EDISI 245

CMYK

Baca Hal 9

Walikota Dituding Naikkan Pajak dan Retribusi 300 Persen KORAN UMUM

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Terverifikasi

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

OPINI

2.357 PNS Aktif Jadi Terpidana Korupsi

KORUPSI DI INDONESIA SUDAH MERUPAKAN PENYAKIT AKUT

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan saat ini terdapat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) aktif telah menjadi terpidana perkara korupsi. ”Kami menemukan sebanyak 2.674 PNS dengan rincian 317 sudah diberhentikan tidak dengan hormat, sisanya 2.357 masih aktif sebagai PNS,”

Oleh : Mawardi Pemimpin Redaksi

Menteri Dalam Negeri

KASUS korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah hal baru lagi.korupsidi Indonesia sudah merupakan penyakit akut, pelakunya tidak hanya dilakukan oleh pejabat ekskutif, dan yudikatif saja.

Tetapi sudah menjamur ke pejabat lembaga legislative di negeri ini.Korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian Negara. Oleh karena itu, tak heran bila praktik korupsi di Indonesia disebut sebagai tindak pidana luar biasa atauextra ordinary crime.

Dimana penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat berbentuk suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.Berbagai media mengungkap bahwa dari tahun ke tahun jumlah penanganankasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun lembaga penegak hukum lainnya mengalami peningkatan.

Maka dengan masih maraknya kasus korupsi di Indonesia, membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif akhir akhir ini terus menurun, hal ini memicu memburuknya iklim usaha di Indonesia.Gambaran tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia baik sektor swasta maupun pemerintah yang berimplikasi merugikan keuangan Negara masih marak terjadi.

Sebagai contoh, kasus korupsi terbaru penangkapan 41 anggota DPRD Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah menunjukkan bahwa perang melawan korupsi belum tuntas. Perilaku korupsi yang semakin marak dan menyebar hampir disemua level pemeritahan tingkat pusat hingga desa, maupun legislative membuat Transparancy International menempatkan Indonesia sebagai negara

Bersambung ke Hal 2

Gubernur Tak Ingin Jembatan Batam-Bintan Dibangun Swasta

Edisi : # 245 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Tjahjo Kumolo

kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana, saat konferensi pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum lama ini di Jakarta.

Data ini, kata Bima, terus akan berkembang sesuai dengan validasi dan tambahan data yang diperoleh. Ia menjelaskan pihaknya sejak 2015 melaksanakan pendataan ulang PNS.Pendataan

ulang PNS oleh BKN diatur Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk memperoleh data PNS yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi.

Pendataan ulang itu untuk menyikapi permasalahan belum diberhentikan PNS terpidana korupsi yang telah dijatuhi hukuman pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Dari hasil pendataan ulang PNS (PUPNS) 2015 itu, kata Bima, BKN menemukan 97.000 PNS yang tidak mendaftarkan diri kembali dengan berbagai sebab. “Sebanyak 97 ribu itu banyak di antaranya tidak mengisi karena menjalani masa tahanan,” ujarnya.

Bersambung ke Hal 2

ATB Nunggak Pajak Air Rp39,9 Miliar

DPRD Kepri Desak Pemrov

Tagih Utang PT. ATB

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Polemik masalah tunggakan pajak PT Adya Tirta Batam (ATB) dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga kini belum ada titik temu.Pasalnya BP Batam minta kebijakan kenaikan pajak permukaan air sebesar Rp 188 per meter kubik terhadap PT ATB sehingga mengakibatkan PT ATB menunggak karena kenaikan tersebut minta dikaji ulang.Deputi IV BP Batam, Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto, mengatakan ada beberapa alasan mengapa kebijakan PAP ini perlu dikaji kembali. Pertama, karena adanya dualisme regulasi dalam penetapan PAP di Batam, ”Regulasi dari pemerintah pusat lewat Kementeri-

an Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) dan regulasi dari Pemprov Kepri,” kata Eko kepada wartawan belum lama ini.

Namun demikian kata Eko,ia memastikan akan segera menyelesaikannya supaya tak berlarut. Sebab jika tak s e -

gera ada penyelesaian, kebijakan ini dikhawatirkan akan membingungkan banyak pihak, termasuk PT Adhya Tirta Batam (ATB) selaku perusahaan pengelola air bersih di Batam.”ATB bingung dan masyarakat bingung karena tak ada kepastian,” paparnya.

Bersambung ke Hal 2

Presiden Direktur PT ATB Batam

Ir. Benny Andrianto

Kantor Pusat PT ATB di Sukajadi Batam Gubernur Kepri

Nurdin Basirun DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau tidak ingin pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan dibangun pihak swasta, agar tidak memberatkan masyarakat yang menggunakannya. ”Mudah-mudahan APBN bisa, lebih enak pakai dana pemerintah. Masyarakat juga bisa menggunakannya dengan leluasa,” kata Gubernur di Batam, Rabu.

Ia khawatir, bila jembatan Batam-Bintan dibangun swasta, maka masyarakat perlu membayar mahal jika ingin melaluinya, sebagai kompensasi modal yang telah ditanamkan.

Bila itu terjadi, maka dampak pembangunan tidak dirasakan masyarakat banyak. Dan Gubernur tidak ingin hal itu terjadi.Ia berkeinginan pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Bersambung ke Hal 2

Dituding Gelapkan Uang Rp 464 Juta

Jessica Iskandar Merasa Diperas JAKARTA, RAKYAT MEDIAJessica Iskandar akhirnya menanggapi dugaan penggelapan uang sebesar Rp 464 juta yang ditudingkan oleh Martin Pratiwi terhadap Erick Iskandar.Jujur, wanita yang akrab disapa Jedar itu mengaku bingung. Justru ia yang merasa dirugikan karena belum dibayar tapi malah diperas.

“Nggak tahu juga, aku sebenarnya nggak tahu jelasnya, rincinya pasti harus tanya sama Erick.

Bersambung ke Hal 2

Proyek Pengaspalan Jalan Parit KEJATI KEPRI Tegak Senilai Rp 1,8 Miliar Asal jadi JEBLOSKAN MANTAN BUPATI NATUNA KE PENJARA

KUNDUR, RAKYAT MEDIAMinimnya pengawasan Konsultan pengawas dan TP4D, membuat para kontraktor leluasa mengerjakan proyek asal jadi.

Hal ini jelas terlihat pada pengaspalan jalan Parit Tegak, Desa Tanjung Berlian Barat, Kecamatan Kundur Utara, belum lama diaspal sudah hancur, bahkan ditampal ulang dengan asal-asalan.

Proyek yang menelan APBD PROVINSI KEPRI Tahun 2017 sebesar Rp.1.850.000.000,yang di kerjakan Indra ini baru selesai dikerjakan sekitar bulan April 2018. Dari pelaksanaan pekerjaannya sudah bermasalah, sudah lewat masa hari kerja yang seharusnya bulan Desember

media ini dilokasi proyek, jalan yang belum lama diaspal tersebut sudah hancur di beberapa titik,padahal lokasi yang diaspal masih termasuk tanah keras alias

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Setelah cukup lama menghirup udara segar diluar tembok penjara, akhirnya Kejaksaan Tinggi Kepri menjebloskan mantan Bupati Kabupaten Natuna, Raja Amirullah ke penjara menyusul putusan Mahkamah Agung terkait kasus korupsi pengadaan jalan di Sungai Pauh.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasinya sesuai keputusan nomor 226 K/Pidsus/2017/PN.Tj.Pinang, Tanggal 7 Maret 2018.Kemudian

Bersambung ke Hal 2

Bersambung ke Hal 2

PENGASPALAN jalan Parit Tegak,Desa Tanjung Berlian Barat,Kecamatan Kundur Utara

2017 sudah selesai di kerjakan.

Namun para pihak yang terkait dalam pengawasan proyek ini nampaknya belum ada melakukan tindakan hukum, khususnya kejaksaan sepertinya tutup mata.Hasil pantauan wartawan

Mantan Bupati Natuna

Raja Amirullah

PRT Indonesia di Singapura Dijual Lewat Situs Niaga Carousell SINGAPURA, RAKYAT MEDIA-Kementerian Tenaga Kerja Singapura kini tengah menyelidiki kasus ‘penjualan’ sejumlah pembantu rumah tangga yang diduga dari Indonesia di situs niaga Carousell.

Melalui pernyataan di Facebook, kementerian tersebut mengaku “menyadari adanya kasus sejumlah pekerja rumah tangga dari luar negeri dipasarkan secara tidak patut di... Carousell”. ”Kami ten-

gah menyelidiki kasus ini, dan telah mengatur agar penawaran ini dicabut,” sebut Kementerian Tenaga Kerja Singapura.

Surat kabar The Straits Times melaporkan bahwa penawaran itu diunggah pengguna bernama @maid.recruitment.Di dalamnya, terdapat beragam wajah sejumlah pembantu rumah tangga yang diduga berasal dari Indonesia.Beberapa foto pekerja yang ditawarkan bertanda “terjual”.

Bersambung ke Hal 2

SEJUMLAH PRT di iklankan di Situs Niaga Carousell Singapura

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Puluhan Ribu Sebanyak 97 ribu PNS yang tak mendaftarkan diri ulang, menurut Bima, karena tengah berada di dalam penjara.”Sehingga tidak bisa mengisi.Berdasarkan hasil itu, kemudian kami melakukan pendalaman-pendalaman lebih lanjut,” katanya.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipenjara atau menjalani kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht.Pemberhentian tak hormat itu karena pegawai itu melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

BKN kesulitan menelusuri data pegawai negeri sipil (PNS) yang diputus sebagai koruptor dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu kendalanya adalah tidak tersedianya putusan pengadilan.”Putusan pengadilan hanya diberikan kepada yang bersangkutan,” kata Bima.

Bima berharap ada perjanjian kerjasama dengan Mahkamah Agung untuk mendapat putusan penga-

Sambungan Hal. 1

dilan yang lebih akurat dan lengkap. Selain untuk verifikasi, putusan itu bisa menjadi penguat BKN ketika PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sementar itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkejut dengan temuan Badan Kepegawaian Negara soal 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) terpidana korupsi dan telah menerima putusan inkrah, masih berstatus PNS aktif.Tjahjo menuturkan dia tak pernah mendengar tentang data tersebut. ”Jujur kami tidak punya data yang terintegrasi,” kata Tjahjo kepada wartawan belum lama ini di Gedung KPK, Jakarta.

Dia menuturkan, pengajuan pergantian pejabat di daerah memang diajukan ke kementerian.Namun Tjahjo mengaku tak bisa mengawasi setiap individu.

Tjahjo mencontohkan kejadian beberapa waktu lalu.

Dia pernah dibuat malu saat menetapkan sekretaris daerah provinsi.Sejumlah lembaga dan kementerian menyatakan calon sekretaris tersebut memiliki latar belakang

Proyek Pengaspalan tanah kuning. Kalau dilihat dari anggarannya tidak sesuai dengan kegiatan yang dikerjakan.

Saat di konfirmasi, masyarakat yang tinggal tidak jauh dari lokasi proyek mengatakan,” pengaspalan ini bang seperti pekerjaan mainmain, dikerjakan langsung

Provinsi Kepri yang berasal dari Dapil kabupaten Karimun, agar segera bertindak dan memberikan sanksi hukum kepada kontraktor nakal yang mengerjakan pengaspalan asal jadi di Parit Tegak.

Supaya proyek yang berasal dari uang rakyat ini jangan di buat asal-asalan. (rm/gabe).

Presiden Joko Widodo mendukung pengembangan dua pulau yang berseberangan dengan Singapura dan Malaysia itu.Ia percaya, bila jembatan Batam-Bintan terbangun, maka mampu mendorong perekonomian masyarakat di dua pulau besar itu. ”Sekarang jembatan Batam-Bintan sedang didorong. Kemarin, datang Menteri dari Singapura

juga berharap jembatan bisa terbangun,” kata dia.

Untuk menyukseskan rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan, Gubernur menyatakan sudah menemui sejumlah menteri terkait, di antaranya Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.(rm/ferianda)

Sambungan Hal. 1

Jessica Iskandar Aku sebagai nama aku yang dipakai juga bingung. Selama ini aku sudah kerjain, promosi, pakai barangnya, bantuin promosikan ke teman-teman artis, tapi ya selama ini belum dibayar dari pihak partner.Kalau sekarang tiba-tiba terjadi begini, aku juga menyayangkan sekali kalau nama besar Jessica digunain untuk diperas uangnya,” ungkap Jedar ditemui di PIK, Jakarta Utara, Sabtu (15/9/2018) kemarin.

“Setiap masalah punya dua cerita beda, pihak A dan B. Kalau aku sendiri menyayangkan karena aku belum terima sepersepun, tapi sudah dimintain uang. Barang dan uang hasil jualan masih ada, belum dibagi, sedangkan dia tiba-tiba langsung ngelakuin hal bisa dibilang pemerasan, jadi sangat disayangkan sekali,” lanjutnya.

Sebenarnya tugas Jedar dalam perjanjian kerja sama hanya mempromosikan barang. Lebih dari itu, Jessica menyerahkan semua kepada Erick, kakak sekaligus manajernya. Karena tak tahu persis apa yang sebenarnya

terjadi, Jedar juga tak tahu harus berbuat apa. Namun jika ada jalan damai, ia pasti memilih menyelesaikan masalah secara musyawarah. ”Aku sih senangnya jalan damai, mudah-mudahan bisa diselesaikan secara musyawarah. Kita sama-sama kerja, binsis, kita selesaikan baik-baik saja,” tandasnya.

Jessica Iskandar dan Erick Iskandar diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan sejumlah uang. Keduanya diduga menggelapkan uang milik Martin Pratiwi yang pernah bekerja sama.

Berdasarkan perjanjian awal, keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja sama itu akan dibagi dua, namun kenyataan justru berkata lain.

“Dalam perjanjian disebutkan kalau hasil penjualan 50 persen buat dia dan 50 persen buat Pratiwi. Kita pernah datangi rumah Erick pakai surat kuasa. Saya mendatangi ke sana, ke Erick, dan dia bilang mau membayar modalnya saja. Padahal kan produk ini tidak mengenai modal saja, tetapi ada soal packing, warawirinya, makan, dan lain-lain

PRT Indonesia Menanggapi kasus ini, juru bicara Carousell mengatakan kepada The Straits Times bahwa penawaran semacam itu tidak diperbolehkan dalam situs niaga mereka sebagaimana tercantum dalam panduan pengguna. Situs tersebut, menurut juru bicara Carousell, membolehkan agen tenaga kerja menawarkan layanan, namun tidak diperkenankan mengunggah wajah para pekerja. ”Segala tampilan atau berbagi biodata individu dilarang keras karena itu melanggar panduan kami,” kata juru bicara Carousell kepada The Straits Times.

Dia menambahkan, pengguna @maid.recruitment tidak melakukan transaksi penjualan dan, jika terdeteksi, penjualan tersebut akan dicoret.”Dalam contoh ini, kami membantu aparat dengan penyelidikan mereka,” ujar sang juru bicara.

Sambungan Hal. 1

retak- retak, habis itu ditampal asal-asalan, sepertinya tak ada pengawasan. Nampaknya pihak penegak hukum kita tidur semua” tutur salah seorang warga yang tak mau disebut namanya, kepada awak media ini.

Diminta kepada Wakil Rakyat yang ada di DPRD

Gubernur Tak Gubernur optimis, pemerintah pusat setuju untuk mendanai pembangunan jembatan Batam-Bintan, meskipun nilai pendanaannya relatif besar. ”Saya rasa bukan hal yang besar bagi pemerintah untuk membangun jembatan BatamBintan. Apalagi, pemerintah tengah membangun infrastruktur di mana-mana,” kata dia.

Apalagi, menurut dia,

yang bersih sehingga akhirnya presiden mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) untuk mengangkat calon tersebut.”Begitu keputusan presiden keluar, diprotes.

Yang bersangkutan ternyata sedang dalam proses sebagai terdakwa di pengadilan. Keppres pun dibatalkan dalam tempo sesingkat-singkatnya,” ujar Tjahjo.

Dia pun mengimbau para kepala daerah untuk segera memberhentikan terpidana koruptor yang masih tercatat sebagai PNS aktif.”Kalau ada kepala daerah yang sudah diperingatkan tetapi tidak mau mengindahkan, pusat punya kewenangan untuk ambil alih,” ujarnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan Pejabat Pembina Kepegawaian, yang didaerah diduduki kepala daerah, seharusnya berperan lebih aktif mengawasi PNS. Dia memberikan peringatan agar pejabat tersebut melaksanakan tugas. “Kalau tidak mengikuti undang-undang, hukumannya sama dengan yang dibebankan kepada PNS yang melakukan kejahatan jabatan itu,” kata dia. (rm/dtc)

Carousell menegaskan bahwa mereka telah membekukan akun pengguna tersebut dan mencabut penawaran yang dia ajukan.BBC News Indonesia berupaya mengakses situs tersebut dan mencari pengguna yang dimaksud, pada Minggu (16/ 9/2018).Namun, foto-foto pekerja dan penawarannya tidak lagi tersedia.

Kementerian Tenaga Kerja Singapura mengatakan mengiklankan pembantu rumah tangga seperti barang tidak bisa diterima dan hal itu melanggar Undang-Undang Agen Tenaga Kerja.

Jika terbukti bersalah, sebuah agen tenaga kerja bisa dikurangi poinnya dan ijin mereka bisa dibekukan atau dicabut.Dorong investigasi Sementara itu, Lalu Muhammad Iqbal selaku Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Kedutaan Besar

Sambungan Hal. 1

ya. Setelah dua kali saya ke sana tidak ada tanggapan, saya mengirim somasi,” ujar Teddy Hartanto, selau kuasa hukum Martin Pratiwi di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).

Martin Pratiwi selaku pihak yang dirugikan mengaku sudah mencoba dengan cara baik-baik dalam menyelesaikan masalah, namun tak ada tanggapan dari pihak Jessica dan juga erick. Ia bahkan mengaku nomornya diblokir oleh Jedar.

Ada pun total kerugian yang harus dibayar oleh pihak Jedar kepada Martin Pratiwi sebesar Rp 464 juta. Hingga dengan saat ini belum ada tanggapan dari pihak Jedar tentang pengembalian jumlah uang yang tak sedikit itu.”Kan sebenarnya di perjanjian tersebut, dia sebagai icon hanya promosi. Secara formalnya itu kalau soal mengurus produknya itu ya dari kami Pratiwi karena kan pemodalnya Pratiwi dan pihak keduanya hanya sebagai promosi tetapi yang terjadi malah sebaliknya,” tutup Pratiwi. (rm/cumi celebs) Sambungan Hal. 1

RI di Singapura sudah mengetahui kejadian ini. ”Karena itu, KBRI telah menyampaikan secara tertulis keprihatinan terhadap praktik tersebut kepada MOM (Kementerian Tenaga Kerja) Singapura.

“Senin hari kerja pertama, KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Singapura yang menyampaikan keprihatinan bahwa kejadian serupa sudah terjadi beberapa kali di Singapura serta permintaan agar dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kasus ini,” sebut Lalu.

Iklan pembantu rumah tangga yang menuai masalah bukan kali ini terjadi.

Pada 2015, perusahaan alat penyedot debu di Malaysia menampilkan iklan “Fire Your Indonesian Maid Now!” (pecat pembantu rumah tangga asal Indonesia Anda sekarang!). (rm/dtk)

Terkait Kasus menghukum terdakwa dengan 5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan Kurungan.

Namun Raja Amirullah bersikukuh jika dirinya tidak bersalah dalam kasus korupsi proyek pengadaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) pembangunan Jalan di Sungai Pauh, Desa Penaga Ulu, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tahun 2010-2011. Dia pun menantang bermuhabalah (klaim yang benar dan siap dikutuk Allah SWT jika dirinya atau pihaknya salah.Red).

“Jika saya ada berbuat salah dalam perkara ini, atau ada niat secuilpun berbuat kesalahan. Maka saya rela berserta keluarga termasuk keturunannya, diazab dan dilaknat oleh Allah SWT. Sebaliknya siapapun yang menzolimi saya entah itu jaksa, polisi, politisi dan hakim biarlah mereka dilaknat dan diazab oleh Allah SWT,” kata Raja Amirullah dengan nada lantang saat dieksekusi, Kamis (13/9/2018) pecan lalu.

Sebelum ditahan, mantan Bupati Natuna ini secara kooperatif memenuhi panggilan pihak Kejari Natuna untuk datang ke Kantor Kejati Kepri di Senggarang, Tanjungpinang.

Dia didampingi dua tim penasehat hukumnya. Kemudian ia dibawa masuk ke ruang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Kepri guna menjalani proses pemeriksaan kesehatan melalui tim medis yang telah disiapkan dan disaksikan oleh Aspidsus Kejati Kepri Fery Tass SH MH Msi bersama tim jaksa lainya.

Saat itu, Raja Amirullah juga diberi kesempatan untuk istirahat sejenak, termasuk makan siang dan melaksanakan sholat Zuhur. Selain itu pihak jaksa juga mempersiapkan segala kelengkapan adminis-

Sambungan Hal. 1 oleh tim penyidik kepolisian bersama dua tersangka lainya, yakni Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Natuna, Asmiyadi dan Bahtiar selaku PPTK (telah divonis). Hal ini terkait ganti rugi lahan sebesar Rp2,020 miliar dari APBD 2010 untuk pengadaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) (fasum) 2010-2011.

Penetapakan ketiga tersangka tersebut dilakukan setelah mereka tidak membentuk panitia pembebasan lahan dan proses pembebasannya dilakukan dengan cara mengundang langsung para pemilik lahan.

Ganti rugi lahan menurut Jaksa tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaan bagi kepentingan pembangunan dan untuk kepentingan umum.

Dalam Bab IV Peraturan Pemerintah ini, secara jelas dikatakan, tata cara pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya di atas 1 hektare, maka Bupati membentuk Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah.

Namun oleh Asmiyadi dan Bahtiar, pengadaan ganti rugi lahan untuk fasum dan fasos itu, hanya berdasarkan SK Plt Bupati Natuna. Akibatnya, dari 39.252 meter per segi luas lahan yang dibayar dan dibebaskan, jumlah ril di lapangan hanya sekitar 30.078 meter persegi saja.

Sehingga dari hasil perhitungan luas lahan dengan total pembayaran, terdapat selisih jumlah pembayaran senilai Rp360 juta yang merugikan keuangan negara. Perbuatan tersebut dinilai telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 KUHP. Raja Amirullah, mantan Bupati Natun ini masih tetap mengaku tidak bersalah dan merasa dirinya dizalimi oleh pihak jaksa, polisi maupun hakim yang menangani perkara tersebut, termasuk politisi lainnya.”Suka atau tidak suka saya harus jalani putusan Mahkamah Agung meskipun sampai saat ini saya merasa tidak bersalah,” ucap Amirullah menjawab pertanyaan sejumlah wartawan.

Menurutnya, ucapan tersebut disampaikan atas dasar pendapatnya pribadi, karena dipersalahkan oleh penegak hukum, terkait tidak menerbitkan Surat Keterangan (SK) Tim Sembilan”Versi saya, bahwa tim 9 itu sudah ada ditandatangani oleh Daeng Rusnadi mantan Bupati Natuna sebelumnya. Sementara penegak hukum tidak terima hal itu, melainkan mereka tetap menyalahkan saya, dan harus membuat surat SK Tim 9,” ungkapnya.

Aspidsus Kejati Kepri, Fery Tass SH MH Msi ketika dimintakan tanggapannya oleh sejumlah wartawan menyikapi pernyataan Raja Amirullah tersebut menyatakan, bahwa hal itu tidak perlu ditanggapi secara serius. Mengingat proses hukum yang dilakukan sudah berjalan cukup panjang sejak dari proses penyelidikan hingga akhirnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung. ”Lantas hukum seperti apalagi yang harus dilakukan. Semuanya sudah jelas prosesnya. Hal inilah yang harus dipahami oleh semua orang terutama pihak bersangkutan (Raja Amirullah),”tegas Fery Tass. (rm/mwd).

masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan masing-masing dengan persentase 30,88%, 21,30%, dan 17,44%.

Sementara para pelakunya, pejabat Eselon I / II / III menempati posisi paling tinggi dengan 22 kasus korupsi di tahun 2017, kemudian diikuti swasta dengan 14 kasus, dan anggota DPR dan DPRD sebanyak 10 kasus. Angka ini diperkirakan akan bertambah, melihat kinerja KPK yang semakin gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Laporan KPK tahun 2017 mengungkap jumlah OTT pelaku korupsi mencapai 58 kasus, meningkat lebih dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Memprihatinkan! Itulah kata untuk mengungkap maraknya terjadi kasus korupsi di negeri ini. Praktik korupsibukan cuma di level eksekutif pemerintah yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, level legislatif sebagai pengawas, bahkan yudikatif sebagai aparat penegak hukumikuttertangkap ta-

ngan melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini tidak lain, disebabkan tata kelola manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang effektif dan effisien, mempengaruhi merebaknya tindak pidana korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi pemborosan keuangan negara yang berpotensi korupsi sebesar 30 sampai 40 persen merupakan anggaran perjalanan dinas PNS .

Dimana kasus korupsi perjalanan dinasboleh dikatakan merupakan lahan subur.

Dari sekian banyak kasus korupsi yang merugikan Negara, kasus korupsi perjalanan dinassalah satu modus yang paling laris. Hal ini bisa cek pada akhir tahun penggunaan anggaran di setiap SKPD, hampir tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) perjalanan dinas yang disetor kembali ke kas daerah. Penyerapan anggarannya bisa mencapai seratus persen.

Berita terkait kasus perjalanan dinas yang melibatkan

aparatur sipil baik tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota sering kita dengar. Perjalanan dinasdiasumsikan untuk menunjang kinerja pelayanan birokrasi atau tugas dan fungsi setiap lembaga Negara. Namun fenomena yang ada sering kali berakhir dengan penyelewengan anggaran. Modus yang sering digunakan adalah perjalanan dinasfiktif, tiket palsu, pembayaran ganda dan kelebihan perjalanan dinas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cukup banyak menemukan penyimpangan perjalan dinas, dimana modus penyimpangan yang sering terjadi berupa belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan atau kelebihan pembayaran, maupun bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai alias dipalsukan. Hal tersebut jelas berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kejahatan itu merupakan pelanggaran Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundangan-undangan. Hal ini yang belum disadari oleh para pelaku korupsi.***

bahwa PT Adhya Tirta Batam (ATB) masih menunggak Pajak Permukaan Air (PAP). Tunggakan pajak tersebut terhitung sejak 2016-2018 senilai Rp39,9 miliar.”Itu tunggakan pokoknya Rp31,5 mliar, ditambah denda dari tahun 2016-2018,” kata Irwansyah kepada wartawan belum lama ini di Tanjungpinang.

Irwansyah menjelaskan, tunggakan PAP yang dibayar melalui BP Batam itu diminta segera dilunasi untuk memperkecil defisit yang dialami Pemprov Kepri, mencapai Rp400 miliar lebih. ”Kami komisi III DPRD Kepri sudah memanggil BP Batam, PT ATB untuk menyelesaikan tunggakan PAP tersebut,” kata Iswansyah.

Ia menegaskan, apabila tunggakan PT ATB dilunasi, tentunya sedikit banyak akan memberikan pemasukan bagi kas daerah, dan akan mengurangi defisit yang tengah mendera Pemprov Kepri. Ia menyebutkan, dalam rapat bersama yang melibatkan DPRD, Pemprov Kepri dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri, BP Batam. Pihak BP Batam berjanji sebelum pengesahan APBD Perubahan 2018 pada Agustus lalu, akan menyelesaikan seluruh tunggakannya.”Jadi selama ini, PT ATB selaku pengelola air di Batam, mengaku sudah membayar kewajibannya termasuk PAP merupakan hak Pemprov Kepri melalui BP Batam,” ujarnya.

Irwansyah juga menyebutkan, Banggar DPRD Kepri telah membahas masalah pendapatan, pajak dan retrebusi, bahwa ada rencana akan menurunkan pendapa-

tan dari pajak air permukaan.

Sebelumnya, telah menargetkan dari pajak air permukaan ini sebesar Rp20 miliar menjadi 11,5 miliar.”Kita sudah membahasanya akan menurunkan target penerimaan dari PAP ini. Angka rasionalnya sebesar Rp11,5 milar saja,” ujarnya.

Irwansyah menyebutkan, penyebab defisit ini dikarenakan sejumlah target PAD yang telah ditargetkan seperti labuh jangkar sebesar Rp60 miliar tidak terealisasi. Selain itu yang sangat berdampak dengan defisit ini menurunnya penerimaan dana perimbangan pusat mencapai Rp228 miliar.”Kita prihatin, hingga saat ini jasa labuh jangkar yang telah ditargetkan belum memberikan kontribusinya begitu juga di sektor lainnya banyak tidak memenuhi terget,” tegasnya.

Selain Irwansyah dan Sahmadin Sinaga, Surya Makmur Nasution, juga mendesak Gubernur Kepri bersikap tegas menanggapi polemik PAP ini. Sebab kata dia, saat ini ATB diklaim telah menunggak PAP sebesar Rp 39,9 miliar terhitung mulai Januari 2016 hingga September 2018.”Dibawa ke manapun, Pemprov posisinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan BP Batam dalam hal memungut PAP di Batam,” ujar Surya.

Politikus Demokrat tersebut mengharapkan Gubernur segera memerintahkan jajarannya untuk menagih utang tersebut.Sebab pendapatan dari sektor PAP sudah masuk dalam asumsi pendapatan asli daerah pada APBD Provinsi Kepri. Jika utang tersebut tidak tertagih, maka hal ini berpotensi menjadi temuan Badan Pemerik-

saan Keuangan (BPK).”PAP Adhya Tirta Batam sudah masuk dalam daftar piutang.

Artinya harus segera ditagih,”ujarnya.

Menurut Surya, proses koreksi revisi Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi sudah selesai dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adapun petunjuk teknisnya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2016 tentang PAP. ”Jika memang perlu, Gubernur harus mengundang ATB dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk memberikan penjelasan. Karena jika tidak ada pressure, persoalan ini tidak akan pernah tuntas,” tegasnya.

Disebutkan Surya, di dalam UU Nomoi 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengelolaan air oleh perusahaan harus dikenakan PAP. Berapun tarif air, maka setiap badan usaha atau badan lainnya wajib hukumnya memberikan pajak atas pemanfaatan air tanah tersebut.”Kami mengingatkan kepada BP Batam dan ATB berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 Tahun 2013, tata kelola air tidak boleh diserahkan ke swasta apalagi pihak asing,” jelasnya.

Sementara Presiden Direktur PT ATB Batam Ir. Benny Andrianto, ketika dikonfirmai melalui ponselnya Minggu (16/9/2018) minta kepada awak media ini untuk hingga berita ini naik cetak yang bersangkutan belum berhasil dikonfirmasi terkait polemik masalah tunggakan pajak air permukaan PT ATB Batam dengan pemerintah Provinsi Kepri. (rm/mwd)

trasi terkait proses hukum dan penahanan yang akan dilakukan.

Beberapa jam kemudian, barulah Raja Amirullah keluar dari ruangan Pidsus Kejati Kepri digiring sejumlah jaksa lainnya menuju mobil operasional untuk dibawa ke Lapas Kilometer 18 Tanjungpinang.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Dr Asri Agung Putra SH MH mengatakan, penahanan terhadap Raja Amirullah tersebut dilakukan setelah putusan perkara korupsi yang dilakukan oleh pihak bersangkutan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

“Setelah adanya putusan tetap dari MA (inkrah) tersebut, maka kami melakukan eksekusi terhadap terdakwa. Selanjutnya, terdakwa ini kita tahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Umum Kilometer 18 Tanjungpinang,” kata Asri didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Fery Tass SH MH Msi dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Natuna, Juli Isnur.

Kejati menjelaskan, sebagaimana diketahui dalam perkara tersebut pada tingkat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, terdakwa ini dihukum selama 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kemudian yang bersangkutan mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru.Dimana dalam putusannya, naik menjadi 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.”Selanjutnya terdakwa ini mengajukan Kasasi ke MA dan diputus selama 5 Tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan Kurungan,” ungkap Asri.

Perlu diketahui, mantan Bupati Natuna, Raja Amirullah, ditetapkan sebagai tersangka

Korupsi di Indonesia dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi.Pada tahun 2017 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada peringkat 90 dari 176 negara.

Meski KPK telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi sebagai panduan kuat bagi KPK untuk melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Ternyata hingga kini belum memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.Hal ini disebabkanhukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia saat ini masih sangat ringan.Banyak pelaku korupsi yang hidup dalam penjara dengan berbagai fasilitas.Tentu hal ini sangat memprihatinkan.

Berdasarkan data yang dirilis KPK, dari tahun 2005 hingga 2017 tercatat ada 2.902 kasus korupsi di Indonesia.

Dari keseluruhan kasus tersebut, 14,75% kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan 15,64% kasus masuk pada fase eksekusi.

Namun sebagian besar kasus

Sambungan Hal. 1

DPRD Kepri Eko juga menegaskan perusahaan seperti ATB yang menjalankan fungsi sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Menurut dia, menarik pajak yang tinggi dari pengelola air bersih akan sangat membebani. Apalagi saat ini Pemprov Kepri mengklaim tunggakan PAP yang harus dibayar ATB cukup besar.

Tunggakan tersebut dihitung sejak 2016 hingga Oktober 2018.”Jika argo jalan terus, bisa kolaps ATB,” katanya.

Sementara Komisi III DPRD Provinsi Kepri, terus mendesak agar Pemerintah Provinsi Kepri segera menagih tunggakan pajak air permukaan PT ATBsebesar Rp39,9 miliar hingga kini belum diselesaikan.”Oleh karena itu, kami mendesak Pemprov Kepri untuk menagih tunggakan pajak air permukaan PT ATB dan segera melakukan proses pembayaran tunggakan tersebut,”kata Sahmadin Sinaga, anggota Komisi III DPRD Kepri kepada wartawan di Tanjungpinang belum lama ini.

Menurut Sahmadin Sinaga, hal itu merupakan komitmen terhadap pelaksanaan Pergub No.27 tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Fraksi Hanura Plus juga meminta kepada Pemprov Kepri untuk meninjau ulang kembali semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemprov Kepri sebagai bentuk teguran dan atau sanksi kepada PT ATB Batam.

Tak hanya Sahmadin Sinaga, menanggapi polemik tunggakan pajak PT ATB Batam, anggota Komisi III DPRD Kepri yang lain, Irwansyah,juga mengakui

2

Sambungan Hal. 1

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Proyek Drainase di Seipanas Bahayakan Pengguna Jalan SEI PANAS, RAKYAT MEDIA-Perbaikan Drainase di Jalan Laksamana Bintan depan Perumahan Rosdale, Seipanas dinilai membahayakan pengguna jalan.

Pasalnya pembangunan drainase yang memakan badan jalan tersebut tidak diberikan plang peringatan dan tali pembatas pengerjaan proyek.

Masbur, seorang pedagang di sana mengatakan, proyek pembangunan drainase tersebut sudah memakan korban, sudah tiga kali terjadi kecelakaan dalam satu bulan. “Pembangunannya sudah jalan satu bulan ini

dan sudah membuat tiga orang kecelakaan,” kata Masbur di daerah pembangunan drainase tersebut kepada media ini.

Masbur mengatakan kecelakaan sering terjadi pada malam hari karena kondisi jalan yang kurang penerangan dan tidak adanya plang peringatan pengerjaan drainase.”Tidak ada plang peringatan, bahkan antara jalan dan galian itu hanya di batasi dengan dua tong dan tidak diberi tali pembatas,” tutupnya.

Saat dilokasi proyek pembangunan drainase, terlihat tidak adanya aktifitas

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbitsejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama PerubahanAktaNotaris No.84 PengesahanMenteriHukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha JasaPenerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 PenanggungJawab Mawardi, Pemimpin Umum/PemimpinRedaksi Mawardi ( Lulus Uji Kompetensi WartawanUtama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH SekretarisRedaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Muhammad IkhsanAmd (Lulus Uji Kompetensi Wartawan Madya) Redaktur I Erwin Syahril Lulus UjiKompetensiWartawanMadya AndiStiawan. AMd Redaktur II Arifin. M (lulus Uji Kompetensi WartawanMadya) Asisten Redaktur Renhar (Rendi) (lulus Uji Kompetensi WartawanMuda) Wartawan Liputan Batam Rudi Effendi (Lulus UjiKompetansiWartawanMuda) HadiSucipto, Ferianda, Bachtiar, GunawanRamadhan, IqbalRamadhan, RizkiPerdana Kepala DivisiPemasaran/Iklan Anwar Ujang Bagian Pemasaran Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori, Muhammad Ikhsan Ombudsman Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M (lulus Uji Kompetensi Wartawan Muda) WartawanLiputanJabodetabek Darmawan, Zulfikar, MykelMeidyEgeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (KepalaPerwakilan) Perwakilan Sumatera Barat Amina Jalani (Kepala), Khaidir(Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau JulitaSiregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro KabupatenKarimun Jimi Mamo Biro Kepulauan Kundur Anggiat Panggabean Biro Kota Tanjungpinang Anton Can Biro Kabupaten Bintan TioImando Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga TaufikSafira (Lulus Uji Kompetensi Wartawan Muda) UsmanWello Biro Kabupaten Anambas Eddy Gius (Kepala Biro) Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis DedyReizaNasution (Kepala), Sulaiman Effendi Biro Kabupaten Deli Serdang AzharMunik (Kepala Biro), KastroSinaga, DarminSitorus Biro Kota Bintai Supriadi Biro Kabupaten Langkat Dedi Topan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Sofian Erisa Lay Out Andi Rusmin TarifIklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan JalanKemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 PulauBatam, Kepri-KodePos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 DicetakOleh : PT Media Cetak Batam AlamatJalanTenggiriTanjungSengkuang, BatuAmparBatam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos-29452.

PerwakilanDKI Jakarta KomplekPesonaKayanganMungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bank BTN CabangPenuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

pengerjaan proyek dan hanya ada satu pekerja yang sedang melihat lokasi, namun saat dimintai keterangan pekerja tersebut tidak mau memberikan komentar atas kelalaian pengerjaan proyek tersebut.

Sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kota Batam melakukan perbaikan drainase di beberapa titik kota batam seperti Botania 2, simpang Marqure, simpang Panbil dan beberapa titik lainnya. Perbaikan drainase ini untuk memasang Box Culvert guna memperbaiki gorong-gorong agar saluran air lancar. (rm/btd)

PROYEK perbaikan drainase di Jalan Laksamana Bintan, Seipanas.

Lanal Batam Tangkap Kapal Bawaslu Temukan Tanker MT Eastren Glory 10.000 Pemilih Ganda Dalam DPT

TANJUNG SENGKUANG, RAKYAT MEDIA-TNI Angkatan Laut berhasil menangkap kapal tanker MT Eastern Glory bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) illegal jenis solar dari perairan di dekat jembatan dua Barelang. Kapal Tanker MT Eastren Glory yang bermuatan solar illegal 5 ribu ton tersebut, juga turut diamankan 19 ABK termasuk nakhoda kapal berkewarganegaraan Indonesia, Suherdi.

Penangkapan tersebut, berawal dengan adanya informasi intelijen bahwa adanya kapal tanker dengan muatan minyak solar yang selesai melaksanakan STS (Ship to Ship) dari West OPL akan masuk Perairan Batam. Dari hasil penyidikan baru diketahui jika kapal MT Eastern Glory ini baru mengambil minyak di Selat Singapura dari sebuah kapal yang tidak diketahui asalnya, sebab kapal tersebut sudah lari.

Demikian dikatakan Panglima Komando Armada I Laksamana Muda Yudo Margono yang didampingi Kolonel Laut Iwan Setiawan dan Kolonel Laut NS Embun beserta anggota lainnya saat paparan penangkapan Kapal Tanker MT Eastren Glory, Sabtu (8/9/2018) di Dermaga Lanal Batuampar.

“Kapal Tanker MT Eastren Glory ini kami amankan saat tim berpatroli rutin menggunakan Kapal Pelampong di Perairan Jembatan Barelang, Selasa 4 September lalu sebelum magrib,” ujar Panglima.

Selanjutnya Tim F1QR IV dengan menggunakan Patkamla Pelampong melaksanakan patroli dan penyekatan di beberapa titik yang kemungkinan akan dilalui oleh kapal tersebut.Pada saat itu terdeteksi Track AIS ka-

PANGLIMA Komando Armada meninjau salah satu dari 7 tangki yang berisi solar sebanyak 5.000 ton di Kapal Tanker MT Eastren Glory.

pal tanker yang membawa muatan minyak solar dari West OPL adalah kapal MT Eastern Glory yang bergerak menuju Perairan Jembatan 2 Barelang.

Tim F1QR Lanal Batam dengan Patkamla Pelampong melaksanakan Jarkaplid untuk mengintersep pergerakan kapal MT Eastern Glory.

Pada pukul 17.00 WIB, tim berhasil menghentikan kapal MT Eastern Glory di Perairan Pulau Akar, Jembatan 2 Barelang. kemudian, dilaksanakan pemeriksaan terhadap Kapal Tanker MT Eastren Glory tersebut.

Yudo Margono mengatakan, berdasarkan data awal pemeriksaan, diketahui kapal MT Eastern Glory ini berbendera Mongolia dengan muatan minyak solar jenis Industrial Diesel Oil (IDO) sebanyak 5 ribu ton.

Diketahui pula bahwa kapal MT Eastern Glory sesuai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berangkat dari Barelang Batam menuju Tanjung Pelepas Malaysia, sesuai Port Clearence Malaysia berlayar dari Tanjung Pelepas Malaysia menuju Batam.

Namun pada kenyataan-

nya, kapal tersebut hanya melakukan pelayaran sampai di perairan OPL atau tidak sampai menuju ke pelabuhan tujuan yaitu Tanjung Pelepas Malaysia. “Kapal ini hanya berlayar sampai OPL dan diduga melakukan Ship To Ship (STS), sehingga diamankan. Kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

Dugaan pelanggaran itu, yakni berlayar tidak sesuai dengan surat persetujuan berlayar dan port clearance. Kemudian sertifikat kecakapan nahkoda tidak sesuai dengan klasifikasi kapal MT Eastern Glory.Begitu juga dengan delapan WNA tidak terdaftar atau registrasi sebagai ABK MT Eastern Glory.

“Selanjutnya kapal beserta ABK dan muatan dikawal dan diamankan oleh Pangkalan TNI AL Batam, serta dilaksanakan pengecekan atau pemeriksaan lanjut terhadap kapal dan muatan oleh Tim Intelijen Lanal Batam,” pungkasnya.

Saat ini kapal beserta nahkoda dan 19 orang ABK masih dalam proses pemeriksaan di Lanal Batam. (rm/ ikhsan)

Polairud Tangkap 50 Drum Solar Ilegal SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Polisi Perairan dan Udara (Polairud), Polda Kepri, menangkap 50 drum solar ilegal yang diangkut menggunakan KM Surya Bakti GT di Perairan Pulau Cempa, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Jumat (31/8) pagi.

Selain menyita barang bukti 50 drum solar atau lebih kurang 10.000 L (sepuluh ribu liter), tim patroli juga mengamankan seorang nahkoda kapal bernama Sapar.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Drs S Erlangga mengatakan, penangkapan tersebut terjadi saat patroli Ditpolairud di perairan Kepri.

Patroli menggunakan kapal Patroli Polisi Barelang XXXI – 3001.

“Saat melintas Perairan Pulau Cempa, KP XXXI 3001 melihat sebuah kapal motor berukuran besar sedang bergerak ke Perairan Pulau Tajur Biru Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga,” kata Kombes Erlangga, yang ditemui di Mapolda Kepri, Selasa (4/9) siang.

KM SURYA Bakti yang mengangkut 50 drum solar

Saat didekati, terang Erlangga, ternyata kapal Surya Bakti mengangkut 50 drum solar tujuan Pulau Tajur Biru.

“Petugas KP XXXI - 3001 lansung melakukan pemeriksaan dokumen, terhadap solar yang diangkut. Namun, nahkoda kapal tidak bisa menunjukkan dokumen resmi dari dinas terkait,” terangnya lagi.

Kemudian, imbuhnya, KM Surya Bakti itu serta nahkoda kapal Sapar, dan ABKnya digiring ke Makopolairud Polda Kepri, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, ujar

Erlangga, KM. Surya Bakti GT. 6 berikut crew dan muatan di Adhock menuju ke Dermaga Mako Ditpolairud Polda Kepri, untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

“Nahkoda diduga melakukan Tindakan Pidana, tentang Migas sebagaimana di maksud dalam rumusan Pasal 53 huruf b, UU RI NO. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, sub pasal 480 KUHPidana, dengan ancaman hukuman paling singkat 5 atau 7 tahun penjara,” pungkas Kombes Pol Erlangga. (rm/hk)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pengawas Pemilu Kota Batam, Kepulauan Riau, menemukan sedikitnya 10 ribu data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Batam, dua pekan lalu.”DPT yang ada sudah kami cermati. Ternyata ada 10 ribu lebih yang ganda,” kata anggota Bawaslu Batam, Mangihut Rajagukguk di Batam, Rabu.

Bahkan, kata dia, terdapat satu nama orang dengan NIK yang sama terdaftar di 22 tempat pemilihan suara (TPS) lokasi.Bawaslu sudah melaporkan ke Bawaslu RI terkait temuan itu. Berdasarkan koordinasi bersama, KPU RI pun memutuskan untuk menunda penetapan

DPT Batam dan memperbaikinya kembali dalam waktu 10 hari.

Pria yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Batam itu meminta seluruh pihak yang terlibat bekerja lebih teliti.Ia juga meminta warga untuk mengecek kembali namanya di DPT, memastikan tidak terdaftar di lebih dari satu TPS. Sementara itu, Komisioner KPU Batam, Sudarmadi mengatakan masih menunggu instruksi KPU Provinsi Kepri terkait peninjauan kembali DPT.”Kami belum dapat jadwal dari provinsi,” kata dia.

Sebelumnya, KPU Batam telah menetapkan DPT untuk Pemilu 2019 sebanyak 638.170 pemilih. (rm/ iqbal)

HOTEL Goodway berlokasi di Nagoya

Hotel Goodway di Batam tutup BATAM, RAKYAT MEDIA-Hotel berbintang, Goodway yang berlokasi di Kota Batam Kepulauan Riau tutup, setelah beroperasi sekitar 20 tahun, sejak kota itu berkembang.”Hotel Goodway tutup, tanggal 28 Agustus kemarin sudah ditandatangani surat perjanjian bersama antara pihak hotel dan karyawan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti di Batam, Rabu.

Dinas Tenaga Kerja memastikan pihak hotel membayarkan seluruh gaji dan pesangon kepada 72 orang karyawannya.

Menurut Rudi, tidak ada karyawan yang melaporkan tindak merugikan dari manajemen salah satu hotel tertua di Batam itu.”Pihak hotel memenuhi hak-hak karyawan.Hak pesangon dan lain-lain sudah dihitung dan disesuaikan dengan Perjanjian Kerja Bersama antara perusahaan dan karyawan.September ini mungkin dibayarkan semua,” kata Rudi.

Ia enggan menanggapi penyebab hotel yang sempat jaya di tahun 2000-an itu. Namun, menurut dia, kemungkinan karena kalah bersaing.Kini, hotel berbintang dan hotel melati tumbuh bak jamur di musim hujan, di sekitar lokasi Hotel Goodway berdiri.”Mungkin kalah bersaing, peminat kurang.

Kurang inovasi,” kata dia. (rm/ant)

BATAM METROPOLIS

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

Pemred Rakyat Media Serahkan Sertifikat dan Kartu Wartawan Lulus UKW BATAM, RAKYAT MEDIAPemimpin Redaksi Koran Umum Rakyat Media, Mawardi menyerahkan sertifikat dan Kartu kompetensi wartawan kepada 8 wartawan yang telah lulus Uji Kompetensi Wartawan yang di selenggarakan Koran Rakyat Media 9-11 April 2018 lalu di PIH Batam Centre.

Ke delapan wartawan yang dinyatakan sudah memenuhi Standar Kompetensi Wartawan (SKW) tersebut adalah Muhammad Ikhsan (Madya), Erwin Syahril (Madya), Arifin Marbun (Madya), Taufik Safira (Muda),

Mahyudin (Muda), Djoni Satria (Muda), Regi Sumalo (Muda), dan Rusli MB (Muda).

Dari ke 8 wartawan yang dinyatakan kompoten oleh penguji dalam mengikuti UKW tersebut.

Erwin Syahril (Madya) mendapat nilai terbaik yakni dengan nilai rata rata 77,22, Muhammad Ikhsan (Madya) nilai rata rata 76,43 dan Arifin Marbun 74,78. Sedangkan di jenjang wartawan Muda yang terbaik Mahyudinnilai rata rata 76,28, dan Taufik Safira 74,10. Penyerahan Sertifikat dan kartu Kompetensi wartawan tersebut dilakukan di kantor redak-

si Koran Umum Rakyat Media, Komplek Dotamana Batam Centre, Rabu (19/9/2018).

Mawardi yang juga sebagai panitia penyelenggara UKW memberikan apresiasi kepada wartawan yang dinyatakan kompoten dengan nilai kelulusan tinggi,”Saya bangga dan mengapresiasi pada wartawan yang dinyatakan kompoten, dimana tim penguji LPDS telah memberikan nilai kelulusan yang cukup bagus,”kata Mawardi Oleh karena itu, kata Mawardi, dalam upaya menciptakan wartawan profesional dan dinya-

takan kompoten dalam menjalankan tugas jurnalistik, Koran Rakyat Media terus mendorong bagi yang berprofesi sebagai wartawan khususnya wartawan koran Rakyat Media di daerah daerah yang belum ikut agar mengikuti UKW sesuai dengan program yang dilaksanakan Dewan Pers.

“Program UKW Dewan Pers ini, merupakan kesempatan bagi wartawan yang belum mengikuti, ini kesempatan bagi seorang wartawan untuk mencapai profesionalitas. Sebab dengan adanya program UKW akan meminimalisir penyalahgunaan profesi wartawan,

baik oleh oknum wartawan itu sendiri, maupun kalangan yang bukan wartawan,”kata Mawardi.

Mawardi berpesan, bagi wartawan yang sudah mengantongi sertifikat dan kartu UKW Dewan Pers, agar menjalankan tugas jurnalistik secara profesional sertamentaati kode etik jurnalistik.

Sementara bagi yang belum lulus jangan berkecil hati, karena kegagalan itu hanya keberhasilan yang tertunda, masih ada kesempatan bagi yang tak lulus bisa kembali mengikuti UKW,”ujar Mawardi Mawardi menjelaskan, sete-

lah sukses mengadakan UKW April 2018 lalu, direncanakan awal bulan Desember 2019 mendatang Koran Rakyat Media akan mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke-2 untuk puluhan wartawan Rakyat Media di sejumlah daerah,”Bagi wartawan madya dan muda yang sudah lulus dan ingin naik ke jenjang utama dan madya boleh ikut.

Begitu juga bagi yang belum lulus, wartawan berbagai media online diluar internal Koran Rakyat media yang belum ikut UKW tapi ingin ikut, juga kita akomodir,”jelasnya. (rm/gunawan).

Pemilik PT Nagano Drilube Indonesia Kabur MUKA KUNING, RAKYAT MEDIA-Kasus investor kabur kembali terjadi di Batam. Setelah beberapa bulan lalu, buruh PT Han Tong ditinggal kabur pemiliknya, kini buruh di PT Nagano Drilube Indonesia mengalami nasib serupa. Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam Suprapto mengungkapkan gelagat kaburnya manajemen perusahaan yang berada di Kawasan Industri Batamindo itu sudah tercium sejak awal September ini.

Diawali pemadaman listrik oleh pengelola kawasan industri pada 4 September lalu, seluruh buruh sebanyak 52 orang dirumahkan sehari setelahnya oleh manajemen PT Nagano Drilube Indonesia.”Pemutusan listrik itu karena manajemen PT Nagano Drilube Indonesia belum membayar tagihan ke pengelola Batamindo,” kata Suprapto kepada wartawan, Selasa (11/9/2018) lalu.

PT NAGANO Drilube Indonesia di Batamindo. Manajemen perusahaan ini kabur dan nasib 52 buruh terkatung-katung.

Merujuk pada keterangan Pimpinan Unit Kerja (PUK) PT Nagano Drilube Indonesia, Suprapto menyebut buruh dikumpulkan dengan dimediasi pihak Batamindo untuk dipertemukan dengan perwakilan manajemen perusahaan asal Jepang itu guna mencari solusi. ”Diketahui Presiden Direktur PT Nagano Drilube Indonesia bernama Futakata telah berada di Jepang dan lepas tangan atas permasalahan di

perusahaan itu,” jelas dia.

Keterangan itu sangat mengagetkan buruh karena hak mereka berupa gaji serta hak normatif lainnya belum terpenuhi. Menyikapi persoalan ini, Suprapto mengaku telah menghubungi pihak-pihak terkait seperti BP Batam dan Pemko Batam untuk mencarikan solusi terbaik bagi buruh yang menjadi korban ulah manajemen PT Nagano Drilube Indonesia. (rm/btN)

Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Berkunjung di Pulau Mongkol BATAM, RAKYAT MEDIA-Kapolda Kepri menggelar kenduri laut serta pengobatan gratis dalam menyembut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1440 H di Pulau Mongkol Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (9/9/2018) pekan lalu.

Kegiatan ini baru pertama kali dirinya melihatnya, kegiatan ini harus dipertahankan dan harus diapresiasi oleh semua pihak serta harus dilestarikan. Demikian dikatakan Kapolda kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto kepada wartawan.

Dijelaskannya, kegiatan tersebut bisa menjadi objek pariwisata dengan event perlombaan dari masyarakat pesisir dan bisa dibuat lebih besar lagi untuk mendatangkan para turis. “Saya rasa ini kegiatan yang mempunyaidaya tarik para wisatawan.

Dan Pak Gubernur bisa mendukung dengan menjadikan

agenda tahunan,” ujarnya.

Andap menghimbau kepada masyarakat pesisir untuk bersama-sama saling menjaga kerukunan dan menjaga keamanan diwilayah pesisir Batam serta Kepri ini, himbaunya. Selain kegiatan kenduri laut, juga dilaksanakan kegiatan pengobatan gratis yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Batam untuk memberikan pelayanan kesehatan serta pemberian tali asih kepada anak-anak masyarakat Desa Pemping. Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.”Selain Kegiatan Kenduri Laut kita juga memberikan pengobatan Dalam kenduri laut itu dihadiri oleh Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, anggota DPR RI Dwi Ria Latifa, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah, dan para Pejabat Utama Polda Kepri, serta segenap Tokoh Adat,

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda Kecamatan Belakang Padang.”Kenduri laut tersebut juga digelar.

Do’a bersama dengan. Masyarakat Nelayan Pesisir dan Silaturahim Kamtibmas,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto kepada WARTAKEPRI.co.id, melalui pesan singkatnya, Minggu (9/9/2018) lalu.

Dikatakan, Andap Selain itu dilaksanakan juga Bhakti Kesehatan dan pengobatan gratis yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Batam untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pemberian tali asih kepada anak-anak masyarakat Desa Pemping. ”Semoga Kegiatan ini merupakan acara perdana dan selanjutnya akan direncanakan jadi agenda tahunan, bagi Provinsi Kepulauan Riau guna Meningkatkan promosi berbagai objek wisata, baik dalam sektor pariwisata,” pungkasnya. (rm/rel)

ISTERI Bupati Alor, Beth Isdiani Djobo pakai baju merah

Basri Dampingi Isteri Bupati Alor Menyapa Warga Alor di Batam BENGKONG, RAKYAT MEDIA-Isteri Bupati Alor, Beth Isdiani Djobo menyapa masyarakat Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ada di Batam dan menyerukan agar masyarakatnya terus menjaga toleransi. Sebab menurutnya keberagaman adalah kekayaan, terlebih di perantauan.

Seruan tersebut disampaikan Beth Isdiani Djobo dalam acara Silaturahmi dengan masyarakat Alor di Batam, Selasa (11/9/2018) lalu, di Bengkong Harapan I, Bengkong.

Dalam kesempatan tersebut, Beth Isdiani Djobo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Alor yang hadir, karena Bupati Kabupaten Alor, NTT, Amon Djobo atau suaminya berhalangan hadir dikarenakan diwaktu bersamaan ada tugas lain yang tak bisa ditinggalkan.

“Terima kasih atas penyambutannya, sekaligus saya meminta maaf karena bapak (Bupati Alor, red) berhalangan hadir di tengahtengah kita semua,” terangnya didampingi sejumlah tokoh Masyarakat Alor di Batam, diantaranya

Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol I Putu Bayu Pati

“Pembuatan SIM Mudah dan Terjangkau” BATAM, RAKYAT MEDIA-Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol I Putu Bayu Pati menghimbau kepada masyarakat Kota Batam untuk segera melakukan pembuatan SIM atau perpanjangan. Sebab, persyaratan pembuatan SIM sangatlah mudah dan biaya terjangkau.

Imbauan tersebut disampaikannya karena masih banyak warga yang enggan melakukan pengurusan SIM, sebab, masih adanya pemahaman bahwa pembuatan SIM memerlukan waktu lama, banyak syarat dan biaya mahal.

“Warga yang belum punya SIM, segera lakukan pengurusan. Cukup membawa eKTP asli, foto copy e-KTP, surat kesehatan dan tentunya

lulus tes teori dan praktek,” ungkap Kompol I Putu Bayu Pati kepada wartawan, Selasa (11/9/2018) kemarin.

Selain persyaratannya mudah, menurutnya prosesnya juga terbilang mudah, cukup mengisi formulir, melakukan pembayaran PNPB SIM di loket BRI yang telah disediakan, serta mengambil nomor antrian (antrian foto). “Setelah itu melakukan foto dan sidik jari. Dan terakhir adalah mengikuti ujian teori dan praktek yang menyatakan lulus apa tidaknya,” terangnya.

Dilanjutkan Kompol I Putu, perpanjangan SIM hampir sama dengan membuat SIM baru. Bagi warga yang akan perpanjangan SIM tidak perlu melakukan test

teori dan praktek, tapi cukup melengkapi juga E-KTP asli, Foto copy KTP, surat kesehatan asli, dan pastinya membawa SIM Asli.

Namun bagi, khusus SIM Aumum, B1, B1 umum, BII, dan BIIumum. Atau warga yang melakukan peningkatan atau ahli golongan, menyertai persyaratan E-KTP asli, foto copy KTP, surat kesehatan asli, SIM asli, dan sertifikat klinik pengemudi, serta foto 3x4 merah 2 lembar.

“Nah, bagi warga yang mengurus SIM hilang atau duplikat syaratnya, KTP asli, foto copy KTP, surat kesehatan asli, menyertakan sertifikat pengemudi khusus SIM A umum, BI, BI umum, BII, dan BIIumum,” ujarnya.

Menurut Kompol I Putu Bayu, bila ada warga yang mengurus SIM dan perpanjangan SIM namun bukan warga Batam bisa menyertakan surat domisili atau menggunakan e-KTP. Tapi harus melihat dulu daerah mana yang sudah menggunakan sistem online.

“Kalau di Polresta sudah online. Ingat kalau perpanjang SIM. Harus masih berlaku, kalau sudah tidak berlaku sama halnya dengan membuat ulang,” sebutnya. Untuk mengurus SIM baru maupun memperpanjang SIM, warga Batam bisa langsung ke Mapolresta Barelang dan SIM Corner di Mega Mal serta sejumlah pusat perbelanjaan yang ditunjuk. (rm/hk)

Basri, Eduwar Kamaleng, Muhammad Dahlan dan juga tamu kehormatan Calon Anggota DPD RI, Sukri Farial dan lainnya.

Sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi atas sambutan yang luar biasa, Beth Isdiani Djobo mewakili suaminya memberikan kenang-kenangan berupa alat musik gong asli dari Alor. Dimana kedatangannya disambut meriah dengan tarian adat Alor, NTT, tarian Cakalele yang khusus untuk menyambut petinggi-petinggi daerah Alor.

Tak hanya menghibur Beth Isdiani Djobo dan rombongan, dan juga warga Alor yang ada di Batam, tetapi kemeriahan tari Cakalele juga menjadi hiburan dadakan masyarakat setempat dan juga pengguna jalan yang kebetulan melintas. Hal ini terlihat dari banyaknya pihak yang mengabadikan tarian khas NTT itu.

Sebagai ungkapan bahagia dan haru dari warga Alor, sebagian warga berdiri menyambut kedatangan Beth Isdiani Djobo sejak turun dari mobil hingga menduduki kursi yang disiapkan panitia. Dimana warga berebut bersalaman dengan isteri

orang nomor satu di Kabupaten Alor tersebut.

Ketua panitia pelaksana, Sarimin Adam mengatakan kedatangan isteri Bupati Alor ini adalah sebagai bentuk silaturahmi dan melepas kerinduan masyarakat Alor yang ada di Batam dengan pemimpinnya. “Semoga dengan kedatangan ibu disini bisa mengobati kerinduan kami akan kampung halaman yang kita cintai,” ujarnya disambut riuh tepukan.

Dalam pemaparannya disebutkan bahwa masyarakat Alor di Batam sudah ada sejak tahun 1952, bahkan perkumpulan orang Alor sendiri sudah terbentuk sejak tahun 1989, dan selama ini telah menjadi wadah silaturahmi sesama warga Alor di Batam.

“Sebagai bukti sejarah, adanya orangtua kita dari Alor yang dimakamkan di makam pahlawan di Batam,” ujar Sarimin. Sesuai dengan tujuan awalnya, kata Sarimin, kehadiran isteri Bupati Alor diharapkan bisa lebih mempererat tali silaturahmi antar warga Alor yang ada di Batam kedepan.(rm/hk)

Walikota Batam Tidak Ingin Kesalahan Yang Sama Terjadi Lagi BATAM, RAKYAT MEDIA-Wali Kota Batam Muhammad Rudi mewanti setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam teliti terkait utang.

Setiap kegiatan yang menyisakan utang harus tercatat di neraca utang.Semua harus masuk, supaya diawal 2019 nanti tidak ada masalah.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah merupakan salah satu contoh. Karena, akhir 2017 lalu, RSUD Embung Fatimah pernah tersandung masalah pembayaran gaji jasa pengamanan (satpam). Saat itu, satpam-satpam sampai melaku-

kan aksi protes menuntut empat bulan gaji, yakni dari bulan Mei sampai September 2017 lalu yang sempat tidak terbayar.”Itu dulu, tak terbayar karena proses awalnya keliru, dihentikan tapi orang kerja terus, nah kerjaan ini dianggap utang,” ucapnya belum lala ini.

Maka dari itu, ia menekankan, tidak hanya untuk RSUD Embung Fatimah, OPD yang lain juga memperhatikan hal ini. Agar tidak bermasalah dikemudian hari.”Saya tidak ingin (kesalahan) yang sama terjadi lagi,” tegasnya.

Pendapat Walikota bukan tanpa alasan, untuk diketahui selain terkait gaji satpam,

RSUD Embung FAtimah juga sempat mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti pembayaran utang sebesar Rp 3,54 miliar yang tidak tercatat di neraca Pemko Batam per 31 Desember 2016.

Kemudian pembayaran utang kepada pegawai RSUD Embung Fatimah menurut neraca per 31 Desember 2016 atas jasa pelayanan BPJS sebesar Rp 8,64 miliar yang belum dibayar sampai dengan 2017. Serta tagihan utang pihak ketiga sebesar Rp 261,52 juta yang juga tidak tercatat pada neraca Pemko Batam per 31 Desember 2016. (rm/btp)

CMYK

5

GALERI FOTO

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Karimun Aunur Rafiq Lepas Pawai 1 Muharram 1440 PERINGATAN 1 Muharram di Pulau Karimun dilaksanakan dengan pawai Generasi Qur’ani yang berlangsung di Costal Area Karimun, Selasa (11/ 9/2018) pagi.

Berbagi penampilan kreatif bernuansa islam ditampilkan dalam pawai yang di ikuti sebanyak 8. 651 peserta.

Ribuan orang tersebut berasal dari TPQ, TPA, pelajar SMA, SMP, MA, MTs, TNI, Polri dan ormas islam ikut menjadi peserta pawai. Para peserta dilepas oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq dan berjalan di sepanjang jalan raya Coastal Area.

“Pawai ini di ikuti sebanyak 8.651 peserta yang terdiri dari Pelajar, TNI-Polri, TPQ, TPA, maupun ormas, dan masyarakat,” Ujar Rafiq dalam sambutannya.

Bupati mengatakan, momentum perayaan tahun baru islam di Kabupaten Bumi berazam ini, memiliki nuansa yang sangat berbeda dibandingkan perayaan tahun baru masehi, dimana nuansa islami sangat di utamakan dalam pelaksanaanya.

“Di tahun baru Hijriah ini nuansa islami sangat terasa. Maka kegiatan ini akan kembali kita gelar dan menjadi agenda rutin tahunan di Bumi Berazam,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Rafiq, perayaan-perayaan tahun baru Hijriah dapat menjadi wisata religi di Karimun. Dalam kegiatan ini Pemerintah Daerah juga mengundang tamu-tamu dari negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

“Ini libur Nasional dan Internasional. Jadi kita bisa memperlihatkan beginilah kehidupan umat islam di Kabupaten Karimun dengan gebyar dan pawai. Bisa menjadi ajang wisata,” ujarnya. (ist)

BUPATI Aunur Rafiq bersama Wakilnya dan Sekda karimun berfoto bersama

BUPATI Aunur Rafiq dan wakil Bupari karimun Anwar Hasyim melambaikan tangan ke Warga Karimun

BUPATI Aunur Rafiq memberikan kata sambutan

WAKIL Bupari karimun Anwar Hasyim berjabat tangan bersama Sekda Karimun

BUPATI Aunur Rafiq bersama Wakilnya dan Sekda karimun Melepas Balon

WARGA Karimun sedang mengikuti Pawai 1 Muharram1440 di kabupaten karimun

ANTUSIAS warga Karimun sedang mengikuti Pawai 1 Muharram1440

ANTUSIAS warga Karimun sedang mengikuti Pawai 1 Muharram1440

RAKYAT MERANTI

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Bupati dan Kapolres Meranti Hadiri Rakor Pengawasan Daerah Tahun 2018

Bupati Kepulauan Meranti

Irwan Nasir

SELAT PANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, bersama Kapolres, AKBP La Ode Proyek dan Kajari Budi Raharjo, menghadiri Rakor Pengawasan Daerah Tahun 2018 dan penandatanganan perjanjian kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat 14 September 2018.

Kegiatan yang digelar oleh Inspektorat Provinsi Riau itu dibuka

oleh Sekda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi dan dihadiri Inspektur Jenderal Kemendagri, Sri Wahyuningsih, Ketua DPRD Riau, Septina Primawati, Kajati Riau, Uung Abdul Syukur, dan Kapolda Riau diwakili Irwasda Kombes Pol Suwarno.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan rakor dan penandatanganan perjanjian itu merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Penegak Hukum dalam menangani laporan atau pengaduan

masyarakat menyangkut dugaan kasus korupsi.

Dengan adanya rakor yang efektif antara APIP dengan APH diharapkan tidak terjadi lagi kekhawatiran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, akibat adanya proses penegakan hukum oleh APH dalam penanganan pengaduan masyarakat.”Karena Koordinasi APIP dan APH dilakukan pada tahapan penyelidikan, dimana belum terdapat penetapan status tersangka oleh APH,” ungkapnya.

Kemudian ia menambahkan,

Bupati Meranti Terima Baznas Award 2018 SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Meranti, Irwan Nasir menerima Baznas Award 2018 kategori kepala daerah, Jumat (7/9/2018) lalu. Ia dinilai berkonstribusi dalam membangkitkan gairah zakat di daerahnya.

Baznas Award 2018 langsung diserahkan Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI H Muhammad Nur Kholis Setiawan didampingi Ketua Baznas Pusat Prof KH Bambang Sudibyo di Aula HM Rasjidi, Kemenag RI, Jakarta Pusat.

Bupati Irwan sangat berkomitmen dalam meningkatkan penerimaan Zakat di Meranti yang dikelola oleh Baznas. Dukungan ini diwujudkan orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu melalui regulasi dan pendanaan hibah APBD kepada Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti. Inilah yang menjadi indikator penilaian Baznas Pusat yang mengantarkan Bupati Irwan meraih Baznas Award 2018.

Kepala Badan BPKAD Meranti, Bambang Supriyanto menyebutkan, sejak tahun 2015 lalu Bupati Meranti secara konsisten memberikan dukungan pendanaan kepada Baznas lewat APBD sebesar Rp6.3 miliar. Bantuan diberikan dalam bentuk hibah pengadaan 5 unit ambulance laut (Speedboat) dan 1 unit ambulance darat (mobil ambulance).

Fasilitas itu dapat dimanfaatkan sebagai transportasi laut bagi masyarakat yang sakit menuju Pekanbaru dan Tanjung Balai Karimun. Selain untuk operasional transportasi laut, dana zakat

BUPATI Meranti, Irwan Nasir menerima piagam penghargaan

yang dihimpun Baznas Meranti juga didistribusikan untuk membantu masyarakat miskin dan pendidikan siswa berpestasi kurang mampu.Bupati juga menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pemotongan Zakat Penghasilan bagi seluruh aparatur pemerintah daerah dan peraturan daerah.

Ternyata, apa yang dilakukan bupati mendapat apresiasi Ketua Baznas Pusat Bambang Sudibyo.

Mantan pejabat Kementrian Keuangan RI itu menegaskan pemberian Baznas Award berdasarkan dari penilaian Baznas Pusat sesuai Indeks skala Nasional dan bersifat Independen. ”Selamat kepada provinsi,

kabupaten/kota penerima Baznas Award 2018 kategori Kepala Daerah Kabupaten Pendukung Kebangkitan Zakat,” ujar Bambang.

Ia berharap dengan diberikannya Baznas Award 2018 ini dapat mendorong kebangkitan zakat secara nasional. Seperti diketahui saat ini dari data yang disampaikan Bambang, jumlah zakat yang berhasil dihimpun Baznas Pusat tahun 2017 lalu mencapai sebesar Rp6 triliun lebih.Tahun 2019 mendatang Baznas Pusat menargetkan penerimaan zakat lebih besar lagi yakni Rp8 triliun.

Untuk mengejar target penerimaan tersebut Bambang sadar

bahwa hal itu bukan perkara mudah. Ke depan, zakat diwacanakan dapat dikelola seperti halnya pajak yang sifatnya wajib bagi seluruh umat Islam, seperti yang dilaksanakan di zaman Rasulullah.

Untuk itu, ia berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam mendorong pengumpulan zakat, pendistribusian zakat hingga pendayagunaannya. Plt Sekjen Kementerian Agama HM. Nur Kholis Setiawan mengatakan, kebangkitan zakat dapat dilakukan lewat regulasi pemerintah daerah. Tidak kalah pentingnya tentu harus didukung oleh kesadaran masyarakat. (rm/ril)

Bupati Meranti dan Bawaslu Bahas Isu Terkait Pileg dan Pipres 2019 SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menerima Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti, kedatangan Bawaslu yang dipimpin oleh Koordinator Hukum dan Data Informasi untuk membicarakan berbagai Isu aktual terkait penyelenggaraan Pemilhan Presiden dan Legislatif Tahun 2019 mendatang, bertempat di ruang Sekda Meranti, Rabu (13/9/2018) lalu.

Turut mendampingi Bupati, Staf Ahli Bupati Drs. Said Asmaruddin, Asisten II Sekda Meranti Drs. Syamsuddin, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kabag Perbatasan Sekda Drs. Harahap, Kabag Tata Pemerintahan Drs. Mulyadi.

Sementara dari Bawaslu Amirudin Sijaya, Anderson, Barito Silalahi, Doni Saputra.

Dalam pertemuan sekaligus silahturahmi itu, Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bawaslu Meranti, menurutnya pertemuan ini sangat strategis karena menyangkut keamanan dan kondusifitas pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di Kepulauan Meranti.

Menurut Bupati Irwan, untuk menciptakan kondusifitas dan kelancaran Pileg serta Pilpres 2019 mendatang, perlu penyatuan persepsi antar pihak terkait terutama penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Apalagi dengan meluasn-

BUPATI Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si

ya Isu perbedaan persepsi antara KPU dan Bawaslu terkait pencalonan Eks Narapidana dalam Pemilihan Legislatif. Seperti yang gencar diberitakan KPU bersikukuh menolak pencalonan Eks Narapidana dalam Pileg, sementara itu Bawaslu meloloskan dengan alasan HAM. Hal ini menurut Bupati Irwan jika tidak segera dituntaskan akan memicu terjadinya kerawanan, apalagi jika keputusan KPU benar benar dilaksanakan pada Eks Narapidana, padahal yang bersangkutan telah menjalani hukuman dan dicabut hak politiknya.”Masalah ini harus segera dituntaskan apalagi waktu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang jatuh pada 20 September nanti semakin dekat,” ucap Bupati.

Menyikapi hal itu, Koordinator Hukum dan Data Informasi Bawaslu Riau, Amiruddin mengakui, sejauh ini belum ada keputusan pasti terkait hal tersebut, antara KPU dan Bawaslu masih tarik menarik kebijakan, apakah harus diloloskan atau tidak.”Terkait hal itu masih

dibahas karena KPU tetap menolak,” jelas Amiruddin.

Selain itu juga dibahas soal, Money Politik, oleh Calon Legislatif dimana saat ini memberlakukan sanksi berbeda dari yang selama ini dilaksanakan Tipikor. Pada Pileg 2019 mendatang seperti dijelaskan Amiruddin sanksi akan diberikan hanya pada pemberi suap sementara penerima suap tidak. Sementara Tipikor akan menindak penerima suapnya.

Terkait masalah ini Bupati Meranti yang juga Ketua DPW PAN Provinsi Riau menilai juga berpotensi terjadi kerawanan Pemilu. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kemasyarakat.

Dan yang tak kalah penting dalam pertemuan itu dibahas mengenai Isu SARA di Kepulauan Meranti, ditegaskan Bupati Irwan, kepada Bawaslu untuk urusan SARA Meranti sangat aman, dimana masyarakat Meranti yang majemuk hidup dengan aman dan damai.”Meranti sangat aman tidak ada gesekan SARA, masyarakat Meranti yang Heterogen terdiri dari Etnis Melayu, Minang,

Jawa, Tiong Hoa, Bugis dan lainnya hidup dengan aman dan damai,” ucap Bupati.

Lebih jauh dilaporkan Amiruddin, untuk pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 telah terjalin kebersamaan dengan semua pihak terkait, ia berharap dalam pelaksanaan nanti berlangsung aman dan lancar seperti yang diharapkan. Amiruddin juga menjelaskan soal warna surat suara yang telah diputuskan oleh DPR RI, yakni untuk Pemilihan Presiden warna Hitam, DPR RI warna Kuning, DPD warna Merah, DPRD Provinsi Biru dan DPRD Kota warna Hijau.

Terakhir dengan telah terbentuknya Bawaslu Kepulauan Meranti, Amiruddin berharap, Pemda Meranti dapat memfasilitasi Kantor dan Kendaraan Operasional. Dengan tersedianya fasilitas itu akan sangat mendukung kelancaran tugas tugas yang dibebankan kepada Bawaslu. Mendengar permintaan itu Bupati Irwan akan mencoba membantu seperti yang telah dilakukan pada KPU Meranti dan instansi vertikal lainnya. (rm/ril)

apabila APH telah melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka atas laporan atau pengaduan masyarakat, maka mechanism koordinasi APIP dengan APH tidak berlaku lagi. Sehingga APH melanjutkan pengaduan masyarakat ke proses penegakan hukum.Acara Rapat Koordinasi ini di akhiri dengan ditanda tangannya perjanjian kerjasama APIT dan APH yang di saksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kejati dan Kapolda yang mewakili. (rm/ril)

Sekda Meranti Ajak Umat Muslim Hijrah Menuju Pribadi Yang Lebih Baik SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, mengajak seluruh umat Islam menghayati makna 1 Muharam 1440 H, momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makah ke Madinah itu dengan hijrah menuju pribadi yang lebih baik lagi.

“Saya berharap peringatan 1 Muharam ini dapat menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan iman dan taqwa dan menghijrahkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepan,” ujar Sekda Meranti dalam sambutannya pada acara Peringatan 1 Muharam 1440 H, di Masjid Darul Ulum, Selatpanjang, Rabu malam (12/9/ 2018).

Turut hadir dalam acara itu Al Ustadz Akhyar Rifqi LC MA, Ustadz H. Fauzy, Kajari Meranti Busi Raharjo SH, Asisten I Sekda Meranti Drs. Jonizar, Para Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemkab. Meranti, Tokoh Agama/Masyarakat, serta para jemaah Masjid Darul Ulum lainnya.

Lebih jauh dikatakan Sekda, dengan peringatan tahun baru Islam ini, umat Muslim hendaknya jangan menjadi manusia yang merugi karena ciri ciri orang yang merugi adalah orang yang diberi umur panjang namun tidak berusaha memperbaiki keimanan dan ketaqwaan. Agar tidak menjadi orang yang merugi Sekda Meranti mengigatkan kepada umat muslim ditahun baru ini harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan begitu akan membawa Meranti menjadi negeri yang maju dan diberkahi oleh Allah.

Terakhir Sekda meminta melalui momentum 1 Muharam 1440 H ini dapat merekat ukuah islamiah antar umat, meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam membangun Meranti kebih baik lagi kedepan.

Hal itu juga ditegaskan oleh Al-Ustadz Muhammad Akhyar Rifqi, menurutnya sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.Karna tanpa disadari banyak nikmat Allah yang diberi tanpa disadari dan tidak diminta oleh karena itu perhatian Allah yang besar kepada hamba nya itu hendaknya dibalas dengan terus beramal sholeh kepada Allah.

Dengan menjadi insan yang beriman kepada Allah akan membuat membuat Allah lebih mencintai umatnya, dan untuk mendapatkan cinta Allah itu tidak sulit, menurut Ustadz M. Akhyar, sesuai Firman Allah untuk mendapatkan perhatian Allah dengan mendekatkan diri kepadanya, melalui sesuatu perkata yang diwajibkan kepada seorang hamba, apa itu yakni sholat, sadaqoh, puasa dan ibadah lainnya.

Sekedar informasi, kegiatan peringatan 1 Muharam yang dihadiri oleh ratusan jemaah di Masjid Agung Darul Ulum Selatpanjang, berlangsung dengan hikmat dan lancar dari awal hingga akhir acara.(rm/hms)

Sekda Meranti Buka Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Sekretaris daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, membuka secara langsung kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Wajib Pajak.Kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada aparatur pajak daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dipusatkan di Aula Afifa, Selatpanjang, Kamis (13/ 9/2019) lalu.

Asisten III Sekda Meranti Drs. Rosdaner M.Si, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Hery Suhairi S.Sos, Kepala Dinas/Badan dilingkungan Pemkab. Meranti, Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Drs. Agusyanto, para peserta Bendaha OPD dan Aparatur Pemungut Pajak dan lainnya.

Seperti disampaikan Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Agusyanto, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pemungut pajak daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Restibusi Daerah.

Sehingga petugas pemungut pajak mampu menumbuhkan rasa kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sebagai salah satu modal dalam menggesa pembangunan daerah.

Menyikapi kegiatan itu, Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis SE MM, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut, menurutnya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, petugas pemungut pajak harus paham peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam bertugas, sehingga dapat memberikan pema-

Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, haman kepada wajib pajak dan mau memenuhi kewajibanya.

Bicara mengenai penerimaan pajak daerah, ditekankan Sekda Meranti, merupakan suatu hal yang penting karena menjadi salah satu sumber dana mengesa pembangunan daerah.”Saat ini kita tidak bisa hanya mengadalkan dana DBH, dan APBD Provinsi daerah perlu mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk membiayai pembangunan salah satunya adalah potensi penerimaan pajak daerah,” ujar Sekda.

Seperti yang saat ini sedang digesa oleh Pemkab.

Meranti, program merangkai pulau dengan membangun jalan dan jembatan.Untuk itu, ia berharap kesadaran dari para wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam rangka membantu pemerintah menggesa pembangunan daerah.

Wajib pajak menurut Sekda bukan hanya individu tetapi juga pelaku usaha dan perusahaan, khusus bagi perusahaan diingatkan Sekda segera memenuhi kewajiban pajaknya karena Pemerintan Daerah akan menjalankan aturan tegas hingga pencabutan izin operasi.”Pembangunan jalan dan jembatan yang telah dirasakan manfaatnya ini

merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya,” ucap Sekda.

Terakhir kepada petugas pemungut pajak, peserta sosialisasi, Sekda Meranti meminta dapat mengikuti kegiatan itu dengan baik sehingga menguasi semua peraturam dalam mendukung tugas-tugas dilapangan.Sekda juga mengingatkan kepada aparatur pemungut pajak untuk tidak melakukan pungli atau pemungutan diluar dari ketentuan yang berlaku.Dan bagi petugas oemungut pajak yang tersebar di Kecamatan dapat menjadi ujung tombak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Sekedar informasi, dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, para petugas pemungut pajak diminta Sekda lebih gencar melalukan sosialisasi dan pengawasan, dalam melaksanakan tugasnya dilapangan petugas pemungut pajak dari Badan Pengelola Pajak dan Restirunsi Daerah akan dibantu oleh Satpol PP dan PPNS yang tergabung dalam tim yustisi. Tim ini juga dapat melakukan tindakan terhadap para wajib pajak yang bandel.(rm/humas).

CMYK

7

GALERI FOTO

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

WALIKOTA Batam HM Rudi didaulat untuk memasangkan mahkota kepada pemenang kontes putri pariwisata dunia

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi berfoto bersama

Batam Kembali Dipercaya Gelar Puncak Miss Tourism Worldwide Tahun Depan

Wali Kota Batam M Rudi Memasangkan Mahkota ke Putri Pariwisata Dunia KERAMAHAN pelayanan kepada finalis Miss Tourism Worldwide 2018 membawa berkah bagi pariwisata Batam. Panitia pelaksana akhirnya berjanji akan kembali menggelar puncak pemilihan putri pariwisata dunia tersebut di Batam, tahun depan.

Perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman antara pihak penyelenggara Miss Tourism Worldwide dengan Walikota Batam. Penandatanganan dilaksanakan dalam acara Puncak Penganugerahaan Miss Tourism Worldwide 2018 di Hotel Pacific Palace Batam, Minggu (9/9).

Atas kepercayaan tersebut, Walikota Batam Muhammad Rudi berkomitmen akan menjadi tuan rumah

WALIKOTA Batam memberikan piagam

yang lebih baik pada perayaan mendatang. Bantuan yang diberikan akan lebih banyak dari sekarang.

“Kalau yang sekarang kita hanya menyambut lalu mengajak makan malam. Ke depan kita akan bantu ramaikan, meriahkan acaranya.

Kita akan minta rincian kegiatannya supaya tahu pada bagian apa bisa kita support (beri dukungan),” kata Rudi.

Bentuk dukungan yang bisa diberikan tahun depan antara lain sponsor pakaian khususnya batik Batam. Karena pada pagelaran 2018, kontestan dari 22 negara tersebut mengenakan kebaya Indonesia pada Grand Final.

“Destinasi wisata juga akan kita siapkan. Mungkin resor tempat menginapnya.

Karena tahun ini mereka menginap di Bintan. Kekurangan kita itu, maka kita harus siapkan,” tuturnya.

Rudi mengatakan manfaat dari kegiatan Miss Tourism Worldwide ini memang tidak langsung dirasakan Kota Batam. Tapi efek ke belakangnya yang diharapkan bagi kunjungan wisatawan mancanegara. Karena setelah acara, para finalis diharapkan dapat mempromosikan Batam ke negaranya masing-masing.

Grand Final Miss Tourism Worlwide 2018 dimeriahkan penampilan para finalis. Mulai dari tarian pembuka dengan membawa bendera negara masing-masing.

Kemudian penampilan mengenakan busana tradisional negaranya, mengenakan ke-

baya, dan gaun malam.

Finalis juga diberi kesempatan menampilkan keahlian masing-masing. Seperti Miss Tourism Thailand yang menampilkan tarian, Miss Tourism Philipina yang bernyanyi, dan Miss Tourism Afrika Selatan menampilkan keahlian seriosanya.

Adapun 10 besar Miss Tourism Worldwide 2018 diduduki kontestan asal Rusia, Kazakhstan, Netherlands, Afrika Selatan, Siberia, Thailand, Mexico, Malaysia, Philipina, serta Perancis. Dan pemenang Miss Tourism Worldwide 2018 adalah peserta asal Philipina. Walikota Batam pun didaulat untuk memasangkan mahkota kepada pemenang kontes putri pariwisata dunia ini. (*)

WALIKOTA Batam pun didaulat untuk memasangkan mahkota kepada pemenang kontes putri pariwisata dunia.

Tampak para Miss Tourism Worldwide yang tampil di Batam

SUMBAR

8

Senin, 17- 25 September MINGGU Edisi 2018, : # 245Tahun IV, II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

WAKIL Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit

Wagub Nasrul Abit: PMI Sumbar Sudah Baik, Silahkan Dilanjutkan PADANG, RAKYAT MEDIA-Selama ini kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) telah berjalan dengan baik, apakah dalam penanggulangan bencana maupun kegiatan sosial lainnya.Pak Aristo Munandar juga panutan kita untuk dapat melanjutkan sepeninggal Alm. Pak Marlis Rahman.Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat Melepas Kontingen Sumbar, Temu Karya Relawan Palang Merah Indonesia (TKRN) ke - VII Tahun 2018, di Aula Kantor Gubenur Sumbar 2018.

Lebih lanjut Wakil Gubenur Nasrul Abit menyampaikan, keberhasilan kepimpinan Alm.pak Marlis Rahman telah berjalan dengan baik. Pergantian silahkan saja melakukan Musyawarah Daerah, jangan ada yang berebut jadi ketua, menurut hemat kami sosok pak Aristo Munandar untuk melanjutkan semua ini.

Kita setuju bendera Tuah Sakato mesti berkibar dalam arena apapun termasuk dalam pengabdian sosial, bantuan penanggulangan bencana dan layanan kesehatan, darah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.Orang yang mengabdi di dunia Kesehatan, memiliki sifat sosial yang tinggi, kepedulian menjadi inspirasi dalam memberikan layanan dan pengabdian, ujar Nasrul Abit.

Wagub juga berpesan agar kontingen TKRN Sumbar berangkat menuju Purwakarta, PMI Sumbar selalu aktif memberikan informasi aktifitas PMI dalam penanggulangan bencana untuk menjadi inspirasi bagi PMI lainnya di Indonesia.

Bicara soal bencana tak kunjung habis, kejadian bencana Lombok hari ini masih belum tuntas, saat perkali kita menyerahkan bantuan rendang makan terenak, mereka berebutan karena memang lebih banyak makan mie. Makanya aksi penampilan cara penangguam bencana adik-adik PMI mesti memperlihatkan keahlian sebagai aksi kita dalam tanggap darurat.

Gempa Mentawai belum usai, hari ini masih gempa, isu gempa Megathrust Mentawai, kekuatan gempa yang dahsyat menurut 5 orang profesor pakar gempa dari Jepang saat gempa tahun 2009, sewaktu jadi Bupati di Pessel, tentu menjadi perhatian seraya berdoa agar Sumbar terhindar segala macam bencana.

Pemprov sangat mendukung kesiap siagaan bencana, bagaimana PMI dalam penanggulangan bencana juga ada dinagari-nagari di Sumbar.Soal anggaran, menyesuaikan kondisi keuangan daerah.PMI adalah prioritas dalam penanggulangan nyawa manusia, tegas Nasrul Abit.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PMI Sumtera Barat Aristo Munandar menyampaikan, kehadiran Wagub Nasrul Abit, menjadi motivasi bagi PMI Sumbar untuk selalu bekerja baik.Saat ini saya menjabat amanah plt ketua setelah meninggalnya Pak Marlis Rahman sesuai permintaan temanteman dan amanah konsitusi PMI. Sementara itu kader PMI telah mengikuti pelatihan meningkat nilai juang kasitas building memaknai relawan.

Kita berharap Sumbar jadi relawan PMI yang kuat secara nasional PMI juga dalam penanggulangan bencana melakukan perhatian pada sanitasi, air besih, bukan tugas soal darah saja. Dan untuk bencana Lombok sudah terkumpul sebesar Rp. 138.820.000,- tinggal bagaimananya nanti menyerahkannya, terang Aristo.(rm/ril).

PADANG, RAKYAT MEDIAWakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dan Sekjen Pertahanan Nasional (Wantanas) Letjen Doni Monardo, Forkopimda Sumbar, Akademika Universiras Bung Hatta mengikuti acara Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Kampus (PKKMB) Universitas Bung Hatta (UBH) sebanyak 2.100 Mahasiswa Baru tahun 2018, Kamis (13/9/2018) pecan lalu.

Wakil Guberbur Nasrul Abit dalam kesempatan itu menyampaikan, dalam meraih sesuatu mimpi dan harapan ananda mesti teguh, kerja keras belajar yang rajin dan tekun, tidak mudah untuk mendapat sesuatu karena hidup adalah perjuangan.

Universitas Bung Hatta (UBH) merupakan kebanggaan masyarakat Sumbar yang mahasiswa berasal dari seluruh anak Indonesia diberbagai daerah, NTT, Irian, NTB.Kalimantan, Jawa dan Sumatera. UBH juga merupakan univesitas swasta favorit di Sumatera Barat, ungkap Wagub Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, ananda hari ini bisa menikmati pendidikan dengan baik, dulu Bapak Ingin sekolah amatlah sulit, selain kondisi ekonomi yang susah juga jarak sekolah 18 km berjalan kaki dari kampung Air Haji Pessel.

Maka dengan kemudahan pendidikan hari, ananda hendaknya belajar dengan serius dan tekun mengembangkan potensi diri sesuai keahlian dalam fakultas masing-masing. Keahlian dan kemampuan diri inilah yang seharusnya menjadi target ananda dalam perkuliah bukan sekedar tamat dengan nilai dan ijazah saja.

Jangan berpikiran bekerja jadi PNS, ya jadi PNS ya Alhamdul-

KETUA Umum Margiono pimpin rapat

pers di Indonesia dan Sumbar secara khusus.

Sukses pelaksanaan HPN 2018 di Sumbar merupakan catatan yang sangat berharga, dan menentukan sebagai penerima Pena Emas.Dalam catatan PWI pusat tercatat hanya beberapa tokoh nasional yang memperoleh Pena Emas, terakhir yang penerima penghargaan itu adalah Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang diserahkan di Padang ketika acara puncak HPN 2018 yang lalu.

Rencananya tim panelis pemberian Pena Emas akan dipimpin langsung Ketua Umum Margiono, dengan didampingi 10 tim panelis lain yang berasal dari Dewan Penasehat dan Dewan

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Wagub Sumbar: UBH Univesitas Swasta Favorit di Sumbar

PWI Pusat Akan Anugerahi Gubernur Sumbar Pena Emas

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Sidang pleno pengurus PWI Pusat yang dipimpin langsung Ketua Umum Margiono memutuskan Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. Irwan Prayitno, sebagai penerima Pena Emas dari PWI Pusat.Rapat pleno dilaksanakan Rabu siang (12/9/2018) lalu di kantor PWI Pusat dan juga dihadiri oleh Ketua DKP PWI Sumbar, Basril Basyar.

Pemberian Pena Emas tersebut merupakan bentuk penghargaan organisasi terbesar wartawan kepada tokoh nasional atau internasional yang punya perhatian dan kompetensi terhadap penegakan nilai-nilai perjuangan, serta kemerdekaan

8

Kehormatan PWI Pusat. Gubernur Irwan Prayitno sebagai penerima Pena Emas akan menyampaikan gagasan dan pokok fikiran tentang pers nasional dalam sebuah makalah yang dipresentasikan di depan tim panelis.

Selesai presentasi dari Promovendus (Gubernur Sumbar) akan diserahkan Pena Emas dalam sebuah prosesi yang khidmat.Tokoh Sumbar yang pernah menerima Pena Emas adalah Ir. Azwar Anas. Kala itu ketika Sumbar sukses melaksanakan kongres PWI dan iveniven pers nasional di era kepemimpinan beliau sebagai gubernur di Sumbar. (rm/ril).

WAKIL Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit

lih, Akan tetap ananda dengah kemampuan teknis jurusan diharapkan mampu ciptakan lapangan kerja sendiri dengan modal mempunyai pengetahuan yang baik, agama, kejujuran dan berakhlak.

Dan pilihan melanjutkan pendidikan itu fakultasnya mesti teragretasi B, jangan akditasi C karena sulit nanti dalam memenugi standar kerja yang ada saay ini.

Serta diharapkan juga ananda mesti mampu kompiter dan berbahasa asing minimal (bahasa Inggris), tambah Nasrul Abit.

Wagub juga mengingatkan tentang bahaya narkoba dan LG-

BT yang saat ini berkembang dikalangan generasi muda yang jelasjelas merusak diri.Ada 80 ribu orang tersangkut nakorba di Sumbar.

Tidak ada pencandu nakorba jadi orang sukses, hidup akan sia-sia.

Dari data yang ada LGBT hampir sebahagian besar mengidap HIV Aids, dan yang jelas prilaku ini dibenci Allah SWT. Kita berharap ananda ikut serta membrantas nakorba dan prilaku LGBT di Sumatera Barat, himbau Nasrul Abit.

Rektor Bung Hatta Prof. Dr. Anwar Ananda dalam kesempatan menyampaikan saat ini 60 persen

mahasiswa baru UBH ada di fakultas teknis.Kita berharap mahasiswa baru UBH ini nanti bekepribadian regilius, pintar, sederhana, santun, dan intektual.

Mahasiswa Lulusan UBH disemua jurusan mesti mampu berbahasa Inggris lancar.Kemampuan teknologi dan akhlak budi pekerti menjadi benteng moral dalam karya dan bakti pada masyarakat, bangsa dan Negara.Mahasiswa UBH berjuang dan belajar gigih meraih prestasi, jangan pernah menyerah, masa depan bangsa ada ditangan saudara-saudara semua, serunya menyemangati. (rm/ril humas).

Wagub Sumbar Sampaikan RAPBD Perubahan 2018 PADANG, RAKYAT MEDIA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pemerintah provinsi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus digenjot untuk meningkatkan pembangunan.

Hal itu diingatkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano, Rabu (12/9) membuka rapat paripurna penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah APBD perubahan tahun 2018.Menurutnya, hal itu sudah direkomendasikan DPRD saat penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD tahun 2018 lalu.

“Sesuai dengan rekomendasi hasil pembahasan KUPA PPAS sebelumnya, pada pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2018 perlu diupayakan lagi peningkatan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari PAD yang merupakan indikator utama penerimaan,” katanya.

Sementara untuk dana perimbangan, Hendra mengingatkan agar pemerintah

WAKIL Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit

provinsi memperhatikan strategi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sejauh ini menurutnya pencairan DAK paling banyak hanya 92 persen dari total yang direncanakan.”Oleh sebab itu dalam penyusunan perubahan APBD perlu dilihat kembali perencanaan anggaran khususnya untuk kegiatan yang bersumber dari DAK,” lanjutnya.

Dia juga mengingatkan agar melihat kembali usulan kegiatan dari beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang lebih besar dari yang telah ditampung pada APBD awal.Hal itu perlu diperhatikan mengingat

waktu pelaksanaan kegiatan yang tersisa untuk tahun anggaran 2018.”Usulan kegiatan dari beberapa OPD yang lebih besar perlu diperhatikan mengingat ketersediaan waktu, jangan sampai dana tidak terpakai sampai akhir tahun anggaran,” lanjutnya.

Dalam KUPA PPAS Perubahan APBD tahun 2018, disepakati pendapatan daerah sebesar Rp6,457 triliun dan belanja daerah sebesar Rp6,904 triliun lebih. Arkadius mengingatkan agar DPRD dan pemerintah daerah agar memberikan prioritas untuk merampungkan pembahasan Ranperda perubahan APBD tahun 2018

mengingat alokasi waktu yang sangat terbatas.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan nota pengantar Rancangan perubahan APBD tahun 2018 mengurai, pendapatan daerah naik sebesar Rp24,7 miliar dari APBD awal. Sementara itu belanja daerah juga naik sebesar Rp261,849 miliar lebih. Pendapatan daerah pada APBD awal adalah sebesar Rp6,432 triliun naik menjadi Rp6,457 triliun. Sedangkan belanja daerah naik dari Rp6,642 triliun lebih menjadi Rp6,904 triliun lebih. ”Berdasarkan postur RAPBD perubahan tersebut maka secara keseluruhan, total rancangan perubahan APBD tahun 2018 adalah sekitar Rp6,988 triliun,” terangnya.

Nasrul berharap, penetapan rancangan perubahan APBD tahun 2018 dapat dilakukan tepat waktu meskipun disadari proses pembahasan membutuhkan waktu. Dia berharap, pembahasan oleh DPRD bersama TAPD menghasilkan postur APBD yang optimal dalam rangka melanjutkan pembangunan daerah menuju pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (rm/ril).

CMYK

9 Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

SENIN, 17- 25 SEPTEMBER 2018, MINGGU II

Edisi : # 245Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

8.490 Data DPT Ganda di Hapus KPU Kota Batam BATAM, RAKYAT MEDIAKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menghapus 8.490 pemilih yang ada dalam daftar pemilih tetap (DPT).Hal ini berdasarkan hasil rapat pleno DPT hasil perbaikan di Hotel Harmoni One Batam Centre, Kamis (13/9/2018) lalu.

Sebelumnya, jumlah DPT pada pleno di tingkat KPU Batam pada 20-21 Agustus ditetapkan sebanyak 638.170 orang.

Oknum Imigrasi Lingga Dituding Bermain TKI

Jumlah itu kemudian menyusut menjadi 12 orang pada pleno di tingkat KPU Kepri pada 30 Agustus menjadi 638.158 orang.”Kini, pada pleno DPT hasil perbaikan, jumlah pemilih Batam berkurang 8.490 orang menjadi 629.668 pemilih dan 2.923 TPS,” ujar Komisioner KPU Batam, Zaki Setiawan.

Bersambung ke Hal 10

Kepala Imigrasi Dabo Singkep

Bugie Kurniawan

LINGGA, RAKYAT MEDIA-Isu yang berkembang adanya oknum di internail imigrasi Dabo Singkep yang bermain TKI membuat Kepala Imigrasi Dabo Singkep, Bugie Kurniawan, kebakaran jenggot.Kepada wartawan Bugie mengaku tidak mengetahui adanya oknum di internalnya yang bermain TKI.

“Saya tidak tahu.Kalau dari saya perintahnya masih belum berubah bahwa sampai saat ini kita tidak ada pengiriman TKI.Buat apa kucing-kucingan,” jelasnya menjawab tudingan adanya oknum di internal Imigrasi yang bermain TKI, Minggu (9/9/2018) lalu.

Menurut Bugie, isu yang berkembang diduga ada se-

orang oknum di internal Imigrasi Dabo Singkep bermain TKI sudah diketahuinya.

Bahakan ia mengaku menerima informasi tersebut dari berbagi sumber yang layak dipercaya.”Tidak ada, info darimana itu?Kalau saya konsisten orangnya.Selain itu kita kan sudah kenal Bersambung ke Hal 10

Ketua Kadin Jadi Raja Gukguk :

Walikota Dituding Naikkan Pajak dan Retribusi 300 Persen Kapolda Kepri Gelar Kenduri Laut dan Pengobatan Gratis BATAM, RAKYAT MEDIAKapolda Kepri menggelar kenduri laut serta pengobatan gratis dalam menyembut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1440 H di Pulau Mongkol Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (9/9/2018).

Kegiatan ini baru pertama kali dirinya melihatnya, kegiatan ini harus dipertahankan dan harus diapresiasi oleh semua pihak serta harus dilestarikan.Demikian dikatakan Kapolda kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto kepada wartawan.

Dijelaskannya, kegiatan tersebut bisa menjadi objek pariwisaBersambung ke Hal 10

BATAM, RAKYAT MEDIAKetua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Jadi Raja Gukguk menuding Walikota Batam Muhammad Rudi telah menaikkan pajak dan retribusi diberbagai sektor seperti PBB, IMB, juga pajak hiburan, tak tanggung-tanggung kenaikan itu mencapai 100 hingga 300 persen secara diam-diam.

Demikian hal diatas dikatakan Ketua Kadin Kota Batam Jadi Raja Gukguk kepada wartawan belum lama ini.Ini atas dasar sudah ada laporan dan pengaduan atas pembayaran yang telah dilakukan, seperti PBB.Menurut Raja, walau kenaikan pajak dan retribusi daer-

ah adalah kewenangan Kepala Daerah, namun, ia seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum pulih, dengan tidak semena-mena menaikkan pajak dan retribusi itu. “Ini sangat memberatkan masyarakat dan pengusaha ditengah kondisi ekonomi yang belum baik,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah, walikota seharusnya lebih mementingkan membuat program pertumbuhan ekonomi daripada menggenjot kenaikan penerimaan PAD dengan menaikan pajak dan retribusi, kata dia.

Lanjut Raja, kebijakan ini akan Bersambung ke Hal 10

GUBERNUR, Kapolda Kepri dan Wakil Walikota Batam poto bersama.

Polisi Gerebek Gelper Berbau Judi

KABID Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga SH

NONGSA, RAKYAT MEDIA-Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum), Polda Kepri menggerebek aktivitas gelanggang permainan (Gelper) yang berbau perjudian, YHK Zone di Komplek Lytech Blok B11 - B15 Bengkong Sadai, Minggu (2/9/2018) pekan lalu.

Dalam penggerebekan tengah malam itu, polisi menangkap 18 orang yang diduga sebagai pekerja, serta pelaku perjudian.Selanjutnya, mereka digiring ke MapolBersambung ke Hal 10

BI Batam Larang Bawa Uang Asing Diatas Rp1 M BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Rizal Eka Putra mengatakan bahwa batas maksimal orang membawa uang kertas asing tidak boleh melebih dari Rp1 miliar setelah dikurskan ke rupiah.

Demikian disampaikan Gusti Rizal dalam acara sosialisasi Peraturan Bank Indonesia mengenai ketentuan pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) kedalam dan keluar daerah pabean Indonesia, Kamis (13/9/2018) lalu, yang digelar oleh BI Perwakilan Kepri.

Acara yang berlangsung di lantai 3 gedung serbaguna Bank Indonesia itu menghadirkan kalangan perbankan di Kepri, pengusaha money changer, Assosiasi Pedagang Valuta Asing,

DISHUB KOMITMEN BERANTAS PARKIR ILEGAL BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam berkomitmen dalam memberantas parkir ilegal di beberapa titik, terutama di kawasan Nagoya dan Jodoh. Bentuk konkretnya telah dibentuk tim penindak yang melibatkan aparat Pemerintah.

Kepala UPT Parkir Batam, Alex mengakui saat ini masih banyak parkir ilegal di

Kota Batam yang dikelola oleh oknum atau biasa disebut raja kecil. Untuk menertibkan mereka maka perlu langkah penindakan yang akan dilakukan oleh tim yang di dalamnya bekerja sama dengan aparat. ”Kita punya tim penindak parkir liar yang bekerjasama dengan aparat.

Kita bentuk tim pemberantas

KEPALA BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra dan kalangan perbankan di Kepri.

Pengelola Kawasan Industri, Bea Cukai Batam, Pengelola Bandara Hang Nadim dan lain sebagainya.

Dijelaskan, bahwa pemberlakuan peraturan pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) mulai berlaku efek-

tif sejak tanggal 4 Juni 2018, namun pengenaan sanksi mulai diterapkan sejak tanggal 3 September lalu.Gusti mengatakan, peraturan ini diberlakukan bukan untuk Bersambung ke Hal 10

KEPALA UPT Parkir Batam, Alex

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Bersambung ke Hal 10

SAMBUNGAN

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

PLN Batam Bantu Korban Gempa Lombok

KANTOR PLN Batam Jl. Engku Putri No. 3 Teluk Tering Kota Batam

Realisasi PAD Kepulauan Meranti Sudah Capai 52,77 Persen SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Tahun ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp81.160.000.000. Hingga September 2018, capaiannya telah berada di angka Rp42.825.002.197.15 atau 52,77 persen.

Angka itu ditargetkan dari 4 sektor diantaranya Pajak Daerah Rp12.910.000.000, retribusi daerah Rp3.275.000.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp22.000.000.000, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp42.975.-

000.000.

“Sisa target Rp38,3 persen,” kata Ery Suhairi, Kepala BPPRD Kepulauan Meranti.

Kata Ery Suhairi lagi, untuk di sektor pajak saja, ada 10 item yang digenjot dari.

Diantaranya hotel, restoran, reklame, Penerang jalan PLN, Penerang jalan non PLN, air bawah tanah, sarang burung walet, mineral bukan batuan dan logam, bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta BPHTB.”Target Rp12,9 miliar. Sudah 65 persen,” kata Ery Suhairi, Kamis (13/9/2018).

Sebelumnya, saat acara

Oknum Imigrasi lama, ngapain saya kucingkucingan,” tegasnya lagi membantah informasi tersebut.

Bugie mengatakkan, pihak Imigrasi Dabo berterima kasih kepada rekan wartawan sudah melakukan konfirmasi terkait informasi

yang beredar tersebut. Namun dia juga mengaku dikarenakan sibuk dengan berbagai kegiatan jadi belum bisa ditemui untuk mengklarifikasi isu yang berkembang tersebut.

“Terima kasih juga sudah berkenan konfirmasi dulu ke

8.490 Data Zaki menyebutkan penghapusan DPT terjadi di seluruh kecamatan. Penghapusan pemilih terbanyak terjadi di Kecamatan Sagulung dengan 2.746 pemilih. Kemudian di Sekupang 1.714 pemilih, Bengkong 1.306 pemilih, Seibeduk 719 pemilih, Nongsa 588 pemilih, Batuaji 429 pemilih, Galang 237 pemilih, Bulang 218 pemilih dan Lubukbaja 195 pemilih.”Lalu Batuampar 166 pemilih, Batam Kota 157 pemilih, dan Belakang Padang 15 pemilih,” katanya.

Saat ini jumlah pemilih tertinggi di Kota Batam masih ditempati Kecamatan Sagulung dengan 116.551 pemilih dan 579 TPS. Kemudian Batam Kota 95.004

pemilih dan 436 TPS, Sekupang 77.537 pemilih dan 346 TPS, Batuaji 65.337 pemilih dan 281 TPS, Bengkong 61.646 pemilih dan 265 TPS, Lubukbaja 50.510 pemilih dan 232 TPS, serta Seibeduk 45.010 pemilih dan 229 TPS. Selanjutnya Kecamatan Nongsa dengan 44.283 pemilih dan 186 TPS, Batuampar 39.880 pemilih dan 214 TPS, Belakangpadang 14.598 pemilih dan 70 TPS, Galang 11.915 pemilih dan 52 TPS, serta Bulang 7.397 pemilih dan 33 TPS. ”Pengurangan 8.490 pemilih itu merupakan hasil dari penghapusan pemilih ganda sebagaimana rekomendasi Bawaslu dan pencermatan yang dilakukan KPU Batam.

Awalnya, Bawaslu menemu-

saya, mohon maaf saya belum bisa ajak berjumpa dengan kawan media karena benarbenar masih ada tugas yang perlu diselesaikan. Minggu ini saya ke Jakarta, sepulang dari Jakarta saya jadwalkan untuk ngopi bareng,” ucapnya mengakhiri. (rm/hk)

kan jumlah pemilih ganda sebanyak 10.569 orang,” ucapnya.

Sementara dari pencermatan KPU Batam melalui PPS dan PPK, jumlah pemilih ganda mencapai 16.845 orang.Pemilih ganda ini ada yang terdaftar dua kali atau lebih di satu tempat pemungutan suara (TPS) maupun antar TPS. Dari data tersebut, selanjutnya PPS dan PPK menyisir pemilih ganda tersebut untuk memastikan keberadaan akhir domisili pemilih. ”Tujuannya agar penghapusan pemilih ganda dalam DPT bisa dilakukan secara tepat, sehingga tidak berimbas terhadap hilangnya hak pilih warga,” jelasnya. (rm/ feri) Sambungan Hal. 9

laut, juga dilaksanakan kegiatan pengobatan gratis yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Batam untuk memberikan pelayanan kesehatan serta pemberian tali asih kepada anak-anak masyarakat Desa Pemping.

Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.

“Selain Kegiatan Kenduri Laut kita juga memberikan pengobatan secara gratis kepada masyarakat Kelurahan Pemping melalui Dinas Kesehatan Kota Batam,” ujar Andap.

Untuk mendapatkan ber-

BI Batam mempersulit pelaku usaha, melainkan peraturan ini dibuat hanya untuk menertibkan pencatatan administrasi data uang yang masuk ataupun keluar dari negara kita ini.

Gusti menganjurkan kepada para pelaku usaha, agar segera mengurus perizinan di Bank Indonesia, supaya tidak mendapatkan sanksi. “Saat ini baru dua perusahaan saja yang sudah mengurus perizinannya, yakni PT. Citra Niaga Valasindo dan PT. Niaga

Sambungan Hal. 9

Sambungan Hal. 9

Kapolda Kepri ta dengan event perlombaan dari masyarakat pesisir dan bisa dibuat lebih besar lagi untuk mendatangkan para turis.”Saya rasa ini kegiatan yang mempunyaidaya tarik para wisatawan.Dan Pak Gubernur bisa mendukung dengan menjadikan agenda tahunan,” ujarnya.

Andap menghimbau kepada masyarakat pesisir untuk bersama-sama saling menjaga kerukunan dan menjaga keamanan diwilayah pesisir Batam serta Kepri ini, himbaunya.

Selain kegiatan kenduri

sosialisasi pajak dan retribusi daerah bagi wajib pajak dan wajib retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekda Yulian Norwis berpesan bahwa saat ini daerah tak bisa lagi berharap penuh dari pemerintah pusat.

Yulian Norwis meminta dinas terkait untuk memaksimalkan pendapatan lain yang bisa digarap sesuai perundang-undangan.”DBH tiap tahun berkurang. Kedepan sektor pajak yang telah ditetapkan harus diterapkan.

Mengingat kita butuh sumber dana sangat besar untuk pembangunan,” pesan Yulian Norwis. *

kah dari kegiatan tersebut kami juga menggelar do’a bersama masyarakat nelayan pesisir dan silaturrahmi Kamtibmas, ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kepri H.Nurdin Basirun, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, anggota DPR RI Dwi Ria Latifa, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah, para pejabat Utama Polda Kepri, segenap tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita dan tokon pemuda Kecamatan Belakang Padang. (rm/wk).

Sambungan Hal. 9

Lestari,” katanya Dalam pelaksanaannya, Gusti menyebutkan pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda didaerah pabean, akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Sanksi yang dikenakan adalah denda sebesar 10% dari seluruh UKA yang dibawa, atau maksimal Rp 300 juta,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara sosialisasi ini adalah, Direktur Departemen Pengelolaan Devisa, Anastuty Kusuma-

wardani, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Fillar Marindra, Pengawas Senior Dep. Surveilans Sistem Keuangan, Miftah Fauzi, Direktur TPPU BNN Pusat, Bahagia Dachi.

Dan ketua umum Assosiasi Pedagang Valuta Asing, Dato’ Amat Tantoso.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab peserta dengan narasumber dan penyerahan cinderamata kepada perwakilanBNN Pusat, Bahagia Dachi. (rm/red).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Gempa bumi di Lombok mendapat perhatian dari berbagai khalayak umum bahkan yang peduli maka langsung memberikan bantuan baik logistik peralatan maupun yang lainnya.

Bantuan kemanusiaan korban Gempa Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berdatangan sehingga meringankan beban yang kena gempa.

Seperti halnya belum lama ini, PLN Batam memberikan bantuan kemanusiaan buat para kor-

ban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan berupa sembako, tenda dan air mineral senilai Rp200 juta diberikan langsung pihak manajemen kepada para korban.

Sekretaris Pekerja (SP) PLN Batam, Bukti Panggabean menyampaikan, bantuan tersebut di himpun dari pegawai PLN Batam.”Kami lakukan secara spontanitas melalui grup WhatsApp,” kata Manajer of Public Relation PLN Batam ini.

Selama tiga hari, pihak

SP PLN Batam berhasil menghimpun dana sebesar Rp200 juta. Manajemen kemudian mengutus tim yang dipimpin Sekretaris Perusahaan PLN Batam Samsul Bahri, Ketua SP PLN Batam Mulnawarwan dan Sekretaris SP PLN Batam Bukti Panggabean untuk menyalurkan bantuan tersebut.”Kita distribusikan di wilayah yang belum pernah mendapatkan bantuan,” katanya.

Selama empat hari di wilayah bencana, tim melihat langsung penderitaan yang dirasakan oleh

Walikota Dituding membuat Batam menjadi mahal dan dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi Batam, apalagi Kadin Batam selama ini mencanangkan Batam 2018 sebagai Tahun Investasi. Ia meminta Pemko Batam tidak mengorbankan masyarakat dengan memberikan beban pajak, walau kini Batam sedang mengalami defisit.

Defisit pada APBD itu terjadi karena peningkatan anggaran belanja pada Pemko yang mengakibatkan anggaran belanja lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima oleh Pemko, bebernya.

Ia menyampaikan, Pemko Batam tidak boleh semena-mena menetapan kebijakan, karena otonomi daerah Pemko Batam adalah otonomi yang harus di kerjasamakan. Maka kebijakan pajak dan retribusi di Batam harus dikoordinasikan dengan berbagai elemen.

“Ini belum di koordinasikan dengan Kadin Kota Batam sebagai Wadah Organisasi Pengusaha di Batam, maka dengan ini Kadin Batam minta agar supaya ditunda dulu pemberlakuannya, sambil akan di evaluasi dasar aturan penatapan kebijakan kenaikan tersebut,” ucap dia.

Tidak hanya itu, Kadin akan menggelar diskusi publik dengan tema ‘Membedah Kenaikan Pajak dan Retribu-

si Daerah yang Memberatkan Masyarakat Batam. ”Kadin Batam, akan mengevaluasi kebijakan Walikota Batam ini dan akan mempersoalkannya kepada para pemangku kepentingan di pemerintah pusat dari Mendagri hingga Presiden,” paparnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah membantah ada kenaikan terbaru terkait pajak dan retribusi di Batam.

Apalagi sampai 100 persen bahkan 300 persen.”Yang terakhir Perda nomor 7, kan itu udah lama udah tahun kemarin., tidak ada lagi sekarang. Makanya saya heran, Kadin bilang ada, pajak apa yang naik? Retribusi dan lain-lain belum ada perubahan,” katanya.

Pajak yang dimaksud Raja adalah Peraturan Daerah (Perda) Batam Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah revisi Perda Nomor 5 tahun 2011 ini berlaku Maret 2018 lalu untuk pembayaran April. Pemberlakuan ini seiring berakhirnya masa penundaan selama tiga bulan pajak dari Desember 2017 hingga Februari 2018 ini.Penundaan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 72 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Pajak Daerah Berupa

Sambungan Hal. 9

Penundaan Kenaikan Tarif Pajak.

Adapun rincian kenaikan pajak-pajak yakni pajak hiburan di antaranya pajak diskotik, klub malam, panti pijat, spa dan sejenisnya mengalami kenaikan dari 15 persen menjadi 35 persen. Sementara permainan ketangkasan atau gelanggang permainan yang semula tinggal 15 persen, kini dibagi dua, khusus ketangkasan dewasa naik menjadi 50 persen sedangkan untuk anak-anak tetap 15 persen. Didalamnya juga diatur pajak pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor yang semula 10 persen naik menjadi 20 persen. Pajak boling dari 5 persen menjadi 15 persen.

Pajak reklame juga naik.

Kenaikan dibagi dalam dua kategori, jika reklame non rokok dan non alkohol naik dari 15 persen jadi 20 persen. Sementara, reklame rokok dan alkohol dari 15 persen jadi 25 persen. Sedangkan pajak parkir dari 20 persen menjadi 25 persen.

Sementara untuk Nilai Jual Objek Tanah, ia mengatakan memang kewajiban kepala daerah melakukan penyesuaian berdasarkan penilaian pasar dan pendekatan ekonomi.”Itupun per wilayah sesuai dengan pertimbangan. Tahun ini misal wilayah A, tahun lain wilayah B,” kata dia.

Polisi Gerebek da Kepri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

Dirreskrimum, Kombes Pol Hernowo Yulianto didampingi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga SH mengatakan, penggerebekan lokasi perjudian YHK Zone dan penangkapan para pekerja dan pelaku perjudian itu berdasarkan informasi dari masyarakat. Lalu, dikembangkan. ”Selain menangkap 18 tersangka, saat penggerebekan itu kami juga mengamankan barang bukti 1 unit desin dora, dan chip, 1 unit mesin world cup, dan chip,serta uang tunai sebanyak Rp73.440.000. Selain itu, juga ditemukan beberapa barang bukti lainnya,” kata Kombes Pol Hernowo Yulianto yang didampingi Kombes Pol Erlangga saat gelar ekspose kepada wartawan di Mapolda Kepri, Rabu (5/9/

2018) lalu Dari hasil penyelidikan terhadap 18 orang yang diamankan, ucap Kombes Hernowo, pihak penyidik Polda Kepri akhirnya menetapkan 8 orang sebagai tersangka.

Dan mereka dianggap telah memenuhi unsur perjudian dan dijerat pasal 303 junto KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. ”Kedelapan orang yang ditetapkan tersangka tersebut ialah Peterson alias Peter selalu manager, Adi Irawadi selaku penukar hadiah, Tomy selaku kasir koin, Riki Irawan selaku kasir hadiah, beserta Melon dan Devi Hermawati selaku wasitnya,” ujar Hernowo.

Sedangkan untuk pemilik Gelper YHK Zone, papar Dirreskrimum Polda Kepri, masih diselidiki dan jika memenuhi unsur penyelidikan tentang perjudian, maka dia juga akan ditangkap.”Kasus

wasan terhadap raja kecil ini terus dilakukan secara simultan setiap hari. Apabila ditemukan maka langsung diambil tindakan. Sedangkan untuk pengawasan parkir resmi anggota Dishub terus berpatroli dari pukul 6 pagi sampai 8 sore untuk memastikan agar tidak ada permainan dilapangan” Anggota kita satu hari tiga kali melakukan pengawasan dilapangan untuk yang terdaftar. Pada jam operasional dari jam 6 sampai 8 malam,” kata Alex.

Ia menambahkan saat ini jumlah titik parkir setelah dilakukan survei dan dilanjutkan dengan Surat Keputu-

Terpisah, Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan, terkhusus penyesuaian NJOP merupakan keharusan, karena kalau tidak disesuaikan akan jadi temuan dan dirinya sebagai kepala daerah akan bermasalah dengan hukum. Bahkania menggarisbawahi hal ini bukanlah kenaikan namun penyesuaian.

Ini bukan tanpa alasan, karena setiap wilayah bahkan ada yang tetap dan turun sesuai dengan penilaian pasar, ujar Rudi.

Soal NJOP sebagai dasar penerapan PBB ini, ia mengaku tidak ada yang mempersoalkan. Untuk sektor lain yakni IMB ia membantah ada kenaikan. Namun ia mengaku tidak tahu kenapa Kadin justru yang keberatan. “Kadin tak punya tanah, mereka organisasi, yang punya tanah mereka-mereka yang jadi pengurus itu,” ujar Rudi.

Ia juga memastikan tidak ada aturan baru terkait kenaikan pajak dan retribusi. Sebagai kepala daerah, ia menyebutkan belum ada satupun surat atau keputusan pun yang ia tandatangani terkait kenaikan seperti yang disebut Kadin Batam.”Kan masih perda lama, belum ada perda baru, tak ada kenaikan retribusi.Misalkan ada perda yang akan dirubah, kan perlu Perwako, saya tak ada tanda tangan,” pungkasnya. (rm/btp) Sambungan Hal. 9

perjudian yang berkedok gelanggang permainan ini masih kita kembangkan dan dalami. Sehingga, kita akan mengungkap siapa yang menjadi pelaku utamanya. Makanya, tim penyidik masih bekerja,” ungkap Hernowo.

Terkait kasus trafiking dengan tersangka Kasih dan Oyon, imbuh Hernowo, tetap menjadi atensi Kapolda. ”Artinya, sekecil apapun kasus perdagangan orang atau penempatan tenaga imigran (TKI) secara ilegal keluar negeri, akan kami tumpas hingga keakar-akarnya,” tegas Hernowo. Begitu juga dengan hal yang dilakukan oleh tersangka Kasih dan Oyon, ujarnya, disangkakan sebagai sebuah jaringan penempatan TKI yang sudah menjadi incaran kepolisian, dengan berbagai modus.

“Mereka ini memiliki banyak peran dan bekerja secara parsial.Ada yang ber-

Dishub Komitmen ini untuk menindak Jukir ilegal,” ungkap Alex dalam RDP bersama DPRD Kota Batam.

Ia mengungkapkan pola kerja oknum parkir ilegal ini, yakni menempatkan beberapa anggotanya pada sejumlah titik keramaian yang tidak mendapatkan izin resmi dari Dishub Batam, selanjutnya pungutan didapatkan tersebut dikumpulkan oleh raja kecil, sehingga tidak masuk kedalam kas daerah. ”Nagoya dan Jodoh itu banyak raja kecil. Kami tahu ada setoran keraja kecil untuk itulah tim dibentuk untuk memberantasnya,” ucapnya.

Ia melanjutkan penga-

warga setempat.”Rumahrumah rata dengan tanah, mereka kesulitan menjalankan aktivitas pendidikan, keagamaan dan kesehatan,” katanya.

Bukti berharap, bantuan yang diberikan tersebut dapat membantu meringankan beban para korban bencana. Serta wilayah yang porak poranda akibat gempa dahsyat tersebut bisa segera pulih seperti sedia kala.”Kita berharap infrastruktur serta trauma yang dialami warga akibat kejadian itu bisa segera pulih,” harap Bukti. (rm/btp)

tugas sebagai perekrut dari daerah asal, ada yang bertugas sebagai pengurus dokumen, ada sebagai penyedia alat transportasi, ada yang bertugas sebagai penampung di Batam, dan yang bertugas sebagai pengantar, dan penempatan di Malaysia,” papar Kombes Hernowo.

Terkait pengungkapan kasus traviking ini, ungkapnya, juga masih dilakukan satu pengembangan untuk mengungkap siapa dalang, maupun pelaku utamanya. ”Artinya, saat proses penyelidikan kasus ini terputus maka akan sulit untuk diungkap secara tuntas. Makanya, kasus trafiking dan penempatan tenaga kerja imigran keluar negeri secara ilegal, akan kita kembangkan hingga tuntas. Sebab, kasus ini sudah banyak memakan korban sehingga menjadi atensi bapak kapolda,” pungkasnya. (rm/hk).

Sambungan Hal. 9

san (SK) Walikota Batam jumlah titik parkir meningkat menjadi 471 titik dengan 8 orang korlap. Pola setoran bisa melalui Korlap maupun diantar langsung ke kantor Dishub.

Untuk pendapatan dari retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sampai Semester I tahun 2018 masih jauh dari target yang ditetapkan. Target dalam APBD 2018 sebesar Rp10 miliar namun sampai saat ini baru terealisasi sebesar Rp3,5 miliar artinya baru tercapai 35 persen.

Ditempat sama Anggota DPRD Kota Batam, Mesrawati Tampubolon menilai

realisasi pendapatan dari sektor parkir masih jauh dari harapan padahal jumlah kendaraan di Batam setiap hari selalu meningkat. Bahkan titik parkir hampir selalu ada dipusat keramaian. ”Berhitung dengan jumlah pendapatan 35,4 persen masih jauh dari target awal. Dan angka ini menurun,” katanya.

Menurutnya dengan total jumlah pendapatan sekarang berbanding teebalik dengan parktek parkir dilapangan. ”Saya katakan hanya dihalaman rumah saja yang tidak kena pungutan parkir, keluar sedikit saja maka sudah dipalak parkir,” tutupnya. (rm/hlk).

CMYK

11

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

DPRD Kepri Sambut Kunjungan 360 Pramuka Sekepri SEBANYAK 360 peserta kabupaten/kota se-provinsi kepri mengunjungi kantor DPRD provinsi kepri, senin pagi (13/08). Mereka berjalan kaki dari Bumi Perkemahan Dompak menuju kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kunjungan ini Diikuti Kwartir Cabang Tingakat II masing-masing daerah dari Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, yakni dari Kwarcab Kabupaten Bintan, Kwarcab Kabupaten Lingga, dan Kwarcab Kota batam.

Sementara untuk Kwarcab daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun tidak smpat mengikuti kegiatan ini dikarenakan jarak dan keterbatasan dana.

Para peserta Pramuka Penggalang ini disambut langsung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepri, yakni Jumaga Nadeak, Hanafi Ekra, Husnizar Hood, Dr. Jusrizal, Abdul Rahman, Sukhri Farial, dan Teddy Jun Askara.

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak dalam kunjungan ini menjelaskan bidang masing-masing komisi serta tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi Kepri serta memberikan apresiasi terhadap adek-adek Pramuka telah mengunjungi kantor DPRD Kepri. "saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada adek-adek pramuka yg telah mengunjungi kantor DPRD Provinsi Kepri, ujarnya".

Jumaga mengharapkan untuk adek-adek pramuka harus memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadi orang yg hebat dan sukses.

Sunarno, selaku Ketua Panitia Kemah Besar Pramuka Kepri mengatakan, "tujuan dari kegiatan kunjungan ini untuk mengenal dan mengetahui gedung dewan serta fungsinya, ini merupakan kunjungan ke-3 ke Kantor Dewan ini."

Kunjungan Pramuka Penggalang ini merupakan salah satu agenda dalam memperingati HUT Pramuka yang ke-57. (hms)

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak Memberikan kata sambutannya

MENYANYIKAN lagu yel-yel

ANGGOTA DPRD Kepri Menyambut kedatangan anngota Pramuka

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak Memberikan kata sambutannya

MEMBERIKAN arahan ke anak pramuka.

ANGGOTA pramuka berbaris di gedung DPRD Kepri

ANGGOTA pramuka menyalamai anggota DPRD Kepri

MEMBERIKAN Arahan

BERFOTO bersama

ANGGOTA pramuka baru datang di gedung DPRD Kepri

PARA Anggota Pramuka yang duduk bersama

TAMPAK para Anggota DPRD Kepri menyambut Anggota Pramuka

KETUA DPRD menyambut di ruangannya

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

12

BERFOTO bersama

Bupati Lingga, H Alias Wello Melantik 60 Orang Kepsek di Gedung Nasional Dabo Singkep BUPATI Lingga, Alias Wello, melantik 60 Kepala Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Auditor, di Gedung Nasional Dabo Singkep, Jum’at (14/9/2018).

Bagi pria yang kerap disapa Awe ini, pelantikan tersebut terbilang istimewa. Pasalnya, dalam setiap pelantikan Awe tak pernah memimpin pelaksanaan dalam jumlah vesar disuatu ruangan, semisal auditorium yang digelar saat ini. Biasa pelaksanaan kegiatan di gelar di kebun dan sawah.

Awe mengungkapkan, menurutnya dengan melaksanakan pelantikan di kebun dan di sawah, merupakan upaya untuk menginspirasi bagi mereka yang dilantik, dengan begitu mereka yang akan mengemban amanah akan bersahaja dengan alam.

Selain itu, menurut Awe, dengan menggelar pelantikan di alam terbuka akan menampakkan bahwa suatu pelantikan tidak ada yang sakral dan tidak ada yang luar biasa.

“Sebab yang luar biasa itu adalah kerja-kerja saudara, kalau pelantikannya biasa-biasa saja.

Karena peran satu jabatan sebelum melaksanakan pekerjaan harus dilantik,” ungkapnya.

Awe mengutarakan pendapatnya mengenai kebiasaanya melantik ditempat tertutup hanya untuk mereka yang kurang sehat, seperti mereka yang tidak bisa berdiri terlalu lama dan tidak bisa berjemur.

“Jadi saya ingatkan untuk massa yang akan datang untuk acaraacara seperti ini akan kita adakan terbuka lagi, kita sebagai pekerja dengan situasi dan kondisi,” kata Alias Wello, saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Kepala SD, SMP dan Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, di Gedung Nasional Dabo Singkep, Jum’at (14/9/2018).

Dengan begitu Awe mengharapkan kepada para pejabat yang baru dilantik, dia mengibaratkan kedalam prinsip pilosofi masyarakat jawa, bagaimana seorang pemimpin itu berada di depan dan dapat memberikan contoh dan tauladan serta mampu berada ditengah-tengah komunitasnya, masyarakat yang di pimpinnya untuk mengambil prakarsa-

prakarsa dalam melaksanakan ide-ide baru yang inovatif.

Dilanjutkan, kemudian dia juga harus ada dibelakang siap untuk memberika dorongan-dorongan dan memberikan motovasi untuk berbuat sesuatu yang baik, inilah tiga prinsif kepemimpinan dalam pilosofi masyarakat jawa. itu masih sangat relefan dengan kondisi masyarakat kita saat ini. karena saya sudah banyak mendengar dan menerima keluhan masyarakat dalam masa kepemimpinan saya dalam 2 setengah tahun ini, masalah pendidikan dan masalah kesehatan. untuk kebijakan daerah masalah pendidikan dan masalah kesehatan adalah masalah dasar.

“Jadi pahami itu kemudian laksanakan, kepada kepala dinas pendidikan saya berharap selaku leader lansung di OPD ini, akan memberikan betul-betul satu motivasi dan mempersembahkan kerja yang terbaik bagi masyarakat dan bagi daerah, karena kita harus menjadi ujung tombak bagi masyarakat, kita tidak bisa lagi main-main dengan persoalan yang menyangkut masyarakat,” imbuhnya. (*)

BUPATI Lingga, Alias Wello, melantik 60 Kepala Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Auditor, di Gedung Nasional Dabo Singkep,

BUPATI Lingga, Alias Wello memberikan kata sambutannya

MENANDATANGANI berita acara

MEMBACAKAN sumpah pelantikan

CMYK

13

GALERI FOTO

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur H Nurdin Basirun: Jual Kearifan Lokal untuk Wisatawan

GUBERNUR H Nurdin Basirun periksa kesehatan

GUBERNUR H Nurdin Basirun menyalami pemuka adat.

GUBERNUR H Nurdin Basirun mengatakan kearifan lokal masyarakat di pulau-pulau Kepulauan Riau harus dikemas untuk kepariwisataan. Banyak yang bisa dijual, sehingga wisatawan akan mencatat kapan mereka harus hadir di Kepri untuk menikmati kemeriahan tradisi lokal.

“Harus terus dibangun sinergitas dunia pariwisata yang menghubungkan kearifan lokal yang diperkuat masyarakat pulau. Banyak yang ingin tahu tradisi dan budaya kita,” kata Nurdin saat menghadiri Kenduri Laut Masyarakat Laut di Mongkol, Belakangpadang, Kota Batam, Ahad (9/9).

Kenduri Laut yang diselenggarakan ini begitu semarak.

Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Reviato juga hadir pada acara tersebut. Hadir juga Wakapolda Brigjend Pol Yan Fitri Halimansyah, Wakil Wali

GUBERNUR H Nurdin Basirun berfoto bersama

Kota Batam H Amsakar Ahmad, dan Anggota DPR RI Dwi Ria Latifah. Mereka dipasangkan tanjak oleh masyarakat setempat.

Nurdin berkesempatan melepaskan tembakan tanda dimulainya pacu sampan layar. Dengan beragam ragam warna layar siap berpacu menjadi yang tercepat.

“Kibar kan merah putih jadi kan daerah pesisir yang lebih baik dan sejahteraan lagi. Kedepan event ini harus menjadi tahunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin dimunculkannya kearifan lokal akan menjadi benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. Nurdin minta masyarakat juga memperkokoh tali silaturahmi, untuk pencapaian yang baik dengan dunia pariwisata maritim.

Pada kesempatan itu, Nurdin sempat menghadiri jemputan per-

nikahan anak dari tokoh masyarakat laut Mongkol. Setelah itu Gubernur bersama sama melaksanakan shalat Zhuhur berjemaah di Mesjid Nurul Haq Mongkol Kelurahan Pemping. Makan bersama di ujung pelabuhan bersama rombongan.

“100 lebih pulau sekitar cuma 46 pulau yang berpenghuni dengan keamanan yang kondusif dan berkesejahteraan”, ucap Nurdin.

Setelah menikmati hidangan Gubernur bersama Kapolda, Wakapolda, Anggota DPR RI dan Wakil Walikota disuguhi tarian Dikir Barat yang ditampilkan anak-anak pulau. Nurdin, Irjen Andap, dan Dwi Ria Latifa tampak menikmati dikir barat dengan mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan para penarinya.

“Alhamdulillah terima kasih saudara semue, semoga berkah bagi kita semue,” kata Nurdin. (ist)

GUBERNUR H Nurdin Basirun berfoto bersama

GUBERNUR H Nurdin Basirun berfoto bersama dengan warga Berlakangpadang.

GUBERNUR H Nurdin Basirun menyaksikan Kapolada kepri memberikan hadiah kepada anak-anak

GUBERNUR H Nurdin Basirun bersama Kapolada kepri berdoa bersama

ATUSIAS para penonton

TANPAK para pacu sampan bersiap-siap

TANPAK para pacu sampan layar

KARIMUN-LINGGA

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Bupati Lingga Alias Wello Lantik Kepsek dan Auditor LINGGA,RAKYAT MEDIA –Bupati Lingga, H.Alias Wello, Sip.melantik dan mengukuhkan enam puluh (60) kepala sekolah dan enam auditor ,tepatnya di Gedung Nasional Dabo Singkep, Juma’at (13/9/2018). Pelantikan kepala sekolah tersebut terdiri dari tiga jenjang pendidikan, yakni kepala sekolah Dasar(SD) kepala Sekolah Menengah Pertama(SMP) dan kepala Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada prosesi pelantikan dan pengukuhan kepala sekolah tersebut, tampak hadir sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Lingga serta sejumlah tamu undangan dari berbagai elemen.

Dari pantauan, Rakyat Media di aula gedung nasional, tempat berlangsungnya prosesi pelantikan dan pengukuhan tersebut, Bupati Lingga,H. Alias Wello atau yang lebih beken dengan sapaan “Awe” tersebut ,sudah berada di dalam aula ge-

dung Nasional, dengan senyum khasnya ,menyapa seraya memberikan salam hormatnya kepada seluruh” kepala sekolah dan para tamu undangan yang hadir pada prosesi tersebut Dalam suasana yang hening dan penuh khidmad, “Awe” memulai prosesi pelantikan, yang diawali dengan mengucapkan Bismillah ,di lanjutkan dengan membaca ikrar sumpah jabatan ,yang di pandu langsung oleh kemenag Lingga.

Setelah seluruh rangkain prosesi pengukuhkan dan pelantikan kepala sekolah SD. SMP, SMA dan auditor tersebut,bupati Lingga menyampaikan kata sambutan dan sejumlah untaian kalimat pesan dalam bentuk nasehat kepada seluruh kepala sekolah pasca pelantikan.

Bupati Lingga berharap kepada seluruh kepala sekolah, supaya untuk lebih meningkatkan lagi mutu pendidikan di

Kabupaten Lingga,yang pada gilarannya nanti semua Generasi muda sudah memiliki SDM yang menunjang ,harapnya.Awe juga menegaskan kepada kepala Sekolah yang sudah mendapatkan amanah dan kepercayaan , agar dapat menjalankan tugastugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab,tegasnya.

Menurut bupati Lingga kepala sekolah merupakan “Supervisi akademik” yang memiliki tugas membimbing guruguru , dalam melaksanakan proses pembelajaran di Ruangan kelas atau di lapangan.Kepala Sekolah atau Supervisi akademik , juga mencakup kurikulum kegiatan belajar dan mengajar ,dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, kepala Sekolah juga harus memiliki dan menguasai konsep supervisi Di akhir sambutanya bupati Lingga meminta kepala sekolah untuk lebih memperhatikan lagi

BUPATI Lingga, H.Alias Wello, Sip

perkembangan sekolahnya, terutama guru -guru dalam mejalankan tugasnya pada saat proses mengajar. Karena kinerja yang baik dan prestasi yang bagus nantinya menjadi tolak ukur bagi guru dan kepala seko-

lah sendiri,tunjuk kan profesionalitas dan lebih meningkatkan lagi etos kerja ,sebab etos kerja sudah menjadi tuntutan sebagai bagian dari profesionalisme seorang kepala sekolah .

Mari kita bersama-sama

Bupati Karimun Kunjungi Kampung Toga Kelurahan Harjosari

KEINDAHAN panorama Pulau Duyung Kab.Lingga.

Pulau Duyung Wisata Baru Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun melihat Pulau Duyung Kabupaten Lingga, destinasi yang sudah terekspose dan masih tersembunyi, maka dari itu harus segera digarap sebab sektor ini harus dapat ruang seluasluasnya untuk masuknya investasi.”Investor semakin yakin dengan potensi pariwisata Kepri.Banyak pulau yang mempesona, seperti Pulau Duyung, Kabupaten Lingga ini,” kata Nurdin, dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah pulau belum lama ini di Kabupaten Lingga.

Di sela aktivitasnya, Nurdin menikmati betul indahnya pantai di Pulau Duyung.Garis pantai yang panjang dan suasana yang alami serta pemandangan yang bagus, lokasi ini tidak kalah saing dengan Benan, Kabupaten Lingga.

Menjelang petang dari sisi pantai tanda-tanda sunset pun mulai terlihat.Di sisi kiri gunung Daik.Kondisi lautnya yang tenang dan jernih sangat cocok untuk berbagai permainan air laut.”Besok saya bawa kawan-kawan pengusaha main jet sky ke Pulau Duyung. Pulau ini sangat dekat dari Batam cuma satu jam,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, pariwisata dapat menggerakkan ekonomi Kepri. Untuk wisata bahari, Kepri punya banyak keunggulan. Karena itu, segala potensi harus dimunculkan dan akan segera melakukan pembenahan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Pihaknya segera berkoordinasi dengan Pemkab Lingga untuk segera mengembangkan sektor pariwisata pulau tersebut.”Pak Kades Pulau Duyung tolong dijaga dan lestarikan alam maupun lingkungan serta mengingatkan kepada generasi penerus akan aset besar ini,” kata Nurdin.

Di Pulau Duyung, Nurdin juga menghadiri turnamen sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-73 Tahun 2018 di Desa Pulau Duyung.Turnamen ini untuk mencari dan mengembangkan bakat pemuda dalam bidang olah raga khususnya sepak bola. Sekaligus menjalin persaudaraan antar sesama tim maupun para suporter.

Turnamen Sepak Bola Desa Pulau Duyung 2018 diikuti 64 tim yang berasal dari Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam. Pertandingan ini akan berakhir pada Oktober 2018.”Tumbuh dan kembangkan semangat kebersamaan dan sportivitas dalam melaksanakan setiap event olahraga sehingga lahir bibit-bibit yang unggul dan mampu bersaing,” kata Nurdin.

Nurdin meminta kegiatan ini jadi agenda tahunan sehingga bisa memupuk silaturahmi dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah akan melakukan pembenahan di setiap lapangan sepak bola seperti membangun tribun. (rm/Taufik safira).

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bupati Karimun beserta Ketua PKK Kabupaten Karimun Ibu Raja Asmah yg juga didampingi oleh Kadis Kesehatan dan Kadis PU mengunjungi Kampung Tanaman Obat Keluarga (Toga) di Keluraahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.Seperti Kampung Toga Desa Selat Mendaun, Kecamatan Karimun berhasil sebagai juara 1 tingkat Provinsi Kepri dan juara 3 tingkat Nasional pada tahun 2017.

Kali ini giliran Kampung Toga Asuhan Mandiri Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing yang akan dinilai khususnya di bidang kesehatan untuk tingkat nasional.

Yang mana Kampung Toga Asuhan Mandiri Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing masuk 4 besar dalam perlombaan Kampung Toga tingkat Nasional tahun 2018. ”Tanggal 14 nanti dari Kemenkes RI akan turun melakukan penilaian. Mudahmudahan hasilnya Kampung

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq kunjungi Kampung Toga di Kelurahan Harjosari beserta Ketua PKK Karimun Ibu Raja Asmah, dan rombongan.

Toga Kecamatan Tebing menjadi yang terbaik se-Indonesia pada tahun ini,” ungkap Bupati Aunur Rafiq baru-baru ini.

Bupati Karimun menyebutkan, tujuan diadakan Kampung Toga merupakan program dari Kemenkes RI untuk mendorong produk tanaman obat dan akupresur.

Kampung Toga Asuhan Mandiri Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing sudah semakin maju dan mengalami peningkatan. Salah satunya, bisa memproduk jamu dari tanam-tanaman yang di

tanam.”Jamunya sudah dipasarkan di rumah kreatif dan juga mini market. Adanya produk ini juga sudah membuat gerakan minum jamu ke masyarakat,” ujar Bupati Karimun yang juga meminum jamu produk dari Kampung Toga dikunjunginya itu.

Di Kampung Toga Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing ada sebanyak 90 jenis tanaman.Kampung Toga ini juga menjadi sebagai tempat objek wisata.Sudah beberapa para wisatawan berkunjung. (rm/gabe)

Karantina Pertanian Kelas II Karimun Bersama Polsek Moro

Amankan Daging Illegal

PETUGAS Stasiun Karantina Kelas II Tanjungbalai Karimun dan Instansi terkait mengamankan daging beku Illegal.

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjungbalai Karimun berkoordinasi dengan Polsek Moro telah berhasil mengamankan dua dari tiga kotak fiber berisi 11 kotak daging ayam beku tanpa dokumen yang diduga berasal dari Singapura di Pelabuhan Glugur, Selasa (11/9/2018) pekan lalu.

Diduga daging ayam beku tersebut dibawa oleh kapal penumpang yang berasal dari luar negeri, yakni Singapura atau Malaysia. Kotak daging ayam beku ini hanya

berlabel yang menginformasikan bahwa daging ayam beku tersebut berasal dari USA, dan dipastikan tidak memiliki dokumen persyaratan karantina.

Sebelumnya pada Agustus 2018 tim patroli gabungan juga menemukan daging kerbau beku sebanyak 18 kg asal Malaysia yang dibawa oleh Anak Buah Kapal feri MV Marina Baru V. Daging kerbau beku ini ditemukan di Pelantar Pelabuhan Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 19.00 WIB. Kemudian pada tanggal

28 Agustus 2018 petugas karantina yang dibantu dengan petugas Bea Cukai berhasil mengamankan 26 kg daging ayam dari Malaysia di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun.

Daging tanpa dokumen tersebut dibawa oleh penumpang kapal feri MV Tuah.

“Penindakan ini merupakan hasil nyata dari Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penindakan bersama POLRI dan TNI AL yang diadakan bulan agustus lalu yang kami selenggarakan di Hotel Aston Karimun,” kata Priyadi Pryadi berharap dengan adanya peningkatan koordinasi di bidang pengawasan dan penindakan ini diharapkan akan dapat mengurangi bahkan memberantas penyelundupan di Kabupaten Karimun khusunya di bidang perkarantinaan.

Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Karimun oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjungbalai Karimun agar masyarakat tidak mengkonsumsi daging illegal. Daging illegal yang masuk ke Karimun umumnya dalah daging beku tanpa dokumen yang berasal dari negara lain. (rm/gabe)

membangun Negeri Bunda Tanah melayu untuk menuju negeri yanf sejahtera, atau yang dalam bahasa jawa lazim disebut negeri yang, ”Gema ripah Loh Jinawi “Pungkasnya. (RM/ Taufik.safira)

Ribuan Warga Ikuti Pawai 1 Muharram 1440 H di Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Karimun melaksanakan Pawai Muharram Generasi Qur’ani 1440 H yang dipusatkan di Panggung Rakyat Putri Kemuning Coastal Area Tanjungbalai Karimun, Selasa (11/9/2018) pecan lalu.

Pelaksanaan Pawai Muharram tersebut dilepas langsung oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq yang didampingi Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Sekda Karimun M Firmansyah, Dandim 0317/TBK, Kapolres Karimun yang diwakili, Danlanal TBK yang diwakili.

Tampak ribuan masyarakat Karimun memadati kawasan Coastal Area, untuk menyaksikan Pawai Muharram Generasi Qur’ani 1440 Hijriah.Di mana para peserta Pawai Muharram tersebut diikuti sebanyak 8.651 peserta yakni dari TPQ, TPA dan dari umum SMP, SMA, TNI dan Polri.

Dalam sambutannya, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, pihaknya atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan selamat tahun baru Islam ke 1440 Hijriah. ”Semoga di tahun baru Islam 1 Muharram 1440 H ini dapat terus menumbuhkan semangat baru dalam me-

nyongsong kebersamaan khususnya menuju Karimun maju dan bersih,” kata Rafiq.

Selain itu, dia juga mengatakan, tahun baru Islam yang tentunya berbeda dengan tahun baru masehi, tentunya dengan nuansa religius yang sangat tinggi dan yang berbeda. ”Dan alhamdulillah di Bumi Karimun ini dapat kita lakukan dan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun dilaksanakan,” katanya.

Rafiq juga menyebutkan, kegiatan pawai tersebut dapat menjadikan ajang wisata religi di masa yang akan datang. Karena dilihat dari antusias peserta dan masyarakat dalam mengikuti kegiatan pawai tersebut. ”Kegiatan ini juga dapat mengundang tamu wisatawan dari negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura.

Dan mudah-mudahan mereka dapat menyaksikan bahwa beginilah umat Islam di Kabupaten Karimun yang begitu antusias di mana diikuti oleh ribuan masyarakat dalam menyambut tahun baru Islam,” kata Rafiq.

Orang nomor satu di Bumi Berazam itu berharap agar umat Islam di manapun berada dapat menjadi pribadi lebih baik lagi dari tahuntahun sebelumnya. (rm/btd)

Program Inseminasi di Karimun Hasilkan 74 Ekor Anak Sapi KUNDUR, RAKYAT MEDIA-74 ekor anak sapi hasil Inseminasi Buatan (IB) telah berhasil dikembangkan oleh warga dari Program IB di Desa Tanjungbatu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Ini merupakan program yang sedang dikembangkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Karimun.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim seusai mengunjungi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di Tanjungbatu Barat, Kecamatan Kundur, Senin (10/9/2018).Kunjungan tersebut untuk melihat sarana dan prasana Puskeswan serta perkembangan program inseminasi buatan yang sudah menghasilkan puluhan anak sapi di Pulau Kundur.

Dalam kesempatan itu, Anwar mengapresiasi petugas Puskeswan di Tanjungbatu yang memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Bahkan ia mendukung program inseminasi buatan yang hasilnya sudah dirasakan

masyarakat dan peternak sapi.

“Iya, saya sudah mendapat pemaparan dan penjelasan dari pelaksana tugas Puskeswan Yuriadi terkait keberhasilan program insemenisasi buatan di Pulau Kundur. Memang inseminasi buatan selama ini merupakan program dari Provinsi Kepri, makanya ke depan akan kita perhatikan,” tegas Anwar.

Lanjut Anwar, untuk mendukung program itu dibutuhkan sinergi antar lembaga baik pemerintah, asosiasi dan swasta untuk bersama-sama merencanakan, mengawasi, meneliti serta mengevaluasi peternakan yang bertumpu pada peternak lokal.

Sementara pelaksana tugas Puskeswan Kundur Yuriadi menyambut baik kunjungan Wakil Bupati untuk melihat perkembangan program inseminasi buatan yang sudah berjalan tiga tahun di Pulau Kundur.Dikatakannya, program inseminasi buatan di bawah pengawasan dan bimbingan bidang peternakan Provinsi Kepri. (rm/gabe)

CMYK

15

BINTAN-TANJUNGPINANG

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Polres Bintan Tangkap Mobil Pickup BawaRatusan Jerigen Tuak BINTAN, RAKYAT MEDIASatreskrim Polres Bintan berhasil mengamankan empat mobil pickup yang berisi 139 jerigen tuak di jalan Lintas Barat Bintan, pada Jumat (7/9/2018) pekanlalu.

Diduga empat kendaraan tersebut membawa minuman beralkohol menuju ke Pulau Batam.

Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Adi Kuasa Tarigan, kepada wartawan pada Sabtu (8/9/2018) mengatakan, pengamanan ratusan

EMPAT mobil pickup bermuatan ratusan jerigen minuman beralkohol

jerigen tuak tersebut dilakukan setelah sebelumnya Polres Bintan menerima laporan masyarakat, bahwa ada penjual minuman beralkohol yang rutin membawa minuman beralkohol dari Bintan ke pula Batam.

“Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar ada sebanyak empat mobil pickup yang bermuatan minuman jenis tuak dalan ratusan jerigen. Sehingga mobil beserta muatannya dan juga pemiliknya

langsung diamankan di Mapolres Bintan,” ungkapnya.

Adi Kuasa Tarigan menambahkan, sebanyak enam orang yang diduga pemilik ratusan jerigen berisi tuak tersebut diantaranya, berinisial Prd, Np, Sjk, Hp,Sj dan Sl. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pemilik minuman beralkohol tersebut.

“Secara aturan, setiap orang dilarang menjual minuman beralko-

hol tanpa izin. Makanya seluruh barang bukti baik minuman dan kendaraannya kita amankan. Terkait tindak pidananya masih kita lakukan pendalaman,” katanya.

Lebih jauh katanya, terkait peredaran minuman beralkohol yang diduga sudah beredar di wilayah Bintan hingga kota Batam, ini sudah meresahkan masyarakat. Apa lagi peredarannya memang tidak memiliki izin resmi. (rm/san)

Polres Bintan Musnahkan Sabu 3 Kg Asal Malaysia BINTAN, RAKYAT MEDIA-Polres Bintan bersama Badan Narkotika Nasioal Provinsi (BNNP) Kepri memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 3 kg dari tersangka DS (37) di Mapolres Bintan, Bandar Sri Bentan Bintan Buyu, Jumat (14/9/ 2018)lalu.

Pemusnahan Barang Bukti (BB) Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut selain Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang juga disaksikan pihak BNNP Kepri, Kajari Bintan Sigit Prabowo, Kepala Dinas Kesehatan Bintan serta dari BPOM. Boy menyampaikan, tersangka DS adalah warga Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. DS Tertangkap di hotel Pinang City Hotel jalan Gudang Minyak, Tanjungpinang pada tanggal 27 Agustus 2018 lalu,”Sabu seberat 3 Kg yang kita musnahkan ini merupakan hasil kerja keras Satres Narkoba Pol-

res Bintan dalam menangani permasalahan narkoba di Kabupaten Bintan,”kata AKBP Boy Herlambang kepada wartawan dalam jumpa pers di Mapolres Bintan, Jum’at (14/9)lalu.

Lebih lanjut dikatakanya, hasil pengakuan tersangka narkoba ini dibawa dari malaysia melalui jalur laut dan masuk kepelabuhan tikus lobam Bintan, dan dibawa ke Hotel Pinang City, ”Setelah kita dapat laporan dari warga, kita lakukan penyidikan akhirnya berhasil kita amankan DS serta Barang Bukti (BB) sabu seberat 3 Kg dalam tas yang terbungkus dalam alumunium poil dan dibungkus lagi dengan gabus yang sudah dilakban”,Jelas Boy. Lebih jauh disampaikan Boy, pelaku sudah dua kali membawa sabu. Rencananya barang-barang tersebut akan diedarkan di kawasan Pulau Jawa dan Madura. Modus yang dilakukan pelaku, narkotika dibungkus meng-

gunakan alumunium foil dan busa untuk menghindari x-rai.

Pada kesempatan itu Boy Herlambang, mengajak kepada semua yang hadir dalam kegiatan ini untuk dapat bekerja sama dalam memberantas Narkoba yang beredar di negara Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Bintan.”Hal ini tentunya agar kita dapat menyelamatkan generasi penerus bangsa dari kehancuran akibat barang haram tersebut serta menjadikan Kabupaten Bintan bebas dari Narkoba,”kata Boy mengingatkan.

Narkoba jenis sabu ini dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian dibuang ke dalam closet kamar mandi dan disaksikan langsung para wartawan sehingga kegiatan tersebut berjalan secara transparan.Atas perbuatan pelaku, DS terancam hukuman 20 tahun penjara sesuai pasai 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. (rm/san)

KAPOLRES Bintan AKBP Roy Herlambang Pimpin pemusnahan Barang Bukti

Kades di Ingatkan Kelola Uang Desa Dengan Transparan

PENERIMA bantuan program BSPS di Kabupaten Karimun.

Program Rehab Rumah BSPS Karimun Langsung di Huni KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp 1,4 Triliun untuk program bedah rumah. Dari nilai tersebut, bantuan dana ditetapkan sebesar Rp 15 juta per rumah untuk peningkatan kualitas rumah.

Program bedah rumah yang dinamakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dalam menyelesaikan masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Hal tersebut telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Karimun yang kini warga mulai menikmati rumah mereka yang sudah selesai dibangun melalui program PSPS. Dari 654 penerima BSPS, sudah ada lima unit rumah yang telah rampung. Rumah tersebut berada di Kelurahan Moro, Moro Timur, Desa Tulang, dan Selat Mendaun.

Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Karimun, Rita Agustina menyampaikan, fasilitator terus melakukan pemantauan terhadap masyarakat penerima bantuan BSPS.”Target pengerjaan rampung di akhir tahun dapat terealisasi,” ujar Rita, Kamis (13/9/ 2018), seperti dikutip situs resmi Diskominfo Kepri.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Karimun memberikan BSPS 654 kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Karimun. Dalam pelaksanaannya, penerima BSPS membentuk kelompok berisikan 10 hingga 15 orang untuk mengerjakan rehab rumah.

Kelompok itu juga nantinya yang akan menentukan tempat membeli material bangunan, sekaligus pengerjaannya. Bangunan setiap penerima BSPS pun berbeda, disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing.”Untuk bantuan rehab berat diberikan dana mencapai Rp15 juta, rehab sedang Rp10 juta, rehab ringan Rp7,5 juta,” jelasnya. (rm/btd)

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Para Kepala Desa (Kades), Perangkat Desa, Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Tim Perlaksana Keuangan Desa (TPK), pengelola aset desa dan pengelola administrasi diingatkan agar mampu mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel.

Sebab, Dana Desa harus sampai ke rakyat dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Bintan, Adi Prihantara dihadapan 65 orang aparatur desa dalam pembukaan pelatihan perencanaan pembangunan desa bertempat di Hotel De Bintan Villa, Teluk Bintan, Rabu (12/9/2018)

Adi saat membuka kegiatan tersebut menuturkan bahwa pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, nantinya diharapkan mampu memahami pengelolaan keuangan Desa.

“Pelatihan ini kita harapkan mampu meningkatkan kemampuan terhadap pemahaman kebijakan desa, baik terhadap peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa dan keputusan kepala desa. Dan juga harus mengerti atas tanggungjawab yang besar supaya anggaran yang dikelola tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat pengelolaan dan dapat dibuktikan secara akuntabel,”kata Adi Prihantara.

Kepala Dinas PMD Bintan Ronny Kartika menambahkan, perencanaan pembangunan desa adalah hal yang utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Pembangunan menitik beratkan pada proses perencanaan bagus.

Pembangunan harus melibatkan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat harus juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga haruslah mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa sehingga perencanaan desa yang baik diharapkan mampu dalam menyelesaikan dan mampu menjawab persoalan sehingga masyarakat benar-benar merasa dilibatkan. (rm/trb)

Sekda Kepri Arif Fadillah

Kita Tindaklanjuti SE Mendagri TANJUNGPINANG, tahu nama keempat ASN terRAKYAT MEDIA-Sekresebut, namuntetap kita tintaris Daerah (Sekda) Prodaklanjuti nanti,” ungkapnya, vinsi Kepulauan Riau, TS. Sabtu (15/9/2018).

Arif Fadillah, menegaskan Sebagaimana diketahui, pihaknya akan menindakMenteri Dalam Negeri (Menlanjuti Surat Edaran (SE) dagri) Tjahjo Kumolo memMendagri Nomor 180/ inta agar para Aparatur Sipil 6867/SJ tentang penegakan Negara (ASN) terpidana kohukum terhadap Aparatur rupsi yang masih akti bekerja Sipil Negara (ASN) terpidi pemerintahan segera diberdana korupsi. hentikan dengan tidak hormat.

Arif Fadillah juga menMelalui Surat Edaran itu, jelaskan, berdasarkan data Mendagri mengatakan, bahSekda Kepri Badan Kepegawaian Negara wa tindak pidana korupsi H.TS Arif Fadillah merupakan extra ordinary (BKN) dari 2.357 ASN pelaku tindak pidana korupsi crime. Dengan demikian ko(Tipikor) yang sudah berstatus inkracht rupsi merupakan kejahatan yang pembernamun masih tetap aktif bekerja di Indoantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang nesia, 3 orang merupakan ASN Pemprov Kepri. melakukannya khususnya dalam hal ini Ditambahkan, saat ini dirinya masih ASN, untuk memberikan efek jera.

Untuk itu, Mendagri meminta kepamenunggu laporan dari Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk da para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia untuk segera memberhentikan mengetahui keempat ASN yang tersanddengan tidak hormat ASN yang melakuung kasus korupsi tersebut. Jika sudah kan tindak pidana korupsi dan telah dilaporkan, maka pihaknya akan melakmendapatkan putusan Pengadilan Negeri sanakan perintah sesuai dengan surat yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) edaran tersebut. sesuai dengan ketentuan peraturan perun“Saya masih menunggu laporan dari dang-undangan yang berlaku. (rm/btd) Kepala BKD, karena, jujursaya pun tidak

KEPALA Dinas PMD Bintan Ronny Kartika

Fraksi Hanura DPRD Kepri Minta Pemprov Naikkan Gaji GTT TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Fraksi Partai Hanura di DPRD Kepri meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat menaikan Gaji Guru Tidak Tetap (GTT) atau Honorer sekolah yang ada di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan anggota Fraksi Hanura DPRD Kepri, Sahmadin Sinaga pada pandangan fraksi DPRD Kepri terhadap ranperda KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2018 di Kantor DPRD Kepri belum lama ini..

“Kami harap pemerintah dapat menaikkan gaji guru honorer yang sebelumnya sebesar Rp1 jutaan menjadi Rp2 Juta,” ujar Sahmadin, seperti dilansir situs resmi Pemprov Kepri.

Pasalnya, lanjut Sahmadin peningkatan gaji guru honorer ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Kepri. “Bagaimana pendidikan di Kepri mau baik, gurunya saja masih belum sejahtera

apalagi untuk di pulau-pulau,” kata Sahmadin.

Sahmadin melanjutkan, apalagi melihat tanggung jawab dan tuntutan yang diterima guru honorer tersebut.

“Saya rasa mustahil jika ingin kualitas pendidikan yang baik namun kesejahteraan guru yang masih di bawah standar minimal pendapatan,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kepri, Amir Hakim Siregar yang mengatakan sudah selayaknya tenaga pendidik Kepri mendapatkan pendapatan yang setimpal dari yang diterimanya saat ini.

Untuk itu, lanjut Amir pihaknya mengharapkan Pemerintah Provinsi Kepri dapat mengambil keputusan bijak untuk meningkatkan kesejahteraan Guru honorer di Provinsi Kepri ini. ”Apalagi untuk yang ada di daerah, harus kita hargai pengorbanan dan dedikasinya,” ungkap Amir kembali. (rm/btd)

RAKYAT MEDIA

Senin, 17- 25 September 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Tiap Hari Ada 30 Ton, Gudang Milik Noldi Timbun Minyak Subsidi Dari SPBU

ILUSTARSI

1,2 Miliar Dana Hibah Dewan Pendidikan di Soal DPRD Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-1,2 Miliar dana hibah digulirkan untuk Dewan Pendidikan Kota Batam dari anggaran APBD Murni 2018 menjadi sorotan kalangan legislatif. Dewan menuding, besaran dana hibah yang disalurkan 1,2 Miliar tidak sesuai dengan besaran anggaran yang pernah dibahas dan disepakati di APBD Murni 2018.

“Tadi saat bahas dana hibah ada berkembang bahwa di APBD murni 2018 bantuan dewan pendidikan hanya sebesar Rp 154,6 juta. Tetapi dalam penyampaian pemko di pembahasan APBD-P berubah jadi Rp 1,2 miliar,” kata anggota Komisi II DPRD Batam Ir. Dandis Rajagukguk, Kamis (13/9/2018) pecan lalu.

Ia mengaku tidak tau pasti mengenai anggaran hibah Dewan Pendidikan ini, mengingat pembahasan anggaran dilakukan di Komisi IV. Begitu juga dengan hibah sebesar Rp 1,2 miliar, ia mengaku baru mengetahui jika anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan yang disepakati. “Meskipun pembahasan hibah ada di komisi II.Ada baik dikonfirmasi ke komisi IV, mengingat pembahasan disana,” tuturnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P. Sihaloho membenarkan jika anggaran dewan pendidikan tersebut menjadi salah satu temuan dewan. Pasalnya, pada pembahasan anggaran APBD murni 2018 lalu, dewan pendidikan disepakati dianggarkan sebesar Rp 154,6 juta. Akan tetapi pada rapat badan anggaran pembahasan APBD-P tadi, ada temuan sekitar Rp 1,2 miliar melalui dana hibah di kesra kepada dewan pendidikan. ”Informasinya dari hasil rekomendasi dinas pendidikan saat itu dan anggarannya mereka gulirkan Rp 1,2 miliar. Sementara di daftar pelaksana anggaran masih Rp 154,6 juta,” sesal Udin.

Dana hibah dewan pendidikan ini, tegas Udin, jelas temuan dan menjadi pelanggaran hukum. Dimana pemko mengubah besaran dana hibah lewat OPD Dinas Pendidikan. Untuk itulah sebelum ini menjadi temuan hukum badan pemeriksa keuangan (BPK), ia berharap ada pengembalian penggunaan anggaran. “Kami melihat pengalokasian dana hibah dewan pendidikan tidak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tuturnya.

Udin menambahkan, pengalokasian dana hibah ini menjadi bukti ketidak transparan pemko didalam menyalurkan dana hibah. Bahkan ia memastikan anggaran Rp 1,2 miliar ini sama sekali tidak tercantum pada perda APBD 2018. “Kita tidak pernah bahas hibah ini. Oleh sebab itulah, Kepala Dinas Pendidikan Batam yang lama, wajib mempertanggungjawabkan hibah dewan pendidikan ini,” tegas Udin.(rm/red)

Bupati Anambas Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 H ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan Pawai Keliling dalam rangka Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 H Tahun 2018 Masehi pukul 08.00 WIB di Lapangan Sulaiman Abdullah Tarempa, Selasa, (11/9/ 2018).

Pawai Keliling ini juga di hadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas beserta istri, Sekretaris Daerah (Sekda) beserta istri, Asisten I & III, Dandim Natuna, perwakilan dari Polres Kabupaten Kepulauan Anambas, Lanal Tarempa, Kemenag, perwakilan dari Kacabjari Tarempa, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Ketua MUI dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkunagan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Peserta pawai keliling dari sekolah-sekolah di Kecamatan Siantan mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, MIN, SMP, MTs dan SMA, MA dan Umum serta Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga ikut serta memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 H Tahun 2018 Masehi.

Pawai Keliling ini berjumlah 30 peserta dengan rute, star dari Lapangan Sulaiman Abdullah Tarempa menuju jl. Imam Bonjol, jl. Hangtuah, jl. Pemuda dan jl. Raden saleh Finish di Lapangan Sulaiman Abdullah Tarempa dan di lepas langsung oleh Bupati Kepulauan Anambas bapak Abdul Haris, SH. Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Harris mengucapkan, terima kasih kepada peserta pawai dengan semangat dan ikhlas untuk mengikuti pawai keliling. “Pawai Keliling ini adalah tanda wujud untuk memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah,” ujarnya..

Ia berharap kedepannya lebih baik lagi dan mudah mudahan dengan kegiatan yang baik dan mulia ini adalah suatu wujud dan nyata untuk kita menjalankan hidup kedepannya lebih baik khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas untuk lebih maju di dalam segala sisi, baik pembangunan, kesehatan, ekonomi dan Sosial Budaya lainnya.

Pawai Keliling ini di awali dengan Drum Band dari sekolah Fatahillah Tarempa di lanjutkan dengan TKPAUD dan di ikuti oleh seluruh peserta pawai. (rm/wk)

Didesak Kepolisian Tangkap Penimbunan BBM di Barelang BARELANG, RAKYAT MEDIA-Aparat kepolisian diminta menindak tegas terhadap praktik penimbunan minyak yang dilakukan sejumlah oknum yang mencari keuntungan pribadi. Pasalnya, belakangan ini kembali marak penimbunan minyak Solar bersubsidi yang dilakukan salah satu cukong atau pemain minyak yang disebut sebut bernama Noldi.

Informasi yang diterima Koran Rakyat Media dilapangan mengungkapkan, sedikitnya 10 ton perhari minyak subsidi yang dibeli dari sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Batam, dibawa pakai jerigen dan dilansir dengan menggunakan sejumlah mobil pick up, setelah ditimbun di satu tempat kemudian dijual kembali ke sejumlah industri di Batam dengan harga industry (mahal).

Jon salah satu pelansir mobil sejenis Cary adalah ketika dikonfirmasi mengata-

kan, mobilnya bisa mengangkut Minyak solar 800 Liter per satu trip untuk diantar ke Gudang Noldi.Tapi hasil investigasi Wartawan Media ini langsung ke Gudang milik inisial Noldi (jumat sore 14/9/2018) di jembatan satu Barelang tanpak mobil pelansir silih berganti keluar masuk gudang tersebut.

Selain itu, mobil jenis Mini Bus yang sudah di Modifikasi agar bisa memuat 2 ton Solar Subsidi juga terlihit menurunkan minyak di lokasi tersebut.Namun ketika dikompirmasi kepada Jon selaku pelansir solar subsidi tersebut mengungkap bahwa Bos inisial sedang tidak berada di tempat.Tetapi, dari jarak radius beberapa meter Jon tetap berkomunikasi langsung kepada pemilik gudang solar, begitu ditanyak no Hp, jon tetap menghelak dengan mengatakan, tidak tau.

Oleh karena itu, di desak aparat kepolisian dan pihak

GUDANG tempat penimbun minyak solar subsidi milik Noldi di Barelang

Pertamina jangan tutup sebelah mata terhadap yang sudah lama terjadi hilangnya jumlah Kuota minyak subsidi di sejumlah SPBU. Bahkan sejumlah SPBU sering kehabisan minyak solar bersubsidi di Kota batam.

Juga diharapkan kepada pihak Kepolisian untuk tang-

gap terhadap mafia pelansir minyak solar non subsidi yang sudah meresahkan masyarakat selaku konsumen minyak solar subsidi tersebut.

Karena, setiap pukul 5 sore pihak Pom bensin kompak akan menutup penjualan solar tersebut kepada

masyarakat. minyak non subsidi yang bakal dijual dengan harga Industri itu memang diakui Jon menguntungkan, bisa menambah pendapatan sehari paking sedikit 500 rupiah per hari, ungkap Jon serius kepada beberapa Wartawan saat itu dilokasi. (rm/rud/san)

KADIN BATAM GELAR DISKUSI PUBLIK TERKAIT KENAIKAN PAJAK RETRIBUSI “Disayangkan Walikota Batam Tidak Hadir”

PERTEMUAN kuasa hukum dan warga Guntung Punak dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun serta didamping anggota DPRD Kabupaten Karimun Nyimas Novi Ujiani.

Gubernur Janji Bantu Tanah Warga Guntung KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri Nurdin Basirun telah berjanji kepada warga Gunung Punak, Kelurahan Darusalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten karimun untuk membantu menyelesaikan permasalahan lahan warga sampai ke Kementrian agar tanah masyarakat bisa kembali menjadi hak milik.

Hal itu disampaikan kuasa hukum warga Guntung Punak, Direktur LBH Bonaparte, Capt Samuel Bonaparte Hutapea, bahwasannya dirinya sangat mengapresiasi respon positif dari Gubernur Kepri tersebut.

“Gubernur bersedia membantu masyarakat. Bahkan beliau akan datangi Kementerian dengan membawa rekomendasi untuk revisi atas 174 Hektare luas tanah yang terkait tanah para penggugat.

Rencananya juga nanti perwakilan masyarakat pun akan diajak ke pusat untuk menuntaskan kasus ini,” kata Samuel, Jumat (14/9/2018).

Lebih jauh Samuel menjelaskan, mekanisme penyelesaian peraturan tersebut, seolah masyarakat dibuat terlebih dahulu mengakui bahwa dirinya menduduki hutan lindung, lalu meminta kepada pemerintah agar diberikan hak tanak dari hutan lindung tersebut.

Namun kenyataannya, justru hutan lindung tersebut yang menduduki tanah warga.Dan seharusnya penertapan hutan lindung yang dimohonkan kepada warga. ”Langkah yang dilakukan oleh Gubernur Kepri juga menjadi upaya kami untuk menuntaskan kasus ini di luar pengadilan, karena kasus yang terbaik ditangani oleh pengacara adalah kasus yang diselesaikan tidak dengan putusan pengadilan. LBH Bonaparte siap menerima laporan dan akan membantu masyarakat di daerah lainnya di Kepri yang bernasib serupa,” jelasnya.

Menurut dia, respon positif dari orang nomor satu di Provinsi Kepri itu menjadi titik terang bagi masyarakat Guntung Punak.Tentunya mereka berharap masyarakat bisa mendapatkan kembali haknya.Pihaknya juga menolak penyelesaian melalui Perpres nomor 88 tahun 2017.

Diberitakan sebelumnya, warga Guntung Punak, Kelurahan Darusalam, Kecamatan Meral Barat, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Karimun terkait lahan milik warga yang diklaim pemerintah sebagai hutan lindung. Bahkan ada beberapa warga yang sudah memiliki sertifikat hak milik. (rm/btd).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kamar dagang industri Batam menggelar diskusi publik membedah kenaikan pajak dan retribusi Daerah Kota Batam, Rabu (12/9/ 2018) bertempat Hotel Harris Batam Centre.

Kegiatan diskusi publik ini, lebih bersifat berdialog dengan membahas kenaikan pajak dan retribusi Kota Batam.”Kita juga mengundang beberapa pihak terkait, seperti Pemko Batam, DPRD kota Batam, pengusaha, kalangan mahasiswa, Ombudsman, dan lainya,” beber Ketua Kadin.

Diungkapkannya, namun sangat disayangkan dalam diskusi tersebut Walikota Batam tidak hadir, tentunya hal tersebut menjadi tanda tanya bagi semuanya, paling tidak dalam kegiatan diskusi ini perwakilan dapat dihadiri supaya membahas bersama-sama. “Kita buat diskusi dikarenakan banyaknya yang menyampaikan keluhan terhadap nilai presenta-

si kenaikan pajak retribusi di kota Batam,” tuturnya.

Lanjut Jadi, Pajak dan retribusi sangat penting sehingga pencapaian dapat optimal sesuai yang kita inginkan. Sehingga kedepan ini tidak memberatkan masyarakat. ”Pajak dan retribusi daerah itu penting untuk penyelenggaraan dan pembangunan daerah,” sebutnya.

Dituturkannya, namun kebijakan pajak dan retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan menperhatikan potensi daerah (baca: kondisi ekonomi dan UU No.28 Tahun 2009).

Dikatakannya, dirinya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Ketua DPRD Kota Batam, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri dan Kepala Ombudsman Kepri, sayangnya Walikota Batam tidak hadir. (rm/wk)

TERLIHAT Ketua Kadin Batam Jadi RajaGukguk, DPRD, Pengusaha dan Mahasiswa dalam diskusi publik