EDISI 244

CMYK

Baca Hal 9

PT. ATB Nunggak Pajak Rp 16 Miliar KORAN UMUM

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Terverifikasi

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

OPINI SALAH MEMILIH CALEG, LIMA TAHUN MENANGGUNG AKIBATNYA Oleh : Mawardi Pemimpin Redaksi DARI sekarang Pemilu tinggal delapan bulan lagi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan siapa Caleg dari 16 Partai Politik (Parpol). Jumlahnya mencapai jutaan orang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Yang perlu diperhatikan bagaimana kualitas caleg yang akan dipilih masyarakat pada Pemilu 2019 ini Di Provinsi Kepri misalnya, jumlah caleg yang akan maju ke DPR-RI terlihat masih didominasi wajah lama atau yang berstatus incumbentdan ada juga bukan orang Kepri. Demikian juga yang akan maju ke DPRD Provinsi Kepri dan DPRD Kabupaten/Kota. Baik DPRD Kepri maupun Kabupaten/ Kota juga caleg masih didominasi wajah lama. Itu berarti bisa diprediksi bahwa kinerja anggota legislatif mendatang tidak jauh beda dengan yang ada sekarang ini.

Namun yang jadi pertanyaan seperti apakah harapan kita akan kualitas caleg mendatang. Sebab jika masyarakat salah memilih, bukan tidak mungkin kita akan menanggung lima tahun akibatnya. Ini harus kita tentukan sejak saat ini.Jangan sampai pemilu mendatang hanya menjadi panggung politik para caleg tanpa memperhatikan kepenting masyarakat.

Masyarakat bisa menentukan sebuah pilihan politik pada Pemilu 2019 mendatang

Bersambung ke Hal 2

PN TIPIKOR SIDANGKAN KASUS KORUPSI DANA JHT PEMKO BATAM

TERDAKWA M Nasihan duduk di kursi pesakitan

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kuasa hukum PT Bumi Asih Jaya (BAJ), Muhammad Nasihan, yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS serta honorer Pemko Batam senilai Rp55 miliar di PT BAJ cabang Batam, tetap merasa tidak bersalah atas perkara yang dituduhkan oleh jaksa kepadanya.

Pernyataan itu disampaikan terdakwa M Nasihan maupun melalui tim penasehat hukumnya saat membacakan duplik atau jawaban dari tanggapan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) atas pembelaan (Pledoi) yang disampaikan terdakwa sebelumnya saat sidang di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipkor) Tanjungpinang, Senin (3/9).

Menurut tim Penasehat Hukum terdakwa, Dr Sudiman Sidabuke SH MH, bahwa perkara dugaan korupsi yang dituduhkan jaksa terhadap kliennya tidak benar dan memiliki dasar hukum yang kuat.Hal itu didasari, bahwa uang Rp55 miliar yang dikuasai oleh kliennya saat itu bukanlah uang negara, melainkan uang milik PT BAJ cabang Batam.”Kasus ini sebenarnya berawal hubungan keperdataan antara PT BAJ dengan Pemko Batam dalam hal asuransi PNS dan honorer yang diserahkan ke PT BAJ Batam Bersambung ke Hal 2

Angel Karamoy

Punya Pacar Baru?

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Nama Angel Karamoymendadak ramai dibicarakan di media sosial. Penyebabnya tak lain karena kemunculan video dan foto mirip pemain film Bidadari 3 itu bersama seorang pria misterius.

Wanita diduga Angel Karamoyitu terlihat Bersambung ke Hal 2

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 244 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

22 Anggota DPRD Malang Korupsi Berjamaah JAKARTA, RAKYAT MEDIAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yakni menerima hadiah atau janji alias suap terkait pembahasan APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun anggaran 2015. ”KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melaku-

kan penyidikan dengan 22 anggota DPRD Kota Malang periode 20142019 sebagai tersangka,” kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK di Jakarta, dalam keterangan persnya Senin (3/9/2018).

KPK menetapkan puluhan anggota DPRD Kota Malang tersebut setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara ini. Adapun puluhan anggota

DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka kali ini, di antaranya Arief Hermanto (AH), Teguh Mulyono (TMY), Mulyanto (MTO), Choeroel Anwar (CA), dan Suparno Hadiwibowo (SHO).

Kemudian, Imam Ghozali (IGZ), Mohammad Fadli (MFI), Asia Iriani (AI), Indra Tjajyono (ITJ), Een Ambarsari (EAI), Bersambung ke Hal 2

Wakil Ketua KPK

Basaria Panjaitan

Bupati Karimun H. Aunur Rafiq Diperiksa KPK :

Terkait Kasus Suap

Dana Perimbangan 2018 JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kasus dugaan suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018 yang melibatkan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo, berbuntut pajang. Tak hanya sejumlah Kepala Daerah yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

AKAN tetapi, terkait kasus tersebut Bupati Karimun H.Aunur Rafiq, Senin (27/8/2018) lalu juga dipanggil KPK untuk diperiksa.

Meski Aunur Rafiq diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih sebagai saksi. Namun tidak memutup kemungkinan sejumlah Kepala daerah yang diperiksa KPK dalam kasus tersebut bisa saja dijadikan tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq, terkait perkara suap usulan dana perimbangan keuangan daerah. Pemanggilan itu menambah panjang daftar kepala daerah yang diperiksa KPK

dalam kasus yang telah menjerat pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.”Aunur dipanggil terkait penyidikan tersangka YP,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2018).

Selain Aunur, penyidik KPK juga memanggil pegawai BPK RI, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun, Abdullah, serta pegawai BPK RI, Arief Fadilah. Menurut Febri, keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berBersambung ke Hal 2

Proyek Jalan di Binjai Utara Tanpa Palang Proyek

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq, keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di KPK. PELAKSAKSANAAN proyek tanpa plang

BINJAI, RAKYAT MEDIAPelaksanaanb proyek pembangunan jalan cor beton yang kini tengah berlangsung dikerjakan di Jalan Perintis kemerdekaan, Kec Binjai Utara yang tidak memilii papapan Plang proyek dinilai telah mengkangkangi Keputusan Presiden (Kepres) dan Undang-undang keterbukaan informasi Publik (UU KIP) dengan maksut maksut tertentu.

Dalam pelaksanaan pembangunan proyek pembangunan jalan cor beton tersebut, pihak pelaksana pembangunan proyek yang di-

percaya sebagai pelaksana dan diperkirakan akan mengunakan uang Negera bernilai puluhan miliard tersebut sengaja tidak memasang papan plang proyek untuk mengaburkan pengunaan uang Negara.

Tidak terpasangnya papan plang proyek disepanjang pekerjaan proyek pembangunan jalan cor beton oleh pihak rekanan mengundang perhatian masyarakat kalau pihak pemborong nakal selaku pelaksana akan melaksanakan pekerjaan luput dari perhatian yang tidak sesuai dengan RAB dan Juknis serta bestek yang sebenarnya.

Bersambung ke Hal 2

Puluhan Ribu Warga Kepri Belum Dapat DPT TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIAPuluhan ribu warga Provinsi Kepulauan Riau yang berusia 1719 tahun belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) lantaran belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan, di Tanjingpinang, Selasa, mengatakan, pihaknya akan melaporkan kepada Bawaslu RI terkait

hasil penelusuran terhadap warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih tetapi belum masuk DPT. “Sekarang sudah masuk ranah KPU RI dan Bawaslu RI, karena DPT Kepri sudah disahkan. Seluruh temuan akan kami sampaikan kepada Bawaslu RI agar dapat disampaikan dalam rapat pleno penetapan DPT nasional,” katanya.

Indrawan mengemuka-

kan, pihaknya juga mendorong KPU Kepri untuk memperhatikan nasib warga yang berusia 17 tahun mendekati hari pemungutan suara. Potensi sengketa pemilu juga berpeluang terjadi jika mereka kehilangan atau tidak dapat menggunakan hak konstitusional sebagai bangsa Indonesia akibat tidak merekam KTP elektronik.

“Harusnya ada solusi agar Bersambung ke Hal 2

TKI Menilai Pelayanan Paspor KJRI Johor Baru Sangat Buruk JOHOR BAHRU, RAKYAT MEDIA-Pelayanan paspor di KJRI Johor Baru masih buruk. Banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menilai, para petugas KJRI Johor Baru tak menjalankan tugasnya dengan baik.Tidak sedikit para TKI yang tidak berdokumen, sering menjadi sasaran.

Padahal, mereka sangat membutuhkan

legalitas agar keberadaan mereka di Negara tersebut tidak menjadi sasaran aparat di Malaysia. Oleh sebab itu seharusnya para petugas KJRI Johor Baru lebih meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak ditemukan berbagai macam persoalan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau para pekerja migran di luar negeri, khususnya di wilayah Johor Baru, Malaysia.

Kasus yang sering ditemui adalah kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Konsulat JenBersambung ke Hal 2

PARA TKI yang mengurus paspor di KJRI Johor Baru

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Puluhan Ribu Hal tersebut mendapat tangapan dari Sahat Maruli.S (53) Warga Binjai Utara yang menilai kalau pelaksanaan pekerjaan proyek jalan cor beton yang tidak memasang papan plang proyek oleh pihak pelaksana rekanan merupakan pelanggaran.

“Bagi pihak rekanan yang tidak memasangkan papan plang proyek di sepanjang jalan itu merupakan proyek siluman dan melanggar kepres serta UU KIP yang ada, seperti yang kita lihat saat ini tengah berjalan nya pembangunan proyek dengan pengecoran jalan dengan ketebalan lebih kurang kedalaman hingga mencapai 1 Meter dengan sistim berlapis di Jalan Perintis Kemerdekaan Binjai Utara yang kita lihat telah menyalahin aturan yang ada, Ungkap Sahat.

Dikatakan Sahat lagi ,”setiap pelaksanaan pekerjaan proyek Negera papan proyek diharuskan ada terdapat pada lokasi pekerjaan, karena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga masyarakat akan mudah melakukan pengawasan terhadap proyek

Sambungan Hal. 1

yang sedang dikerjakan.

Setiap pekerjaan proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga bermasalah, dan dengan tidak adanya plang nama proyek pengecoran jalan membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pekerjaan tersebut yang tujuannya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan.

Dengan adanya plang papan proyek setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan saat ini paket pekerjaan pembangunan jalan cor beton yang sedang dikerjakan itu juga belum kita ketahui apakah menggunakan anggaran APBD, APBD Provinsi atau APBN termasuk pihak rekanannya tidak kita ketahui,” Kata Sahat Pada kepres No.80 Tahun 2003 yang mana rekanan wajib menginformasikan kepada publik seperti nama perusahaan pelaksanaan dan pengawasan, kemudian ukuran jalan, tanggal pelaksanaan, masa berakhir pekerjaan, sumber dana dan jum-

Puluhan Ribu warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun belum memenuhi persyaratan administrasi, seperti merekam KTP elektronik, tetap dapat menggunakan hak suara, karena itu dua hal yang berbeda,” ujarnya.

Indrawan menegaskan persoalan yang muncul sekarang disebabkan KPU Kepri menggunakan pendekatan administratif negara sehingga tidak sepenuhnya memenuhi hak konstitusi warga yang memiliki hak pilih.Kondisi ini menyebabkan banyak pemilih pemilu kehilangan hak suara lantaran belum merekam KTP elektronik.

KPU Kepri maupun pemerintah semestinya memahami kondisi warga yang berusia 17 tahun mendekati 17 April 2019 atau hari pemungutan suara.Rata-rata mereka merupakan pelajar, yang sejak Senin-Jumat belajar di seko-

Sambungan Hal. 1

lah mulai pagi hingga sore.

Saat pelajar libur sekolah, kata dia kantor Dinas Kependudukan juga tutup.

“Kondisi ini juga sebaiknya diperhatikan KPU Kepri dan pemerintah,” katanya.

Sementara jika menggunakan paradigma konstitusional, menurut dia hanya ada tiga jalur bagi warga untuk dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 yakni DPT, pindah pilih dan pemilih khusus. Dikhawatirkan pula jumlah pemilih khusus yang hanya dapat menggunakan hak suara pada pukul 12.00-13.00 WIB membludak, sementara surat suara cadangan yang disediakan hanya 2 persen dari total surat suara.

Dari kondisi tersebut, kata dia kemungkinan akan terjadi dua hal yakni kekurangan surat suara, dan waktu yang tersedia tidak mencukupi. Jumlah surat suara cadangan jika kurang akan

22 Anggota Bambang Triyoso (BTO), Diana Yanti (DY), Sugiarto (SG), Afdhal Fauza (AFA), Syamsul Fajrih (SFH), Hadi Susanto (HSO), Erni Farida (EFA), Sony Yudiarto (SYD), Harun Prasojo (HPO), Teguh Puji Wahyono (TPW), Choirul Amri (CAI), dan Ribut Harianto (RHO).

Para legislator di Kota

Malang itu diduga menerima uang suap mulai sekitar Rp12,5 juta sampai Rp50 juta dari Anton selaku Wali Kota Malang periode 20132018. Pemberian uang itu agar para anggota dewan terhormat itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait jabatannya, di antaranya agar mengesahkan AP-

BD-Perubahan Pemkot Malang tahun 2015.

“Penyidik mendapati fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 22 tersangka diduga menerima fee masing-masing antara Rp12,5 juta sampai Rp50 juta,” ujarnya.(rm/mahyudin) Sambungan Hal. 1

pi masalah sosial sedangkan, para wakil kita sibuk dengan studi banding ke luar negeri.

Oleh karena itu untuk memilih caleg yang berkualitas, paling tidak kita memiliki beberapa kriteria penilaian, yaitu memiliki integritas intelektual, sosial dan bermoral.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang ini adalah momentum bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Di pesta demokrasi kali ini, pemilih diharapkan bisa memiih wakil-wakilnya yang duduk di kursi legislatif adalah caleg yang menjadi representasi rakyat. Walaupunsuksesi politik dari pemilu ke pemilu terus terjadi perubahan.

Namun diharapkan masyarakat harus cerdas memilih caleg, tidak caleg mantan korupsi dan sindikat narkoba.

Seperti yang terjadi saat ini di DPRD Malang sebanyak 22 anggota DPRD jadi tersangka korupsi oleh KPK, dan anggota DPRD Langkat yang menjadi Bandar narkoba. Pilihlah caleg berkualitas dan punya integritas.Sebab caleg-caleg yang terpilih nanti memiliki tugas yang sangat berat di lembaga legislatif.Kita tidak inginkan caleg yang hanya sekedar duduk manis di kantor, menerima gaji dan angkat-angkat

kaki saja.

Ja-ba-tan sebagai caleg sangat mulia mereka sebagai penyalur aspi-rasi rakyat kepada pemerintah dan menjalankan tugas dan programnya.

Masyarakat tidak mengharapkan caleg yangterpilih ha-nya memikirkan gengsi atau gaji besar serta mendapat fasilitas, apalagi untuk menguntungkan diri sendiri ataupun korupsi.

Men-jadi caleg adalah menjadi wakil rakyat yang bertugas pula melayani rakyat dan menjawab aspirasirakyat terhadap pemerintah.

Siapa saja berhak untuk ikut caleg tak ada yang melarang, karena itu adalah bentuk demokrasi yang memang benar-benar dijunjung ting-gi di negeri ini.Siapa saja berhak ikut mem-bangun bangsa dan negara tanpa ada larangan.

Dengan begitu, Indonesia akan tetap dikenal sebagai negara yang ber-demokrasi, terkecuali yang tercantum dalam Peraturan KPU. Jangan lupa, maksud demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rak-yat dan untuk rakyat.

Jadi, bagi caleg ketika diberikan kepercayaan oleh rakyat dahulukan un-tuk kemakmuran rak-yat.Kepentingan rakyat ada-lah segalanya dibandingkan ke-pentingan pribadi.***

Minggu 2 September 2018.

Wanita berusia 31 tahun ini memang jarang terilihat menggandeng pria sebelumnya, sejak bercerai dengan suaminya Steven James Rumangkang.Kabar ini pun membuat netizen penasaran dengan sosok pria yang disebut-sebut sebagai kekasih barunya.

Berbagai komentar pun dituliskan netizen usai melihat video serta foto ini.Ada yang menyebut jika pria yang digandeng Angel mirip

dengan kekasih Luna Maya, Reino Barack.

“Dari belakang mirip pacarnya luna maya, dari depan mirip siapa yaa ... hmmm,” tulis akun @mitaliranti.”Rambutnya mirip pacarnya luna,” kata akun @indhiradewimantik.

“2mnggu yg lalu gw ketemu angel sma ni cwok nya di pacific place satu lift dan satu lestoran pula .kata laki gw si ni cwok nya kek nya sutradara. . .,” tulis akun @lisnasofia.(rm/l.6).

Punya Pacar menggandeng pria yang belum diketahui identitasnya.

Mereka sedang berada di toko pakaian desainer ternama Brutus Rumah Mode.

Dia terlihat santai mengenakan t-shirt dan celana pendek.

“Ughhhh. Mbak angel dah gak sendiri yess. Td sore tercyduk hengpon jadul. Lg soping soping manjah ditemenin babangnya. Minceu Kenalin sama babang nya donk mbak. Kepo nih,” tulis akun gosip @lambe_turah,

menimbulkan permasalahan besar di TPS. ”Sementara berdasarkan simulasi KPU, seorang pemilih menghabiskan waktu 3-5 menit untuk menggunakan hak suara di TPS,” katanya.

Sementara KPU Kepri menetapkan DPT pada Pemilu 2019 sebanyak 1.186.208 orang, yang terdiri dari laki-sebanyak 598.469 orang dan perempuan 587.739 orang. Jumlah pemilih tetap terbanyak berada di Batam yakni 638.158 orang, diikuti 157.069 orang dan Tanjungpinang 145.441 orang.

Sementara jumlah pemilih tetap di Bintan 97.747 orang, Natuna 50.439 orang, Kepulauan Anambas 30.478 orang dan Lingga sebanyak 66.876 orang.KPU Kepri juga telah menetapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di wilayah itu sebanyak 5.410, paling banyak berada di Batam. (rm/ant) Sambungan Hal. 1

Salah Memilih dari saat ini, sebab ada beberapa permasalahan yang akandihadapi. Persoalannya kita bingungmenjatuhkan pilihan politik kepada calon legislative yang jumlahnya sangat banyak di Provinsi Kepri bisa mencapai ribuan orang dengan berbagai program yangmereka tawarkan.

Oleh sebab itu dalam menentukan pilihan politiknya, masyarakat harus dari mulai sekarang mempertimbangkan secara cermat. Dan yang perlu digarisbawahi adalah dalam memilih caleg harus yang berkualitas. Artinya berkualitas tidak hanya diukur apakah calleg tersebut orang terkenal atau pengusaha. Karena dari pengalaman beberapa pemilu lalu banyak anggota legislatif orang terkenal dan pengusaha, akan tetapi setelah terpilih tidak bisa berbuat apa apa.Hal itu disebabkan karena pada saat kampanye mereka hanya mengandalkan duit untuk meraih dukungan.

Akibatnya, setelah terpilih tak bisa berbuat apa-apa. Memilih caleg harus memiliki sejumlah kriteria penilaian yang terukur agar kita tidak terjebak dengan janji manis caleg.

Ujung-ujungnya nanti kita hanya bisa mengeluh ketika biaya hidup tinggi, ketika menghada-

lah anggaran kegiatan dan itu perlu diketahui oleh masyarakat luas.

Seharusnya pihak dinas terkait menegur pihak rekanan nakal yang tidak melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan proyek jalan dengan Cor beton tersebut dan memberi sanksi sesuai aturan yanga ada, dan pihak pengawas terkait harus mengehentikan pekerjaan tersebut, sebelum memasang plang nama proyek, jangan dibiarkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek tersebut.

Kita melihat adanya pembiaran terhadap pelaksanaan pembangunan proyek jalan cor beton di Jalan Perintis Kemerdekaan di binjai utara yang pekerjaan nya terlihat dengan sistim ekstapet yang menyalah dan telah mengkangkangi Kepres dan UU KIP, terduga ini semua adanya kerja sama pihak rekanan bersama Oknumoknum pihak dari dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PU-PR) Pemko Binjai melakukan kongko-kongko dalam upaya mengkerat keuntungan besar dari keuangan Negara, Pungkas Sahat Maruli. (rm/sup ).

Sambungan Hal. 1

Terkait Kasus kas tersangka Yaya Purnomo. “Keduanya juga dipanggil untuk bersaksi,” kata Febri.

Sebelumnya, terkait kasus tersebut, penyidik KPK juga telah memanggil Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, Bupati Labuhan Batu Utara, Khaerudinsyah Sitorus, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Kampar Aziz Zaenal, Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, Wali Kota Dumai, Zulkifli, Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas, Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan, dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

Terkait kasus ini, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy alias Romy, telah diperikksa penyik KPK, selain itu anggota Komisi IX DPR dari PPP, Irgan Chairul Mahfiz, dan Wabendum PPP, Puji Suhartono.

Pada perkara ini, KPK baru menetapkan empat tersangka. Mereka adalah anggota Komisi XI DPR dari Partai Demokrat, Amin Santono, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan di Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, serta pihak perantara suap, Eka Kamaluddin, dan pihak swasta, Ahmad Ghiast.

Usai diperiksa Aunur Rafiqtak banyak bicara, dan enggan menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaannya.

Aunur mengatakan, sudah menjelaskan kepada penyidik mengenai kasus yang menjerat Yaya Purnomo. ”Sudah dijelaskan di atas,” ujar Aunur di Gedung KPK,

Sambungan Hal. 1

Kuningan, Jakarta Selatan, Senin(27/8).

Sejumlah wartawan yang menanyakan apa saja yang ditanyakan dalam pemeriksaan oleh penyidik KPKterhadap Aunur. Tapi, Aunur Rafiq enggan menggubris, dan memilih berjalan ke luar area Gedung KPK menaiki mobil yang sudah menunggu. Hari ini, Senin (27/8/ 2018) penyidik mengagendakan pemeriksaan pada lima saksi untuk diperiksa bagi tersangka Yaya Purnomo maupun Amin Santono yang kini ditahan KPK “Tiga saksi diperiksa untuk tersangka YP. Mereka yakni H Aunur Rafiq Bupati Karim, Abdullah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun, dan Arief Fadilah PNS pada BPK RI,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Sementara itu, dua saksi lainnya yakni Achmad Hafiz, anggota DPR RI dan Andri Kadarisman, PNS Dinas Bina Marga Lampung Tengah diperiksa untuk melengkapi berkas tersangka Amin Santono.Diketahui kasus yang diawali dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini terus dikembangkan KPKhingga ke sejumlah pejabat maupun kepala daerah..

Seperti diketahui, pengungkapan kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap empat orang yang kemudian menjadi tersangka pada (4/5/2018) silam di Jakarta dan Bekasi. Mereka adalah anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono, Anggota Komisi XI DPR Eka

Kamaluddin, Yaya Purnomo dari pihak swasta selaku perantara, dan seorang Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Amin diduga menerima Rp 400 juta sedangkan Eka menerima Rp 100 juta yang merupakan bagian dari commitment fee sebesar Rp 1,7 miliar atau 7 persen dari nilai 2 proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp 25 miliar. Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp 4 miliar dan proyek di dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp 21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp 1,844 miliar termasuk Rp 400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.Kasus ini terus berkembang.Senin (20/8/2018) lalu KPK memanggil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy alias Rommy terkait perkara tersebut.Rommy diperiksa untuk melengkapi berkas tersangka Yaya Purnomo.

Sementara Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq menyatakan prose-

TKI Menilai deral Republik Indonesia (KJRI) di Johor Baru.Para pekerja migran atau TKI di Johor Baru menghadapi masalah pelayanan pembuatan berbagai dokumen seperti pembuatan paspor birokrasinya masih berbelit belit, pelayanan buruk yang terjadi di KJRI Johor Baru terutama adanya pembatasan jumlah TKI yang dilayani, diskriminasi dalam pelayanan. Palayanan lebih diutamakan untuk TKI yang memiliki syarat lengkap untuk exit permit.

Nasib para TKI yang mengais rezeki di Malaysia ibarat kata pepatah sudah jatuh ketimpa tangga pula, begitulah cerita para TKI disana.Mereka tidak hanya menjadi objek pemerasan aparat di Malaysia akibat tidak lengkapnya legalitas keberadaan mereka di negara tersebut.Perwakilan pemerintah Indonesia yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para TKI di Negara itu terkesan ikut ikutan mempersulit mereka untuk memberikan pelayanan perlindungan kepada mereka.

Penomena ini sudah menjadi rahasia umum, tidak sedikit TKI yang menjadi korban akibat ketidak jelasan indentitas mereka di negara tetangga tersebut.Hal ini terbukti setiap hari sedikitnya 500 sampai 600 TKI

dur pengajuan dana perimbangan kepada pemerintah pusat sudah sesuai prosedur.

“Terkait dana perimbangan, saya kira tidak masalah karena sudah sesuai dengan prosedurnya. Kita buat surat, kita sampaikan, dan alhamdulillah, surat itu langsung ke menteri,” kata Aunur Rafiq, kepada wartawan usai menghadiri acara di salah satu hotel di Tanjung Balai Karimun, belum lama ini.

Aunur Rafiq menjawab hal itu setelah sejumlah wartawan mengajukan pertanyaan seputar pemeriksaan dirinya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (28/8/2018), terkait kasus kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018.Bupati menegaskan tidak ada lobi-lobi khusus dalam mengajukan usulan dana perimbangan ke Kementerian Keuangan. ”Tidak ada lobi-lobi khusus, tidak ada,” kata Aunur Rafiq.

Dia mengaku memang ditanyai penyidik KPK sekitar 3 jam, dan ditanyai seputar prosedur pengusulan dana perimbangan.”Sebagai warga negara yang baik tentu saya penuhi panggilan penyidik. Dan sudah saya jelas bagaimana di Karimun, proses kita untuk mendapatkan dana perimbangan tersebut,” katanya.

Dia mengatakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo (YP), Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.”Ya, untuk YP,” kata Aunur Rafiq. (rm/ mwd).

Sambungan Hal. 1

mengurus paspor di KJRI Johor Baru, mereka datang dari berbagai daerah di wilayah Johor Baru, Malaisya.

Tetapi mereka kuran mendapat pelayanan dari petugas di KJRI Johor Baru.

Awak Redaksi Koran Rakyat Media, yang melakukan perjalanan jurnalistik ke Konsulat Jendral RI di Johor Baru, Malaysia, banyak memperoleh informasi dari para TKI, terutama pelayanan paspor di KJRI Johor Baru, cerita mereka ada yang sudah menunggu sepekan hingga dua pekan.Bahkan karena berbelit belitnya birokrasi di bagian imigrasi KJRI Johor Baru membuat mereka harus merogoh kocek lebih banyak lagi.

Sejumlah TKI ketika di wawancarai mengakumasih ada pungutan liar dalam proses pengurusan paspor, biaya paspor tidak transparan dan birokrasi berbelit belit masih saja terjadi.

Waktu penyelesaian paspor juga cukup lama menjadi keluhan mereka.

Pelayanan paspor bagi para TKI terkesan dipersulit. Untuk mengambil nomor antri saja mereka bisa bolak balik datang.Belum lagi wawancara dan foto hingga siapnya paspor bisa memakan waktu satu minggu jika persyaratan lengkap. Apalagi para pemohon khususnya TKI yang sama sekali tidak

memiliki dokumen sebagai persyaratan mereka menjadi sasaran empuk oknum petugas di KJRI Johor Baru.

Setiap hari KJRI Johor Baru dipadati pemohon paspor yang terdiri dari para TKI/TKW,mereka datang dari berbagai wilayah di semenanjung Malaysia.Ada yang sudah menunggu berhari hari dan ada juga yang mengaku sudah bolak balik datang ke konsulat RI Johor Baru No. 46 Jalan Taat off Jalan Tun Razak; 80100 Johor Bahru. Namun paspor yang diurus tidak kunjung selesai.

Mereka yang datang mengurus paspor juga tak hanya bersetatus legal dan memiliki dokumen lengkap.

Tetapi banyak juga dari mereka berstatus ilegal yang sama sekali tak memiliki dokumen. Dokumen yang akan mereka urus juga bermacam macam, ada yang mengaku kehilangan paspor, memperpanjang paspor, membuat paspor baru, paspor tendang, dan ada juga yang mengaku sudah memiliki paspor tapi rusak dan ada pula yang membuat SPLP untuk pulang ke tanah air.

Untuk pembuatan paspor tampaknya pemohon sengaja dibuat harus bolak balik datang ke KJRI, selain untuk mengambil nomor anteran dan mengisi formulir. Kemu-

PN Tipikor selama 42 tahun,” ucap Sudiman.

Ia menjelaskan, jumlah dana premi asuransi yang telah disetorkan oleh Pemko Batam ke PT BAJ sejak 2007 hingga 2012, nilai dananya mencapai sekitar Rp208 miliar. Namun sejak 2012, Pemko Batam ternyata tidak mampu lagi membayar premi asuransinya ke PT BAJ, sehingga Pemko Batam minta diputuskan hubungannya dengan PT BAJ.”Setelah diputuskan, kemudian Pemko Batam minta uang yang telah disetorkan ke PT BAJ untuk dikembalikan. Jumlah dana yang diminta Pemko Batam saat itu sekitar Rp115 miliar,” kata Sudiman.

Permintaan Pemko Batam itu, lanjut Sudiman, pihak PT BAJ kemudian menawar dan hanya sanggup membayar sekitar Rp65 miliar. Kemudian, Pemko Batam menunjuk pengacara negara dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam saat itu melalui Kasi Datun, yang dijabat oleh Syafei.Untuk diketahui, Syafei sendiri dalam perkara ini juga se-

2

dian tahap selanjutnya dari wawancara, foto hingga penyelesaian paspor mereka harus menunggu berbulan bulan. Kebijakan inilah yang dikeluhkan para TKI lantaran mereka harus mengeluarkan biaya besar, selain biaya paspor, mereka harus menyewa rumah tumpangan untuk menginap.

Sayangnya ketika hendak konfirmasi langsung kepada kepala Imigrasi Igusti Bagus Mochammad Ibrahim, terkait buruknya pelayanan paspor di bagian imigrasi KJRI Johor Baru namun tidak berhasil. Menurut Mukhtar salah seorang staf KJRI Johor Baru yang bertugas diloket 21 Imigrasi, mengatakan Igusti Bagustidak berada di tempat.

“Pak Gusti tak ada ditempat, beliau berangkat keluar daerah, namun ketika ditanya kemana?. Mukhtar menjawab tidak tau, anda kalo ingin konfirmasi langsung saja ke beliau, tapi harus buat janji karena beliau sibuk,”kata Mukhtar dengan raut wajah yang tidak bersahabat.

Demikian juga Kepala Konsulat Jendral RI Johor Baru, Malaysia, Haris Nogroho, hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi karena ketika hendak ditemui untuk konfirmasi tidak berada di tempat. (rm/ mawardi).

Sambungan Hal. 1

bagai terdakwa dan perkaranya telah divonis oleh hakim Tipikor PN Tanjungpinang selama 7 tahun penjara, ditambah denda Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Safei juga dibebani membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp500 juta, dengan ketentuan jika tidak bisa membayar maka harta benda akan disita untuk negara, apabila tidak mencukupi akan diganti dengan hukuman penjara selama 7 bulan.

Terhadap vonis tersebut Syafei menyatakan banding.

Penasehat hukum terdakwa kembali menyebutkan, dalam perkara itu kemudian Pemko Batam melalu pengacara negara (Syafei) menggugat PT BAJ ke Pengadilan Negeri Batam. Atas gugatan itu, PT BAJ baru menyanggupi untuk membayar ke Pemko Batam sebesar Rp55 miliar.

“Artinya, uang Rp55 miliar itu merupakan milik PT BAJ yang disimpan di tiga bank, kemudian uang tersebut ditarik semua oleh M Nasihan yang nantinya akan

diserahkan ke Pemko Batam, setelah memiliki kekuatan hukum tetap melalui sidang perdata, “ ucap Sudirman.

Pada sidang perdata pertama, oleh PN Batam kemudian memutus agar PT BAJ membayarkan dana suransi itu ke Pemko Batam sebesar Rp80 miliar, dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi kembali diputus agar PT BAJ membayarkan sebesar Rp70 miliar, hingga akhirnya banding ke Mahkamah Agung, kembali dikuatkan agar PT BAJ membayar sebesar Rp80 miliar ke Pemko Batam.”Artinya uang Rp55 miliar yang ada ditangan terdakwa M Nasihan tersebut merupakan milik PT BAJ yang seharusnya untuk dibayarkan ke Pemko Batam.Ini juga dapat diartikan, bahwa perkara ini sebenarnya menyangkut dugaan kasus penggelapan dan bukan Tipikor (Tinda Pidana Korupsi),” kata Sudiman.

Menyikapi duplik terdakwa M Nasihan dan penasehat hukumnya itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hartam SH MH dari Kejaksaan

Tinggi (Kejati) Kepri menyatakan tetap pada tuntutannya. ”Kita tetap pada tuntutan sebelumnya,”ujar Hartam.

Dalam perkara ini, M Nasihan sendiri sebelumnya dituntut selama 12 tahun penjara, kemudian ditambah denda sebesar Rp600 juta subsider 5 bulan kurungan.

Selain itu, terdakawa M Nasihan juga dibebani untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp55 miliar, setelah dikurangi dengan sejumlah barang berharga milik terdakwa yang telah disita sebelumnya. Namun jika tidak mencukupi dari seluruh UP yang dibebankan kepada terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib menjalani hukuman tambahan selama 6 tahun penjara.

Sidang perkara terdakwa M Nasihan ini akan dilanjutkan melalui vonis oleh majelis hakim dipimpin Corpioner SH MH didampingi Guntur Kurniawan SH MH dan Suherman SH MH pada sidang, Rabu (5/9/2018). (rm/hk).

CMYK

3

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

BATAM METROPOLIS

Website: www.rakyatmediapers.co.id

7 Wartawan Rakyat Media Lulus Uji Kompetensi

PARA peserta Uji Kompetansi Wartawan (UKW) sedang diberikanb pembekalan oleh penguji

BATAM, RAKYAT MEDIATujuh wartawan Koran Umum Rakyat Media lulus uji kompetensi wartawan. Ketujuh wartawan dinyatakan kompoten oleh tim Penguji setelah mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) yang diselenggarakan Koran Rakyat Media, pada 9-11 April 2018lalu di Hotel PIH, Batam Center, bekerjasama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo Jakarta.

Ketujuh wartawan Koran Rakyat Media, yang dinyatakan lulus tersebut yakni Muhammad Ikhsan (Madya) sebagai Redaktur Pelaksana (Redpel), Erwin Syahril (Madya) redaktur, Arifin Marbun (Madya) redaktur, Mah-

Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

Muda dan Madya, sedangkan 7 tahapan peserta utama,” kata Mawardi yang bertindak sebagai panitia.

Uji kompetensi wartawan ini, kata Mawardi, wajib dilalui wartawan yang meningkatkan kualitas diri sebagai wartawan. Mawardi yang juga sebagai Pemimpin Redaksi Koran Rakyat Media berharap,bagi wartawan yang dinyatakan lulus dan mengantongi kartu Kompetensi serta Sertifikat UKW dari Dewan Pers berharap agar dalam melaksanakan tugas jurnalistik dengan baik dan taat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) maupun UU Pers No.40/ 1999, kata Mawardi. (rm/ikhsan)

Dewan Pers Selenggarakan Workshop di Batam

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi ( Lulus UKW Jenjang Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Muhammad Ikhsan (Lulus UKW Jenjang Wartawan Madya) Redaktur I Arifin. M ( Lulus UKW Jenjang Wartawan Madya) Redaktur II Andi Stiawan. S.Pd Erwin Syahril Asisten Redaktur Renhar (Rendi), Rudi Efendi (lulus UKW jenjangWartawan Muda) Wartawan Liputan Batam Ferianda, Bachtiar, Gunawan Ramadhan, Iqbal Ramadhan, Rizki Perdana Kepala Divisi Pemasaran/Iklan Anwar Ujang Bagian Pemasaran Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori, Muhammad Ikhsan Ombudsman Bettor Erikson Pardede. SH, Bistok Nadeak.SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M (lulus UKW Jenjang Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan) Perwakilan Sumatera Barat Amina Jalani (Kepala), Khaidir (Koordinator), Sapriadi Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kepulauan Kundur Anggiat Panggabean Biro Kota Tanjungpinang Anton Can BiroKabupaten Bintan Tio Imando BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Lulus Uji Kompetensi Wartawan Muda) Usman Wello BiroKabupatenAnambas Eddy Gius (Kepala Biro) Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kota Bintai Supriadi Biro Kabupaten Langkat Dedi Topan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Sofian Erisa Lay Out Emir Guswan Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos-29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama

yudin (Muda) Perwakilan Jakarta, Taufik Safira (Muda) Biro Lingga, Rusli MB (Muda) reporter di Lingga dan Rudi Effendi (Muda) wartawan.Sedangkan dari Surat Kabar Suara Mandiri Pos diantaranya Regi Sumalo (Muda) dan Djony Satria (Muda).

Uji kompetensi yang diikuti 15 wartawan, 5 peserta diantaranya dari berbagai media online, serta 2 peserta dari Surat Kabar Suara Mandiri Pos, dimana dari jumlah peserta tersebut, 5 diantaranya peserta jenjang wartawan utama, 3 orang jenjang wartawan Madya dan 7 peserta jenjang wartawan muda.”Ada 9 tahapan uji yang dilalui peserta

TERLIHAT betapa antusiasnya masyarakat bayar pajak kendaraannya.

DPRD Batam Minta Program Pemutihan Pajak Diperpanjang BATAM, RAKYAT MEDIA-Program pemberian keringanan tunggakan pokok pajak sebesar 50 persen, pembebasan bea balik nama ke dua, penghapusan sanksi administrasi berupa denda, atau yang akrab disebut masyarakat dengan program pemutihan yang sudah berjalan beberapa bulan oleh BP2RD atau Dispenda Provinsi Kepri, mendapat tanggapan positif dari beberapa anggota DPRD Batam.

Salah satunya adalah Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura.

Sebab program pemutihan pajak kendaraan bermotor, terbukti mampu menambah PAD daerah sebesar belasan miliar rupiah.”Ini program yang cerdas dari Gubernur Kepri.Ini program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan program simbiosis mutualisme, menguntungkan semua pihak, baik itu masyarakat maupun pemerintah daerah dari segi PAD nya.Harusnya program ini diperpanjang lagi hingga akhir tahun ini.Karena ini program terbukti berhasil,” ujar Nyanyang, panggilan akrabnya.

Tak hanya meringankan beban masyarakat dalam membayar tunggakan pajak kendaraan bermotornya, ataupun menambah pendapatan daerah saja.Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, lanjutnya, terbukti mampu merangsang masyarakat untuk membayar pajaknya.

“Melihat membludaknya atau antusiasnya masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor pada program pemutihan kali ini, kami dari DPRD Batam me-

minta kepada Gubernur Kepri agar program yang sangat positif ini diperpanjang.

Sebab saya yakin masih banyak masyarakat yang ingin mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor, namun belum sempat datang ke kantor Samsat ataupun belum ada duit,” terang Nyanyang.

Begitu juga dengan Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho juga mengapresiasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digagas Gubernur Kepri.”Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini faktanya mampu menambah PAD serta meringankan beban masyarakat Kepri dalam membayar pajak kendaraannya,” terang Udin.

Ia berharap program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini diperpanjang lagi oleh Gubernur Kepri hingga akhir tahun ini, agar masyarakat semua bisa memanfaatkan momen langka yang datang 11 tahun lamanya setelah sebelumnya tahun 2007 juga ada di Kepri.

“Ini program kan tujuannya juga memperbaiki database kepemilikan kendaraaan bermotor di Kepri yang nantinya untuk pondasi dalam menerapkan pajak progresif. Ini harus diperpanjang, sekaligus Pemprov Kepri menjalankan sosialisasi terkait rencana pemberlakukan pajak progresif yang dasar aturannya sudah ada dan tinggal pelaksanaannya saja. Ini untuk pembelajaran ke masyarakat agar tertib membayar pajak kendaraan bermotornya yang merupakan kewajiban ke negara,” kata Udin. (rm/btp)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dewan Pers menyelenggarakan seminar dan workshop dengan mengundang sebanyak 50 orang Pemimpin Redaksi dari berbagai media cetak maupun media online yang ada di Kepri serta Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis, (30/8/2018) bertempat di Hotel Nagoya Hill Kota Batam.

Seminar dan workshop yang diselenggarakan Dewan Pers tersebut bekerjasama dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).Workshop ini dengan Thema “Penguatan dan Pemberdayaan Ekosistem Pers Melalui Ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi”.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan sangat mendukung program Pemerintah melaksanakan proyek Palapa Ring lantaran dapat menyatukan NKRI dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi diseluruh pelosok Nusantara. ”Saat ini masih banyak

SEMINAR dan workshop Dewan Pers di Hotel Nagoya Hill Kota Batam.

wilayah NKRI yang belum terjangkau informasi tehnologi karena belum tersedianya infrastruktur TIK sehingga masyarakat minim informasi,” ujarnya.

Lanjut Yosep, daerah yang belum terjangkau oleh Tehnologi Informasi dan Komunikasi adalah di daerah pelosok pedesaan seperti daerah pedesaan di wilayah Papua.”Papua masih memerlukan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi agar terkoneksi,” katanya.

Ia menyebutkan Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer.

Proyek itu terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya.

Menurutnya, tujuan dari Palapa Ring yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas serta kualitas jaringan telekomunikasi di Indonesia ” Dan saat ini seperti koneksi komunikasi didaerah Papua, melalui program ini akan membantu dalam pemerataan dengan pembangunan BTS di daerah terpencil, sehingga pola bisnis akan berkembang,” pungkasnya. (rm/san)

Kapolri Minta Amankan Pelaksanaan Pilpres 2019 di Kepri BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta kepada Kapolda Kepri yang baru, Irjen Andap Budhi Revianto untuk dapat mengamankan dan menyamankan saat pelaksanaan Pilpres 2019 tahun depan.

Demikian dikatakan Kapolda Kepri Andap Budhi Revianto kepada wartawan disela-sela pelaksanaan malam pisah sambut Kapolda Kepri yang baru kepada yang lama, Jum’at (24/8/2018) di Hotel Radisson Kota Batam.

Menurutnya, ada beberapa pesan Kapolri terhadap dirinya saat dilantik di Mabes Polri beberapa waktu lalu.Andap mengatakan, Kapolri meminta pelaksanaan Pilpres yang aman dan nyaman bagi semua pihak.Lalu mengindentifikasi setiap potensi konflik yang ada di wilayah Polda Kepri.Selain itu, Kapolri meminta Andap untuk berkoordinasi dengan semua pihak yang ada di Kepri.”Agar Pemilu tahun 2019 yang akan datang berjalan lancar,” ucapnya.

Selain itu, Andap akan

menjaga stabilitas keamanan di Kepri. Hal ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. ”Kepri ini harus aman dan kondusif.Saya juga berharap media memuat beritaberita yang menciptakan iklim yang kondusif,” tuturnya.

Program-program Kapolda Kepri yang lama Irjen Didid Widjanardi yang sudah berjalan, kata Andap akan dilanjutkannya. Dan yang belum selesai, akan diteruskan oleh Andap.”Saya akan melanjutkan program-program yang sedang berjalan,” katanya.

Saat ditanya tentang kasus-kasus yang belum terselesaikan. Andap mengatakan akan mempelajarinya terlebih dahulu.”Saya belum tahu, nanti saya lihat,” ujarnya.

Sementara itu Irjen Didid Widjanardi mengatakan telah merancang program kerja satu tahun.Ia mengakui belum bisa menyelesaikannya. Tapi dia yakin dan percaya, Kapolda Kepri yang baru dapat menyelesaikan semuanya. Terkait pemaparan program yang sudah dan belum dilaksanakan, akan dijelaskannya se-

cara internal ke Andap. Sebagai Kapolda Kepri ke 11, Didid menuturkan memiliki karateristik yang berbeda dari Kapolda sebelumnya, Irjen Sam Budigusdian.

Walau setiap Kapolda memiliki kepemimpinan berbedabeda, kata Didid mereka semua memiliki satu tujuan yang sama.”Harapan saya dukung Kapolda kepri yang baru saat ini.Agar mencapai tujuan itu semua,” tuturnya.

Ia mengatakan banyak yang berkesan selama menjabat sebagai Kapolda Kepri.

Selama di Bunda Tanah Melayu ini, Didid menikmatinnya. ”Waktu saya awal menjabat tingkat pertumbuhan ekonomi turun, sekarang sudah mulai beranjak naik,” ujarnya.

Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kunci penting yang selalu dijaga oleh Didid. Apabila Kamtibmas kondusif, tentunya iklim ekonomi juga terjaga dengan baik. ”Penanganan narkoba juga banyak ditangani. Dan alhamdulillah aksi terorisme tidak ada terjadi,” ucapnya. (rm/btp)

Ketua DPRD Kepri Hadiri Pisah Sambut Konjen Singapura

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak. SH (tengah)

BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Konsul Jenderal Singapura di Batam, Gavin Chay mengakhiri lima tahun masa tugasnya di Batam. Ia digantikan oleh Konsul Jenderal Mark Low, yang sebelumnya menjadi Konjen Singapura di Medan.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak yang hadir dalam acara pisah sambut mengatakan, Gavin bukan hanya sekedar sebagai Konjen, tetapi sudah sebagai saudara. “Bukan perpisahan yang membuat sedih, tapi kehilangan sosok Gavin yang sudah kami anggap sep-

erti saudara sendiri,” ujar Jumaga yang disambut tepuk tangan meriah dari tamu yang hadir.

Acara pisah sambut berlangsung di Grand I HotelBatam, Selasa (21/8) yang dikemas dalam suasana penuh keakraban yang dihadiri Batam Singapore Community. Selanjutnya, Gavin akan menempati tugas yang baru sebagai Konjen Singapura di India.

Dijelaskan oleh Jumaga, bahwa dia sangat terkesan atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini.Gavin dinilai telah berhasil ikut meningkat-

kan perekonomian di Kepri.

Dengan menjadikan negara Singapura nomor satu yang menanamkan modalnya untuk berinvestasi di Kepri.

Masih kata Ketua DPRD Kepri ini, bahwa selama ini pihaknya sering diundang ke Singapura untuk membahas perekonomian di Kepri ini. ”Karena sering diundang kesana, kami sebagai aparatur negara mendapatkan izin khusus dari Mendagri, sewaktu-waktu diundang bisa langsung berangkat tanpa perlu lagi izin dari Mendagri,” ujar Jumaga. (rm/hk)

BATAM METROPOLIS

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

WALIKOTA Batam M. Rudi.

Pemko Galang Dana untuk Gempa Lombok BATAM, RAKYAT MEDIA-Terkait dengan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj tertanggal 20 Agustus 2018 lalu, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia yang isinya meminta pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyikapi dengan melakukan penggalangan dana. Walikota mengaku akan bertanggungjawab apabila masalah datang dikemudian hari dalam aksi penggalangan dana untuk korban gempa Lombok dan Sumbawa.”Kota Batam tidak punya uang, untuk membantu saudara kita di Lombok.Kalau ada masalah saya yang akan bertanggungjawab,” ujar Rudi dalam apel posko bencana peduli Lombok di Simpang BNI, Sungaipanas, Jumat (31/08/2018) sore.

Ia berharap seluruh yang terlibat dalam penggalangan dana seperti Satpol PP, Pramuka, Tagana dan Karang Taruna harus berkerja ikhlas untuk membantu para korban bendaca di Lombok dan Sembawa.”Saya harapkan ikhlas dan tulus.Ayo bersama-sama, niat hari ini untuk membantu para saudara kita di Lombok dan Sembawa.

Kalau saya punya ide, saya harus di depan. Nanti saya juga akan ikut,” katanya.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yusfa Hendri mengatakan, ada lima titik dalam penggalangan dana gempa, yaitu Simpang Kepri Mall, Masjid Agung, Baitul Sakur (MC D), Simpang Glael dan Simpang Rosdel.Untuk penggalangan dana yang dilakukan Pemko Batam, akan berjalan selama waktu 15 hari atau terhitung sejak hari ini.

Kata Yusfa, selain dilakukan di lampu merah, Pemko juga membuat surat edaran kepada instansi terkait, perusahaan swasta, perguruan tinggi, sekolah, yayasan, rumah ibadah, dan mall untuk dapat melakukan penghimpunan dana.”Hari ini bencana Lombok terus terjadi, sampai sekarang gempa susulan terus terjadi.Dana bantuan ini akan disalurkan langsung ke Pemda,” pungkasnya. (rm/btd)

Gubernur Kepri Kunjungi SMA Negeri 5 Batam

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun poto bersama siswa SMA Negeri 5 Batam

BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) mengunjungi sekolah SMAN 5 Kota Batam untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam Wirausaha Muda disekolah tersebut. Pendidikan yang melahirkan sumber daya hebat merupakan kerjasama berbagai eleman masyarakat, orangtua, para guru, para pelajar dan semuanya sangat berjasa dalam memajukan pendidikan dan meningkatkan SDM. Tanpa dukungan dan peran semua pihak, pendidikan akan”hambar” seperti gulai tanpa garam. Demikian dikatakanGubernur Kepri Nurdin Basirun saat memberi Motivasi Wirausaha Muda di SMA Negeri 5 Batam, Kamis (30/8/2018).

Pada kesempatan itu, Nurdin juga mengatakan peran semua pihak sangat dibutuhkan dalam memajukan pendidikan dan meningkatkan SDM di Provinsi Kepri.”Anakanak Kepri ini sangat pintar. Karena mereka banyak mengkonsumsi makanan laut yang segar. Tinggal para orangtua, guru dan sekolah yang memoles anak-anak tersebut melalui pendidikan hingga semakin cemerlang,” ujarnya.

Menurutnya, kesungguhan anak-anak dalam belajar tambah Nurdin, juga sangat penting dalan mewujudkan cita-cita.Dan selain pendidikan formal, pendidikan agama juga sangatlah penting bagai generasi muda Kepri. ”Ilmu yang tinggi, jika tidak dibarengi ilmu agama yang baik, tidak akan baik hasilnya. Pendidikan formal yang baik dibarengi ilmu agama, akan menghasilkan generasi yang baik pula,” kata Nurdin.

Pendidikan di tingkat SMA, lanjut Nurdin merupakan pondasi yang sangat penting dan dibutuhkan sebelum melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.Bahkan jika langsung ke dunia kerja, mereka harus sudah siap.”Marilah kita bergandeng tangan dan bekerja keras bersama sama membangun ahlak dan pendidikan yang baik di Kepri,” kata Nurdin.

Dalam kunjunganya, Nurdin juga melaksanakan serah terima jabatan Plt Kepala Sekolah SMA Negeri 23 dan SMA Negeri 24 Batam. (rm/btd).

4

Kepala Disdukcapil Batam Berkantor di Kedai Kopi Tarempa BATAM, RAKYAT MEDIA-Memang tidak ada aturan dan larangan seorang ASN / PNS masuk ke warung Kopi atau restoran sepanjang diluar jam dinas. Namun paling tidak sebagai Kepala atau Pimpinan suatu instansi Pemerintah harus menunjukan displin yang tinggi dan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya.

Akan tetapitidak demikian halnya dengan Said Khaidar, sebagai pejabat dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. Oknum Kepala Dinas yang satu ini benar benar tidak punya displin. Dialebih betah duduk di Warung Kopi ketimbang diruangan kerjanya untuk mengawasi kinerja bawahan dan Staf nya.

Bahkan, restoran Tarempa berlokasi di Tiban III Sekupang tersebut sudah menjadi kantornya.Aktifitas kerja sehari hari dan teken meneken berbagai berkas yang dibawa oleh supir mobil dinasn-

KANTOR Dinas Kependudukan Kota Batam

ya dan menerima tamu yang diduga calo KTP juga lebih banyak di kedai kopi tersebut.

Banyak warga maupun wartawan yang ingin bertemu dengan oknum Kadis yang satu ini bisa dikatakan jarang berada di kantor.

Keterangan yang diperoleh Koran Rakyat Media dari sumber di restoran itu menyebutkan, oknum Kadisduk Batam ini,hampir setiap hari berada di restoran ini,” Bapak Said Khaidar itu, bisa dibilang hampir setiap hari

ada di restoran ini, beliau datang dari pukul 9.30 wib sampai 14.30 wib, banyak tamunya membawa map dan berkas yang dibawa supir mobil dinasnya diteken di kedai kopi ini, tak tahulah apakah dia sengaja menghindar karena banyak wartawan yang mencari cari beliau,” ujar sumber itu.

Bahkan kalau datang pakai fasilitas negara dengan mobil dinas Plat merah berjenis Toyota Inova BP 1186 T. Padahal kantor Dinas

Kependudukan”Seharus nya sebagai Pimpinan Unit Kerja dituntut menjadi orang yang paling utama disiplin dalam hal waktu. Hal ini tentu akan berimbas kepada pelayanan kerja dan Keseriusan bawahan untuk disiplin dan tepat waktu”,ungkap sumber yang minta tidak ditulis namanya.

Sumber itu menambahkan, waktu Said Khaidar lebih banyak dihabiskan nya di kedai Kopi Tarempa.Jadi kalau saya ditanya pendapatnya, sangat setuju kalau Said Khaidar dicopot saja dari jabatannya.Walikota Batam Muhammad Rudi perlu mempertimbangkan agar oknum Kadisduk dicopot saja dari jabatannya, sebagai pejabat public dia harus memberikan contoh kepada masyarakat, tidak pantas seorang pimpinan lebih banyak waktunya di habiskan di kedai kopi, kan dia punya kantor kenapa harus menandatangani surat

surat di kedai kopi”, ungkap sumber.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Said Khidar, ketika dikonfirmasi Koran Rakyat Media, Jumat (30/ 8/2018) melalui ponselnya, mengakui memang ia ada datang minum kopi di restoran Tarempa tersebut. Tapi menurut Said Khaidar, tidak setiap hari,”menag saya ada datang minum kopi ke restoran tersebut, tapi tidak setiap hari, saya juga berada disana hanya sebentar, setelah minum kopi saya balik lagi ke kantor”,kata Said.

Lebih lanjut Said menjelaskan, kalau dikatakan setiap hari ia berada disana, informasi itu sama sekali tidak benar,” Saya mengakui memang ada dua tiga kali ke sana, tapi kallau dibilang setiap hari itu tidak benar. Apalagi dituding sering tamu datang membawa map untuk ditandatangani itu juga tidak ada”, kata Said Khaidar. (rm/mmwd)

Dewan Pers Terus Mendorong Verifikasi Perusahaan Media BATAM, RAKYAT MEDIADewan Pers terus mendorong penyelenggaraan verifikasi perusahaan media dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk memastikan pemenuhan standarisasi profesionalitas.Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan citra wartawan tercoreng akibat ulah oknum yang tidak kompeten dalam menjalankan profesi kewartawanan.

“Uji kompetensi bagi wartawan dan verifikasi perusahaan media adalah sarana untuk mengukur terpenuhinya pers sehat dan bertanggung jawab,” kata Yosep Adi Prasetyo, saat menjadi pembicara dalam Seminar dan WorkshopJurnalistik yang diselenggarakan Dewan Pers di Hotel Nagoya Hill Batam, Kamis (30/8/2018).

Menurut Yosep yang akrap di sapa Stanley, Dewan Pers berharap UKW dilaksanakan seobyektif mungkin sehingga wartawan yang dinyatakan kompeten dijamin menjunjung tinggi Undang Udang Pers Nomor 40 dan kode etik jurnalistik.”Seseorang yang tidak kompeten diimbau mengakhiri kiprah sebagai pekerja pers. Masih banyak pekerjaan lain yang menjanjikan,” ucap Yosep.

Acara Seminar dan workshop bekerjasama dengan BP3TI tersebut dengan tajuk “ Bakti untuk Negeri “ selain dihadiri Ketua Dewan Pers , Yosep Adi Prasetyo , Mantan Wakil Ketua Dewan Pers , Bambang Harymurti,Ketua SPS Kepri Marganas Nainggolan dan

puluhan Pemimpin Redaksi dari berbagai media cetak dan online , Humas Pemprov Kepri, Humas Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, Humas DPRD Kabupaten/ Kota, dan Biro Humas Provinsi Kepri.

Dalam pemaparannya,Ketua Dewan Pers , Yosep Adi Prasetyo , mengatakan tahun 2019 merupakanPemilu yang pertama dilakukan secara serentak memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden, pengalaman pertama ini menurut Yosep sangat menarik dan perlu dicermati karena Pemilu tahun 2019 memilih Presiden dan Wakil Presiden, adalah tanding ulang dari pilpres tahun 2014, dimana orangnya masih sama ,yaitu , Jokowi dan Prabowo Subianto.

Kemudian isu lainnya adalah masalah ekonomi ,hak azasi

Puting Beliung Hantam Ruko dan Rumah SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Angin puting beliung yang disertai hujan deras menerjang rumah toko (ruko) dan rumah warga Batuaji dan Marina, Sekupang, Jumat (31/8/2018).

Akibatnya, sebanyak 8 unit ruko komplek Dreamland Marina, Sekupang, rusak parah.Kanopi dan spandek ruko lepas diterjang angin puting beliung.Selain ruko, ada juga beberapa rumah di komplek Prima Garden, Batuaji.Atapnya melayang ke udara dan terpaksa harus diganti baru.”Ini ratarata kerusakan pada bagian atap,” kata Markus warga setempat.

Selain menyebabkan kerusakan tempat tinggal, angin puting-beliung juga menumbangkan beberapa pohon yang berada dipinggir jalan.”Untung tadi tak ada orangnya dan mungkin bisa kena timpa kanopi ruko ini,”

ujar Andri, warga lainnya.

Tak hanya itu, kabel listrik juga rusak akibat tertimpa spandek yang berada di ruko Dreamland tersebut. ”Angin tersebut datang tibatiba siang itu.Bahkan angin kencang berputar-putar menerjang diatas ruko ini sampai atap terbang ke bawa angin,” ucapnya.

Pantauan Haluan Kepri di lokasi, atap spandek yang sempat melayang-layang tersebut jatuh pas di depan ruko Dreamland. Spandek tersebut nyaris menimpa warga.

Dari 8 unit ruko tersebut semua atapnya ludes dibawa angin.Selain itu dinding bangunan ruko juga mengalami retak dibagian atas dan disamping ruko. Setelah persitiwa itu berlalu, para pekerja ruko langsung mengangkat rangka baja ringan dan spandek ke samping ruko.(rm/hk).

manusia yang tidak tuntas selama lima tahun ini.aksi kamiskinan masih terus berlangsung setiap tahun. Yosep menjelaskan, dalam tahun ini sudah ada seribu kali lebih aksi hari Kamis didepan Istana, yang namnya media nasional ini dikuasai 14 grup besar, tidak ada yang salah jika media itu bekerja sesuai kepentingan publik,yang jadi masalah adalah beberapa media yang pemiliknya pimpinan partai. ”Punya TV , media cetak, radio, hingga online.

Ini yang jadi masalah, apalagi wartawannya ikut menjadi anggota Partai “ujarnya.

Kemudian lanjut Yosep, banyak isu media sosial yang diangkat menjadi berita, kalau jaman dulu ketika dirinya masih wartawan, orang boleh menulis menggunakan media televise, tapi hanya untuk sepak bola sama tinju.dan yang

lain harus ada dilapangan tidak mungkin melakukan liputan jauh, sekarang orang melakukan liputan melalui media sosial. Bila perlu facebooknya orang ditulis jadi bahan berita dan berita disebarkan ke media sosial.Bertanya dimana wilayah UU Pers dimana wilayah UU ITE. Oleh karena itu, Yosep berpesan supaya berhati-hati menggunakan bahan dari media sosial atau menyebarkan pruduk Jurnalis di medsos.Banyak orang tidak paham membuat berita ditempel di facebooknya ,orang kemudian keberatan dengan berita itu bukan karena link up antara facebook dengan beritanya, tapi keberatan dengan komentar-komentar dibawahnya yang bikin bafer .

“Nah kalau mau membuat begitu bikinlah yang namanya patroli siber ,komentar-komentar aneh dihapus atau matikan fasilitasnya biar orang tidak bisa berkomentar, jika anda memberi peluang kepada orang lain, anda bisa saja menjadi sasaran jerat UU ITE meskipun berita diatasnya adalah karya Jurnalistik “tegas Yosep.

Sementara Sekretaris PWI cabang Kepri Saibansyah dardani, yang juga sebagai pembicara dalam acara tersebut, menjelaskan betapa pentingnya Uji Kompetensi bagi seorang wartawan. Menurut Saiban, dengan menerapan Standar Uji Kompetensi wartawan yang diterapkan Dewan Pers, jumlah wartawan yang ada diseluruh Indonesia saat ini jauh berkurang, ujarnya***

Realisasi PBB Kota Batam Capai 65,02 Persen BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam Kepulauan Riau hingga mendekati batas akhir pelunasan 31 Agustus, mencapai 65,02 persen dari target yang ditetapkan tahun 2018.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah di Batam, Jumat, mengatakan timnya terus meminta seluruh wajib pajak membayarkan kewajibannya sehingga target pendapatan asli daerah dari PBB tercapai.

Ia menyatakan untuk mencapai target maka pihaknya melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak yang tunggakannya dinilai besar. Wajib pajak

Raja Azmansyah Kepala BP2RD Kota Batam

tunggakan besar kebanyakan adalah usaha sanggraloka dan hotel yang tanah dan bangunan luas.

Saat verifikasi, tim juga langsung meminta wajib pajak segera melunasi tunggakannya karena masa pembayaran PBB sudah hampir

habis. Raja Azman mengingatkan bila pembayaran melampaui masa jatuh tempo maka wajib pajak dikenakan denda 2 persen setiap bulan.

Sementara itu, anggota tim penagihan BP2RD, Vivit mengatakan verifikasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke wajib pajak sudah dilakukan sejak Juli 2018.

Verifikasi yang dilakukan antara lain terkait nomor objek pajak (NOP) ganda, objek pajak yang sudah beralih fungsi menjadi fasilitas umum atau fasilitas sosial, objek pajak tak ditemukan dan lainnya. ”Saat verifikasi, kami didampingi juga oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan),” kata dia. (rm/ferianda)

CMYK

5

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

KETUA DPRD Fauzi Hasan (berdiri) Hadiri Diskusi Pendidikan, Yang Dilaksanakan Oleh Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

Ketua DPRD Fauzi Hasan Hadiri Diskusi Pendidikan

Yang Dilaksanakan Oleh Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) WAKIL Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim mengaku prihatin karena dunia pendidikan di daerah ini belum menunjukkan perkembangan berarti, bahkan dari peninjauan yang belum lama ini dilakukan ke sejumlah sekolah terlihat banyak kemunduran.Hal itu diungkapkan Wakil Bupati saat mengikuti Diskusi Publik dengan Tema 'Arah Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti Menuju Masyarakat Madani Dalam Bingkai NKRI', di Kopitiam Resto, Selatpanjang, Rabu 29 Agustus 2018.

Padahal, lanjut Wabup, pemerintah sudah memberikan perhatian khusus bagi dunia pendidikan dengan mengalokasikan dana minimal 20 persen dari APBD dan APBN, namun kenyataannya belum dapat mendongkrak kualitas

pendidikan secara signifikan.

Dijelaskannya, saat ini dunia pendidikan Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia dan Singapura, padahal pendidikan merupakan sebuah faktor yang fundamental bagi penentu keberhasilan pembangunan negara dan daerah.

Menurutnya, kondisi itu tak terkecuali di Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memasuki usia 10 tahun, Wabup Said Hasyim menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan, salah satunya di wilayah Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

"Saya menemukan kondisi sekolah sangat memprihatinkan, parahnya lagi dan tak kelihatan gebrakan dari Kepala Sekolah," ujar Wabup.Hal serupa bahkan

terjadi di SD Negeri 01 Selatpanjang, di sekolah favorit yang telah berdiri sejak tahun 1912 itu, Wakil Bupati mendapati kondisi ruang kelas tak mencukupi dan mobiler yang sudah tidak layak.

"Harusnya dengan usia Meranti yang sudah 10 tahun, dunia pendidikan lebih berkembang, tetapi yang terjadi malah kemunduran, begitu juga dalam bidang pendidikan agama yang menjadi dasar pembinaan akhlak dan budi pekerti. Kita bukan hanya ingin menjadikan masyarakat pintar tetapi juga berakhlak dan budi pekerti, dan ini menjadi perhatian kita," ucapnya.

Wabup Said Hasyim menegaskan, untuk memajukan suatu daerah pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pembangunan moral, karena jika tidak maka pem-

KETUA DPRD Kabupaten Meranti Fauzi Hasan (tiga dari Kiri) menyanyikan lagu indonesia Raya

bangunan yang dilakukan akan siasia.Kepada Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang menggagas diskusi publik itu, Wakil Bupati berharap ISNU yang terdiri dari para intelektual dapat memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dunia pendidikan di Kepulauan Meranti. "Saya harapkan peran ISNU dan kami yakin para sarjana yang berada didalamnya mampu membangun pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Wakil Bupati lagi.

Untuk masalah pendidikan agama, Wakil Bupati menegaskan akan terus mendukungnya, hal itu sesuai dengan Misi Pemkab Kepulauan Meranti dalam mewujudkan masyarakat yang Madani, karena Misi itu tidak hanya simbol tapi hendaknya dapat diwujudkan secara jelas dan nyata.

Namun untuk penganggaran bantuan, jelas Wabup, karena keterbatasan anggaran Pemda Kepulauan Meranti, para tenaga pendidik agama jangan terlalu mengharapkan pada Pemerintah Daerah. "Berbuatlah dulu dan pemerintah daerah akan terus mendukung. Kita harap Misi Meranti mewujudkan masyarakat Madani tidak hanya sekedar simbol tapi dapat direalisasikan secara jelas dan nyata," papar Wakil Bupati.

Akhir kata, Wakil Bupati Said Hasyim menekankan pengembangan dunia pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif, oleh karena itu ia mengajak mulai detik ini tingkatkan keseriusan karena tidak ada kata terlambat.

"Dunia pendidikan ini adalah tanggung jawab kita, kalau bukan

sekarang kapan lagi. Meranti harus berobah mari berbuat sesuai peran kita masing masing, jika ada kritik sampaikanlah dengan cara yang baik dan benar dan solusi yang tepat," pungkasnya.

Sementara itu Ketua ISNU Kepulauan Meranti, M. Adil yang juga anggota DPRD Riau asal Kepulauan Meranti, dalam sambutannya mengatakan, akan berupaya membantu dunia pendidikan Meranti khususnya pendidikan agama, melalui dukungan APBD Provinsi Riau.Selain Wabup Said Hasyim, hadir juga sebagai narasumber diskusi itu Ketua DPRD Fauzi Hasan, Dosen STAIN Bengkalis Imam Ghozali, Ketua GP Anshor Riau Purwaji, Ketua LAMR Meranti Muzamil, Kakan Kemenag Meranti Darwison, Ketua KNPI Hanafi dan lainnya. (*)

KETUA DPRD Kabupaten Meranti Fauzi Hasan (tiga dari Kiri) sedang menulis.

KETUA DPRD Kabupaten Meranti Fauzi Hasan (tiga dari Kiri)

KETUA DPRD Kabupaten Meranti Fauzi Hasan dalam diskusi pendidikan

WAKIL Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim memberikan kata sambutan.

MENYANYIKAN lagu Indonesia Raya

DISKUSI yang hangat

MEMBERIKAN pertanyaan

RAKYAT MERANTI

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Wakil Bupati Meranti Minta OPD Bekerja Lebih Fokus SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim meminta organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih fokus dalam menyusun dan menjalankan program sesuai kebutuhan real dilapangan, hal itu ditegaskannya karena masih ditemui sektor sektor strategis yang belum tersentuh dan butuh pembenahan segera.

“Saat ini semua OPD sedang menyiapkan SAKIP, namun yang terpenting semua program dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi hak masyarakat sehingga alokasi dana yang dikeluarkan sesuai dengan penerapan dilapan-

gan. Saat ini hampir disemua sektor butuh pembenahan,” ujar Wabup, saat bertindak menjadi Irup Apel, Senin pagi, di halaman Kantor Bupati, (20/8).

Dijelaskan Wabup, sempena HUT RI Ke-73 Tahun 2018, sebagai ASN yang diberikan amanah hendaknya lebih memaknai kemerdekaan ini dengan bekerja lebih baik dan ikhlas.”Sebagai bahagian dari masyarakat yang diberikan amanah kita harus bekerja lebih baik dan ikhlas untuk melanjutkan cita cita perjuangan dalam menggesa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu juga sesuai dengan sump-

ah yang diucapkan seorang ASN, siap bekeja dan bertugas dimanapun, apalagi tugas di Selatpanjang dengan fasilitas yang dinilai cukup baik dibanding dengan daerah lainnya, ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Said Hasyim menghimbau untuk menyadari tugas dan tanggungjawab, berkorban untuk negara dan bangsa khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti.Dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Wabup, banyak sektor yang butuh segera dibenahi diantaranya sektor Infrastrktur, Pendidikan, Sosial Budaya, Ekonomi.

Salah satunya, SDN 01 Selat-

panjang yang dibangun sejak 1912, kondisi gedung sekolah yang dibangun jauh sebelum kemerdekaan itu (1912), cukup memprihatinkan.Bagitu juga saat meninjau SMPN 03 Selatpanjang. Parahnya lagi disalah satu sekolah Wabup menemukan siswa yang belajar tanpa ada guru, hal ini menurutnya bukan peningkatan seperti yang diharap justru penurunan yang ditemui.

“Kondisi sekolah saat ini banyak yang memprihartinkan, ada sekolah ruang ada tapi mobiler tidak, ada gedung tapi murid tak ada, rumah guru dari dibangun sampai hancur tidak ditempati, dan

kondisi sekolah sangat memprihatinkan,” jelasnya seraya mengingatkan kenyataan yang ada didepan mata itu harus diperhatikan.

Begitu juga disektor Ekonomi, Sosial dan Budaya dimana banyak potensi daerah yang terbuang karena tidak terkelola dengan baik. “Untuk itu saya meminta OPD untuk membuat perencanaan matang sesuai kondisi real dilapangan, baik di Sektor Pendidikan begitu juga Sosial Ekonomi, banyak potensi yang terbuang meski banyak program namun kurang berjalan dengan baik dan berdampak manfaat kepada masyarakat,” paparnya.(rm/ril).

Wakil Bupati Meranti

Said Hasyim

DPRD Meranti Gelar Rapat Evaluasi Konsultasi ke Dirjen Bina Pemdes

KOMISI I DPRD Meranti gelar rapat evaluasi

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti melakukan rapat lanjutan menyikapi evaluasi hasil konsultasi Komisi I ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa terkait pemekaran dua Desa di Meranti. Kamis (30/8) di Ruang Rapat DPRD Meranti.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I Edi Mashudi SPdi MSi.Dihadiri Wakil Ketua II DPRD Meranti Muzamil, Wakil Ketua Komisi I Marhisyam, dan anggota Zubiarsyah. Kemudian dari unsur ekskutif hadir Kadis DPMD Ikhwani, Kabid Pemdes Darwis, Kabag Pem Otda Mulyadi, Kasubbag Pem Otda Aznirsyah, Kabag Pengelola Perbatasan Elfiadi, Sekretaris Disdukcapil Ramdan, Kabid Capil Edi Candra, Kabag Hukum Sudandri,

Kasi Aset dan Keuangan Fadhil, serta Kasubbag Infrastruktur M Herlian.

Disampaikan dalam rapat, Edi Mashudi minta agar dibentuk tim yang dimotori oleh DPMD dan Bagian Pengelola Perbatasan guna melobi Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan pemekaran dua Desa Persiapan tersebut, yakni Bumi Asri dan Bina Sempian. ”Berhubung daerah kita masuk daerah perbatasan, kita minta Bagian Pengelola Perbatasan menggunakan perannya terkait pemekaran ini, sebab daerah perbatasan mempunyai kewenangan khusus untuk itu,” ungkapnya.

Ditambah Wakil Ketua DPRD Meranti Muzamil, bahwa pada prinsipnya DPRD mendukung dan mendorong supaya Desa persiapan ini dimekarkan untuk

menjadi Desa definitif. Menjawab permintaan Ketua Komisi 1 dan Wakil Ketua DPRD Meranti tersebut, Kadis DPMD Ikhwani menjelaskan bahwa progres dan capaian akhir terkait pemekaran dua Desa di Meranti itu terus digesa.

Munculnya atau tidaknya kode dua Desa ini, kata Ikhwani, mau tidak mau harus ditindaklanjuti, karena merupakan aspirasi masyarakat. ”Intinya jika Desa ini tidak dimekarkan karena jumlah penduduk bukan salah kita, dan juga tidak salah peraturan Bupati, sebab diberi waktu tiga tahun kedua Desa ini memungkinkan memenuhi jumlah penduduk yang telah ditetapkan. Ini harus dibuktikan dengan capil, mungkin ada penduduk yang tidak terekam harus segera melakukan perekaman,” ujarnya.

Kata Ikhwani, DPMD hanya meneruskan permohonan ini sesuai dengan administrasi yang dikeluarkan.

Lalu kenapa pemekaran ini sebelumnya dilanjutkan ke Provinsi, menurutnya karena memang sudah ada kajian singkat.”Kita harus melihat poin-poin selain jumlah penduduk, karena ini menyangkut angka yang harus realistis, kita tidak mau terjerat persoalan hukum,” tambahnya. (rm/ril)

Wabup Meranti: Semua Pihak Harus Serius Perhatikan Dunia Pendidikan SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H. Said Hasyim, mengikuti Diskusi Publik dengan Tema ‘Arah Kebijakan Kabupaten Meranti Menuju Masyarakat Madani Dalam Bingkai NKRI’, diskusi dalam rangka menghimpun berbagai pemikiran para tokoh untuk membangun pendidikan Meranti lebih baik lagi kedepan dipusatkan di Aula Kopi Tiam, Selatpanjang, Rabu (29/8/ 2018).

Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, Dr. Imam Ghazali Dosen STAIN Bengkalis, Ketua GP Anshor Riau Purwaji S.Sos, Wakil Ketua DPRD Riau yang juga Ketua LAM Meranti H. Muzamil, Wakil Ketua DPRD H. Taufikurrahman, pemerintah memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan dengan mengalokasikan dana minimal 20 persen dari Anggaran Pembelanjaan ditingkat Nasional hingga Daerah, namun kenyataannya belum dapat mendongkrak kualitasi pendidikan secara signifikan.

Kepada para tokoh, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim megapresiasi penyelenggaraan acara itu, ia berharap melalui kegiatan itu dapat menghasilkan rekomendasi dan pemikiran bernas dari para tokoh dalam rangka memajukan pendidikan di Meranti baik pendidikan umum maupun agama.

Dijelaskannya, saat ini

dunia pendidikan Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia dan Singapura padahal pendidikan merupakan sebuah faktor yang fundamental penentu keberhasilan pembangunan negara dan daerah.

Tak terkecuali di Kepulauan Meranti yang telah memasuki usia 10 tahun, diakui oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim dari hasil peninjauan yang dilakukan dibeberapa sekolah menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan salah satunya diwilayah Kepau Baru Kecamatan Tebing Tinggi Timur. ”Saya menemukan kondisi sekolah sangat memprihatinkan parahnya lagi dan tak kelihatan gebrakan dari Kepala Sekolah,” ujarnya.

Hal serupa bahkan terjadi di SDN 01 Selatpanjang, sekolah di favorite yang telah berdiri sejak tahun 1912 itu Wakil Bupati mendapati kondisi ruang kelas tak mencukupi dan mobiler yang sudah tak layak.”Harusnya dengan usia Meranti yang sudah 10 tahun dunia pendidikan lebih berkembang

tetapi tapi yang terjadi malah kemunduran, begitu juga dalam bidang pendidikan agama yang menjadi dasar pembinaan ahlak dan budi pekerti, kita bukan hanya ingin menjadikan masyarakat pintar tetapi juga berahlak dan budi pekerti, dan ini menjadi perhatian kita,” ucapnya.

Ia juga menegaskan dalam memajukan suatu daerah pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pembangunan moral karena jika tidak maka pembangunan yang dilakukan akan sia sia.Dihadapan para Sarjana yang yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Nahlatul Ulama (ISNU), selaku penggagas acara diskusi publik ini, Wakil Bupati berharap ISNU yang teridiri dari para Intelektual dapat memberikan kontribusi besar bagi perkembangan pendidikan di Meranti.”Saya harapkan peran ISNU dan kami yakin para sarjana yang berada didalamnya mampu membangun pendidikan Meranti,” ujar Wakil Bupati lagi. (rm/ril humas).

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim berdiri

Selain Defisit Keuangan, Meranti Juga Mundur di Bidang Pendidikan SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kabupaten Kepulauan Meranti bukan saja dihadapkan pada persoalan keuangan yang mulai defisit, tapi juga mulai mundurnya pendidikan.Wakil Bupati Kepulauan Meranti mengakui bahwa dunia pendidikan di Kepulauan Meranti mengalami kemunduran. Harusnya di usia yang menginjak 10 tahun, pendidikan lebih berkembang.

Kata Said Hasyim, saat ini dunia pendidikan di Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Padahal, pendidikan merupakan sebuah faktor yang fundamental penentu keberhasilan pembangunan negara dan daerah.

Tak terkecuali di Kepulauan Meranti yang telah memasuki usia 10 tahun.

Diakui Said Hasyim, dari hasil peninjauan yang dilakukan di beberapa sekolah menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan. Salah satunya di wilayah Kepau Baru Kecamatan Tebingtinggi Timur.”Saya menemukan kondisi sekolah sangat memprihatinkan parahnya lagi dan tak kelihatan gebrakan dari Kepala Sekolah,” ujarnya.

Hal serupa bahkan terjadi di SDN 01 Selatpanjang.Di sekolah fa-

vorit yang telah berdiri sejak tahun 1912 itu, Wakil Bupati Said Hasyim mendapati kondisi ruang kelas tak mencukupi dan mobiler yang sudah tak layak.Harusnya, tambah Said Hasyim, dengan usia Meranti yang sudah 10 tahun dunia pendidikan lebih berkembang tetapi tapi yang terjadi malah kemunduran. Begitu juga dalam bidang pendidikan agama yang menjadi dasar pembinaan ahlak dan budi pekert”Mendidik bukan hanya ingin menjadikan masyarakat pintar, tetapi juga berakhlak dan budi pekerti.Ini harua menjadi perhatian kita,” kata Said Hasyim di hadapan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) saat diskusi.

Wakil Bupati Said Hasyim berharap ISNU yang terdiri dari para intelektual dapat memberikan kontribusi besar bagi perkembangan pendidikan di Kepulauan Meranti.

Said Hasyim mengapresiasi Diskusi Publik bertema ‘Arah Kebijakan Kabupaten Meranti Menuju Masyarakat Madani dalam bingkai NKRI’ oleh ISNU. Ia berharap melalui kegiatan semacam itu dapat menghasilkan rekomendasi dan pemikiran bernas dari para tokoh dalam rangka memajukan pendidikan di Meranti baik

pendidikan umum maupun agama. ”Dunia pendidikan ini adalah tanggungjwab kita.Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Meranti harus berubah, mari berbuat sesuai peran kita masing-masing. Jika ada kritik sampaikanlah dengan cara yang baik dan benar dan berilah solusi yang tepat,” ujar Said Hasyim.

Di tempat yang sama, Ketua ISNU Meranti HM Adil yang juga anggota DPRD Provinsi Riau mengatakan akan berupaya membantu dunia pendidikan Kota Sagu, khususnya pendidikan agama. Ia juga mengaku siap jika diajak duduk bersama oleh Pemkab Kepulauan Meranti untuk menggebrak dana APBD Provinsi Riau dalam membantu para guru agama.”Mari Pemkab Meranti kita berdiskusi dalam rangka pembinaan guru agama.Dengan begitu kita akan mengusulkan anggaran APBD Provinsi untuk membantunya,” ucap M Adil.

Diskusi Publik itu, selain dihadiri Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim, terlihat juga Ketua DPRD H Fauzi Hasan, DR Imam Ghazali Dosen STAIN Bengkalis, Ketua GP Anshor Riau Purwaji SSos, Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua LAM Meranti Muzamil, serta Wakil Ketua DPRD Taufikurrahman.(rm/grc).

Sekda Meranti Mengikuti FGD Menuju UHC di Provinsi Riau SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) menuju Universal Healt Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Riau, kegiatan dalam rangka mengejar target perlindungan kesehatan bagi masyarakat itu dipusatkan di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (30/8/2018).

Turut mendampingi Sekda Meranti, Asisten II Sekda. Meranti Drs. Syamsuddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Drs. Bambang Supriyanto, Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Roswita, Kepala Dinas Sosial Drs. Asroruddin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Haryandi, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH. Seperti dijelaskan Deputy Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Subagtel dan Jambi, Siswandi kegiatan FGD yang

diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan 12 Kabupaten Kota Se-Riau ini dalam rangka menindaklanjuti Intruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2017 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Dimana Gubernur, Bupati dan Walikota serta perwakilan BPJS Daerah berperan dalam mencapai Universal Healt Coverage sebesar 95 persen.”Kita ingin mendorong terwujudnya Universal Healt Coverage sebesar 95 persen sesuai Intruksi No. 8 Tahun 2017,” ujarnya.

Ia berharap dalam Focus Group Discussion itu, menghasilkan saran dan gagasan serta perumusan kerjasama dalam mencapai Universal Healt Coverage. Sejauh ini UHC Provinsi Riau baru mencapai 67.8 persen, atau mencakup 4 Juta lebih penduduk Riau.Artinya untuk mencapai angka yang telah ditargetkan yakni 95 persen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota harus bekerja keras mengejar angka 33 persen lagi.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau H. Achmad Hijazi, dalam sambutannya, mengapresiasi kegiatan FGG UHC yang digelar oleh BPJS Kesehatan Wilayah Subagtel Jambi, ia berharap melalui kegiatan itu dapat menginveritsasi semua permasalah di Kabupaten Kota dalam mengejar target UHC Nasional. Dimana daerah juga sangat berkepentingan mendorong HHC yang menjadi salah satu Indikator Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Daerah.

“Target 95 persen ini harus diperjuangkan dan dicapai, untuk itu perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan. Karena sesuai RPJMN ditargetkan paling lambat 2019 sebanyak 95 persen maayarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kes,” jelasnya.

Dalam RPJMN sesuai rancangan itu paling lambat awal 2019 minimal 95 pereen pendudi menjadi peserta JkN Ks atau Universal Healt Coverage.

Menyikapi Intruksi Presiden No.

8 Tahun 2017 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Bupati Kepulauan Meranti sangat mendukung, bahkan Bupati berkeinginan UHC Meranti mencapai 100 persen, agar tidak ada lagi masyarakat Meranti yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

“Kita ingin 100 persen bukan 95 persen, karena jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah, cuma saja dana yang kita miliki sangat terbatas, semoga Pemerintah Provinsi bisa lebih bijak, dan mau menutupi biaya kesehatan masyarakat yang tidak tercover lagi oleh Pemda,” harap Bupati Irwan.

Sementara itu Sekretaris Daerah Meranti H. Yulian Norwis SE MM, melalui Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr.

Roswita, Pemkab Meranti merupakan Kabupaten yang konsen mengejar target UHC Nasional 95 persen. (rm/ril)

CMYK

7

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

KETUA DPRD Lingga, Drs Riono didampingi wakil ketua II nya Mudazir Zahid menandatangani berita acara

DPRD Lingga Sahkan APBD-P 2018 Sebesar Rp839,8 Miliar

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Lingga tahun 2018 sebesar Rp839,8 miliar, Senin (27/8/2018) malam.

Sidang paripurna dipimpin

langsung oleh Ketua DPRD Lingga, Drs Riono didampingi wakil ketua II nya Mudazir Zahid. Ketok palu APBD-P Lingga disaksikan Bupati Lingga Alias Wello.

Pengesahan APBD-P diawali dengan pembacaan laporan hasil tim banggar DPRD Lingga terlebih dahu-

lu oleh juru bicara, Agus Norman.

Agus menyampaikan bahwa angka RAPBD perubahan sebesar Rp839,8 miliar dapat disetujui karena telah melalui pembahasan yang cukup panjang dan alot. Kemudian angka ini juga sudah melalui tahapan finalisasi dan har-

PENADATANGAN berita acara persetujuan APBD Perubahan Lingga oleh Bupati Lingga Alias Wello bersama DPDD Lingga

monisasi dari Banggar.

"Banggar mengucapkan terimakasih kepada setiap Komisi di DPRD dan Pemerintah Daerah serta OPD mitra atas sumbangsih saran selama pembahasan. RAPBD perubahan ini dibahas sesuai dengan asumsi belanja," kata Agus.

Ia meminta setelah disetujui, RAPBD-P yang telah disahkan menjadi APBD-P hendaknya segera diantarkan ke Gubernur Kepri untuk segera dievaluasi.

Sementara Bupati Lingga Alias Wello pada kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih

kepada seluruh anggota DPRD Lingga, terutama Banggar dan pimpinan, yang sudah serius membahas APBD Perubahan ini.

"Kami berharap kerjasama yang baik antara Pemko dan DPRD ini terus bergulir ke depannya," tuturnya. (*)

KETUA DPRD Lingga, Drs Riono didampingi wakil Ketua II Mudazir Zahid dan Bupati Lingga, Alias Wello didampingi Wakilnya Muhammad Nizar saat menyanyikan lagu Indonesia Raya

BUPATI Alias Wello bersalaman dengan anggota DPRD Kabupaten Lingga

BUPATI Lingga, Alias Wello saat memberikan sambutan tanggapan terkait persetujuan RAPBD Perubahan menjadi APBD Perubahan Lingga tahun 2018

JURU Bicara Banggar DPRD Lingga, Ir Agus Norman saat membacakan hasil laporan Banggar terhadap APBD Perubahan Lingga tahun 2018

Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Lingga, Firdaus membacakan BUPATI Lingga, Alias Wello bersalaman dengan salah satu Anggota daftar hadir Anggota DPRD Lingga DPRD Lingga.

PARA anggota DPRD Lingga bersama dengan tamu undangan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya

GALERI FOTO

8

Senin, 3 -10 September Edisi : 2018, # 244 MINGGU Tahun IV, I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Pimpinan DPRD Kota Batam Apresiasi PT Eco Sea Indonesia PT Eco Sea Indonesia menggelar pertemuan dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam terkait pengelolaan sampah di Kota Batam. Pimpinan Dewan memberikan apresiasi kepada management PT Eco Sea Indonesia yang telah memberikan informasi dan stategi sistem pengelolaan sampah dengan produk berkualitas tinggi untuk Kota Batam agar terwujud Batam bebas dari sampah.

Nuryanto,SH,MH, Ketua DPRD Kota Batam menyampaikan masalah sampah menjadi salah satu permasalahan yang komplek, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.

Penanganan sampah yang kurang baik dan bijak bisa menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan di bumi. Dampak bagi kesehatan, ekonomi social dan budaya. Sampah yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan bau, mengundang bakteri juga bibit penyakit,"terang Nuryanto usai menerima Persentasi management PT Eco Sea Indonesia di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, 24-7-2018.

Lebih lanjut, Nuryanto menambahkan, dampak yang lebih besar adalah dapat merusak lapisan ozone yang berada di atmosfer akibat pengelolaan sampah yang tidak baik dan bijak. Pihaknya sangat mendukung program yang ditawarkan PT Eco Sea Indonesia terhadap pengelolaan sampah di Kota Batam.

Namun, pihaknya tetap akan menyesuaikan dengan anggaran Pemko Batam dengan sistem Tipingfee Rp300 ribu per ton. Sementara sampah yang dihasilkan per hari sebanyak 700 ton per harinya. Sementara Target Pendapatan Daerah dari sektor retribusi sampah sebesar Rp15 milyar Tahun 2017, ditingkatkan menjadi Rp35 milyar tahun 2018. Pihaknya bersama Pemko Batam akan melakukan koordinasi dan pembahasan terkait pengelolaan sampah di Kota Batam,"terangnya.

Ditempat yang sama, management PT Eco Sea Indonesia menyatakan, target pemasaran untuk saat ini adalah wilayah Asia Tenggara, kami menyediakan solusi inovatif dan ramah lingkungan untuk semua masalah limbah Semua solusi, opsi dan fitur kami mudah terintregasi.

Kami dan tim pendukung bersedia untuk menjawab pertanyaan terkait mengenai solusi pengolahan limbah. pihaknya juga melihat klien sebagai mitra, dengan demikian, berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi tujuan.

Blackhole adalah revolusi pengelolaan limbah dan dipatenkan di Amerika Serikat mencakup 151 Negara. Produk yang saat ini ada sama PT Eco Sea Indonesia menawarkan solusi yang efisien dan layak secara komersial, ramah lingkungan, solusi permanen untuk pengelolaan limbah. (red/hms)

BUDI Mardiyanto,SE,MM, Ruslan M Ali Waysim,SH, Mhd.Jeffry Simanjuntak,SE,MM, dan Ir.Mulia Rindo Purba saat mengikuti dan mendengarkan persentasi pengelolaan sampah.

DENGARKAN Persentasi, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH bersama Sukaryo,SE,MM, Anggota Komisi I dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozie

ANGGOTA DPRD Kota Batam memberikan pertanyaan kepada pihak manaagement PT Eco Sea Indonesia terkait konsep yang ditawarkan terkait pengelolaan sampah di Kota Batam.

TANYA Jawab Terkait Pengelolaan Sampah antara Pimpinan, Anggota DPRD Kota Batam dengan Management PT Eco Sea Indonesia.

SUASANA Pertemuan Management PT Eco Sea Indonesia dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam terkait pengelolaan sampah di Kota Batam

MANAGEMENT PT Eco Sea Indonesia Mempersentasikan sistem pengelolaan sampah di Kota Batam kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam.

CMYK

9 Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

SENIN, 3 -10 SEPTEMBER 2018, MINGGU I

Edisi : # 244 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Nelayan Gunung Kijang Demo DPK dan DPRD Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIAKelompok nelayan di Kecamatan Gunung Kijang melakukan aksi demo di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bintan dan Kantor DPRD Bintan, Senin (20/ 8) pagi.Aksi demo atau unjuk rasa itu menuntut kejelasan terkait klaim asuransi kecelakaan nelayan yang disubsidi dari Kementrian Keluatan dan Perikanan (KKP) RI.Sebab pihak penyedia asuran-

si, PT Jasindo tak kunjung membayarkan klaim dari 3 orang nelayan yang mengalami kecelakaan saat beraktifitas dilautan menangkap ikan.

Ketua DPD Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan, Buyung Bintan Jaya, menuding pihak Jasindo tak becus mengurusi klaim masyarakat nelayan yang tertimpa musibah.

Sebab, sudah sejak lama klaim

yang diajukan Amran, Azhar dan Sudaryo tak kunjung dicairkan pihak jasa asuransi.

Ia bersama masyarakat nelayan terpaksa melakukan aksi unjuk rasa karena surat yang dilayangkannya tak kunjung dibalas dinas terkait. Ia pun meminta penjelasan dan penegasan kepada pihak asuransi dan DKP Bintan terkait persoalan itu.”Jadi kami meminta kejelasan terhadap klaim asura-

nsi yang diajukan oleh masyarakat nelayan kami.Apakah bisa dicairkan atau tidak, kami butuh kepastian,” ujar Buyung dalam orasinya.

Setelah menyampaikan aspirasinya, Ia bersama beberapa perwakilan nelayan diajak berdiskusi diruang pertemuan Kantor DKP Bintan. Dihadapan Kepala DKP Bersambung ke Hal 10

SALAH seorang pendemo membakar surat perijinan asuransi Jasindo

PT. ATB Nunggak Pajak Rp 16 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIA- Setelah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengambil alih penerimaan pajak air permukaan yang sebelumnya dibayarkan PT Adhya Tirta Batam (ATB) ke Badan Pengusahaan Batam. Setelah mengambil alih, Pemprov juga langsung menaikkan pajak dari Rp 20 menjadi Rp 188 per meter kubik.Kenaikan itu menimbulkan polemik, tarif air bersih pun terancam naik.

BERDASARKAN pres rilis dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov Kepri menyebutkan, salah satu wajib pajak air permukaan yang mengalami perubahan NPA yaitu PT Adya Tirta Batam (ATB). ”Sejak berlakunya Pergub ini, terdapat kewajiban pajak yang belum dipenuhi oleh ATB per Juni 2017 sebesar Rp 16 miliar (termasuk denda),” demikian kata Isdianto, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Da-

KANTOR pusat PT Adhya Tirta Batam di Sukajadi Batam

APDB-P Kepri 2018 Rp 3.584 Triliun TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan APBD-P Provinsi Kepri tahun 2018 sebesar Rp3.584 Triliun. Hal ini disampaikan Nurdin seusai penyampaian berkas KUAPPAS APBD Perubahan tahun 2018 di Kantor DPRD Kepri, Selasa (21/8) kemarin.

Dikatakan Nurdin, APBD P Kepri tahun 2018 ini mengalami defisit atau penurunan sebesar Rp10 miliar Gubernur Kepri jika dibandingkan dengan Nurdin Basirun total APBD Murni Kepri tahun 2018 senilai Rp3.594 Triliun. “Sehingga total APBD Perubahan Provinsi Kepri tahun 2018 mencapai Rp3.584 Triliun,” ujar Nurdin.

Yang mana, dikatakan Nurdin, pelaksanaan APBD Perubahan tahun 2018 ini nantinya juga bakal disesaikan dengan tema pembangunan di Provinsi Kepri yang mengacu pada pengembangan bisnis maritim, pariwisata dan ketersediaan infrastruktur di Provinsi Kepri.

“Untuk itu, kami juga memastikan bahwa pengunaan APBD Perubahan tahun 2018 ini disesuaikan dengan program strategis pemerintah Provinsi Kepri,” ujar Nurdin.

Tak hanya itu, lanjut Nurdin, yang paling penting adalah penggunaan anggaran APBD Provinsi Kepri dapat diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan kepada

KKP dan TNI AL Tenggelamkan 19 Kapal Pencuri Ikan NATUNA, RAKYAT MEDIA-Sejumlah 19 buah kapal ikan asing (KIA) ditenggelamkan di Perairan Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, Senin (20/8/ 2018) pecan lalu.

Penenggelaman kapal dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI AL serta unsur-unsur lainnya yang tergabung dalam Satgas 115.Kapal-kapal yang ditenggelamkan itu merupakan kapal yang sudah berhasil ditangkap dan diBersambung ke Hal 10

Bersambung ke Hal 10

Sebanyak 1.685 Napi di Kepri Terima Remisi HUT RI TANJUNGPINANAG, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 1.685 warga binaan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau menerima remisi pada peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI. Pemberian remisi atau pemotongan masa tahanan ini secara simbolis diserahkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A di Kilometer 18 Kijang, Bintan, Jumat.

“Warga binaan yang mendapatkan pemotongan masa tahanan itu adalah mereka yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman,” kata Pelaksana Harian Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Kepri, Zaherman.

Zaherman menyatakan, dari 1.685 warga binaan yang mendapat remisi tersebut, 78 orang di antaranya Bersambung ke Hal 10

Penyalahguna Narkotika di Kepri Ada 26.540

Kepala BNNP Kepri Brigjen Bersambung ke Hal 10

KAPAL ikan pencuri ikan yang ditenggelamkan TNI AL

erah Pemprov Kepri dalam pres rilisnya, kemarin.

Perusahaan ini mengelola pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Batam dengan besaran NPA antara Rp 1.598/M3 sampai dengan Rp 1.866/M3 (progresif) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 200/M3. Perubahan NPA sebesar kurang lebih 900 persen tidak berarti akan menyebabkan kenaikan tarif air ATB sebesar 900 per-

Richard Nainggolan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau mencatat ada sekitar 26.540 orang yang menyalahgunakan narkotika di wilayah tersebut dan sebanyak 200 kilogram narkotika jenis sabu-sabu diamankan pada semester pertama 2018.

Kepala BNNP Kepri Brigjen Richard Nainggolan di Batam, Senin, mengatakan pihaknya memiliki empat pilar yang harus dijalani yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. ”Pada pilar pencegahan ini bagaimana orang yang sehat tidak menggunakan narkotika,” kata Richard

Agar pilar yang pertama dapat berjalan dengan baik, BNN berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat agar sama-sama mengetahui mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. ”Setelah masyarakat mengetahui bahaya narkoba masyarakat mau menjadi relawan dan kita akan asistensi sehingga siap jalan untuk memproteksi dirinya maupun lingkungannya,” papar Richard.

Selain itu, kata Richard, BNN juga akan menyentuh dan menangani orang yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Salah satunya contohnya lanjut Richard adalah

istri atau anak dari pengedar narkotika yang telah masuk bui.”Karena suaminya masuk penjara, istri dan anak menjadi rentan, kita melakukan pilar pemberdayaan masyarakat agar dia memiliki keterampilan,” ujar Richard.

Dengan begitu istri atau anak pengedar narkotika tidak mudah dipengaruhi bandar narkoba untuk menjadi kurir guna memenuhi kebutuhan ekonominya.”Itu sudah kita lakukan di Belakangpadang dan Kampung Aceh, mereka kita rekrut agar mereka bisa terampil,” ujar Richard.

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Bersambung ke Hal 10

SAMBUNGAN

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Pemko Batam Ajukan Proposal Dana Pembangunan Pasar Induk BATAM, RAKAYAT MEDIA-Pemerintah Kota (Pemko) Batam, telah mengajukan proposal dana hingga Rp 200 M untuk pembangunan pasar induk Jodoh yang rencananya dibangun lima lantai, yang juga diharapkan merupakan salah satu ikon Kota Batam.

Namun, hingga saat ini Pemko Batam belum mendapat kabar terbaru terkait bantuan anggaran untuk pembangunan Pasar Induk Jodoh dari Kementrian Perdagangaan. Demikian dikatakan Kabid Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Zulkarnain.

“Kami tetap menunggu (bantuan).

Intinya proposal sudah kami sampaikan,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengatakan akan berkonsultasi dengan Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Konsultasi yang dimaksud terkait apakah Pemko Batam akan kembali ke Kemendag atau hanya menunggu kabar.

“Seyogyanya kami harus konsultasikan ke pak wali, apalagi pasar itukan akan jadi ikon. Apakah nanti akan dijemput bola ke sana (Kemendag), kami tunggu arahan beliau,” sebut Zul. Sekadar diketahui, Wali Kota Batam Muhammad Rudi sendiri mengatakan Kemendag siap membantu

dana pembangunan pasar induk jodoh. Hanya saja, beberapa tahun lalu terkendala status aset yang belum dimiliki Pemko Batam.Kini pasca hibah dari Kementrian Keuangan melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam, aset tersebut resmi dikelola Pemko Batam. Jika tidak dibantu sekaligus Rp 200 miliar, Pemko Batam akan menggunakan dana awal berapapun yang dibantu Kemendag.

Soal rencana pembongkaran bangunan yang sekarang, Zulkarnain mengatakan terlebih dahulu melewati beberapa tahapan, seperti Pemko Batam dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam akan terlebih dahulu menghitung nilai aset tersebut.

“Kan sudah hibahnya, nanti akan dinilai dulu. Barang-barang yang punya nilai jual akan dihitung, seperti besi tua, puing dan lain sebagainya,” imbuh dia.

Setelah itu, tahapan selanjutnya aset tersebut akan dihapus dan bangunan yang tidak punya nilai akan dimusnahkan, dalam hal ini bangunan akan dirobohkan. ”Kalau perhitungan lebih cepat, pembongkaran juga akan cepat,” ujarnya. (rm/btp)

Penyalahguna Narkotika Richard menambahkan pada semester perta tahun inj ada 200 kilogram sabu yang berhasil ditangkap BNN bersama instansi terkait.Kata Richard, dari 200 kilogram sabu tersebut, hanya 30 kilogram yang ditangkap di jalur resmi salah satunya di

Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam. ”Paling banyak ditangkap di luar jalur resmi dan rata-rata narkotika yang kita tangkap akan dibawa keluar Kepri. Kepri ini menjadi daerah transit,” ujar Richard.

APDB-P Kepri masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kepri, Naharudin mengatakan defisit anggaran Provinsi Kepri tahun 2018 mencapai Rp345 miliar.

Yangmana, lanjut Naharudin, defisit ini terjadi karena Pemprov Kepri terpaksa menunda pembayaran kepa-

da pihak kontraktor lantaran terjadi defisit anggaran pada tahun ini.”Tidak mungkin kegiatan dihentikan, karena sudah dilelang, sudah ada kontraktor yang teken kontrak dan ada pula yang sudah mengerjakan proyek.Namun pembayarannya dilakukan awal tahun 2019,” katanya.

Naharudin menambah-

Tetapi, kata Richard, banyak juga narkotika yang beredar di Provinsi Kepri khususnya Kota Batam. ”Dari data yang kita miliki di Kepri ini ada sekitar 26.540 orang penyalahguna narkotika,” papar Richard. (rm/ant).

kan kegiatan yang diprioritaskan tetap dilaksanakan tahun ini, terutama yang sudah memasuki masa lelang pada Triwulan I-Triwulan III 2018.Namun pembayarannya tidak dapat dilunasi tahun ini.”Mungkin nanti ada yang dibayar 70-80 persen, sisanya dibayar awal 2019,” ujar Naharuddin. (*) Sambungan Hal. 9

Sesdit Kementerian Kelautan Perikanan RI, Waluyo Sejati Abu Tohir mengatakan, sedianya KIA hasil tangkapan dari PSDKP yang hendak ditenggelamkan sebanyak 26 unit KIA. Akan tetapi karena kondisi kapalkapal itu banyak yang mengalami kerusakan sehingga tidak semuanya bisa ditarik ke koordinat pelaksanaan penenggelaman.

“Ya, sesuai rencana tadinya ada total 40 unit KIA 26 dari PSDKP dan 14 dari Lanal yang mau ditenggelamkan, cuma dari kami tidak semua bisa ditenggelamkan karena kapalnya banyak yang bocor dan rusak. Kapalnya perlu proses pengapungan terlebih dahulu, baru bisa ditarik ke lokasi penenggelaman. Proses ini memerlukan waktu lama,” kata Waluyo.

Ia juga mengaku keseluruhan kapal yang direncanakan untuk ditenggelamkan itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. “Kapal dari kita status hukumnya sudah inkrah semua, tinggal dimusnahkan saja.Cuma karena ada kendala kerusakan itu

Sebanyak 1.685 dinyatakan langsung bebas.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor PAS-419.PK.01.01.02 Tahun 2018.

Dia mengungkapkan, jumlah warga binaan yang menerima remisi di Lapas dan Rutan seluruh Provinsi Kepri, antara lain, Lapas Kelas II A Tanjungpinang 352 orang, yang langsung bebas sebanyak tujuh orang.

Lapas Kelas II Batam 666 orang, yang langsung bebas sebanyak 47 orang.Lapas Narkotika Batam 99 orang, yang langsung bebas seban-

Sambungan Hal. 9

Sambungan Hal. 9

KKP dan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. ”Ya, tadi kami tenggelamkan 1unit KIA secara simbolis. Total yang sudah kami tenggelamkan sebanyak 19 unit sejak Rabu kemarin,” kata Komandan Lanal Ranai, Kolonel Laut (P) Harry Setyawan melaui rilis resminya.

Puncak prosesi penenggelaman KIA itu dilaksanakan secara serentak di 11 titik di Indonesia dan dikomandoi langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Susi Pudji Astuti selaku Komandan Satgas 115 dari Bitung, Sulawesi Utara.

“Hari ini prosesi penenggelaman yang terkahir setelah dimulai Rabu kemarin.Hari ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia,” sambung Kolonel Harry.

Ia merinci dari 19 KIA itu, 14 di antaranya merupakan hasil tangkapan dari TNI AL dan 5 sisanya hasil tangkapan PSDKP. “Semua barang bukti kapal ini sudah berkekuatan hukum tetap untuk dimusnahkan,” ujar Kolonel Harry.

PASAR induk jodoh kota Batam

yak sepuluh orang.

Lapas Perempuan (LPP) Batam 72 Orang, yang langsung bebas sebanyak dua orang. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Batam 33 orang, yang langsung bebas sebanyak satu orang.

Kemudian Rutan Kelas I A Tanjungpinang sebanyak 84 orang, yang langsung bebas sebanyak 2 orang. Rutan Batam 132 orang, yang langsung bebas sebanyak enam orang.Rutan Tanjungbalai Karimun 137 orang, yang langsung bebas sebanyak tiga

maka tidak jadi ditenggelamkan sesuai jadwal,” sebutnya.

Kajari Natuna, Juli Isnur selaku eksekutor putuasan pengadilan mengatakan masih ada 21 sisa kapal yang belum ditenggelamkan.ia mengaku belum bisa memastikan kapan penenggelaman sisa kapal itu akan dilaksanakan. “Untuk penenggelaman sisanya ini kita nunggu perintah dari pimpinan,” singkatnya.

Prosesi penenggelaman dihadiri dan disaksikan oleh Dirjen Tangkap PSDKP, Zulfikar, Kajari Natuna, Juli Isnur, Komandan Lanud Raden Sadjad (RSA) Natuna, Kolonel Pnb. Prasetiya Halim dan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Kusman.

Hadir juga Ketua DPRD Natuna, Yusripandi, Wakapolres Natuna, Kompol Renan, Kadis Ops Kodim Natuna, Kapten Ilham, Wadanyon Komposit Natuna, Kapten Inf. Alse, Kadishub Kabupaten Natuna, Iskandar Dj dan Kepala Syahbandar Natuna, Liber serta Camat Pulau Tiga Barat, Tabrani. (rm/hk).

Sambungan Hal. 9

orang dan Cabang Rutan Dabok Singkep 32 Orang.

Di tempat yang sama Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun meyakini warga binaan memiliki kemampuan dan keahlian masing-masing selama dalam binaan. Hal itu diharapkan bermanfaat bagi mereka setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat.

“Apa yang kalian dapatkan di sini semoga ke depan dapat disalurkan dengan baik, agar menjadi bekal dalam menjalani hari-hari berikutnya,” ujar Nurdin. (rm/ikhsan)

Deklarasi Hidup Sehat Tanpa Narkoba BATAM, RAKYAT MEDIA-Indonesia bebas Narkoba akan tercapai jika setiap individu cerdas menyikapi setiap hal yang bisa menjerumuskan diri mereka pada bahaya narkoba. Menjalankan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari adalah cara yang paling cerdas untuk menghindari bahaya narkoba.

Dengan hidup sehat dan jauh dari narkoba para generasi muda dapat menghasilkan prestasi yang gemilang saat ini dan dimasa depan.Demikian dikatakan Nurdin Basirun saat acara Deklarasi Pelajar dan Pemuda Hidup Sehat Tanpa Narkoba pada Car Pree Day dan senam sehat di Dataran Engku Putri, Minggu (26/8/2018) Batam.

“Dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang sempurna yang dapat digunakan untuk memajukan daerah,” ujar Nurdin.

Nurdin menekankan agar deklarasi ini jangan hanya ucapan namun harus terus diimplementasikam dalam kehidupan.Pada kesempatan tersebut, Nurdin juga meminta seluruh masyarakat Kepri untuk bersama-sama mendoakan saudara kita yang tertimpa musibah bencana alam gempa bumi di

Lombok.

“Luka mereka luka kita juga, semoga saudara-saudara kita disana diberi kekuatan untuk bangkit dan ketabahan oleh Allah SWT,” ucap Nurdin.

Terakhir, Nurdin mengajak para pemuda dan pelajar yang hadir untuk ikut menyerukan semangat anti narkoba.Hal ini agar menjadi lecutan diri untuk menjauhi benda haram tersebut. ”Narkoba No, Prestasi Yes, Kepri Jaya,” teriak Nurdin diikuti oleh para pemuda dan pelajar.

Pembacaan naskah deklarasi sendiri dipimpin langsung oleh Kaesang Pangarep yang merupakan pengusaha muda sekaligus putra bungsu Presiden RI Joko Widodo yang hadir dalam acara itu.

Pembacaan deklarasi tersebut didampingi oleh Gubernur Nurdin Basirun, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto, Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema, Kepala BNN Kepri Brigjen Pol Richard Nainggolan, Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto lalu diikuti oleh para pemuda dan pelajar serta tamu undangan lainnya.

Adapun lima butir isi naskah deklarasi yang dibacakan antara lain:

1. Kami menolak secara tegas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kepri.

2. Kami bertekat untuk turut mendukung program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kepri.

3. Kami mendukung dan mendorong lembaga atau instansi penegak hukum terkait guna menindak dan memberantas seluruh peredaran gelap narkoba di Kepri.

4. Kami siap menjadi relawan anti narkoba bagi sekolah, keluarga dan masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang bebas dari narkoba.

5. Kami pelajar, pemuda dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau akan meraih masa depan gemilang tanpa narkoba.

Jadi jalan menuju sehat merupakan sebuah keharusan yang harus dijalani bagi siapapun yang menginginkan dirinya sehat secara lahiriah maupun batiniah. Menjadi pecandu narkoba adalah cara bodoh dalam menjalani hidup karena mengkomsumsi narkoba sama halnya dengan sakit lahir dan bathin. (rm/wk)

PT. ATB sen. Contoh, bila masyarakat selama ini membayar tagihan air sebesar Rp 100.000 per bulan, bukan berarti selanjutnya masyarakat akan dibebani tagihan air sebesar Rp 900.000 per bulan.

Perlu dijelaskan bahwa besaran Pajak Air Permukaan dihitung sebesar 10 % x Volume x NPA.Karena perhitungan tarif pajak air permukaan yang dibayarkan masyarakat hanya sebesar 10% dari NPA (yang mengalami kenaikan). Gubernur Kepri H Nurdin Basirun telah menetapkan tarif Pajak Air Permukaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Pergub ini sebagai pengganti Peraturan Gubernur

Sambungan Hal. 9

Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan (NPA) sebagai dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Gubernur dapat menetapkan NPA secara periodik. Sejak tahun 2012 Pemerintah Provinsi Kepri belum pernah menaikkan NPA.Pada tahun 2014 Pemprov Kepri telah membuat kajian NPA. Selanjutnya hasil kajian NPA tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan NPA yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Opini yang berkembang diberbagai media saat ini

yang menyatakan bahwa karena Pemprov Kepri menaikkan tarif sebesar 900 persen akan berimbas kepada kenaikan tarif air PT ATB yang dibebankan kepada masyarakat, adalah tidak benar.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu Wajib Pajak PT Adhya Tirta Batam sebagai perusahaan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Batam yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, wajib dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku.

Untuk masalah penentuan

Nelayan Gunung Bintan Fachrimsyah dan pihak Jasindo, Buyung kembali mempertegas maksud dan tujuan hingga terpaksa melakukan aksi unjuk rasa. ”Jadi kami disini hanya butuh kepastian dan penjelasan terkait soal asuransi kecelakaan nelayan yang diberikan pemerintah.Bisa dicairkan atau tidak,” timpalnya.

Tuntutan itu pun langsung dijawab pihak PT Jasindo. Menurut Candra salah satu perwakilan Jasindo, klaim yang diajukan 3 nelayan asal Gunung Kijang sedang dalam proses. Hanya saja, klaim yang diajukan

Amran terpaksa ditolak karena yang bersangkutan sudah ditanggung pihak BPJS. ”Kalau untuk dua berkas lagi (Sudaryo dan Azhar) sedang dalam proses. Insya Allah bisa dicairkan,” kata Candra.

Belum selesai menjelaskan, Buyung kembali mengajukan pertanyaan. Menurutnya, klaim untuk asuransi bisa dicairkan berapa lama sejak diajukan. Pertanyaan itu dijawab Candra, Ia mengatakan berkas yang diajukan akan diproses paling lama 60 hari. “60 hari sejak berkas dinyatakan lengkap. Baru bisa dicairkan,” tandasnya.

tarif air ATB bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri. Sedangkan Pemprov Kepri hanya mengatur NPA. Agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat terkait dengan tarif air bersih hendaknya pihak-pihak terkait duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan. Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) disebutkan bahwa Pajak Air Permukaan merupakan Pajak Provinsi.

Untuk itu pemungutannya menjadi kewenangan Provinsi dan hasil pemungutannya 80 persen dibagihasilkan kepada kabupaten/ kota di Provinsi Kepri. Sebagai dasar untuk melakukan pemungutannya dibuatlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. (rm/tpis) Sambungan Hal. 9

Saling adu argumen pun terjadi, sampai akhirnya Buyung menyarankan agar para nelayan tak lagi menggunakan asuransi Jasindo. Untuk diketahui, KKP RI meluncurkan program bantuan berupa asuransi kecelakaan untuk nelayan.Premi yang dibayarkan pemerintah untuk satu orang nelayan selama satu bulan sebesar Rp 175 ribu.Di Bintan ada 3.200 nelayan yang masuk program tersebut.

Setiap nelayan yang mengalami kecelakaan akan dibantu Rp 200 juta jika meninggal saat melaut, serta ban-

tuan sekitar Rp 100 juta bila mengalami cacat fisik saat melaut dan santunan Rp 20 juta jika mengalami cacat ringan.

Usai melakukan aksi di DKP Bintan, massa bergerak menuju Kantor DPRD Bintan. Tuntutannya sama, yakni meminta kejelasan soal asuransi kecelakaan yang disediakan Jasindo, menuntut aktifitas penimbunan yang dilakukan PT BAI karena merusak ladang mata pencaharian mereka, serta pembangunan jembatan untuk Suku Laut. (rm/ hlk).

CMYK

11

GALERI FOTO

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Membuka Kegiatan Senam Pagi dan Sosialisasi Pelayanan Publik WAKIL Bupati Karimun didampingi Sekretaris Daerah dan beberapa OPD membuka kegiatan Senam Pagi dan Sosialisasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Kepri di Coastal area. Minggu ( 26/8).

Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menggelar kontes foto atau lomba potret pelayanan publik di Kabupaten Karimun sebagai salah satu upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Humas Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri Agung Setio Apriyanto dalam keterangan pers di Tanjung Balai Karimun, Selasa mengatakan lomba atau kontes foto itu direncanakan akan digelar di Tanjung Balai Karimun pada 25-26 Agustus 2018, dengan peserta lomba dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

"Selain potret pelayanan publik di Kepulauan Riau, foto yang bisa ikut dalam lomba ini bisa juga berupa foto sosialisasi Ombusdman Kepri," kata dia. (*)

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim sedang berbincang

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim memberikan kata sambutannya

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim disalami oleh warga

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim sedang memberikan tandatangan ke kain Putih

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim duduk bersama

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim sedang berbincang dengan Sekda Karimun

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim berfoto bersama dengan para pemenang.

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim berfoto bersama

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim berfoto bersama

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim memberikan hadiah

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim memberikan hadiah

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

12

Rudi Turun ke Jalan Galang Dana Untuk Lombok

BATAM- Wali Kota Batam, Rudi mengatakan, pihaknya sengaja menggalakkan Gerakan Batam Peduli Lombok kepada masyarakat Batam.

Caranya dengan turun ke persimpangan lampu merah.

"Kalau sama-sama kita bantu, akan semakin mudah dan lebih meringankan saudara-saudara kita di sana," kata Rudi di Simpang Lampu Merah BNI, Sei Panas, Jumat (31/8/2018).

Kegiatan itu juga dimaksudkan menggugah hati masyarakat Batam untuk ikut menyumbangkan sebagian kecil rezekinya membantu korban gempa di Lombok.

"Minimal ada kebersamaan. Kita ajak ASN ikutserta yang hari ini diwakili Satpol PP, ada juga Tagana, adik-adik pramuka, karang taruna, KONI ikut turun," ujarnya.

Rudi melanjutkan, kegiatan serupa sudah pernah dijalankan saat Ustaz Abdul Somad datang dan mengisi dakwah dalam rangkaian Muharram di Batam, beberapa waktu lalu. Saat itu terkumpul Rp 100 juta lebih.

"Lombok dan Sumbawa butuh bantuan cukup besar. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa terbantu. Kalau berharap dari APBD kita, kan butuh proses lagi di DPRD, tak bisa langsung dikeluarkan begitu saja," kata Rudi.

Selain turun ke jalan, Pemko Batam juga mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan instansi swasta, BUMN, BUMD, dan lainnya untuk ikut menyumbang. Kegiatan penggalangan dana ini berlangsung 15 hari. Mulai 31 Agustus-15 September 2018.

Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Hendri mengatakan, kegiatan Jumat ini melibatkan 200 orang. Ada empat persimpangan lampu merah yang menjadi titik penghimpunan dana. Seperti di persimpangan Masjid Agung Batam, simpang Rosedale, simpang Kepri Mall dan simpang Baitussyakur atau simpang Mc Donald, Jodoh.

"Kegiatan yang dilakukan lebih untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat, kalau ada gerakan penghimpunan dana," ujar Yusfa.

Bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan, dapat disalurkan lewat rekening Bank Mandiri, BCA, BRI, Bank Riau Kepri, dan BNI. Untuk Bank Riau Kepri di nomor 106.20.00250, BRI di 0659.01.000254.30.3, dan Bank BNI di 0776877681 atas nama Posko Batam Peduli Bencana. (wie)

WALI Kota HM Rudi langsung turun ke jalan saat mengalang dana Untuk Lombok

WALI Kota batam HM Rudi turun ke jalan untuk meminta sumbangan.

BERSAMA warga Wali Kota Batam meminta sumbagan Lombok

WALI Kota batam HM Rudi bersama minta sumbangan

WALI Kota batam HM Rudi sedang berbincang dengan pengemudi

CMYK

13

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

DPRD Kepri Sepakati KUA-PPAS APBD-P 2018 Sebesar Rp3,584 T DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kepulauan Riau akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2018 senilai Rp3,584 Triliun.

Penandatangaan Kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2018 itu dilaksanakan pada Paripurna DPRD di Gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Senin (20/8/2018).

Dari Rp3,584 Triliun total jumlah APBD Perubahan 2018, Pemprov dan DPRD Kepri sepakat mengalami penurunan sebesar 0,26 persen atau sekitar Rp10 miliar dari APBD murni 2018 sebesar Rp3,594 triliun.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, pengurangan dana pada APBD Perubahan 2018 dilakukan pada belanja langsung sebesar Rp10 milliar. Sementara, di sisi pembiayaan APBD Perubahan turun sekitar 60 persen atau Rp60 miliar dari Rp100 miliar pada APBD murni sebelumnya.

"Total rencana struktur APBD Perubahan sebesar Rp3,584 triliun, sehingga defisit sekitar Rp10 miliar," ujarnya dalam Paripurna.

Sementara itu, Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri, Naharudin mengungkapkan penyusutan Rp10 miliar pada APBD Perubahan 2018 dibandingkan dengan APBD murni sebelumnya tidak bisa digolongkan defisit. Karena menurutnya, itu hanya perumpamaan APBD Perubahan 2018 Provinsi Kepri yang mengalami penyusutan sekitar Rp10 miliar.

"Rp10 miliar itu tidak bisa juga dikatakan defisit. Itu hanya penyusutan saja dibandingkan APBD murni sebelumnya," katanya.

Selain penyusutan Rp10 miliar, lanjut Nahar, pada APBD Perubahan 2018, juga dipastikan akan adanya tunda pembayaran sejumlah kegiatan proyek pada APBD 2019 mendatang sebesar Rp346 miliar.

Tunda bayar kegitan sejumlah proyek pada pihak ketiga tersebut dilakukan, dengan alasan karena sejumlah kegiatan proyeknya sudah dilelang dan dikerjakan hingga smester I-2018, namun alokasi dana pembiayaan belum tersedia hingga pembayaran direncanakan pada tahun berjalan.

"Akibatnya, Pemprov Kepri melakukan tunda bayar sebesar Rp346 miliar pada tahun 2019 mendatang," ujarnya. (*)

WAKIL PIMPINAN DPRD Kepri menandatangani MoU KUA-PPAS APBD Perubahan 2018

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersalaman dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak membacakan persetujuan bersama KUA-PPAS APBD Perubahan 2018

ANGGOTA DPRD Kepri hadir dalam Paripurna penandatanganan Mou KUA-PPAS APBD Perubahan 2018

FKPD hadir dalam Paripurna penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD Perubahan 2018

PIMPINAN DPRD Kepri menandatangani MoU KUA-PPAS APBD Perubahan 2018

GUBERNUR dan Ketua DPRD Kepri menandatanagi MoU KUA-PPAS APBD Perubahan 2018

PARIPURNA penandantanganan KUA-PPAS APBD Perubahan 2018 turut dihadiri Pejabat Eselon III Pemprov Kepri

KARIMUN-LINGGA

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

DPRD Lingga Sahkan APBD-P 2018 Sebesar Rp 839,8 Milyar LINGGA, RAKYAT MEDIA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Lingga tahun 2018 sebesar Rp839,8 miliar, Senin (27/8/2018) pekan lalu.

Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lingga, Drs Riono didampingi wakil ketua II nya Mudazir Zahid.Ketok palu APBD-P Lingga disaksikan Bupati Lingga Alias Wello.

Pengesahan APBD-P diawali dengan pembacaan laporan hasil tim banggar

Penandatanganan Pengesahan APBD-P 2018 Kab. Lingga

Warga Karimun Minta Pembangunan Tanggul Dilanjutkan KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Sejumlah warga Karimun meminta pembangunan tanggul Teluk RadangUrung-Tanjungbatu kembali dilanjutkan. Apalagi proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kepri tersebut dapat mengatasi abrasi pantai serta menanggulangi masuknya air laut ke perkebunan masyarakat.

Darman, warga tempatan menyampaikan, pembangunan tanggul Teluk Radang-Urung-Tanjungbatu telah memberikan manfaat pada warga.”Serta menjadi jalan alternatif di pesisir pantai menghubungkan Kecamatan Kundur dan Kundur Utara,” ujar Darman pada anggota DPRD Kepri Joko Nugroho saat reses di Karimun, Minggu (26/8/2018) lalu.

Joko mengakui banyak aspirasi maupun usulan dari warga tentang pembangunan infrastruktur.Seperti penyelesaian Jalan Parit Tegak, rehab gedung pertemuan, pemba-ngunan fasilitas ibadah, peningkatan lampu jalan hingga pembangunan balai benih unggul.

“Semua usulan warga menjadi skala prioritas, kita harapkan dapat direalisasikan pada pembangunan tahun depan,” ungkapnya.

Terkait tanggul Teluk Radang-Urung-Tanjungbatu, menurutnya proyek tersebut digagas almarhum M Sani sejak 2014.

Perlu diketahui, proyek tanggul Teluk Radang-UrungTanjungbatu sepanjang 23 kilometer sudah dikerjakan sejak 2013 yang lalu.Pada 2014 proyek Tanggul Urung kembali dilanjutkan oleh Dinas PUPR Provinsi Kepri.

Kini kembali warga minta kepada Pemerintah Kabupaten Karimun untuk melanjutkan pembangunan tanggul tersebut. (rm/btp)

LINGGA, RAKYAT MEDIAJumlah pelanggan air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lingga bertambah.Pada 2017, jumlah pelanggan sebanyak 5.285 dari total penduduk Kabupaten Lingga sebanyak 102.013 jiwa.Sementara pada 2018 hingga Juli, jumlah pelanggan menjadi 5.566 orang.

“Ada perkembangan pelanggan PDAM di Kabupaten Lingga ini.

Artinya, pemenuhan air bersih untuk masyarakat sudah lebih membaik,” ujar Direktur PDAM Kabupaten Lingga Sazali ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/8/ 2018) pagi.

Pertumbuhan ini tentunya sangat membantu PDAM untuk berbenah dan menjadikan perusahaan air bersih tersebut menjadi lebih maju.

Selain itu, untuk menjalankan tugas dari Pemerintah agar cakupan wilayah PDAM semakin luas, petugas PDAM juga telah melakukan sosialisasi di sejumlah daerah lainnya.

Saat ini ada empat kecamatan di

WADUK tempat air bersih PDAM Lingga

Kabupaten Lingga, yakni Kecamatan Singkep Barat, Singkep Pesisir, Kecamatan Lingga Utara dan Kecamatan Senayang telah memiliki transmisi penyaluran air sendiri berikut bangunan merupakan ban-

tuan dana pusat. Sehingga keempat wilayah ini tidak dalam administrasi PDAM. “Kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di empat wilayah tersebut agar ke depan da-

pat menjadi wewenang PDAM, tapi itu masih dalam wacana,” kata Sazali.

Selain penambahan pelanggan, Sazali menjelaskan kalau PDAM telah berbenah dalam hal sarana dan prasarana dibantu oleh sejumlah instansi seperti pembangunan waduk di Gunung Muncung, Air Gemuruh.

Pembangunan waduk oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV telah selesai namun masih memerlukan beberapa perbaikan lagi.

Menurut Sazali sejumlah petugas telah melakukan survei ke lokasi waduk dan didapati sejumlah kekurangan yang harus segera di selesaikan.Terlebih permintaan BWSS sudah rampung yakni pemasangan pipa transmisi sepanjang 250 meter oleh Pemkab Lingga telah selesai dikerjakan.

“Kemungkinan ada pekerjaan tambahan seperti penanaman rumput atau sebagainya agar waduk dapat beroperasi baik.Setelah itu mungkin ada penyerahan kepada PDAM,” ujar Sazali. (rm/taufik)

Pemkab Lingga Gagal Dapat Bus Baru dari Kemenhub

BUPATI Karimun Aunur Rafiq hadiri pesta HUT PT Timah

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun, mengamankan delapan Warga Negara Asing (WNA) yang diduga melakukan pelanggaran undang-undang keimigrasian di dua berbeda di Kabupaten Karimun.

Delapan WNA tersebut yakni, C Warganegara Malaysia, IS Warganegara Bangladesh, MS Warganegara India dan CJ, LXC, LLL, NSC, OCB merupakan Warganegara Singapura.

Kasi informasi sarana dan komunikasi Imigrasi Karimun, Ryawantri nurfatimah menjelaskan, 8 WNA tersebut diamankan berdasarkan laporan warga yang mencurigai salh seorang WNA berinisial C masuk ke Karimun yang diduga tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah.

“Oknum C ini bernegara Malaysia, ia kita amankan di daerah Pongkar Kecamatan Tebing berdasarkan hasil laporan masyarakat bahwa tidak memiliki dokumen dan visa,” kata Rya saat menggelar konferensi Pers di ruang Wasdakim, Jumat (31/8/2018) pagi.

Rya mengatakan, sedangkan tujuh WNA lainnya diamankan di Pulau Moro, Kecamatan Moro pada Rabu tanggal 29 Agustus kemarin yang bekerja sebagai tukang bangunan.”Tujuh WNA tersebut berada di Moro untuk melakukan pekerjaan sebagai pekerja bangunan,” ujarnya.

Rya menambahkan, awalnya Imigrasi Karimun mengamankan sebanyak 10 WNA, namun dua diantaranya dibebaskan karena tidak melakukan pelanggaran keimigrasian.

“Awalnya kita mengamankan 10 orang, namun dua orang kita lepaskan karena tidak melakukan pelanggaran. Sementara ini kedelapan WNA sedang kita proses lebih lanjut,” tambahnya. (rm/lc)

sesuai dengan asumsi belanja,” kata Agus.

Ia meminta setelah disetujui, RAPBD-P yang telah disahkan menjadi APBD-P hendaknya segera diantarkan ke Gubernur Kepri untuk segera dievaluasi.

Sementara Bupati Lingga Alias Wello pada kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Lingga, terutama Banggar dan pimpinan, yang sudah serius membahas APBD Perubahan ini.

“Kami berharap kerjasama yang baik antara Pemko dan DPRD ini terus bergulir ke depannya,” tuturnya. (rm/btd)

Perkembangan PDAM Lingga Sudah Lebih Baik

WNA di Duga Lakukan Pelanggaran UU Keimigrasian

KANTOR Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun saat konferensi Pers

DPRD Lingga terlebih dahulu oleh juru bicara, Agus Norman.

Agus menyampaikan bahwa angka RAPBD perubahan sebesar Rp839,8 miliar dapat disetujui karena telah melalui pembahasan yang cukup panjang dan alot. Kemudian angka ini juga sudah melalui tahapan finalisasi dan harmonisasi dari Banggar.

“Banggar mengucapkan terimakasih kepada setiap Komisi di DPRD dan Pemerintah Daerah serta OPD mitra atas sumbangsih saran selama pembahasan. RAPBD perubahan ini dibahas

PT Timah Semakin Eksis dan Dicintai Masyarakat KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bupati Karimun, berharap PT Timah bertambah eksis dan semakin dicintai oleh masyarakat khususnya masyarakat Karimun. Demikian harapan itu disampaikan BupatiAunur Rafiq saat menghadiri pesta rakyat dalam rangka HUT PT Timah Tbk ke-42 yang digelar di Prayun Kundur, Sabtu (25/8/2018) kemarin.

“Dengan bertambahnya usia PT Timah ini, diharapkan dapat bertambah eksis dan semakin dicintai oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat Karimun. Semoga PT Timah bisa selalu memberikan kontribusi bagi negara dan untuk daerah operasinya dengan program CSRnya,” ujar Rafiq.

Ia juga menambahkan, bahwa kehadiran PT Timah di Pulau Kundur telah banyak menyentuh dan memberikan perhatian khusus untuk Kabupaten Karimun.

“Perhatian PT Timah untuk masyarakat Kabupaten Karimun sangat luar biasa.Saya mewakili masyarakat Kabupaten Karimun mendoakan agar PT Ti-

mah semakin berjaya dan selalu memperhatikan masyarakat yang bermukim di wilayah operasi PT Timah dan juga selalu memperhatikan seluruh karyawannya,” harap Rafiq.

Sementara itu Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengatakan, bahwa pihaknya akan berusaha selalu memberikan yang terbaik untuk negara dan masyarakat.

“Kami selaku Perusahaan PT Timah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk negara dan masyarakat.Kami mohon dukungan dari masyarakat Kabupaten Karimun,” kata Riza.

Turut hadir dalam pesta rakyat ini yakni, Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun yang diwakili oleh Kepala Dinas ESDM, Amjon, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kepri, Danlantamal Kepri, Anggota DPRD Kabupaten Karimun, FKPD Kabupaten Karimun, Kapolres Meranti yang diwakili oleh Kabag Ops. (rm/ gabe)

DAIK LINGGA, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Lingga gagal mendapat tambahan trayek dan bus baru dari Dwajatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk melayani transportasi masyarakat pesisir.

Gagalnya ini karena Lingga tak mampu mengakomodir kebutuhan operasional bus itu termasuk biaya BBMnya.

“Biaya operasional bus termasuk BBM tidak sesuai dengan harga di tempat kita.

Tapi kemungkinan dari pihak Kemenhub akan menganggarkan kembali di tahun depan dengan menghitung kembali anggaran subsidi tersebut,” ujar Novrizal Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat di Dishub Lingga, Selasa (28/8/2018) kemarin.

Awalnya Lingga dikabarkan mendapatkan tambahan angkutan bus DAMRI serta tambahan trayek pada akhir tahun 2017 lalu sesuai SK yang diterima Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi dengan nomor: SK.6529/AJ.204/DRJD/ 2017 untuk tahun 2018.

Yang menetapkan jarin-

gan trayek angkutan perintis tahun 2018 di 32 Provinsi dengan jumlah trayek sebanyak 296, termasuk Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri sendiri. Trayek baru yang akan dibuka ini rute PancurDaik dan Dabo-Tinjul.

Selain itu, dalam SK itu juga sekaligus memperpanjang kontrak rute sebelumnya Sungai Pinang-Daik yang habis pada akhir Desember 2017.

“Alhamdulillah tahun depan, DAMRI membuka dua jalur trayek baru. Itu untuk jalur rute Pancur Daik dan rute Dabo - Tinjul.

Kemudian perpanjangan kontrak rute sebelumnya sampai akhir Desember 2018 mendatang,” katanya.

Namun kepastian tambahan tersebut urung karena pagu anggaran dari pemerintah daerah tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.

Menurut Novrizal, kepastian dari Kemenhub bahwa untuk jalur bus hanya untuk rute Sungai PinangDaik Lingga saja. Tetapi ia berharap alokasi bus bisa terealisasi di tahun depan, sehingga dapat membuka jalur transportasi umum khususnya di darat yang berada di Kabupaten Lingga. (rm/btd)

BUS bantuan Kemenhub ke Pemkab Lingga.

CMYK

15

BINTAN-TANJUNGPINANG

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kapolres Bintan Imbau Masyarakat Waspada Saat Berkendaraan

KAPOLRES Bintan AKBP Boy Herlambang.

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang kembali mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat berkendara guna meminimalisir kecelakaan lalulintas.

Sebelum melakukan penjalanan, Boy menghimbau agar pengendara terlebih dahulu memperhatikan ke-

siapan kendaraan. Untuk melengkapi segala peraturan berlalulintas, bagi penggguna kendaraan roda empat selalu mengenakan safety belt.

“Kesiapan kendaran itu juga sangat penting diperhatikan, sebelum melakukan perjalan. Untuk menghindari, hal hal yang tidak diinginkan, begitu juga pen-

gendara roda empat jangan pernah abaikan safety belt,” imbuh Boy kepada wartawan, Jumat (31/8) kemarin.

Saat berkendara, jangan biasakan ugal-ugalan, selalu memperhatikan pengendara lain. Apabila merasa ngantuk, alangkah baiknya jika terlebih dahulu mengetepikan kendaraan, untuk istira-

hat. ”hilangkan kebiasan kebut kebutan, jangan keburu buru saat berkendara. Kalau ngantuk atau lelah, berhenti lebih baik untuk melakukan istirahat baru lanjutkan perjalanan,” ujar Boy. Tercatat tahun 2018, dari Januari hingga juli Tahun 2018 sudah sembilan kali terjadi kecelakaaan lalulitas.

Penyebabnya karena kelalaian pengendara seperti mengantuk atau masalah pada kendaraan seperti pecah ban.Lakalantas tunggal tercatat sebanyak tiga kali, sementara tabrakan antara mobil dengan sepeda motor atau mobil vs mobil tercatat sebanyak 6 kali selama 2018. (rm/btd)

Proyek Semenisasi Tanjung Uban DikerjakanAsalJadi BINTAN, RAKYAT MEDIA-Proyek semenisasi program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) tahun 2018 dipertanyakan kualitasnya.

Pasalnya proyeksemenisasi di Jalan Mahoni Tanjunguban Timur dikerjakanasaljadi. Dimanapengecoranjalan semenisasi tersebut tidak memakai tulangan dari besi.

Proyek pembangunanjalan semenisasisepanjang 800 meterdenganlebar4 meter x 0.15 meter, jadwalpengerjaan selama 90 hari kerjamenelan anggaran sebesar Rp590 juta”Awalnya kita menerima laporan warga yang mempertanyakan, masalah pengerjaan semenisasi tanpa ada campuran besi pada konstruksinya. Setelah kita kroscek kelapangan memang benar, pekerjaan semenisasi dengan ketebalan 15 cm tersebut, tidak menggunakan besi sebagai tulangannya,” ungkap anggota DPRD Bintan, Umar Ali Rangkuti kepada wartawan, Jumat (31/8/2018) pecan lalu.

Dikatakan Ali, setelah dikonfirmasi kepada pihak

KONDISI Proyek semenisasi di Jalan Mahoni Tanjunguban Timur tanpa ada tulang besi.

kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, pihak kontraktor mengakui hal tersebut.

Namun apa yang dikerjakan sudah sesuai dengan bestek yang memang tidak menggunakan besi yang biasanya menjadi salahsatu tumpuan kekuatan dari beton.

“Walaupun saat itu, kita tidak melihat besteknya.

Namun terlepas dari itu, jelas yang menjadi pertanyaan masyarakat akan kualitas dan kekuatannya, harus menjadi pertimbangan. Karena masyarakat sangat berharap agar pembangunan jalan bisa untuk jangka panjang,” terangnya.

Lanjut Umar Ali Rangkuti, pihaknya tidak menyalahkan pihak kontraktor

atau kelompok kerja yang mengerjakan pembangunan tersebut, tetapi alangkah lebih baiknya, apa bila ada pekerjaan atau program serupa bisa lebih maksimal, dan tidak menimbulkan pertanyaan terkait kualitasnya, apa lagi kalau nantia jalan tersebut tidak hanya digunakan oleh kendaraan roda dua, melainkan digunakan untuk kendaraan roda empat dan lainnya.

“Artinya sebelum pembangunan dilaksanakan, alangkah lebih baiknya ditinjau dari semua sisi. Sehingga menghasilkan hasil yang maksimal serta bisa dimanfaatkan masyarakat untuk jangka panjang,” imbuhnya. (rm/btd)

APBD 2019 Menurun

Pemprov Kepri Tetap Prioritaskan Infrastruktur TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi Kepri memperkirakan total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2019 mendatang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD Kepri tahun sebelumnya. Pasalnya, hal ini diliat dari kondisi ekonomi Kepri saat ini.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. “Kita perkirakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kita melihat dari asumsi penerimaan yang akan diterima Provinsi Kepri menurun,” ujar Arif, seperti dikutip situs resmi Diskominfo Kepri.

Meskipun begitu, lanjut Arif Pemerintah Provinsi Kepri akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruk-

Sekda Kepri

H.TS Arif Fadillah tur yang menjadi program strategis di Kepri. ”Untuk pembangunan infrastruktur baik itu jalan, jembatan, pelabuhan dan fasilitas publik lainnya kita pastikan tak akan ada pemangkas,” tegas Arif.

Karena menurut Arif, pembangunan infrastruktur tak hanya program yang menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kepri namun juga

amanah dari Presiden RI Joko Widodo yang mengharapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap daerah. ”Jadi meskipun APBD kita menurun tetapi untuk proyek pembangunan infrastruktur akan tetap jalan,” ujar mantan Sekda Karimun ini.

Arif juga mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan dasar dari pergerakan ekonomi di suatu daerah. “Karena dengan adanya kemudahan akses baik itu jalan, jembatan dan pelabuhan di seluruh daerah Provinsi Kepri dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut,” ujar Arif.

Untuk itulah, Pemerintah Provinsi Kepri tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur menjadi program strategis yang tetap diutamakan dalam APBD Kepri setiap tahunnya. (rm/btd)

Drs Sardison, M.Tp Targetkan

Pemprov Kepri Targetkan 2021 Seluruh Warga Memiliki e-KTP TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (kepri) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD-Dukcapil) Provinsi Kepri melakukan gebrakan baru terhadap pelayanan perekaman e-KTP bagi masyarakat Kabupaten/Kota di Kepri.

Pemerintah terus mendorong masyarakat di Provinsi Kepri yang belum memiliki e-KTP untuk dapat segera mengurus dan merekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Dinas Kependudukan Kabupaten Kotanya masing-masing.

Pasalnya, pemerintah pun telah menargetkan di

Tahun 2021 mendatang seluruh masyarakat di Provinsi Kepri telah memiliki eKTP sebagai identitas dirinya.Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Kepri Drs. Sardison, M.Tp di Tanjungpinang, beberapa bulan yang lalu.”Kita targetkan pada tahun 2021 mendatang semua data masyarakat Kepri telah terekam dan semua masyarakat telah memiliki eKTP ini,” jelas Sardison.

Lanjut Sardison, untuk mewujudkan target tersebut pihaknya terus berupaya untuk mendorong masyarakat untuk dapat melakukan proses rekam data. Yang mana,

sampai saat ini proses perekaman tersebut sedang berjalan di Kabupaten/ Kota.”Hingga saat ini kami terus mengupayakan semua masyarakat di Kepri harus memiliki KTP Elektronik ini,” ujar Sardison.

Sardison mengungkapkan, untuk blanko e-KTP di Provinsi Kepri masih diperkirakan cukup. Baik itu di kabupaten maupun kota.

Tak hanya blanko, juga peralatan yang ada di kabupaten/kotapun telah disediakan dari pemerintah pusat. Sardison optimis bahwa pemerintah Provinsi Kepri dapat mencapai target penyelesaian e-KTP tersebut pada tahun 2021 mendatang. (rm/ btp)

KAPOLRES Tanjungpinang, AKBP Ucok Lasdin Silalahi memberi pemaparan anti hoax di kampus Stisipol Raja Haji Fisabilillah

Polres Tanjungpinang Beri Pemahaman Anti Hoax Kepada Mahasiswa Baru RHF TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi memberikan materi pemahaman dan materi penyampaian sosialisasi anti hoak di media sosial kepada seluruh mahasiswa baru Stisipol Raja Haji tahun periodik 2018-2019.

Penyampaian materi ini disampaikan pada saat Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di halaman kampus di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Jumat (1/9/2018).

Kapolres mengatakan situasi global, regional maupun nasional dapat mempengaruhi situasi lingkungan di Kota Tanjungpinang. Hal tersebut berkaitan dan mempengaruhi penyebaran berita hoax.

“Peran media sosial berkontribusi besar dalam penyebaran berita hoax yang menyesatkan sehingga dampak dari berita hoax dapat mem-

pengaruhi situasi Kamtibmas,” tulisnya dalam rilis.

Ucok memaparkan berita hoax yang menyebar dalam berbagai bentuk yaitu berupa sosial politik, sara, Kesehatan dan lain-lain. Dari bentuk penyebaran berita hoax tersebut yang menjadi perhatian kami adalah isu sara maka dari itu harus segera di cegah dan diatasi agar tidak berkembang dan membahayakan situasi Kamtibmas.

“Cara yang berpengaruh untuk mengatasi dan menangkal secara dini penyebaran berita hoax yaitu dengan memberikan pengetahuan atau mengedukasi tentang bahaya berita hoax. Yang bertanggung jawab atas penyebaran berita Hoax adalah diri kita sendiri, pemerintah dan stakeholder,” ungkapnya.

Menurutnya pada kesempatan ini juga disampaikan bahwa Polres Tanjungpinang memiliki cyber tro-

ops berguna untuk mendeteksi berita-berita dan mengcounter isu-isu berkonten negatif.

“Berita hoax jelas sangat berbahaya, sehingga. Masyarakat dituntut untuk lebih cerdas dalam menerima informasi dan tidak langsung menyebarkannya kembali, untuk di ketahui bahwa apabila kita menyebarkan berita palsu maka penyebar dapat dijerat dengan UU ITE,” tutupnya.

Sambutan Sekretaris Prodi Ilmu Politik Rendra Setya Diharapka mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bapak Kapolres di Stisipol Raja Haji. Agar rekan-rekan peserta PKKMB memperhatikan materi yang akan disampaikan sehingga dapat memahami isi dari materi. ”Semoga dengan penyampaian materi nantinya peserta PKKMB dapat berinteraksi dengan bertanya, memberi saran maupun kritik,” singkatnya. (rm/btd)

Holiday Villa Pantai Indah Lagoi Adakan Donor Darah BINTAN, RAKYAT MEDIA-Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Engku Haji Daud Tanjunguban, bekerjasama dengan PMI serta Holiday Villa Indah Lagoi, mengelar donor darah. Kegiatan donor ini berhasil mengumpulkan sebanyak 25 kantong darah pada Jumat (31/8/2018) kemarin.

Direktur RSUD Engku Haji Daud Tanjunguban, dr Kurniakin WS Girsang menyampaikan, kegiatan donor darah merupakan kegiatan tahunan. Kali ini bekerjasama dengan pihak Holiday Villa Pantai Indah di Lagoi. ”Kegiatan di Holiday Villa, RS Tanjunguban menurunkan Tim Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Engku

DONOR darah yang dilakukan RSUD Tanjunguban bersama PMI serta Holiday Villa Indah Lagoi.

Haji Daud Tanjunguban,” katanya.

Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Humas RSUD Engku Haji Daud Tanjunguban, Ahmad Nasib, juga menyampaikan kalau dilihat dari sisi kesehatan, donor darah ini sangat perlu dilaku-

kan minimal tiga bulan sekali bagi pendonor itu sendiri.

“Agar tetap sehat dan proses pertumbuhan darah dalam tubuh tetap stabil, maka perlu pendonor melakukan donor darah,” imbuhnya.

Sementara itu, Humas RSUD Engku Haji Daud,

Ranty menambahkan, acara donor darah yang diadakan di salah satu ruang pertemuan Holiday Villa berjalan lancar dengan penuh rasa kekeluargaan. Di mana dalam acara donor darah kali ini pendonor telah menyumbangkan darah sebanyak 25 kantong dari jumlah pendonor yang mendaftar 35 orang.

“Dari 35 pendaftar, sebanyak 10 pendonor ditunda karena pendonor belum memenuhi persyaratan, seperti kondisi fisik yang kurang sehat dan lainnya. Pihak Holiday Villa, juga berkomitmen akan mengadakan acara donor darah, juga sebagai agenda rutin setiap tahunnya,” terangnya. (rm/btd)

RAKYAT MEDIA

Senin, 3 -10 September 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Karyawan PT CTI Keluhkan Gaji di Bawah UMK BINTAN, RAKYAT MEDIA-Karyawan PT Capital Turbines Indonesia (PT CTI) yang mengelola PLTU Galang Batang, Bintan, mengeluhkan penerimaan gaji dibawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan.

Salah satu karyawan yang mempermasalahkan, adalah Hadi Tri Susanto, pekerja bagian Boiller PT CTI, PLTU Galang Batang.

“Beberapa kali, kita telah tanyakan ke manajemen terkait pembayaran gaji di bawah UMK ini.Tapi, manajemen tidak menggubrisnya.

Mereka hanya beralasan saat ini perusahaan tengah merugi,” kata Hadi kepada wartawan, Sabtu, (31/08), petang.

Hadi mengakui, bahwa ia

telah berstatus karyawan tetap PT CTI ini. Gaji yang ia terima saat ini hanya Rp 2.718.200. Padahal, jumlah ini sangat jauh kurang dibanding nilai UMK Bintan tahun ini capai Rp 3,1 juta lebih. ”Kita hanya minta keadilan sebagai pekerja, ada UndangUndang Ketenagakerjaan yang mengaturnya. Namun, manajemen terkesan menyepelekan hal ini,” sesal Hadi.

Sebelum persoalan ini jelas, Hadi menambahkan, akan terus mempertanyakan. Ia mengaku siap menerima resiko, meskipun resiko itu berbentuk pemecatan pada dirinya.

“Saya siap dipecat jika upaya memperjuangkan hak ini dinilai perusahaan salah.

Saya hanya menuntut hak

yang belum diberi perusahaan,” kata pria yang telah bekerja sebagai karyawan PT CTI Galang Batang ini, sejak tahun 2014 tersebut.

Terpisah, Human Resource Departement (HRD) PT CTI Galang Batang, Muzani, melalui saluran handphone, mengatakan, ada aturan main perusahaan dalam melakukan pembayaran gaji.

Karyawan kontrak, katanya tidak harus disesuaikan dengan standar UMK. Ketika ditanya aturan main pembayaran gaji karyawan permanen, Muzani, langsung memutuskan percakapan. ”Bentar ya, Pak. Saya ada urusan,” katanya, sembari memutuskan saluran handphonenya. (rm/sjk)

Ketangkap Basah Tidur Berdua di Kamar Kos-Kosan BATAM, RAKYAT MEDIA-Budi alias Ajay (19) harus berurusan dengan polisi.Dia tertangkap basah saat menggauli Er yang masih dibawah umur, Rabu (29/8/2018) lalu.

Aksi tak terpuji itu terjadi di kamar kos Er di Tembesi dan yang membawa Budi ke sel tahanan Mapolsek Batuaji adalah Sy ayah Er yang tak terima kesucian anak gadisnya direnggut oleh Budi.

Informasi yang didapat, aksi pencabulan itu terkuak bermula dari kecurigaan Suparman kawan Sy yang curiga kamar kos Er didatangi seorang pria tak dikenal. Pria tersebut tak lain adalah Budi.

Merasa ada yang tidak beres, Suparman akhirnya menghubungi Sy ayah Er yang

tinggal di Sembulang.

Mendengar kabar tersebut Sy langsung mendatangi kos putrinya di Tembesi, Kelurahan Kibing.”Anak ini sekolah di Batuaji makanya kos.Orangtuanya tinggal di Sembulang,” tutur Kapolsek Batuaji Kompol Syafruddin Dalimunthe.

Saat Sy tiba, ternyata pintu kamar kos anaknya terkunci dari dalam. Sy dan beberapa warga akhirnya mendobrak paksa pintu kos tadi dan mendapati Er tengah tidur berduaan dengan Budi.

Keduanya tak bisa ngelak dan mengaku telah berhubungan badan.Tidak terima sebab anaknya masih sekolah dan belum cukup umur, Sy kemudian membawa Budi ke Mapolsek Batuaji untuk ditindak lanjuti. (rm/feri)

Desa Terus Inovasi Untuk Ekonomi Rakyat dan Lokal TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H.TS.Arif Fadillah memotivasi Kepala Desa untuk terus berinovasi.Sebab Program Inovasi Desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan agenda Nawa Cita dalam RPJMN 2015-2019.

Program Inovasi Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan undang-undang No.6/2014 tentang desa. Desa harus berinovasi menciptakan satu program pembangunan ekonomi rakyat, peningkatan pelayanan publik, dan membuat peraturan desa tentang tata ruang.

“Program Inovasi Desa sangat membantu desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan Sumber Daya yang memiliki daya saing,” kata Arif saat memberikan sambutan pada Pembukaan Sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (28/8/2018) kemarin.

Arif mengatakan Program Inovasi desa (PID) hadir sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa (DD) dengan memberikan rujukan inovasi pembangunan desa.Ini juga untuk merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengem-

SUASANA di PN Kabupaten Lingga.

PN Lingga Sidang Kasus Korupsi Pengadaan Alat Transportasi Laut LINGGA, RAKYAT MEDIA-Untuk kedua kalinya, sidang perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat transportasi laut bagi siswa-siswi TA 2017 di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau kembali digelar, di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin, (27/8/2018) pekan lalu.

Sidang, meminta keterangan dari 6 orang saksi atas tuduhan yang disangkakan kepada Jf, sebagai ketua Pokja lelang yang saat ini berstatus tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lingga.Keenam orang saksi yang dimintai keterangan dalam persidangan tersebut, dihadirkan silih berganti. Sidang di pimpin langsung ketua Majelia Hakim Santonius Tambunan SH MH dan didampingi para hakim anggota.

Adapun keterangan para saksi

saat dipersidangan, sempat membuat Ketua dan anggota Majelis Hakim naik pitam.”Saya tegaskan dan tekankan sekali lagi, jangan bermain di atas sumpah, kalau tahu bilang tahu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu.Jangan mungkin-mungkin.Ini tentang nasib seseorang,” kata Ketua Majelis Hakim Santonius Tambunan SH MH, dan anggota Hakim ADHOC Tipikor Yon Efri SH MH, saat mendengarkan dan mempertanyakan kembali keterangan para saksi satu per satu.

Sebagaimana diketahui, keenam orang saksi yang dihadirkan saat persidangan, yakni Kasiman selaku Pengguna Anggaran (PA). Zamruddin, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sarman, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Said Febri, Konsultan perencana. Nur Ef-

fendy, Sekretaris Pokja, dan Deni Febriza, anggota Pokja.

Sementara itu, keluarga terdakwa Jf yang hadir sejak siang, saat mengikuti proses panjang persidangan itu, tampak melinangkan air mata.”Saya dengar kata-kata itu, air mata saya langsung menetes,” ucap salah satu keluarga terdakwa, Yn kepada wartawan, sambil menyeka air matanya.

Dirinya juga menjelaskan, keterangan para saksi mulai dari munculnya perencaan TA 2016, RAB, Spek dan proses penandatangan kontrak hingga tidak adanya Pejabat Pembuat Komitmen dan lain-lain, menjadi pertanyaan yang dicecar oleh ketua hakim dan anggota.”Kita dengarkan tadi bersama bagaimana keterangan saksi, mudah-mudahan semua ada titik terang,” ucap Yn. (rm/taufik)

Jaga Investasi yang Ada di Kepri Jangan Sampai Yang Sudah Ada Jadi Lesu SEKDA Provinsi Kepri H. TS Arif Padillah poto bersama dalam acara sosialisasi P2KTD

bangan Sumber Daya Manusia serta infarstruktur desa.

Menutup sambutannya Arif berharap melalui sosialisasi Penyedia peningkatan kapasitas teknis Desa (P2KTD) dan Rapat Koordinasi PID Tingkat Provinsi, menjadikan pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat bisa mengetahui filosofis, teknis, serta memandu dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPID dan P2KTD, sehingga desa memiliki kualitas perencanaan pembangunan desa dalam memanfaatkan dana yang menjadikan desa lebih produktif.

“Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga pengetahuan yang didapatkan nantinya dapat diterapkan serta diaplikasikan dalam pengelolaan desa secara lebih professional sehingga desa menjadi lebih produktif dan maju.Ayo membangun dari desa, desa jangan semakin tertinggal,” tutup Arif.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi kepulauan Riau Drs Sardison dalam sambutannya mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisa-

si penyediaan peningkatan kapasitas teknis desa (P2KTD) dan Rapat Koordinasi PID di tingkat Provinsi bertujauan untuk memperkenalkan dan pentingnya penyedia peningkatan kapasitas teknis desa (P2KTD) yang mendukung pelaksanaan UU Desa dan PID, khususnya bidang kewirausahaan, pengelolaan SDM dan infrastruktur, serta menyusun profil P2KTD di setiap Kabupaten.

“Pemerintah Provinsi Kepri sangat berkomitmen agar desa berubah menjadi semakin baik. Perbaikan desa akan terwujud jika apatur desa terus didorong untuk selalu meningkatkan pengetahuan dalam penggunanaan dana desa yang efektif,” kata Sardison.

Sardison melaporkan bahwa peserta Sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 ini sebanyak 60 orang yang terdiri dari unsur OPD Provinsi kepri 10 orang dan 50 orang berasal dari Tim Inovasi Kabupaten Se-Provinsi Kepri dan Ahli Madya Provinsi Kepri (rm/san)

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengajak semua komponen masyarakat menjaga investasi yang sudah masuk di Kepri. Investasi merupakan hal yang penting, mengingat membangun daerah tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan keuangan daerah saja.

“Yang sudah ada kita jaga, yang ingin masuk kita percepat prosesnya.Kita juga terus mengundang dan mengajak calon-calon investor untuk berinvestasi di Kepri,” kata Nurdin, dalam lawatan ke Karimun, akhir pekan lalu.

Nurdin terus menggesa tiap kabupaten kota di Kepri membangkitkan lagi potensi yang ada. Semua sangat berperan dalam menjaga dan menarik investasi ke daerah itu.

Dalam kunjungannya Ke Karimun, pekan lalu, Nurdin menyempatkan diri untuk mengunjungi sejumlah perusahaan dan pengembangan sejumlah pembangunan sarana dan prasarana di Tanjung Balai.”Terutama potensi untuk berinvestasi, jangan sampai apa yang sudah berdiri jadi lesu dan tidak berkembang,” tegas Nurdin.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun Tinjau perusahaan di karimun

Pertama Nurdin mengunjungi PT. Saipem. Di Saipem, Nurdin meninjau salah satu pengerjaan rangkaian alat untuk pengeboran minyak yakni Topside yang seberat 2.700 ton yang hampir selesai dan akan dikirim ke Papua pada 8 September dengan estimasi selama 2850 hari.

Selain itu komponen lainnya seperti Platform dan Jaket juga sedang dikerjakan.

Lalu pipa double join sedang dikemas dan akan segera dikirim juga. Pipa tersebut merupakan rangkaian yang akan menyambungkan tiap

pipa dan mengalirkan natural gas bawah laut. ”Kita datang buat memotivasi para karyawan agar tidak mengendurkan semangat mereka dalam bekerja,” ucap Nurdin.

Selanjutnya Nurdin bergerak menuju PT. Multi Ocean Shipyard (MOS) Karimun yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di galangan kapal.

Nurdin meninjau pengerjaan dua buah kapal tanker besar.Nurdin meminta agar semua karyawan dapat lebih memperhatikan keselamatan dalam bekerja.

Nurdin juga meminta agar lokasi perusahaan di tanami pohon-pohon untuk penghijauan, selain menjaga lingkungan, kesehatan para pekerja juga terjaga.”Biar lingkungan sehat, karyawannya juga sehat,” kata Nurdin sambil melambaikan tangan kepada para karyawan.

Keluar dari perusahaan, Nurdin berhenti sejenak untuk meninjau drainase dan taman jalan yang terlihat tidak terawat.”Bisa bahaya kalau hujan deras karna saluran air tidak terawat, penghijauan tidak terlihat,” kata Nurdin. (rm/btp).