aplaus seluruh wartawan yang hadir disertai ucapan “Amin.”

Sebagai penutup, mewakili rekan media, kontributor Metro TV wilayah Aceh Tamiang, Mujiburahman, ditunjuk untuk memberikan kata sambutan singkat.

“Kami mengucapkan terimaksih banyak Kepada Komandan Kodim 0117 Aceh Tamiang atas terlaksananya kegiatan cofe morning hari ini. Semoga nantinya TNI dapat bersinergi dengan wartawan dan masyarakat dalam membangun Aceh Tamiang,” Kata Mujib.(dedi/rm)

CMYK

7

GALERI FOTO

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

STAFF PNS mulai dari Kepala Sub Bagian dan Karyawan Kontrak di lingkungan Seketariat DPRD kota Batam ikut kegiatan pelaksanaan GORO

SEKRETARIS DPRD Kota Batam Asril saat melakukan goro di nagoya

Sekretariat DPRD Kota Batam Gotong royong di Nagoya SELURUH pegawai Sekretariat DPRD Kota Batam, pada hari kedua pasca lebaran melaksanakan kegiatan gotong royong di Taman Lubuk Baja, Jalan Teuku Umar, Nagoya – Batam, Selasa, (11/06/ 2019).

Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Batam, Asril,S.Sos menyampaikan, kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa peduli bagi semua komponen,

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya masyarakat kota Batam, tentang lingkungan terutama masalah pertamanan baik itu yang ada di jalan dan lainnya.

“Kami dari sekretariat DPRD Kota Batam, ikut berpartisipasi bersama melakukan kegiatan yang mana rutin dilakukan setiap bulannya, sesuai dengan areal/wilayah yang sudah ditentukan oleh Pe-

merintah Kota (Pemko) Batam,” terangnya.

Menurutnya, selaku aparatur pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga supaya kota Batam sesuai dengan destinasi dan meningkatkan estetika sehingga mempunyai daya tarik, menarik wisatawan berkunjung ke Batam.

Kegiatan Gotong Royong di

Bahu Jalan, sesuai dengan arahan Walikota dan Wakil Walikota Batam. Mudah-mudahan dengan kegiatan bersama-sama ini kota kita menjadi lebih baik, saya berharap bersama-sama kita jaga kebersihan terutama bagi pengguna jalan serta diarea pertokoan, supaya lingkungan tetap bersih dan asri dengan harapan menciptakan situasi/kondisi yang nyaman.

Ditempat yang sama, Kepala Bagian (Kabag) Humas DPRD Kota Batam, Taufik mengatakan pada kegiatan gotong royong diikuti sekitar 120 orang dan dimulai dari jam 14.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan gotong royong dimulai dari melakukan pembersihan gulma, rumput liar, pemupukan, penggemburan, hingga penyiraman taman, di sepanjang jalan

mulai dari lampu merah Lubuk Baja, hingga lampu merah The Hills Hotel.

“Jadi, kita selaku OPD ikut berpartisipasi bersama – sama menjaga dan merawat taman bahkan hingga drainase. Untuk itu terutama bagi pengguna jalan, dan masyarakat kota Batam mari kita jaga kebersihan dan keindahan kota Batam.” Pungkasnya.**

SEKRETARIS DPRD Kota Batam Asril saat melakukan goro di nagoya bersama staff PNS mulai dari Kepala Sub Bagian dan Karyawan Kontrak di lingkungan Seketariat DPRD kota Batam

SEKRETARIS DPRD Kota Batam Asril saat melakukan goro di nagoya bersama staff PNS mulai dari Kepala Sub Bagian dan Karyawan Kontrak di lingkungan Seketariat DPRD kota Batam

SAAT pelaksanaan GORO di nagoya

STAFF PNS mulai dari Kepala Sub Bagian dan Karyawan Kontrak di lingkungan Seketariat DPRD kota Batam ikut kegiatan pelaksanaan GORO

MEMBAWA motor saat membersihkan di nagoya

SUMATERA BARAT

8

Selasa, 3 - 10Edisi Juli: 2019, Minggu # 265 Tahun V, I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Gubernur Sumbar Resmikan UPTD Lab Kesehatan (FOTO/DNKES)

KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS, beserta pejabat eselon III dan IV beserta staf Dinas Kesehatan, dalam upaya untuk pembersihan sungai, Rabu (19/6/2019).

Dinkes Sumbar dan Dinas Perikanan Goro Bersihkan Sungai Batang Arau PADANG, RAKYAT MEDIA - Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah dan Gerakan Bersih Sungai dan Laut,Dinas Perikanan dan Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Gotong Royong (Goro) membersihkan Sungai Batang Arau, Rabu (19/6/2019) di Sepanjang aliran Sungai Batang Arau dan Jembatan Siti Nurbaya Padang.

Kegiatan Goro Bersama ini dipimpin langsung oleh kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr Hj Merry Yuliesday, MARS serta pejabat eselon III dan IV beserta staf Dinas Kesehatan, dalam upaya untuk pembersihan sungai, buritan sungai dan pengerukan dasar sungai sebagai upaya pencegahan pendangkalan dan mewujudkan laut yang bersih.

Disamping itu kegiatan tersebut diharapkan dapat merubah Citra Batang Arau yang terkenal dengan penumpukan sampah plastik dan sampah rumah tangganya, menjadi sungai yang asri.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS, kegiatan Goro berrsama ini agar terwujudnya laut yang bersih dan masyarakat terhindar dari penyakit akibat sampah yang menumpuk.(rel/dnkes/red)

PPIH Diminta Perkuat Sistem Pemeriksaan Kesehatan JCH PADANG, RAKYAT MEDIA - Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Amora Lubis meminta pelayanan jamaah calon haji di embarkasi Padang ditingkatkan.

Dia meminta, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar memperkuat sistem pemeriksaan kesehatan untuk menghindari pembatalan keberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) karena alasan kesehatan.

“Kami meminta PPIH di embarkasi Padang meningkatkan pelayanan kepada JCH, terutama untuk sistem pemeriksaan kesehatan,” kata Amora, Rabu (26/6/2019).

Belajar dari pengalaman, Amora meminta peningkatan sistem pemeriksaan kesehatan JCH ini dilakukan mulai dari daerah asal. Jangan sampai ada JCH yang batal berangkat setelah sampai di embarkasi karena tidak lolos pemeriksaan kesehatan, sedangkan di daerah asalnya bisa lolos.

“Sistem pemeriksaan kesehatan ini hendaknya diperkuat melalui kordinasi dengan daerah asal JCH, sehingga tidak ada lagi JCH yang batal berangkat karena tidak lolos kesehatan di embarkasi padahal dari daerah asal dinyatakan sehat,” ujarnya.

Dia meminta PPIH benar-benar memperhatikan masalah kesehatan JCH yang akan berangkat. Menunaikan ibadah haji, menurut Amora, menuntut fisik yang kuat agar dapat maksimal menjalankan ibadah, tahapan demi tahapan.

Selain itu, Amora juga mengingatkan agar PPIH memperhatikan masalah konsumsi. Mulai dari menu makanan, sampai kepada ruang makan, hendaknya menjadi perhatian.

Embarkasi Padang akan memberangkatkan JCH mulai tanggal 7 Juli 2019 mendatang. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Hendri, yang akan berangkat dari embarkasi Padang adalah sebanyak 6.908 JCH. Jamaah tersebut antara lain berasal dari Sumatera Barat sebanyak 5.005 orang dan dari Bengkulu sebanyak 1.940 orang JCH. Jamaah akan dibagi dalam 18 kelompok terbang (kloter) diberangkatkan dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Jamaah asal Sumatera Barat terbagi dalam 13 kloter dan jamaah asal Bengkulu sebanyak 5 kloter.(red/rm)

ILUSTRASI pemeriksaan kesehatan JCH

PADANG, RAKYAT MEDIA Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Prof.DR.H.Irwan Prayitno, P.Si, Msc, meresmikan UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (26/6/2019).

Peresmian UPTD Laboratorium Kesehatan ini, Gubernur Sumbar didampingiKepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS dan Kepala UPTD Labkes dr.Hj.Yun Efiantina, MM. Dalam kesempatan itu, Gubernur Prov.Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan, pembangunan UPTD Laboratorium Kesehatan ini sebagai upaya pengelolaan keuangan Dinkes Sumbar dalam menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) agar lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Prov.Sumbar, dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS, mengatakan pengelolaan pelayanan padaUPTD Laboratorium Kesehatan ini mesti dilakukan lebih kreatif lagi, baik itu

(FOTO/DINKES)

GUBERNUR Provinsi Sumatera Barat, Prof.DR.H.Irwan Prayitno, P.Si, Msc, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS dan Kepala UPTD Labkes dr.Hj.Yun Efiantina, MM, saat meresmikan UPTD Laboratorium Kesehatan, Rabu (26/6/2019).

dari segi pelayanan, sehingga akan berdampak kepada peningkatan jumlah kunjungan pasien yang datang untuk melakukan pemeriksaan.

“Masih ada berapa yang masih BLUD, seperti RS Paru dan Bapelkes Sumbar. Kalau UPTD Laboratoriun Kesehatan ini sudah me-

menuhi standar dan mutu sebuah laboratorium kesehatan yang profesional, ditandai dengan perolehan sertifikat ISO,” ujarnya.(rel/kes/rm)

BPOM Padang Sita Obat-Obatan Ilegal

ILUSTRASI

Dinkes :Sumbar Masih Kekurangan Dokter Spesialis PADANG, RAKYAT MEDIA - Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatra Barat, Lila, mengatakan, jumlah dokter spesialis di Sumbar sekitar 800 orang. Dari jumlah tersebut, 353 orang dokter spesialis berstatus pegawai pemerintah kabupaten dan kota, sisanya berstatus pegawai swasta.

Menurut Lila, jumlah dokter spesialis di Sumbar masih kurang bila dibandingkan dengan standar dari Kementerian Kesehatan RI, yakni 12-15 orang dokter spesialis per 100 ribu penduduk. Sementara itu, di Sumbar rata-rata hanya tujuh orang dokter spesialis per 100 ribu penduduk.

“Memang belum memenuhi standar, tetapi itu kan hitungannya hanya untuk dokter spesialis di daerah saja. Kalau dilihat dari jumlah keseluruhan, ada 800 orang dokter, maka angka rataratanya bisa mencapai 12 orang per 100 ribu jumlah penduduk,” kata Lila, Selasa (25/6).

Lila mengungkapkan, kebanyakan dokter spesialis masih terkonsentrasi di rumah sakit-rumah sakit vertikal, seperti RSUD M Djamil Padang atau RS Achmad Mochtar Bukittinggi.

Dokter spesialis yang ada di Sumbar ini, menurut Lila, didominasi oleh dokter spesialis penyakit dalam.

“Sumbar paling kekurangan dokter spesialis di bidang anestesi,” ungkapnya.

Selain itu, Lila melihat ketersebaran dokter spesia-

lis di seluruh kabupaten dan kota tidak merata. Penyebabnya lantaran ada keterikatan antara dokter spesialis dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Menurut Lila, itu terjadi karena ketika masih menjadi dokter umum, mereka sudah menjadi pegawai daerah. Saat ingin melanjutkan sekolah menjadi dokter spesialis, kebanyakan dokter ini memakai dana pribadi sehingga mereka mengambil spesialisasi sesuai minat masing-masing. Alhasil, terkadang keahliannya tidak sesuai dengan kebutuhan daerah tempat ia bekerja sebelumnya.

Mengakali situasi ini, Dinas Kesehatan Sumbar melakukan kajian dan analisis terkait kebutuhan tiap RS sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2014. Dinas juga mendata dan memetakan keberadaan dokter spesialis sesuai bidangnya masing-masing.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga menginformasikan pemetaan dokter spesialis kepada RS yang di kabupaten/kota. Tujuannya untuk mendorong tiap RS melakukan kerja sama dalam rangka “meminjam” dokter spesialis tanpa harus memindahkan status kepegawaian.

“RS yang masih kekurangan dokter spesialis dapat ‘meminjam’ kepada RS memiliki kelebihan spesialis melalui nota kesepahaman atau dengan MoU Referral, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak,” ujar Lila.(rm/red)

PADANG, RAKYAT MEDIA - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang bekerjasama dengan Polisi Daerah (Polda) Sumatera Barat berhasil menyita obat-obatan ilegal tersebut dari sebuah distributor obat.

Adapun produk obat psikotropika dan obat keras yang berhasil disita sebanyak 184.405 butir tablet yang diduga ilegal karena tidak memiliki izin edar.

Balai POM RI bersama BBPOM Padang dan Polda Sumbar terus melakukan pengawasan di beberapa lokasi yang dicurigai, salah satunya sebuah rumah yang berada di Kecamatan Padang Selatan yang dijadikan sarana distribusi obat psikotropika ilegal karena tidak memiliki izin.

“Setelah mendengar informasi dari masyarakat adanya salah satu rumah yang dijadikan sebagai lokasi distribusi obat ilegal, kami bersama dengan POM RI dan Polda Sumbar, langsung melakukan penindakan pada Kamis (27/6). Dalam proses penindakan itu pemilik tertangkap tangan menerima paket, setelah dibuka ternyata berisikan obat psikotropika yang diduga tanp izin edar atau palsu,” ujar Kepala BBPOM Padang, Martin Suhendri, Jumat (28/6).

Selain pemilik yang tertangkap tangan, pihaknya bersama tim gabungan juga menemukan obat psikotropi-

ka dan obat keras lainnya yang disimpan di sarana ilegal tersebut. Setelah dilakukan introgasi di lokasi pemilik mengaku obat-obatan itu akan diedarkan kepada konsumen dan pembeli.

“Untuk modus yang dilakukan pemilik dengan menjual atau mendistribusikan obat ilegal itu menggunakan jasa pengiriman maupun secara Cash On Delivery (COD),” katanya.

Adapun barang bukti yang disita oleh PPNS BBPOM di Padang, terdiri dari obat psikotropika yang diduga palsu dan tanpa izin edar sebanyak 170.700 butir tablet, obat-obat tertentu sebanyak 8.880 butir tablet dan obat keras sebanyak 4.905 dus, dengan taksiran nilai ekonominya mencapai Rp510 juta.

“Kegiatan distribusi obat psikotropika dan obat keras secara ilegal ini diduga merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan obat dan makanan dengan melakukan perdaran obat palsu dan tanpa izin edar. Ini jelas melanggar UU RI No 5 tahun 1997 tentang psikotropika, UU RI No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,5 miliar,” ungkapnya.

Dijelaskan Martin, bahwa pemilik saat ini masih

ditetapkan sebagai calon tersangka karena kasus ini masih dalam proses pengembangan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Saat ini baru satu orang yang diduga pemilik yang tertangkap tangan penerima paket itu kita jadikan calon tersangka.Hasilnya kedepan masih menunggu keputusan proses pengembangan dengan koordinasi kami dengan pihak terkait,” katanya.

Oleh karena itu sambung Martin, mengingat bahwa pelanggaran dibidang obat dan makan merupakan kejahatan kemanusiaan yang membahayakan masyarakat, pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan.

“Untuk itu kita imbau masyarakat yang memperoleh obat keras dan psikotropika mesti berdasarkan resep dokter dan dibawah pengawasan apoteker sehingga terjamin baik dari segi manfaat dan mutu obatnya. Sebagai, ikut peran serta masyarakat menjadi konsumen cerdas selalu ‘cek klik’. Pastikan kemasan, informasi label, miliki izin edar dan tidak melebihi kadarluarsa, cara sederhana ini akan menghindari masyarakat dari berbagai macam obat palsu dan tanpa izin edar yang beredar bebas,” pungkasnya. (rm/ red)

PETUGAS Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang, memasukkan barang bukti temuan produk obat psikotropika dan obat keras yang diduga ilegal saat jumpa pers di Padang, Sumatera Barat, Jumat (28/6/2019).

CMYK

9 SELASA, 3 - 10 JULI 2019, MINGGU I

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 265 Tahun V, Harga: Rp6.500,-

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban, Burhanuddin :

Soal TKI Bekerja Jadi Kuli di Bintan Tanggungjawab Disnaker BINTAN, RAKYAT MEDIA Imigrasi Kelas II Tanjunguban meminta Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) bersinergi mengawasi Warga Negara Asing (WNA) terutama Tenaga Kerja Asing (TKA).

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban, Burhanuddin.

Burhan mengatakan di Wilayah Bintan Bagian Utara yang mencakup Kecamatan Bintan Utara, Teluk Sebong dan Seri Kuala Lobam telah lama dibentuk Timpora. Mereka dari berbagai instansi mulai dari RT/RW, desa, kelurahan bahkan kecamatan.”Kami harapkan semuanya saling tingkatkan sinergitas dalam pengawasan bersama.

Baik itu soal keberadaan TKA, WNA yang menetap hingga WNA yang menikah dengan WNI,”kata Burhanuddin, belum lama ini kepada wartawan di Tanjungubang.

Seperti yang terjadi di proyek

ILUSTRASI pekerja WNA Tiongkok.

pembangunan pertokoan Anrawika Tanjunguban. Di sana BPMPTSP Bintan mendapati ada puluhan TKA asal Tiongkok yang bekerja sebagai pekerja kasar alias tukang bangunan, namun dari hasil pengecekan mereka semua ada izin tinggalnya.

Soal izin tinggal, kata Burhan, itu memang wewenang kantor Imigrasi. Namun masalah untuk izin kerja, itu bukan di ranahnya melainkan tanggungjawab Disnaker. Seharusnya pihak yang mengeluarkan izin kerja juga melakukan pengawasan. ”Kalau izin tinggal TKA itu ke-

wenangan kami. Makanya kami periksa dan mereka memiliki izin tinggal semua. Kalau soal izin kerja itu wewenang Disnaker,” jelasnya.

Para TKA Tiongkok ini menjadi sorotan, karena mereka dipekerjakan sebagai kuli bangunan. Job desk warga negara asing ini tentunya menjadi tanya warga, kenapa orang asing harus bekerja di posisi yang seharusnya bisa dilakukan tenaga lokal.

Burhan berharap Timpora Bintan Utara juga bisa meningkatkan sinergitas dalam mela Baca Hal 2

Demokrat Minta DPRD Kepri Serius Dukung Hak Angket Pertambangan PETUGAS Bea Cukai dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memeriksa isi kontainer yang diduga mengandung limbah bahan beracun berbahaya di Pelabuhan Batuampar.

BP Batam : 65 Kontainer Limbah Plastik Impor Bukan Kewenangan Kami BATAM, RAKYAT MEDIA - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyatakan, keberadaan 65 kontainer yang berisikan sampah plastik impor bukan di dalam pengawasan BP Batam.

Direktorat Lalulintas Barang Badan Penguasaan (BP) Batam Subdit Perindustrian, Tus Haryanto, mengatakan, tidak memiliki kewenangan mengawasi untuk proses pengiriman dan penerimaan barang dari lalu lintas barang BP Batam.

Baca Hal 2

TANJUNGPINANGRAKYAT MEDIA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (DPRD Kepri) diminta serius mengajukan hak angket tentang pertambangan.

Hal ini disampaikan politikus asal Partai Demokrat, Wan Norman Edy, menanggapi tentang wacana penga Baca Hal 2

ILUSTRASI tambang bauksit di Bintan

KPK Fokus Upaya Pencegahan Tipikor di Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Agus Raharjo, mengatakan pihaknya terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Kepri.

“Ini merupakan salah satu tugas kami dalam rangka mencegah tindak pidana korup-

KEPALA Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban, Burhanuddin.

si di daerah,” kata Agus, saat menghadiri penandatanganan kesepakatan kerja sama antara pemerintah Provinsi Kepri bersama Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri di Aula Kantor Gubernur Kepri Dompak, TanjungpiKetua KPK RI

Baca Hal 2

Agus Raharjo

KPK Soroti 6 Aset Pemprov Kepri Bermasalah TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dan menyoroti enam aset bermasalah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang harus segera ditindaklanjuti ke Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Kepri.

“Karena Pemprov Kepri sudah melakukan upaya persuasif tapi selalu mentok, makanya perlu ditindaklanjuti ke Asdatun,” kata Koordinator Sub Bagian Pencegahan Korupsi (Korsubgah) KPK RI Wilayah II Sumatera Aida Ratna Zulaiha, Kamis (27/6/2019) usai menggelar rapat monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Pemprov Kepri, di kantor Gubernur Kepri, Dompak.

Menurut Aida, Keenam aset tersebut berupa tanah serta bangunan yang bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Riau yang tersebar di Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas dan

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

KOORDINATOR Sub Bagian Pencegahan Korupsi (Korsubgah) KPK RI Wilayah II Sumatera Aida Ratna Zulaiha.

Kota Batam.

“Persoalannya set-aset itu kini sudah dikelilingi hutan, tidak ditemukan lagi batas-batas tanah, serta klaim ganda karena ada masyarakat yang juga memiliki sertifikat,” ungkapnya.

Selain perosalan aset, KPK juga menyoroti perihal penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dinilai be Baca Hal 2

SAMBUNGAN

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Tim Saber Pungli Kepri Fokus Pungutan Biaya PPDB 2019/2010 TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA –Ketua Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Kepri, Kombes Pol Purwo Lelono, menegaskan pentingnya pencegahan pungli pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019/ 2020, karena praktik ini sangat tidak dibenarkan dan melanggar hukum.

Menurut Purwo, pihaknya bersama Inspektorat Provinsi Kepri akan terus mensosialisasikan aturan yang sudah berjalan dalam menangani PPDB tahun ini.

“Pungli ini memungut biaya tidak pada tempatnya, tidak seharusnya dikenakan atau dipungut. Karena itu perlu disosialisasikan secara terus-menerus,” kata Purwo di Tanjungpinang, Kamis (27/6/2019).

Menurut Purwo, praktik pungli telah merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efesiensi dan mampu menimbulkan efek jera.

Seriusnya pemberantasan pungli, kata Purwo, bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkan, namun lebih pada akar

KETUA Satgas Saber Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Kepri, Kombes Pol Purwo Lelono.

budayanya yang hendak dihilangkan.

“Pungli tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat, tetapi jika juga bisa menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional,” ungkapnya.

Purwo menyatakan, diperlukan strategi yang matang untuk memberantas pungutan liar, antara lain strategi pembinaan dengan membangun budaya anti pungli bagi masyarakat, pemerintah dan pengusaha.

Kemudian ada strategi pencegahan dengan cara pemetaan rawan pungli di

Soal TKI kukan pengawasan termasuk melaporkan jika ada yang dicurigai. “Semuanya harus sesuai prosedur dan aturan yang ada. Tinggal kita bersama mengawasinya,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pengawasan Bidang Pengawasan Disnaker Kepri, Robert meminta pihak media masa juga melakukan pengecekan ke perusahaan yang menjamin TKA yang dipekerjakan di Proyek Pembangunan Pertokoan Anrawika Tanjunguban.”Untuk Kitas dan IMTA para TKA itu ada.

Namun job desk nya perlu dicek ke perusahaan penjaminnya. Kalau di lapangan ada pelanggaran, maka itu salah perusahaannya bukan kami,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Sebanyak 13 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang didapati bekerja di Pembangunan Proyek Pertokoan Anrawika Bintan ternyata punya izin lengkap.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Kasie Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban, Ardiansyah membenarkan hal itu. “Para TKA itu memiliki izin tinggal terbatas dan juga izin kerja,” ujarnya.

Ardiansyah menceritakan sebelum lebaran, pi-

Sambungan Hal. 9

haknya melakukan sidak dan memanggil 10 TKA yang bekerja di Anrawika Tanjunguban. Dari hasil pemeriksaannya, TKA tersebut mengantongi izin tinggal terbatas dan juga izin kerja sebagai enginer. ”Para TKA itu merupakan pekerja proyek dari Kawasan Pariwisata Lagoi.

Mereka ada 24 orang dengan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bervariasi. Mulai dari 3 bulan sampai 5 bulan masa kerjanya di Bintan,” jelasnya.

Seiring banyaknya pekerjaan yang telah diselesaikan serta masa kerja yang usai , jumlah TKA tersebut juga berkurang. Sedangkan yang masih ada izin kerjanya dipastikan paling lambat berakhir pada Agustus mendatang.”Dari hasil pemeriksaan kami, izin kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi sudah sesuai. Mereka sebagai enginer dan cakupan kerjaan enginer sangat luas,” katanya.

Khusus tenaga kerja Tiongkok di Anrawika Tanjunguban merupakan tenaga kerja pendukung. Jadi tidak seluruh bidang mereka kerjakan melainkan sebagian pekerjaan mereka juga dilakukan oleh tenaga kerja lokal atau tempatan.

KPK Soroti lum dioptimalkan oleh Pemprov Kepri, salah satunya menyangkut piutang dari pihak atau perusahaan tertentu, seperti piutang dari BP Batam dan PT. ATB Batam yang masih belum selesai.

“Kami lihat ini adalah peluang pendapatan yang perlu dioptimalisasikan.

KPK siap memfasilitasi soal piutang itu sampai selesai,” imbuhnya.

Aida mengatakan, pihaknya juga merekomendasikan perbaikan terhadap tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kepri

Kalau proyek pertokoan itu telah selesai dibangun.

Kemudian juga sudah beroperasi melakukan penjualan maka tenaga kerja yang akan digunakan wajib tenaga lokal dan tidak boleh lagi tenaga asing.”Kalau sekarangkan untuk pengerjaan proyeknya atau tokonya. Kalau sudah beroperasi harus pekerjakan tenaga tempatan,” sebutnya.

Pihak Imigrasi Kelas II Tanjunguban akan selalu meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja yang ada di Kecamatan Bintan Utara, Seri Kuala Lobam dan Teluk Sebong. Tujuannya untuk mencegah adanya TKA illegal yang bekerja.

Lalu, pihaknya juga akan melakukan pendataan mengenai tenaga kerja asing di wilayah kerjanya. Kemudian segera melakukan audensi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk bersama menyatukan persepsi sehingga ketika ditemui adanya pelanggaran pelaksanaan penindakan hukum bisa sejalan.”Kita akan pastikan izin kerja TKA sesuai. Jika tidak sesuai akan ditindak.

Kalau TKA yang di Tanjunguban itu sudah sesuai yaitu izinnya enginer dan pekerjaan yang dilakukan tetap sama,” ucapnya.(rm/rud) Sambungan Hal. 9

yang sampai kini belum berkontribusi dalam menghasilkan PAD bagi daerah.

Oleh karena itu, KPK meminta Pemprov Kepri membuat rencana bisnis BUMD secara matang dan benar, supaya keberadaan perusahaan milik daerah itu tidak terus-menerus merugikan daerah apalagi sampai menjadi “sapi perah” bagi pihak-pihak tertentu.

“Makanya kami minta perencanaan bisnis BUMD untuk mengetahui target dan output yang ingin dicapai seperti apa,” ungkapnya.

KPK Fokus nang, Kamis (27/6).

Dikatakan Agus, kedatangan KPK ke Kepri ini juga bertujuan melakukan upaya monitoring dan evaluasi kepada pemerintah daerah untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah.

“Selain itu juga kami harapkan dengan adanya kunjungan ini, dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Agus turut mengingatkan

kementerian, lembaga dan pemda. Optimalkan fungsi satuan pengawasan internal, dan sistem pelayanan publik yang prima berbasiskan teknologi dan informasi.

Selanjutnya, strategi penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat pungutan liar sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

“Orientasi pemberantasan pada punglinya, maka siapa pun yang memungut secara liar kepada masyarakat itu kena. Apakah itu calo, preman pasar dan ormas yang malak rakyat, semua diberantas,” tegas Purwo. (rm/red)

Komisi anti rasuah itu turut menyinggung permasalahan 46 mobil dinas yang sudah dikembalikan oleh mantan pejabat setempat serta yayasan dan LSM. KPK mengimbau agar kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan untuk operasional kantor di lingkungan Pemprov Kepri.

“Kami imbau jangan sembarang meminjamkan kendaraan yang sudah dikembalikan itu ke yayasan dan LSM. Hal itu sudah diatur dalam Permendagri Nomor 19,” tegas Aida.(rm/red) Sambungan Hal. 9

pemerintah Provinsi Kepri untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam penyelenggaraan keuangan khususnya pengadaan barang dan jasa dan penyusunan rancangan APBD berdasarkan e-Plannig dan e-Budgeting.

“Serta pengawasan internal di pemerintah Provinsi Kepri dalam mengelola keuangan sesuai aturan,” tegas Agus.

Pihaknya juga mengultimatum seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat bertugas dan menjalankan pe-

merintahan yang optimalisasikan penerimaan daerah.

Ia menegaskan agar pemerintah Provinsi Kepri bersama instansi terkait baik itu Dirjen Pajak dan BPN Kepri yang melakukan penandatanganan bersama ini dapat menjalankan komitmen yang telah disepakati.

“Jangan sampai penandatanganan kesepakatan ini hanya sebatas seremonial saja, namun dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan progres yang baik dalam bersinergi mengoptimalkan pendapatan daerah,” tegasnya.(red/rm)

10

Pemotongan Dana Kompensasi PT.Pacifik Granitama Disoal KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Kalangan warga di Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau mempertanyakan adanya pemotongan dana kompensasi dari aktivitas perusahaan tambang granit, PT Pacific Granitama.

“Kami mempertanyakan pemotongan dana kompensasi dari Rp100.000 menjadi Rp75.000 per kepala keluarga per bulan. Pemotongan ini sudah dilakukan selama dua bulan,” kata Sujiatmoko, warga RT 002/RW 003, Desa Pangke beberapa hari lalu.

Sujiatmoko mengatakan pemotongan dana kompensasi tersebut belum pernah disosialisasikan pihak perusahaan, sehingga warga bertanya-tanya kenapa dana yang disebut “ekstra puding” itu terus berkurang.

Dia menuturkan, dana ekstra puding tersebut merupakan dana yang dicairkan sejak beberapa tahun lalu, disebabkan adanya aktivitas perusahaan hingga malam hari dan mengganggu kenyamanan warga di sekitar “conveyor” yang membawa batu granit ke dermaga.

“Warga keberatan karena bunyi conveyor dan debu yang ditimbulkan dari aktivitas malam hari itu. Dan sebagai kompensasinya, pihak perusahaan awalnya memberikan dana kompensasi sebesar Rp300.000 per bulan,” katanya.

Pihak perusahaan, kata dia, terus melakukan pemotongan dana tersebut. Pertama dari Rp300.000 menjadi Rp100.000 per bulan, dan sejak dua bulan lalu dipotong lagi menjadi Rp75.000 per bulan.

“Alasannya ada penambahan jumlah Kepala Keluarga (KK). Apa benar? Soalnya belum ada sosialisasi dari perusahaan,” kata dia.

Warga RW 003/RT 001, MD Arifin mengatakan, dana ekstra puding itu biasanya disalurkan perusahaan dalam bentuk kupon yang dapat ditukar menjadi barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir atau telur pada toko ada kedai yang telah ditetapkan.

Pria yang akrab disapa Ibung ini mengatakan sejumlah warga sudah menggalang tanda tangan untuk mempertanyakan perihal pemotongan dana tersebut.

“Bagi kami, dana ekstra puding itu masih dibutuhkan dan kalau bisa jumlahnya dikembalikan seperti semula,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat (CD) PT Pacific Granitama, Safaruddin membenarkan adanya pemotongan dana ekstra puding dari Rp100.000 menjadi Rp75.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga.

“Pemotongan disebabkan ada penambahan sekitar 100 kepala keluarga dan perusahaan juga punya beban

untuk bantuan bidang kesehatan bagi beberapa posyandu,” kata Safaruddin didampingi Humas PT Pacific Granitama, Afdal, sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut Safaruddin, dana ekstra puding tersebut sebenarnya tidak memiliki dasar hukum, sebab Kementerian ESDM telah membuat kebijakan bahwa dana kompensasi disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat dan tidak dibenarkan berbentuk uang tunai.

“Ini yang jadi masalah bagi perusahaan.Dana ekstra puding itu menjadi temuan oleh Kementerian ESDM, karena berbentuk uang tunai,” katanya.

Dia menuturkan, pemberian dana ekstra puding dilakukan sejak beberapa tahun lalu karena adanya penambahan jam kerja yang kemudian diprotes oleh masyarakat.

“Semula dana ini hanya

BP Batam Untuk proses pengiriman dan penerimaan barang dari Lalulintas Barang BP Batam tidak memiliki kewenangan mengawasi. Wewenang izin impor berada di wilayah Kementerian Perdagangan.

“Kami hanya mengawasi biji plastik, sebagai bahan baku,” kata Direktur Lalulintas Barang BP Batam, Tri Novianta Putra di Kantor Humas BP Batam, Rabu (26/ 6/2019).

Sebelumnya saat rapat di DPRD Batam, Direktur PTSP, Evi Elfiana Bangun, mengatakan kepada BP Batam bahwa asal mula perusahaan biji plastik dari China. Berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor 44 Tahun 2016, usaha tersebut tidak dilarang dan terbuka untuk investor asing.

Pihaknya mengundang Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Bea Cukai untuk berdiskusi mengenai hal tersebut.

“Melakukan diskusi semua pihak mendukung pasal untuk bahan baku plastik merujuk Kementerian Perdagangan pasal 11 Tahun 2015,” ujar dia.

“Semua menyampaikan

Sambungan Hal. 9

agar pelaku usaha memperhatikan lingkungan agar dalam proses pelaksanaannya tidak mencemari lingkungan,” ujarnya di Kantor DPRD Batam, Senin, 24 Juni 2019.

Lebih lanjut ia menyampaikan ada beberapa jenis izin yang harus ditempuh, mulai dari izin prinsip, usaha untuk beroperasi, izin operasional untuk komersial.

“Kami terbitkan izin penanaman modal. Untuk mendapatkan izin usaha, pelaku usaha terlebih dahulu memenuhi izin lingkungan, yaitu UPL yang kemudian menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup kalau tertuju ke Kemendagri Nomor 31 Tahun 2016,” kata dia.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Ip, mengatakan, awal 2019 Dinas Lingkungan Hidup melakukan audit ada sekitar 53 pelaku usaha yang mengelola limbah impor, di antaranya scrap plastik sebagai bahan baku.

Dari 53 perusahaan plastik, 20 pelaku usaha berpotensi menghasilkan limbah B3. Saat bahan baku sampai

dan dalam proses pemindahan sebagian bahan baku tidak bisa diproses.

“Dalam satu ton bahan menyisakan 5 sampai 6 persen bahan baku tersebut tidak bisa di proses yang kemudian dibuang ke TPA. Yang kemudian dalam proses pembersihan bahan baku tersebut menghabiskan air bersih sekitar 300 hingga 600 kubik air per ton,” kata Ip. Sementara itu, anggota Komisi 1 Bidang Hukum DPRD Batam, Lik Khai, mengatakan, masalah yang mesti di waspadai sekarang bukan hanya itu (impor limbah plastik-red). Akan tetapi, bahan kimia di rumah sakit itulah yang sangat membahayakan.

“Sampah tersebut dikumpul di sana kemudian difacking kemudian dikirim ke Indonesia. Satu packing sampah tersebut 1 ton di atas USD 80 mereka membayar.

Saya mengetahui betul dari kawan pengusaha dari Tiongkok.Mereka (importirred) limbah mendapatkan fee sekitar lebih dari USD 80 per ton,” kata Lik Khai.

Sementara Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Herman Rozi, menuturkan jika sam-

Demokrat Minta juan hak angket tentang pertambangan bauksit yang sampai saat ini tidak jelas juntrungannya.

“Dari awal saya sudah sampaikan kalau hanya main-main saya tidak mau mendukung hak angket ini.

Sampai sekarang, kan, kondisinya belum jelas,” kata Wan Norman di Tanjungpinang, Jumat (28/6/2019).

Wan Norman, merupakan satu dari 10 anggota DPRD Kepri yang mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus pertambangan, salah satunya kasus pertambangan bauksit di Kabupaten Bintan. Sementara sembilan anggota legislatif lainnya yakni Suryani, Thomas S, Abdul Rahman, Teddy Jun, Iskandarsyah, Burhanuddin Nur, Onward S, Hanafi Ekra dan Irwansyah.

Mereka berasal dari Fraksi Golkar, Fraksi PKS-PPP dan Demokrat Plus.

Wan Norman mengakui, pengajuan hak angket memang akan berbenturan dengan kepentingan politik, terutama terhadap para pihak yang terlibat dan berafiliasi dengan partai politik tertentu.

“Terlepas dari itu, semestinya DPRD Kepri menguta-

untuk warga yang tinggal di sekitar conveyor, sekitar 50 KK. Tapi warga lain di Desa Pangke juga meminta hal yang sama sehingga jumlahnya menjadi Rp852 KK,” katanya.

Besar dana ekstra puding itu, menurut dia, semula sekitar Rp200.000 per KK per bulan, bukan Rp300.000.

“Sampai saat ini kami masih mempertahankan bantuan berupa dana ekstra puding ini, mungkin sampai akhir tahun, karena perusahaan harus mematuhi ketentuan dari kementerian,” tuturnya.

Terkait belum adanya sosialisasi ke masyarakat, Safaruddin mengatakan bahwa pihak perusahaan tidak mau langsung turun ke masyarakat.

“Masih ada pemerintahan desa. Kami sudah menyampaikan kepada pemerintahan desa agar pemotongan dana ini segera disosialisasikan,” ujarnya.(rm/red)

makan kepentingan masyarakat dan daerah, terutama dalam mengawasi dan menjaga lingkungan, hutan dan bahan mineral,” tegasnya.

Ia menginginkan kasus pertambangan bauksit di Bintan diusut sampai tuntas.

Selain itu, penyelesaian kasus pertambangan itu harus ditindaklanjuti dengan tidak mengeluarkan ijin dari pusat hingga daerah.

Pencegahan terhadap kasus pertambangan tidak dapat secara sporadis, melainkan harus dengan komitmen yang kuat di internal pemerintahan pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pengawasan yang dilakukan DPRD Kepri tidak akan membuahkan hasil maksimal bila pihak kementerian masih memberikan ijin.

“Kementerian Perdagangan, contohnya jangan berikan kuota ekspor bauksit,” tegasnya.

Menurut dia, tanggung jawab kepala daerah sangat besar dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam, lingkungan dan hutan.

“Semestinya kasus pertambangan bauksit tidak berulang jika dijaga, dengan serius,” katanya.

pah dalam kontainer mengeluarkan bau menyengat.

“Kita lihat dan rasakan isi kontainer mengeluarkan bau, cuma (detektor) belum menemukan radiaktif, untuk hasil kita tunggu hasil lab dari Bea Cukai,” tutur dia.

Sekjen Asosiasi Import Plastik Indonesia (Aexipindo), Marthen Tandi Rura meminta untuk menunggu hasil dari pemeriksaan tim.

Sebelumnya dalam pernyataan sikap, pengusaha yang tergabung dalam Aexipindo Batam membantah telah mengimpor sampah yang mengandung B3 ke Batam.

Asosiasi menganggap isi dari 65 kontainer yang didatangkan dari Inggris, Kanada, Amerika dan Australia serta sejumlah negara Eropa lainya bukan dari limbah melainkan bahan baku.

Impor bahan plastik ini telah sesuai dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2016 yang mengatur tata cara impor bahan baku limbah non B3.

Impor barang tersebut juga sudah melalui proses yang panjang mulai dari membuka Purchase Order, Sucofindo, Infeksi dan pembayaran. (rm/rud) Sambungan Hal. 9

Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Bismar Arianto, mengingatkan DPRD Kepri tidak bermain-main dalam hak angket pertambangan bauksit.

“Tentu menarik ketika DPRD Kepri menggunakan hak angket untuk menyelidiki pertambangan bauksit ilegal. Mereka harus mampu menerangkan yang gelapgelap, jangan pula gunakan hak angket sebagai alat penawaran,” ujarnya.

Bismar mengatakan hak angket kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun patut dilakukan, bukan untuk kepentingan politik, melainkan kepentingan masyarakat dan daerah. Pemeriksaan terhadap Gubernur Nurdin Basirun perlu dilakukan lantaran ada ijin yang diterbitkan oleh Gubernur.

“Hak angket diharapkan mampu mengungkap sampai ke akar-akarnya siapa dalang, pelaku di lapangan, nilai kerusakan lingkungan dan kerugian negara akibat pertambangan bauksit yang tidak menambah pendapatan asli daerah Kepri,” tuturnya.

Bismar merasa optimistis seluruh elemen masyarakat

mendukung DPRD Kepri menggunakan hak angket.

“Masyarakat sebaiknya mengawasi pelaksanaannya,” ucapnya.

Ia mengemukakan kasus pertambangan bauksit itu seharusnya mendapat perhatian khusus dari DPRD Kepri setelah kewenangan untuk pemberian ijin diserahkan kepada Pemprov Kepri melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Atap berdasarkan rekomendasi Dinas ESDM Kepri.

“Permasalahan 19 ijin yang dikeluarkan, kemudian dicabut setelah perusahaan itu melakukan eksploitasi, perlu diselidiki,” ujarnya.

Bismar menilai DPRD Kepri terlalu lama menggunakan haknya untuk mengevaluasi kinerja eksekutif terkait permasalahan perijinan, dan pelaksanaan pertambangan bauksit yang sudah merusak lingkungan.

“Wacana hak angket sudah bergulir sekitar dua bulan lalu, sekarang bergaung lagi. Ini juga dapat menimbulkan persepsi bahwa tidak banyak yang peduli terhadap kasus pertambangan bauksit tersebut,” katanya.(rm/rud/ant)

CMYK

11

GALERI FOTO

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

DIDAMPINGI Bea dan Cukai, Anggota Komisi III DPRD Kepri Sidak kontainer Limbah plastik Import yang diduga mengandung B3

Komisi III DPRD Kepri

Desak BC Tuntaskan Masalah Limbah Impor di Batam

KOMISI III saat melakukan peninjauan ke kontainer limbah Impor plastik di Batam

KOMISI III DPRD Kepri mendukung upaya Bea Cukai Batam untuk menuntaskan impor limbah plastik yang diduga terindikasi bercampur limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Penegahan yang dilakukan BC terhadap impor limbah plastik sebanyak 65 konteiner diharapkan segera dipublikasi hasil uji laboratoriumnya, apakah bercampur limbah B3 atau tidak.

Jika benar limbah plastik tersebut teridentifikasi bercampur limbah B3, segera untuk direekspor.

Demikian pandangan Komisi III DPRD Kepri yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Surya Makmur Nasution setelah melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Batuampar bersama Bea Cukai Batam yang didampingi perusahaan importir limbah plastik, di Batuampar, Selasa (18/6/2019).

Komisi III DPRD Kepri juga melakukan rapat dengar pendapat yang dihadiri Kepala BC

WAKIL Ketua Komisi III DPRD Surya Makmur Nasution

Batam Susila Brata beserta jajaran stafnya, Dinas Badan Lingkungan Hidup Kepri dan Dinas Lingkungan Hidup Batam.

Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widyastadi Nugroho mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan impor limbah plastik yg diduga bercampur B3 kepada Gubernur Kepri melalui Ketua DPRD Kepri. "Segera reeskpor bila bercampur B3. Kita menolak bila Kepri menjadi tem-

pat pembungan sampah atau limbah dari negara luar," tegasnya.

"Bagi Kepri tidak ada manfaatnya impor limbah plastik, karena secara ekonomi tak sebanding dengan dampak lingkungan yang diakibatkannya," sambung Irwansyah, anggota Komisi III DPRD Kepri.

Hadir dalam hearing dan peninjauan lapangan, Saproni, Suryani, Joko Nugroho, dan Irwansyah. (*)

KETUA Komisi III dan Wakil Ketua Komisi III saat menggelar rapat terkait sidak Limbah B3 Batam KOMISI III DPRD Kepri juga sidak kontainer-kontainer berisi limbah Plastik B3 Impor lainnya

KOMISI III DPRD Kepri juga sidak kontainer-kontainer berisi limbah Plastik B3 Impor lainnya

KOMISI III saat melakukan peninjauan ke kontainer limbah Impor plastik di Batam

BINTAN-PINANG

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

12

Syahrul Minta Guru Sampaikan Bahaya Narkoba Setiap Mengajar TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang menggelar Puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2019 di Aula Buulang Linggi Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Kota Tanjungpinang, Rabu, (26/6) kemarin.

Walikota Tanjungpinang H. Syahrul saat membacakan sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia HM. Jusuf Kalla dihari Anti Narkotika Internasional ini mengatakan, Indonesia memiliki cita cita sebagai negara dengan ekonomi terkuat kelima tahun 2045, sehingga diperlukan SDM yang unggul dan tangguh serta jauh dari Narkoba.

Dalam kesempatan ini Syahrul juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Tanjungpinang dan BNN Kota Tanjungpinang untuk melakukan pencerahan pada siswa-siswi kaum milenial yang ada di Kota Tanjungpinang.

“Melalui para mubaligh setiap hari Jumat, bersama kepala BNN Kota Tanjungpinang melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan dan memberikan pemahaman tentang bahaya narko-

WALIKOTA Tanjungpinang, H.Syahrul, Kepala BNN Kota Tanjungpinang, menggelar Puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2019.

tika dan meyakinkan kepada seluruh siswa dan masyarakat khususnya kaum milenial, bahwa narkoba ini adalah musuh kita semua,” ungkap Syahrul.

Syahrul menginstruksikan kepada rekan-rekan Guru se-Kota Tanjungpinang agar setiap memulai dan mengakhiri pelajaran di sekolah agar menyampaikan permasalahan mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba.

“Kesungguhan para guru dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang bahaya narkoba, dan penanggulangan narkoba harus dilakukan secara konsisten berkesinambungan dan bersinergi dengan pemangku kepentingan serta masyarakat,” tegas Syahrul.

Syahrul juga berharap Kota Tanjungpinang terhindar dari permasalahan narkotika dengan sinergitas para guru, keluarga, masyarakat serta aparatur Pemerintah.

“Kita akan evaluasi, langkah apalagi yang harus kita lakukan agar masyarakat kota Tanjungpinang khususnya kaum milenial tidak terjerumus dan terlibat dengan Narkotika,” tutup Syahrul.

Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang mengatakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 juni adalah wujud keprihatinan seluruh dunia sebagai upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.(rm/rel/red)

Memeriahkan HUT Bhayangkara Ke-73

Polres Karimun Siapkan Berbagai Hadiah Menarik Untuk Masyarakat KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Memeriahkan HUT Bhayangkara Ke-73, Kepolisian Resor (Polres) Karimun menggelar berbagai kegiatan. Mulai dari Fun Bike hingga bakti sosial (Baksos) yang semuanya dapat diikuti oleh masyarakat.

Kemudian juga dilaksanakan kegiatan internal, seperti tabur bunga serta kenaikan pangkat dan lomba Bhabinkamtibmas.”Tanggal 30 Juni lalu, kita olahraga bersepeda bersama dengan FKPD dan Instansi lainnya,” kata Kapolres Karimun, AKBP Hengky Pramudya.

Kapolres menjelaskan, kegiatan Fun Bike Polres Karimun, dilaksanakan di Mapolres, pada Minggu (30/ 6/2019) lalu. Masyarakat juga dapat mengikuti kegiatan bersepeda tersebut. Tidak ada pemungutan biaya untuk mengikuti olahraga itu.

Namun, bagi peserta yang mengikuti kegiatan tersebut diharapkan menggunakan pakaian dominan berwarna putih agar terlihat seragam.”Mari ramaikan, masyarakat juga dapat ikut dan nanti akan ada doorprize yang kita bagikan. Bagi peserta, pakaian harus dominan putih,” jelas Kapolres.

“Tanggal 1 Juli kita akan melakukan tabur bunga. Ke-

Kapolres Karimun

AKBP Hengky Pramudya mudian, esoknya tanggal 2, melakukan kenaikan pangkat 21 personil di Polres Karimun,” lanjut dia.

Sementara itu, untuk acara puncak HUT Bhayangkara Ke-73 ini, nantinya akan dilaksanakan upacara di Mapolsek Tebing pada 10 Juni 2019 mendatang. Terpisah, Polsek Tebing juga melaksanakan kegiatan Bakti Kesehatan di wilayahnya.

Kegiatan ini masih dalam rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Bhayangkara.

Dalam kegiatan itu, Kapolsek Tebing AKP Fian Agung Wibowo dan Ketua

Bhayangkari Ranting Tebing, membawa tim kesehatan Urkes Polres Karimun dan menyasar langsung ke rumah warga, Rabu (26/6/2019).

Rombongan langsung memeriksa kesehatan warga, dan tidak dilakukan pemungutan biaya. Disana, pemeriksaan kesehatan dan terapi sesuai indikasi medis meliputi pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol.”Ini merupakan kegiatan positif dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat,” ujar AKP Fian.

Kegiatan Bakti Kesehatan yang dilakukan, Fian berharap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, agar keberadaan Polri sebagai pengayom masyarakat dapat dirasakan.”Tugas Polri bukan hanya untuk melakukan penegakkan hukum, melainkan juga mengayomi masyarakat. Semoga ini bermanfaat dan dapat membantu masyarakat,” ucap Fian.

Selain itu, apa yang dilakukan juga dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat kepada instansi Polri. Agar persepsi masyarakat dapat berubah terhadap polri. ”Kita ingin mengubah persepsi masyarakat kepada Polri dan berharap kedekatan kita bersama masyarakat semakin baik lagi,” ujar AKP Fian. (rm/red/rel)

DANLANAL Karimun, Letkol Laut (P) Catur Yogiantoro beserta Dandim 0317/TBK Letkol Rizal Analdie

Menyambut HUT Bayangkara ke-73 di Polres Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIADanlanal Karimun, Letkol Laut (P) Catur Yogiantoro beserta Dandim 0317/TBK Letkol Rizal Analdie membuat riuh Polres Karimun saat gelaran Fun Bike HUT ke-73 Bayangkara.

Kedua perwira TNI berpangkat ‘dua bunga’ itu menyumbangkan suara emasnya pada acara itu, Minggu (30/6/2019).

Ada hal yang menarik perhatian audiens. Mereka pangling saat Dandim sukses membawakan lagu dengan nada agak tinggi. Tak terlihat kesan

sangar sebagai komandan distrik.

Begitu juga saat Danlanal naik ke atas panggung. Ia memanggil seluruh anggotanya untuk hadir. ”Anggota Lanal mana, Lanal. Mari berjoget bersama,” ucap Catur menginstruksikan jajarannya.

Lagu yang dibawakan bertemakan seorang pelaut, yaitu Balada Pelaut, Lagu Tanto Wiyahya.Para anggota Lanal pun tampak menikmati musik saat itu. Peserta Fun Bike yang hadir juga ikut nimbrung berjoget bersama anggota Lanal.Hal ini seakan menggambarkan sinergitas

TNI-Polri di Kabupaten Karimun yang sangat erat. Kekompakan tiga pemimpin itu terlihat pada setiap acara dan kegiatan.

Kapolres Karimun AKBP Hengky sangat berterima kasih atas suport dan dukungan berbagai pihak yang menyukseskan gelaran funbike memeriahkan HUT ke-73 Bhayangkara ini”Sangat berterima kasih kepala seluruh pihak, Pak Danlanal, Pak Dandim, juga Pak Kajari, Kajari, DPRD, serta semuanya yang tidak bisa saya sebutkan,” ujar Hengky. (rm/jimi)

2019 Wabah DBD di Tanjungpinang Meningkat, 2 Warga Meninggal

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

Rustam

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Sejak awal 2019, kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Tanjungpinang semakin meningkat. Terbaru, dua warga Tanjungpinang meninggal dunia setelah terpapar DBD. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Rustam mengatakan, selain dua orang penderita DBD yang meninggal dunia, pihaknya mencatat ada 200 penderita yang tercatat dalam semester pertama 2019.

“Angka pastinya saya lupa berapa, yang jelas ada

sekitar 200 lebih lah,” kata Rustam, Rabu (26/6/2019).

Ia menjelaskan, pada umumnya penderita demam berdarah dengue ini dialami anak-anak, remaja dan dewasa.

Kata Rustam, paling banyak warga yang mengalami DBD di Kecamatan Tanjungpinang Timur tepatnya di Tanjungpinang Kencana, Kelurahan Batu IX dan Air Raja.

“Wilayah lain ada juga, tapi di sana jumlah penduduk yang banyak,” ujarnya.

Menurut Rustam, salah

satu faktor penyebabnya terkena penyakit mematikan itu karena di lingkungan sekitar atau tempat tinggal adanya genangan air.

“Jadi genangan air itu tempat berkembangbiaknya nyamuk,” sebutnya.

Rustam juga menyarankan, agar masyarakat selalu memperhatikan lingkungan tempat tinggal dan selalu menguras air bak mandi minimal satu minggu sekali.

“Dinas Kesehatan sendiri saja tidak bisa tanpa ada kerjasama masyarakat dalam menjaga lingkungan,” ujarnya.(rm/erianda)

Agustus, Penetapan Caleg DPRD Tangjungpinang Terpilih TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau menyatakan rapat terbuka penetapan caleg DPRD terpilih berdasarkan hasil pemilu paling lama yakni, Agustus 2019.

Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution mengatakan, penetapan caleg terpilih harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bila MK menerima gugatan Partai Garuda, maka KPU Tanjungpinang harus menunggu hasil sidang perkara tersebut sampai berkekuatan hukum tetap.

Gugatan Partai Garuda itu kata dia terkait sengketa pemilu di daerah pemilihan Tanjungpinang Timur. Sebaliknya, kata Aswin penetapan caleg terpilih dapat dilakukan pada awal Juli 2019 bila MK menolak gugatan Partai Garuda.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, pada 1 Juli 2019 ini MK memutuskan apakah menerima atau menolak gugatan Partai Garuda. Kalau ditolak, kami akan melakukan rapat pleno terbuka penetapan caleg terpilih pada 2-4 Juli 2019,” katanya.

Lanjutnya, penetapan caleg DPRD

Tanjungpinang juga dapat dilaksanakan, meski gugatan Partai Berkarya tersebut belum diputuskan. “Gugatan Partai Berkarya tidak berhubungan dengan pemilihan calon anggota DPRD Tanjungpinang,” tegasnya.

Aswin mengemukakan KPU Tanjungpinang sudah menerima laporan LHKPN yang disampaikan caleg potensial terpilih kepada KPK. “Kami sudah menerima bukti bahwa 30 orang caleg potensial terpilih telah menyampaikan LHKPN kepada KPK,” ujarnya.(rm/ferianda)

CMYK

13

LINGGA-KARIMUN

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Lingga Alias Wello :

Minta Pembangunan Jalan Desa Marok Kecil Segera Diselesaikan LINGGA, RAKYAT MEDIA - Bupati Lingga, Alias Wello, berharap pembukaan jalan barudari Desa Marok Kecil menuju Dabo Singkep, Kabupaten Lingga itu bisa segera diselesaikan secepat mungkin Hal itu diutarakan Camat Singkep Selatan, Sabirin, menyikapi pengerjaan pembangunan jalan baru dari Desa Marok Kecil menuju Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, yang dikerjakan oleh salah satu perusahaan rekanan kontraktor di Kecamatan Singkep Selatan, tepatnya di Desa Marok Kecil tersebut yang sampai saat ini masih terus dilakukan.

“Pak Bupati berharap pengerjaan jalan pintas Singkep Selatan ke Dabo terus digarap perusahaan. Mudahmudahan bisa rampung se-

Bupati Lingga,

Alias Wello belum anggaran perubahan,” kata Sabirin kepada beberapa wartawan belum lama ini.

Ia menjelaskan, jika perusahaan bisa segera merampungkan pembukaan jalan tersebut, rencananya Pemk-

ab Lingga akan menyiapkan anggaran untuk pembangunan jembatan yang ada di jalan pintas Marok-Dabo itu.

“Pembangunan jalan ini hanya sampai pembukaan saja. Insya Allah tahun berikutnya mudah-mudahan ada peluang, baru pengerasan.

Kalau untuk pengaspalan, itu difokuskan untuk lintasan lama ke arah Desa Resang, Kantor Camat dan Sentra Kelapa,” ujarnya.

Dengan demikian, Sabirin berharap pembangunan jalan pintas Marok KecilDabo tersebut tidak terkendala. Pasalnya, keberadaan jalan ini sangat membantu masyarakat setempat. Jarak tempuh yang singkat pastinya mampu membantu peningkatan ekonomi warga di Singkep Selatan.(rm/taufik)

Pertempuran Sengit Perebutan Wilayah

TNI AL Berhasil Kuasai Area Pantai Todak LINGGA, RAKYAT MEDIA - Pasukan Pangkalan TNI AL (Lanal) Dabo Singkep bersama pasukan marinir dari Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Tanjungpinang, berhasil menguasai area Pantai Todak, Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, dari genggaman musuh, Kamis (27/6/2019) kemarin.

Lantamal IV mengerahkan 60 pasukannya untuk bergabung dengan prajurit Lanal Dabo. Pasukan diterjunkan dari Tanjungpinang, dengan menggunakan dua unit Kapal Angkutan Laut (KAL) yakni, KAL Marapas dan KAL Mapor, Rabu (26/ 6/2019).

Kamis (27/6/2019) sekira pukul 02.00 WIB (Dini hari), pasukan pendarat dengan jumlah 75 prajurit matra

laut yang tangguh turun ke laut di perairan Pantai Todak, Batu Berdaun. Kemudian pada pukul 06.00 WIB pasukan pendarat mulai melaksanakan penyerbuan dan peledakan untuk perebutan wilayah.

Satu jam berselang, tepatnya pukul 07.00 WIB wilayah tersebut pun dapat dikuasai oleh pasukan.

Demikianlah luar biasa pelaksanaan giat latihan tempur yang dilakukan TNI AL (Lanal) Dabo Singkep bersama pasukan marinir dari Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Tanjungpinang secara rutin setiap tahunnya di Pantai Todak, Dabo.

Letkol Laut (P) Arif Rahman mengatakan, usai pelaksanaan latihan tempur tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan long mars/hanmars

dari Pantai Todak menuju Mako Lanal Dabo. Kemudian juga dilaksanakan syukuran dan doa bersama atas keberhasilan dari kegiatan tersebut.

“Tadi pagi pasukan dari Lantamal IV sudah kembali ke Tanjungpinang. Alhamdulillah rangkaian kegiatan latihan tempur dan pendaratan matra laut ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun,” kata Arif sebagaimana dilansir Batamnews.co.id, Jumat (28/6/2019).

Ia berharap, dengan dilaksanakan latihan tempur rutin ini para prajurit matra laut jiwa militan serta jiwa pasukan dan jiwa militernya tetap terasah dan terjaga sehingga setiap saat dalam kondisi apapun siap menjaga keutuhan NKRI.(rm/net)

Polres Lingga Gelar Lomba Pocil Tingkat SD LINGGA, RAKYAT MEDIA - Kepolisian Resor (Polres) Lingga, menggelar lomba Polisi Cilik (Pocil) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Gedung Nasional Dabo Singkep, Jumat (28/6/2019) pagi. Kegiatan tersebut dalam rangka menyemarakkan HUT Bhayangkara ke-73 tahun 2019.

Kapolres Lingga, AKBP Joko Adi Nugroho mengatakan, lomba Pocil tersebut diikuti 6 tim dari berbagai SD di Kabupaten Lingga. Adapun indikator penilaian meliputi kreativitas, kerapian, kekompakan, estetika dan tata cara baris-berbaris.

“Seluruh tim menampilkan aneka gerakan baris berbaris dan gerakan pengaturan lalu lintas. Para peserta tampak penuh semangat agar tampil maksimal di depan juri dari Polres Lingga, dan Perwakilan PPI (Purna Paskibra Indonesia) Kabupaten Lingga,” kata Joko.

Gerakan-gerakan peserta

begitu tertib dan berirama, tidak terlihat kesalahan fatal yang dilakukan mereka. Para penonton yang menyaksikan selalu memberikan riuh tepuk tangan saat para peserta beraksi. Tampak juga para orangtua peserta mendampingi para Pocil tersebut.

Menariknya, para peserta mengenakan aneka seragam Kepolisian. Ada yang mengenakan seragam Samapta, Polantas, Brimob hingga seragam Satpol Air. Sehingga

menambah semarak kegiatan.

“Setelah berlatih cukup lama, seluruh peserta sudah menampilkan kreatifitas terbaiknya,” ujar dia.

Walau hanya tiga sekolah yang menjadi pemuncak juara, Kapolres berharap agar para peserta lainnya tidak berkecil hati. Sebab mereka sudah memberikan penampilan terbaik. Apalagi para peserta sudah memperoleh dasar baris berbaris dan dasar gerakan lalu lintas.(rm/rel/taufik).

(FOTO/IST)

DERMAGA Lubuk Tangis yang saat ini progresnya baru mencapai 25 persen.

TA 2019 Dishub Lingga Gelontorkan Rp13 Miliar Bangun 6Dermaga LINGGA, RAKYAT MEDIA Dinas Perhubungan (Dishub) Lingga, mulai membangun 5 dermaga dan merehab 1 unit dermaga di beberapa daerah di Kabupaten tersebut.tahun ini.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Lingga, Selamat, pembangunan 5 dermaga dan perehapan dermaga itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran (TA) 2019.

Dijelaskannya, bahwa kondisi dermaga yang dibangun dan di rehab tersebut semula cukup memprihatinkan, seperti dermaga Pulon, Desa Mentuda.

“Untuk pembangunan, anggarannya sekitar Rp10 miliar lebih, ditambah rehab dermaga Kelombok Rp2,6 miliar,” paparnyaKadishub Lingga melalui Kabid Perhubungan Laut, Sumarno, Senin (24/6/2019).

Ia menjelaskan, adapun 5 derma-

ga yang dibangun tersebut yakni, dermaga Posek, Pulon, Lubuk Tangis, Mepar dan dermaga Mamut.

“Masa pengerjaannya 6 bulan.

Kita harap semuanya bisa selesai sebagaimana mestinya,” ucap Sumarno.

Diketahui, proses pembangunan dermaga tersebut sudah pun dilakukan. Beberapa diantaranya sudah mencapai progres 50-70 persen. (rm/taufik)

Disdukcatpil Lingga Raih Penghargaan Public Service of The Year 2019 LINGGA, RAKYAT MEDIA - Prestasi membanggakan diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lingga. Prestasi tersebut berupa penghargaan Public Service of The Year 2019, yang diberikan MarkPlus Inc, sebuah lembaga independen yang melakukan survei secara mandiri.

Penghargaan ini diserahkan di Ballroom Harris Hotel Batam Center, Jl Engku Putri Teluk Kering Batam, pada acara Indonesia Marketeers Festival (IMF) 2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (25/6/2019).

“Dengan penghargaan ini, mudah-mudahan menjadi suport untuk lebih mengedepankan pelayanan yang lebih baik, sesuai harapan masyarakat dan pemerintah,” kata Kepala Disdukcapil Lingga, Syamsudi melalui Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan, Muhammad, Senin (25/6/2019) kemarin.

Ia mengaku, penghargaan tersebut akan diterima langsung oleh Kadisdukcapil Lingga. Bahkan beliau sudah berangkat ke Kota Batam untuk memenuhi undangan tersebut, Senin (25/6/2019)

pagi.

Diketahui, MarkPlus Inc yang bekerjasama dengan majalah Marketeers, memberikan pengakuan dan penghargaan kepada dinas-dinas yang berada di bawah naungan pemerintah kota/kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dalam aspek pelayanan publik (Public Service) melalui penganugerahan Public Services Award Kepulauan Riau 2019.

Adapun puncak dari apresiasi tertinggi di bidang pemasaran ini adalah penganugerahan penghargaan yang menjadi bagian dari rangkaian pembukaan Indonesia Marketeers Festival (IMF) Kota Batam 2019 yang dihadiri dan disaksikan oleh sekitar 400 peserta.

Disdukcapil Lingga sendiri mendapatkan penghargaan tersebut setelah sebelumnya melalui proses penjaringan usulan oleh pejabat pemerintah terkait dan melalui proses Panel Juri yang terdiri dari tim manajemen puncak MarkPlus Inc dan juga tokoh masyarakat serta media.

Sementara itu,Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar, mengatakan, penghar-

(FOTO/IST)

KEPALA Disdukcapil Lingga, Syamsudi (Paling kanan) saat menerima penghargaan MarkPlus Inc.

gaan berupa Public Service of The Year 2019 yang diberikan lembaga independen MarkPlus Inc, kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) Lingga, menjadi prestasi yang sangat membanggakan.

Muhammad Nizar pun berharap penghargaan yang diperoleh Disdukcapil bisa memotivasi OPD lainnya untuk lebih meningkatkan kinerja agar lebih baik dan optimal. Terutama dalam pelayanan publik (Public service excellence).

“Disdukcapil bisa dijadi-

kan OPD rujukan bagaimana trik dan kiat mereka dalam memberikan public service excellence ini,” katanya.

Khusus untuk Disdukcapil sendiri, tambah Nizar, diharapkan mampu mempertahankan prestasi yang telah didapat.

“Pertahankan prestasi yang telah didapat, serta ucapan terimakasih kepada tim Disdukcapil terutama Kadisnya yang telah membangun semangat tim dengan baik sehingga mampu mengharumkan nama Pemda Lingga,” ucapnya. (rm/rud/taufik)

BINTAN

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Nelayan Teluk Sasah Keluhkan Aktivitas Pengerukan Pasir Laut

(FOTO/IST)

ILUSTRASI kapal pengeruk pasir sedang beraksi di perairan Kep.Riau.

BINTAN, RAKYAT MEDIA Nelayan Kampung Tanjungtalok, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam mengeluhkan adanya aktivitas pengerukan pasir laut di Perairan Subang Mas Batam.

Mereka keluhkan hasil tangkapan ikan yang berkurang drastis akibat kapal-kapal sedot pasir laut yang berada depan wilayah perairan kampungnya atau hanya berjarak 1 kilometer dari Tanjungtalok.

Seorang nelayan setempat,

Suratman mengatakan pengerukan dan penyedotan pasir laut yang dilakukan 2 kapal di depan Kampung Tanjungtalok membuat lumpur naik ke permukaan sehingga kondisi air laut keruh.”Ini sangat berdampak pada hasil tangkapan ikan. Bahkan berkurang drastis sebab kami melautnya di depan sana, dekat dari kapal keruk itu,” ujar Suratman, Kamis (23/5/2019).

Aktivitas pengerukan dan penyedot pasir sempat dihentikan

beberapa bulan lalu. Namun sekarang kembali dilakukan oleh 2 kapal.

Cara kapal tersebut mengeruk dan menyedot pasir itulah yang membuat air keruh. Yaitu dengan berputar-putar sehingga lumpur naik ke permukaan.”Sekarang kalau mau mancing dapatkan ikan atau sotong sangar susah,” jelasnya.

Dia berharap ada solusi dari dampak pengerukan itu kepada nelayan. Meski pengerukan di-

lakukan di wilayah Batam, namun dampaknya sampai ke wilayah Bintan tepatnya perairan Tanjungtalok.

Permasalahan ini juga diharapkan didengar pemerintah, karena sebagian besar warga Tanjungtalok merupakan nelayan dan terganggu atas aktivitas ini.”Kami sudah lapor ke RT tapi tak ada tanggapan, lapor ke dinas terkait dan anggota DPRD Kepri, tapi pun tak ada tindak lanjut,” katanya.(rm/red)

Cegah Kerawanan Sosial dan Asusila

Bintan Wacanakan Imigran Jadi Guru Ngaji

FGD dengan tema “Mencari Solusi Permasalahan Pengungsi di Pulau Bintan.

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kabupaten, Kepulauan Riau mewacanakan para pengungsi imgran yang memiliki kemampuan mengaji direkrut untuk menjadi guru ngaji bagi anak-anak di sekitar Kecamatan Toapaya. ”Pengungsi yang memiliki kemampuan mengaji, dan memiliki keinginan untuk menjadi guru ngaji akan direkrut,” kata Camat Toapaya, Riang Anggraini, di Tanjungpinang, Rabu (26/6/2019).

Riang menambahkan kegiatan itu untuk mengisi waktu para pengungsi, yang tidak diketahui sampai kapan tinggal di Hotel Badra, Kabupaten Bintan.Kegiatan positif itu pula sebagai upaya pemerintah untuk mencegah para pengungsi melakukan hal-hal negatif. ”Kami yakin masih banyak pengungsi yang bersikap baik,” katanya.

Wacana menjadikan sejumlah pengungsi sebagai guru ngaji itu juga disampaikan Riang dalam diskusi kelompok terpumpun bertema “Mencari Solusi Permasalahan Pengungsi di Bintan”, yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Kepri di aula Asrama Haji Tanjungpinang, kemarin.

Dalam diskusi yang dihadiri berbagai pihak terkait, terkuak negara dihadapkan

dengan isu hak asasi manusia dan sikap asusila sejumlah pengungsi.

Riang mengatakan tidak semua pengungsi memiliki sikap negatif, terutama terhadap warganya. Namun sejumlah sikap asusila sejumlah pengungsi menyebabkan masyarakat berpikir bahwa seluruh pengungsi memiliki sikap yang sama.

Padahal cukup banyak para pengungsi yang bersosialisasi positif dengan warga sekitarnya.Mereka membangun komunikasi dengan baik, dan ikut membantu kegiatan yang diselenggarakan pihak kecamatan maupun warga. ”Sejak ada kasus asusila, memang terbangun opini, ada pro dan kontra di antara warga.

Menurut kami, hanya beberapa saja pengungsi yang tidak baik,” ucapnya.

Kasat Intelkam Polres Tanjungpinang AKP Yudiarta Rustam mengatakan warga harus dibentengi dengan iman dan taqwa agar tidak tergoda dengan rayuan oknum pengungsi. “Para pengungsi memang sebaiknya harus diberi kegiatan positif, dan aktivitasnya selama 12 jam sehari diawasi,” katanya.

Yudiarta mengemukakan jumlah kasus yang dilakukan para pengungsi sebanyak 11 kasus, sebagian besar terkait asusila. (red/rm).

Pengawas Internal Pemkab Bintan Sudah Merlakukan Penyidikan

Kades Kukup Diduga Terlibat Korupsi Dana Desa BINTAN, RAKYAT MEDIA Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Bintan tidak tinggal diam dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) yang menerpa Kades Desa Kukup, Kecamatan Tambelan.

Ketua APIP Bintan, Raja Akib Rachim mengatakan pihaknya sangat menghormati penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Bintan.

Namun dia akan tetap berkoordinasi untuk mengetahui tahapantahapan proses hukum tersebut.

“Kami terus koordinasi dengan polisi. Rencananya kami juga mau ke Tambelan apabila pihak penyelidik juga mau berangkat ke sana, kami tidak keberatan pergi bersama-sama,” ujar Akib, kemarin.

Sejauh ini dari koordinasi dengan kepolisian, kasus dugaan korupsi yang menerpa Desa Kukup terjadi pada APBDes 2016. Namun pihaknya belum mengetahui item-item yang diduga adanya unsur tindak pidana korupsi itu.

Kemudian dia juga belum mengetahui jumlah penyalahgunaan dana yang menyebabkan kerugian negara. Karena polisi masih melakukan perhitungan.

“Kalau ada dugaan kerugian negara itu kan dari perhitungan mereka. Kami tunggu hasil penyelidikannya aja,” jelasnya.

Kades Kukup, Hdn juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.

Namun APIP belum bisa berbuat banyak sebelum penyelidikan dari kepolisian selesai dan juga ada permintaan tanggapan administrasi dari kepolisian.

“Kalau soal dugaan korupsi, bepulang dari MoU dari Kemendagri, Kejagung dan Polri. Ada porsi APIP untuk melakukan administrasi,” ucapnya, Sabtu (28/6/ 2019) Sebagaimana diketahui, Satreskrim Polres Bintan melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan APBDes di Desa Kukup, Kecamatan Tambelan.

Sejauh ini, pihak penyidik masih terus melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

Kasatreskrim Polres Bintan, AKP Yudha Suryawardhana, mengatakan, penyelidikan kasus dugaan korupsi ini masih berjalan. Sejauh

Pemkab Bintan Akan Naikkan Gaji TenagaHonorer 50% BINTAN, RAKYAT MEDIA - Kabar gembira bagi tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, karena pada tahun 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Bintan berencana akan menaikan gaji tenaga honorer.

Pemkab Bintan berencana kenaikan gaji tenaga honorer itu akan direalisasikan melalui APBD-Perubahan (APBD-P) 2019 mendatang dengan estimasi naik 50 persen dari sebelumnya.

Sekda Bintan, Adi Prihantara mengatakan Bupati Bintan, Apri Sujadi dan Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam ingin kesejahteraan tenaga honorer yang bekerja di lingkup Pemkab

Bintan meningkat. Salah satunya dengan menaikan gaji atau honor mereka.

“Untuk saat ini tenaga honorer mendapatkan honor atau gaji sebesar Rp 1,2 juta per bulannya. Namun gaji mereka akan kita naikkan,” ujar Adi, kemarin.

Pemkab Bintan bersama DPRD Bintan telah melakukan pembahasan terkait kenaikan gaji tenaga honorer. Disepakati gaji mereka akan dinaikan mulai tahun ini pada APBD-P 2019.

Diusulkan gaji mereka akan mengalami kenaikan sebesar Rp 600 ribu atau Rp 1,8 juta setiap bulannya. Nominal itu terpisah dengan uang makan yang diperoleh sebesar Rp 350 ribu setiap bulan.

”Meskipun pembahasannya belum final, tapi gaji mereka tetap akan dinaikan. Kemungkinan dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,8 juta,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pegawaian, Pendidikan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP3SDM) Bintan, Irma Annisa, membenarkan adanya rencana kenaikan gaji honorer pada tahun ini. Kenaikannya telah dialokasikan di APBDP 2019.”Gaji honorer akan naik. Biasanya mereka dapatkan gaji Rp 1,2 juta ditambah uang makan Rp 350 ribu. Ketika APBD-P 2019 sudah disahkan gaji mereka naik menjadi Rp 1,8 juta per bulan kalau uang makannya tetap Rp 350 ribu perbulan,”

katanya.

Tenaga honorer yang mengabdi di seluruh instansi Pemkab Bintan berjumlah 1.150 orang. 60 persennya berasal dari tenaga pendidikan dan kesehatan selebihnya umum.

Jadi untuk kenaikan gaji mereka akan menelan anggaran yang tidak sedikit. Dengan jumlah mereka seribuan lebih maka APBD-P yang terserap bisa mencapai ratusan juta rupiah.”Semoga dengan kenaikan gaji ini kinerja tenaga honorer juga semakin meningkat. Namun apabila masih ditemui ada yang bolos dan kerjanya hanya duduk diam maka sanksinya akan dipecat,” ucapnya.(red/rel/rm).

Promosikan Ironman 70.3 Bintan

Pemkab dan Metasport Gandeng Media Nasional TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA Guna menambah partisipasi peserta dari dalam negeri, Dinas Pariwisata Bintan bersama Kemenpar RI melibatkan media nasional dalam mempromosikan iven olahraga Ironman 7.0 Bintan.

Selasa (25/6/2019), Dispar Bintan bersama Kemenpar RI, PT Bintan Resort Cakrawala (BRC), dan PT Indofood sebagai sponsor, serta Metasport selaku penyelenggara acara (event organizer) Ironman 70.3 Bintan, menggelar konfrensi pers di Kota Kasablanca, Jakarta.

Kepala Dinas Pariwisata Bintan, Wan Rudi Iskandar menjelaskan, selama penyelenggaraannya, peserta Ironman selalu didominasi oleh atlet berasal dari luar Indonesia.

“Atlet dari negara asing 90 persen.

Sedangkan untuk atlet lokal hanya sekitar 10 persen saja,” ujarnya, Selasa malam.

Dia mencontohkan penyelenggaraan tahun lalu, dari 1.300 peserta Ironman, atlet lokal yang terlibat hanya berkisar antara 150 hingga 200 orang.

“Tentunya kita berharap keterlibatan atlet triathlon dalam negeri bertambah mengingat di dalam negeri kita ketahui banyak terdapat komunitas olahraga ini,” ungkap Wan Rudi.

Dengan dilaksanakannya konfrensi pers dengan media nasional, lanjutnya, keberadaan Ironman 70.3 Bintan semakin dikenal masyarakat Indonesia lebih luas lagi.

“Melalui konfrensi pers dengan media nasional ini tentunya kita berharap masyarakat Indonesia, khususnya atlet triathlon mengetahui bahwa Ironman 70.3 Bintan merupakan ajang internasional,” papar Rudi.

Ironman 70.3 Bintan dia katakan sepadan dengan kegiatan Ironman lain seperti di Islandia, Australia, Perancis dan

Jerman karena merupakan sebuah rangkaian.

“Untuk tahun ini, pemenang di Ironman 70.3 Bintan mendapat slot untuk bertanding di Ironman Australia tahun 2020 mendatang,” jelasnya.

Wan Rudi berharap ajang Ironman 70.3 Bintan tidak hanya menjadi ajang olahraga saja, tetapi juga menjadi sarana berlibur bagi wisatawan. Pada penyelenggaraan tahun ini Ironman 70.3 juga diselaraskan dengan sejumlah kegiatan lain. Diantaranya Ironkid, serta rangkaian hiburan lainnya.

Menurut Wan Rudi, salah satu daya tarik Ironman 70.3 Bintan adalah rutenya yang bebas hambatan, serta suasana alamnya.

“Alasan ini diakui peserta yang pernah mengikuti ajang ini,” tegas Rudi. (rel/ red/rm)

ini pihaknya sudah memintai keterangan dari berbagai pihak.

“Sudah banyak yang kami mintai keterangan untuk mengklarifikasi kasus ini. Baik dari kadesnya maupun perangkat desanya,” ujar Yudha, kemarin.

Pihaknya belum mendapatkan jumlah pasti kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut.

Sebab penyelidikannya baru berjalan selama 1,5 bulan sedangkan untuk mengungkap kasus ini sampai mendapati adanya kerugian negara itu perlu waktu apalagi jarak tempuh dari Polres Bintan ke Tambelan sangat jauh.

Namun dia meyakini bahwa

kasus ini akan segera terungkap.

Bahkan dia jugs menginginkan bisa naik prosesnya sampai ke penyidikan. “Kami belum bisa jawab total kerugiannya karena masih dalan penghitungan juga,” katanya.

Dalam kasus ini pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Aparat Prngawasan Intern Pemerintah (APIP) Bintan. Sebab selain adanya MoU Tiga Menteri, terkait desa ini juga dibawah naungan APIP. “Kami pasti koordinasi dengan APIP Bintan terkait masalah ini.

Jadi proses kasus ini masih berjalan sampai sekarang,” ucapnya. (red/rm)

Usai PPK Bintan, Caleg Golkar Kembali Gugat ke MK TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Kasus hilangnya Dokumen C1 Plano TPS 12 Seilekop, Kecamatan Bintan Timur (Bintim) pada Pemilu Serentak 17 April lalu terus berlanjut.

Selain menyeret PPK Bintim, Mohammad Ridhwan sebagai tersangka dan diadili di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang. Caleg Golkar Dapil III Bintan, Amran yang merasa dirugikan atas hilangnya C1 Plano itu juga melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab dari hilangnya C1 Plano itu, KPU dan PPK Bintim menyepakati perhitungan ulang. Alhasil, suara yang diraup Amran mengalami pengurangan.

Komisioner KPU Bintan Divisi Teknis, Rusdel membenarkan jika Caleg Golkar, Amran mengajukan gugatan ke MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Gugatan itu dilayangkan bersangkutan pada 24 Mei lalu.

“Sejauh ini ada dua caleg yang mengajukan gugatan ke MK. Keduanya berasal dari Dapil III Bintan. Trijono dari PDIP Bintan yang pertama menggugat. Keduanya adalah Amran dari Golkar itupun semalam baru kami ketahui,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Bintan, Febriandinata mengaku baru mengetahui adanya gugatan dari Caleg Golkar Dapil III Bintan, Amran ke MK pada Senin (24/6/2019). Pemberitahuan itu dari Bawaslu

Kepri.”Semalam kami diberitahu oleh Bawaslu Kepri ada gugatan sengketa pemilu ke MK. Pihak yang menggugat, Pak Amran (Caleg Golkar). Jadi ada dua caleg termasuk Pak Trijono (Caleg PDIP) yang gugat terlebih dulu,” katanya.

Dari laporan Bawaslu Kepri, Amran mengajukan gugatan ke MK pada 24 Mei lalu. Dalam gugatan tersebut, pihak termohon itu KPU Bintan sedangkan Bawaslu Bintan hanya sebagai saksi.

Menindaklanjuti laporan itu, pihaknya akan segera melakukan persiapan yang matang. Karena akan memberikan keterangan dalam sidang gugatan tersebut di MK yang akan digelar pada 1 atau 2 Juli mendatang.

“Kami saksi jadi wajib memberikan keterangan. Jadi kami persiapkan semuanya dulu termasuk berkas-berkas untuk memberikan keterangan di MK nanti,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua PPK Bintim, M Ridwan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kela-

laian dan hilangnya Dokumen C-1 Plano TPS 12 Sei Lekop pada Pemilu 17 April 2019 lalu.

Ketua Bawaslu Bintan, Febriadinata mengatakan hilangnya C1 Plano ini telah dilaporkan oleh Caleg Partai Golkar Dapil Bintan III, Amran. Setelah diproses secara komperhensif pihaknya telah mendapatkan bukti-bukti kuat yang menjerat Ketua PPK Bintim sebagai tersangka. ”Dari kasus ini tidak ada tersangka lain. hanya satu yaitu Ketua PPK Bintim,” ujar Febri, Rabu (12/6/2019), lalu.

Dalam kasus ini, M Ridwan dinilai lalai dalam menjalankan tugas sehingga dokumen negara itu bisa hilang tanpa diketahui arahnya.

Berkas perkara yang menjerat PPK tersebut juga sudah tahap ke penyidik. Polres Bintan akan terus memprosesnya sampai ke tahap persidangan di pengadilan. “Bawaslu juga terus dampingi kasus ini. Bahkan sampai ke tahap pengadilan sekalipun,” jelasnya. (rm/red)

CMYK

15

GALERI FOTO

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun saat berbincang bersama dengan Ketua KPK RI Ir Agus Rahajo

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun saat memberikan cinderamata kepada Ketua KPK RI Ir Agus Rahajo

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun saat memberikan cinderamata.

Perkuat Sinergi untuk Kesejahteraan Kepri Nurdin Lakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Gubernur, Bupati dan Wali kota se-Kepri

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun memberikan kata sambutannya.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun mengatakan optimalisasi dan sinergi yang terus dibangun merupakan bentuk komitmen bersama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi sinergi antara Pemerintah Daerah bersama instansi vertikal.

“Dengan langkah konkret yang kita lakukan saat ini kita harap dapat terus menguatkan neraca perekonomian dan juga semakin meningkatkan pelayanan dapat semakin hari semakin baik,” kata Nurdin usai melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepri dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dan Badan Pertanahan Nasional bertempat di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (27/6).

Nurdin senang hingga saat ini sinergitas yang terjalin antar kabupaten dan kota se Kepri dengan keunggulannya masing-masing sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tidak hanya itu, Nurdin pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPK RI. Penandatangan kesepakatan ini dapat terlaksana berkat dorongan KPK yang telah memerankan fungsi trigger mechanism.

“Yakni dengan mendorong per-

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun saat berjalan bersama dengan Ketua KPK RI Ir Agus Rahajo

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun berfoto bersama.

baikan tata kelola pemerintah daerah serta sistem administrasi pengelolaan penerimaan daerah,” lanjut Nurdin.

Sementara itu, Ketua KPK RI Agus Rahajo sepakat bahwa salah satu tujuan menyatukan komitmen dalam penandatangan kesepakatan bersama ini adalah memberikan warisan yang baik bagi generasi penerus.”Bagaimana kita membangun landasan yang kokoh dan lebih baik bagi para generasi penerus agar mampu menghadapi setiap tantangan kedepan,” kata Agus.

Agus pun menjabarkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan KPK sendiri berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 yang terurai dalam pasal 7 (Koordinasi), pasal 8 (Supervisi), pasal 11 (Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan), pasal 13 (Pencegahan) dan pasal 14 (Monitoring) dengan tiga kunci utama yakni Networking, Tidak memonopoli dan Trigger Mechanism.

Agus pun menambahkan bahwa dengan kerja sama yang disepakati kemarin bukan hanya menjadi MoU tanpa tindak lanjut. Ke depan diharapkan ada target yang diusung.

“Sehingga setelah tanda tangan ini kedepan kita bisa tahu apa saja pencapaian yang didapat,” tambahnya.

Dalam pada itu, Sekdaprov Ke-

pri TS Arif Fadillah melaporkan bahwa maksud tujuan penandatangan kesepakatan ini adanga suatu pemahaman yang sama antara pihak terkait, adanya kesepakatan tertulis menjadi dasar untuk beraksi.

“Ini merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik di Kepri selain itu juga sinergi yang dilakukan dapat semakin mengefektifkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arif.

Arif melanjutkan bahwa dalam kesempatan ini terdapat 2 bidang penting yakni perpajakan dan pertanahan, yang pertama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta yang kedua adalah tentang Kerjasama Bidang Pertanahan (pensertifikasian tanah milik Pemerintah dan aset daerah).

Kemudian, Kepala Kanwil BPN Kepri Asnawati memaknai bahwa kerja sama ini adalah instrumen tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesesional dengan harapan akan menguatkan komitmen bersama dalam menyelesaikan pendaftaran tanah aset daerah.

“Komitmen kami untuk siap menindaklanjuti apa yang disepakati saat ini. Kami berharap kepada pihak Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota berperan lebih

aktif dalam menjalin koordinasi sehingga maksud dan tujuan kerjasama ini dapat terwujud sesuai harapan,” kata Asnawati.

Direktur Kepatuhan Internal pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI Harry Gumelar melaporkan bahwa pada tahun 2018 sendiri pendapatan dari pajak berkontribusi hampir 78 persen terhadap APBN, dan untuk tahun 2019 sendiri Dijren Pajak diberikan amanah untuk mengumpulkan sebesar 19 persen lebih tinggi dari pencapaian di tahun sebelumnya. Maka dari penandatangan inilah dapat meningkatkan sinergi dalam peningkatan pajak pusat maupun daerah.

“Kami sadar bahwa kami tidaklah bisa bekerja sendiri dalam mencapai target yang diamanahkan tahun ini, penandatanganan hari ini merupakan langkah yang baik,” kata Harry.

Turut menandatangani MoU antara lain Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati Lingga Alias Wello, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti dan Kepala Kanwil Direktorat Pajak Kepri Slamet Sutantyo serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota se-Kepri.

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun berfoto bersama Ketua KPK RI Ir Agus Rahajo

RAKYAT MEDIA

Selasa, 3 - 10 Juli 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Aksi Kemanusiaan Anak Penjaga Mushola Ingin Jual Ginjal

Kapolres Karimun Beri Bantuan Pengobatan Tumor Otak

SUBARU series XV, salah satu jenis mobil yang dilelang Bea Cukai di Batam.

BC Batam Lelang 11 Unit Mobil Subaru BATAM, RAKYAT MEDIA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan lelang online berupa 11 unit mobil Subaru.

Barang tersebut merupakan hasil sitaan. Sehingga kesebelas mobil Subaru yang dilelang tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan dokumen berupa STNK dan BPKB/belum diurus kepemilikannya (off the road) alias ‘bodong.’

Berdasarkan keterangan DJBC, Jumat (28/6/2019), lelang sebelas mobil Subaru itu akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.

Adapun sebelas objek lelang tersebut terdiri dari 4 tipe mobil, yakni 1 unit mobil Subaru XV 2.0 AWD CVT Silver tahun 2014. Uang jaminan Rp 30 juta dan nilai limit objek lelang Rp 114 juta.

Selanjutnya, 8 unit mobil Subaru Impreza 4D 2.0i-S CVT tahun 2012 .Uang jaminan Rp 36 juta dan nilai limit objek lelang Rp 139 juta.

Ada juga 1 unit mobil Subaru BRZ 2.0 RWD 6A warna biru tahun 2013. Uang jaminan Rp 85 juta dan nilai limit objek lelang Rp 305 juta.

Terakhir, 1 unit mobil Subaru Impreza 5D 2,5 STI AWD warna putih tahun 2013. Uang jaminan Rp 90 juta dan nilai limit objek lelang Rp 327 juta.

Cara Ikut Lelang Untuk mengikuti lelang, Anda cukup mendaftarkan diri kelaman lelang.go.id.

Adapun penawaran tersebut akan dibuka pada Kamis, 4 Juli mendatang mulai pukul 13.00 WIB dan ditutup pukul 15.00 WIB (waktu server).

Namun bagi Anda yang ingin melihat langsung barang tersebut, bisa langsung mendatangi Komplek Bangun Sukses Showroom

Sei Panas, Kota Batam pada Selasa (2/7/2019) mulai pukul 10.00-15.00 WIB. Untuk uang jaminan lelang, perlu disetorkan ke nomor rekening Virtual Account. Nah nomor ini akan diperoleh setelah Anda terdaftar di lelang online tersebut.

Adapun nominal uang jaminan yang disetor harus sama dengan nominal yang dipersyaratkan dan disetorkan sekaligus (tidak dicicil).

Uang jaminan ini sudah efektif diterima oleh KPKNL Batam selambat-lambatnya sehari sebelum pelaksanaan lelang.

Selain itu, diimbau kepada calon peserta lelang agar tidak melakukan penyetoran uang jaminan lelang di atas pukul 22.00 WIB karena terkait mekanisme End of Day (EOD) pada bank yang mempengaruhi pencatatan penyetoran uang jaminan pada KPKNL. Panitia menegaskan segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Pihak panitia juga mengingatkan pengambilan barang lelang oleh pemenang lelang agar dilakukan paling lambat 14 hari setelah pelunasan. Pengambilan barang setelah tanggal tersebut, adanya kerusakan dan lain-lain bukan menjadi tanggungjawab penjual.

Panitia lelang juga menegaskan, apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap salah satu atau beberapa barang/objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Batam maupun KPU Bea dan CukaiTipe A Tanjung Priok.(rm/rel/red)

RAKYAT MEDIA, KARIMUN – Kondisi Elandra Dwiguna (23) yang mengidap tumor otak sungguh sangat memprihatinkan.

Badannya tinggal kulit pembalut tulang dan hanya bisa terbaring lemah.

Penyakit itu telah di idapnya satu tahun belakangan ini. Namun, kondisinya semakin parah dalam tiga bulan terakhir.

Ironisnya, ayah Elandra, Eli Kristianto (59), penjaga musala di Karimun, harus nekat menjual ginjal demi bisa mendapatkan uang untuk mengobati sang anak. Eli menjajakan ginjalnya di depan Pelabuhan Karimun.

Setelah pemberitaan mengenai Eli yang akan menjual ginjal gencar, bantuan pun berdatangan.

Salah satu anggota DPRD Karimun, Nyimas Novi membawa Elandra yang tergolek lemas ke RSUD HM Sani.

Tidak terkecuali, Kapolres Karimun, AKBP Hengky Pramudya, begitu mendapat kabar adanya warga Karimun yang hendak menjual ginjal demi mendapatkan biaya pengobatan anaknya, langsung merespon.

Kapolres yang dikenal memiliki jiwa solidaritas dan dekat dengan pekerja media langsung turun bersama jajarannya ke RSUD HM Sani untuk melihat kondisi Elandra sekaligus memberikan bantuan.

“Saya dapat kabar pas lagi di Batam. Sampai di Karimunlangsungmenujukesini (rumah sakit) untuk melihat kondisi adek kita,” ujar Hengky, Sabtu (29/6/2019).

Hengky sempat tertegun saat masuk kedalam ruangan. Sementara, Kasat Reskrim AKP Lulik Febyantara dan Rumpun Perhimpunan Melayu Raya juga hanya terlihat terdiam sambil memandang kondisi Elandra Dwiguna yang terbaring lemah.

Sementara itu, Eli Kristianto dan istrinya meneteskan air mata.

Dia hanya bisa menceritakan bagaimana kondisi anaknya yang tak kunjung sembuh.

“Bapaknya kalut melihat kondisi anaknya yang sakit sehingga dia nekat melakukan hal itu (jual ginjal),” ucap Kapolres.

Kepada Hengky, Eli menceritakan, anaknya tersebutmender-

KAPOLRES KARIMUN, AKBP Hengky Pramudya, beserta jajaran saat menjenguk penderita tumor otak di RSUD HM Sani Karimun.

itapenyakit tumor otak sejak satu tahun lalu. Anaknya sebelumnya pernah dirawat di rumahsakit beberapa hari, namun karena terkendala biaya, ia terpaksa dirawat di rumah sejak satu minggu belakangan ini.

Selain memberikan bantuan moril dan materi, Polres Karimun juga akan menguruskan BPJS untuk pengobatan Elandra.

Hengky juga menyebutkan kalau Polda Kepri juga akan membantu untuk pengobatan Elandra dan akan menurunkan tim Dokkes Polda Kepri untuk ikut menangani penyakit yang di derita Elandra.

Sebelumnya, akibat mahalnya biaya operasi tumor otak, membuat Eli Kristianto (59) nekat ingin menjual ginjalnya demi pengobatan anaknya.

Hal itu dilakukannya setelah putus asa melihat kondisi anak laki-lakinyaLandraDwi Guna (23) yang semakin kritis karena penyakit tumor otak.

Upaya pengobatan telah dilakukan. Tapi, karena terkendala

biaya, maka anaknya harus mendapat perawatan di rumah saja.

Bahkan, hingga saat ini Eli masih ada tunggakan kerumah sakit untuk biaya berobat sebesar Rp14 juta yang harus dibayar.

“Sebulan ini anak saya keluar dari rumah sakit. Pihak rumah sakit menyuruh pulang,” ujarnya, Sabtu (29/6/2019).

Penyakit tumor tersebut, diderita oleh anaknya sejak satu tahun belakangan. Hal itu diketahui setelah rumah sakit melakukan diagnosa.

Selain rumah sakit di Karimun, dia juga telah berupaya membawa anaknya ke rumah sakit di Batam.

Lagi-lagi, biaya menjadi kendala pengobatan anaknya.

Keinginannya menjual ginjal tersebut sudah mantap. Bahkan, ia berdiri di depan Pelabuhan Karimun dengan menyandang sebuah poster kertas bertuliskan ‘Jual Ginjal, Saya Jual Ginjal Saya Untuk Pengobatan Anak Saya Sakit Tumor Otak’.

Berbagai upaya telah dilakukan demi kesehatan anaknya. Min-

ta bantuan pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan juga BPJS. Namun usaha itu belum membuahkan hasil berarti.

Bahkan, dia sampai saat ini tidak mengetahui jumlah biaya untuk operasi anaknya. Pihak Dinas Kesehatan hanya mengatakan kalau biaya operasi sangat membutuhkan biaya banyak.

“Sudah minta bantuan ke Dinas Kesehatan Karimun dan Provinsi Kepri, tapi katanya biaya pengobatan terlalu besar dan tidak ada biaya sebanyak itu,” katanya kepada beberapa rekan media.

Untuk BPJS, dia juga telah melakukan pengurusan, namun entah kenapa tidak bisa.

Eli sehari-hari berprofesi sebagaj penjaga mushala. Dia tidak memiliki pekerjaan lain, bahkan gaji bulanan juga tidak ada dia terima.

“Saya bekerja dengan ikhlas, pagi-pagi sudah bangun dan azan.

Ngaji tidak pakai kaset di mushala, tapi saya langsung ngaji sendiri,” ujarnya.(red/rm)