EDISI 250

CMYK

Baca Hal 3

Pemko Batam Pecat Lima PNS Tersandung Kasus Tipikor KORAN UMUM

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Terverifikasi

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

OPINI

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 250 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

113 Napi Lapas Banda Aceh Kabur

KEPERCAYAAN PUBLIK HILANGAN TERHADAP MEDIA MAINSTREAM Oleh : Mawardi Pemimpin Redaksi PERS adalah sebagai wahana komunikasi massa yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat secara luas. Disamping itu Pers juga merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Oleh karena itu pers dituntut berkerja secara professional karena peranan pers sangat dibutuhkan sebagai penyebar informasi dan pembentuk opini berdasarkan kemerdekaan pers professional.Namun di tengah tensi politik yang meninggi sehubungan dengan agenda politik pilkada serentak pada tahun 2019 mendatang, banyak informasi di media apakah media elektronik, cetak maupun online menjadi alat politik untuk menjatuhkan lawan. Tak jarang, media juga dimanfaatkan untuk membentuk opini public.

Dunia kewartawandi Indonesia saat ini sudah memasuki sebuah episode terburuk sepanjang sejarah pasca Reformasi. Situasinya bahkan lebih buruk dibandingkan dengan era Orde Baru.Kooptasi dan tekanan hukum oleh penguasa, sikap partisan para pemilik media dan wartawan, hilangnya idealisme di kalangan para pengelola media dan wartawan, membuat mereka tanpa sadar bahwa kebebasan pers telah dibungkam.

Bersambung ke Hal 2

Ribuan e-KTP Tercecer

DPP GERINDRA SOROTI POTENSI KECURANGAN PEMILU

Ketua DPP Partai Gerindra

Habiburokhman .JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengaku khawatir dengan temuan tercecernya ribuan e-KTP di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.Dia juga mengaku heran bagaimana bisa e-KTP yang merupakan milik pribadi perorangan bisa terbuang begitu saja.”Kami khawatir ada yang tidak beres dengan temuan tersebut.

Bagaimana KTP milik banyak orang bisa tercecer begitu,” kata Habiburokhman saat dikonfirmasi, Senin (10/12/2018).

“Seharusnya KTP kan ada pada pemiliknya masing-masing,” imbuh dia.

Habiburokhman mengaku belum mendengar penjelasan komprehensif dari pemerintah mengenai kasus tercecernya eKTP di Duren Sawit.Pemerintah diminta serius menyikapi temuan tersebut. ”Terlebih hingga saat ini kita belum mendengar keterangan yang jelas dan detail dari pemerintah,” sebut Habiburokhman.

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu kemudian berbicara soal Pemilu 2019 yang hanya berjarak beberapa bulan dari kasus tercecernya e-KTP di Duren Sawit.

Dia mengaku khawatir ada penyalahgunaan e-KTP di pesta demokrasi tahun depan andai pemerintah tak serius menangani kasus di Duren Sawit.”Kita tahu bahwa berdasarkan Pasal 348 UU Pemilu, KTP adalah syarat untuk melakukanpencoblosan. Jika tidak diantisipasi serius, terbuka kemungkinan ada penyalahgunaan KTP orang lain untuk melakukan pencoblosan,” sebut Habiburokhman.

Terkait terbuangnya Bersambung ke Hal 2

Jessica Mila dan Mischa Chandrawinata

Punya Konflik J A K A R TA , RAKYAT MEDIA-Siapa sih yang mau putus cinta. Begitu pun dengan Jessica Mila dan Mischa Chandrawinata.Tapi nyatanya itulah kenyataan pahit yang

Bersambung ke Hal 2

BANDA ACEH, RAKYAT MEDIA-113 Napi Lapas Banda Aceh kabur setelah membobol pagar dan merusak jendela. Ini bukan aksi pertama.

Sebelas bulan lalu, penjara dibakar. Dalang kedua peristiwa ini diduga mafia narkoba dari genk berbeda.

Dirangkum detikcom, Senin (10/12/2018), aksi pembobolan penjara dilakukan 113 napi saat salat Magrib pada Kamis (29/ 11/2018) lalu.Penjaga penjara

kala itu memberi kesempatan kepada narapidana untuk beribadah secara berjamaah di masjid LP.Di luar dugaan, mereka membuat ulah.

Para napi tiba-tiba menyerang sipir yang bertugas.Pagar pembatas ke ruang bertamu dibobol.Mereka juga merusak teralis jendela menggunakan barbel. Dalam hitungan menit, 113 napi keluar berbondongbondong dan melarikan diri ke areal persawahan di depan

LP. Setelah menjauh, napi mayoritas terjerat kasus narkoba ini memisahkan diri.Usai kejadian, polisi turun tangan dan melakukan perburuan. Dua jam pasca insiden, suara senjata terdengar menyalak tiga kali. Beberapa napi akhirnya kembali tertangkap.

Mereka diciduk di areal persawahan, perkampungan dan rumah warga.Napi yang Bersambung ke Hal 2

LEMBAGA Pemasyarakatan Banda Aceh dibakar penghuninya

Pendapatan Bisa Capai Rp2 T, Masuk Kas Daerah Hanya Separuh:

KPK Mengendus Penyelewengan Pajak di Pemko Batam?

BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan penyelewengan terkait pendapatan pajak daerah Kota Batam. Pasalnya tim KPK menghitung pendapatan pajak daerah di Batam bisa mencapai Rp2 triliun setahun. Namun yang masuk ke kas daerah hanya separuhnya. Hitungan tim KPK ada 1.600 perusahaan yang menjadi wajib pajak di Kota Batam, dari 1.600 perusahaan wajib pajak itu kontribusi terhadap Pendapatan Asli Darah (PAD) pertahunnya bisa mencapai Rp.1,1 triliun “Tim kami menghitung, seharusnya pendapatan pajak itu bisa Rp 2 triliun hampir separuh tidak diterima Pemko Batam kenapa?. Tentu ini akan kita cari tahu dengan harapan bisa transparan, dengan basis teknologi membuat secara online dihubungkan ke bank daerah, secara transparan bisa dipantau secara real time, itu tujuan utama monitoring ini,” kata Basaria Panjaitan kepada wartawan di Batam belum lama ini di Batam.

Menurut Basaria, KPK saat ini langsung memonitor penerimaan pajak secara online di daerah. Langkahnya dengan meluncurkan implementasi sistem monitoring penerimaan pajak

online.Basaria mengatakan keterlibatan lembaganya dalam memonitor pendapatan pajak online ini, pendapatan tersebut seutuhnya bisa masuk kas daerah.

KPK juga menggandeng Pemda dalam implementasi sistem ini.Hal itu merupakan wujud komitmen Pemda yang secara formal telah dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di masing-masing daerah. Hingga triwulan III 2018, program OPD telah melibatkan beberapa daerah, meliputi Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu.

Modus lain nepotisme dengan mendudukkan orangorang yang bisa dikendalikan sehingga dalam proses bisa diatur sedemikian rupa. Kepada Kepala Daerah ia berpesan agar mendudukan orang

yang profesional untuk mendapatkan hasil yang baik.

“Jangan paksakan orang atau kelompok yang bisa dikendalikan dengan catatan mengharapkan sesuatu,” pesan Basaria.

KPK juga fokus terhadap keuangan negara baik belanja negara maupun belanja daerah. Untuk apa saja uang tersebut digunakan menurutnya jika disalahgunakan bisa diproses melalui tindak pidana korupsi (Tipikor).

Tahun ini, lanjutnya, KPKmengarah ke belanja dan pendapatan daerah.

Setiap kepala daerah harus sudah mulai bisa memastikan secara tepat potensi apa yang bisa diterima melalui pajak ataupun non pajak.

“Ini akan dibantu oleh tim KPK. Saat ini yang pal-

ing cepat adalah pendapatan dari pajak hotel. Jika wajib pajak tidak menyampaikan titipan pajak kepada Pemerintah itu korupsi. Kenapa KPKada di sini, untuk menginformasikan kepada pengusaha supaya membayar pajak . Itu makanya kita melaunching pajak online,” paparnya.

Kepada pihak bank selaku mitra Pemerintah Daerah diminta untuk segera menyediakan alat agar tapping box segera terpasang sehingga pembangunan cepat terlaksana. Ia juga meminta pelaku usaha untuk komitmen menjalankan system online ini. Jika diperlukan harus ada pengawasan di lapangan dan apabila ditemukan kecurangan maka harus ditindak agar ada efek jera.”Jangan sampai pajak tidak disetorkan. Jika ini berjalan potensi pajak di Kota Batam dari 9 objek yang ada bisa mencapai Rp 2 triliun setelah dihitung. Selama ini hanya Rp1 triliun saja,” ungkap Basaria.

Upaya ini sebagai instrument meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai belanja infrastrukur dan pembangunan lainnya, serta menghindari kebocoran pajak dan retribusi daerah. Setiap transaksi pajak daerah akan diterima secara real time di Bersambung ke Hal 2

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan

Wagub Kepri Perintahkan DLHK Hentikan Amdal PT. CSA LINGGA, RAKYAT MEDIAWakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Isdianto, memerintahkan kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Ke-

hutanan Provinsi Kepri untuk menghentikan proses pembahasan Analisis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) perkebunan sawit PT. Citra Sugi Adiyta (CSA) diwilayah Kabupaten Lingga.

“Kita sudah perintahkan Kepala Dinas LHK Kepri untuk menghentikan pembahasan AMDAL PT. CSA itu.Saya tak setuju ada investasi perkebunan kelapa sawit di Lingga. Ini daerah kepulauan yang harus dijaga ekosistem lingkungannya,” kata Wakil Gubernur Kepri kepada Isdianto kepada Antara, saat dihubungi di

Tanjungpinang, Selasa.

Hal ini dilakukannya setelah menerima surat resmi keberatan dan penolakan dari Bupati Lingga, Alias Wello dan Ketua DPRD Lingga, Riono.

Untuk itu Wakil Gubernur Kepri mengingatkan agar direksi PT. CSA untuk tidak melakukan manuver yang dapat memecah belah persatuan dan kerukunan masyarakat di wilayah Kabupaten Lingga dengan iming-iming investasi.

Selain itu menurutnya dalam instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018, tentang moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit kepada Gubernur dan Bupati sudah jelas dan tegas untuk tidak menerbitkan izin baru maupun proses penerbitan izin atau rekomendasi perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru, ten Bersambung ke Hal 2

Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Kapolri Resmikan Klinik Pratama Akademi Kepolisian BATAM, RAKYAT MEDIA-Kapolri Jenderal Tito Karnavian melaunching penggunaan Klinik Pratama Akademi Kepolisian, Minggu (9/ 12/2018).Dalam acara tersebut, Kapolri didampingi oleh Kabaintelkam Polri, Gubernur

Akpol, Aslog Kapolri, Kapusdokkes Polri, dan beberapa pejabat Mabes Polri.

Klinik ini merupakan sumbangan dari Alumni Akademi Kepolisian tahun Bersambung ke Hal 2

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Pemerintah China Pertanyakan Hukuman Mati di Kejari Batam

Punya Konflik harus mereka hadapi.

Setelah pacaran kurang lebih 3 tahun lamanya, kini keduanya kini memutuskan untuk berpisah. Tapi tak banyak yang tahu apa yang menjadi alasan keduanya putus. Ditemui dalam jumpa pers film MATA BATIN 2 di kantor Soraya Intercine Films, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018), Jessica Mila mengungkap alasan ia dan Mischa putus.

“Kita udah ada 1 konflik yang berat, tapi kita masih berusaha untuk kita selesaikan. Sebenarnya sebelum putus juga udah sempat break juga, jadi kita juga udah nyoba buat baik-baik. Intinya sih masalahnya cuma karena ada ketidakcocokan aja sih dan itu

Sambungan Hal. 1 baru kerasa banget setelah lama pacaran,” jawab Jessica Mila.

Memutuskan untuk berhenti berjuang tidaklah mudah.

Tapi Jessica Mila dan Mischa Chandrawinataberhasil melewati fase itu. Di momen hampir satu tahun berlalu sejak kisah cinta mereka berakhir, Jessica Mila menjelaskan kalau dirinya dan Mischa berpisah secara baik-baik.

“Aku selalu kalau putus itu baik-baik gak pernah ada masalah, terus selalu aku mau tuh mulai hubungan baik-baik jadi kita selesai baik-baik.

Menurut aku walaupun hubungan itu udah selesai aku yakin banyak hal positif yang bisa kita ambil sebagai pelajaran.

Aku bersyukur banget banyak

Kapolri Resmikan 1997 Batalion Wira Pratama. Bangunannya didirikan di atas lahan milik Akademi Kepolisian dengan luas 1.000 m2, memiliki fasilitas IGD dan Poliklinik, mulai dari poli umum, poli gigi, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, apotek, fisioterapi, medical check up, serta ultrasonography.

Kapolri mengapresiasi peresmian operasional klini ini.”Sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, keberadaan klinik ini sangat bernilai strategis bagi Polri,” ujar Tito.

Selain menjadi sarana kontak bagi Polri kepada masyarakat, pembangunan klinik ini juga merupakan bagian dari program Promoter Polri yang terus dijalankan.

Tito mengambil contoh bagaimana masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan seperti halnya di Mamuju dan Manokwari, sehingga kala itu Polri berinisiatif untuk membangun Mako Polda yang diikuti dengan pembangunan layanan kesehatan.

“Polri sangat serius dalam upaya peningkatan

DPP Gerindra lebih dari 2.000 e-KTP di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, polisi masih melakukan penyelidikan.

Dari hasil perhitungan di Mapolsek Duren Sawit, awalnya jumlah e-KTP disebut sebanyak 1.706 buah. Kini, Polres Jaktim menyebut jumlah e-KTP ada lebih dari 2.000.”(Jumlahnya) 2.005.63 buah rusak. 1.942 masa berlaku habis tahun 2016, 2017, 2018,” kata Kapolres Jaktim, Kombes Tony Surya Putra.

Sementara Partai PKS menduga permasalahan ini berkaitan dengan urusan Pilpres 2019.

“Jelas mengkhawatirkan dan harus diusut tuntas. Karena hal ini tidak hanya menyangkut potensi kecurangan dalam pemilu, juga menyangkut keamanan negara,” ujar Direktur Pencapresan

PKS Suhud Alynudinsaat dikonfirmasi, Senin (10/12/ 2018).

Suhud lalu berbicara soal praktik jual-beli blangko eKTP.Menurut dia, praktik tersebut bisa berpotensi memunculkan pemilih penyusup di Pemilu 2019.

“Praktik jual beli blangko e-KTP rentan digunakan para penyusup yang bertujuan merusak negara.Praktik jual beli blangko e-KTP berpotensi memunculkan pemilih siluman dalam Pemilu 2019.Apalagi bersamaan dengan adanya 31 juta data baru yang akan dimasukkan dalam data pemilih,” sebut dia.

Suhud meminta DPR bergerak menyikapi temuantemuan permasalahan eKTP ini. Dia juga meminta ketegasan Menteri Dalam

Basaria mengingatkan agar para gubernur dan wali kota atau bupati harus hatihati, karena modusnya sejak awal adalah bentuk suap.

Baik ketika sebelum perizinan itu keluar ataupun setelah perizinan keluar. ”Kalau mau membangun daerah, bisa difasilitasi CSR perusahaan, itu lebih baik,” jelasnya.

Lalu terkait pendapatan daerah, menurutnya banyak yang perlu dibenahi, salah satunya mengoptimalkan pendapatan pajak hotel dan restoran.Karena permasalahan itu terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. ”Secara transparan bisa dipantau secara real time, itu tujuan utama, apakah berkembang ke lainnya, semua pajak kita harap online, tetapi tentu tak semudah membuat sistem, mengubah pola cara-cara pengusaha,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingatkan gubernur, bupati dan wali kota

Wagub Kepri tang Moratorium Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. ”Instruksi Presiden sudah jelas dan tegas, untuk itu kita minta semua pihak menghormatinya,” sebutnya.

Sebelumnya, Bupati Lingga, Alias Wello menyampaikan protes keras atas pelaksanaan kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi AMDAL atas rencana perkebunan dan pembangunan pabrik kelapa sawit yang dilaksanakan oleh PT. Citra Sugi Aditya di hotel Winner, Pancur, Lingga Utara, Jumat (30/11/2018) pecan lalu.

“Cerita soal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lingga sudah tamat pasca terbitnya Instruksi Presiden tentang Moratorium Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit,” tegasnya.

Sambungan Hal. 1

pelayanan kesehatan. Sebagai contoh lain, RS. Polri Keramat Jati yang saat ini telah memiliki pelayanan operasi jantung pemasangan ring, RS. Polri ini juga memiliki jumlah pasien terbanyak di Jakarta,” ujarnya.

Pada kegiatan tersebut, Kapolri turut meninjau fasilitas kesehatan yang tersedia dan dilanjutkan dengan pemotongan pita secara simbolis. Kehadiran Klinik ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri, khususnya pada bidang kesehatan. (rm/red) Sambungan Hal. 1

KPK Mengendus sistem, langsung terekam dan transparan, terang Basaria Lebih jauh Basaria menjelaskan, berdasarkan hasil survei penilaian integritas yang dilakukan KPK pada tahun 2017 Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berada pada posisi tiga besar provinsi dengan nilai terendah dari 15 provinsi. Pemicunya karena ada kasus suap yang banyak terjadi. Dimana survei yang dilakukan tersebut untuk menilai para pejabat penyelenggara sudah benar atau belum dalam menjalankan tugasnya.Namun hal itu tidak bisa menjadi tolok ukur.

Dalam strategi nasional pencegahan korupsi, ada tiga fokus yaitu dalam 3 hal seperti perizinan dan tata niaga, fokus keuangan negara dan penegakan hukum reformasi birokrasi. ”Kenapa perizinan dan tata niaga menjadi point pertama karena hampir seluruh penanganan KPK khususnya OTT itu 80 persen adalah berbicara perizinan,” kata dia.

hal yang bisa aku pelajari dari hubungan aku (sama mantan),” ujarnya.

Perpisahan baik-baik rasanya amat tepat. Pasalnya keduanya telah berjuang untuk mempertahankan hubungan yang mereka jalin bertahuntahun. Dan satu lagi, kini Jessica Mila pun memastikan kalau dirinya telah ikhlas melihat hubungannya dengan adik NadineChandrawinataitu kandas.

“Ya ikhlas, karena emang kita enggak yang ada satu masalah terus kita langsung udah gitu aja. Tapi memang kita udah berusaha cari cara jalan keluarnya dan itu usahanya cukup lama, berbulan bulan,” tutup Jessica Mila.(rm/kapan lagi)

Negeri Tjahjo Kumolo. ”DPR harus memanggil Mendagri dan meminta pertanggungjawaban, karena hal ini berpotensi memicu kegaduhan di tahun politik.Jika Mendagri tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu cepat lebih baik dia mundur,” tegas Suhud.

Polisi masih menyelidiki terbuangnya lebih dari 2.000 e-KTP di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Dari hasil perhitungan di Mapolsek Duren Sawit, awalnya jumlah e-KTP disebut sebanyak 1.706 buah.

Kini, Polres Jaktim menyebut jumlah e-KTP ada lebih dari 2.000.”(Jumlahnya) 2.005.63 buah rusak. 1.942 masa berlaku habis tahun 2016, 2017, 2018,” kata Kapolres Jaktim, Kombes Tony Surya Putra.(rm/dtk).

Sambungan Hal. 1

di Provinsi Kepri untuk lebih berhati-hati dalam masalah perizinan, karena riskan terjadinya suap. Sebab Gubernur, wali kota dan bupati, kata Basaria, merupakan orang terpilih yang menjadi nomor satu di daerahnya serta memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. “Jabatan menjadi enak dan enjoy, jika menjalankannya sesuai amanah dan tanggung jawab.

Tetapi bisa menjadi pemicu stres, jika tidak amanah dan juga menyisakan utang janji-janji,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Basaria menekankan agar kepala daerah menjaga wibawa dan tanggung jawab terhadap jabatan dan pada masyarakat.Agar masyarakat bangga memiliki pemimpin yang amanah.”Jika penegak hukum dan aparat pemerintahnya baik, insyaallah masyarakat akan makmur, negara juga akan disegani dan dihormati negara lain,” tegasnya.(rm/mmwd).

Sambungan Hal. 1

Izin lokasi dan izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas 10.759 hektar di Lingga Utara dan Lingga Timur sudah pernah diberikan kepada PT. Citra Sugi Aditya melalui Keputusan Bupati Lingga Nomor : 160/KPTS/ IV/2010, tanggal 26 April 2010. Kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga kepada PT. Citra Sugi Aditya tersebut tidak dijalankan sesuai dengan tujuan pemberian izinnya.

“Sudah 8 tahun diberi kesempatan, tapi tak sejengkal tanah masyarakat pun yang dibebaskan dan ditanami kelapa sawit.Nah, sekarang mereka baru sibuk setelah lahannya sudah ditetapkan oleh BPN sebagai tanah terindikasi terlantar,” se-

butnya.

Dasar pengusaan tanah PT. Citra Sugi Aditya yang diperoleh melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.624/Menhut-II/2014 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit di Lingga seluas 9.694,84 hektar. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak harus dijawab dengan investasi perkebunan kelapa sawit.Ada banyak pilihan-pilihan investasi selain perkebunan kelapa sawit yang jauh lebih ramah terhadap ekosistem lingkungan. ”Dapat dibayangkan, dalam satu hari satu batang pohon kelapa sawit bisa menyerap 12 liter unsur hara dan air dalam tanah,” sebutnya. (rm/ant).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Cina mengutus dua Konsulat Jenderalnya (Konjen), masing-masing Sung Ang dan Wang Wenqing didampingi Rika selaku translator, mendatangi Kejaksaan Negeri Batam dan Rutan Batam, Jumat (7/ 12/2018) pekan lalu.

Kedatangan ketiganya, dalam rangka mempertanyakan vonis mati terhadap keempat warganya beberapa hari lalu di Pengadilan Negeri (PN) Batam, masingmasing Chen Hui (42), Chen Yi (32), Chen Meisheng (68) dan Yao Yin Fa (63).

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Batam, Filpan F D Laia yang menyambut langsung keda-

tangan rombongan Konjen Cina di Kejari Batam menjelaskan bahwa vonis mati yang dijatuhkan karena berdasarkan fakta persidangan keempatnya terbukti bersalah menyelundupkan sabu seberat 1,6 ton, ditambah lagi tidak ada hal meringankan.

“Kami jelaskan apa adanya sesuai fakta persidangan, karena kedatangan mereka ingin tau kronologis perkara warganya,” ungkapnya.

Atas penjelasan tersebut, kata Filpan, Konjen Cina tersebut paham dan mengaku sepakat bersama memberantas narkoba, salah satunya dengan kerjasama informasi.”Mereka paham, dan mereka tidak ingin mengintervensi tapi sekedar

datang mempertanyakan kronologis kasusnya atas perintah Pemerintah Cina,” terangnya.

Selain menjelaskan kronlogis, dalam kesempatan ini Kejari Batam menitip pesan kepada Pemerintah Cina agar dapat menangkap DPO yang terungkap dalam persidangan. ”Kami juga menyampaikan bahwa putusan mati tersebut belum final, karena saat ini masih banding. Sehingga masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan,” ucapnya.

Dalam kesempata itu, Kasi Pidum Batam justru mempertanyakan kepada Konjen kenapa selama 5 bulan proses penangan perkara tidak pernah hadir di

Kepercayaan Publik Pada era Orde Baru meski kuatnya tekanan rezim terhadap media. Namun dengan berbagai cara, media tetap melakukan perlawanan, tetap menjaga idealismenya. Tapi saat ini media massabanyak menjadi bagian rezim dan menikmati rezeki kekuasaan, sekedar kepentingan bisnis, dan pragmatisme untuk mendapatkan sesuatu dari penguasa. Para wartawan, redaktur, maupun pimpinan media yang masih berakal sehat, bersikap kritis harus mengalah kepada para pemilik media. Ini konskuensi dari media di era industri. Pers bukan lagi medan perjuangan.

Publik kehabisan akal, apatis, marah, dan menjadi kehilangan kepercayaan terhadap media-media Nasional. Masih beruntung, di era arus keterbukaan informasi saat ini, masih ada media sosial sebagai media alternatif, bila tidak, media konvensional terancam ditinggalkan publik. Meski masih ada media yang menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi. Namun hanya media pinggiran dan bukan arus utama (mainstream).

Media-media arus utamasebagian besar larut dalam sebuah “kejahatan besar” dengan istilah “pemlintiran” dan “menggoreng isu.” Dua istilah ini yang terjadi saat ini.Dimana informasi yang sampai kepada pembaca atau masyarakat berbeda dengan fakta sebenarnya. Mengutip atau mengambil gambar dari sudut (angle) tertentu, sehingga persepsi yang diterima publik menjadi berbeda.

Dalam istilah pers pemlintiran berita merupakan niat jahat menjungkirbalikkan fakta dengan tujuantertentu sertamenabrak semua kaidah jur-

nalistik. Ada yang dengan sengaja mengutip pernyataan secara salah, mengajukan pertanyaan yang menjebak, mewawancarai nara sumber yang tidak tepat, dan berbagai teknik lainnya.Praktik ini kemudian diikuti dengan teknik “menggoreng isu.

Biasanya mereka bekerja sama dengan sejumlah politisi, atau tokoh yang ikut membesar-besarkan masalah dengan mengabaikan fakta. Setelah itu, agar paket “penggorengan isu” menjadi lengkap, dibuat skenario kelompok masyarakat disiapkan untuk melakukan unjukrasa. Aksi tersebut kemudian diliput secara besar-besaran dengan target memicu aksi serupa di tempat lain. Setelah itu sang tokoh yang menjadi sararan penggorengan dipaksa meminta maaf.

Tak sampai disiitu, setelah sang tokoh meminta maaf, isu tersebut kembali digoreng untuk menunjukkan bahwa sang tokoh dinilai tidak layak karena sering membuat kesalahan dan meminta maaf.

Sikap luhur bersedia minta maaf, terlepas salah atau tidak, diplintir lagi untuk mendiskreditkan sebagai kelemahan sikap.Upaya itu tentu saja dilakukan dengan mengemas informasi sedemikian rupa untuk menunjang tujuan-tujuan politik praktis.

Meskipuninformasi yang disampaikan jauh dari kebenaran dan tidak memberi pencerahan atau edukasi kepada masyarakat. Sayangnya, masyarakat mudah percaya dengan informasi yang disodorkan media walaupun itu hoax.Inilah isu paling aktual yang tengah dihadapi insan pers saat ini, dan hal ini merupakan perjuangan berat untuk membawa

Sambungan Hal. 1 kebenaran di tengah ruang informasi publik saat ini.

Di tahun politik saat ini, tanggung jawab pers semakin besar, terutama untuk membendung polarisasi dalam masyarakat sebagai dampak dari embusan informasi yang menyesatkan, yang sengaja dibangun untuk tujuan politik.

Tugas dan tanggung jawab ini hanya bisa dijalankan jika pers bersikap objektif. Di sinilah tantangan pers atau media, bahwa dalam menjalankan fungsinya, etika, moral, dan kepentingan nasional harus menjadi pijakan.

Jika pers bisa menjalankan tiga fungsi tersebut, pers tidak terjebak pada kepentingan politik praktis.Melalui pemberitaan media, rakyat ikut tercerahkan dan terbuka pandangannya tentang kondisi kritis yang dialami bangsa ini. Pers harus mampu memberi pemahaman yang utuh kepada masyarakat, dan membentuk opini yang benar.

Yang lebih penting dijaga dan ditegakan adalah,pers sebagai pilar keempat demokrasi, di samping eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Fungsi dan peran pers yang diatur dalam UU 40/1999 tentang Pers, harus dilakukan oleh pers/media berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan objektif.

Fungsi inilah yang hasur dilaksanakan secara optimal, dengan iklim kebebasan yang telah diatur dalam UU Pers.

Kebebasan pers telah dijamin dalam undang Undang Dasar Republik Indonesia, dan pers bisa leluasa menyoroti semua realita yang ditemui dalam kehidupan masyarakat. Namunharus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Pers di masa demokrasi adalah perwujudan dari demo-

113 Napi berhasil dibekuk diboyong ke Mapolsek Ingin Jaya, tak jauh dari Lapas.Tubuh mereka sebagian berbalut dengan lumpur.”Napi yang kabur tersebut tidak ada yang bawa senjata.Sekarang semuanya lagi bekerja sama-sama melakukan pencarian. Dan yang dijebol tadi juga sudah di las untuk pengamanan,” kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Trisno Riyanto kepada wartawan di Lapas, Kamis (29/11/2018) bulan lalu .

Sehari pasca insiden, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyambangi Lapas Banda Aceh.Dia sempat berbincang dengan beberapa napi yang ditangkap kembali.Nasir menduga, aksi para tahanan ini sudah direncanakan sebelumnya.

“Tadi saya katakan sama Ka Kanwil, jangan-jangan memang mereka sudah rencanakan, tapi tidak terendus oleh pihak petugas. Kenapa direncanakan dari pengakuan napi yang sudah kembali yang sudah ditangkap, mereka mengatakan bahwa yang lari-lari itu mengancam mereka dengan kayu dan balok.Kalau ngak mau keluar dipukul,” kata Nasir kepada wartawan di Lapas Banda Aceh belum lama ini.

“Jadi mereka itu katanya, itu pengakuan mereka, mereka keluar itu, walaupun sebenarnya juga ada kemauan mereka sendiri mau keluar.

Tapi ada peristiwa itu juga gitu, bahwa mereka juga dipukul, artinya itu memang sepertinya sudah direncanakan,” jelas Nasir.

Menurut Nasir, jika aksi tersebut dilakukan spontanitas, maka jumlah napi yang kabur diperkirakan lebih banyak. ”Kalau orang tidak rencanakan, kalau spontan itu tidak ada aba-aba, tidak ada

Batam. Usai bertemu dengan Filpan, Konjen Cina tersebut bertolak ke Rutan untuk bertemu dengan para terdakwa.

Mereka akan mendengar keterangan langsung dari para terdakwa untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Cina. Sebagaimana diketahui bersama, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan vonis mati kepada empat WN China terdakwa penyelundupan 1,6 ton sabu. Vonis ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang putusan yang dibacakan secara terbuka untuk umum di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kota Batam, Kamis (29/11) lalu, (rm/hlk).

krasi rakyat. Kemerdekaan pers milik rakyat dan karena itu kemerdekaan pers juga harus dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat sebagai penyalur aspirasi rakyat. Pers atau media massa menjadi semacam penghubung antara rakyat dan pemerintah. Rakyat bisa mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah lewat informasi yang diberitakan media massa.

Peran mediaharusnya mampu menciptakan stabilitas negara. Berita-berita hoax seharusnya tidak perlu ada dan berhembus kencang ketika masingmasing pihak baik orang yang bekerja di media massa maupun pihak yang berkepentingan mengunggulkan kelompoknya menyadari bahwa pemilihan umum menjadikebebasan rakyat dalam memilih sesuai nurani hatinya tanpa harus diprovokasi terlebih dahulu.

Sedemikan penting media massa atau pers dalam mengedukasi rakyat dan memberikan informasi-informasi yang tidak diketahui sebelumnya membuat media massa memiliki tempat khusus di hati masyarakat. Tak hanya tempat untuk mencari informasi, media massa juga ikut berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan normanorma yang selama ini di pegang teguh oleh bangsa.

Peran pers yang profesional dan menjaga nilai-nilainya akan membantu menciptakan negara yang damai dan sejahtera. Berita-berita dan konten yang ditulis dengan pikiran positif akan menular pula pada pola pikir masyarakat dan mengubah pandangan tentang politik negara yang selama ini dinilai belum maksimal. Semoga.***

Sambungan Hal. 1

ancaman, mereka lari semuanya keluar,” ungkapnya.

Namun Nasir tidak merincikan napi yang mengancam para napi lain sehingga kabur. Nasir berharap, insiden itu tidak terulang lagi di Lapas Banda Aceh. ”Jangan sampai terulang kembali, dan tentu ini membuat kredibilitas mau tidak mau, diakui atau tidak kredibilitas LP dipertanyakan oleh publik,” ucapnya.

Sementara Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, mengaku rencana aksi pembobolan penjara oleh para napi ini tidak terdeteksi oleh sipir. Petugas jaga penjara juga kalah jumlah dengan napi.Pada malam kejadian misalnya, seorang sipir harus menjaga 70 napi.

“Kita masih akan memeriksa napi yang tertangkap oleh polisi, kita yang jelas ini upaya pelarian yang dilakukan secara spontanitas tanpa terdeteksi oleh petugas kita yang jaga,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Agus Toyib kepada wartawan di Lapas Banda Aceh belum lama ini.

“Mungkin bagi napi yang lari ini sudah merencanakan karena mereka kan membawa alat untuk membobol pagar teralis dan jendela. Tindakan ini tidak terpantau oleh petugas kami yang jaga,” jelas Agus.

Pasca kejadian, polisi melakukan penyelidikan untuk mencari dalang dan penyebabnya.Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aksi pembobolan napi ini didalangi oleh enam terpidana yaitu empat orang terjerat kasus narkoba dan dua kasus pembunuhan.Satu dari enam dalang yaitu SY, napi kasus narkoba yang divonis seumur hidup sudah diciduk.

Meski demikian, motif pelarian 113 napi hingga kini masih misterius.Polisi menyebut, sebagian besar napi memilih kabur karena diprovokasi oleh enam napi tersebut. Identitas lima napi yang diduga provokator belum dibeberkan ke publik. ”Napi kabur akibat dipicu oleh provokasi enam napi tersebut.

Keenam napi ini masingmasing empat orang napi kasus narkoba dan dua orang napi kasus pembunuhan,” kata Kabid Humas Polda Aceh AKBP Ery Apriyono, Sabtu (1/12/2018).

Hingga hari ini, polisi sudah menangkap 36 napi dari 113 orang yang kabur.

Narapidana yang belum tertangkap, sudah dijadikan DPO.Menurut polisi, perburuan napi ini terus dilakukan hingga semuanya tertangkap.

Ulah napi di Lapas Banda Aceh memang bukan kali ini saja terjadi.Pada 4 Januari lalu, sejumlah bangunan LP dibakar.Pemicunya, berawal dari pemindahan tiga mafia narkoba ke Lapas di Sumatera Utara.Ketiganya divonis di atas 10 tahun penjara.Dua di antaranya sudah bersedia “hijrah” sementara satu orang lagi bersikeras tetap berada di LP Banda Aceh.

Proses pemindahan melibatkan personel Polresta Banda Aceh dan Brimob Polda Aceh sebagai pengamanan. Pada Kamis (4/1) sekitar pukul 09.00 WIB, polisi datang ke LP untuk mengawal tiga napi yang akan dipindahkan. Suasana di penjara yang semula tenang-tenang saja tiba-tiba berubah. Polisi berusaha menenangkan napi.Warga binaan semakin tersulut emosi setelah diprovokasi oleh Gunawan, napi yang tidak mau dipindahkan. Situ-

asi mulai memanas.Di dalam, mereka mulai berteriak dan membuat kehebohan.

Untuk meredam amarah napi, polisi membawa mobil public address ke dalam LP.Tujuannya untuk memberi imbauan agar warga binaan tetap tenang. Tapi apa lacur, mereka semakin beringas. Mobil milik institusi penegak hukum itupun akhirnya jadi sasaran amuk massa. Usai membakar mobil polisi, napi selanjutnya membakar gedung perkantoran dan melakukan pengrusakan. asal hitam membumbung tinggi. Dari dalam LP, napi juga melempar batu keluar.Situasi semakin tidak terkendali ketika itu.

Terkait kaburnya napi Lapas Banda Aceh, pasukan bala bantuan didatangkan.Di antaranya Brimob bersenjata lengkap, Dalmas, Sabhara, personel Polresta Banda Aceh dan prajurit Bataliyon 112 Raider Kodam Iskandar Muda. Sejumlah armada pemadam kebakaran juga dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api.Pasukan yang dikerahkan selanjutnya berusaha masuk.Tembakan gas air mata berhasil membuat napi mundur menjauh dari pintu pertama dan kedua. Situasi berhasil dikendalikan kembali.

Tak lama berselang, napi Gunawan yang diduga otak dibalik kerusuhan diamankan sejumlah polisi yang mengenakan sebo. Dia dibawa dengan tangan diborgol ke belakang. ”Yang bikin rusuh kita tahan di Polda.

Kita akan melakukan penyelidikan kemudian kita ajukan ke pengadilan karena telah membuat kerusuhan,” kata Waka Polda Aceh Brigjen Bambang Soetjahyo, belum lama ini pada wartwan saat berada di LP.(rm/dtk)

CMYK

3

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

BATAM METROPOLIS

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pemko Batam Pecat Lima PNS Tersandung Kasus Tipikor BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberhentikan atau memecat dengan tidak hormat dan tidak lagi menerima haknya sebagai PNS pada Bulan Desember ini terhadap lima PNS yang tersandung kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin usai menghadiri acara HUT ke73 PGRI di Dataran Engku Puteri, Sabtu (1/12/2018) pecan lalu.

Jefridin menyebutkan, lima PNS tersebut selama ini ditempatkan di Dinas Kesehatan, bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Rumah Sakit Umum Daer-

Sekda Kota Batam

Jefridin ah (RSUD) Embung Fatimah dan di dua OPD lain. ”Mereka ini sudah inkrah dan administrasinya sudah selesai. Mereka tak menerima gaji dan hak pensiunan juga,” tegasnya.

Dia kembali menjelas-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT RAKYAT MEDIA PRATAMA Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi.M Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Muhammad Ikhsan.Amd (Wartawan Madya) Redaktur I Erwin Syahril (Wartawan Madya) Redaktur II Arifin. M ( Wartawan Madya) Asisten Redaktur Andi Stiawan. Amd.Rudi Effendi, Renhar (Rendi) Wartawan Liputan Batam Hadi Sucipto, Ferianda, Gunawan Ramadhan, Iqbal Ramadhan, Rizki Perdana Divisi Pemasaran/Iklan Anwar Ujang Bagian Pemasaran Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori, Muhammad Ikhsan Ombusman Bottor Erikson Pardede.SH, Bistok Nadeak.SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan) PerwakilanSumateraBarat Amina Jalani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. S.Sos Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kepulauan Kundur Anggiat Panggabean Biro Kota Tanjungpinang Anton Can BiroKabupaten Bintan Tio Imando BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Wartawan Muda) Usman Wello BiroKabupatenAnambas Eddy Gius (Kepala Biro) Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kota Bintai Supriadi Biro Kabupaten Langkat Dedi Topan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Sofian Erisa Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos-29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

kan, pegawai yang diberhentikan ini merupakan mereka yang masih aktif di lingkungan Pemko Batam.

Sedangkan mereka yang memutuskan pindah ke luar daerah dan yang sudah pensiun itu bukan menjadi kewenangan Pemko Batam.”Kan ada itu dari mereka yang sudah inkrah memutuskan pindah ke daerah lain.

Nah, ini bukan kewenangan kami. Menurutnya keputusan ini sudah sesuai dengan pusat, “ujarnya.

Pegawai yang bermain dengan kewenangan dan merujuk pada Tipikor ada sanksinya hingga diberhentikan dengan tidak hormat. Jika keberatan dengan keputusan ini silahan menempuh jalur hukum. “Semua ada aturan mainnya. Ikuti saja,” imbuhnya.

Jefridin mengimbau kepada seluruh PNS yang ada di lingkungan Pemko Batam jangan ad-a lagi yang bermain dengan ko-rupsi. Semua sudah diatur da-lam undang-undang dan sanksinya jelas.

Ia tidak me-na-mpik yang terjadi saat ini bukan hanya kesalahan pegawai.

“Untuk itu kami tidak ingin lagi pegawai kami diintervensi pihak manapun. Semua harus bekerja sesuai dengan aturan.

Kalau tidak bersiaplah terima hukuman,” ungkapnya. (rm/btp)

ILUSTRASI

Pelni Siapkan 10 Armada Untuk Pemudik BATAM, RAKYAT MEDIA-Jelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menyiapkan sejumlah kapal yang dimilikinya selama sebulan kedepan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa tersebut.

Untuk mengatasi lonjakan penumpang seperti tahun-tahun sebelumnya dibeberapa titik keberangkatan terjadi lonjakan yang cukup signifikan.

Kami akan melakukan monitoring kesiapan kapal dan menyiapkan posko angkutan natal dan tahun baru. Demikian dikatakan Manager Operasional PT Pelni Batam, Dicky Dermawan-

di, Rabu (28/11/2018) kemarin.

Dicky Dermawandi mengatakan saat ini penumpang masih diberangkatkan dari Pelabuhan Batuampar. Untuk kenyamanan penumpang, pihaknya sudah menggelar berbagai persiapan seperti penjualan tiket hingga mobilisasi calon pemudik nanti, ujarnya.

Lanjut Dicky, Mengenai tiket mudik, pembelian masih berlanjut hingga saat ini. Untuk tanggal 21 dan 23 sudah mulai habis terjual. Ia menyebutkan antrean juga masih terlihat sejak penjualan dibuka. “Semua sudah siap, tinggal arus mudik nanti saja lagi,” sebut Dicky.

Sebenarnya penjualan tiket sudah dibuka online, namun calon pemudik masih memilih untuk datang ke loket. Mereka beralasan karena kurang percaya kalau tidak pegang langsung tiketnya.”Semua sudah gampang tapi mereka maunya antre di sini (loket resmi Pelni) di Sekupang. Tak jarang mereka sudah antre sejak pagi,” ujarnya.

Dicky menambahkan untuk penjualan online masih jauh dari pada beli di loket. Bisa dikatakan penjualan online 30 persen dari total tiket yang terjual. “Padahal kalau online itu mereka lebih mudah dan tidak antre,” imbuhnya. (rm/btp)

Satlantas Polresta Barelang Razia Kendaraan Bermotor

KAPOLRESTA Barelang Kombes Pol Hengki Poto bersama usai meresmikan Kampung Anti Narkoba di Batu aji.

Kapolres Barelang:

Narkoba Musuh Kita Bersama BATAM, RAKYAT MEDIAKapolresta Barelang Kombes Pol Hengki meresmikan rintisan kampung anti narkoba di kelurahan Buliang, Batuaji, Minggu (2/12/2018) pagi. Kampung ini menjadi panutan bagi pemukiman lain di kota Batam untuk sama-sama menolak narkoba.

Peresmian kampung yang berada di perumahan Taman Lestari dan Bumi Agung Batuaji ini berlangsung meriah sebab dibanjiri ribuan masyarakat Batuaji. Setelah diresmikan sekitar tiga ribuan masyarakat yang hadir sepakat untuk menolak dan memerangi narkoba.

Orang nomor satu di Polresta Barelang ini juga menegaskan bahwasaat ini narkoba masih marak beredar di Batam. Beberapa waktu lalu pihaknya menangkap 4,8 kg dari beberapa tersangka, oleh karena itu ia mengapresiasi adanya kampung anti narkoba di Kota Batam itu.

“Karena itu, diharapkan peran keluarga dalam mendidik anak agar nantinya bisa jauh dari narkoba, dengan adanya kampung anti narkoba bisa menjadi salah satu contoh buat kita bersama, apalagi ini baru perdana di Kepri,” ujar Hengki dalam sambutannya.

Pantauan di lapangan, sebelum seremonial peresmian, masyarakat yang dipandu oleh jajaran Polsek Batuaji terlebih dahulu melaksanakan jalan santai bersama yang dimulai dari lokasi peresmian hingga ke kantor Camat Batuaji di kelurahan Buliang. Peresmian kampung anti narkoba ini ditandai dengan pemotongan pita depan gerbang perumahan Taman Lestari.

Dalam arahanya Hengki menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat kelurahan Kibing yang telah merintis kampung anti narkoba itu.

“Apa yang bapak ibu lakukan hari ini sangat mulia. Kita

tahu bahwa narkoba masih menjadi ancaman serius bangsa kita ini. Ini upaya yang baik karena perang terhadap narkoba adalah tugas kita bersama,” tutur Hengki.

Disebutkan Hengki untuk kota Batam sendiri peredaran narkoba masih tinggi. Ini terjadi karena pelaku pengedar narkoba cukup terorganisir.

Upaya pihak kepolisian untuk menangkap pelaku pengedar sudah cukup maksimal namun karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan barang haram itu sehingga susah diberantas.

“Sepekan ini hampir delapan kilogram (narkoba) yang kami amankan. Masih rawan bapak ibu. Kalau kita tak bergerak (lawan narkoba) kasian anak-anak kita. Siapapun, kapapun dan dimanapun kalau tahu atau melihat terlibat narkoba segera laporkan. Ini untuk kebaikan kita bersama,” ujar Hengki.

Dengan diresminya kampung tersebut, Hengki juga berharap agar Pemko Batam kembali peran aktif mengajak seluruh perangkat kelurahan, RT/ RW sekota Batam untuk samasama menolak narkoba dengan membentuk kampung serupa di masing-masing kelurahan.

“Sudah bagus apa yang dilakukan masyarakat di kelurahan Kibing ini. Kami berharap agar 64 kelurahan sekota Batam juga mengikuti langkah ini. Pemko bisa buat semacam Perda yang mengharuskan setiap kelurahan berbuat demikian,” harap Hengki.

Asisten Sekretariat Daerah Kota Batam Yusfa Hendri yang hadir mewakili Pemko Batam menyambut baik saran Kepolresta Barelang tersebut. Pemko Batam kata Yusfa selalu dukung jika ada terobosan-terobosan yang dianggap membangun tatanan kehidupan masyatakat Batam pada umumnya. (rm/btp)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Satuan Lalulintas (Satlantas) Polresta Barelang melaksanakan razia di depan Mapolresta Barelang, Sabtu (1/12/2018) lalu. Dalam razia ini puluhan petugas yang diterjunkan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat kendaraan milik pengendara. Razia ini difokuskan para pengendara sepeda motor, dan dikarenakan sebentar lagi juga akan Natal dan Tahun Baru sehingga bisa kondusif.

Demikian dikatakan Wakasatlantas Polresta Barelang, AKP Kartijo kepada wartawan, saat ditemui di lokasi Razia Mapolresta Barelang, Sabtu (1/12) pecan lalu.

Dikatakannya, dalam beberapa bulan ini marak pelaku curanmor oleh karena itu pihaknya efektifkan pemeriksaan sepeda motor. Dalam kegiatan ini bukan hanya sekedar surat-surat ken-

PETUGAS kepolisian sedang melakukan pemeriksaan kelengkapan surat sepeda motor.

daraan yang diperiksa. Pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap barangbarang terlarang. ”Ini sudah perintah langsung dari pimpinan dan bahkan razia ini akan rutin digelar di wilayah Kota Batam, bukan hanya di Mapolresta saja bahkan di tempat yang berbeda hingga malam hari,” terangnya.

Pihaknya menghimbau kepada masyarakat apabila

berkendara sepeda motor dapat membawa surat-surat kendaraan seperti STNK, SIM, dengan demikian apabila ada sewaktu-waktu pemeriksaan bisa dilihatkan kepada polisi.”Meski demikian, jaga keselamatan dalam mengendarai motor ingat anak dan istri sedang menunggu di rumah. Jadilah pelopor keselamatan berlalulintas,” harapnya. (rm/ikhsan)

DPRD Batam Minta Pemko Serius Tangani Banjir BATAM, RAKYAT MEDIA-DPRD Kota Batam meminta kepada Pemko Batam untuk serius menangani masalah banjir, sebab, banjir adalah masalah yang krusial (gawat). Maka dari itu Pemko dalam menggunakan anggaran APBD tahun 2019 harus tepat sasaran.

Harapan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Anggaran (RKA) Komisi III DPRD Batam bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemko Batam, Jumat, (23/ 11/2018).Rapat yang dimulai pukul 15.00 WIB, menghadirkan Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemko, serta anggota DPRD Batam.

Beberapa pembahasan yang dibahas seperti upaya penanggulangan banjir yang kerap kali terjadi, di beberapa titik di Kota Batam. Sehingga memungkinkan untuk dicarikan solusi agar bisa di tanggulangi secepat mungkin.

“Beberapa hari lalu hujan lebat mengguyur Batam.

Beberapa lokasi digenangi air. Seperti Simpang Base

Anggota DPRD Kota Batam, Nono Hadi Siswanto

Camp, Batu Aji sampai ke Muka Kuning. Bahkan diarah tanjakan Daeng, air meluap ke permukaan jalan.

Dulu tidak ada banjir. Karena masih hutan. Sekarang hampir dimana-mana banjir.

Belum lagi di pasar melayu dan dekat Putra Batam juga digenangi. Ini harus menjadi perhatian Pemko,” kata Komisi III DPRD Batam, Nono Hadi Siswanto.

Komisi III DPRD Lainnya, Amintas Tambunan, manambahkan, penanganan banjir ini menjadikan skala prioritas dan harapan DPRD supaya titik-titik banjir bisa diatasi secara cepat. Agar menjawab kebutuhan masyakat, seperti Sei Lekop yang

paling parah di daerah itu.

Hampir setiap hujan terendam sampai 60 cm dan bagaimana pengendaliannya itu yang perlu ditanggapi.

Karena ini bisa menimbulkan kerusakan jalan akibat rendaman banjir. Dan ini perlu ada komitmen dari kita bersama untuk menyelesaikan pekerjaan itu,’ ‘kata Amintas.

Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemko Batam, Yumasnur, mengatakan, titik-titik banjir itu memang kita sudah berusaha mengatasinya. Namun masih juga ada beberapa titik yang masih ada.

“Bahkan kita juga sudah menyampaikan ke Jakarta dan ketemu dengan Dirjen Kementerian PU. Kita juga sudah punya titik-titik dan sketsanya, serta tahun 2019 nanti, ada 7 titik yang saya programkan. Contoh Simpang Kabil, Simpang Raya arah Punggur, Kampung Melayu atau Pasar Melayu, Putri Tujuh dan lainnya. Dan itu sudah menjadi fokus di tahun 2019 di Kementrian PU,” katanya. (rm/sjk)

BATAM METROPOLIS

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

Lomba Foto dan Karya Tulis Pembangunan Batam Ditutup

Kabag Humas Pemko Batam

Yudi Admaji

BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Bersempena Hari Jadi Batam (HJB) ke-189, Lomba Foto, Karya Tulis dan Vlog Pembangunan Batam yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah ditutup pada (5/ 12/2018) lalu.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdako Batam, Yudi Admaji mengatakan, masyarakat atau peserta lomba yang diadakan oleh Pemko Batam sangat antusias, hal itu terlihat dari peserta

yang telah megirimkan karya terbaiknya ke panitia pelaksana, yaitu semenjak di umumkan lomba sampai hari terakhir batas pengiriman karya.

“Adapun Peserta lomba Surat untuk Walikota sebanyak 70 surat, peserta lomba foto 30 peserta dengan karya 150 foto yang masuk, sementara untuk lomba karya tulis jurnalistik dan vlog belasan karya,” ucap Yudi, Rabu (5/ 12/2018), di Batam Centre.

Yudi mengatakan, adapun juri

untuk penilaian dalam lomba tersebut berasal dari organisasi terkait dan wakil Pemerintah Kota Batam. Seperti lomba fotografi akan dinilai dua juri dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kepri dan satu dari Pemko Batam.

Kemudian lomba karya tulis jurnalistik menghadirkan juri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam serta Pemko Batam.

Sementara untuk juri lomba

vlog berasal dari Komunitas Vlog Batam dan untuk lomba menulis surat untuk Walikota Batam jurinya berasal dari Jurnalis Perempuan (Jupe) Batam.

“Setiap lomba ada syaratnya masing-masing, seperti lomba foto dengan ukuran piksel tertentu.Lomba menulis surat untuk walikota ditulis tangan, sebagaimana yang telah di umumkan oleh panitia pelaksana di website humas.batam.go.id pada bulan kemaren,” kata Pria man-

tan Camat Bengkong itu.

Yudi mengatakan, dalam rangka memeriahkan HJB ke-189 ini panitia telah menyiapkan hadiah uang dengan total Rp45 juta.

Adapun Untuk pengumuman pemenang akan diumumkan di hari puncak HJB, yaitu 18 Desember mendatang di Dataran Engku Putri Batam Center. ”Pengumuman pemenang akan disampaikan di hari puncak HJB, 18 Desember mendatang di Dataran Engku Putri,” ucap Yudi. (rm/hk)

BP Batam Gelar Event Festival Budaya 2018 Berskala Internasional BATAM, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Batam ke 189, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menggelar Festival Budaya berskala Internasional dengan mengusung tema “Batam international culture carnival 2018”, yang akan digelar pada tanggal, 89 Desember 2018, di seputaran Nagoya Batam.

Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam, Dendi Gustinandar,dalam keterangan persnya mengatakan kegiatan tersebut diawali dengan acara Kampung Bule Fantastis Night yang di gelar di Kampung Bule, Nagoya Sabtu malam.

“Jadi mulai jam delapan malam, tempat tersebut akan diisi dengan tari-tarian, musik dan pertunjukan seni lainnya, “ sebut Dendi yang juga selaku Ketua panitia BICC dalam konferensi persnya di ruang Humas BP Batam, Kamis (6/12) kemarin.

Lebih lanjut Dendi menjelaskan, Minggu pagi jam delapan hingga siang akan di kemas dengan festival kebudayaan seperti pertunjukan Reog, topeng Ireng, barongsai dan pertunjukan lainnya, Usai

DIREKTUR Pemanfaatan Aset BP Batam, Dendi Gustinandar (kanan) didampingi Direktur Promosi Humas BP Batam, Budi Santoso.

acara itu, jam 1 kemudian akan kita mulai acara karnival.

Untuk data karnival yang sudah diterima pihaknya melibatkan sebanyak 380 talenta dari luar negeri meliputi lima negara, Kepri dan sebagian kota yang ada di Indonesia yang sudah membudaya karnival terutama dari Jember, ungkapnya “Setelah karnival ini selesai, akan di ikuti dengan culture carnival, sebanyak 400 sampai 500 talenta yang akan tampil dalam sesi culture carnival ini,” jelasnya.

Sekitar 300 turis sudah konfirmasi kehadiran pada kegiatan, dan akan hadir menyaksikan event yang ber-

skala internasional tersebut, “Sebanyak 90 orang turis Korea sudah di pastikan hadir karena event ini sangat di tunggu-tungu dan diminati oleh para turis, “ ujar Dendi.

Sementara itu, Direktur Promosi Humas BP Batam, Budi Santoso, terkait kegiatan tersebut mengatakan Bahwa akan ada penutupan dan rekayasa arus lalu lintas mulai dari depan Nagoya hill sampai dengan jalan imam Bonjol sebelum city walk. ”Kita sudah kordinasi dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan serta pihak lainnya bahwa akan ada penutupan jalan dan rekayasa arus lalu lintas,” jelas Budi. (rm/erwinsyah)

Kapolda Kepri Irjen Andap Sambangi Mako Brimob Tembesi

KAPOLDA Kepri Andap Budhi Revianto

TEMBESI, RAKYAT MEDIA-Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto menyambangi Mako Brimob di Tembesi, Kamis (29/11).

Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan pengecekan pasukan sekaligus pengenalan beberapa Pejabat Utama (PJU) Polda Kepri yang baru datang bertugas di Polda Kepri.

Saat tiba di Mako Brimob, rombongan disambut oleh yel-yel nyanyian Korps Brimob. Hadir beberapa PJU yang mendampingi Kapolda yakni Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Purwolelono, Dirlantas AKBP Roy Ardhya Chandra, Kabid Propam Kombes Pol Drs I Gede Mega Suparwitha, Kabid-

kum Kombes Pol Joko Susilo dan Dirbinmas Kombes Pol Bambang Sigit Priyono.

Dihadapan para prajurit Brimob, Para PJU Polda Kepri ini memperkenalkan diri dengan profil singkat di hadapan pasukan Brimob Polda Kepri.Acara ini diisi dengan pemberian teka-teki dari Kapolda kepada personel, selain itu Kapolda berikan penghargaan pada personel berprestasi.

Mantan Kapolda Maluku ini mengaku bangga dengan personil Brimob Polda Kepri.

Terlebih kepada para personil yang berprestasi dalam berbagai bidang olahraga yang menurutnya akan semakin membawa citra baik Polri. ”Saya sebagai orang yang di-

tuakan di Polda Kepri sebagai Bapak kalian, saya bangga dengan Brimob Polda Kepri, dan saya berharap agar personil Brimob Polda Kepri ini tetap setia sampai akhir pengabdian,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andap mengucapkan selamat ulang tahun khusus untuk Detasemen Gegana.

Ia berharap agar Gegana lebih profesional dan modern yang dicintai masayarakat.

“Selamat Dirgahayu ke 44 Gegana, semoga makin dicintai masayarakat,” tambahnya.

Kapolda juga memberikan tips menjadi sukses anggota Polri kepada personil Brimob. Menurutnya sebagai prajurit dan insan yang beragama, Brimob harus bersyukur dan mensyukuri hidup, salah satu caranya yakni dengan bekerja dan bertugas dengan sungguh sungguh.”Kita masuk Polisi karena kemauan kita sendiri, setelah jadi Polisi jangan disia-siakan, lebih baik kita bertugas berkeringat disini, saya minta kepada personel untuk mengabdikan diri bagi masyarakat dan bangsa dengan baik.”tutur Kapolda. (rm/feri).

BPOM Kepri Amankan Puluhan Ribu Kosmetik Ilegal BATAM, RAKYAT MEDIA-BPOM Kepri terus sinergikan langkah untuk menggerus peredaran kosmetik ilegal di Provinsi Kepri.Selalu berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan senantiasa diwujudkan oleh Badan POM RI beserta jajarannya di seluruh Indonesia.

Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah dengan dilaksanakannya aksi penertiban pasar dari kosmetik Ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya.Kepala BPOM Kepri, Yosef Dwi Irwan mengatakan, selama November 2018, BPOM Kepri melakukan penertiban secara terpadu dengan beberapa inskosmetika (pusat perbelanjaan, toko, counter) di wilayah Kota Batam,

Kota Tanjungpinang dan Kab. Anambas,” ujarnya kepada wartawan Senin (03/12/2018) pekan lalu.

Penertiban terpadu yang dilaksanakan BPOM Kepri pada akhir November, telah menemukan puluhan ribu kosmetik ilegal. Dan total nilai kerugian mencapai ratusan juta.

“Aksi terpadu dilaksanakan mulai tanggal 27 November 2018 sampai dengan 29 November 2018 dengan total sarana diperiksa sebanyak 45 sarana distribusi kosmetik dengan hasil 12 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 33 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Jumlah total temuan kosmetika ilegal sebanyak 11.058 pcs dengan total nilai ekonomi sebesar Rp. 696.318.000,-. Terhadap temuan produk kosmetik ilegal dilakukan

tindakan pemusnahan oleh pemilik dengan disaksikan petugas ataupun penyerahan kepada petugas untuk proses lebih lanjut,” jelasnya.

Dengan diselenggarakannya penertiban rutin oleh BPOM Kepri, diharapkan dapat memutus rantai peredaran produk kosmetik ilegal di provinsi Kepulauan Riau.

“Aksi serentak ini diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran produk kosmetik ilegal serta penelusuran sumber pengadaan kosmetik ilegal tersebut. Pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 197 yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah,” jelasnya. (rm/trb)

Suami Istri Tertipu di Medsos SAGULUNG, RAKYAT MEDIA-Aksi penipuan di dunia maya atu media sosial (medsos) kembali memakan korban.Pasangan suami isteri, Ahmad dan isterinya menjadi korban pelaku dan merugi Rp6 juta rupiah.

Saat melaporkan kejadian di Mapolsek Sagulung, diceritakan Ahmad bahwa awalnya istrinya melihat hand phone (hp) di salah satu media sosial. Kemudian ia tertarik membeli hp berbagai merek dari seorang yang tak dikenal, 2 hari yang lalu.

Sebelum terjadi transaksi, korban sempat berkomunikasi melalui WhatsAppnya (WA) dengan pelaku. Dengan harga murah, korban yang tertarik akhirnya menghubungi si penjual. “Mulanya saya lihat-lihat hand phone di media sosial. Kemudian saya tertarik dan langsung menghubungi si penjualnya,” kata Ahmad di kantor polisi, Selasa (4/12/2018).

Tak mau lama karena sudah sepakat, akhirnya korban mentransfer uang sebanyak Rp6 juta ke rekening bank

BRI atas nama pelaku tersebut disalah satu ATM di daerah Sagulung. Dengan rincian jumlah uang sebanyak Rp 6 juta tersebut, korban membeli hand phone sebanyak 6 unit.

Setelah semua uang ditransfer, pelaku menjanjikan HP tersebut akan dikirimkan hari itu juga. Namun setelah ditunggu, barang tersebut tak kunjung dikirim. Selang beberapa hari karena tak kunjung hand phone dikirim, Ahmad berupaya menghubungi nomor kontak si pelaku, namun pelaku menyata-

kan kalau barang yang disebut sudah dikirimkan.

Bahkan, pelaku juga menyatakan kalau barangnya sudah berada di daerah Tanjung Riau, Sekupang. ”Katanya barangnya sudah di Tanjung Riau.Bahkan saya telepon lagi sudah tak aktif lagi nomor kontaknya,” kata Ahmad kecewa.

Merasa tertipu, akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sagulung. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. (rm/hk).

Walikota Batam Mangkir Dari Panggilan Bawaslu

AWAK media stabay di kantor Bawaslu Kota Batam menunggu kedatangan Walikota Batam.

BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam rencananya akan melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Batam, H Muhammad Rudi pada 4 Desember 2018 kemarin, namun Walikota mangkir dari panggilan Bawaslu Kota Batam.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan kampanye politik uang yang terjadi di Kawasan Industri Batamindo (KIB), Mukakuning di Kecamatan Sei Beduk. Pemanggilan dan pemeriksaan yang akan dilakukan Bawaslu itu setelah menerima laporan dan pemeriksaan para saksi, bukti-bukti berupa rekaman video serta poto dari masyarakat yang hadir dalam kampanye terbuka pada saat itu.

Akan tetapi, setelah 2 jam lebih awak media menunggu

di Kantor Bawaslu Kota Batam yaitu sejak pukul 15.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB, H Muhammad Rudi SE dan Nyat Kadir tidak kunjung datang memenuhi panggilan Bawaslu.

Kemudian, sekitar pukul 17.45 WIB, Ketua Bawaslu Batam datang ke kantor Bawaslu yang disusul pihak Kejari, dan Kepolisian yang tergabung di dalam Badan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), lansung menggelar rapat pleno tertutup di Kantor Bawaslu Kota Batam di Batam Centre.

Pantauan di lokasi, belasan aparat kepolisian tampak berjaga-jaga di Kantor Bawaslu Batam. Kasat Shabara, Kompol Firdaus mengatakan, kehadiran polisi di Kantor Bawaslu Batam itu dalam rangka melakukan tugas pen-

gamanan yang secara rutin, sejak awal hingga usainya Pemilu mendatang.

Komisioner Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran (P2), Bawaslu Batam, Bosar Hasibuan, belum mau berkomentar, terkait mangkir nya Walikota Batam dan Caleg DPR RI, untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi.

“Rapat pleno dengan Gakkumdu Batam telah selesai.

Tapi nantilah dulu, karena kami akan melakukan rapat internal lagi,” elak Bosar.

Sebelumnya pihak Bawaslu Kota Batam telah memastikan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Batam, H.M Rudi SE, serta Caleg DPR RI Partai Nasdem, Drs Nyat Kadir, sebagai terlapor, tentang dugaan kampanye politik uang yang sudah dilakukannya. Komi-

sioner Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, Pengawas Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Nopialdi Tanjung menuturkan, setelah melakukan rapat pleno pihak Bawaslu memutuskan agar melakukan pemanggilan dan memeriksa Walikota Batam HM Rudi SE, dan Nyat Kadir.

“In sya Allah, hari ini kami melakukan pemeriksaan kepada Pak Walikota Batam HM Rudi SE, tentang keterlibatannya dalam acara kampanye Caleg DPR RI Partai Nasdem, Nyat Kadir, atas adanya dugaan politik uang,” kata Nopialdi Tanjung.

Dalam pemeriksaan itu Bawaslu memberikan kesempatan kepada Walikota Batam memberikan keterangan dan klarifikasi, tentang temuan di lapangan sesuai dengan hal

yang telah dilaporkan masyarakat beserta barang bukti. ”Apapun nanti hasil pemeriksaan, tentu akan disesuaikan dengan fakta fakta yang ada.Kemudian kita lakukan Rapat Pleno bersama pihak Gakkumdu Batam, untuk mendapatkan sebuah keputusan yang tepat,” ungkapnya.

Diterangkan Komisioner Bawaslu, sejauh ini pihaknya belum bisa memberikan tanggapan apakah pihak terlapor (Rudi) bersalah, dalam adanya dugaan kampanye politik uang itu. “Yang jelas, sekarang ini yang ada, baru ada dugaan politik uang yang disertakan dengan bukti-bukti.

Untuk ditindaklanjuti oleh pihak Bawaslu Batam, sebelum kami limpahkan ke Gakumdu Batam,” papar Nopialdi. (rm/hk)

CMYK

5

KRIMINAL

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kejari Batam Bekuk Boronan Pemalsu Dokumen MV Engedi BATAM, RAKYAT MEDIASetelah menjadi boronan sejak tahun 2015 silam, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam berhasil membekuk Hamidah Asmara Intani Merialsa alias Intan terpidana kasus pemalsuan dokumen MV Engedi, eks MV Eagle Practige, dari tempat persembunyiannya Rabu (5/12/2018), di Batamia Art Komplek Ruko Rajapolah Permai no.15 Kabupaten Tasikmalaya.

Terpidana Hamidah dikawal ketat oleh tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam dan Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung), terpidana Hamidah tiba di Kantor Kejari Batam, Kamis (6/ 12/2018).

Dalam konferensi pers ke awak media, di Lobby Kantor Kejari Batam, Intan mengatakan terkait kasus tersebut Hamidah mengaku banyak oknum yang terlibat.Salah satunya oknum dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laut di Kepri.”Saya membayar resmi, tapi uangnya tidak sampai ke negara,” ujar Hamidah.

Saat ditanya wartawan siapa

oknum yang terlibat, Hamidah menyebutkan UPT Laut terlibat sejak kapal datang.”UPT sejak kapal itu datang,” jelasnya lagi.

Hamidah tidak takut diteror. ”Saya tidak takut diteror, karena teror itu sudah ada sejak dulu.

Tuhan tidak tidur, suatu saat kebenaran akan terungkap,” kata Hamidah lagi Salah satu indikasi permainan, kata Hamidah, yakni kapal bisa pindah dari pulau Janda Berhias Sekupang ke Kabil. Indikasi lainnya kenapa pencuri dan penadah kapal tidak dipidana padahal kapal barang bukti dipotong-potong, bahkan kata Hamidah banyak lagi indikasi lain yang siap untuk membeberkan.

“Saya hanya ageng, saya dituduh memalsukan tapi saya melaporkan ke oknum terkait.

Anehnya baru dua minggu saya di dalam penjara kapal sudah dipotong-potong,” ucapnya lagi.

Atas beberapa penjelasan, Hamidah merasa dizolimi, dan merasa tidak pernah melarikan diri karena ia masih bolak balik

Batam, dan masih memiliki KTP Batam.

Sebelum dijemput paksa oleh tim Kejari Batam yang dipimpin langsung Kajari Batam Dedie Tri Haryadi dan Kasi Pidum Filpan Fajar D Laia bersama tim dari Intelijen Kejagung, Hamidah telah menjadi DPO atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 319/Pid.B/2014/ PT.PBR tertanggal 26 Februari 2015 dengan putusan 2,5 tahun penjara. Dimana sebelumnya kasus tersebut telah diputus di PN Batam, namun kemudian dimintakan banding.

Dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, Dedie Tri Haryadi bahwa pelaku ditelusuri ke alamat semua sebagaimana yang tercantum diputusan, namun sudah tidak ditempat. Kemudian dikonfirmasi ke Disduk Capil ternyata sudah pindah dan akhirnya didapat di Tasikmalaya.”Kita telusuri keberadaannya, dan akhirnya kita dapatkan di Tasikmalaya,” ungkap Kajari.

Dalam pemeriksaan awal di

TERPIDANA pemalsu dokumen dikawal petugas Kejari Batam

Kejari Bandung, kata Kajari hingga tiba di Batam terpidana cukup kooperatif, dan bahkan siap mengungkap perkara lain yang lebih besar yang terindikasi tindak pidana umum. “Keter-

angan dan bukti-bukti dari terpidana akan kita dalami, seandainya benar pasti akan kita tindak lanjuti,” ungkapnya.

Bahkan menurutnya, pihak Kejari Batam siap melindungi

terpidana dan bahkan meminta bantuan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena berkaitan dengan kasus besar dan terpidana siap menjadi Justice Collaborator. (rm/dwm)

Polisi Tetapkan 4 Orang Tersangka Perjudian Gelper Tarigan

TERSANGKA pelaku ketika diintegrasi di kantor Polisi

Ditresnarkoba Polda Kepri

Bekuk Tiga Pelaku Pencuri Ngaku BNN BATAM, RAKYAT MEDIA-Tiga kawanan pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas), mengaku sebagai anggota BNN dan Ditresnarkoba Polda Kepri bodong, terpaksa ditembak oleh Tim Macan Buser Polresta Barelang ketika diringkus dari tempat persembunyiannya, Rabu (5/ 12) dini hari, di Simpang Dam, Mukakuning, dipimpin oleh Ipda Haris Baltasar Nasution.

Mereka, yang sudah ditangkap dan ditembak itu bernama Heral (40), Ridwan (36), dan Aris alias Andre (38), atas kejahatan yang mereka lakukan, selama dua minggu Belakangan ini. Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Andri Kurniawan SIK menerangkan, bermodalkan senjata air soft gun, ketiga pelaku kejahatan mengaku sebagai anggota BNN Kepri, serta Kanit Ditresnarkoba Polda Kepri.

“Dengan cara seperti itu, ketiga pelaku sering memeras masyarakat dengan menuduh para korbannya memakai barang narkoba. Setelah itu, korban di peras hartanya,” kata AKP Andri Kurniawan, Rabu (05/12), siang.

Saat penangkapan, kata Kasat, ketiga pelaku, terpaksa kami lumpuhkan dengan tembakan pada bagian kaki, karena berusaha melawan petugas dan kabur saat ditangkap.”Dari tangan para pelaku, kita juga amankan barang bukti senjata api jenis air softgun, beserta beberapa senjata tajam seperti pisau dan parang,” sebut AKP Andri.

Sebelumnya, dari data yang didapat ketiga petugas bodong ini kerap beraksi dengan sasaran ke warga yang keluar dari Kawasan Kampung Aceh, Mukakuning. ”Korban itu akan diikuti menggunakan mobil, sampai dilokasi yang sepi korban dicegat dan dinaikkan kemobil yang mereka gunakan itu,” paparnya.

Setelah di dalam mobil, ucap Andri, barulah sikorban diperiksa dengan mengaku sebagai anggota dari BNNP Kepri atau Ditresnarkoba Polda Kepri, dengan menuding si korban itu sebagai pengguna narkoba, serta meminta uang tebusan.

“Walaupun tak memiliki barang bukti, pelaku tetap menekan, serta menuduh korban telah mengkonsumsi barang narkotika.Kemudian, meminta uang tebusan, agar si korban dapat dipulangkan,” paparnya.

Diterangkan Kasat Reskrim Polresta Barelang, sejauh ini pihaknya masih melakukan langkah pemeriksaan intensif terhadap ketiga pelaku, untuk mengetahui sejauh mana mereka telah melakukan pemerasan maupu menggunakan barang narkotika, saat beraksi. ”Pengungkapan kasus Polisi bodong maupun BNN bodongini berawal dari sebuah kejadian yang dialami Musalmina (24), ketika menjadi korban mereka, Minggu lalu,” kata Andri.(rm/red)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Empat orang yang diamankan Satreskrim Polresta Barelang dalam penggrebekan gelanggang permainan elektronik (gelper) Tarigan House Game, telah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka, terdiri dari dua peneyelenggara, Rika Agustin (27) dan Jhon Sakon (38) serta dua pemain, Eddy Ardian (38) dan Bobby Sinulingga (30).

Kanit I Judisila Satreskrim Polresta Barelang, Ipda Pandu Renata Surya mengatakan, penggrebekan ini dilakukan pihaknya pada Sabtu (1/12/2018) malam sekitar

pukul 23.00 WIB. “Ada empat orabg yang kita amankan.

Mereka terdiri dari dua penyelenggara, wasit dan penjaga.Kemudian dua orang pemain.Saat penggrebekan memang terbukti adanya tindak pidana perjudian,” ujar Pandu, Rabu (5/12) sore.

Dijelaskan, penggrebekan itu berawal dari informasi yang didapat pihaknya sekitar tiga minggu yang lalu, bahwa adanya prakter perjudian di lokasi.”Dari informasi tersebut, kita langsung melakukan penyelidikan. Setelah didalami, memang terbukti dan langsung kita grebek,” jelasnya.

Selain keempat tersangka, pihaknya juga menyita barang bukti berupa uang hasil penukaran pemain Rp350 ribu dan uang yang ada pada bandar Rp800 ribu, serta tiga unit mesin permainan. ”Saat ini kita sedang melakukan pemberkasan.

Dan, secepatnya akan kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Batam,” pungkasnya.

Sebelumnya, gelanggang permainan elektronik (gelper) Tarigan House Game yang berada di depan Mall Top100 Jodoh digrebek Satreskrim Polresta Barelang, Sabtu (1/12/2018) pekan lalu.

SEJUMLAH pelaku perjudian digiring petugas polisi

Penggrebekan tersebut, dilakukan karena kedapatan adanya tindak pidana judi di lokasi. Sebanyak empat orang turut diamankan beserta

barang bukti berupa uang hasil cancel permainan Rp 350 ribu, uang bandar Rp 800 ribu dan tiga unit mesin permainan.(rm/hlk)

Ditpolairud Polda Kepri ungkap 58 Kasus Sepajang Tahun 2018 SEKUPANG, RAKYAT MEDIASepanjang 2018 Ditpolairud Polda Provinsi Kepulauan Riau mengungkap 58 perkara dan dari jumlah tersebut kasus terbanyak adalah pencurian ikan yang dilakukan kapal ikan asing (KIA).

Direktur Polairud Polda Kepri Kombes Benyamin Sapta, di Batam, Selasa, mengatakan, kasus pencurian ikan yang dilakukan KIA sebanyak 11 kasus.”Kasus kedua paling banyak adalah pemalsuan surat atau ijazah keluatan, itu ada sembilan kasus,” ujarnya.

Selain itu penindakan lainnya yang dilakukan Ditpolairud Polda Kepri yaitu kapal tanpa surat izin berlayar (SIB) sebanyak tujuh kasus dan kepabeanan enam kasus.

Kasus kepabeanan tersebut lanjutnya, mengenai pengiriman barang keluar Batam.

“Kita juga ada menindak kasus migas yaitu pengiriman BBM ilegal dan pekerja migran, masing-masing lima kasus,” paparnya.

Sementara untuk kasus lainnya yaitu karantina, ilegal loging dan pencurian sepanjang 2018 masingmasing yang ditangani Ditpolairud sebanyak dua kasus.

“Untuk yang satu kasus itu ada perdagangan ilegal yaitu pengiriman

PETUGAS Polairud sedang menggiring tersangka

bawang ilegal dari Malaysia, kemudian perikanan, lingkungan hidup, BKSDA, telekomunikasi, laka kerja, handak, penggelapan dan minerlaba,” ujarnya.

Didalam penggelaran operasional lanjutnya, Ditpolairud Polda Kepri menetapkan sistem zonanisasi

pengawasan terhadap wilayah perairan menjadi enam zona.

Meliputi Batam di Dermaga Unit Belakangpadang zona satu.Di zona dua di Tanjungbalai Karimun di dermaga unit kolong atau beliah.”Zona tiga itu di Dermaga Moro, zona empat di Tanjungpi-

nang dan Bintan di dermaga Tanjungpinang, zona lima di Lingga di Dermaga Jagih dan zona enam di Anambas dan Natuna,” katanya.

Benyamin mengatakan, khusus di zona enam dan hotspot di Tanjung Berakit, di back up dengan kapal BKO dari Korpolairud Baharkam Polri.Untuk menjamin kelancaran tugas, saat ini Ditpolair Polda Kepri di perkuat sejumlah armada, seperti KP Baladewa, KP Kedidi dan KP Hayabusa.”Kita memiliki 28 unit armada terdiri dari berbagai jenis baik C1, C2 dan C3 termasuk kapal cepat datar (rigid hull inflatable boat/RHIB) maupun longboat dan amphibi,” jelasnya.

Kata Benyamin, dengan luas wilayah 253.617 km2 dan 96 persennya merupakan perairan serta perbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand, pihaknya harus mampu mengeleminir berbagai potensi kerawanan yang ada.

Di antaranya pencurian ikan, penjualan orang, pembalakan liar, penyelundupan dan kejahatan lintas batas negara.Polisi menangkap kurir narkoba berinisial GN beserta barang bukti tiga kilogram sabu serta 15 butir ekstasi di Mapolair Polda Kepri, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (rm/ant).

Polsek Tanjungpinang Timur Tangkap Pembobol Rumah TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Polsek TanjungpinangTimur menangkap dua orang pelaku pembobolan dua rumah. Masing-masing di Jalan Satria perumahan Palm Hills nomor 45 kecamatan Tanjungpinang Timur pada Jumat (30/11/2018) atas nama korban Ricardo Simbolon. Satunya lagi pembobolan di rumah Suparnen, kampung Bukit Asri, KM 9 kecamatan Tanjungpinang Timur pada Minggu (10/11/2018).

Dua pelaku bernama Zakaria dan Ahmad Firdaus yang meru-

pakan dua buruh pencetak batako di ringkus oleh tim Buser Polsek Tanjungpinang Timur.

Kapolsek Tanjungpinang Timur AKP Indra Jaya mengatakan pihaknya berhasil mengamankan pelaku setelah melakukan penyelidikan terhadap korban Suparnen, Minggu (10/11/2018) atas kehilangan dua ponsel mereka OPO F 7 dan ponsel merk Samsung.

“Pada hari Sabtu tangggal 10 November 2018 sekitar pukul 04.00 WIB pelapor dibangunkan oleh istri pelapor yang mengata-

kan bahwa ada pencurian di rumahnya. Setelah itu pelapor bersama istri pelapor mengecek keadaan rumah dan terlihat jendela dapur rumah pelapor terdapat bekas congkelan. Dua unit HP hilang,” ungkapnya.

Mendapatkan laporan tersebut, Polisi segera melakukan penyelidikan. Pada Rabu (28/11/ 2018) tim Opsnal Polres dan Polsek yang dipimpin langsung Ipda Gayuh Pambudhi Utomo melakukan lidik dan mendapati seseorang bernama Dian yang dicurigai membeli HP curian den-

gan merk Oppo V7.

“Setelah di mintai keterangan Dian mengaku membeli HP tersebut dari Ahmad Firdaus. Setelah tim opsnal gabungan mendapatkan ciri pelaku selanjutnya di lakukan pengembangan sehingga pada Jumat (30/11/2018) sekira pukul 19.00 WIB tim opsnal mengetahui keberadaan Firdaus di KM 14 arah Tanjunguban,” ungkapnya.

Dengan segera tim Opsnal gabungan melakukan penangkapan terhadap Firdaus dan Zakaria. Pada saat penangkapan Zakaria sempat kabur. Namun polisi

lebih sigap dan tim opsnal gabungan meringkusnya Jumat (30/11/ 2018) malam.

“Dan dari tangan pelaku diamankan 2 unit hp lainnya yang sedang akan dijual. Selanjutnya dilakukan pengembangan dari 2 unit hp yang di amankan dari tangan pelaku. Pelaku mengakui mencuri hp tersebut di jalan Satria km 11 arah ganet,” katanya.

Hasil pengembangan ternyata pelaku juga melakukan pencurian di rumah Rikardo Simbolon TKP jalan Satria arah Ganet. Hal itu setelah kedapatan dari tangan

pelaku terdapat barang milik Rikardo berupa dua Ponsel merk Oppo tipe A83 warna hitam, 1 unit handphone merk oppo tipe neo 5 yang juga melaporkan kejadian pada Jumat (30/11/2018).

Saat itu pelaku masuk setelah mencongkel bagian jendela pada Jumat (30/11/2018) malam. Tak hanya kehilangan ponsel, Rikardo juga kehilangan dompet. Total kerugian Rikardo mencapai Rp 7 juta. Akibat dari perbuatannya pelaku dikenakan pasal 363 pencurian dengan ancaman penjara 7 tahun.(rm/net)

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

6

CMYK

7

GALERI FOTO

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Alias Wello dampingi Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko membuka Rakernas I Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa

ALIAS Wello dampingi Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko membuka Rakernas I Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (Kopek)

ALIAS Wello meletakkan batu pertama

ALIAS Wello berfoto bersama

KEPALA Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI(Purn) Moeldoko resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa(Kopek) yang digelar Gedung Nasional, Dabo Singkep Kabupaten Lingga, Rabu(21/11/2018).

Selain rakernas I Kopek, Moeldoko juga menghadiri penandatanganan MoU investasi strategis pangan wilayah perbatasan dan meresmikan pembukaan festival kelapa Indonesia ke-2.

Pantauan lapangan, setelah meresmikan pembukaan Rakernas I Kopek, Moeldoko didampingi Bupati Lingga Alias Wello beserta

ALIAS Wello memberikan kata sambutan

rombongan berangkat ke Joeang Boeng Hatta 1950 di Implacement Timah Dabo Singkep untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan kawasan Singkep Bisnis Center (SBC) Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

Moeldoko juga menghadiri penandatanganan MoU Koalisi Kabupaten Pengasilan Kelapa (KOPEK) antara tiga kabupaten yakni Kabupaten Lingga, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari Joeang Boeng Hatta 1950, Moeldoko dan rombongan berangkat ke lapangan Merdeka Dabo Singkep

muntuk meresmikan pembukaan festival kelapa Indonesia ke-2.

Dalam sambutannya, Moeldoko mengatakan menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Presiden Jokowi di Lingga. “Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf atas ketidak bisa hadir Bapak Presiden Jokowi, dikarenakan beliau jadwalnya sangat padat dan tak bisa hadir dihadapan kita semua.

Mengingat acara pada hari ini sudah lama dan terus menerus tertunda, maka saya diperintahkan untuk mewakili bapak Presiden Joko Widodo,� ujarnya. (*)

KEPALA Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko meletakkan batu pertama

BUPATI Kabupaten Alias Wello dampingi Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko membuka Rakernas I Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (Kopek)

KEPALA Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memberikan kata sambutannya

MELETAKKAN batu pertama

ALIAS Wello dampingi Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko

KEPALA Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko meletakkan batu pertama

SUMBAR

8

Senin, 10 - 20 Desember Edisi :2018, # 250MINGGU Tahun IV, II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Gubernur Irwan Prayitno

Talkshow di Dua TV Nasional PADANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno diundang talkshow oleh 2 (dua) stasiun TV nasional (Metro TV dan i-News) yang mengangkat tema ‘Nusantara Marandang’, Minggu (2/12/2018) pecan lalu. “Randang telah dinobatkan oleh salah satu kantor berita internasional sebagai makanan terlezat di dunia 4 tahun berGubernur Sumbar turut-turut,” ucap guberIrwan Prayitno nur saat diminta pendapatnya pada acara I Break News Pagi, i-News TV Randang (atau sering disebut rendang), adalah kuliner khas Minangkabau yang telah ada berabad-abad lalu.Konon, Randang telah ada di Minangkabau sejak abad ke-III Masehi.Randang sangat erat kaitannya dengan adat dan budaya Minangkabau.

“Randang merupakan makanan keadatan.Makanya jenis randang ini sangat banyak dan disesuaikan dengan fungsinya. Randang untuk acara batagak pangulu (mengangkat datuk/pimpinan adat) beda dengan randang untuk acara sunatan. Randang untuk manjalang bako (silaturahmi ke rumah keluarga ayah.red), akan berbeda dengan randang pesta perhelatan biasa, dan masih banyak lagi fungsi randang dalam prosesi adat di Minangkabau,” jelasnya.

Jenis randangpun sangat banyak.Dari data sementara, jenis randang di Sumatra Barat ada sekitar 400 jenis.Bisa jadi kalau didata lagi secara serius, jumlah dan jenis randang bisa lebih dari itu. Karena masing-masing nagari, jorong, kaum, suku dan kabupaten serta kota mempunyai ciri khasnya masing-masing. Ada randang Solok, ada randang Padang, ada randang Batusangkar, randang Pariaman, randang Pesisir Selatan, randang Bukittinggi dan lain-lain.

Puncak acara ‘Nusantara Marandang’ akan diselenggarakan di kawasan lapangan Parkir Senayan, Jakarta, pada tanggal 2 Desember 2018. Acara dibuka oleh ibu Wakil Presiden RI selaku Ketua Dekranas Nasional, Mufida Jusuf Kalla didampingi Mentri Pariwisata, Gubernur Sumbar dan pejabat tinggi terkait lainnya.”Mari dukung dan sukseskan, kita gaungkan Randang sebagai masakan terlezat dunia di seluruh Nusantara,” ajak gubernur diakhir wawancaranya. (rm/red).

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Gubernur Sumbar ke Italia Harus Berdampak Ekonomi PADANG, RAKYAT MEDIA-Ketua Komisi I bidang pemerintahan DPRD Sumatera Barat Afrizal mengatakan kepergian Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ke Italia bersama rombongan harus memberikan dampak ekonomi kepada daerah itu.

“Kami dari DPRD jelas mendukung kepergian tersebut asalkan ada hasil yang dibawa ke Sumbar, misalnya adanya jalinan kerja sama yang menambah pendapatan daerah, kerja sama yang menyerap tenaga kerja atau membuat investor datang ke Sumbar, “kata dia ketika dihubungi dari Padang, Sabtu Menurut politisi Partai Golkar tersebutanggaranyang digunakan rombongan Gubernur Sumbar dan pemerintah daerah ke luar negeri itu adalah dana rakyat sehinggasudah sepatutnya perjalanan itu memberikan dampak langsung bagi perekonomianmasyarakat. ”Jangan sampai kepergian ini seperti pergi berjalan-jalan ke luar negeri tanpa ada manfaat yang dapat diterima bagi Sumbar,” kata dia menerangkan.

Selain itu jika perjalan ke luar negeri ini sudah dirancang sejak jauh hari dan keberangkatan dilakukan pada akhir tahun tentu pihaknya mendukung langkah tersebut. Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemer-

intah pusat di daerah dan langkah yang diambil tentu untuk kepentingan daerah.

Ia meminta kepergian kali ini benar-benar membawa sesuatu untuk Sumbar bukan hanya sekedar nota kesepahaman atau MoU yang dijalin namun tidak ada langkah nyata dari nota kesepahaman tersebut. ”Kami berharap setibanya gubernur di Sumbar, akan ada investor yang menanamkan modalnya di Sumbar atau jalinan kerja sama yang membuka lapangan kerja baru,” kata dia.

Sebelumnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memiliki beberapa agenda di Italiaantara lain misi kerja sama perdagangan, promosi budaya dan pariwisata, penjajakan kerja sama investasi dan pendidikan Delegasi Pemprov Sumbar yang terdiri dari Kadis PMD, Kadis Perindag, Kadis Kebudayaan, Kadis PM PTSP, Biro Pembangunan Kerjasama dan Rantau serta Kepala Biro Humas yang dipimpin oleh Gubernur Irwan Prayitno melakukan kunjungan kerja ke Italia mulai tanggal 3 Desember sampai 9 Desember 2018.

Bersamaan dengan rombongan tersebut turut hadir Kepala Pusat Fasilitasi Kerja sama Kemendagri Nelson Simanjuntak yang ikut mendampingi.(rm//ant).

GUBERNUR Sumbar Irwan Prayitno berbaju batik

Pemkot Medan Bantu Warga Terdampak Banjir Pasaman Barat PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) menerima bantuan dari Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara untuk disalurkan kepada korban banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.”Terima kasih kami sampaikan kepada Pemkot Medan atas kepeduliannya.Meskipun banjir yang terjadi dua bulan lalu, namun bantuan masih berdatangan,” kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran, Jumat.

Ia mengatakan bantuan yang diterima sebesar Rp111

juta dan akan diberikan kepada korban banjir nantinya.

Menurutnya banjir yang terjadi beberapa bulan lalu cukup memberikan dampak bagi masyarakat.Ratusan rumah terendam, ribuan jiwa mengungsi dan banyaknya sarana prasarana rusak.Kerugian hampir mecapai Rp2 miliar. ”Bencana ituidak bisa kita hindari.Namanya bencana, kita meminta masyarakat kita selalu siap dan siaga dalam menghadapi gejala alam. Terimakasih kita ucapkan kepada Pemkot Medan atas bantuan-

nya,” ujarnya.

Pemerintah Kota Medan yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan, Musaddad menyampaikan permohonan maaf dari Walikota karena tidak bisa datang.Namun hal itu, tidak mengurangi arti dari bantuan tersebut.”Kami atas nama Pemkot Medan mengucapkan duka yang mendalam atas bencana yang melanda Pasaman Barat. Bantuan yang kami berikan ini semoga bisa mengurangi duka masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.(rm/robbisam).

Sumbar Sebagai Provinsi Inovasi Terbaik Luar Jawa IGA 2018 PADANG, RAKYAT MEDIAProvinsi Sumatera Barat satu-satunya provinsi di luar Jawa yang masuk kategori terbaik dalam melakukan inovasi pelayanan berdampak pembangunan karena menempati posisi tiga pada malam Innovasi Government Award (IGA) 2018, dimana posisi satu dan dua diisi oleh Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Hal ini disampaikan oleh Badan penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri menggelar Inovasi Government Award 2018 dalam acara talkshow di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat.Wakil Gubernur Nasrul Abit disela-sela kegiatan ini menyampaikan, Sumatera Barat dalam kancah IGA, selama tiga tahun ini berturut selalu berada pada posisi ketiga. Keberhasilan ini tidak lepas dari kinerja Gubernur Irwan Prayitno bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Berbagai hal telah dilakukan dengan baik, upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan inovasi daerah sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

“Kepada pada OPD dilingkungan Pemprov. Sumbar dan Balitbang kita juga beri apresiasi

WAKIL Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Mendagri

yang telah berbuat selama ini.

Mudah-mudahan tahun depan provinsi Sumatera Barat bisa lebih baik lagi,” harap Nasrul Abit.

Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo dalam sambutannya menyebutkan, Inovasi Government Award merupakan inovasi atau terobosan yang telah dilakukan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten yang membawa dampak positif terhadap pelayanan masyarakat.

Pemilihan Inovasi Government Award 2018 tahun ini, yang unik adalah masuknya dae-

rah perbatasan dan daerah tertinggal sebagai nominator. ”Untuk provinsi dengan inovasi terbaik sebagai juara pertama dimenangkan oleh Provinsi Jawa Barat, untuk juara kedua dimenangkan oleh Provinsi Jawa Timur, dan untuk juara ketiga Provinsi Sumatera Barat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Sementara untuk kabupaten Padang Pariaman terpilih nomor 2 dan Agam bersama innovasi kategori Kota Solok masuk dominasi 10 kabupaten inovatif terpilih.(rm/ant).

14 Perusahaan Ikuti Pameran Lowongan Kerja di Pasaman Barat PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Sekitar 14 perusahaan menggelar bursa pameran kerja di Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) untuk membuka lowongan kerja bagi masyarakat.”Pameran bursa kerja di Pasaman Barat diadakan di halaman kantor bupati selama dua hari sejak Selasa (4/12/2018) sampai Rabu (5/ 12/2018),” kata Bapati Pasaman Barat, Syahiran di Simpang Empat, Rabu.

Perusahaan yang membuka lapangan kerja dalam bursa kerja tersebut diantaranya PT. Gunung Sawit Abadi, PT. Agro Wira Ligatsa, PT. Bintara Tani Nusantara, PT. Toyota Intercom, PT. Toyota Auto 2000, SMS Multifinance, Mandala Finance, BAF Finance, FIF Finance, Dealer Honda Gajah Motor, Dealer Datsun da Rumah Sakit Yarsi Sim-

pang Empat dan Mulia Printing.

Ia mengatakan pameran bursa kerja yang diadakan adalah upaya dari pemerintah daerah dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Pasaman Barat.

Menurutnya, angka pencari kerja di Pasaman Barat masih tergolong sangat tinggi yakni pada angka 1.148 orang berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat pada 2018.”Angka pencari kerja masih tinggi, pada Tahun 2018 sendiri tercatat 1.148 pencari kerja.Jika berkaca pada pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil pada 2018 untuk Kabupaten Pasaman Barat, jumlah peserta mencapai 5.000 orang,” ujarnya.

Untuk meminimalisir itu pihaknya akan terus membuka lapangan kerja melalui pameran lapangan ker-

ja dan meningkatkan keahlian. Namun yang menjadi kendala terkadang adalah keahlian pencari kerja yang belum memenuhi kriteria perusahaan.”Keahlian terkadang menjadi kendala bagi para pencari kerja.Untuk mengatasi hal itu, Pemkab PasamanBarat sudah berupaya membangun Balai Latihan Kerja di Kecamatan Luhak Nan Duo,” katanya.

Balai Latihan Kerja (BLK) yang dibangun saat ini sudah rampung 90 persen dan akan beroperasi 2019 mendatang.Ia menyebutkan BLK merupakan harapan Pemkab Pasaman Barat dalam menangani persoalan peningkatan keahlian tenaga kerja.”Jika tidak ada halangan pada tahun 2019 mendatang akan mulai dibuka dalam rangka meningkatkan keahlian masyarakat dalam berbagai bidang,” ujarnya. (rm/robbisam)

CMYK

9 Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

SENIN, 10 - 20 DESEMBER 2018, MINGGU II

Edisi : # 250 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Januari 2019, Layanan BLINK BP Batam Masuk Mall BATAM, RAKYAT MEDIA-Mulai Januari 2019, layanan keliling BLINK BP Batam akan memperluas layanan sampai ke Mall. Hal ini untuk merespon harapan dan antusias masyarakat, uji coba pelayanan tersebut akan dilakukan di Kepri MallDeputi V BP Batam, Bambang Pur-

wanto menargetkan, layanan pengurusan di bidang lahan BP Batam, bisa dimulai pada Januari 2019.

“BP Batam akan menempatkan petugas di Kepri Mall setiap hari. Mulai Senin-Minggu. ”Buka dari pukul 13.00 WIB sampai jam tutup mal,” kata Bambang, kepada war-

tawan Rabu (5/12/2018).

Tak hanya menempatkan personelnya di mal, BP Batam juga menambah armada untuk BLINK. Dari semula hanya dua unit mobil, ke depan akan menjadi enam mobil.

“Kita juga tambah empat armada lagi. Jadi armadanya

ada enam,” ujarnya.

Tentunya, perluasan layanan BLINK sampai ke mal, begitu juga dengan penambahan armada tersebut, juga akan diikuti penambahan jumlah personel yang bertugas.

“Kita tambah personel untuk mengawaki tambahan empat mobil tadi. Nanti per-

sonel yang bertugas di mal, juga berbeda dengan personel yang bertugas di mobil BLINK,” kata Bambang.

Sementara itu, untuk daerah yang menjadi sasaran mobil BLINK ke depan, Bambang belum bisa memastikan Bersambung ke Hal 10

DEPUTI V BP Batam, Bambang Purwanto

Polda Kepri Gagalkan Penyeludup 29 TKI Ilegal ke Malaysia BATAM, RAKYAT MEDIA-Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri, berhasil menggagalkan pengiriman sebanyak 29 orang tenaga kerja Indonesia (TKI), secara ilegal ke Malaysia, Senin (3/12/2018), di Pantai Batubesar Nongsa.

SELAIN mengamankan para TKI, polisi juga menangkap empat orang yang diduga sebagai tekong.Mereka keluar negeri tanpa ada dilengkapi dengan dokumen resmi dari pemerintah. Hal ini dijelaskan Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga kepada wartawan Kamis (06/12/2018) di Mapolda Kepri Nongsa.

“Dari 29 orang calon TKI yang berhasil digagalkan terdapat satu orang diantaranya anak di bawah umur, mereka datang dari berbagai daerah diantaranya 15 orang dari NTT, 6 orang dari Lombok,

KABID Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga

ucapnya.

Erlangga menjelaskan, barang bukti yang berhasil disita yaitu berupa 1 buku kwitansi pembelian minyak kapal yang digunakan itu. ”Kemudian uang tunai senilai Rp 10.200.000 juta, 4 unit handphone, 1 unit mobil Toyoya Avanza warna putih, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero warna hitam silver, 5 buku dokumen paspor yang sudah di black list, 1 unit kapal pancung dengan 2 mesin gantung bermerek Yamaha 200 pk, dan 115 pk,” papar Erlangga.

Berdasarkan pengakuan kempat pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, calon TKI bukan direkrut mereka dari luar Batam.

Tetapimemang mereka sendiri yang datang ke Batam.

4 orang dari Makasar, 1 orang dari Aceh, 1 orang dari Bengkulu, 1 orang dari Medan dan 1 orang dari Sumba,” terang Kombes Erlangga.

Sementara itu, empat pelaku yang ditangkap masing masing berperan sebagai transporter.”Mereka adalah Z Bin R alias L, yang berperan sebagai penanggungjawab, RM alias I, pemilik kapal yang berperan sebagai pengangkut calon TKI, M bin D berperan sebagai penampung calon TKI dan J sebagai koordinator berperan mengarahkan para calon TKI saat menaiki kapal,”

Bersambung ke Hal 10

Kejati Kepri Jebloskan Mantan Kadis PU Natuna ke Penjara TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri jjebloskan mantan Kepala Dinas PU Natuna Minwardi ke penjara, terkait kasus korupsi pasar modern Kabupaten Natuna.Minwardi dijeblokan ke penjara bersama tujuh tersangka lainnya, Kamis (29/11/2018) pekan lalu.Setelah penyidik Polda Kepri melimpahkan berkas ke delapan tersangka ke Kejati Kepri.

Delapan tersangka itu yakni, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Natuna, Minwardi,

Mawardi Pemimpin Redaksi Koran Rakyat Media

Koran Rakyat Media Kembali Gelar UKW di Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Koran Umum Rakyat Media kembali menggelar uji kompetensi wartawan (UKW).Kegiatan UKW yang untuk kedua kalinya ini dilaksanakan selama tiga hari, 17-19 Desember 2018 di Pusat Informasi Haji (PIH) Batam Centre. Sebagai Tim penguji Panitia penyelenggara bekerjasama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) pusat pendidikan dan pelatihan jurnalistik di Jakarta, salah satu lembaga pers yang didirikan oleh Dewan Pers.

Ketua Panitia pelaksana Mawardi, menjelaksan UKW ini digelar, selain untuk meningkatkan profesionalitas reporter, wartawan, redaktur di internal Kora Rakyat Bersambung ke Hal 10

MANTAN Kepala Dinas PU Natuna Minwardi (tengah) diborgol petugas

Bersambung ke Hal 10

Carnival Batam International Culture Berlangsung Meriah BATAM, RAKYAT MEDIA-Hari kedua event Batam International Culture Carnival (BICC) yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam berlangsung meriah.

Banyak masyarakat Kota Batam yang menghabiskan akhir pekannya sembari menyaksikan penampilan-penampilan budaya dari berbagai komunitas daerah.

Pantauan media ini, salah satunya PARA peserta Carnival di Nagoya Batam

WALIKOTA Tanjungpinang Syahrul menerima penghargaan Stakeholder Award Dari BI Perwakilan Kepri.

TANJUNGPINANG RAIH PRESTASI STAKEHOLDER AWARD DARI BI PERWAKILAN KEPRI TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang meraih prestasi dan penghargaan Stakeholder Award dari Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau dengan kategori Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik Se-Kepri untuk Kota Sampel Perhitungan Inflasi yang diterima langsung oleh Walikota Tanjungpinang, Syahrul di Grand Ballroom Hotel Radisson, Batam, Selasa (4/12/2018) kemarin.

Tanjungpinang memperoleh penghargaan tersebut dengan kriteria rapat koordinasi capaian inflasi, kegiatan intervensi harga, komunikasi/ekspektasi inflasi, rapat yang dipimpin oleh Ketua TPID dan Bersambung ke Hal 10

Bersambung ke Hal 10

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

10

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Proyek Gurindam XII Tetap di Lanjutkan Walaupun Defisit Ekonomi

BUPATI Karimun Aunur Rafiq memberikan menyerahkan insentif

Bupati Karimun Bagikan Insentif Kepada RT-RW di Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 501 ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di lima kecamatan di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menerima insentif untuk triwulan IV 2018.

Insentif ketua RT dan RW untuk lima kecamatan, yakni Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, Meral Barat dan Buru diserahkan Bupati Karimun Aunur Rafiq di Kantor Bupati, Tanjung Balai Karimun, Senin.

Rinciannya untuk Kecamatan Karimun sebanyak 106 ketua RT dan 24 ketua RW, Meral 119 ketua RT dan 30 ketua RW, Meral Barat 35 ketua RT dan 11 ketua RW, Tebing 62 ketua RT dan 21 ketua RW dan Kecamatan Buru 64 ketua RT dan 29 ketua RW.”Insentif merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintahan di lingkungannya,” kata bupati.

Aunur Rafiq mengatakan, besar insentif memang relatif kecil karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan diserahkan setiap tiga bulan sekali. ”Untuk triwulan IV, insentif untuk ketua RT dan RW kita serahkan tepat waktu. Mudah-mudahan bermanfaat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, bupati kembali meminta ketua RT dan RW untuk terus bekerja membantu pemerintah.Ketua RT dan RW juga diharapkan memberi-

kan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan.”Ketua RT dan RW saya harapkan memantau dan mengetahui kondisi warganya,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, ketua RT dan RW juga memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan bersinergi dengan semua pihak dalam mendeteksi dini gangguan kamtibmas.”Ketua RT dan RW juga ujung tombak aparat kepolisian maupun TNI. Tugas ini tidak ringan, tapi mulia sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata dia.

Setiap ketua RT maupun RW menerima insentif untuk satu triwulan sebesar Rp1 juta dipotong pajak.”Insentif yang diterima sebesar Rp1 juta, tapi dipotong pajak sebesar Rp50.000. Kalau ditanya cukup atau tidak, ya kita cukupcukupkan saja. Yang penting, saya bersyukur ada kepedulian dari pemerintah daerah,” kata Muslim, Ketua RT 001/ RW 004 Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral.

Total ketua RT dan RW dari 12 kecamatan se-Kabupaten Karimun yang menerima insentif untuk triwulan IV sebanyak 1.486 orang.Untuk insentif dari 7 kecamatan lain, yakni Kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Belat, Ungar, Moro dan Durai akan diserahkan Selasa (4/12) besok di Tanjungbatu, Kecamatan Kundur.(rm/red).

Januari 2019 nya. Mereka akan melakukan survei lagi.”Akhir bulan kita evaluasi bagaimana hasilnya. Survei ke masyarakat akan kita lakukan lagi,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, BLINK mulai diminati masyarakat Batam. Meski jumlah permohonan lahan yang masuk lewat layanan ini belum signifikan, namun respon masyarakat terbilang cukup positif.Ada yang menginginkan BLINK datang ke permukiman mereka.Ada juga yang memberi saran, agar pelayanan mobil keliling ini tidak hanya beroperasi di hari-hari biasa.

Tetapi juga akhir pekan,

Sambungan Hal. 9

sehingga masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembayaran perpanjangan Uang Wajib Tahunan (UWT) atau mengurus Izin Peralihan Hak (IPH)-nya.

“Ya, ada yang minta jangan di hari kerja saja. Minta, kalau bisa buka di hari libur,” kata Kepala Bagian Administrasi dan Informasi Lahan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Yarmanis, belum lama ini.

Memang ada rencana dari pihaknya, untuk membuka layanan di bidang lahan ini di mal-mal, saat malam hari. Atau di akhir pekan Sabtu, dan Minggu. Namun rencana itu masih dievalua-

Kejati Kepri Direktur Utama PT Mangkubuana Hutama Jaya berinisial MA, MBI, LH, ZH, DAP, DS, dan NST. Sementara satu tersangka atas nama Sudarmadi tidak dilakukan penahanan karena saat ini menderita penyakit meningitis (Radang Selaput Otak).Diketahui dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pasar modern Natuna.Setelah diaudit ditemukan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar lebih.

Wakajati Kepri Muham-

Sambungan Hal. 9

mad Taufik mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan delapan dari Polda Kepri.Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan berkas gerombolan tersangka ini dijebloskan ke jeruji besi Rutan Tanjungpinang. ”Ditahan di Rutan Tanjungpinang, dan satu orang ditanggung karena sakit meningitis,” ujarnya.

Kemudian, kata Muhammad Taufik, pihak menargetkan segera mungkin melimpahkan berkas dakwaan per-

Carnival Batam adalah kebudayaan india.

Tampak sebuah delman yang didalamnya berisikan berbagai warna warni pernak pernik hindia. Seperti ratusan jenis bunga, patung bersejarah, dan dua kuda di depannya.”Iya ini delman kami dan kami arak nantinya. Didalam juga terdapat ukiran-ukiran yang berisikan tulisan hindia,” ujar Sarkan kepada wartawan, Minggu (9/12/2018) Ia melanjutkan banyak juga peserta lainnya yang hadir. Seperti dari sanggar-

si. ”Kita masih kaji, apa itu memungkinkan. Tapi yang jelas, bulan ini belum. Kita masih masuk di perumahanperumahan,” ujarnya.

Untuk diketahui, BP Batam mencatat jumlah transaksi yang dilakukan masyarakat melalui BLINK mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

Pada periode pertama diluncurkan, ada 56 pemohon dan nilai yang dibayarkan sebesar Rp 613 juta hingga akhir Agustus. Kemudian pada periode kedua, Oktober, mengalami peningkatan. Ada 107 pemohon dan besaran nominal yang dibayarkan sekitar Rp 914 juta. (rm/ red).

sanggar India yang ada di Kota Batam.Tak hanya itu, tampak juga kebudayaan china dengan barongsai.

KebudayaanJawa dengan reognya, kebudayaan betawi dengan ondel-ondelnya dan masih banyak lagi lainnya.

Sembari menunggu istirahat siang, tampak peserta dan pengunjung menikmati jajanan kuliner yang berada di lokasi tersebut. Seperti bakso, siomay, kerak telur, sate, dan masih banyak lagi.

Ini merupakan tahun kedua diadakannya event terse-

kara ke PN Tanjungpinang untuk disidangkan. ”Jika melihat prosedur masa penahanan itu selama 20 hari, mudah-mudahan sebelum habis masa penahanan sudah diserahkan,” sebutnya.

Seluruh tersangka diancam pasal berlapis, di ataranya pasal 2 ayat (1), pasal 3 UU RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (rm/au).

Sambungan Hal. 9

but bekerjasama dengan komunitas seni dan lainnya.

Kegiatan dikemas dalam penampilan budaya dari berbagai komunitas.

Sebelumnya event BICC ini diikuti 380 talent. Selain dari Batam, juga dari daerah Kepri lainnya, kota-kota di Indonesia yang membudayakan karnaval, terutama Jember, dan ada empat atau lima dari internasional. Sedangkan penampilan budaya, diikuti 400-500 talent dari berbagai budaya. (rm/ trb).

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDAI-Pemerintah Provinsi Kepri akan tetap melanjutkan proyek pembangunan kawasan Gurindam XII menjadi program multiyears yang dimulai dari alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Perubahan Provinsi Kepri tahun 2018.

Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Kepri H Isdianto terkait dengan ketidaksetujuan beberapa anggota DPRD Kepri terkait kelanjutan proyek tersebut ditengah defisit ekonomi yang dialami Kepri saat ini.”Tetap akan kita lanjutkan.Karena itu termasuk salah satu program strategis Pemprov Kepri,” ungkap Wagub.

Wagub Kepri

Isdianto Ditambah lagi lanjut Wagub, pembangunan proyek Gurindam XII ini bakal memberikan banyak dampak positif khususnya dalam menggerak ekonomi masyarakat Kepri khususnya

Tanjungpinang.

“Baik itu pemanfaatan nya sebagai beranda terdepan Tanjungpinang yang kita harapkan menunjang potensi dan menambah destinasi wisata baru,” tegas Wagub.

Tak hanya wisata saja, lanjut Wagub proyek ini nantinya akan menjadi salah satu penunjang perekonomian di Kepri.”Sehingga melihat potensi tersebut, tetap pembangunan proyek ini menjadi hal yang kita pertimbangkan,” tegas Wagub.

Dikatakan Wagub, berdasarkan laporan yang ia terima proyek pembangunan Gurindam XII ini pun sudah di lelang dan didapat kontraktor pemenang tender yang nantinya bakal membangun

proyek penataan kawasan teluk keriting yang diberi nama proyek Gurindam XII. Senada dengan Wagub, sekretaris daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan nantinya proyek Gurindam XII ini akan menjadi program multiyears Pemerintah Provinsi Kepri.

“Meskipun defisit pembangunan infrastruktur tetap kita prioritaskan, sehingga saat ini saya gencar meminta OPD cari sumber pendapatan baru,” ungkap Sekda.

Sebelumnya, beberapa anggota DPRD Kepri meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk menunda pelaksanaan proyek Gurindam 12 ini dikarenakan membebani anggaran. (rm/btN)

Menko Darmin Resmikan KEK Galang Batang Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIA-Ekonomi Indonesia dengan Kepulauan Riau perlu banyak ditopang dengan industri hulu. Industri tersebut bisa dalam bentuk apa saja, termasuk industri hulu berbasis sumber daya alam.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution saat datang ke Bintan, Sabtu (9/ 12/2018).

Darmin ke Bintan meresmikan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang. ”Ekonomi kita, untuk perkembangan lebih lanjut, itu perlu industri industri hulu, yang mengola baik itu sumber daya alam, pokoknya di hulu sehingga hasilnya bahan baku dan

barang setengah jadi,”kata Menko Darmin Nasution.

Darmin juga sempat menyinggung kondisi impor nasional yang menopang industri nasional. Impor industri nasional 75 persen berupa bahan baku.”Kenapa transaksi berjalan kita defisitnya banyak? karena impornya banyak, bukan karena barang konsumsinya banyak impornya, walapun trennya naik juga, tapi karena kita tidak punya industri bahan baku dan barang setengah jadi, apalagi barang modal,”kata Darmin.

Darmin kemudian menyebut KEK Galang Batang sebagai salah satu contoh industri hulu berbasis sumber daya alam. Pengemban-

ACARA peresmian KEK Galang Batang Bintan

gan industri hulu berbasis pengolahan bahan baku dan barang setengah jadi saat ini memang menjadi fokus pengembangan KEK baik di Kepri maupun KEK lainnya di Indonesia.

“Di KEK Bintan ini, ti-

Tanjungpinang Raih implementasi kerjasama antar daerah.Penghargaan ini diberikan disejalankan dengan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau dengan tema “Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan”.

Syahrul mengatakan ia sangat bersyukur dan bangga atas prestasi yang diperoleh Kota Tanjungpinang sebagai TPID terbaik SeKepri.

“Ini adalah prestasi kita semua, prestasi TPID yang telah bekerja keras untuk menekan angka inflasi yang selalu berada diposisi stabil se-Kepri.Semoga kita bisa kembali mempertahankan dan konsisten dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,” ungkap Syahrul.

Syahrul juga berterima kasih kepada seluruh TPID yang telah solid dalam mempertahankan angka inflasi yang selalu stabil dan terus membaik.

“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh tim TPID beserta seluruh stakeholder yang tergabung dalam mempertahankan angka inflasi Kota Tanjungpinang pada posisi stabil dan aman.

Untuk itu, kita harus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan lain sebagainya di Kota Tanjungpinang,” ungkap Syahrul.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan. Pertumbuhan ekono-

Sambungan Hal. 9

mi secara global tidak merata dan penuh ketidakpastian.

Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut hingga 2019 mendatang. Setidaknya, Raizal mengatakan ada 3 hal penting yang harus dicermati dalam pertumbuhan ekonomi tersebut.

“Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2018 diperkirakan 3,73 persen kemungkinan akan melandai ke 3,70 persen di 2019. Kedua, kenaikan suku bunga bank sentral akan diikuti oleh normalisasi kebijakan moneter di Eropa dan beberapa negara maju lainnya dan ketiga, ketidakpastian dipasaran keuangan global mendorong tingginya premi resiko investasi di negara Energinya Market termasuk

Koran Rakyat Media dan Surat Kabar Suara Mandiri Pos. UKW ini juga di ikuti sejumlah wartawan, redaktur dan Pemimpin Redaksidari berbagai media lain, seperti media cetak, online dan media elektronik yang sudah terferivikasi administrasi di Dewan Pers. Baik itu yang sudah pernah mengikuti UKW maupun bagi yang belum.” kata Mawardi yang juga sebagai Pemimpin Redaksi.

“Insya Allah pada tanggal 17 dan 19 Desember 2018 ini, kita kembali akan menyelenggarakan UKW untuk kedua kalinya. Bertempat di Hotel Pusat Informasi Haji (PIH) Batam Centre selama tiga hari. Hari pertama Pembekalan Jurnalistik dan Lokakarya, hari kedua

Indonesia,” ungkap Raizal.

Ditengah perkembangan ekonomi global yang tidak kondusif, kinerja perekonomian Indonesia pada 2018 ini cukup baik dengan stabilitas yang tetap terjaga dan momentum pertumbuhan yang berlanjut. Raizal juga mengatakan inflasi sepanjang 2018 tetap rendah dan karenanya mendukung peningkatan daya beli masyarakat.

“Kedepan, prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga. Inflasi 2019 tetap terkendali pada kisaran 3,5+1% dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan dan stabilnya nilai tukar rupiah,” tutupnya. (rm/hk).

Sambungan Hal. 9

dan ketiga sudah masuk ke materi UKW,” sebut Mawardi di Batam Centre, Kamis (06/12).

Peserta yang ikut UKW kali ini, sebut Mawardi, sebanyak 27 peserta, dimana untuk jenjang wartawan Utama sebanyak 14 orang akan dibagi dua kelompok, jenjang wartawan Madya 6 peserta dan jenjang wartawan Muda sebanyak 7 peserta.

Untuk jenjang wartawan madya ada beberapa orang yang sudah pernah mengikuti UKW di jenjang wartawan Muda.

Mawardi yang juga merupakan alumni LPDS Jakarta mengatakan, kegiatan UKW yang terus digelar Koran Rakyat Media merupakan wujud dari komitmen perusahaannya dalam melaksan-

akan program Dewan Pers demi untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, profesionalitas, serta moralitas wartawan, seiring dengan makin beratnya tugas dan tantangan bagi wartawan.

“Tanpa ada kompetensi, kapasitas, profesionalitas serta moralitas yang tangguh, akan sulit bagi wartawan bisa terus menjaga marwah profesi dan yang sangat penting, media massa dan wartawan bisa tetap menjadi sosial kontrol dan pilar keempat demokrasi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman,” ujarnya Mawardi menjelaskan, tugas wartawan sebagai penyambung aspirasi rakyat sangat berat, untuk itu perlu peningkatan kemampuan teknis

Polda Kepri Karena, para calon TKI itu ada yang telah berulang kali masuk ke Malaysia secara ilegal.Sehingga, terjalin satu komonikasi antara calon TKI dengan pelaku.

Namun kata Erlangga, apapun alasannya, perbuatan para tersangka adalah melanggar hukum.Mereka mengabaikan keselamatan warga negara dengan tindak penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri.

penya industri bahan baku dan barang setengah jadi.

Syukur syukur nanti sampai ke hilir, sampai barang jadi.

Nah dengan begitu kita bukan hanya menghemat devisa, tapi menambah devisa,” kata Darmin. (rm/fer).

jurnalistik. “Melalui uji kompetensi wartawan disini diujikemampuan wartawan dalam mejalankan profesinya dan akan terjadi proses seleksi, mana wartawan yang sungguh-sungguh dan wartawan yang asal-asalan,” katanya.

Mawardi menambahkan, bagi rekan-rekan wartawan media lain yang ingin mendaftar bisa menghubungi saudara Muhammad Ikhsan Hp 082277751175 dan bagi wartawan diluar daerah bisa menghubungi Ibu Indri staf LPDS Jakarta Hp 08129295-290, syaratnya surat rekomendasi dari Pimpred masing-masing media, dan media bersangkutan sudah ter ferivikasi administrasi dari Dewan Pers,” tutur Mawardi. (rm/erwinsyah).

Sambungan Hal. 9

“Keempat tersanga diancam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 81 Jo Pasal 83 UU RI Nomor 18 tahun 2017, tentang Perlindungan terhadap PMI dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara,” ujar Kabid Humas Polda Kepri.

Aksi penyelundupan TKI

acap kali terjadi. Beberapa catatan Haluan Kepri April lalu, Lanal Batam berhasil menggagalkan penyelundupan 40 TKI ilegal dari Batam tujuan Malaysia di perairan Teluk Mata Ikan, Nongsa.

Begitu juga pada Juli lalu, sebanyak 24 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal diselamatkan jajaran Ditpolairud Polda Kepri saat akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur ilegal di perairan Teluk Mata

Ikan, Nongsa, Batam, Kepulauan Rau (Kepri).

Selain TKI ilegal, kepolisian menyita satu unit speedboat biru bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK serta dua orang ABK yang hendak memberangkatkan 24 TKI ilegal tersebut. Memperhatikan lokasinya, aksi penyelundupan itu masih terjadi di Teluk Mata Ikan dan daerah Nongsa. (rm/mwd)

CMYK

11

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

12

KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampian dan penjelasan Bapemperda DPRD Kota Batam atas perubahan ketiga peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib..

Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam Sampaikan Usul Perubahan Peraturan DPRD Kota Batam

SUKARYO,SE,MM, Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam menyampaikan dan penjelasan atas perubahan ketiga peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib pada Rapat Paripurna, Senin,15-102018.

BATAM, SMP- Seiring terbitnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan mengingat adanya ketentuan yang sudah tidak sesuai dan relevan pada peraturan DPRD Kota Batam nomor 01 tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah melalui peraturan DPRD Kota Batam Nomor 01 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan DPRD Kota Batam nomor 01 tahun 2014 tentang tata tertib, dan karenanya perlu dilakukan penyesuaian.

Pasal 134 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 mengamanatkan peraturan DPRD tentang tata tertib harus dilakukan penyesuaian dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Demikian disampaikan Ketua Bapemperda DPRd Kota Batam, Sukaryo,SE,MM

ANGGOTA DPRD Kota Batam menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebelum dimulai Rapat Paaripurna.

SEKWAN Kota Batam, Asril,S.Sos membacakan kehadiran anggota DPRD Kota Batam sebelum Rapat Paripurna dimulai.

pada Rapat Paripurna, Senin,15 Oktober 2018.

Lebih lanjut Sukaryo menambahkan, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tersebut diundangkan pada April 2018, maka Oktober 2018 adalah batas akhir dilakukannya perubahan terhadap peraturan DPRD Kota Batam tentang tata tertib.

Tata tertib DPRD pada hakikatnya adalah norma atau aturan yang digunakan sebagai acuan, landasan dan batasan yang sifatnya mengikat dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai anggota DPRD maupun DPRD secara kelembagaan.

Mengingat pentingnya keberadaan tata tertib tersebut dan dikarenakan telah terbitnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemper-

da) DPRD Kota Batam memandang perlu untuk melakukan usul perubahan terhadap peraturan keempat DPRD Kota Batam nomor 01 tahun 2014 tentang tata tertib.

Adapun materi usul perubahan tersebut adalah sebagai berikut: didalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dprd tidak lagi mempunyai fungsi legislasi. Sebab fungsi legislasi hanya diperankan dan dilakukan oleh dpr ri. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah.

Dan pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, berkenaan fungsi tersebut dengan sangat tegas ditekankan kembali.

Sementara pada peraturan DPRD Kota Batam Nomor 01 tahun 2014 tentang tata tertib, pada pasal 6 dengan tegas dinyatakan bahwa fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran dan pengawasan. (red/hms)

CMYK

13

GALERI FOTO

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

PEMKO Batam Kerja Sama BIG Persiapkan RDTR

Website: www.rakyatmediapers.co.id

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi berfoto bersama

Walikota Batam, Muhammad Rudi :

Batam jadi tujuan wisata dan industri dari luar

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memasang saluak

BATAM, - Pemerintah Kota (Pemko) Batam tandatangani perjanjian kerja sama dan nota kesepakatan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk pengadaan peta dasar rencana detail tata ruang (RDTR) Kota Batam. Penandatanganan dilaksanakan di Kantor Walikota Batam, Selasa (4/12).

Pemetaan yang direncanakan Pemko Batam yakni skala 1:5.000.

Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin menyarankan agar peta yang dibuat dengan skala lebih detail, 1:1.000. "Saran saya kalau bisa Batam buat 1:1.000. Karena otomatis 1:5.000 dapat. Dan BPN juga butuh 1:2.500. Kalau buat yang 1:5.000 tak dapat," kata Hasanudin.

Peta 1:1.000 ini juga diperlukan apabila Batam ingin menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Begitu juga apabila Batam ini menjadi kota cerdas atau smart city, dibutuhkan peta 3 dimensi berskala 1:1.000.

Menurutnya Batam memungkinkan untuk buat peta 1:1.000. Karena luasan Batam yang tak terlalu besar.

Bisa dilakukan dengan foto udara dan bidang. "Yang sudah 1:1.000 itu Surabaya, Bandung, Medan. Kalau bisa Batam berikutnya yang 1:1.000.

Banyuwangi, Padang juga sudah antre ingin 1:1.000," tutur pria bergelar Profesor itu.

Terkait RDTR, menurut Hasanudin, baru 2 persen dari 1.838 pengajuan. Ketersediaan RDTR ini juga penting bagi investasi, karena kegunaan RDTR juga adalah sebagai pendukung online

single submission (OSS) untuk percepatan perizinan.

"Kalau RDTR belum selesai, investor mau masuk juga repot, jangan sampai terjadi seperti Bekasi. Maka perlu RDTR segera, kita hanya membantu siapkan peta dasarnya dan kita berusaha mempercepat dengan bantuan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) Lapan (lembaga antariksa dan penerbangan nasional)," kata Hasanudin.

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan RDTR ini sangat Pemko Batam butuhkan untuk perencanaan pembangunan Kota Batam, karena rencana tata ruang yang dulu disiapkan sudah tak digunakan lagi, sehingga penataan kota menjadi amburadul.

"Dua tahun ini saya coba tata kembali, sesuai yang direncanakan Pak Habibie. Bagaimana bisa kita mengembalikan sehingga Batam jadi tujuan wisata dan industri dari luar," ujar Rudi.

Rudi berharap tata ruang Batam benar-benar selesai, sehingga pemberian izin tidak tumpang tindih lagi supaya bisa ditata kembali.

"Mulai pelan-pelan kita selesaikan. Apa yang sudah kami lakukan dua tahun ini mulai nampak hasilnya dengan kunjungan wisatawan. Biasa hanya 1,4 juta sekarang sampai November sudah 1,8 juta. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi hanya satu koma.

Hari ini sudah kembali mendekati 5 persen," kata Rudi (ist)

MENANDATANGANI berita acara

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi menandatangani berita acara

MENANDATANGANI berita acara

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi berfoto bersama

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi berfoto bersama

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi mengembangkan peta Indonesia

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi salam komando

KARIMUN-LINGGA

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Bupati Karimun Pimpin Upacara HUT Korpri ke-47 KARIMUN, RAKYAT MEDIABupati Kabupaten Karimun Aunur Rafiq memimpin upacara HUT Korpri ke 47 di halaman Kantor Bupati Karimun, Senin (3/12/2018).

Upacara tersebut diikuti ratusan ASN yang bertugas dilingkungan Pemkab Karimun dengan memakai baju seragam Kopri.

Bupati Aunur Rafiq selaku inspektur upacara menyampaikan, ASN merupakan penggerak utama untuk mewujudkan pembangunan yang menjadi program pemerintah,

untuk itu menjadi prioritas besar pada pembangun infrastruktur.

“Dimana pada saat ini kemajuan zaman dan kemajuan teknologi dihadapkan, begitu juga ASN hendaknya diharapkan terus maju untuk kedepan, ujar Bupati saat membacakan amanat Presiden RI Ir. Joko Widodo.

Maka, pemerintah dapat membuka keterisolasian membangun konektivitas, memperkokoh persatuan nasional, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, serta dapat membangun sentra-sentra un-

tuk ekonomi baru.

Rafiq juga mengatakan, kepada ASN mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat terwujudnya pembangunan perkembangan untuk kedepan. “Maka mari kita antar lintas sektoral dapat meningkatkan pelayanan sehingga dapat memajukan Kabupaten Karimun untuk kedepan,” katanya.

Menurutnya, harapan ke depan Korpri, profesi pegawai ASN menjadi pusat inovasi dan tempat lahirnya loncatan loncatan kemajuan

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan, korps berperan menjaga kode etik profesi, standar pelayanan profesi dan mewujudkan korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

Dalam peringatan upacara HUT Korpri ke-47 tahun 2018 ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, instansi vertikal, serta para pegawai honorer. (rm/btd)

BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat membacakan amanat Presiden RI dalam upacara HUT Korpri ke 47.

Ribuan Guru di Lingga Belum Kantongi Sertifikasi LINGGA, RAKYAT MEDIA-Ribuan Guru di Kabupaten Lingga yang belum mengantongi sertifikasi sehingga sulit untuk naik jabatan.

Banyak guru status ASN yang mentok pada golongan IVa. Pasalnya, untuk naik golongan ke IVb, seorang guru harus membuat karya ilmiah.

Diakui Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Lingga, Junaidi Adjam, belum satu pun guru di Lingga yang bisa menulis karya ilmiah. Sehingga, pihaknya mendorong dengan mewacanakan adanya Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pelatihan.

Selain pembuatan karya ilmiah, Junaidi juga menyampaikan, bimbingan teknis dan pelatihan itu juga akan dilakukan bagi guru yang sudah layak menjabat Kepala Sekolah. Disdik Kabupaten

Kadis Pendidikan Lingga

Junaidi Adjam Lingga mendorong para guru di Lingga untuk bisa menulis karya ilmiah. Tulisan kaya ilmiah merupakan salah satu syarat naik jabatan.

“Sejauh ini memang tidak seorang pun guru yang bisa naik jabatan dari IVa ke IVb, karena tidak bisa menulis karya ilmiah. Kita akan dorong terus Sehingga ke

depan banyak guru yang naik golongan menjadi IVb. Salah satunya dengan membuat pelatihan,” ungkap Junaidi, Senin (3/2/2018) kemarin.

Junaidi mengatakan selain persoalan di atas, masih ada persoalan lain yang dihadapi tenaga kependidikan di Lingga yakni dari 1.600 guru di Kabupaten Lingga hanya 586 guru saja yang sudah mengantongi sertifikasi. Sementara sebanyak 1.014 guru belum mengantongi sertifikasi.

“Hal ini menjadi salah satu kendala yang harus kami atasi. Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Provinsi maupun Pusat agar guru-guru kita yang mengajar di daerah terpencil kembali mendapatkan insetif ini,” tutupnya. (rm/ts)

Bupati Karimun Resmikan Gedung Pasar UKM Kundur Barat KUNDUR, RAKYAT MEDIA-Bupati Kabupaten Karimun H. Aunur Rafiq meresmikan gedung pasar Usaha Kecil Menengah (UKM) di kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Selasa (4/12/ 2018) kemarin Gedung pasar UKM tersebut dibangun menggunakan dana APBD 2018, melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dari kementerian PUPR dengan anggaran sebesar Rp 600 juta guna memajukan perekonomian masyarakat Kundur Barat.

Dalam sambutan, Bupati menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Kundur Barat atas partisipasinya dalam membantu terlaksan-

anya pembangunan pasar UKM tersebut. Bupati juga meminta kepada Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kundur Barat M. Nur Alamsyah untuk diadakannya acara tahunan kelompok, agar kita bisa melihat perkembangan kelompok perekonomian BKAD Kundur Barat ini.

“Di Kecamatan Tebing saya selalu diundang oleh BKAD disana jika mengadakan syukuran tahunan, jadi saya minta untuk mempererat tali silaturrahmi tolong diadakan pertemuan tahunan kelompok,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Bupati menghimbau kepada masyarakat agar dapat menjaga gedung ini, karena masyarakatlah yang mengelolanya serta merawat ge-

dung pasar UKM supaya kedepannya nampak perkembangan ekonomi UKM Kundur Barat.

“Sekarang Gedung pasar UKM sudah dibangun dengan baik, saya hanya meminta kepada warga disini untuk memelihara pasar yang sudah ada. Kepada masyarakat Kundur Barat agar dapat menjaga dan merawat pasar ini dengan baik dan juga menjaga kebersihannya.

Bupati menambahkan, kalau untuk pembagiannya nanti biar pihak Kecamatan yang mengaturnya, dan juga masalah pembagian gedung pasar ini kemungkinan dibagi sesuai Desa dan Kelurahan di Kundur Barat. Karena, saya melihat ada lima ruangan yang sudah disediakan, sebut Bupati. (rm/gabe)

RAPAT Koordinasi (Rakor) dan silaturrahim dengan tokoh agama di Masjid Agung Karimun.

Tokoh Agama dan Ormas Islam Rakor dan Silaturrahim Dengan Pemkab KARIMUN, RAKYAT MEDIAOrganisasi Masyarakat (Ormas) Islam bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat mengadakan pertemuan di Aula Darun Nadwah Masjid Agung Karimun, Jumat (30/ 11/2018). Pertemuan itu dipimpin Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama Ketua DPRD Yusuf Sirat dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

Banyak persoalan yang dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari merosotnya dekadensi pelajar yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya di sepanjang Coastal Area, penggunaan narkoba hingga persoalan zakat dan aturan penggunaan pengeras suara saat adzan di masjid.

“Banyak persoalan yang saya lihat ditengah-tengah masyarakat saat ini, seperti anak-anak pelajar

Kadis Dinsos Karimun Divonis 7 Tahun Penjara TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Karimun Indra Gunawan divonis 7 tahun 6 bulan penjara saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungpinang, Rabu (5/12/2018) kemarin.

Sedangkan anak buah Indra, Ardiansyah selaku Bendahara Dinsos Kabupaten Karimun divonis selama 6 tahun 6 bulan penjara.

Ketua Majelis Hakim Iriaty Khairul dengan hakim anggota Yon Efri dan Jonni Gultom menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dana alokasi belanja Dinsos Kabupaten Karimun anggaran tahun 2014-2016 sebesar Rp3,1 miliar.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

SITUASI sidang korupsi mantan Kadis Dinsos Karimun

Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) KUHP. “Mengadili terdakwa Indra Gunawan selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 bulan,” kata Iriaty.

Iriyati juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,728 miliar dengan ketentuan apabila uang tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa untuk menutupi uang

pengganti. “Apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan,” kata Iriaty.

Sementara untuk terdakwa Ardiansyah, Iriaty menjatuhkan pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Ardiansyah juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp323 juta dengan ketentuan apabi-

la uang tidak dibayarakan dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa unruk menutupi uang pengganti.

Apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. “Masa tahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang ditetapkan dan terdakwa tetap berada di dalam tahanan,” katanya.

Mendengar putusan itu, terdakwa Indra dan Ardiansyah langsung menyatakan sikap pikir-pikir. “Sebelum memutuskannya, saya bermusyawarah dengan keluarga terlebih dahulu, apakah mau banding atau tidak,” kata Indra.

Sementara itu, jaksa penuntut umum Amalia Sari juga menyatakan sikap pikirpikir terhadap putusan kedua terdakwa. Pasalnya, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim dinilai terlalu ringan dibandingkan tuntutannya. (rm/sindo)

kita yang lebih banyak menghabiskan waktu sambil nongkrong di Coastal Area bersama pasangannya ketimbang duduk di rumah usai pulang sekolah,” ungkap salah seorang peserta dialog.

Persoalan lain, katanya, ada masyarakat yang kecanduan narkoba, namun takut melapor ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun dengan alasan takut diamankan. Sementara, untuk berhenti pecandu itu sudah sulit dan kalau diteruskan akan makin membahayakan bagi mereka.

Bupati Karimun Aunur Rafiq merespon pertanyaan salah seorang tokoh agama di Karimun itu dengan menyebut, untuk mengawasi anakanak di luar jam sekolah merupakan tanggungjawab orang tua. Sebaiknya, anak-anak yang pulang sekolah langsung ke rumah dan jangan dib-

iarkan keluyuran diluar.

“Kalau ada warga yang kecanduan narkoba, maka silakan melapor ke BNN Karimun atau kalau di Pemkab Karimun bisa ke Dinas Sosial. Kalau sudah kecanduan, maka harus diobati dengan cara rehabilitasi. Petugas tidak akan menangkap bagi mereka yang ingin berobat.

Polisi hanya akan menangkap pengedar atau kedapatan tengah mengkonsumsi narkoba,” ungkap Aunur Rafiq.

Aunur Rafiq menyebut, persoalan lain yang dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemkab Karimun dengan ormas, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Karimun seperti peraturan daerah (Perda) yang mengatur bidang keagamaan dan Perda tentang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). (rm/hk)

Bupati Karimun Serahkan Insentif Kepada 501 RT/RW Kecamatan Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Penyerahan Bantuan Insentif RT/RW Triwulan IV untuk Kecamatan Karimun, Meral, Meral Barat, Tebing dan Buru, oleh Bupati Karimun Aunur Rafik. Penyerahan tersebut disejalankan dengan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Gedung Nilam Sari Pemkab Karimun, Senin (3/12/2018) kemarin.

Dalam penyerahan tersebut sebanyak 501 RT dan RW di lima Kecamatan di Kabupaten Karimun yang menerima insentif antar lain, Kecamatan Karimun RT 106 orang RW 24 orang, Kecamatan Meral RT 119 orang RW 30 orang, Kecamatan Tebing RT 62 orang RW 21 orang, Kecamatan Meral Barat RT 35 orang RW 11 orang dan Kecamatan Buru RT 64 orang RW 29 orang.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, penyerahan Insetif tersebut untuk 5 Kecamatan di Karimun dan pihaknya juga menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan kepada RT dan RW. Hal tersebut guna memberikan perlin-

BUPATI Karimun Aunur Rafiq menyerahkan bantuan Insentif RT/RW

dungan kepada mereka.

“Penyerahan BPJS Ketenagakerjaan itu berdasarkan usulan Pemerintah daerah agar RT dan RW di Kabupaten Karimun mendapatkan perlindungan, dengan biaya Rp16.080 yang ditanggung oleh BPJS melalui dana stimulan mereka dengan golongan kelas I, yang artinya Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan biaya untuk itu,” ujar Rafiq.

Hal tersebut diberikan selama mereka menjabat sebagai ketua RT/RW, namun apabila masa jabatannya telah berakhir dan tidak terpilih kembali menjadi RT dan RW maka BPJS Ketenagak-

erjaannya akan dicabut akan tetapi mereka dapat mengklaim ke BPJS. “Mereka ini memperoleh dua keuntungan yakni apabila mereka bekerja di Perusahaan mereka mendapatkan dua jaminan baik dari Perusahaan maupun dari RT/RW dan berlaku untuk keduanya,” jelas Rafiq.

Kedepan Pemerintah Kabupaten berencana akan mengusulkan untuk supir oplet, truk dan tukang ojek di Karimun untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan yang baiayanya ditanggung oleh Bank Riau Kepri melalui dana CSR. (rm/btd)

CMYK

15

BINTAN-PINANG

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Bintan Serahkan Insentif Terhadap RT/RW BINTAN, RAKYAT MEDIAKetua RT/RW di Kecamatan Toapaya menerima dana insentif Rp1.650.000 untuk triwulan keempat pada tahun ini. Dana insentif ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Bintan Apri Sujadi di Aula Kantor Camat Toapaya, Jumat (7/12/2018) kemarin.

Pembagian insentif kali ini ada kenaikan sebesar Rp100 ribu/bulannya. Menurut Bupati, ide menaikkan insentif untuk petugas RT/RW mengingat tingginya kebutuhan hidup saat ini. Apalagi,

BUPATI Bintan Apri Sujadi saat memberikan secara simbolis dana insentif bagi RT/RW di aula Kecamatan Toapaya

Januari Hingga Oktober 414.015 Orang Wisman Kunjungi Bintan

PARA wisman yang mengunjungi Bintan

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Dinas Pariwisata (Dispar) Bintan mengklaim kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bintan dari Januari-Oktober 2018 mencapai 414.015 Orang.

Kepala Dispar Bintan, Luki Zaiman Prawira mengatakan jumlah kunjungan wisman di tahun ini mengalami kenaikan sebesar 30-40 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Kalau tahun lalu kunjungan wisman hanya 368.587 orang.Sekarang untuk Januari-Oktober saja sudah mencapai 414.015 orang,” ujar Luki, Selasa (4/12/2018).

Wisman, kata Luki, paling banyak mengunjungi Bintan pada pertengahan hingga mendekati akhir tahun.

Dimulai Juni sebanyak 40.296 orang, Juli sebanyak 52.583 orang, Agustus sebanyak 57.995 orang, September sebanyak 53.214 orang dan Oktober sebanyak 47.742 orang.

Sedangkan kunjungan paling sedikit itu dialami pada Januari yang hanya 26.993 orang.Lalu, Februari 31.758 orang, Maret 37.364 orang, April 32.237 orang, dan Mei 33.833 orang.

“Data ini kita dapat dari BPS Kepri.Jumlah keseluruhan yang diperoleh saat ini akan bertambah lagi karena kunjungan melonjak pada November dan Desember,” jelasnya.

Kunjungan terbanyak, lanjut Luki, disumbangkan oleh negara Tiongkok sebanyak 48 persen.Disusul Singapura, Malaysia, India, Korea Selatan, Filipina dan negara lainnya.

“Kunjungan wisman ke sini dalam rangka menikmati liburan hari keagamaan.Kemudian iven-iven internasional dan perayaan pergantian tahun baru,” ucapnya. (rm/btN)

kerja tombak pemerintahan itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Dengan kenaikan insentif operasional bagi para ketua RT/RW diharapkan kinerja mereka dapat lebih maksimal dalam melayani masyarakat,” ujar Apri.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan Ronny Kartika, menjelaskan kenaikan insentif RT/RW direalisasikan triwulan keempat tahun 2018 setelah usulannya terakomodir dalam APBD

perubahan tahun 2018.”Sebelumnya setiap bulan Rp450 ribu, karena ada kenaikkan Rp100 ribu, maka sekarang perbulannya jadi Rp550 ribu,” sebut Ronny.

Dikatakannya juga, bahwa jumlah RT/RW yang menerima insentif operasional tersebut sebanyak 803 orang yang terdiri dari 305 RT di kelurahan serta 300 RT di Desa-desasedangkan 85 RW dikelurahan dan 113 RW di desadesa. “Untuk yang didesa dibackup melalui APBDes perubahan,” tuturnya. (rm/san).

Selewengkan Dana ADD,

Kades Lancang Kuning Kembalikan Uang BINTAN, RAKYAT MEDIA-Kepala Desa (Kades) Lancang Kuning, Cholili Buyani yang dinyatakan terbukti menyelewengkan anggaran dana desa (ADD) tahun 2017 tidak ditahan.Ia hanya diganjar sanksi untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatannya bersama bendahara Desa Lancang Kuning, Bintan.

Sanksi pengembalian kerugian negara diterima pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan setelah pihak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bersama BPKP Kepri melakukan audit terhadap sejumlah kegiatan yang dialokasikan dalam ADD tahun 2018. Ditemukan kerugian negara sebesar Rp 158.833.757 Temuan APIP bersama BPKP lebih besar dari hasil penyelidikan tim Kejari Bintan yang pada saat itu melakukan audit hanya menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 136,2 juta. Rekomendasi investigasi APIP bersama BKPK disampaikan ke Kejari Bintan pada 7 November 2018 kemarin.Sesuai aturan, pejabat yang bersalah harus mengembalikan kerugian negara selama 60 hari kedepan.

“Hari ini uang yang dikembali-

kan sebesar Rp 136.233.000. Sisanya sekitar Rp 22.600.000 akan dikembalikan pada tahap dua pada 7 Januari 2019 mendatang,” ujar Kepala Kejari Bintan, Sigit Prabowo saat ekspose perkara ADD Lancang Kuning di Aula Kantor Kejari Bintan, Jum’at (7/12/2018).

Alasan Kejaksaan tak menjatuhkan hukuman pidana, Sigit beralasan dalam penegakan kasus dugaan tindak pidana korupsi lebih mengedepankan pemulihan kerugian negara. Selain itu, kasusnya kata dia, masih dalam tingkat penyelidikan.

Meski bebas dari jeratan hukum, Cholili beserta jajarannya kata Sigit akan diawasi selama dua tahun kedepan oleh pihak kejaksaan. Bila nanti ditemukan lagi bukti baru Sigit menegaskan, kasusnya akan ditingkatkan menjadi proses penyidikan.

“Bila nanti ditemukan bukti baru yang menjelaskan kerugian negara lebih besar. Prosesnya akan kami tingkatkan ke proses penyidikan,” kata dia.

Sigit menjelaskan kerugian negara timbul akibat tindakan pejabat yang tak sesuai aturan.Misalnya kata dia, ada kegiatan pembagian

PENGEMBALIAN uang atas penyelewengan dana ADD oleh Cholili buyani Kades Lancang Kuning Bintan.

honor panitia kegiatan namun faktanya honor tersebut tidak diberikan.

Kemudian, ada kegiatan pengadaan alat bajak yakni traktor yang seharusnya melalui proses lelang justru dilakukan dengan penunjukan langsung. “Setelah kami selidiki, ternyata kuitansi honornya ditandatangani namun honornya untuk panitia kegiatan tidak diberikan. Pengadaan traktor juga tidak melalui

proses lelang, seharusnya lelang,” bebernya.

Pengembalian kerugian negara dilakukan secara bertahap, tahap pertama uang sejumlah Rp 136,2 juta lebih diserahkan dan disetorkan ke kas daerah melalui Bank Riau Kepri. Pengembalian tahap kedua sebesar Rp 22,6 juta dikembalikan hingga batas akhir 7 Januari 2019 mendatang. (rm/hk)

Wako Tanjungpinang Memberikan Bantuan Disabilitas TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Walikota Tanjungpinang Syahrul berkomitmen membantu dan memberikan perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang. Keterbatasan ruang dan gerak dari para difabel diharapkan tidak mengurangi semangat dan motivasi mereka untuk berkarya.

Syahrul juga mengajak semua pihak untuk bersamasama peduli dengan pemenuhan hak-hak bagi para penyandang disabilitas, demi mewujudkan Kota Tanjungpinang menjadi Kota Ramah Disabilitas dan Kota Layak Anak.”Walau pun saat ini belum sepenuhnya, namun kami terus berjuang agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Kota Tanjung-

WALIKOTA Tanjungpinang Syahrul

pinang,” kata Syahrul, kemarin.

Selain itu, Syahrul menyampaikan dalam pencanangan peringatan Hari Disabilitas Internasional merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa, peran dan kemampuan para penyandang

disabilitas, sekaligus momentum bagi masyarakat untuk memperhatikan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas.

“Saya merasa haru dan bangga melihat kreatifitas dan persembahan dari para

penyandang disabilitas ini.

Meski pun memiliki keterbatasan, namun tetap semangat dan dapat menampilkan persembahan dengan baik.

Mudah mudahan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta semangat yang luar biasa dalam menjalani kehidupan sehari hari,” puji Syahrul.

Dikatakan Syahrul, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan tetap selalu bersinergi bersama sektor swasta untuk bermitra dengan organisasi disabilitas dalam merencanakan kegiatan dan aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas.

“Pada dasarnya penyandang disabilitas membutuhkan fasilitas agar bisa menjalankan hidup yang normal dan layak serta menjalankan fungsinya sebagai anggota

masyarakat.Saya mengajak dan menghimbau kepada semua pihak melalui upaya bersama masyarakat untuk menyadari bahwa di antara kita terdapat mereka yang disabilitas dan upaya itu harus melibatkan semua komponen baik pemerintah mau pun stakeholder lainnya,” pungkas syahrul.

Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Agustiawarman menyampaikan jumlah penyandang disabilitas yang terdata di Kota Tanjungpinang sampai saat ini berjumlah 517 orang.

Dengan rincian, 44 orang disabilitas berat, 448 orang disabilitas sedang dan 25 orang disabilitas ringan. ”Kita akan tetap memperhatikan mereka walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki,” tutup Agustiawarman. (rm/hk)

Pemprov Kepri Masih Stok Sembako Jelang Natal dan Evaluasi APBD Kepri 2019 Tahun Baru Aman di Tanjungpinang DOMPAK, RAKYAT MEDIAMeskipun Pemerintah Provinsi Kepri telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2019, Jumat (30/11/2018) pecan lalu, namun hingga saat ini, pelaksanaan APBD Kepri tahun 2019 tersebut belum dapat dimulai.

Hal ini dikarenakan berkas APBD Kepri tersebut masih dalam evaluasi dan pemeriksaan Kementerian Dalam Negri (Kemendagri). ”Hingga saat ini APBD 2019 masih di Kemendagri, kita masih menunggu hasil evaluasi dan pengesahannya,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang belum lama ini.

Dikatakan Arif, nantinya setelah dievaluasi dan diperiksa Kemendagri barulah disahkan dan dikembalikan ke daerah untuk dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang.

”Harapannya pertengahan Desember dapat selesai dan akhir tahun dapat kita mulai pelelangan,” harap Arif.

Arif berharap tidak ada masalah yang berarti dalam pemeriksaan di Kemendagri ini.Sehingga APBD Kepri tahun 2019 tersebut dapat segera dilaksanakan. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Kepri telah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp3,659 triliun.

Dengan struktur rancangan APBD terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp3,629,564,170,992. Belanja sebesa Rp3,659,564,170,992 dan pembiayaan SILPA tahun anggaran 2018 sebesar Rp30.000.000.000. Yang mana, terdiri dari belanja tidak langsung Rp1.824.426.026.068,- anggaran be-

lanja langsung Rp1.835.138.144.924. Sehingga, total anggaran belanja daerah Pemprov Kepri sebeaar Rp3.659.564.170.992.

Sedangkan untuk anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada tahun anggaran 2019, sebagaimana telah ditetapkan pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan pada R-APBD TA.2019 sebesar Rp1.835.138.144.924.

Selain itu, untuk Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKAOPD) yang telah dibahas dan disepakati di tingkat komisikomisi, serta telah disinkronisasikan disepakati bersama dalam rapat banggar DPRD. Yaitu untuk Belanja Pegawai sebesar Rp203.997.060.431.

Untuk Belanja Barang Jasa sebesar Rp1.009.546.814.881. Sedangkan Belanja modal sebesar Rp621.594.269.612. (rm/ferianda).

TA N J U N G P I N A N G, RAKYAT MEDIA-Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang, Riono memastikan stok kebutuhan pokok aman menjelang Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, pihaknya juga menjamin suplai barang akan berjalan normal pada musim utara.

“Bahwa ketersediaan pangan di Kota Tanjungpinang saat ini masih dalam kondisi aman hingga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” kata Riono yang juga Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Jumat (7/12/2018).

Dijelaskan Riono, dalam rapat yang digelar kemarin, pengendalian inflasi di daerah sangat penting untuk mengontrol inflasi yang rendah dan stabil.

Dalam rangka pengendalian inflasi daerah, lebih khusus dalam menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa serta ketersediaan

Sekdako Tanjungpinang

Hariono bahan pangan.”Sehingga melalui rapat koordinasi tersebut, bisa bersamasama mengontrol harga serta ketersediaan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat. Dengan begitu kita bisa mengantisipasi sedini mungkin terjadinya inflasi di daerah Tanjungpinang,” ujar Riono.

Dikatakan Riono, ketersedian kebutuhan pokok tersebut aman setelah pihak distributor menyampaikan stok aman hingga beberapa bulan kedepan.Serta dari data yang disampaikan Bulog Tanjungpinang, juga mengatakan stok bahan pokok, terutama beras dalam kondisi aman untuk tiga bulan ke depan di Kota Tanjungpinang.

“Jadi dalam rapat itu, juga mengantisipasi kelonjakan dengan memperbanyak stok,” terangnya.

Riono meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kebutuhan Natal dan Tahun Baru.Jika nanti ada kenaikan harga kebutuhan saat Natal dan Tahun Baru, karena hukum ekonomi pemerintah akan langsung menindaklanjutinya. ”Kalau untuk musim utara ini, biasanya harga ikan yang bakal naik.Tapi sudah kita mulai menantisipasi dengan memperbanyak stok,”

jelasnya lagi.

Dikatakan Riono, salah satu langkah untuk mengatasi kenaikan harga tersebut, yang perlu dilakukan adalah mengimbau kepada seluruh masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Tanjungpinang untuk mengubah sementara pola makan ikan. ”Artinya konsumsilah ikanikan yang mungkin tidak menyebabkan inflasi.Jangan makan ikan selar, tongkol dan kembung terus, tapi ubahlah ke yang tidak menyebabkan inflasi,” terangnya.

Meskipun begitu, Riono menegaskan, bahwa hal itu hanya bersifat imbauan yang semata-mata untuk menekan inflasi.Namun tidak melarang masyarakat untuk mengkonsumsi ikan yang disukainya. “Musim utara itu diperkirakan akan berlangsung dari Desember hingga Februari 2019 mendatang,” pungkasnya. (rm/hlk).

RAKYAT MEDIA

16

Senin, 10 - 20 Desember 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BPK Temukan Dugaan Korupsi Dana Publikasi Disdik Kepri DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Dana publikasi merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk tujuan membiayai penyampaian atau penyebarluasan informasi tentang berbagai kegiatan melalui media massa baik cetak maupun elektrinik dan online berupa foto, artikel, maupun berita kegiatan Pemerintahan dengan menggunakan dana APBD. Namun dalam pelaksanaanya kerap disalahgunakan oleh oknum pejabat di seatu instansi dengan cara menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

Penyerapan dana publikasi yang menggunakan dana APBD Tahun 2017 sebesar Rp866.700.000. Namun sebesar Rp390.650.000 diduga diselewengkan oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan Kepri.

Hal ini terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2017.Dalam laporan itu BPK menemukan dugaan penyimpangan realiasasi anggaran belanja jasa publikasi pada Dinas Pendidikan Provinsi mKepulauan Riau. Meski sudah terserap, namun tata cara pelaksanaan kegiatan publikasi mulai dari mekanisme pelaksanaan hingga penentuan kegiatan tidak berdasarkan Kerangka Acuan kerja (KAK) kegiatan jasa informasi Dalam laporan BPK RI

RAPAT Paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kepri atas nota keuangan ABPD 2019 yang dihadiri Gubernur Nurdin Basirun KANTOR Dinas Pendidikan Kepri di Dompak

tersebut, tercatat realisasi belanja jasa publikasi pada kegiatan publikasi untuk informasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri terjadi penyimpangan sebesar Rp390.650.000. Dimana dalam pelaksanaan belanja tersebut diketahui terdapat belanja jasa publikasi menggunakan sejumlah media yang tidak terdaftar alias tidak terverifikasi di Dewan Pers.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah menyerap seluruh anggaran untukkegiatan tersebut. dari Rp390.650.000 anggaran publikasi yang telah tersalurkan, dan dibayarkan kepada 108 media tidak terverifikasi di Dewan Pers khususnya media online diantaranya Niagakepri, Cakrawala Kepri, Suara Kepri, Delta Kepri, Putra Kepri, Kepridays, Kepri Info, Kepri Bangkit, Berita Fokus, Lidik Nusantara, Pro Kepri, Detik Riau dan banyak lagi media online lainnya.

Polda Kepri Grebek Gelper “Hokki Bear Game” Mall Top 100 Tembesi

KABID Humas Polda Kepri Kombes Pol S. Erlangga didampingi Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Hernowo Yulianto menunjukkan barang bukti beserta tersangka saat gelar konfrensi pers di Mapolda Kepri.

BATAM, RAKYAT MEDIA-Jajaran Personil Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) bagian Ditreskrimum melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana perjudian jenis gelanggang permainan elektronik dan berhasil mengamankan 15 orang pemain serta uang hasil perjudian sebanyak Rp 60,8 juta dan alat penghitung koin, Minggu (25/11/2018).

Penggrebekan yang dilakukan sekira pukul 20.00 WIBterhadap gelper “Hokki Bear Game” yang terletak dilantai 2 Mall Top 100 Tembesi, Kecamatan Sagulung Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

“Saat penggerebakan kita amankan 15 orang, setelah melakukan pemeriksaan, yang terbukti terlibat dalam perjudian 9 orang tersangka,” kata Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Hernowo yang didampingi Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol S. Erlangga saat menggelar konfrensi pers di Mapolda Kepri, Senin (26/11/2018).

Dari 9 tersangka itu masing-masing berinisial, JP, FE, FE, YA, TS, SU, YU, MU, MA.Tersangka ada yang sebagai pengawas, kepala teknisi, teknisi, penukar koin menjadi uang, pemain, dan kasir dua wanita tersebut.

Saat ditanyakan, apakah pemilik gelper turut diamankan, dan sudah berapa lama beroperasi.Hernowo menyebutkan, masih dalam pendalaman untuk menangkap pemilik permainan judi tersebut.

“Kita masih melakukaan pendalaman, sebab pemilik gelper saat penggerebekan tidak berada di lokasi,” untuk berapa lama itu beroprasi masih dalam pengembangan,” ucapnya.

Sementara itu, Kombes Pol S. Erlangga menyampaikan, Polda Kepri sangat menyikapi dengan serius terkait perjudian berkedok gelanggang permainan ini. Tindakan tegas pun akan dilakukan demi pemberantasan judi di Kepri.

“Apalagi dengan modus gelanggang permainan, yang ternyata itu kedok untuk membuat perjudian, pastinya kita tindak tegas,” sebutnya.

Atas perbuatan para tersangka akan dihukum dengan ancaman 10 tahun penjara. Selanjutnya, kesembilan tersangka pun kembali dalam pemeriksaan. (rm/trb)

Pelaksanaan belanja publikasi melalui penyebaran informasi oleh media yang tidak terverifikasi di dewan Pers, selain dinilai tidak efektif dan tidak bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi kepri khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Pelaksanaan belanja tersebut tidak sesuai dengan Praturan Presiden (Prepres) No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Pasal.9 ayat (1) menyatakan bahwa penyedia barang/jasa Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali, ketika dikonfirmasi belum lama ini melalui telpon, mengaku tidak bisa memberikan komentar soal itu, karena dirinya baru menjabat Kepala Dinas Pendidikan kepri, ”Kasus itu bukan jaman saya, itu masih kepala Dinas yang lama jadi saya tak bisa memberikan komentar nanti salah pula,”elak Dali mengelak. (rm/ikhsan)

Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kepri di Sorot DPRD Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Sejumlah fraksi di DPRD Kepri menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan dan kesehatan.Program yang menjadi sorotan DPRD dalam masing-masing pandangan fraksinya itu adalah masalah, gaji guru yang masih di bawah UMK, serta tersendatnya pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS di RSUD akibat minimnya pelunasan dari pemerintah.

Hal itu terungkap dalam rapat Paripurna mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Senin (26/11/ 2018) pagi.

Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 55 menit ini, masingmasing fraksi menyampaikan catatan dan sarannya ke Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau agar dapat di pahami dan dapat menjadi prioritas di APBD 2019.

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Saproni mengatakana, proses penyusunan APBD agar seasuai dengan mekanisme dan aturan UU yang berlaku. Selain itu Saproni juga menekankan, agar program yang dirancang Pemerintah Provinsi Kepri, singkron dengan 5 skala prioritas pembangunan yang direncanakan Pemerintah Pusat.

“Dalam pengalokasian Silpa 2018 sebesar Rp30 millar harus diperhitungkan dengan cermat dan rasional,” ujarnya.

Fraksi Golkar yang diwakili Asmin Patros juga mendesak Pemerintah Provinsi Kepri melaksanaan pembangunan secara merata, khususnya dalam hal pembangunan 3 sekolah SMA dan SMK di Lingga, yang saat ini telah memiliki siswa dan siswi tetapi masih menumpang

di sekolah lain.

“Kami berharap agar pada APBD 2019 ini, pelaksanaan pembangunan RKB tiga sekolah tersebut dapat dilaksanakan. Selain itu kami juga meminta agar pemerintah dalam memenuhi target PAD di APBD bukan hanya secara tertulis, tetapi dapat memenuhi target PAD tersebut tanpa membebani masyarakat, dengan cara optimalisasi dan pengurangan kebocoran pajak,” kata Asmin.

Di bidang kesehatan, JKN masih bermasalah, besaran tarif BPJS yang tidak memadai, mengakibatakan rumah sakit membatasi jumlah pasin yang dilayani dengan alasan kamar penuh dan sebagainya, hingga pasien BPJS sering ditolak di rumah sakit.

“Atas dasar itu kami meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan berkoordinasi dengan BLUD-RS hingga tidak ada penolakan pasien yang menggunakan BPJS,” ujarnya. (rm/btd)

Gubernur Kepri Minta

Kepala Daerah Lestarikan Budaya Melayu BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun yang juga digelar Datuk Setia Amanah meminta para Kepala Daerah di Kepri untuk menjaga, merawat dan melestarikan nilai-nilai budaya Melayu.

Budaya Melayu merupakan termasuk kebudayaan tertua di dunia dan mempunyai andil besar dalam pembangunan Indonesia.

Permintaan itu disampaikan Nurdin pada acara Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kepri nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri dengan tema ‘Dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 Kita Tingkatkan Wibawa LAM serta Marwah dan Martabat Masyarakat Melayu Kepri’ di Aula Pemko Batam, Selasa (4/12/2018) kemarin.

“Melestarikan budaya Melayu ini tanggung jawab kita semua, terutama para Kepala Daerah karena mereka punya kewenangan.

Masyarakat juga punya tang-

gung jawab yang sama. Jangan sampai lengah, kalau kita lalai dan lengah kita bisa punah,” tegas Nurdin.

Menurut Nurdin, salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam usaha melestarikan budaya Melayu tersebut yakni dengan menyusun peraturan daerah (Perda) dan mensosialisasikannya ke tengah masyarakat. Sosialisasi tersebut sudah dilakukan selama tiga tahun berturut-turut sejak disahkan tahun 2014 lalu.

Selanjutnya usaha pelestarian Budaya Melayu akan terus ditindaklanjuti dan diikutsertakan dalam setiap kegiatan kepemerintahan.

Andil Kepala Daerah sangat besar terutama dalam menetapkan aturan-aturan yang mencirikan Melayu.

Selain pemerintah, Nurdin juga meminta peran serta masyarakat.Misalnya dengan memulai dari hal-hal sederhana di keseharian seperti mempertahankan namanama kue kampung khas Melayu.

“Jangan takut dengan

upaya pelestarian budaya Melayu ini.Karena Melayu itu identik dengan Islam. Islam itu rahmatan lilalamin.

Tak membedakan suku, ras dan agama. Semua adat suku lain terlindungi bisa mengayomi adat yang lain,” ungkap Nurdin.

Salah satu bentuk andil pemerintah dalam melestarikan budaya Melayu tersebut sudah dilakukan oleh Wali Kota Batam. Sebagai seorang Wali Kota, Muhammad Rudi menyebutkan bebera usaha yang telah dilakukan Pemko Batam, di antaranya, membangu mesjid agung di Batuaji dengan ornamennya khas Melayu.

Untuk zuriat raja-raja, Rudi sedang merencanakan membangun istana kerajaan kecil sebagai simbol adanya kerajaan Melayu di daerah Nongsa.”Tujuannya agar para generasi muda kenal dan dekat dengan budayanya. Tidak hilang oleh mordenisasi,” ungkap Rudi.

Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri, Ab-

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun memberikan kata sambutan pada acara sosialisasi Perda Kepri Nomor 1 Tahun 2014 di Aula Pemko Batam.

dul Razak juga menegaskan dalam sambutannya bahwa Kepala Daerah punya andil besar dalam melestarikan budaya Melayu dan merealisasikan Perda nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri.

“Kendati sasaran utama Perda tersebut adalah LAM dan para Pimpinan Daerah, tetapi LAM tidak bisa bergerak sama sekali kalau tak didukung oleh Pemerintah Daerah setempat. Tidak didukung oleh masyarakat,” jelasnya.

Sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri menghadirkan seluruh pengurus LAM se-Kepri, para Hulubalang dan tokoh Melayu.

Materinya sosialiasasi di antaranya adat istiadat Melayu dalam sosial dan pemerintah, jati diri Melayu dalam pembangunan, peran organisasi LAM dan Hulubalang dalam kaderisasi kepemimpinan masa depan. Peran dan fungsi LAM di tanah Melayu. (rm/btd)

Nurdin Basirun Optimis

Jembatan Batam-Bintan 2019 di Bangun BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, optimis jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan pada tahun 2019 pembangunan akan dimulai, sesuai dengan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Meski Gubernur tidak memastikan apakah anggaran pembangunan sudah dimasukkan dalam APBN 2019, namun dengan komitmen Kementerian PUPR, ia yakin jembatan sepanjang 7 km itu akan segera terealisasi.

“Kemarin saya diperingatkan langsung oleh Menteri PU, sesuai pesan Presiden waktu saya rapat di Istana.Beliau meminta Detail Engineering Design (DED) yang sederhana dulu, baru DED yang lebih teknis,” kata Gubernur barubaru ini.

Sementara pembangunan jembatan menggunakan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan memastikan ketersediaan lahan untuk jembatan, termasuk di pulau-pulau yang dilewatinya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga membenar-

kan penyusutan dana untuk pembanguna jembatan dari Rp7 triliun menjadi Rp3,4 triliun, berdasarkan desain terbaru yang diajukan pemerintah.”Kita memanfaatkan teknologi, biayanya turun drastis jadi Rp3,4 triliun,” kata Gubernur Kepri.

Menurut Gubernur, jembatan Batam-Bintan memiliki manfaat yang besar dalam menghubungkan dua pulau yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia itu.

Selain sebagai media transportasi masyarakat kedua pulau, jembatan itu juga bisa menjadi tempat menopang

pipa pembawa air dan pipa gas.

Apalagi, jumlah ketersediaan air bersih di Pulau Batam semakin berkurang, sedangkan di Pulau Bitan relatif masih mencukupi, bahkan untuk dipasok ke Batam. Dengan pipa, maka biaya angkut air bersih menjadi lebih efisien ketimbang diangkut menggunakan media lain.

Gubernur Nurdin optimis, pembangunan jembatan yang menghubungan Pulau Batam dengan Pulau Bintan dapat menggerakkan roda perekonomian nasional,

Gubernur Kepri

Nurdin Basirun mengingat di dua pulau itu terdapat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. (rm/ant)