Edisi 237

CMYK

Baca Hal 3

Panti Pijat Menjamur di Batu Aji

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479646

KORAN UMUM Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Terverifikasi

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Opini MASYARAKAT HARUS SELEKTIF MEMILIH CALEG 2019 Oleh : Mawardi Pemimpin Redaksi TAHUN 2019 sudah di depan mata. Perhelatan besar segera digelar.

Pemilihan umum (Pemilu) anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden jika tidak ada aral melintang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Maka tahapan demi tahapan telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh para penyelenggara yang ditunjuk oleh negara.

Berbagai aturan main dan perundangundangan pun sudah pula disiapkan sedemikian rupa agar semua berjalan degan baik.Ending-nya, publik berharap terpilihlah pemimpin-pemimpin bangsa ini yang berkualitas.

Salah satu hal menarik untuk dicermati adalah ‘sepak terjang’ bakal calon (balon) atau calon anggota legislatif (caleg).

Menjadi anggota legislatif DPR, DPRD dan DPD menjadi impian besar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini wajar karena fasilitas yang ditawarkan jadi anggota dewan sangatistimewa. Bisa dibilang inilah cara”instant” menjadi pejabat negara dengan fasilitas fantastis.

Berpedoman pada ketentuan dalam PP 18/2017 misalnya, siapa yang tidak tergiur dengan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD yang terdiri atas uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan lain-lain. Puluhan bahkan bisa ratusan juta dibawa pulang setiap bulan.Belum lagi bicara fee proyek ini dan itu. Menggiurkan!

Oleh karena itu banyak caleg muka lama kembali mencalonkan diri ikut berlaga di tahun 2019 ini, meski kinerja mereka dipandang tidak terlalu baik dan lebih banyak mengabaikan tugasnya setelah terpilih sebagai legislatif. Bahkan sejumlah caleg yang terpilih sebelumnya lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompoknya ketimbang aktivitas terkait dengan posisi legislatif yang disandangnya.

Disinilah diharapkan kejelian masyarakat memilih caleg sebagai wakilnya di perlemen, bukan tidak mungkin jika kehadiran caleg tidak berkualitas tentu saja akan menambah masalah bagi parlemen baik di pusat maupun di daerah di kemudian hari. Muncul kekhawatiran kehadiran caleg bekas koroptor dalam parlemen hanya akan menularkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkkan mengulangi praktik korupsi yang pernah dilakukan.

Sebab, tidak bisa dipungkiri citra parlemen selama ini tercoreng akibat sejumlah perkara korupsi yang melibatkan anggota dewan. Pada tahun 2014, ICW menemukan ada 59 anggota dewan terpilih DPR, DPRD dan DPD priode 20142019 yang tersandung kasus korupsi.

Data Kemendagri pernah menyebut,

Bersambung ke Hal 2

Nikita Mirzani

Akui Sudah Menikah JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Tak seperti yang dulu-dulu, Nikita Mirzanicenderung sangat tertutup perihal kisah cintanya dengan Dipo Latief. Banyak spekulasi yang menunjukkan jika keduanya telah menikah.

Namun Niki selalu mengelak ketika dimintai klarifikasinya.

Bukannya tak mau berbagi, Niki kapok mengumbar kisah cintanya Bersambung ke Hal 2

Edisi : # 237 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

DPRD Kepri Minta Wacana KEK Ditinjau Kembali D0MPAK, RAKYAT MEDIA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau meminta pemerintah pusat meninjau kembali wacana mentransformasi kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (Free Trade Zone) di Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan, KEK sebaiknya dikaji secara matang sebelum dilaksanakan.”Kebijakan pemerintah

yang akan mentransformasi FTZ Batam menjadi KEK seharusnya memiliki kajian yang disusun secara komprehensif,” katanya.

Menyikapi polemik yang muncul akibat rencana mentransformasi Free Trade Zone (FTZ) menjadi KEK di Batam, Jumaga menegaskan pihaknya sudah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat DPRD Kepri Nomor 96/160/V/2018 tentang Tanggapan terhadap Usulan Percepatan Transformasi KPBPB Menjadi KEK, intinya

meminta pemerintah pusat melakukan kajian secara mendalam dari berbagai sektor kehidupan.

Surat itu dilayangkan kepada presiden lantaran sampai sekarang DPRD Kepri belum melihat ada kajian terkait KEK di Batam.Selain itu, Jumaga juga menilai transformasi FTZ menjadi KEK terlalu terburu-buru.”Kajian tidak hanya aspek yuridis, melainkan ekonomi, sosial, trans-

Ketua DPRD Kepri

Jumaga Nadeak.SH

“Pungli Marak” di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Batam

Importir Nakal dan Oknum Pejabat BC Kongkalikong BATAM RAKYAT MEDIATudingan miring terhadap kantor Pelayanan Bea dan Cukai Batam diduga sarang korupsi ada juga benarnya.

Betapa tidak, tak hanya pungutan liar alias pungli masih marak di instansi ini. Tapi praktik tangkap lepas dan ujung ujungnya “Lapan enam “ juga sudah tak menjadi rahasia umum lagi.

Tak sampai disitu, yang lebih parah lagi permainan kotor oknum pejabat Bea Cukai Batam terkait pemasukan berbagai jenis barang melalui jalur hijau maupun jalur merah. Dari kedua jalur tersebut kabarnya dokumen pengeluaran berbagai jenis barang tersebut banyak yang tidak sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Hal ini bisa terjadi diduga

KANTOR Pelayanan Bea dan Cukai Bbatam di Batuampar

Murni Liveon Korban Dugaan Penipuan Notaris Wany Thamrin BATAM, RAKYAT MEDIA- Bulan Mei 2018 ini, satu setengah tahun lebih laporan polisi atau pengaduan Murni Liveon terhadap Notaris Wany Thamrin, sampai saat ini tidak jelas tindak lanjutnya. Hal itu dijelaskan Pirton Hutabarat yang merupakan suami dari Murni Liveon kepada media ini, Jumat (25/5/2018). Laporan polisi atau pengaduan mereka ke Polresta Barelang karena ditipu Notaris Wany Thamrin tanggal 23 September 2016 lalu dengan surat tanda penerimaan laporan polisi nomor LP-B/1299/ IX/2016/Spk Polresta Barelang, sampai saat ini tak jelas lagi proses hukumnya. Bahkan menurut Pirton, terlapor Wany Thamrin tidak pernah bersedia hadir saat dipanggil petugas Satreskrim Polresta Barelang.

Dugaan penipuan Notaris mitra BTN cabang Batam ini mencuat awal Oktober 2016 lalu. Hanya

saja, Notaris Wany Thamrin yang akan dikonfirmasi media ini, tidak pernah bersedia. Suatu waktu pernah dikonfirmasi melalui HP-nya, Wany Thamrin hanya menjawab singkat, bahwa masalah tersebut urusannya ke BTN saja. Secara kronologis, kasus dugaan penipuan ini berawal dari pembelian satu unit rumah di kawasan Sekupang oleh Murni Liveon dari pemilik pertama bernama Bernardus Pakpahan. Pemilik pertama itu sendiri yaitu Bernardus Pakpahan, sudah bertempat tinggal di Jakarta.

Untuk pembelian rumah tersebut, Murni Liveon mengajukan permohonan pinjaman ke BTN kantor pembantu Sekupang dengan perincian Rp70 juta pembayaran kepada pemilik pertama dan Rp80 juta untuk biaya renovasi rumah yang sudah tak layak huni.

Dari jual beli itu, ternyata secara sepihak , BTN memakai jasa Notaris Wany Thamrin tanpa persetujuan pihak pembeli yaitu Murni Liveon. Maka tak ayal, Notaris mematok biaya sebesar Rp45juta dari jual beli rumah seharga Rp70 juta

Bersambung ke Hal 2

karena adanya praktik kongkalikong antara pengurus perusahaan jasa kepabean (PPJK) dengan oknum petugas Bea Cukai.

Informasi yang diterima Rakyat Media dari sumber di internal kantor Bea Cukai Batu Ampar mengungkapkan, dugaan permainan kotor atau kongkalikong oknum petugas Bea Cukai Batam untuk mengisi kantong pribadi dengan cara memanipulasi invoice agar mendapat harga terendah, memasukan barang larangan terbatas di invoice, menyalahgunakan fasilitas, dan bahkan barang ilegal juga bisa dibuat dokumennya agar barang bisa keluar Batam, ungkap sumber.

Bersambung ke Hal 2

BPK Perwakilan Kepri Soroti Utang RSUD Embung Fatimah BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyoroti utang piutang di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dan menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah 2017.”Catatannya RSUD terkait utang piutang yang belum selesai,” kata Kepala Perwak Bersambung ke Hal 2 KANTOR Perwakilan BPK RI Provinsi Kepri

Jaksa Tuntut Pilot Malindo Air Pemilik Sabu 9 Bulan Penjara PILOT Malindo Air Ahmad Sahwan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dugaan mafia hukum tampaknya masih bercokol di Kejaksaan Negeri Batam. Betapa tidak, hukum terkesan tumpul jika berhadapan dengan orang yang punya duit. Na-

mun tajam bagi masyarakat miskin yang tersandung perkara. Dugaan ini muncul terkait Jaksa Penuntut Umum, menuntut Ahmad Sahwan Bersambung ke Hal 2

Pelantikan Pejabat Provinsi Kepri Sarat KKN BATAM, RAKYAT MEDIA-Pelantikan 158 pejabat Provinsi Kepri, Kamis (31/ 5/2018) diduga sarat Kolusi, Korupsi dan nepotisme (KKN). Pelantikan pejabat dilingkungan Provinsi Kepri tersebut menjadi sorotan publik. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Indonesia, Aldi Braga, dalam press release kepada Rakyat Media menyebut pelantikan pejabat tersebut harus di batalkan demi tegaknya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aldi menyebut, dengan adanya UU ASN proses mutasi yang semula tertutup berubah menjadi terbuka. Tentunya

dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, rekam jejak dan integritas. Berlakunya UU ASN semestinya program Reformasi Biokrasi yang dicanangkan pemerintah Jokowi berjalan dengan baik. Pasalnya, peluang intervensi politilk di harapkan tidak ada lagi. Dan yang lebih penting lagi UU ASN juga telah mengatur tentang pembatalan proses mutasi yang dilakukan tidak sesuai prosedur bahkan bisa berujung pidana.

Namun apa yang terjadi pada pelantikan sejumlah pejabat Pemprov Kepri, diduga kuat terjadi pelanggaran prosedur bahkan jika melihat data yang Bersambung ke Hal 2

PARA pejabat yang dilantik oleh Wakil Gubernur Kepri

CMYK

SAMBUNGAN Website: www.rakyatmediapers.co.id

DPRD Kepri portasi, budaya dan aspek lainnya.DPRD Kepri menilai transformasi FTZ menjadi KEK tidak semudah membalikkan telapak tangan,” kata Jumaga.

Jumaga mengatakan dalam surat yang dilayangkan kepada kepala negara itu juga terdapat narasi yang menginginkan agar rencana KEK lebih awal dibahas Dewan Kawasan FTZ untuk mendapatkan persetujuan bersama. Hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang struktur Dewan Kawasan.

“Mengingat Dewan Kawasan mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kantor Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam,” kata Politisi dari Frak-

Sambungan Hal. 1

si PDI Perjuangan.

Selain persoalan itu, lanjutnya DPRD Kepri juga menegaskan bahwa usulan penunjukan Wali Kota Batam sebagai “ex officio” Kepala Badan Pengusahaan FTZ Batam perlu dipertimbangkan kembali mengingat status Wali Kota Batam juga sebagai anggota di Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pelaksanaan KPBPB selama ini perlu dievaluasi menyeluruh dan dilakukan upaya perbaikan di semua lini, sehingga bisa lebih mengoptimalkan fungsi dan peranan yang dimiliki. Ironisnya, wacana transformasi FTZ menjadi KEK yang berkembang saat ini akan berdampak pada kepercayaan investor dan berakibat buruk pada perekonomian Batam dan Provinsi Kepri.

BPK Perwakilan ilan BPK Kepri, Joko Agus Setyono di Batam, Rabu.

Masalah utang piutang di RSUD Embung Fatimah juga sudah menjadi catatan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan 2016, dan sejak itu, Pemkot juga sudah melakukan berbagi perbaikan, termasuk mengganti direkturnya.

Joko menyatakan, selain utang piutang di RSUD Embung Fatimah, BPK juga membuat catatan terkait kebijakan tunda bayar untuk sejumlah proyek di Pemkot Batam.”Tunda bayar masuk temuan juga. Kami minta menyelesaikan, karena ini uang sudah dikeluarkan pemda tetapi ternyata masih ada utang, artinya, ini uang ke mana,” kata dia.

BPK juga membuat catatan terkait utang di oleh Sekretariat DPRD Kota Batam kepada pihak ketiga. ”Sekretariat tentang utang dan ada beberapa hal lah lain,” kata dia.

BPK meminta pemerintah kota membuat jawaban atas laporan BPK itu, maksimal 60 hari sejak LHP diterima. Meski terdapat beberapa catatan, namun BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan Pemkot Batam.

Selain Batam, enam kabupaten kota di Kepri lainnya juga memperoleh predikat yang sama.”Ada tiga yang naik peringkat, yaitu Natuna, Anambas dan Lingga. Mereka telah menindaklanjuti temuan sebelumnya,” kata Joko.

Seluruh kabupaten kota yang memperoleh opini WTP juga menerima catatan yang berbeda-beda, namun Joko enggan merinci.”Saya lupa, tapi semua ada catatannya,” kata dia.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersyukur atas prestasi pengelolaan keuangan Pemkot.”Ini yang ke

Jaksa Tuntut yang berprofesi sebagai Pilot Malindo Air atas dakwaan penggunaan dan kepemilikan shabu seberat 1,9 gram.

Pilot Malindo Air, dituntut hukuman 9 bulan penjara, kasus yang menjerat terdakwa dimulai pada Desember 2017 silam, ketika itu diamankan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri, saat melakukan tes urine rutin terhadap seluruh awak maskapai penerbangan.

Pihak BNNP Kepri sendiri mendakwa Ahmad Syahman dijerat dengan pasal berlapis

UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yakni pasal 112 ayat (1), atau kedua pasal 115 ayat (1) atau ke tiga pasal 127 ayat (1) huruf a.

Sayangnya, dalam persidangan, Rabu (23/05/2018) lalu JPU hanya menuntut terdakwa dengan hukuman 9 bulan penjara atas dakwaan subsider melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a, sebagai penguna nakorba tanpa mempertimbangkan kepemilikan barang bukti sabu di atas 1 gram, sebagaimana pasal yang dikenakan penyidik.

Kecurigaan terhadap

rakat terhadap parlemen.

Untuk menghadirkan caleg berkualitas seharusnya partai politik peserta Pemilu 2019 yang mengusungnya hendaknya benar benar menyeleksi caleg yang mendaftar. Selama ini parpol sering mengabaikan aspek integritas kader kadernya yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Mereka lebih mengutamakan caleg yang loyal dan punya kemampuan finansial dari pada figur

Akui Sudah lagi. Namun bisa dipastikan jika hubungannya dengan Dipo bukanlah setengan atau sensasi belaka.

“Sebenarnya gue nggak ngumpetin sih. Maksud gue, gue males aja gitu jadi berita atau segala macam. Gue jadi beritanya, karena gue udah terkenal sensasinya, jadi sensasisensasinya aja deh hahaha.

Nggak dong, nikah itu sakral lah. Sensasi itu pura-pura menikah, pura-pura bercerai itu baru sensasi,” ujar Niki ketika dite-

berapa kali ya, tapi ini sudah yang kedua kali semenjak saya menjabat, saya baru dua tahun lebih,” kata dia.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris juga menyatakan bersyukur mendapatkan opini WTP.”Bagi kami ini yang kedua. Kami bekerja keras melakukan perbaikan data,” kata dia.

Pemkab Kepulauan Anambas meningkatkan kualitas sistem pengendalian di setiap jenjang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pengelolaan keuangan, juga membuat pusat data elektronik.

Prestasi itu, kata dia, menjadi momentum untuk jajaran Pemkab Anambas untuk mendorong akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah.”Dengan Opini WTP diharapkan semakin baik.

Kami harap bisa dipertahankan di tahun mendatang,” pungkasnya. (rm/ikh)

tuntutan “super ringan” yang diberikan JPU sendiri juga mencuat setelah adanya pihak keluarga terdakwa yang melakukan permintaan agar kasus Ahmad Sahwan tidak sampai ke meja hijau.

Cukup direhabilitasi dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau kata lain dengan pasal tersebut hanya sebagai pengguna dengan menghilangkan pasal kepemilikan narkoba. Kabarnya, uang yang mengalir saat itu sebesar Rp 200 juta. (rm/red).

Sambungan Hal. 1 berkualitas yang punya rekam jejak baik.

Jika Pemilu 2019 diikuti oleh caleg figur yang berkualitas dan berintegritas, tentu saja masyarakat akan punya harapan bahwa anggota legislatif yang terpilih nantinya mau bekerja sungguh-sungguh dalam memperjuangan kepentingan rakyat.

Jika semua caleg yang terpilih tidak diragukan integritasnya, tentu saja citra parlemen akan semakin baik di mata masyarakat.***

Sambungan Hal. 1

mui usai mengisi ‘Pagi-pagi Pasti Happy’ di Gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (29/5).

Setelah didesak awak media mengenai pernikahannya, Niki akhirnya buka suara. Bintang film COMIC 8 itu mengaku jika dirinya sudah menikah dengan Dipo, tepatnya pada 18 Februari lalu.Namun memang kala itu dirinya mengadakan pernikahan yang tertutup dari awak media.

“Ya benar (sudah nikah

Pelantikan Pejabat dilantik sarat dengan KKN. Hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan, sehingga pihak lain dirugikan. Sebagai bukti pelanggaran sebut Aldi, ada salah satu staf Dinas Kesehatan Kota Batam dilantik menjadi pejabat bagian keuangan Dispenda Kepri. Oknum pejabat ini disebut sebut istri dari salah seorang oknum pejabat di Kementerian Pariwisata RI. Kemudian lanjut Aldi, staf Dispenda Kepri berinisial NR yang baru naik pangkat golongan IIIB dan kabarnya Sknya belum keluar. Namun dilantik sebagai pejabat karena

Sambungan Hal. 1

Sambungan Hal. 1

Masyarakat Harus sebanyak 3.169 anggota DPRD priode 2014-2019 di Indonesia yang tersangkut perkara korupsi.

Peristiwa terbaru menjerat anggota DPRD Sumatera Utara, ketika KPK menetapkan tersangka korupsi secara massal sebanyak 38 anggota DPRD Sumatera Utara dan 19 anggota DPRD Kota Malang. Masuknya eks koruptor sebagai anggota legislatif tentu saja akan memunculkan ketidak percayaan masya-

“Kami berharap agar kebijakan pengembangan Batam sebaiknya terlebih dahulu dibahas bersama DPRD Provinsi Kepri, Wali Kota Batam, dan DPRD Kota Batam, serta mendengarkan masukan dan aspirasi dari pihakpihak terkait, baik pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya,” katanya.

Ia mengemukakan salah satu aspirasi yang perlu menjadi pertimbangan, menurut DPRD Kepri, adalah aspirasi yang disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri yang disampaikan melalui surat Nomor: 39/KU/KADIN-KEPRI/IV/ 2018 tanggal 27 April 2018.

Surat tersebut perihal; Usulan dan Tanggapan terhadap KEK Batam, menyatakan keberatan/penolakan terhadap transformasi KPBPB Batam menjadi KEK. (rm/red).

disebut sebut kedekatannya dengan Wakil Gubernur Kepri Isdianto. Aldi Braga menyebut, sejumlah oknum pejabat yang dilantik adalah kelurga, anak, ipar, menantu, istri dari para pejabat, politik dan anggota Dewan. Dan hal ini menurut Aldi Braga, jelas sarat KKN dan melanggar UU ASN karena diduga ada intervensi dan pejabat yang dilantik tidak ada penilaian terkait kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, integritas.

Yang lebih miris lagi, tambah Aldi Braga, dalam pelantikan sejumlah pejabat tersebut Gubernur Kepri Nurdin Basirun tidak dilibatkan. Han-

18 Februari).Gue nggak bisa bohong, ditanya terus bulannya Bulan Ramadan hahaha nanti ibadah gue jadi nggak ada pahalanya, cuma nahan hawa nafsu doang sama laper,” sambungnya santai.

“Kalau bawa-bawa media nanti catering-annya banyak banget hahahaha nggak mungkin kan gue kasih nasi kotak, ntar diomongin lagi, abis itu dikasih obat magh hahahaha,” pungkasnya bercanda. (rm/kapanlagi) Sambungan Hal. 1

ya yang melantik adalah Wakil Gubernur Kepri Isdianto. Apakan ini efek dari dilantiknya Wagub Kepri yang diduga melanggar konstitusi sehingga di Provinsi Kepri terjadi dualisme kepemimpinan. Hal ini perlu dipertanyakan siapa sebenarnya Gubernur Kepri?.

Oleh karena itu demi tegaknya UU ASN pelantikan sejumlah pejabat Pemprov Kepri harus dibatalkan. Menurut Aldi Braga, pihaknya mendesak kepada Menpan RB segera bersikap dan membatalkan pelantikan tersebut, tulis Aldi Braga dalam press realisnya kepada media ini. (rm/mwd).

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

Sambungan Hal. 1

Importir Nakal Lebih lanjut sumber itu mengungkapkan, hingga sekarang praktik pungutan liar (pungli) masih marak di institusi tersebut. Pungli yang cenderung sebagai praktik penyuapan ini, guna memperlancar pengurusan dokumen ekspor-impor.

Jika tak ada uang pelicin, pengusaha ekspor-impor bakal dipersulit, kata Sumber.

“Pengurusan dokumen ekspor-impor masih diwarnai praktik pungli dan cenderung sebagai penyuapan. Para pengurus jasa perusahaan terpaksa memberikan sejumlah uang ke petugas, agar dokumen cepat diproses. Padahal, di sejumlah ruangkantor pelayanan Bea Cukai Batam, terpampang poster bertuliskan memerangi korupsi,” ungkap salah seorang pengurus yang tak bersedia ditulis namanya dalam berita ini.

Sumber itu menyebutkan, meski ada Saber Pungli di Batam, tapi pungli di kantor Bea Cukai tak pernah tersentuh. Padahal setiap pengurusan dokumen eksporimpor, seperti dokumen clearance, surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), pengusaha terpaksa menyelipkan uang Rp 100 hingga Rp 150 ribu setiap dokumen.

Ini untuk mempercepat proses administrasi di Bea Cukai. Uang pelicin itu disertakan dalam map.

Kalau ingin cepat urusannya dan tidak dipersulit harus ada uang pelicinnya, dimasukkan dalam map Rp 100 sampai Rp 150 ribu. Tapi nominal ini juga tergantung barangnya, ungkap sumber itu pada media ini di kantor Bea Cukai Batuampar.

Pengusaha ini menceritakan, pernah mengalami masalah saat mengurus PEB di Bea Cukai Batuampar.Saat itu dokumen yang dibawanya ditolak oleh petugas, dengan alasan ada beberapa dokumen yang bermasalah. Yakni, dimana sebagian barang yang masuk ke Batam tidak sesuai dengan dokumen.”Saya jelaskan ke mereka dan akhirnya kita nego.Kita membayar uang pelicin hingga jutaan rupiah, kalu tidak barang kita ditahan,”kata pria separo baya itu.

Oleh karena itu Ia menyarankan, jika tidak ingin dihambat dalam pengurusan dokumen ekspor-impor di Bea Cukai, harus menyediakan uang pelicin.

Kalau dokumen sampai nyangkut di Bea Cukai, pengiriman barang tak bisa dilakukan. Kalau ada pelicinnya, dokumen bisa cepat keluar,ujarnya Adanya permainan kotor oknum pejabat Bea Cukai Batam, karena takut terungkap keluar, akhirnya salah seorang Security bernama Masranik alias Toher dipecatsepihak oleh Kepala Kantor Bea Pelayanan Bea Cukai Batam Susila Brata. Pasalnya, petugas Security bernama Toher yang telah bekerja selama 20 tahun di BC Batam banyak mengetahui permainan dan sepak terjang para pejabat Bea Cukai selama ini.

“Sebenarnya oknum pejabat Bea dan Cukai Batam, gerah dan takut jika Toher sebagai Security memata matai pekerjaan mereka dan menuduh suka membocorkan rahasia kepada pihak lain terutama kepada wartawan terkait

adanya dugaan permainan kongkalikong antara oknum pejabat dan sejumlah pengusaha eksport-import nakal,”ungkap sumber tersebut Seperti yang dijelaskan Masranik kepada media ini mengatakan, sebetulnya dirinya sudah lama mau dipecat sebagai Security dari kantor tersebut ketika itu Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Penindakan (P.2) dijabat Mujayen yang saat ini digantikan oleh Sulaiman. Bahkan, kata Toher, pihak kantor Bea dan Cukai telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP.2) kepada dirinya sebanyak dua kali.

Tapi puncaknya, ketika ia mengantar tamu yaitu Ketua DPRD Kota Batam , Nuryanto , ke lantai dua untuk bertemu dengan Kepala Kantor BC Batam , Susila Brata. Dari sini awalnya dirinya dipecat, setelah tamu pulang iadipanggil menghadap ke bagian TU, disana diberitahu ia tidak bisa lagi bekerja di kantor tersebut dengan alasan kontrak sudah habis.

“Saya sudah mengabdi selama 20 tahun sebagai security di Bea Cukai Batam, kepala kantor Bea Cukai sudah puluhan kali berganti ada masalah.

Namun, kali ini hanya gara gara saya mengantar tamu Ketua DPRD Batam Nuriyanto, ke lantai dua mau bertemu Kepala Kantor Susila Brata, pulang tamu saya lalu dipecat. Mereka itu luar biasa kejamnya dan tak punya prikemanusiaan,”kata Masranik geram.

Toher mengatakan, menurutnya itu hanya alasan mereka untuk memecat dirinya, sebenarnya mereka takut terungkap permainan di dalam jika dirinya tetap bekerja sebagai Security di kantor tersebut,”Cukup banyak permainan kongkalikong dengan pengusaha nakal yang melibatkan sejumlah oknum pejabat di kantor tersebut. Itu sebenarnya, yang mereka takutkan terungkap permainan jika saya masihsebagai Security di kantor itu. Mereka menuding saya sering membocorkan rahasiakepada pihak luar maupun kepada wartawan.

Padahal tidak ada itu,”ungkap Toher.

Menurut Toher, oknum pejabat itu yang takut sendiri, karena kerja mereka banyak yang tidak benar. Sebagai instansi pelayanan, kantor Bea Cukai dalam memberikan pelayanan harus transparan dan terbuka siapa saja boleh bertamu kepada pejabatnya.

Tidak harus pengusaha saja yang mendapat pelayanan istimewa.

“Dari sisi pelayanan saja mereka sangat tertutup, tamu yang ingin bertemu pejabat Bea Cukai sangat sulit, terkecuali pengusaha eksport-import atau pengusaha nakal, kalau pengusaha cepat mereka suruh masuk, tapi kalau tamu yang tidak kenal. Apalagi wartawan, kami disuruh berbohong, menyampaikan pejabat itu tidak ditempat. Padahal mereka ada di dalam ruangannya,”kata Toher.

Lebih jauh Toher mengatakan, Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea dan Cukai Batam Raden Evi Suhartantyo, sebe-

Murni Liveon tersebut. Memang permohonan pinjaman Murni Liveon ke BTN Cabang Batam melalui kantor cabang pembantu Kecamatan Sekupang sebesar Rp180 juta, untuk pembelian rumah dan renovasi. Anehnya, jelas Pirton Hutabarat, pencairan kredit Rp180 juta itu tidak ditransfer ke rekening Murni Liveon, padahal BTN yang menyarankan Murni Liveon untuk membuka rekening.

Tetapi pencairan pinjaman sebesar Rp180 juta itu ditransfer ke rekening pemilik pertama Bernasdus Pakpahan. Selanjutnya, Notaris Wany Thamrin bertemu dengan pemilik pertama di Jakarta. Setelah pemilik pertama datang ke Batam, Notaris Wany Thamrin memberikan kwitansi biaya-biaya yang timbul sebenar Rp45juta.

Dari jasa notaris untuk jual beli rumah dari Bernasdus Pakpahan seharga Rp70 juta itu dibebani biaya Rp45 juta.Biaya sebesar itulah yang tidak masuk diakal, kata Pirton waktu itu. Maka, kata Pirton mempertanyakan, kenapa sampai Notaris menetapkan biaya notaris sampai Rp45juta, padahal harga jual beli rumah adalah Rp70 juta.

Sampai saat ini, kata Pirton Hutabarat, Notaris belum menjelaskan dasarnya mengenakan biaya sebesar Rp45 juta tersebut. Bulan berganti bulan bahkan tahun berganti,tahun, kejelasan proses pengaduan mereka ke Satreskrim Polresta Barelang semakin tidak jelas. Menurut Pirton, sudah beberapa kali di BAP Satreskrim Polresta Barelang.Tetapi sebaliknya Notaris Wany Thamrin tidak pernah datang saat dipanggil Satreskrim Polresta Barelang.

Untuk diketahui, dalam kwitansi berkop Notaris Wany Thamrin itu, memang tertera rincian biaya. Keterangan yang tercantum dibagian atas kwitansi tertulis : Sudah terima (Received for) dari : BERNARDUS PAKPAHAN. Banyaknya Uang : EMPAT PULUHLIMA JUTA RUPIAH. Untuk Pembayaran : 1. Penitipan Pembayaran SSP (Pajak Penjual) Rp.3.500.000. 2. Pengecekan Sertifikat Rp.900.000. 3. Pemasangan SKMHT (2) Rp800.000. 4. Biaya Balik Nama Rp 4.000.000. 5. Biaya Akta PPJB &Kuasa Rp 800.000. 6.Perpanjangan UWTO Rp 10.000.000. 7.Penerbitan SKEP SPJ Rp15.000.000. 8.Penerbitan Sertifikat Rp.10.000.000. Dibawah kwitansi dijelaskan: Sehubungan dengan transaksi KPR BTN Cabang Batam atas nama MURNI LIVEON dengan nilai jual beli sebesar Rp 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) atas 1 unit tanah dan bangunan yang terletak di Villa Artha Indah Blok B nomor 1.-— Kwitansi berkop Notaris Wany Thamrin itu dibuat tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani Alizabeth Alfa yang merupakan Asisten Notaris dan PPAT Wany Thamrin SH MKn. Menurut Pirton Hutabarat, dari perincian biaya yang dikenakan Notaris Wany Thamrin, memang Nampak biaya yang diada-adakan atau biaya fiktif, seperti misalnya, biaya penerbitan sertifikat sebesar Rp10.000.000. Biaya sertifikat ini sebenarnya sudah tidak ada lagi, karena sudah mempunyai sertifikat dari pemilik pertama yaitu Bernasdus Pakpahan. Nantinya adalah bea balik nama. Hal ini juga dijelaskan

2

narnya tugasnya hanya sebagai Humas, tapi ikut mengurus dokumen.

Padahal, bagian pengurusan dokumen ekspor-import itu tugas P.2 bukan Humas.Tapi karena Kabid BKLI dekat dengan Kepala Kantor Susila Brata, Kabid P.2 terlihat tak berkutik.

Untuk mengurus dokumen tersebut, kata Toher, Kabid BKLI menggunakan orang pabean bernama Ruli, yang disuruh maju mengurus dokumen yang diterima Kabid BKLI.Makanya hubungan Kabid P.2 dengan Kepala Kantor belakangan ini agak renggang, karena Kepala Kantor lebih akrap dengan Kabid BKLI Raden Evi Suhartantyo.

Ketika Kepala Bidang (Kabid) BKLI dijabat Yosef yang saat ini menjabat Kabid Pabean, ruangan Humas itu sepi, jarang sekali tamu atau pengusaha yang datang ke bagian Humas.Tapi sejak Kabid BKLI dijabat Raden Evi, silih berganti pengusaha masuk ke ruangan tersebut, tak jelas apa urusannya. Tapi banyak sekali pengusaha yang datang menemui Kabid BKLI,”ungkap Toher.

Kepala Bidang (Kabid) Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea dan Cukai Batam Raden Evi Suhartantyo, saat di konfirmasi di kantornya membantah tudingan tersebut.

“Silakan saja kalau ada informasi miring kepada saya, Toher itu bukan dipecat tetapi memang sudah habis kontraknya, jadi kalau dia katakan dipecat secara sepihak itu tidak benar, dia itu sudah mendapat SP.2 karena sering menjual data dan menbocorkan rahasia di Bea cukai, dia sering mendatangi pos pos bea cukai untuk kepentingan pribadinya, jadi diberhentikan karena memang sudah mendapat dua kali surat peringatan,”kata Raden Evi. Menurut Evi, tidak ada undang undangnya buruh lepas diberikan pesangon, karena sebelum Toher diberhentikan, ada juga Security Bea Cukai yang dikeluarkan, tapi hanya dikasi uang terimakasih sekedarnya tapi mereka tidak komplain,”Jadi pak Toher itu diberhentikan karena sudah waktunya (habis kontrak-red) dan juga sudah berumur atau sudah tua, bukan diberhentikan begitu saja secara sepihak, memang sudah waktu kontraknya habis, kita mencari tenaga security yang muda muda,”ujar Evi. Evi yang didampingi tiga stafnya lebih jauh menjelaskan, kesalahan Toher sebagai petugas security memang sudah banyak, tak hanya dia sering membocorkan informasi dan data. Raden Evi juga menuduh Toher sering mendatangi pos pos Bea cukai dilapangan minta uang untuk kepentingan pribadinya.

“Dia (Toher-red) sering membocorkan rahasia Bea Cukai kepada wartawan, padahal informasi masih kita selidiki ternyata sudah bocor kepada wartawan. Bahkan, Raden Evi, menuding Toher, sering membocorkan sama tamu bahwa pejabat Bea Cukai ada diruangan, itu pertimbangan kami mengeluarkan Toher dari security Bea Cukai,”ungkap Raden Evi. (rm/md).

Sambungan Hal. 1

pihak BPN Batam kepada Murni Liveon saat dipertanyakan melalui surat dan dijawab BPN melalui tertulis. Kembali seperti penjelasan Pirton Hutabarat diatas, awalnya ingin menyelesaikan masalah dengan ini dengan mufakat atau kekeluargaan, agar Notaris Wany Thamrin mengembalikan biaya-biaya fiktif diatas.Namun sepertinya menemui jalan buntu. Pirton Hutabarat juga sudah menemui Ikatan Notaris Kepri, tetap tidak ada penyelesaiannya.

Maka dari situlah awalnya Pirton Hutabarat akhirnya membuat laporan polisi mengadukan Notaris Wany Thamrin tanggal 23 September 2016. Mengetahui dirinya dilaporkan, tanggal 1 Oktober 2016 Wany Thamrin menawarkan pengembalian uang kepada korban Murni Liveon seraya mengundangnya ke Kantor Notaris Wany Thamrin sebesar Rp20.000.000. (dua puluh juta rupiah). Hanya saja Murni Liveon menginginkan harus diatas Rp20,000.000. Dalam pertemuan di kantor Notaris Wany Thamrin itu , tidak terjadi kesepakatan, akhirnya pengembalian uang pun tidak terlaksana.

Berselang dua minggu kemudian, menurut Pirton Hutabarat, Notaris Wany Thamrin memberitahukan dirinya melalu telepon, bahwa Wany Thamrin akan mengembalikan Rp35.000.000, tetapi melalui BTN. Pihak BTN kemudian memanggil Pirton Hutabarat dan dipertemukan dengan Notaris Wany Thamrin. Dalam pertemuan tersebut, Notaris Wany Thamrin memberitahukan kepada Pirton Hutabarat, bahwa ia telah mengembalikan uang itu sebesar Rp35juta, tetapi melalui BTN Cabang Batam di Batam Centre.

Kembali muncul polemik baru yang mempertanyakan Notaris Wany Thamrin, kenapa harus pengembalian uang kelebihan biaya Notaris dikembalikan ke BTN bukan ke rekening isterinya Murni Liveon, jelas Pirton Hutabarat. Beberapa kali Pirton Hutabarat mempertanyakan hal ini kepada pihak BTN baik melalui surat mapun secara lisan melalui sambungan telepon. Jawaban yang diterima dari BTN adalah sebagai jaminan perpanjangan UWTO. Bahkan suatu ketika secara tak sengaja bertemu di lantai 2 BTN Batam Centre dengan Kepala BTN Cabang Batam Agung Komang Tri Martha saat ditanyakan Pirton Hutabarat seputar pengembalain uang dari Notaris Wany Thamrin sebesar Rp35juta itu, dengan agak keras dijawab kepala BTN itu, bahwa karena masalah ini sudah melebar kemana-mana, lunaskan saja kreditnya, baru nanti dikembalikan uang dari Notaris itu, seraya menyarankan untuk bicara lebih lanjut dengan stafnya. Agung Komang Tri Martha (sebelum pindah tugas dari BTN Batam-red) pun berlalu memasuki ruangannya.

Sementara laporan pengaduan terhadap Notaris Wany Thamrin, belum jelas proses hukumnya, namun dari pengembalian uang sebesar Rp35 juta itu, Pirton Hutabarat menyebut, secara tak langsung Notaris Wany Thamrin mengakui kesalahannya melakukan tindak penipuan terhadap isterinya Murni Liveon. Hanya saja, sam-

pai saat ini Notaris Wany Thamrin belum pernah diperiksa yang sedianya di unit V Satreskrim Polresta Barelang.

Waktu berjalan terus, sementara angsuran kredit dan bunga berjalan pinjaman dari BTN harus dibayar setiap bulan oleh Murni Liveon. Pihak BTN sendiri menurut Pirton Hutabarat telah mengancam akan mencap rumah yang ditempatinya sebagai debitur yang menunggak disebabkan angsuran selama tiga bulan belum dibayarnya. Pirton memang mengakui, bahwa sudah tiga bulan ini tidak melakukan angsuran ke BTN disebabkan proses yang ditempuhnya, baik pengaduan terhadap Notaris Wany Thamrin maupun perihal uang Rp35juta pengembalian Notaris itu, belum memperoleh gambaran yang jelas.

Saat proses pengaduannya yang semakin kabur, BTN melalui pengacaranya melayangkan Teguran (SOMASI) pertama tanggal 21 November 2017 lalu melalui pengacara BTN Suyanto Simalango Patria & Patnerrs beralamat Jakarta. Kemudian surat peringatan dari PT YESRA SORAION yang mengancam akn segera dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serpong atau Pengadilan Negeri Tangerang, jika tidak melunasi tunggakan kredit angsuran pinjamannya. Pirton menjelaskan, bukan tidak mau membayar angsuran pinjamannya. Namun ia merasa, uang pengembalian biaya Notaris Wany Thamrin sebesar Rp35 juta itu, masih tersimpan di BTN. Kemudian dugaan Asuransi jiwa dan kebakaran yang telah dibayarnya dengan Premi Rp4 juta lebih sebelum akad kredit, diduga adalah fiktif. Yang lebih anehg, kata Pirton, somasi yang diterima dari pengacara BTN beralamat Jakarta dan lebih aneh lagi Pirton mempertanyakan, apa kaitannya dengan KPKNL Serpong maupun Pengadilan Negeri Tangerang, sementara jual beli rumah terjadi di Kota Batam.

Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi BTN Batam kata Pirton. Kemudian lanjut Pirton, perihal dugaan Asuransi fiktif yang diterima Isterinya Murni Liveon dari BTN Batam, juga belum ada penjelasan dari BTN Batam. Seba selama ini BTN Batam, tidak pernah memberikan Polis sehingga tidak diketahui nomor Polis-nya. Ia berani menyebut Asuransi itu fiktif, sebab saat dikonfirmasi ke kantor pusat Asuransi itu di Jakarta yang sebenarnya hanya sebagai broker Asuransi, nama Murni Liveon tidak pernah terdaftar di Asuransi tersebut.

Rekaman percakapan antara pegawai broker Asuransi yang berkantor di Jakarta selatan dengan Pirton Hutabarat masih disimpan dan sudah pernah diserahkanya ke Satreskrim Polresta Barelang. Masalah pengancaman BTN Batam yang akan menggembok rumah yang ditempati sekarang, Pirton menyebut, sudah berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Pirton kembali menegaskan, bersedia membayar angsuran pinjamannya ke BTN, jika sudah ada kejelasan pengembalian Notaris Wany Thamrin sebesar Rp35 juta tersebut ataupun penjelasan resmi BTN mengenai pengembalian dari notaris tersebut. (rm/arifin marbun) .

CMYK

3

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

Inalum-Pelni siapkan 1.000 Tiket Mudik Batam-Belawan SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-PT Pelni (Persero) dan PT Inalum (Persero) bersinergi menyediakan 1.000 tiket mudik gratis KM Kelud dengan rute dari Batam ke Balawan dalam program Mudik Bareng 2018.

Manager PR dan CSR PT Pelni (Persero) Akhmad Sujadi melalui pesan singkat di Batam, Kepulauan Riau, Kamis, mengatakan tiket gratis itu untuk keberangkatan dari Batam, Senin (11/6/2018) akan datang.

Calon pemudik dapat mendaftar dengan datang langsung ke kantor Pelni Batam di Jl. Cipto Mangun Kusumo No. 4, atau mendaftar melalui website https:// mutis-bumn.pelni.co.id/ .”Kalau mendaftar langsung pemudik akan mendapatkan tiket secara langsung. Tiket akan ditandai dengan stempel Mudik Bareng BUMN 2018,” kata dia.

Sedangkan bila mendaftar melalui situs, calon pemudik akan mendapatkan kode booking yang nantinya harus ditukar tiket paling lambat 2 hari sebelum berangkat.

Pembukaan pendaftaran

akan dilakukan Jumat (25/5/ 2018) setelah sholat Jumat sekitar pukul 13.30. Ia mempersilahkan warga Sumatera Utara, Tanjung Balai Karimun dan Batam yang ingin mudik gratis dengan KM Kelud untuk mendaftar. ”Besok akan dibuka 1.000 tiket,” kata Sujadi.

Sujadi memastikan tiket mudik Pelni itu gratis, tanpa biaya apapun, karena sudah dibayar PT Inalum untuk dibagikan gratis kepada 1.000 orang. Ia menjelaskan, saat mendaftar, warga diharuskan mencantumkan nama, nomor identitas, nomor telepon seluler pemudik yang akan berangkat.”Nama yang pergi harus sama dengan nama di tiket. Di pelabuhan akan diverifikasi dengan DCS, kalau tidak sama tiket dinyatakan tidak berlaku,” katanya, menegaskan.

Selain tiket gratis, pemudik juga akan mendapatkan kaus, topi dan tas berisi kenang-kenangan lain dari BUMN penyelenggara, PT Inalum. Kaos dan tas berisi kenang-kenangab akan dibagikan sebelum berangkat, tambah diamond. (rm/ant)

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi ( Lulus UKW Jenjang Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Muhammad Ikhsan (Lulus UKW Jenjang Wartawan Madya) Redaktur I Arifin. M ( Lulus UKW Jenjang Wartawan Madya) Redaktur II Andi Stiawan. S.Pd Asisten Redaktur Renhar (Rendi), Rudi Efendi (lulus UKW jenjangWartawan Muda) Wartawan Liputan Batam Ferianda, Bachtiar, Gunawan Ramadhan, Iqbal Ramadhan, Rizki Perdana Kepala Divisi Pemasaran/Iklan Anwar Ujang Bagian Pemasaran Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori, Muhammad Ikhsan Ombudsman Bettor Erikson Pardede. SH, Bistok Nadeak.SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M (lulus UKW Jenjang Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan) PerwakilanSumateraBarat Amina Jalani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kepulauan Kundur Anggiat Panggabean Biro Kota Tanjungpinang Anton Can BiroKabupaten Bintan Tio Imando BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Lulus Uji Kompetensi Wartawan Muda) Usman Wello BiroKabupatenAnambas Eddy Gius (Kepala Biro) Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kota Bintai Supriadi Biro Kabupaten Langkat Dedi Topan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Sofian Erisa Lay Out Emir Guswan Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos-29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

BATAM METROPOLIS

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Panti Pijat Menjamur

di Batu Aji

BATU AJI, RAKYAT MEDIA- Pemandangan yang agak mencolok di sekitar Pasar Melayu Kecamatan Batu Aji, pada bulan suci Ramadhan ini, dimana setiap malamnya wanita-wanita berdandan menor tak segan-segan merayu setiap pria yang lewat. Puluhan wanita-wanita tersebut seharinya sebagai pekerja pemijat di sejumlah panti pijat sekitar Pasar Melayu Batu Aji. Di Kecamatan Batu Aji, sepertinya penertiban panti pijat tidak pernah dilakukan.

Sementara di kecamatan Sagulung sudah sejak tahun 2016 lalu penertiban bahkan sampai penutupan panti pijat yang tidak mempunyai ijin. Tepatnya 1 Oktober 2016 lalu, sejak Reza Khadafi menjabat Camat di kecamatan Sagulung sejumlah panti pijat yang sudah ditutup tak terhitung.Namun di kecamatan Batu Aji, apalagi diketahui

SALAH satu lokasi panti pijat di Batu Aji

keberadaan panti pijat yang menjurus ke prostitusi terselubung dan berdekatan dengan pemukiman maupun salah satu sekolah, kini tetap menjamur.

Disebut-sebut pula, bahwa keberadaan panti pijat ini tidak

memperoleh ijin dari dinas terkait serta menyalahi aturan karena diduga ada praktik prostitusi terselubung. Kendati tidak memiliki ijin selama ini, namun beberapa kali saat media ini pernah mengkonfirmasi kepada pengelolanya men-

Kayu Bulat Masih Mendominasi di Sejumlah Kilang Kayu SAGULUNG,RAKYAT MEDIA—Keberadaan kilang kayu di Kota Batam sejak beberapa tahun belakangan ini, sepertinya aman-aman saja, tidak pernah ada ;lagi diadakan razia oleh instansi terkait. Padahal diketahui, sejumlah kilang kayu, misalnya di kawasan Tembesi Kecamatan Sagulung, terlihat marak n kayu-kayu bulat yag diduga kuat merupakan hasil illegal loging. Kayu bulat mulai ukuran sedang hingga kecil, kini telah kembali marak menghiasi kilang kayu di Batam, terutama di Sagulung dan Batu Aji. Keberadaan kayu bulat beraneka ragam ukuran ini, sudah beberapa kali disoroti sejumlah media beberapa waktu lalu.

Namun disebabkan tidak adanya pengawasan seperti razia dari pihak terkait, kini keberadaan kilang kayu yang menampung segala ukuran jenis kayu, aman-aman saja.

Belum jelas diketahui, apakah kayu-kayu tersebut berasal dari daerah lain atau penebangan liar pohon-pohon sekitar perbukitan kota Batam. Hanya saja, jika melihat kayu-kayunya yang masih basah, ada dugaan berasa; dari sekitar perbukitan hutan Batam, setidaknya dari sekitar pulau Batam.

Jika hal itu benar, agaknya sudah sangat membahayakan ekosistem kota ini.

Apalagi, kilang kayu yang dekat dengan pemukiman warga, seakan tidak perduli akan suara bising yang ditimbulkan mesin-mesin pen-

KAYU bulat yang berada di sejumlah panglong di Batu Aji

golah kayu, seperti kilang kayu Tembesi yang disebutsebut milik Ameng. Sebenarnya, sejumlah masyarakat yang berdekatan dengan gudang kayu tersebutkepada media ini pernag mengeluhkan akan keberadaan kilang kayu tersebut.

Karenanya, sangat berharap, sudah saatnya pihak terkait dalam hal ini bidang kehutanan Pemko Batam dan Ditpam BP Batam untuk kembali melakukan razia terhadap keberadaan sejumlah kilang kayu di Batam, terutama di Sagulung dan Batu Aji. Seperti diketahui, Ditpam BP Batam, dahulu selalu gencar melakukan penangkapan illegal loging di sekitar pulau Batam. Hanya belakangan ini, tidak pernah terdengar lagi sehingga dampaknya, kayu-kayu bulat mulai ukuran besar hingga kuran kecil kembali marak di sejumlah kilang kayu.

Maraknya kayu bulat hingga ukuran kecil, membuat masyarakat terheran-

heran, kenapa ukuran sekecil itu sampai bisa lolos dari pengawasan pihak terkait ?. Sejumlah warga kepada media ini menjelaskan, saat ini memang tidak terlalu kaget, jika terjadi hujan kendati hanya sebentar saja, akn terjadi banjir, kendati gorong-gorong sudah diperlebar. Hal itu terutama karena daerah resapan air yang sudah habis akibat penebangan pohon yang membabibuta di sejumlah perbukitan kota Batam.

Masyarakat hanya berharap, instansi terkait seperti bidang kehutanan dan Ditpam BP Batam menindak tegas para penabang pohon dan merazia dan menyita keberadaan kayu bulat yang berada di kilang kayu dan memprosesnya. Namun kapan penertiban atau penindakan kilang kayu yang banyak menampung kayu bulat diduga kuat dari hasil tebangan hutan pulau Batam tersebut..(rm/arifin marbun).

Mantan Kasatpol PP Batam Divonis 2 Bulan BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Mantan Kasatpol PP Pemko Batam Henr Kamis (24/ 5/2018) lalu, menjalani sidang untuk vonis pada kasus penggelapan yang dilaporkan oleh Alex, salah satu developer. Majelis Hakim yang diketuai Taufik Nainggolan dan hakim anggota Renni Pitua dan Egi Novita menjatuhkan vonis 2 bulan 15 hari. Sebelumnya, pada sidang tuntutan jaksa, Henri dituntut 3 bulan penjara. Dengan demikian, vonis hakim lebih ringan 15 hari dari tuntutan jaksa.

Seperti diketahui, kasus penggelapan uang penggususarn sebesar Rp283 juta lebih yang dilakukan terdakwa Henri dilaporkan Alex , salah satu developer Batam.

Rendahnya tuntutan jaksa maupun vonis hakim, tentunya banyak dipertanyakan berbagai kalangan. Sebab diketahui, Henri yang mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemko Batam itu, tidak hanya dibelit satu kasus penggelapan itu saja.

Namun yang paling besar adalah kasus penipuan ratusan tenaga honoresd Satpol dimana sampai saat ini, kasus tersebut sepertinya mengendap. Untuk kasus

penggelapan dana yang awalnya diperuntukkan PT PKP untuk biaya penggusuran dari lahan miliknya, untuk sementara ini Henri boleh langsung menghirup udara bebas, jika dihitung masa penahanannya. Namun kasus lainnya, kini masih menunggunya. , .

Ketidak puasan berbagai kalangan terhadap tuntutan jaksa maupun vonis hakim, Kepala seksi perdata dan tata usaha Negara Kejari Batam Hendra SH menaggapinya dengan santai. Ditemui di kantor Kejari Batam Jumat (25/5/2018) Hebdra menjelaskan, pertimbangan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) 3 bulan penjara berdasarkan antara pelapor dengan terdakwa, sudah ada perdamaian. Kemudian pelapor sudah mencabut pengaduannya atas perbuatan penggelapan terdakwa. Adapun pasal yang dikenakan pasal 372KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Hendra sebagai Kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Batam yang menuai prestasi dari sisi efesiensi biaya dalam penanganan perkara perdata tahun 2017

itu selanjutnya menjelaskan, bahwa tuntutan 3 bulan penjara itu, hanya untuk kasus penggelapan yang dilaporkan Alexander Direktur PT Putera Karyasindo Prakarsa.

Sementara untuk kasus lain, seperti penipuan terhadap ratusan mantan honorer Satpol PP, sampai saat ini belum P21. Artinya, berkasnya belum lengkap, hingga belum bisa digelar ke persidangan, terang Hendra.

Demikian juga tentang tuntutan terhadap Ahmad Syahlan Bin Saharudin pilot Malindo Air, salah satu maskapai penerbangan berkewarganegaraan Malaysia selama 9 bulan yang digelar pada sidang Rabu (23/5/2018), pertimbangannya berdasarkan barang bukti hanya 1,9 gram dan pasal yang didakwakan pasal 127 sebagai pemakai. Penjelasan Kasidatun tersebut, sama dengan penjelasan Kajari saat ditanya sejumlah wartawan sebelumnya, sebagaimana yang telah diberitakan sejumlah media, Pilot Ahmad Syahlan ditangkap petugas BNNP Kepri dengan barang bukti 1,9gram sabu dan satu buah bong (alat penghisap).(rm/arifin marbun).

jelaskan, bahwa selama ini sering didatangi oknum-oknum pemerintahan untuk meminta semacam ‘upeti’ agar usaha mereka aman.

Masyarakat sekitarnya sebenarnya risih akan keberadaan sejumlah panti pijat tersebut, apalagi di bulan Ramadhan ini tetap buka seperti biasa. Sementara tahun-tahun sebelumnya, jika tiba bulan Ramadhan akan tutup. Tak jelas memang diketahui kebijakan yang diambil Camat Batu Aji mengapa panti pijat sampai saat ini tetap beroperasi.

Beberapa kali wartawan media ini akan mengkonfirmasi ke Camat Batu Aji, namun selalau tidfak berada di kantornya. Warga sekitar panti pijat berharap, kiranya pemerintah dalam hal ini Camay bertindak tegas, menutup panti pijat yang beroperasi di bulan suci Ramadhan ini apalagi jika tidak mempunyai ijin.(rm/arifin marbun).

5.160 Honorer Kecewa

Pemko Batam Tidak Alokasikan THR Bagi Honorer BATAM, RAKYAT MEDIASebanyak 5.160 honorer dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam merasa kecewa akibat tidak diberikannya oleh Pemko THR untuk mereka.

Hal tersebut dikarenakan tidak ada alokasi anggaran untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para honorer di lingkungan Pemko Batam dalam APBD 2018.

“Honorer tidak dapat THR,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Batam, Sahir, Senin (28/5) siang kemarin.

Menurut Sahir, sesuai surat edaran Menteri Keuangan, yang akan menerima THR tahun ini hanya PNS, TNI-Polri, dan pensiunan. “Tidak disebutkan honorer,” kata dia.

Namun demikian, Sahir menyebut saat ini Pemko Batam masih mempertimbangkan perlu tidaknya mengalokasikan anggaran untuk THR honorer. Untuk itu, ia meminta menanyakan hal ini ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam.

Sahir juga mengatakan, bisa jadi para honorer akan mendapat THR dari masingmasing dinas atau Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) tempat para honorer bekerja.

“Apakah dapat, bisa ditanya ke BLUD terkait,” ucapnya.

Sementara untuk para PNS di lingkungan Pemko Batam, Sahir memastikan semuanya akan mendapat THR plus gaji ke-13. Namun, ia mengaku belum memiliki data terkait berapa jumlah anggaran untuk membayar THR dan gaji ke-13 untuk 5.623 PNS di lingkungan Pemko Batam, tahun ini.

“THR dibayar melalui APBN. Gaji 13 juga, namanya gaji kan. Tidak dibebankan ke daerah. Kalau tunjangan tanya pada keuangan belum diputuskan apakah tunjangan bisa dibayar atau tidak,” paparnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Kota Batam, Abdul Malik, mengatakan tak ingin buru-buru berkomentar soal THR bagi honorer ini. Ia malah meminta wartawan menanyakan hal ini kepada Walikota Batam Muhammad Rudi.”Kalau Pak Wali memberikan arahan ke saya, baru saya ngomong,” kata dia.

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan, Pemerintah Kota Batam

menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemberian THR bagi honorer. Jika ada edaran yang mengharuskan pemda membayar THR bagi honorer, maka Pemko Batam akan melakukan penyesuaian pada APBD 2018. Sebab selama ini memang tidak ada alokasi anggaran untuk THR honorer dalam APBD Kota Batam tahun 2018.

“Jika ada aturan itu, tinggal nanti di APBD P (perubahan) dilakukan penyesuaian itu,” ucap dia.

Ia mengaku kini postingan anggaran untuk gaji honorer di APBD Kota Batam 2018 ini hanya untuk 12 bulan atau setahun penggajian. “Kalau memang diminta dibayar, kami akan tambah dari 12 bulan jadi 13 bulan,” tambahnya.

Menurutnya, jika melihat kondisi keuangan Pemko Batam saat ini, Amsakar menilai pemberian THR honorer ini memberatkan. Apalagi kondisi APBD saat ini defisit, ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memastikan honorer tidak mendapatkan dana THR. Hal itu dikarenakan di dalam PP 19/2018 tentang THR tidak ada peruntukan bagi honorer. ”Enggak ada buat honorer. Kalau pensiunan ada karena diatur dalam PP,” ujarnya, di Jakarta.

Selain PNS aktif, pemerintah juga akan memberikan THR kepada para pensiunan PNS. Termasuk pensiunan PNS Pemko Batam. “Alhamdulillah, sangat berterima kasih dengan pemerintah akan kebijakan baru ini. Artinya, kami masih tetap diperhatikan,” kata Suhartini, pensiunan PNS Pemko Batam, kemarin.

Mantan Kepala Bagian Humas Kota Batam ini mengatakan, sebagai pensiunan, dirinya sangat membutuhkan THR tersebut. “Apalagi semua harga sekarang melonjak,” katanya.

Dari perhitungan Suhartini, nominal THR yang akan diterima lebih kurang sama dengan dana pensiunan dan gaji 13 yang sudah diterima sebelumnya. “Kan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, sama tunjangan penghasilan. Jadi lebih kurang sama dengan dana pensiun,” katanya. (rm/btp)

5.160 Honorer Pemko Batam yang tidak mendapatkan THR.

CMYK

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

4

Walikota Batam HM Rudi Buka Bersama Lam WALIKOTA Batam Rudi melakukan buka bersama Lembaga Adat Melayu ( LAM) Batam, dalam kesempatan itu Walikota Rudi Beberkan Mekanisme Pemugaran Masjid Raya Batam. Dalam acara buka puasa bersama dihadiri seluruh Pengurus Lembaga Adat melayu (LAM) Kota Batam dan lapisan masyarakat bertempat digedung LAM Jln Raja Isa No. 20 Batam centre, Senin (28/5) kemarin.

Acara Buka bersama yang bertemakan “Merajut Tali Silaturahmi, membangun Rasa Persatuan” dihadiri langsung oleh Walikota Batam HM Rudi, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kementrian agama,

Jajaran Pemerintahan Kota Batam, Kepala Perwakilan Bank (BI), dan seluruh elemen masyarakat lainnya.

Walikota Batam HM Rudi berharap bagaimana kita semua kompak bersatu, apa yang pemerintah perjuangkan itu untuk kita.

Menurut Walikota Batam MH Rudi mengungkapkan, “Saya hanya punya niat bagaimana caranya menjadikan Batam menjadi kota yang modern dan madani, semua yang saya lakukan bukan untuk pribadi saya melainkan untuk kepentingan masyarakat kota Batam,”ujarnya.

Terkait salah satu program kerja walikota mengenai pemugaran Masjid Raya Batam , Walikota Batam MH

Rudi menjelaskan Pemugaran masjid raya tanpa merubah konstruksi dasar, pembangunan hanya menambah sentuhan arsitektur melayu.

MH Rudi menegaskan,“saya menginginkan masjid Raya Batam nantinya menjadi benar benar ikon kota Batam yang kental akan sentuhan Melayu,”ujar MH Rudi Walikota Batam yang sering disapa dengan Bang Rudi ini.

Bukan hanya Masjid raya yang kental akan sentuhan Melayu, seluruh bangunan pemerintahan, Pelabuhan dan Bandara di Kota Batam akan kental juga unsur melayu nya, sesuai perda kebudayaan yang beberapa waktu lalu telah di sahkan. (*)

WALIKOTA Batam HM Rudi memberikan keterang Pers.

WALIKOTA Batam HM Rudi memberikan kata sambutannya buka puasa saat yang dihadiri seluruh Pengurus Lembaga Adat melayu (LAM) Kota Batam dan lapisan masyarakat bertempat digedung LAM Jln Raja Isa No. 20 Batam centre.

BUKA puasa bersama dihadiri seluruh Pengurus Lembaga Adat melayu (LAM) Kota Batam dan lapisan masyarakat bertempat digedung LAM Jln Raja Isa No. 20 Batam centre

WALIKOTA Batam HM Rudi memberikan kata sambutannya.

WALIKOTA Batam Buka Puasa Bersama LAM Batam

WALIKOTA Batam HM Rudi berbuka Bersama dengan LAM Batam

KETUA PKK Kota Batam menghadiri Buka Bersama LAM Batam

TAMPAK Ibu-ibu dan anggota PKK Kota Batam menghadiri Buka Bersama LAM

CMYK

5

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

BATAM METROPOLIS

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Tahun 2020 Pelebaran Jalan Menyentuk Kawasan Sekupang

Walikota Batam Muhammad Rudi

BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Rencana Walikota Batam nantinya pada 2020 pelebaran jalan dibuat menjadi lima jalur, dimana pelebaran jalan akan menyentuh kawasan Sekupang.

Jalan Gajah Mada Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan, pada 2020 mendatang pelebaran jalan akan menyentuh kawasan Sekupang. Jalan Gajah Mada, jalan utama di kawasan Sekupang rencananya akan

dibangun menjadi lima lajur dari kondisi saat ini dua lajur di tiap jalur.”Space di Sekupang besar, satu jalur bisa lima lajur. Seperti Batam Centre bisa. 2020 kita mulai rambah ke sini,” kata Rudi dalam Safari Ramadhan di Masjid Raudhatul Jannah Tiban Raya Kelurahan Tiban Baru, Sabtu (26/5/2018).

Selain jalan utama, Pemerintah Kota Batam juga akan membangun jalan di bagian dalam. Tepatnya dari

Tiban Princess di Tiban Indah sampai ke Mentarau di Patam Lestari. Jalan di kawasan ini akan dibuat menjadi dua lajur tahun depan. ”Nantinya ingin kita sambungkan sampai Tanjunguma sehingga akses jalan dari Tiban ke Nagoya jadi cepat.

Termasuk dari Patam Lestari semakin mudah ke Nagoya,” ujarnya saat Safari Ramadhan di Masjid Al-Hidayah Kampung Tua Patam.

Rudi mengatakan pemerin-

tah ke depannya ingin mengembangkan Batam sebagai daerah tujuan wisata. Termasuk Kampung Tua seperti Patam. Oleh karena itu ia berharap dukungan masyarakat setempat untuk mewujudkan mimpi tersebut.

“Kita ingin Batam jadi tujuan wisata, bagaimana kita bikin wisatawan datang kemari. Ayo bapak ibu sambut peluang ini. Karena ada potensi pariwisata di Batam ini.

Tadi kata panitia jembatan Patam ramai setiap akhir pe-

kan oleh orang lokal. Bagaimana nanti dibuat ikon sehingga wisatawan dari luar juga datang ke Patam,” kata dia.

Daerah lain juga bisa ikut berbenah untuk menarik wisatawan. Misal di satu tempat mengembangkan tempat yang cantik untuk berfoto.

Kemudian di lokasi lain mengangkat kuliner khas melayu.

Atau di wilayah tertentu khusus untuk pembuatan kerajinan tangan sebagai oleholeh wisatawan. (*)

Walikota Batam H. Muhammad Rudi :

Pemko Batam Akan Perlebar Jalan Bengkong Tahun 2019 BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam, berencana melebarkan jalan di Kecamatan Bengkong, tahun 2019, pelaksanaannya dilakukan setelah pembenahan jalan di Kecamatan Batam Kota selesai.”Tahun 2019, setelah pelebaran jalan Batam Kota selesai dikerjakan, kita lanjutkan pelebaran di Bengkong,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam kepada wartawan belum lama ini.

Walikota menjelaskan, pemerintah kota bersama Pemerintah Provinsi Kepri melebarkan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Batam Kota, di antaranya di Kelurahan Sei Panas. Pelebaran berdampak pada bangunan yang berlokasi di pedestrian kiri dan kanan jalan. Pemerintah terpaksa meminta warga segera membongkar bangunannya yang berada di lokasi pelebaran.

Wali Kota berharap warga memaklumi pembongkaran tersebut, mengingat sebenarnya, bangunan itu berdiri di lahan milik negara yang segera difungsikan untuk pelebaran jalan.

“Saya mohon maaf bila ada kios warga yang terkena pelebaran. Ini saya lakukan

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi didampingi Kadis PU Yumasnur dan Kadis Perhubungan Yusfa Hendri

untuk kelancaran lalu lintas sehingga mobilitas lancar dan ekonomi akan tumbuh,” kata Rudi.

Walikota minta warga mendukung rencana pemerintah dalam pembenahan infrastruktur kota. Sementarta Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Yumasnur, menyatakan pelebaran Jalan Laksamana Bintan yang menghubungkan Kelurahan Sei Panas dengan Kelurahan Bengkong akan dikerjakan akhir bulan ini.”Mulai minggu depan kita kerjakan,” kata Yumasnur.

Yumasnur menjelaskan,

pelebaran jalan dilakukan sepanjan 2,6 km, mulai dari Simpang Kuda hingga Simpang Bengkong Seken.Jalan yang kini hanya memiliki satu lajur di tiap jalur dilebarkan menjadi dua lajur di tiap jalur.

Ia mengatakan tim dari Pemko Batam telah melakukan pembersihan di jalur pelebaran, seluruh bangunan yang terdampak dibongkar.

Selain Jalan Laksmana Bintan bagian dalam, Pemprov Kepri juga berencana melakukan pelebaran di Jalan Laksmana Bintan yang menghubungkan Simpang BNI Sei Panas dengan lintas bawah Pelita. (rm/mwd).

Bazar Sembako Batam Dilanjutkan Awal Desember BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau melanjutkan program subsidi sembako dalam Bazar Sembako Murah tahap kedua pada awal Desember 2018.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam, Senin menyatakan pelaksanaan Bazar Sembako Murah Tahap I selesai pekan lalu, dan akan dilanjutkan akhir tahun, menjelang Hari Raya Natal. ”Putaran pertama selesai, nanti ada lagi. Tahun 2018 ini, jumlah paket yang disediakan dua kali lipat dari tahun sebelumnya,” kata Wali Kota.

Rencananya, sebanyak 64.000 paket akan dibagikan pada Bazar Sembako Murah putaran kedua, atau 1.000 paket untuk setiap kecamatan, sama dengan putaran pertama, yang digelar menjelang Ramadhan hingga pekan pertama Ramadhan.

Ia mengatakan pemerintah kota sengaja menggelar Bazar Sembako Murah untuk meringankan beban masyarakat, terlebih saat menjelang Hari Raya, karena biasanya harga kebutuhan meningkat.

Menurut dia, meski pertumbuhan ekonomi Batam mulai menunjukan perbai-

kan, namun daya beli masyarakat masih rendah, sehingga perlu ditopang. ”Pertumbuhan ekonomi sekarang masih 4 persen, ,mudahmudahan hingga akhir tahun bisa mencapai 6 persen. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, barulah daya beli masyarakat membaik,” kata dia.

Setiap satu paket sembako berisi 5 kg beras senilai Rp65.500, 2 liter mintak goreng senilai Rp22.000 dan 1 kg gula senilai Rp12.150. Seluruh paket senilai Rp99.650 itu hanya perlu ditebus Rp50.000, karena selisihnya disubsidi pemerintah. (rm/ant)

7 Miliar Untuk Bangun Infrastruktur Jalan Kebun Raya Batam BATAM, RAKYAT MEDIAKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menambah infrastruktur jalan di Kebun Raya Batam dengan nilai anggaran mencapai Rp 7 miliar.

“Jalan yang akan dibangun nanti jalan koleksi. Jadi di sepanjang sisi kanan dan kiri jalan yang dibangun akan dipajang koleksi tanaman Kebun Raya Batam. Pengunjung bisa berjalan santai, pakai motor pun bisa. Kiri kanan jalan, akan dikelompokkan family tanaman dalam beberapa zona,” papar Kepala Unit Pelaksana Teknis Adek Lonavia, Rabu (23/ 5/2018) kemarin.

Jalan yang akan dibangun tersebut memiliki panjang 700 meter dengan lebar 6 meter. Pekerjaannya akan dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR. Menurutnya dan tidak ada campur tangan Pemerintah Kota Batam.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertamanan Kota Batam, Eryudhi Apriadi mengatakan pembangunan fisik yang sudah mulai dikerjakan Mei ini

ditargetkan rampung tahun ini juga.

“Perkiraan Oktober selesai, awal November sudah operasional,” ujarnya.

Kebun Raya Batam saat ini sudah memiliki 10.000 tanaman koleksi. Terdiri dari sedikitnya 666 jenis tanaman yang masuk pada 428 marga dan 119 famili. Tanaman koleksi ini didapat dari kegiatan eksplorasi yang dilaksanakan oleh tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan tim KRB. Berdasarkan data LIPI,

eksplorasi dilakukan di hutan lindung Pulau Batam dan pulau kecil di sekitar Batam, Karimun, Bintan, dan Pulau Sebangka. Eksplorasi diadakan sejak 2013 lalu.

Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-situ Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI, Joko Ridhowiono, pada kunjungannya ke Batam akhir tahun 2017 lalu mengatakan bahwa volume kegiatan LIPI di Kebun Raya Batam adalah yang tertinggi pada tahun 2013. (rm/mk).

KEBUN Raya Batam yang terletak di Kecamatan Nonga, Batam.

WALIKOTA Batam bersama Komisi I DPRD Kepri

Komisi I DPRD Kepri Pelayanan Disdukcapil Batam Belum Maksimal BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi I DPRD Provinsi Kepri menilai pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam belum maksimal. Penilaian ini didapati setelah Komisi I melakukan sidak ke Disdukcapil pekan lalu.

“Dari hasil aspirasi warga dan pantauan kami dilapangan, kami menemukan beberapa persoalan dari pelayanan di Disdukcapil ini. Kami menemukan beberapa fasilitas sarana dan prasarana disana kurang memadai,” kata Wakil Ketua I DPRD Kepri Taba Iskandar diruang kerja Walikota Batam, Selasa (22/5/2018) lalu.

Tak hanya fasilitas yang kurang memadai, Komisi I DPRD Kepri juga menemukan bahwa terjadi penumpukan dokumen dan antrian yang cukup panjang disana. Kondisi ini, ten-

tunya harus segera dicarikan solusinya agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal.

Sekretaris Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial juga menyoroti minimnya pegawai yang bertugas disana. Kekurangan pegawai inilah diduga sebagai penyebab penumpukan dokumen yang terjadi.

“Saya meminta agar Pemko Batam dapat memperbanyak petugas disana,” kata Sukhri.

Menanggapi hal ini, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengakui belum sarana dan prasarana pelayanan di Disdukcapil. Kondisi minim ini, mengakibatkan praktek percaloan diduga masih tetap ada.

“Mau diakui atau tidak kita akui, praktek percaloan saya duga masih ada disana. Namun, kita terus beru-

paya untuk menyelesaikannya,” tutur Rudi.

Salah satu cara mengatasinya dengan membangun fasilitas pelayanan baru lengkap dengan sistem yang terkomputerisasi. Namun, sayangnya, niat itu masih terbentur minimnya anggaran yang dimiliki Pemko Batam.”Percaloan akan tertutup sendiri dengan sistem yang kita bangun nanti,” jelasnya.

Rudi melanjutkan bahwa Pemko Batam mencoba mengadopsi sistem kependudukan di Thailand yang terintegrasi.”Di Thailand, pemerintah tahu kalau ada warganya yang hamil.

Jadi, sejak lahir sampai meninggal pemerintah mengetahuinya,” papar dia.

Untuk mengarah kesana, walikota berharap dukungan semua pihak, termasuk lembaga legislatif. (rm/lk)

Camat di Minta Mendata Rumah Warga Lubuk Baja Yang Belum Sertifikat BATAM, RAKYAT MEDIAWalikota Batam H.M.Rudi dalam lawatan safari Ramadhannya di Masjid AlAnshor Komplek Heppy Garden Nagoya, Kamis (24/ 5/2018) kemarin meminta kepada Camat Lubuk Baja untuk megumpulkan data rumah warga yang belum bersertifikat.

Hal tersebut dilakukan Walikota dikarenakan adanya keluhan dari masyarakat Lubuk Baja sendiri serta program Pusat dimana Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapatkan kuota 48 ribu sertifikat untuk diberikan kepada masyarakat pada tahun 2018 ini.

Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Alex seorang tokoh masyarakat, permasalahan lahan menjadi salah satu keluhan dari masyarakat Lubuk Baja. ”Kami berharap Pak Wali membantu penyelesaian surat menyurat ke Badan Pertanahan Kota Batam sehingga permasalahan ini tidak berlarutlarut,” kata Alex.

Menjawab hal tersebut, Walikota Batam, Muhammad Rudi meminta kepada Camat Lubukbaja, Novi Harmadi-

WALIKOTA M.Rudi lakukan safari Ramadhan di Masjid Al-Anshor Komplek Heppy Garden Lubuk Baja

yastuti untuk merekap dan menginventaris rumah-rumah yang akan disertifikat. ”Bu Camat tolong dikumpulkan datanya karena ini program pusat di mana Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan kuota 48.000 sertifikat untuk tahun ini,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Rudi juga meminta kepada masyarakat untuk saling peduli. Hal ini selain dapat menjalin silahturahmi

juga dapat menjaga keamanan lingkungan sekitar.

“Batam merupakan miniatur Indonesia. Masyarakat kita berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu mari sama-sama menjaga keamanan dan ketentraman Kota Batam,” ujar Rudi.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terkena imbas dari pembangunan dan pelebaran jalan yang sedang

gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemko Batam. Karena saat ini fokus Pemko adalah membangun fasilitas-fasilitas umum di Kota Batam.

“Memang kita harus berkorban Bapak/Ibu, tapi nanti 2023 lihat hasilnya kita tidak kalah dengan negara tetangga kita, jalan-jalan akan lebar dan masyarakat kota Batam bahkan para turis akan nyaman beraktivitas,” ujarnya. (rm/wk)

CMYK

RAKYAT MERANTI Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

6

KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bengkalis BENGKALIS, RAKYAT MEDIATim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (1/6/ 2018)menggeladah rumah dinas Bupati Bengkalis. Juru bicara KPK Febriyansah membenarkan saat ini penyidik KPK melakukan penggeledahan. Dalam pengeledahan tersebut KPK menemukanuang sebanyak Rp1,9 Milyar.

“Siang tadi hingga malam ini, tim KPK masih melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Amril Mukminin. Dilokasi ditemukan uang sebanyak Rp1,9 Milyar, ”ungkap Jubir KPK Febriansyah.

Dikatakannya, dengan ditemukan sejumlah uang tersebut, maka tim penyidik KPK akan melakukan pendalaman lebih lanjut keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.

“Saat ini tim penyidik KPK sedang melakukan penyidikan di TPK

dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis, tahun 2013-2015. Kegiatan penggeledahan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut,” ujarnya.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada wartawan mengatakan bahwa, penggeledahan dirumah dinas Bupati Bengkalis ini terkait dengan kasus lama.”Kedatangan kami dari Tim penyidik KPK ini terkait kasus lama,”ujar Tino salah seorang tim penyidik KPK. Saat kembali disinggung soal adanya peminjaman mesin penghitung uang dari Mapolres Bengkalis. Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang Tim Penyidik anti rasuah tersebut.”Benar kita ada meminjam mesin alat penghitung uang.Dan ini terkait perkara

yang lama dan kita juga menemukan sejumlah uang. Mesin penghitung uang itu yang jelas akan menghitung uangkan bukan menghitung daun,”ujarnya singkat yang masih enggan menyampaikan seberapa banyak uang yang ditemukan tersebut.

Kembali ditanya apakah ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Bupati Bengkalis.

Salah seorang tim penyidik KPK itu langsung menyebutkan bahwa masalah tersebut masih belum bisa diungkapkannya,”Tunggu saja nanti ya,”ujarnya singkat.

Dari pantauan media ini, KPK melakukan penggeledahan dirumah Dinas Bupati Bengkalis Amril Mukminin jalan Antara, Jum’at 1 Juni 2018 sejak pukul 10:30 Wib pagi hingga hingga malam masih berada dirumah Dinas Bupati Bengkalis. (rm/red).

RUMAH Dinas Bupati Bengkalis

Bupati Irwan Usulkan 248 CPNS Meranti di Kementerian PAN RB MERANTI, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, konsen dalam upaya mencukupi kebutuhan jumlah PNS daerah, untuk itu dirinya bersama rombongan Badan Kepegawaian (BKD) Meranti, langsung menemui MenPANRB H. Azman Abnur, dikantornya untuk menyerahkan usulan CPNS Meranti sebanyak 248 orang, Rabu (24/5/2018).Turut mendampingi Bupati, Kepala BKD Meranti Alizar S.Sos M.Si, Kabid Mutasi Heri Saputra, Kabid Kepegawaian dan Informasi Said Solahuddin.

Dikantor Kementrian Pan RB RI di Jakarta, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si dan rombongan, berkesempatan berbincang dengan MenPANRB H.

BUPATI Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si

Azman Abnur, untuk membahas usulan CPNS Meranti sebanyak 248 orang. Usulan itu dikatakan Bupati dalam upaya mencukupi jumlah PNS di Meranti yang masih kurang.Dengan disetujuinya permintaan itu Bupati ber-

harap dapat memperkuat kinerja Pemkab.Meranti dalam melayani masyarakat dan menggesa pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adapun kuota CPNS yang diusulkan meliputi 3

Formasi yakni Kesehatan, Pendidikan dan Teknis dengan total 248 orang yang diprioritaskan untuk putra daerah.Kepada Men Pan RB H. Abnur, Bupati Kepulauan Meranti berharap usulan kuota Meranti dapat disetujui, sehingga memenuhi kebutuhan organisasi pemerintahan.

Mendengar harapan Bupati itu, Men Pan RB Azman Abnur, berjanji akan mempertimbangjan dan mempelajarinya, dan kuota yang diberikan kepada daerah tentu saja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan negara.”Usulan ini akan kita pelajari semoga kuota yang diberikan nanti dapat mendukung pencapaian visi dan misi Meranti,” pungkas Menteri.(rm/hms)

Wabup Meranti Hadiri Pisah Sambut Kejari Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Meranti dari Suwarjana SH kepada Budi Raharjo SH MH, pisah sambut digelar di Aula Afifa, Selatpanjang, Kamis (31/5/2018).

Turut hadir dalam acara itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, Forkopimda, Danramil 02/Tebingtinggi Mayor Arm Bismi Tambunan SE, Wakil Ketua DPRD Meranti H Muzamil, Ketua MUI Meranti Ustadz Mustafa, Jajaran Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemkab. Meranti, Jajaran Kejaksaan Meranti, Tokoh Masyarakat/Agama serta tamu undangan lainnya.

Acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Meranti yang berjalan cukup hikmat dikemas dengan acara buka bersama sekaligus silahturahmi antara jajaran Kejaksaan Meranti dan Pemerintah Daerah serta Forkopimda.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kejari Meranti yang baru Budi Raharjo SH MH dan selamat bertugas ditempat yang baru kepada Suwarjana SH. Ia berharap kerjasama yang selama ini telah terjalin baik terus berlanjut dimasa masa yang akan datang.

Dijelaskan Wakil Bupati, sebagai sebuah Kabupaten termuda di Riau yang baru berusia 9 tahun banyak per-

soalan yang dihadapi Meranti, namun berkat pembinaan dan kerjasama Kajari selama ini, Meranti dapat terus menggeliat membangun.

“Berkat pembinaan Kejari, Kabupaten Meranti saat ini sudah bisa membangun, untuk itu atas nama Pemda dan masyarakat Meranti saya ucapkan terima kasih semoga kerjasama yang baik ini selama ini dapat dipelihara dan terus berlanjut kedepan,” ujar Said Hasyim.

Meranti yang terdiri atas pulau pulau dan terisolir, diakui Wabup H Said Hasyim cukup berat menggesa pembangunan dalam rangka mensejahterakan 350 ribu masyarakatnya.Disamping angka kemiskinan yang cukup tinggi daerah ini memiliki kondisi alam yang berat. Dicontohkan Wakil Bupati jika membangun jalan di Meranti sepanjang 1 KM maka sebanding dengan membangun jalan sepanjang 3 KM di daratan.

Dalam rangka membuka isolasi daerah Pemda telah berupaya membangun Roro yang menghubungkan Buton-Tj. Balak, meski dana yang habis untuk penimbunan jalan sudah mencapai 200 Miliar, namun proyek yang dikerjakan sejak bertahun tahun lalu itu tak kunjung tuntas, inilah salah satu contoh beratnya kondisi alam saat membangun di Meranti.

Lebih jauh dijelaskan Wakil Bupati, masyarakat Meranti terdiri dari Multy Etnis dan suku bangsa sebut saja Tionghoa, Jawa, Melayu, Batak, Minag dan

Wabup Meranti Terima Penghargaan Dari BPKP Perwakilan Riau SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim didampingi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Suhendri MSi hadir dalam acara HUT Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau ke - 35 Tahun 2018, yang berlangsung di Halaman Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau Jalan Sudirman, Pekanbaru, Rabu (30/5).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti setelah sukses meraih penghargaan berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 kali berturut - turut dan di terima langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Riau beberapa minggu yang lalu, kali ini Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim telah menerima penghargaan berupa Piagam Penghargaan Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kategori Level 2 Penuh dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

Piagam Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Plt Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim kepada Wabup Meranti H. Said Hasyim usai bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Bendera bersempena hari ulang tahun ke-35 BPKP Perwakilan Provinsi Riau tahun 2018.

Dalam ucapan H Wan Thamrin Hasyim, beliau pernah pernah menjadi pegawai Samsat di Kepulauan Riau (Kepri), dan 2001 pernah menjadi Bupati Rohil.”Oleh karena itu, saya sangat berharap provinsi riau bisa kembali mensukseskan program BPKP Perwakilan Provinsi Riau dan saling bersinergi agar apa yang di capai dapat maksimal hasilnya” ucapnya.

Dalam penghargaan ini juga diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, karena

WAKIL Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai telah mampu dan mencapai Kapabiltas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk level 2 Penuh.

Dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin bahwa Penghargaan Leveling diberikan sebagai bukti Kinerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Riau.

Plt Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim memuji dan memberikan apresiasi kepada beberapa Pemerintah Kabupaten / Kota se Riau yang dapat meningkatkan dari hasil tersebut dan menyampaikan juga rasa bangganya dengan capaian yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota yang telah berhasil menjalankan APIP di level 2 tersebut.

“Semoga dengan adanya penghargaan beruntun setiap tahunnya, bisa mendorong semangat dan profesional itas bagi para ASN di Kabupaten / Kota dalam meningkatkan kinerja aparatur sekaligus optimalisasi anggaran, tertib administrasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/ Kota yang mendapat penghargaan tersebut,” ujarnya.

Wabup Meranti H. Said Hasyim usai menerima piagam

penghargaan kapabilitas APIP kategori level 2 penuh yang diserah oleh Plt Gubernur Riau tersebut, menyampaikan rasa syukurnya yang teramat besar kepada Allah SWT atas nikmat dan sekaligus peningkatan bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana beberapa minggu kemarin Bupati Meranti Drs H Irwan MSi menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 6 kalinya dan hari ini saya hadir menerima penghargaan Kapabilitas APIP kategori level 2 penuh dari Institusi Keuangan Negara.” Oleh sebab itu, kedepannya prestasi ini dapat dipertahankan dan di tingkatkan lagi.Semua ini didapat berkat kerja keras semua pihak, khususnya para ASN, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang telah berhasil membawa peningkatan dan berbagai penghargaan,” imbuh Said.

Wabup H. Said Hasyim kedepannya berharap bahwa semua capaian ini menjadi bukti bahwa ASN di lingkungan Pemkab Meranti memiliki kemampuan yang berkualitas, kerja keras dan profesional. ”Untuk itu, kedepan kita berharap kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” pungkas Wabup. (rm/ril).

Pemkab Meranti Bersama Baznas WAKIL Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim

lainnya, namun semua telah berasimilasi menjadi warga Meranti dan hidup dengan rukun damai.

Sebagian besar masyarakat yang tinggal didaerah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan negara tetangga Malaysia Singapura itu, dulunya merupakan daerah perdagangan yang maju namun kini sebagian besar masyarakatnya lebih menggantungkan hidup dengan bertani, Kelapa, Sagu, Karet dan Nelayan.

Sementara itu Suwarjana yang mengaku telah bertugas selama 3.5 tahun di Kepulauan Meranti, telah berupaya melakukan penegakan hukum sebaik baiknya, namun menurutnya yang terpenting adalah pembinaan agar kasus pelanggaran hukum yang terjadi dapat ditekan.

Tak lupa Suwarjana yang saat ini dipercaya sebagai Aspidum Kejati Sulawesi Tenggara, pamit kepada jajaran Pemda Meranti dan jajaran Forkopimda yang menurutnya telah banyak mendukung Kejari Meranti.

Selama bertugas ia juga mengaku cukup bahagia melayani masyarakat Meranti dalam hal penegakan hukum.

“Terima kasih sebesar besarnya kepada Pemkab Meranti,” ucap Suwarjana.

Sementara Kepala Kejari yang baru Budi Raharjo SH MH yang mulai bertugas sejak 26 April 2018 lalu, sesuai Keputusan Kejagung RI, dalam pidatonya mengucapkan terima kasih atas sambutan Pemda Meranti terutama Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said. Hasyim yang berkesempatan hadir dalam acara itu.(rm/hms).

Salurkan Zakat Konsumtif Pada Fakir Miskin SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kepulauan Meranti menyalurkan Zakat Konsumtif kepada Fakir Miskin dan Kaum Dhuafa ditiap Kecamatan Se-Kabupaten, penyaluran secara simbolis dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM bersama Ketua PKK Meranti Hj. Nirwana Irwan dan Jajaran Baznas, bertempat di Mushola AlBarokah, Kantor Bupati Meranti, Senin (29/5/2018).

Turut hadir dalam acara itu, Ketua Baznas Meranti Sunarto, Asisten III Sekda Meranti yang juga pembina Baznas H. T. Akhrial, Kepala Dinas/Badan dilingkungan Pemkab. Meranti, AlUstand Zainuddin, Kaum Dhuafa disekitar Kelurahan Selatpanjang Timur.

Penyaluran Zakat Konsumtif Baznas Meranti, dikemas melalui acara Buka Bersama fakir miskin bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam penjelasannya, Ket-

ua Baznas Meranti Sunarto menyampaikan pihaknya kembali akan menyalurkan Zakat Meranti Konsumtif Tahunan kepada Fakir Miskin, penyaluran Zakat Kunsumtif ini bukan saja dilakukan diwilayah Kecamatan Tebing Tinggi, tapi juga disembilan Kecamatan yang ada. Penyaluran ditiap Kecamatan akan dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimasing-masing Kecamatan.

“Untuk wilayah Tebing Tinggi tahun ini kita menyalurkan 100 bingkisan untuk Fakir Miskin, hal serupa juga akan diserahkan di Kecamatan lainnya oleh UPZ dimasing-masing Kecamatan,” jelas Sunarto.

Penyerahan paket tahun ini diakui Sunarto, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya, jika sebelumnya diberikan untuk 50 orang saat ini diberikan untuk 100 orang.”Semoga dengan bantuan ini dapat menjadi stimulus bagi masyarakat miskin untuk kedepan lebih mandiri dan jadi Muzaki (pemberi),” harap Ketua Baznas.

Pada kesempatan itu, Suna-

rto atas nama Baznas mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemkab. Meranti yang telah mempercayakan pengelolaan infaq dan sadaqoh kepada Baznas.”Terima kasih atas dukungan Pemkab.Meranti, semoga tahun ini target Baznas 1.5 M dapat tercapai,” ucap Sunarto.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis SE MM, mengucapkan apresiasi kepada Baznas yang telah memfasilitasi penyaluran Zakat kepada Fakir Miskin, ia berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi penerima.

Tak lupa dalam mewujudkan kepedulian kepada kaum dhuafa, Sekretaris Daerah Yulian Norwis SE MM, menghimbau kepada masyarakat khususnya pegawai dilingkungan Pemkab. Meranti dapat berpartisipasi dalam berzakat yang akan disalurkan oleh Baznas. Penyaluran bantuan bukan saja untuk berupa uang dan paket tapi juga diperuntukan untuo membantu pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu dan beasiswa bagi pelajar dan siswa miskin. (rm/ril)

CMYK

7

GALERI FOTO

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak membuka Paripurna Penyampaian Laporan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri tahun 2017

ANGGOTA V BPK RI, Isma Yatun, menyerahkan dokumen hasil laporan pemeriksaan dan sejumlah rekomendasi kepada Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak

PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Riau kembali memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2017.

Perolehan Opini WTP ini disampaikan BPK dalam paripurna istimewa DPRD Kepri yang dip-

kata Isma.

Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak mengapresiasi dan memberi selamat atas keberhasilan Pemprov Kepri meraih predikat WTP dari BPK RI untuk kali ke-8. Namun demikian, ia juga meminta Pemprov Kepri segera menindaklanjuti seluruh catatan dan temuan BPK. Jumaga juga mengatakan pi-

DPRD Kepri Apresiasi Pemprov Kepri Raih WTP 8 Kali Berturut-turut impin Ketua DPRD Jumaga Nadeak dan 3 Wakil Ketua DPRD di kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (21/5).

Anggota V BPK RI, Isma Yatun, dalam laporannya menyampaikan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov Kepri yang telah mempertahankan opini WTP untuk ketujuh kalinya. Isma pun berharap raihan

tersebut dapat dipertahankan sehingga sistem keuangan Pemprov Kepri tetap akuntabel dan transparan.

"Kami memberikan apresiasi atas keberhasian tujuh kali mendapatkan opini WTP ini. Namun, tanpa mengurangi keberhasilan ini, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam laporan keuangan Pemprov Kepri ini,"

ANGGOTA V BPK RI, Isma Yatun, menyerahkan dokumen hasil laporan pemeriksaan dan sejumlah rekomendasi kepada Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak

haknya akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut. "Pansus ini nantinya akan membahas laporan hasil pemeriksaan BPK ini," kata Jumaga.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dalam pidatonya mengucapkan rasa syukurnya perolehan predikat WTP yang ke-8 kalinya.

Perolehan WTP tersebut, kata Nurdin, masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diperbaiki demi mewujudkan sistem keuangan yang akuntabel.

"Alhamdulillah, ini tahun ke-8 Provinsi Kepri meraih WTP. Mudah-mudahan ke depan kami dapat memperbaiki sejumlah rekomendasi yang diberikan BPK," pungkasnya. (*)

BERFOTO Bersama

ANGGOTA V BPK RI, Isma Yatun, menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kepri

GUBERNUR Nurdin Basirun memberikan kata sambutan.

SEJUMLAH anggota DPRD Kepri menyimak Penyampaian Laporan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri tahun 2017

Anggota DPRD hadir dalam Paripurna Istimewa Penyampaian Laporan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri tahun 2017

SEJUMLAH anggota DPRD Kepri menyimak Penyampaian Laporan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri tahun 2017

CMYK

PARIWARA SUMBAR

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sabtu, 02 - 08 JuniEdisi 2018, : #MINGGU 237 Tahun IIV,

Harga: Rp6.500,-

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Pemprov Sumbar Gelar

Pasar Murah Jelang Lebaran GUBERNUR Sumbar Irwan Prayitno didampingi Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumbar Endy Dwi Tjahjono

Gubernur Sumbar : Harga Bahan Pokok Relatif Stabil PADANG, RAKYAT MEDIA-Dua minggu jelang Hari Raya Idul Fitri, pada Selasa siang (29/05/2018) lalu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumbar Endy Dwi Tjahjono dan pemangku kepentingan lainnya memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Raya Padang.

Dari diskusi yang dilakukan Gubernur dengan pedagang, diketahui sejumlah bahan pokok mengalami penurunan harga.Harga cabai yang sempat naik sekitar Rp. 30 ribu per kilogram di awal Ramadhan lalu, kini turun menjadi sekitar Rp. 20 ribu per kilogram.

Demikian juga dengan harga ayam negeri yang sempat mencapai harga Rp. 45 ribu per ekor, turun menjadi sekitar Rp. 34 ribu per ekor.Sedangkan harga daging sapi relatif stabil di kisaran Rp. 120 ribu per ekor.Namun ada juga komoditi yang mengalami kenaikan harga yaitu telur yang per satu raknya dijual hingga Rp 45 ribu.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengatakan bahwa ia berharap harga harga tetap stabi dan jangan turun terlalu jauh. Beliau juga mengatakan bahwa saat ini juga udah tersedia stok daging sapi impor namun ini hanya akan dilempar ke pasaran apabila harga melonjak.

Gubernur juga menyimpulkan bahwa upaya pengendalian yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah dinilai berhasil karena harga bahan pokok pada umumnya relatif stabil.Upaya upaya pengendalian inflasi ini diantaranya mencakup operasi pasar, antisipasi kelangkaan stok dan menjaga jalur distribusi serta menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Sementara itu, Kepala BI menghimbau masyarakat untuk tidak belanja berlebihan selama Ramadhan karena stok yang ada di pasaran saat ini stabil dan cukup. BI juga memeprkirakan inflasi akan cukup stabil dan berada di angka 0,3 hingga 0,4 persen. Ia juga optimis bahwa inflasi tahun ini minimal dapat terjaga sama dengan tahun lalu.(rm/ril)

Pemkab Pasbar Berikan Bantuan Untuk Masjid Nurul Jami’Siduampan PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA, Tim Safari Ramadhan (TSR) Tim 1 yang diketuai bupati Pasaman Barat (Pasbar), H. Syahiran didampingi Ketua TP. PKK Pasbar, Yunisra Syahiran sekaligus anggota DPRD Dapil IV Pasbar, serahkan bantuan 10 juta rupiah kepada pengurus mesjid Nurul Jami’ jorong Siduampan nagari Batahan kecamatan Ranah Batahan, Senin (21/5/2018) lalu Penyerahan bantuan juga diikuti dengan penyerahan uang tunai sebanyak 2 juta rupiah oleh pimpinan Bank Nagari Simpang Empat, Sukardi kepada pengurus mesjid setempat.

Dalam arahannya, Bupati Pasbar, H. Syahiran memyampaikan kepada masyarakat bahwa kehadiran TSR di mesjid tersebut adalah untuk menjalin silaturahmi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Pasbar dengan masyarakat.”Kita hadir untuk menjalin tali silaturahmi antara Pemkab dan masyarakat.Setiap tahunnya rutin dilakukan.Selain untuk menjalin slaturahmi, kita berharap juga dapat mendalami ilmu agama lewat tausiah agama,” kata Syahiran.

Disamping itu, kondisi negara yang saat ini diguncang oleh aksi terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hendaknya kita sikapi dengan bijak.

Masyarakat harus waspada terhadap keberadaan orang asing sebagai langkah antisipasi adanya aksi terorisme di Pasbar. “ ada oknum yang tidak setuju dengan maraknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, sehingga mereka mencoba merusak stabilitas sosial demgan aksi terorisme. Pasbar adalah daerah pelarian.Untuk itu, terus tingkatkan kewaspadaan,” ajak Syahiran.

Dalam kesempatan yang sama, ketua TP. PKK Pasbar, Yunisra Syahiran mengajak kaum Ibu setempat untuk menggiatkan kegiatan dasawisma. Menghijaukan halaman rumah dengan tanaman bermanfaat serta menjaga keharmonisan rumah tangga.

“Mari kita jaga keharmonisan keluarga. Jauhi anak-anak kita dari pengaruh negatif seperti Narkoba dan pergaulan bebas,” sebut Yunisra Sementara, ninik mamak jorong Siduampan, Rajisman Raja Malintang menyampaikan ucapan selamat datang kepada bupati Pasbar beserta rombongan,” selamat datang kepada bupati Syahiran beserta rombongan di jorong Siduampan.Kunjungan TSR tentunya sangat diharapkan.Semoga terus terjalin silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah semakin harmonis,” kata Rajisman.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten II Setda Pasbar, Irwan, Kepala BPD Simpang Empat, Sukardi, Kakan Kemenag Pasbar, Miswan, Kasatpol PP Pasbar, Edison Zelmi, Kadisdik Pasbar, Marwazi, Kadis PU, Raf’an, Kepala DPKAD, Teguh Suprianto dan Kabag Humas Setda Pasbar, Yosmar Difia.(rm/Robi).

BUPATI Pasaman Barat, H. Syahiran didampingi ketua TP. PKK Pasbar, Yunisra Syahiran foto bersama dengan tokoh masyarakat jorong Siduampan.

PADANG, RAKYAT MEDIA-Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatra Barat mulai Senin (28/5/ 2018) lalu menggelar pasar murah dengan menggandeng 110 pelaku pasar, termasuk UMKM dan distributor bahan pokok. Pasar murah digelar sebagai jurus menahan harga pangan yang mulai melonjak menjelang Lebaran.

Gubernur Sumbar, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno menyebutkan, pihaknya ingin membuktikan bahwa pemerintah hadir langsung dalam upaya menahan gejolak harga. Apalagi saat ini sejumlah bahan pokok di daerah mulai menunjukkan tren kenaikan, meski secara menyeluruh Sumbar masih relatif stabil.

“Jadi kita tidak diam saja.Ada kepedulian, tidak auto-pilot.Harga yang dijual di bazar lebih murah dari harga pasar,” kata Irwan usai membuka bazar atau pasar murah di Disperindag Sumbar, Senin (28/ 5/2018) lalu.

Dibukanya pasar murah diharapkan bisa menyentuh masyarakat ekonomi lemah yang merasa berat untuk mengakses kebutuhan pokok harian.Irwan mengingatkan agar pejabat dan pegawai eselon agar tidak ikutikutan memanfaatkan pasar murah, karena di dalam penjualannya melibatkan subsidi pemerintah.

“Jangan malah diborong oleh ASN berjabatan atau Golongan IV ke atas.Utamakan pegawai Golongan II dan masyarakat

GUBERNUR Sumbar, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno

kurang mampu.Karena di dalamnya ada subsidi,” kata gubernur.

Kepala Disperindag Sumbar, Asben Hendri dalam laporannya menyebutkan, bazar diikuti oleh 110 peserta, meliputi UMKM dan distributor kebutuhan pokok asal Sumbar. Ia menjelaskan, pasar murah digelar untuk memberi opsi tambahan bagi masyarakat guda mendapatkan bahan pokok dengan harga murah.

Secara bersamaan, Pemprov Sumbar, Bulog juga menggalakkan

pasar murah oleh sejumlah OPD lainnya.Langkah ini diharapkan bisa meredam lonjakan harga di pasar-pasar utama di Sumatra Barat.

Disperindag Sumbar sendiri mengoordinasi 11 titik pasar murah.Pelaksanaan pasar murah juga melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Nagari dan Semen Padang.

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan di Sum-

bar terutama adalah minyak goreng curah untuk pasar tradisional, serta telur ayam ras dan cabai merah keriting untuk pasar modern.

Minyak goreng curah mengalami kenaikan 0,05 persen menjadi Rp 11 ribu per kg. Sementara telur ayam ras naik 0,43 persen menjadi Rp 23 ribu per kg dan cabai merah keriting naik 0,71 persen menjadi Rp 49.600 per kg. Untuk daging sapi, relatif stabil namun masih bertengger di atas Rp 120 ribu per kg untuk wilayah Sumbar.(rm/ril humas)

Pemprov Sumbar Terima Penghargaan Pastika Parahita

WAKIL Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit

PADANG,RAKYATMEDIAKementrian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penghargaan “Pastika Parahita” kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena telah berkomitmen serta membuat peraturan daerah tentang pengendalian rokok penertiban kawasan bebas asap rokok dan iklan rokok yang ada di Sumatera Barat.

Penyerahan penghargaan Pastika Parahita oleh Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kemenkes RI kepada Wakil Gubernur Nasrul Abit di Aula Siwa-

bessy Kemenkes RI Jakarta, Kamis ( 31/5/2018) lalu.

Wagub Nasrul Abit disela -sela kegiatan menyampaikan, penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemprov Sumatera Barat yang telah menetapkan peraturan kawasan tanpa rokok serta menertibkan iklan rokok yang beredar sehingga, dapat mewujudkan Kota dan daerah yang sehat tentunya tanpa asap rokok.

Dengan adanya penghargaan ini kita berharap bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan

keluarga serta lingkungan masyarakat sehingga bisa menjaga kesehatan masa depan anak-anak kita nanti dan generasi sehat tanpa rokok.

Penghargaan ini juga dapat menjadi sebagai cambuk dan semangat untuk pemerintah Sumatera Barat agar bekerja melakukan penertiban dan pengawasan terhadap asap rokok dan mengurangi penyakit yang ditimbulkan, ungkap Nasrul Abit.

Wagub juga menegaskan pemerintah Sumbar juga selalu melakukan sosialisasi pencegahan dini, pengawasan serta pengobatan dalam menjaga kesehatan masyarakat, dimana diruang publik tidak dibolehkan lagi merokok.

Selain itu, menghimbau kepada seluruh masyarakat bersama dalam memerangi dan memberantas asap rokok jangan biarkan merusak generasi demi masa depan bangsa.”Mari kita jauh kebiasan merokok untuk kebaikan kesehatan kita dan lingkungan. Hidup sehat dan bersih itu sesuatu amalan yang indah dan menyenangkan dalam hidup,”kata Wagub Nasrul Abit .(rm/ril).

Pasaman Barat Bakal Dibangun Taman Konservasi Buaya PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Selasa, (22/5/2018), Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Propvinsi Sumatera Barat (Sumbar), Hendri Oktavia didampingi Kepala Konservasi Hutan Pasaman Raya, Yandesman beserta jajaran bersilaturahmi ke ruangan bupati Pasbar, H. Syahiran dengan agenda perencanaan pembangunan taman konservasi Buaya di kecamatan Kinali.

Bupati Syahiran didampingi Kabag Humas, Yosmar Difia beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Edi Busty menyambut baik kadatangan Kadishut Provinsi beserta jajaran di Pasbar. ”Benar.Hari ini kita kedatangan

tamu dari Dinas Kehutanan provinsi dengan agenda rencana kegiatan konservasi Buaya yang direncanakan akan dibangun di kecamatan kinali,” kata Syahiran kepada wartawan.

Dikatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasbar sangat mendukung rencana pembangunan Taman Konservasi Buaya oleh pihak Dihut provinsi tersebut, “ kita sangat mendukung rencana kegiatan konservasi ini.

Silahkan Dishut provinsi melakukan survey dulu lokasinya. Sesuaikan semuanya dengan regulasi dan aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Syahiran berharap, pembu-

kaan taman konservasi Buaya di Pasbar dapat menjadi destinasi wisata baru di Pasbar, sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, menjadi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan menambah pendapatan masyarakat di area konservasi dengan banyaknya kunjungan wisatawan.”Semoga dengan dibuka nya nanti area konservasi buaya yang direncanakan di daerah Labuang Hijau Kinali dan Katiagan dapat menjadi destinasi wisata baru di Pasbar.Membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat di sekitar area konservasi. (rm/Robbisam).

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar

Pemprov Sumbar Sampaikan Tiga Ranperda ke DPRD PADANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Tiga Ranperda tersebut merupakan bagian dari 19 rancangan produk hukum yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2018 ini.

Tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Ranperda tentang Perubahan nama RSUD Solok dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Nota penjelasan ke tiga Ranperda itu disampaikan Sekretaris Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar dalam rapat paripurna DPRD, Senin (28/ 5/2018) lalu. Ali Asmar menjelaskan, Ranperda tentang perubahan Perda Retribusi Perizinan Tertentu merupakan tindak lanjut dari peralihan sub urusan kelautan dan perikanan dari pemerin-

tah kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi.

“Dengan peralihan kewenangan itu, izin usaha perikanan tangkap dan pengangkut untuk kapal di atas 5 Gross Tone (GT) sampai 30 GT menjadi kewenangan provinsi,” terangnya.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim membuka rapat paripurna penyampaian nota pengantar tiga Ranperda tersebut mengingatkan, dengan adanya penambahan objek retribusi daerah, maka harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

“Perda ini nantinya harus diiringi dengan peningkatan pelayanan dan jangan sampai menyulitkan nelayan,” tegasnya.

Selain beragendakan penyampaian nota penjelasan terhadap tiga Ranperda, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi DPRD terhadap dua Ranperda yaitu Ranperda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan Ranperda Pengelolaan EGovernment. (rm/humas).

CMYK

9 SABTU, Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU 02 - 08 JUNI 2018, MINGGU I

I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Puluhan WNA Asal China Jadi Guide Ilegal di Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah khususnya instansi Imigrasi diminta menindak tegas tenaga kerja asing asal China (Tiongkok) ilegal terutama di sektor pariwisata yang banyak bergentayangan bekerja sebagai tour guidepemandu wisata berkedok turis di daerah wisata Pulau Bintan.

Informasi yang diterima RMNews.co.id dari berbagai sumber mengungkapkan, saat ini ada sekitar 70 orang Tenaga Kerja Asing (WNA) asal China yang masuk ke Indonesia sebagai tour leader wisatawan akhirnya bekerja sebagai pemandu wisata (tour guide) di daerah wisata Pulau Bintan. Maraknya warga asing yang bekerja sebagai guide pemandu wisatawan ini sudah berlangsung cukup lama.

Dengan masuknya pemandu wisata asing (tour guide asing), tidak sedikit para pekerja lokal yang menjadi guide turis di Bintan tersingkir.”Bisa diperhatikan di setiap bus wisata yang membawa turis asing baik ke Tanjungpinang maupun di daerah wisata Bintan, setiap bus ada satu sampai dua orang guide asing, sedangkan guide loka hanya formalitas saja, itu hanya untuk mengelabui petugas saja,”ungkap sumber yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini.

Pihak Imigrasi Tanjunguban dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan terkesan tutup mata, padahal keberadaan para guide asing ilegal yang bekerja sebagai pemandu wisata di daerah wisata Lagoi Bintan tersebut, keberadaan mereka jelas melanggar aturan keimigrasian,”Kalau dibiarkan jumlah ini akan bertambah, keberadaan mereka sudah sangat mengganggu para pekerja lokal yang mencari nafkah sebagai pemandu wisata di Bintan, mereka tak bisa berbuat banyak, karena dari mulai Kepala desa hingga camat hingga Pemerintah daerah terkesan tutup mata,”kata sumber tersebut.

Lebih lanjut sumber itu menjelaskan, WNA yang menjadi pemandu wisata ilegal sangat mengganggu, terlebih mereka yang melayani tamu khusus asal China.

Kerugian materiil jelas dirasakan karena sebagai pemandu wisata lokal justru tersingkir dan tidak mendapat tamu akibat sudah diserobot oleh pemandu Asing ilegal.”Ini merupakan tantangan pihak Imigrasi dan Dinas Pariwisata untuk mengatasi permasalahan turis asing yang bekerja secara ilegal di Bintan.Saya menduga ada yang backup untuk mempro-

SALAH satu hotel di Bintan Agro Beach resort

teksi mereka makanya mereka berani bekerja di sini,” ujar sumber itu lagi.

Bahkan, salah seorang guide lokal Herman Guo yang membocorkan kasus tersebut kepada wartawan justru dipecat dan diuber uber,”Sekarang ini guide lokal tersebut sudah dipecat dan dicari oleh oknum aparat yang menjadi beking.

Bahkan gaji guide asing ilgal itu dalam satu bulan bisa mencapai Rp 100 juta. Semenatar guide lokal hanya jutaan saja,”kata sumber.

Salah satu sopir bus pariwisata yang mangkal di kawasan wisata Lagoi Bintan menuturkan, banyaknya warga asing yang bekerja sebagai guide di daerah ini sudah terjadi sejak lama. Untuk itu pemerintah perlu segera turun tangan untuk menertibkannya termasuk kepada pengusaha yang melindunginya.

Ia mengakui sulit membuktikan kerja ilegal warga negara asing tersebut karena ada yang melindunginya di Kabupaten Bintan, paling sedikit pengusaha Biro Perjalanan Wisata yang menerima limpahan turis asing yang diterbangkan dari negaranya ke daerah ini.

Meski jumlah kunjungan turis asing ke Bintan dari tahun ke tahun terus meningkat mencapai 10 ribu orang, namun tidak selalu memberikan dampak positif terhadap masyarakat maupun pemasukan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan. Karena para turis asing

khususnya dari China hanya satu sampai dua hari saja berada di Kepri, tujuan mereka sebenarnya adalah ke Singapura dan Johor Malaysia.

“Para wisatawan tersebut lebih lama berada di Singapura dan Malaysia, mereka di Bintan atau di Batam hanya satu sampai dua hari saja. Jadi mereka membelanjakan uangnya lebih banyak di Singapura dan Malaysia, kalau di Bintan apa yang mereka belanjakan tidak ada apa apanya. Mereka datang dari negaranya Tiongkok masuk ke Indonesia karena melalui Indonesia biaya murah. Setelah dari Singapura dan Johor Malaysia mereka masuk lagi ke Indonesia, jadi wisatawan yang masuk ke Bintan itu orangnya itu itu juga,”kata sumber itu Selain itu, tambahnya,justru menimbulkan permasalahan dengan mengambil porsi pekerjaan masyarakat setempat,”Tapi mohon nama saya jangan ditulis karena saya mencari makan disini,” ujar sopir bus pariwisata itu.

Kepala Imigrasi Tanjunguban Indra, yang coba untuk dikonfirmasi belum lama ini di kantornya Tanjungubang terkait merajalilanya turis asing yang bekerja sebagai pemadu wisata guide ilegal di daerah wisata Kabupaten Bintan, hingga kini belum berhasil dikonfirmasi. Demikian juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Luki Zaiman, saat dikonfirmasi melalui ponselnya dua hari

lalu mantan Kabag Humas Pemkab Bintan itu tak bersedia mengangkat hp, begitu juga ketika dikonfirmasi melalui sms tidak dibalas.

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kepri Drs. Bambang Widodo, sebagai instansi yang membawahi kantor Imigrasi ketika dikonfirmasi terkait maraknya turis asing asal China yang bekerja sebagai tour guide secara ilegal di daerah wisata kabupaten Bintan, berjanji akan memerintahkan Kepala Divisi Imigrasi untuk melakukan penindakan jika hal tersebut benar.

Bambang mengaku, pihaknya pernah mengikuti secara tertutup memang guide nya berbahasa China, tapi orang Indonesia. Persoalannya lanjut Bambang, apakah guide kita bisa nggak berbahasa China?. Memang dalam paket tour tersebut ada yang membawa guide sendiri, seperti kita pergi ke luar negeri, kita bawa guide sendiri.

“Sekarang petugas imigrasi di lapangan serba bingung, karena Imigrasi dibatasi kewenangannya, arahan Dirjen Imigrasi untuk pemeriksaan orang asing yang melakukan pelanggaran diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Terkecuali dokumen perjalanan atau izin tinggal mereka bermasalah. Jadi persoalannya disini, kasihan petugas di lapangan mereka bingung kewenangannya dibatasi,”ujar Bambang. (rm/ikhsan)

Edisi : # 237 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

GUBERNUR Kepri, H Nurdin Basirun

Gubernur Kepri Ingatkan Umat Islam Manfaatkan Berkah Ramadhan BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun mengingatkan umat Islam untuk terus memanfaatkan keberkahan Ramadhan.Setelah melewati sepuluh malam pertama, para jamaah diajak memanfaatkan sepuluh malam kedua yang merupakan malam-malam yang penuh pengampunan.

“Jangan meninggalkan masjid, jangan menjauhkan diri dari sajadah.Semakin ke ujung harus kita perbanyak ibadah karena diberi banyak kesempatan keberkahan dan pengampunan,” kata Nurdin saat Safari Ramadhan di Masjid Dhiya’ul Jannah, Tembesi, Batam, Sabtu (26/ 5/2018).

Apalagi, kata Nurdin, di sepuluh malam terakhir ada malam Lailatul Qadar. Karena tak ada jaminan tahun depan dipertemukan lagi dengan Ramadhan. Semua umat selalu berdoa untuk dipertemukan lagi dengan Ramadhan-ramadhan berikutnya.

Didampingi Sekdaprov H TS Arif Fadillah dan sejumlah Kepala OPD, Nurdin terlebih dahulu menunaikan buka puasa di Masjid Jamial Mukmin Tembesi.

Sebelumnya, pada Jumat (25/5/ 2018) lalu, Nurdim bersafari di Masjid Baitussalam Tiban Indah, Batam.

Dua masjid yang dijadikan

tempat safari oleh Nurdin masih dalam progres pembangunan.

Menurut Nurdin, peran masyarakat sangat besar dalam membangun masjid-masjid yang megah dan bagus di Batam ini.

Pemerintah, memang ada membantu, namun tidak seberapa. Nurdin mengatakan, dengan swadaya, ketika masjid sudah jadi, mereka pun ikut memakmurkannya.”Tak perlu mengklaim kita mengklaim sebagai kota seribu masjid. Biarlah masjid yang bagus banyak berdiri, yang penting kita terus memakmurkannya,” kata Nurdin yang mengaku bangga dengan banyaknya masjid di Kepri ini.

Yang terpenting, kata Nurdin, banyak aktivitas positif yang bisa digerakkan dari masjidmasjid.Dari masjid, pembangunan mental dan spritual anakanak terus diperkuat.Dari masjid, peningkatan habluminallah dan habluminannas terus diperkuat.

Nurdin juga menyampaikan tentang Islam sebagai agama yang penuh rahmat untuk alam semesta. Masyarakat muslim Kepri diajak untuk menunjukkan wajah penuh rahmat islam itu. “Agama yang damai tentram. Kehadiran kita jangan sampai membuat orang lain was-was. Tunjukkan wajah Islam yang Rahmatanlilalamin,” kata Nurdin. (rm/ril)

Wagub Kepri Turun Langsung Pastikan Sembako Aman BATAM, RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur Kepri, H Isdianto mengatakan bahwa pemerintah melakukan pengawasan guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat sempena Ramadhan dan Idul Fitri tersedia pasokannya.Dan juga untuk memastikan harga-harga bahan pokok tidak melonjak tinggi.

“Pemerintah pasti akan terus mengontrol agar pasokan aman.Juga kita minta kepada distributor tidak menaikkan harga terlalu tinggi sehingga barang yang sampai ke konsumen masih dalam jangkauan,” kata Isdianto usai melakukan inspeksi di Pasar Mega Legenda dan Mitra Raya, Minggu (27/5/2018) lalu.

Sepanjang Minggu pagi, Isdianto yang ditemani Kadisperindah Burhanuddin melakukan sidak ke sejumlah pasar di Batam. Di Mega Legenda, Isdianto tampak berdialog dengan beberapa perdagang bahan pokok.

Di antara yang ditanya adalah pasokan hingga Lebaran nanti.Sejumlah pedagang menyebutkan masih dalam kondisi aman.Di antara yang ditanya adalah ketersediaan beras, gula, tepung, minyak goreng, telur dan lainnya.

Saat menemui pedagang sayur, Isdianto juga memastikan pasokan cabe dan sejumlah bumbu yang didatangkan dari luar Batam.Rata-rata pasokan hingga Lebaran masih aman. ”Insya Allah jelang Lebaran stok masih tersedia.Kalau kenaikan sampai saat ini masih sekitar Rp1.000-Rp3.000.

Ini masih wajar,” kata Isdianto.

Dalam waktu dekat, Isdianto memerintahkan Disperindag untuk memanggil distributor sembako di Kepri.Semua diminta berkoordinasi agar pasokan tetap aman dan tidak ada lonjakan harga yang tinggi.”Kita ingin semuanya stabil.Biar kaum ibu bisa tenang menyiapkan semuanya,” kata Isdianto.

Di Pasar Mitra Raya, Isdianto memastikan ketersediaan daging dan ayam. Rata-rata harganya masih stabil dan dalam jangkauan. “Kalau distributor kasi Rp33.000 per kilo gramnya, kita jual Rp35.000,” kata seorang pedagang.(rm/ril humas).

CMYK

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

10

WABUP LINGGA GELAR SAFARI RAMADHAN DI KECAMATAN SELAYAR LINGGA,RAKYAT MEDIA-Wakil bupati Lingga,Muhammad Nizar, S.sos, bersama rombongan mengunjungi kecamatan Selayar, Minggu(27/05) dalam rangka menggelar safari Ramadhan 1439. H. Kunjungan M.Nizar dan rombongan ke kecamatan Selayar di sambut antusias oleh sejumlah masyarakat dari berbagai elemen. sebelum berbuka puasa.M.Nizar dan rombongan Menyempatkan diri untuk nengecek sejumlah tempat-tempat pelayanan publik, seperti. Kantor Badan Amil Zakat, PLN dan Basarnas.

Pada kesempatan yang sama wakil Bupati Lingga juga menyerakan bantuan dari pemkab lingga berupa 1unit Bus Transportasi untuk anak Sekolah ,serta ratusan paket sembako untu dhuafa dan penyerahan zakat mal.

Dalam sabutannya wakil Bu-

pati Lingga M.Nizar berpesan ,khususnya kepada seluruh masyarakat kecamatan Selayar ,serta masyarakat Lingga pada umumnya, agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan sehingga nantinya biasa,terwujud semua program pembangunan seperti yang di kita harapkan papar Nizar.

Lebih lanjut Nizar juga berpesan kepada masyarakat Selayar agar momentum bulan suci ramadhan Ini, kita jadikan ajang introspeksi diri mari kita sucikan kita hilangkan sifat iri dengki kepada siapapun,mari kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah.S.W.T Selanjutnya wakil bupati dan rombongan langsung menuju ke Desa Selayar ,tepat nya di Mesjid Ash -Shobirin untuk melakukan bukan Puasa bersama dengan Warga Selayar.

Harapan yang sama juga di

sampaikan oleh sekretaris Camat (Sekcam) kecamatan Selayar Sabirin.S.ip atau pria yang lebih akrab di sapa Abah.

Menurut sabirin ,Alhamdullilah sekarang kecamatan Selayar sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan di berbagai sektor .

Semoga kedepannya pemerintah Kabupaten Lingga lebih menperhatikan lagi kecamatan selayar terutama sektor pembangunan seperti infrastruktur jalan akses yang belum begitu menunjang untuk aktifitas warga sehari-hari terang Sabirin.

Setelah acara buka puasa bersama di laksanakan, wakil bupati lansung mendirikan sholat Magrib dan di lanjutkan sholat terawih secara berjamaah,setelah semua rangkaian safari ramadhan selesai, wakil bupati Lingga langsug menju daik@ (rm/taufik.s ) WAKIL bupati Lingga,Muhammad Nizar, S.sos berjabat tangan dengan masyarakat

WAKIL bupati Lingga,Muhammad Nizar, S.sos memberikan kata sambutannya.

WAKIL bupati Lingga,Muhammad Nizar, S.sos memberikan kata sambutannya di acara safari ramadhan.

WAKIL bupati Lingga,Muhammad Nizar, S.sos memberikan bantuan kepada yang berhak menerima.

WAKIL bupati Lingga,Muhammad Nizar, S.sos memberikan bantuan kepada anak yatim

WAKIL bupati Lingga,Muhammad Nizar, S.sos memberikan bantuan.

MEMBERIKAN bantuan.

WAKIL bupati Lingga,Muhammad Nizar, S.sos duduk bersama

PARA ibu-ibu PKK Kabupaten Lingga turut hadir dalam Safari ramadan

MEMBERIKAN kata sambutan.

MEMBERIKAN bantuan.

MEMBERIKAN bantuan.

CMYK

11

GALERI FOTO

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

WAKIL Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Said Hasyim melihat-lihat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

WAKIL Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Said Hasyim berfoto besama

Safari Ramadhan di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau,

Wabup Sempatkan Diri Tinjau Potensi Desa WAKIL Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Said Hasyim, bersama rombongan Pemkab Meranti melaksanakan Safari Ramadan di Desa Tanjung Kulim, Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Masjid Jamiatul Iman, Rabu (31/ 5/2018).

Kegiatan Safari Ramadhan Pemkab Meranti diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Qoriah terbaik Desa Tanjung Kulim Ismawati, yang dilanjutkan dengan penyampaian pidato Kepala Desa Tj Kulim Azman Hisyam yang berharap Pemkab Meranti lebih memperhatikan Desa yang dipimpinnya, khususnya 30 persen masyarakat yang mengantungkan hidupnya sebagai Nelayan.

"Kami berharap Pemkab

Meranti bisa menyalurkan bantuan pembangunan di desa kami dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa ini yang sebagian besar bekerja sebagai Nelayan, dan selebihnya petani," ujar Azman sambil mengucapkan terima kasih atas kedatangan Wakil Bupati dan rombongan.

Dalam kegiatan yang dikemas dengan pemberian bantuan kepada anak yatim dan kaum dhuafa itu, dikatakan Wakil Bupati H Said Hasyim di hadapan jemaah Masjid Jamiatul Iman, mengajak masyarakat untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat hidup dan kesehatan yang telah diberikan.

"Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Banyak saudara saudara kita

yang telah mendahului sebelum mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah puasa di tahun ini," ucapnya.

Diakui Wabup, Pemkab Meranti terus memperhatikan pembangunan infratstruktur hingga ke pelosok Desa tak terkecuali Kecamatan Merbau khususnya Desa Tj Kulim, untuk itu dalam kunjungannya yang kesekian kali, membawa beberapa Kepala Badan/Dinas serta Bagian di lingkungkungan Pemkab Meranti agar bisa melihat langsung kondisi dan situasi di lapangan di wilayah tersebut.

Namun untuk untuk mensukseskan pembangunan diperlukan koodinasi yang baik antar masyarakat dan Pemda Meranti yang saling dukung serta bahu membahu membangun daerah, selain itu diperlukan keseimban-

WAKIL Bupati H Said Hasyim sedang berbincang

WAKIL Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Said Hasyim memberikan bantuan.

gan antara pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan ekonomi. Sehingga dapat sejalan dalam rangka menggesa kesejahteraan masyarakat.

"Karena jika infrastuktur kita tingkatkan sementara pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak kita tingkatkan maka masyarakat kita akan merasa makin susah," ucap H. Said Hasyim yang sangat familiar dengan kondisi Desa Tj Kulim.

Sekedar informasi, dalam rangka memfokuskan program pembangunan sesuai dengan kondisi real di lapangan, kegiatan dalam kegiatan Safari kali ini, Wakil Bupati dan rombongan telah menyempatkan diri untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi, di antara yang dikunjungi adalah potensi, perkebunan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya

(PLTS), serta Polindes di Desa Tj Kulim.

Dari hasil pantauan Wakil Bupati, kebun karet yang ada di Desa Tanjung Kulim ini, merupakan kebun karet tua yang menjadi sumber penghasilan masyatakat sejak puluhan tahun lalu, agar masyarakat terus mendapatkan hasil ia berpesan agar kebun karet itu dijaga dengan baik dan jangan dijual. Meskipun mengakui harga karet di Desa Tj Kulim sangat miris yang berkisar 6000 sampai 6250/Kg. "Kebun yang ada dengan alasan apapun jangan sampai dijual karena ini merupakan sumber penghasilan masyarakat di sini, apalagi dengan tawaran para Toke yang berani menawar harga tinggi," harap Wabup.

Usai melihat lahan karet Wakil Bupati beserta rombon-

gan yang di dampingi Camat Merbau Wan Fahriarmi, Kepala Dinas PU Herman, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Heri Suhairy, Sekretaris Perikanan Heldy, Kabid Bappeda Arif, Kabag Perbatasan dan lainnya.

Langsung menuju lokasi PLTS Desa Tanjung Kulim yang saat ini sudah tidak dapat di fungsikan karna kerusakan beberapa alat. Melihat kondisi itu Wabup memerintahkan Kades untuk menjaga aset negara ini sebelum benda tersebut diperbaiki dan dapat berfungsi kembali.

Safari Ramadhan, di Desa T Kulim Kec Merbau ditutup dengan acara silahturahmi dan salam salaman antara masyarakat Desa dengan rombongan Pemkab Meranti, dalam rangka mempererat silahturahmi antar keduanya. (hms).

WAKIL Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Said Hasyim memberikan bingkisan

WAKIL Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Said Hasyim memberikan kata sambutannya.

CMYK

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH memimpin RDPU terkait FTZ Batam bersama Wakil Walikota Batam, Pengurus Kadin Kota Batam, BP Batam dan KPU Bea Cukai Tipe B Batam.

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

12

KETUA Kadinda Batam, Rajagukguk menyerahkan Hasil Rekomendasi kepada Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH dan Wakil Walikota Batam, Amzakar Achmad,S.Sos. Usai menghadiri Rapim.

Pengusaha Ngadu Ke DPRD Kota Batam terkait KEK

KETUA DPRD Kota Batam Nuryanto, SH,MH memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyampaian aspirasi dari para pengusaha dan asosiasi Kota Batam melalui KADIN yang menganggap kebijakan penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kurang cocok. DPRD Kota Batam sebagai wakil rakyat, kami harus menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Kota, Propinsi dan Pusat ini merupakan bagian dari tugas kami. terkait statement saya yang mengatakan tidak mau Batam menjadi kota percobaan pernah juga saya sampaikan pada Maret 2016 yang lalu saat Pak Darmin Nasution melaksanakan sosialisasi KEK. Maksudnya saya

menyampaikan kiranya penerapan KEK di Batam di kaji ulang dan harus hati-hati karena menyangkut hidup orang banyak, terang Nuryanto,SH,MH usai memimpin RDP di ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Selasa,22 Mei 2018.

Seiring berjalannya waktu, peralihan FTZ ke KEK yang disampaikan dalam sosialisi tersebut menjadi pertimbangan pengusaha saat ini. DPRD yang tidak masuk dalam Dewan Kawasan maupun tim teknis tentu sangat minim informasi atas permasalahan tersebut. oleh karena itu kami mohon kepada pemerintah yang berwenang baik Walikota, Gubernur atau Pemerintah pusat untuk memberitahu

informasi rencana perkembangan penerapan KEK ini. saya rasa masyarakat dan pengusaha berhak tahu detail bentuk KEK yang ditawarkan pemerintah itu seperti apa. Dalam asumsi mereka sebagai investor yang berinvestasi dengan FTZ akan mendapatkan fasilitas selama 70 tahun, namun baru berjalan 12 tahun sudah ada perubahan peraturan baru yang membuat ketidakpastian dan keraguan dari masyarakat dan investor itu sendiri. saya lihat bentuk dari ke khawatiran mereka terkesan ada ketidak konsitenan pemerintah menyelesaikan permasalahan ini lalu disampaikanlah kepada kami melaui RDP ini. dalam

pertemuan tadi di dapat kesimpulan bahwa mereka (KADIN) tidak sepakat dan tidak setuju kalau Batam dengan fasilitas FTZ sekarang ini berubah menjadi KEK. Mereka mengusulkan FTZ yang ada dengan segala kekurangannya di perbaiki atau ditambah fasilitasnya.

DPRD menerima dan akan kami jembatani dan meneruskan hasil rapat hari ini ke pemerintah pusat.

Ditempat yang sama Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achamad menyesalkan persoalan transformasi FTZ Ke KEK menghangat belakangan, padahal sudah berlangsung sejak 2016.

Wawako mengatakan, persolan KEK ini sudah dibahas lama dan sudah

disosialisasikan beberapa kali di Batam.

"Kenapa nggak dari awal pak Jadi.

Berarti sudah semakin seksi. FTZ ataupun KEK tidak ada persoalan. Karena dengan cara seperti itu kami akan nyaman menjalani fungsi kami (Pemko Batam) begitu juga dengan BP Batam.

Masalah overlaping ini harus selesai dan harus diselesaikan dengan KEK. Maka semuanya setuju," kata Amsakar.

Amsakar mengatakan memang harga apa saja murah, tetapi tiap tahun buruh mengeluh semuanya mahal.

"Saya bicara angka audit pak. Berbicara berdasarkan data-data.

Sekarang ada kecenderungan potensi pertumbuhan ekonomi membaik, ternyata bukan dari investasi melainkan dari

nilai belanja," katanya Amsakar.

Sementara dari Kadin Kota Batam, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait transformasi Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan sejumlah asosiasi pengusaha memilih tetap berada di FTZ, Terang Raja Gukguk.

Dengan menjelaskan beberapa pengertian dan keuntungan menggunakan KEK. "Hanya saja tinggal FTZ ini diperbaharui seiring perkembangan zaman.

Agar Batam kembali bangkit perekonomiannya," ujar Wakil Sekretaris Tim Revitalisasi dan Optimalisasi FTZ Batam, Jadi Rajagukguk. (hms/rus)

PENGURUS Kadin Kota Batam Hadiri Rapim RDPU terkait FTZ Batam.

PERWAKILAN BP Batam menghadiri Rapim RDPU terkait FTZ Batam dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH.

AMPUAN Situmeang,SH, Praktisi Hukum menjelaskan kepada peserta Rapim RDPU terkait FTZ Batam.

SUASANA Rapim RDPU Terkait Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam-FTZ Batam)

CMYK

13

GALERI FOTO

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI, Drs H Irwan MSi salam komando dengan Ketua DPRD, Fauzi Hasan SE,

KETUA DPRD, Fauzi Hasan SE, menandatangani berita acara

Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti

Rincian Catatan dan Rekomendasi Pansus LKPj Kepada OPD Pemkab Meranti

AKHIRNYA rapat paripurna penyerahan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan, Rabu 2 Mei 2018. Rapat paripurna yang dihadiri 22 orang anggota Dewan digelar di Gedung Balai Sidang DPRD itu dimulai pukul 14.50 wib.

Setelah paripurna dibuka oleh Ketua DPRD, Fauzi Hasan SE, maka Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah, Muzakir menunjuk Edi Masyudi sebagai juru bicaranya. Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, Sekda, Yulian Norwis, dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Meranti dan instansi vertikal.

Dalam laporan hasil pansus tersebut, Edi Masyudi merincikan catatan dan rekomendasi mereka terhadap kinerja seluruh OPD pada tahun anggaran 2017 lalu.

Pada tahun 2017 lalu ditegaskan Edi Masyudi belum dicantumkan Perda APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD 2017?, lampiran kerjasama dengan pihak ketiga, masih ada beberapa OPD tidak mencantumkan dasar hukum, target dan realisasi dalam output belum terbaca, ketergantungan dengan dana perimbangan masih cukup tinggi, masih belum optimalnya pendataan pajak dan retribusi daerah Pansus merekomendasikan Bapenda dan BPPRD agar memaksimalkan koordinasi dengan OPD lainnya berkaitan pajak dan retribusi daerah?, mengefektifkan penggunaan dan laporan keuangan diminta mempersiapkan diri menggunakan e-budgeting dan e-reporting.

Catatan lain dimana selisih

pengelolaan keuangan belum menunjukkan persentase ideal, yakni Belanja Tidak Langsung (BTL) harus lebih besar Belanja Langsung (BL). Kemudian direkomendasikan agar kedepan menetapkan target BL 60 persen dan BTL sebesar 40 persen.

Dibidang Pendidikan catatan Dewan diantaranya masih terjadi kesenjangan tenaga pendidikan dan kependidikan atau masih menumpuk diwilayah perkotaan, muatan lokal tingkat SD kebawah belum seragam?, Karena banyak Kepala Sekolah (Kasek) memasuki usia pensiun, kualifikasi guru yang akan menggantikan masih minim, transparansi penerimaan guru honor daerah belum terlihat, untuk pemenuhan sarana dan prasaran sekolah hanya sebatas perencanaan saja.

Oleh karena itu direkomendasikan agar dilakukan pemerataan guru didaerah sesuai qualifikasi yang dibutuhkan, menetapkan dan mempersiapkan kurikulum muatan lokal pada tingkat SD kebawah dengan keseragaman, diminta koordinasi dan validasi data terkait kebutuhan Kasek, dan mensosialisasikan sertifikasi Kasek, pengangkatan guru honor daerah harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan qualifikasi dan tidak merealisasi sarana dan prasarana sebatas perencanaan saja, tetapi realisasi sampai fisik.

Dibidang Kesehatan sejumlah catatan diantaranya status Diskes tipe b berimplikasi masih ditemukan petugas merangkap jabatan, masih tinggi masyarakat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),? dan kenaikan tipe RSUD dari D ke C

masih terkendala akibat Infrastruktur dan pelayanan.

Sehingga di? rekomendasikan agar dilakukan peninjauan tipe Diskes, sosialisasi lintas sektorat terkait penerimaan BPJS, RSUD dapat meningkatkan kebersihan dan menyamanan dilingkungan serta membangun infrastruktur.

Pada Dinas PU diberikan catatan masih rendahnya koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga realisasi program pengadaan barang dan jasa serta pembangunan fisik tak maksimal?, SDM yang berkompeten belum terpenuhi dan terjadi pengikisan lahan dijalan lingkar sepanjang 200 sampai 250 meter?.

Atas catatan tersebut DPRD merekomendasikan agar meningkatkan koordinasi rutin dengan ULP terkait pengadaan barang dan jasa serta fisik, mengkoordinasikan untuk pemenuhan SDM yang sesuai qualifikasi, dan dilakukan pemeliharaan jalan lingkar Dorak agar tak terkikis dengan pembangunan parit beton.

Dibidang Sosial Pemkab belum sempurna memvalidasi data penerima berbagai program dibidang sosial, sehingga direkomendasikan agar bisa berkoordinasi dalam menuntaskan validasi data demografi penduduk di Meranti.

Pada bidang Tenaga Kerja DPRD memberikan catatan bahwa masih blm maksimal pendataan dan validasi perjanjian kerja dengan badan usaha berskala besar dan kecil, masih tinggi pengangguran dan minimnya skil masyarakat untuk mencari kerja.

Direkomendasikan agar koordinasi dengan OPS lain untuk men-

JUBIR Pansus LKPJ Edi Masyudi menyalami Bupati, Drs H Irwan MSi

TAMPAK Anggota meranti sangat serius mendengarkan kata sambutan dari Bupati Meranti

data izin usaha, diminta mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) dan menarik investor untuk membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat Meranti.

Dibidang Perlindungan anak sejumlah catatan diantaranya masih terjadi tindak kriminal dan pelaku kriminal terhadap anak dibawah umur dan maraknya peredarannarkoba dengan melibatkan anak remaja. Rekomendasi yang diberikan yakni Pemkab harus memberikan perlindungan hukum kepada anak yang tersangkut masalah hukum? dan Mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan melindungi ancaman bahaya narkoba.

Terhadap bidang Lingkungan Hidup catatan yang disampaikan DPRD diantaranya belum adanya Perda lingkungan hidup, sehingga pengendalian dan pencegahan belum maksimal?, pencegahan limbah sagu? yang mengkhawatirkan juga belum terlihat. Direkomendasikan? agar dapat menginisiasi naskah akademik untuk pembuatan perda lingkungan, dan tim terpadu dapat melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan serta pengawasan ?maksimal.

Pada Bidang Kependudukan sangat disangkan oleh DPRD karena masih ada sebanyak 13 ribu masyarakat wajib KTP-el belum melakukan perekaman. "Ini menjadi perhatian serius kami, karena masih sangat banyak masyarakat yang tak mendapatkan hal sebagai warga negara.

Kami merekomendasikan agar Disdukcapi bisa segera menuntaskan perekaman," tegas Edi Masyudi.

Pada bidang Perhubungan ada dua catatan dari Pansus yak-

ni penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal dan SDM dibidang kepelabuhanan belum memadai. Oleh karena itu direkomendasikan Dishub memaksimalkan retribusi untuk mendorong PAD di Meranti?, dan menyiapkan SDM sesuai kualifikasi dibidang kepelabuhanan.

Pada Bagian Infokom dinilai belum maksimal dalam mempublikasikan kegiatan Pemerintah keseluruh masyarakat. Sehingga diminta agar bisa memaksimalkan media center untuk mempublikasikan seluruh kegiatan dan program Pemerintah terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat.

Dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ditemukan masih banyak koperasi yang belum teridentifikasi dan banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk memasarkan produknya. Makanya diminta agar bisa mengaktifkan kembali koperasi dalam rangka membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan membantu mengarahkan pelaku Usaha Kecil Menengah untuk memasarkan produk yang dihasilkan.

Bidang Pustaka dan Arsip catatannya budaya baca belum maksimal, terbatasnya koleksi buku bacaan dipustaka,terutama buku-buku terbaru. DPRD meminta agar mengembangkan budaya baca? bagi masyarakat dan mengajukan pendistribusian buku dari berbagai instansi pemerintaha dari tingkat pusat sampai kedaerah.

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 masih ada beberapa program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak maksimal dilaksanakan, padahal sangat penting, per-

mintaan ikan di Meranti sangat tinggi dan berbanding terbalik ketersediaan ikan, dan tidak maksimalnya bantuan kapal?. Sehingga direkomendasikan agar Dinas Kalutan dan Perikanan fokus budidaya perikanan lebih terukur melibatkan pembudidaya, kapal tangkap ikan harus ada progres dan action kedepan dan dilakukan pembinaan.

Dibidang pariwisata pengelolaannya masih sebatas iven dan belum ada penetapan objek wisata unggulan.? Belum memaksimalkan wisata kuliner.

Direkomendasikan agar menetapkan dan menciptakan objek wisata dan menciptakan wisata kuliner, apalagi Meranti sudah menciptakan 360 jenis makanan berbahan sagu.

Pada bidang Perdagangan dan Perindustrian, masih ada aset berupa gedung pasar yang belum dimanfaatkan dan terbengkalai, penimbunan makanan oleh Distributor dan ditemukan makanan yang sudah kadaluarsa di sejumlah toko. Rekomendasi DPRD terhadap permasalahan tersebut diantaranya dapat mengoperasikan gedung pasar yang tak terpakai, melaksanakan pemantauan stok barang dipasar dan diawasi secara terjadwal agar barang yang tidak layak konsumsi bisa diatasi.

Terakhir pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pansus LKPJ memiliki catatan agar mutasi mempertimbangkan kebutuhan dan sesuai qualifikasi.

"Kami minta agar seluruh OPD dapat menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang disampaikan?. Sehingga kinerja OPD semakin baik," pinta juru bicara pansus LKPJ DPRD tersebut.(***)

BUPATI Meranti Irwan Nasir Memberikan kata sambutannya di depan anggota DPRD Meranti

ANGGOTA meranti yang hadir saat rapat paripurna

CMYK

KARIMUN-LINGGA Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

14

Kabupaten Lingga Baru Pertama Kali Terima WTP

BUPATI Kabupaten Lingga Alias Wello terima predikat WTP pertama kali

LINGGA, RAKYAT MEDIA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menetapkan Kabupaten Lingga yang sudah berjalan 14 tahun baru kali ini memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan 2017.

Penghargaan ini disampaikan langsung Kepala BPK Perwakilan Kepri Joko Agus Setyono.

Keberhasilan ini menunjukkan kemajuan Pemkab Lingga dalam mengolah serta melahirkan keuangan daerah.

Sementara itu, Bupati Lingga Alias Wello menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017.

“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran di Pemkab Lingga yang telah bersama-sama mencapai predikat ini,” kata Bupati Lingga Alias Wello, Rabu (30/5) sore.

Bupati yang akrab disapa Awe ini menambahkan, pencapaian WTP ini bukan kerja yang mudah, tetapi

membutuhkan ketekunan serta perjuangan seluruh OPD yang terkait di dalamnya.

Namun, sambung Awe, percapaian ini tidak semudah mempertahankannya.

Ia meminta kepada seluruh jajarannya agar konsisten serta memperbarui pengetahuan terkait laporan serta penggunaan dana daerah, sehingga Pemkab Lingga selalu dalam predikat WTP. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kepri Joko Agus Setyono menyatakan kalau pemeriksaan keuangan merupakan penilaian ter-

kait penggunaan dana daerah oleh Pemerintah daerah bersangkutan.

Tujuannya agar Pemda setempat dapat menggunakan uang negara dengan semestinya dan sesuai dengan aturan yang ada.

“Kepatuhan terhadap laporan keuangan daerah sesuai dengan UU no 15 terhadap keuangan daerah perlu adanya jawaban sebagai tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan,” ujar Joko Agus Setyono.Dia juga mengatakan hasil pemeriksaan merupakan dorongan dan motivasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (rm/Taufik S)

Seorang Warga Lingga Tewas Diterkam Buaya LINGGA,RAKYAT MEDIA“Mujur dak dapat diraih malang Tak Dapat Di Tolak, ”Geruh Tak Berbunyi ,Malang Tak Berbau”Mungkin itulah kumpulan kata dalam bentuk pribahasa, yang tepat untuk di ucapkan atas Musibah yang menimpa Azman (Alm) dan keluarga.

Suasana Duka masih menyelimuti seluruh keluarga almarhum Azman.mereka telah kehilangan anggota keluarga, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluargs Azman (alm) harus meregang nyawanya setelah di terkam raja sungai /buaya , tepatnya di belakang rumah nya sendiri.Peristiwa naas tersebut ,yang terjadi pekan lalu, pada sabtu malam (12/5/ 2018) sekitar pukul 22.30 WIB, di Desa Mepar, Kecamatan Lingga,kabupat Lingga.

Menurut keterangan saksi mata, yang tidak lain adalah istri korban sendiri, ketika di sambangi Rakyat Media di kediamannya, istri almarhum dengan raut wajahnya yang sedih menceritakan kronologis atau peristiwa naas yang menimpa almarhum suaminya.

Dari keterangan istri korban ,pada malam naas tersebut suaminya mau memperbaiki jaringan pipa rusak dan sekaligus ingin menampung air di belakang rumah.

Hanya dalam waktu hitungan menit suami(korban) berada di belakang rumah, istri korban mendengar suara orang minta tolong dari arah belakang rumahnya,istri korban spontan panik dan bergegas menuju kebelakang rumah, untuk melihat apa yang sedang di alami

suaminya.

Namun istri korban kaget, karena tidak menemukan belahan jiwanya (suami) dibelakang rumah,dalam keheningan dan kegelapan malam istri korban tidak bisa berbuat banyak, mengingat jarak pandang pada malam hari sangat terbatas,istri korban hanya bisa pasrah terhadap nasib suaminya.

Dalam kondisi cemas serta panik istri korban mencoba meminta bantuan keluarga dan warga sekitar untuk mencari keberadaan suaminya, namun sayang, upaya pencairan Korban yang dilakukan warga desa setempat belum membuahkan hasil.

Kepala desa Mepar, Kamran melalui salah seorang warganya meminta untuk membuat Laporan Polisi(LP) ke Polisi sektor Daik-Lingga atas kejadian orang hilang.

Setelah menerima laporan dari warga, terkait orang hilang di desa Mepar,pihak kepolisian langsung turun kelokasi untuk melakukan upaya pencarian.Upaya pencarian korban yang hilang yang diduga diterkam buaya tersebut, di pimpin langsung oleh kepala polisi sektor (Kapolsek)Daik-Lingga IPTU Sugianto dan di dampingi Kapala unit kriminal (Kanitres)IPDA Suwondo.

Dilokasi yang sama sejumlah aparat TNI -AD.AL. Camat Lingga,TIM SAR , Sat pol PP dan sejumlah warga turut membantu melakukan upaya pencarian korban,setelah hampir tiga hari melakukan penyisiran ditepi suangai,Tim gabungan menemukan pakaian/ baju korban yang di kenakan pada malam kejadian.

Setelah mendapatkan bukti petunjuk awal dari hasil penyisiran yaitu berupa pakaian korban, tim gabungan langsung melajutkan pencarian dengan cara menyisir tepi pantai,lagi-lagi tim gabungan menemukan beberapa organ tubuh manusia seperti usus yang sudah terburai dan sejumlah organ tubuh lainya, di duga kuat milik korban Sejumlah organ tubuh yang mereka temukan , dapat dipastikan oleh para ahli organ tubuh tersebut adalah organ tubuh manusia yang tak lain adalah,Azman(alm).

Ternyata spekulasi atau kabar yang beredar di tengah masyarakat bahwa Azman tewas di terkam buaya memang tidak terbantahkan sesuai dengan kronologis kejadian dan bukti-bukti yang di temukan pada saat pencarian korban.

Selanjutnya seluruh organ tubuh diserahkan oleh tim gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian,TNI AD,AL,Camat Lingga,Tim SAR dan Satpol PP.kepada keluarga atau ahli waris Azman (alm) untuk di kebumikan secara layak dan Lazimnya yang di lakukan atas jenazah.Dari informasi yang berhasil di himpun Rakyat Media, dari berbagai sumber yang layak dipercaya bahwa, buaya sudah begitu ganas menyerang manusia di kabupaten Lingga Oleh karena itu masyarakat berharap kepada pemerintah atau instansi terkait agar segera mengambil langkah -langkah untuk mengeksekusi permasalahan yang meresahkan masyarakat tersebut. (rm/Taufik.s)

KNPI Kabupaten Lingga Minta

Kadis Kesehatan Jangan Hanya Keluar Kota, Tapi Turun ke Pulau-pulau LINGGA,RAKYATMEDIAKomite Nasional Pemuda Indonesi (KNPI) Kabupaten Lingga meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga agar jangan hanya keluar Kota saja, tetapi Kadis Kesehatan dapat turun ke Pulau-pulau guna melihat kondisi dan pelayanan RS Encek Maryam dinilai semakin buruk. Demikian pinta Ketua KNPI Kabupaten Lingga Safaruddin setelah meninjau RS Encek Maryam.

Pelayanan Rumah Sakit (RS) Encek Maryam dinilai semakin buruk.Pasalnya, beberapa alat rusak, tidak lengkap bahkan ketersediaan obat dan bahan kesehatan juga minim.

Ketua KNPI Lingga, Safaruddin usai melakukan tinjau ke RS Encek Maryam mengaku banyak menemui masalah. Bukan hanya penanganan kepada pasien yang terkesan lambat. Beberapa alat rusak salah satunya alat cek darah untuk transfusi donor.Selain itu beberapa di lab juga tidak lengkap.

“Pelayan rumah sakit ini semakin hancur.Kalau saya lihat banyak pihak pasien mengeluh.Ini ada yang sudah dua hari tidak keluar hasil ronsen, jadi keputusan bagaimana tidak jelas,” ucap dia, Jum’at (25/05) malam.

Dia juga berharap pemerintah daerah mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan Lingga. Bagaimana tidak, seharus-

nya Kepala Dinas giat turun kelapangan baik RS maupun Puskesmas agar tau keluhan dan beragam kekurangan ketersediaan alat dan obatobatan.”Bukan rajin keluar daerah.Jadi kita harap Pemda mengevaluasi ini,” ucap dia.

Sementara Direktur RS Encek Maryam, Dr Atan saat dikonfirmasi wartawan terkait beberapa alat rusak, tidak lengkapnya cek darah untuk transfusi donor, serta beberapa di laboraturium juga tidak lengkap, tidak bisa banyak berkomentar.”Nantilah soal itu, kami belum bisa jawab,” kata dia.

Selain itu, salah seorang

dokter di RS bersangkutan juga mengaku tidak nyaman dengan kondisi saat ini. Bukan saja pihak pasien, pihak RS pun gerah dengan kondisi yang kerap kekurangan.

Kalau soal pelayanan, petugas RS berusaha memberikan terbaik. Namun faktor ketidaklengkapan alat dan bahan serta obat-obatan menjadi masalah itu.

“Kami disini dokter cuma 3, kadang kami sedih kesannya penanganan kami lambat. Tapi memang begini, kami juga tidak nyaman kondisi seperti ini,” ucap salah satu dokter yang bertugas. (rm/mk).

KETUA KNPI Lingga, Safaruddin (biru) ketika bertanya dengan salah satu dokter jaga di RS Encek Maryam

DIRUT Perusda Karimun, Devanan Syam bersama pengurus lapak Bazar Ramadhan Pasar Puan Maimun menunjukkan surat keterangan perjanjian pengelolaan bazar

Perusda Karimun Tempuh Jalur Hukum Jika Tak Terbukti Pungli KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Pihak Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Karimun akan menempuh jalur hukum apabila tidak terbukti adanya pungli, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Karimun.

Hal ini dikatakan Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Karimun Devanan Syam saat memberikan klarifikasi kepada wartawan, Selasa (22/ 5/2018) di ruang kerjanya.

“Saya, selaku Dirut Perusda Kabupaten Karimun bertanggung jawab penuh jika kegiatan ini ada hal-hal

yang melanggar hukum sesuai poinpoin yang dituduhkan oleh PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Karimun.

Dan jika ternyata kami tidak terbukti, maka kami akan mengambil langkahlangkah hukum,” kata Devanan.

Menurutnya Devanan, ini merupakan pencemaran nama baik. Oleh karena itu pihaknya merasa dirugikan dengan pemberitaan yang ada sehingga menimbulkan prasangka, fitnah dan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat yang dialamatkan kepada pihaknya secara pribadi maupun institusi.

“Kami berharap, sekiranya peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi kita bersama, agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan, jangan sampai merugikan orang lain,” ujarnya.

Diketahui, dalam kegiatan bazar ramadhan ini telah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait agar bazar ramadhan ini dapat berjalan dengan aman, tertib terkendali dengan melibatkan Polres Karimun, Satpol-PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Camat dan Lurah Karimun. (rm/lc)

Aunur Rafiq : Mari Kita Makmurkan Masjid Dengan Shalat Berjamaah KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bupati Karimun, dalam tausiyah pada Safari Ramadhan di Mesjid Al-Falah Teluk Uma Kecamatan Tebing, mengajak seluruh umat muslim agar menjadikan Bulan Suci Ramadhan sebagai momentum untuk memakmurkan mesjid dengan shalat berjama’ah. Demikian dikatakan Bupati Kabupaten Karimun Aunur Rafiq, Minggu (27/5/2018) malam di Tanjung Balai Karimun.

Menurutnya, memakmurkan mesjid, selain membangun dan menjaga serta merawat mesjid, memakmurkan masjid juga dilakukan dengan memperbanyak tilawah Al-Qur’an dan tadarusan, berdzikir kepada Allah, shalat sunnah, tafakur serta mengkaji ilmu-ilmu agama.

Selain itu, sedekah dan infaq maupun kewajiban berzakat sebagaimana tuntutan ajaran Islam, juga harus dilakukan.

“Momentum Ramadhan ini, mari kita makmurkan masjid dengan sholat berjama’ah, tilawah Al-Qur’an, berdzikir dan mengkaji ilmu-ilmu agama. Memakmurkan mesjid, bagian dari syiar Islam. Untuk itu, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan dan memperbanyak amal ibadah sebagai sarana

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memberikan bantuan kepada imam dan bilal serta pengurus Mesjid Al-Falah, sekaligus poto bersama, Minggu (23/5/2018) malam di Tanjung Balai Karimun.

mendekatkan diri kepada Allah SWT,” ungkapnya.

Bulan Ramadhan yang hanya satu bulan dalam satu tahun ini, memiliki keutamaan dan keistimewaan dibandingkan bulan-bulan lainya, amal ibadah yang dilaksanakan dengan ikhlas dan tawakal agar kita mendapatkan ganjaran berlipat ganda dari Allah SWT. Maka itu, kita harus selalu mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Karena dengan nikmat yang diberikan, kita masih dapat merasakan nikmat umur yang panjang dan nikmat kesehatan. Sehingga kita masih dapat bertemu dan

bersilaturahim di Ramadhan tahun ini. Oleh karena itu, mari kita sempurnakan puasa kita dengan iman dan taqwa serta meningkatkan sedekah dan membayar zakat.

Pada kesempatan itu, Bupati Karimun juga menyampaikan bahwa selama kepemimpinanya bersama Wakil Bupati, Anwar Hasyim dan anggota DPRD dalam membangun Kabupaten Karimun Bumi berazam, telah banyak melakukan pembangunanpembangunan, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, drainase, pasar dan lainya melalui anggaran APBD Pemkab Karimun. Begitu juga pembangunan dibidang

keagamaan, juga sudah telaksana dengan baik selama ini.

“Alhamdulillah, bersana teman-teman DPRD selama 2 Tahun kepemimpinan kami, kami sudah dapat membangun Kabupaten Karimun dengan baik, begitu juga dibidang keagamaan,” tutupnya.

Safari Ramadhan 1439 H/ 2018 M malam Ke-12 itu, dawali dengan pemberikan bantuan oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada Dua imam dan Dua bilal serta pengurus Mesjid Al-Falah Kelurahan Teluk UmaKecamatan Tebing Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau. (rm/mk)

CMYK

15

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

BINTAN-TANJUNGPINANG

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2019 Bintan Akan Bangun Masjid Agung Dan Taman Kota

BUPATI Bintan Apri Sujadi saat meninjau lokasi pembangunan masjid agung.

BINTAN, RAKYAT MEDIAPemerintah Kabupaten Bintan telah merencanakan pembangunan Masjid Agung serta taman kota. Kawasan pembangunan tersebut depan kantor Bupati dan Kantor DPRD Bintan, penataan itu akan dimulai tahun 2019 mendatang.

Bupati Bintan telah mengadakan pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) Bintan, untuk membangun Masjid Agung ini.

“Pemkab Bintan akan

membangun sebuah mesjid agung serta penataan taman.

Hal tersebut menyusul rencana Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bintan yang akan merevitalisasi alunalun tersebut dengan mendirikan taman dan juga mesjid agung di tahun 2019 nanti.” sebut Bupati Bintan, Apri Sujadi, belum lama ini Namun, kata Apri lagi, satu hal yang terpenting adalah pemanfaatan mesjid tersebut, tidak saja bagi ASN Pemkab Bintan, melainkan juga untuk masyarakat yang melintasi jalur lintas barat. Dikatakannya juga

bahwa saat ini , konsep Detail Engineering Design (DED) Masjid Agung dan Penataan Taman sedang dalam tahap proses.

Menurutnya, masjid agung dan penataan taman ini bisa menjadi objek wisata baru di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bintan untuk masa mendatang. Namun yang terpenting adalah, pemanfaatan masjid tersebut tidak hanya kalangan ASN Pemkab Bintan. Masjid agung juga bisa digunakan oleh masyarakat, yang melintasi jalan Lintas Barat.

Saat ini, lanjutnya, Detail

Engineering Design (DED) masjid agung dan penataan taman sedang dalam tahap proses. Targetnya, konstruksi seluruh bangunan masjid agung dibangun pada tahun 2019. Diharapkan, akhir 2019 sudah selesai. Dengan demikian, pemanfaatan alun-alun dan kawasan jalan lingkar di Kantor Bupati Bintan dapat menjadi suatu lokasi yang ramai dikunjungi.

“Design masjid agung tidak semestinya bangunannya yang besar. Namun yang terpenting adalah masjid dan penataan tamannya, dibangun dengan konsep modern,

fleksibel serta mampu menjadi daya tarik wisata tersendiri,” tambahnya lagi.

Targetnya, konstruksi seluruh bangunan dibangun pada tahun 2019. Kita inginnya agar pemanfaatan alunalun tersebut dapat menjadi suatu lokasi yang ramai dikunjungi. Design Mesjid Agung tidak semestinya bangunannya yang besar, namun yang terpenting adalah mesjid dan penataan taman tersebut dibangun dengan konsep modern, fleksibel serta mampu menjadi daya tarik wisata tersendiri. ujarnya. (rm/pm)

Perketat Pengamanan Pintu Keluar Masuk Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kepolisian Tanjungpinang, Kepulauan Riau memperketat pengamanan di pintu keluar masuk kota itu setelah terjadi aksi terorisme di Surabaya.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, di Tanjungpinang, baru-baru ini mengatakan, pelabuhan Domestik dan Internasional, termasuk Bandara Raja Haji Fisabilillah dijaga ketat.

“Markas Polres Tanjungpinang juga dijaga dengan anggota yang menggunakan senjata laras panjang,” katanya.

Kapolres mengatakan Tanjungpinang dalam kondisi aman dan kondusif. Meski demikian, potensi masuknya paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kemanusiaan dan Pancasila, tetap ada sehingga aparat yang berwenang dan

Kapolres Tanjungpinang

AKBP Ucok Lasdin Silalahi masyarakat harus bersinergi untuk melawannya.

Ucok mengemukakan antisipasi dan pencegahan dini terhadap terorisme dan radikalisme perlu dilakukan secara massif dan terarah.

Aksi terorisme dan radikal-

isme harus dilawan dan ditolak bersama selamanya.

Aksi terorisme telah memutuskan generasi penerus bangsa. Mereka meninggal sia-sia di kawasan yang berdekatan dengan bom bunuh diri. Padahal anak-anak dan pemuda itu memiliki masa depan, yang mungkin berguna bagi bangsa dan negara.

“Tuhan memberikan hidup kepada manusia, dan teroris memusnahkannya dengan cara yang tidak manusia. Tidak ada satu pun agama yang mengajarkan itu.

Seluruh agama mengajarkan kebaikan,” tegasnya.

Karena itu, menurut dia seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan, bersatu dalam melawan aksi terorisme ini. Sejak beberapa hari yang lalu, berbagai elemen masyarakat bersama-sama bertekad melawan terorisme dan radikalisme. (rm/bk) GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun himbau pedagang tidak memasang harga sembako terlalu tinggi.

Bupati Bintan Terima LKPD TA 2017 BINTAN, RAKYAT MEDIABupati Bintan Apri Sujadi bersama Ketua DPRD Kabupaten Bintan Nesar Ahmad menerima hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri, Joko Agus Setyono di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepri, Batam, Rabu (30/ 5) kemarin.

Sebelum penyerahan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri, Bupati Bintan, dan Ketua DPRD Kabupaten Bintan terlebih dahulu menandatangani berita acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri, Joko Agus Setyono mengatakan, penyerahan laporan keuangan kepada kabupaten/kota menyajikan pemeriksaan yang sesuai standar pemeriksaan akutansi pemerintahan.

Joko berharap, laporan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perbaikan sistem keuangan pemerintah daerah. “Kami berterimakasih atas dukungan dan kerja sama yang telah di-

Nurdin Basirun: Jangan Permainkan Harga Sembako

BUPATI Bintan Apri Sujadi menerima LKPD dari BPK Perwakilan Kepri

lakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kepulauan Riau,” ujarnya.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengungkapkan, Pemkab Bintan selalu berkomitmen menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan serta budaya kerja birokrasi yang optimal. Pemkab Bintan juga mengapresiasi atas LHP Keuangan yang telah diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepri atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017.

Selain itu, Apri juga mengatakan dirinya selalu berupaya semaksimal mungkin menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan profe-

sional.

“Kita selalu berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan profesional di daerah,” ujarnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bintan Nesar Ahmad, Sekda Kabupaten Bintan Drs H Adi Prihantara MM, Sekwan DPRD Kabupaten Bintan Edi Yusri, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan Wan Rudi Iskandar, Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kab Bintan Moch Setioso serta Kepala Inspektorat Kabupaten Bintan RM Akib Rachim. (rm/cb)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menghimbau para pedagang di Kepri tidak memasang harga sembako terlalu tinggi. Sebab, masyarakat selalu menaruh harapan yang besar akan tersedianya kebutuhan pokok yang tanpa terjaga keberadaannya serta stabil harganya.

“Tugas kitalah sebagai pemerintah dan pelaku usaha untuk menyiapkan kebutuhan dan mewujudkan keinginan masyarakat itu,” papar Nurdin saat meninjau Pasar Bincen, Km 9 Tanjungpinang, Ahad (27/5/ 2018).

Menurut Nurdin, warga sudah resah karena harga melonjak naik.

Pasar akan menjadi sepi.”Kompaklah para pedagang, dengan tidak bermain harga dan warga pun tidak resah,” kata Nurdin lagi.

Di kesempatan ini, Nurdin juga melakukan komunikasi baik dengan pedagang juga masyarakat yang sedang berbelanja. Salah satunya terkait harga ayam yang saat ini sudah mencapai empat puluhan ribu.

Menurut pedagang, harga tersebut naik karena peternak terkendala dengan cuaca sehingga memperlambat perputaran jual beli dan operasional menjadi naik.

Sementara harga daging masih bertahan dengan harga 145 ribu yang dalam hal ini harga tersebut

masih dalam keadaan stabil.

Gubernur juga menyempatkan menghampiri pedagang ikan dan pedagang sayur, sambil bertanya kisaran harga dengan pedagang.

Dimana harga ikan dan sayur masih rata–rata normal belum ada kenaikan.

Sementara itu, Kepala Disperindag Burhannudin juga menegas bahwa pihaknya akan kawal dan awasi pedagang-pedagang untuk tidak menaikkan harga yang semena-mena di atas batas normal harga.

“Kita akan selalu memantau dan berkonsultasi dengan pihak terkait, sampai menjelang lebaran nanti,” katanya.(rm/mk)

Wakil Bupati Bintan Ajak Warga Perangi Terorisme BINTAN, RAKYAT MEDIA–Kejahatan radikalisme yang mengarah kepada aksi terorisme merupakan musuh bersama yang perlu disikapi secara bersama-sama penanganannya, bukan hanya aparat penegak hukum saja, melainkan juga membutuhkan peran serta semua elemen masyarakat. Maka dari itu masyarakat Bintan untuk kompak menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam saat berbuka puasa bersama masyarakat Toapa-

ya di Masjid AT-Taubah, Kampung Mantrust, Desa Toapaya Selatan, Senin (28/ 5) lalu.

“Kalau masyarakat kompak, maka aksi teror di berbagai daerah beberapa waktu yang lalu, tidak ada terjadi,” ujarnya Jika sewaktu-waktu ditemukan hal yang mencurigakan dari satu orang atau sekelompok orang yang tidak dikenal, Dalmasri kembali mengingatkan supaya warga setempat langsung melapor ke pihak berwenang terdekat.

Kepada pendatang yang akan tinggal, ujarnya, sebaiknya segera melapor ke pihak RT setempat untuk didata identitas diri dan keluarganya. Dia juga berharap kerjasama yang baik bisa terjalin pada semua elemen masyarakat sehingga akan lebih mudah melakukan pencegahan-pencegahan atas tindakan kejahatan seperti teror dan tumbuhnya paham radikalisme yang merugikan banyak pihak.

Karenanya Dalmasri menegaskan kembali aksi teror merupakan aksi kejahatan

yang harus dicegah dan diperangi bersama. “Saya sudah katakan bahwa aksi teror adalah kejahatan kemanusiaan yang keji. Kita harus antisipasi, cegah dan perangi aksi tak terpuji ini secara bersamasama,” tegasnya.

Setelah melaksanakan buka puasa bersama masyarakat Kampung Mantrust, Dalmasri Syam dan rombongan melaksanakan salat tarawih di Masjid Jami Al-Hidayah, Kampung Simpangan, Km 16, Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya. (rm/btp)

Hadapi Lebaran

Pemko Tanjungpinang Minta Tambah Stok Gas Elpiji TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Tanjungpinang terus melakukan pemantauan semua harga kebutuhan pokok maupun kebutuhan selama Bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, baik melalui Satgas pangan ataupun BUMD. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Tanjungpinang Drs.Riono, M.Si saat Rapat bersama TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Rabu (29/5) lalu.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Dr. H. Tengku Said

Arif Fadillah, S.Sos, M.Si selaku Pelaksana Harian Tugas TPID Kepri.

Ia mengatakan bahwa untuk menekan harga pasar selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, kita harus bekerja lebih keras untuk memantau perkembangan stock dan harga barang kebutuhan pokok.

“Jangan sampai masyarakat mengeluh dan menyalahkan Pemerintah atas harga yang melonjak tinggi tanpa terpantau oleh Pemerintah, dan selalu memperhatikan harga barang kebutuhan pokok sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan,” ujar Arif.

Pada saat pemaparan masing-

masing kabupaten/kota, Riono selaku Ketua TPID Kota Tanjungpinang dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa kerja keras yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah berjalan baik.

“Inflasi bulan Maret hanya 0,18% dan April kemarin sudah turun menjadi 0,13% ini akan terus kami lakukan pemantauan di lapangan, agar komoditi yang menjadi penyebab Inflasi dapat terus terpantau dan pedagang tidak seenaknya menaikkan harga,” ujar Riono.

Riono juga menyampaikan bahwa Pemko Tanjungpinang sudah melaksanakan pasar murah pada tanggal 2125 Mei kemarin, serta membagikan

sembako gratis kepada 12.000 masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan sampai hari ini masih berjalan.

Menjelang Idul Fitri, selain kebutuhan pokok, minuman kaleng juga termasuk yang mempengaruhi Inflasi di Tanjungpinang. Khusus elpiji, masyarakat tidak perlu khawatir selama libur atau cuti lebaran.

Pemerintah sudah mengantisipasi agar gas elpiji ini tercukupi di Kota Tanjungpinang, kami sudah melakukan permohonan ke Pertamina untuk mendapat tambahan.

“Pemko telah melakukan antisipasi

selama libur panjang dan meminta tambahan kuota gas elpiji sebesar 10%, dan Alhamdulillah dari 10% yang kita ajukan penambahan namun Pertamina menyanggupi 8% untuk menambah kuota gas elpihi tersebut,” ujar Riono.

Sekdaprov Kepri menambahkan, akan membawa semua catatan hasil rapat ini ke Rapat Pimpinan FKPD Provinsi Kepri bersama Gubernur.

“Mudah-mudahan semua masukan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota se-Kepri ini bisa kita temukan solusinya, agar Koordinasi yang kita jalani selama ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Arif. (rm/btN)

Sekda Tanjungpinang

Riono, M.Si

CMYK

ADVERTORIAL Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sabtu, 02 - 08 Juni 2018, MINGGU I

16

3 Investor Mulai Bangun Fasilitas KEK di Bintan GUBERNUR Nurdin Basirun Saat safari Ramadhan di Dhiya’ul Jannah, Tembesi

Gubernur Kepri : Jangan Tinggalkan Masjid dan Jangan Jauhi Sajadah BATAM, RAKYAT MEDIA – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengingatkan umat Islam untuk terus memanfaatkan keberkahan Ramadhan. Tetaplah meramaikan masjid dan jangan jauhi sajadah di bulan penuh berkah ini.

Setelah melewati sepuluh malam pertama, para jamaah diajak memanfaatkan sepuluh malam kedua yang merupakan malam-malam yang penuh pengampunan.

“Jangan meninggalkan masjid, jangan menjauhkan diri dari sajadah. Semakin ke ujung harus kita perbanyak ibadah karena diberi banyak kesempatan keberkahan dan pengampunan,” kata Nurdin saat Safari Ramadan di Masjid Dhiya’ul Jannah, Tembesi, Batam, Sabtu (26/5) lalu.

Apalagi, kata Nurdin, di sepuluh malam terakhir ada malam Lailatul Qadar. Karena, tak ada jaminan tahun depan dipertemukan lagi dengan Ramadan. Semua umat selalu berdoa untuk dipertemukan lagi dengan RamadanRamadan berikutnya.

Didampingi Sekdaprov H TS Arif Fadillah dan sejumlah Kepala OPD, Nurdin terlebih dahulu menunaikan buka puasa di Masjid Jamial Mukmin Tembesi. Sebelumnya, pada Jumat (25/5) malam, Nurdin bersafari di Masjid Baitussalam Tiban Indah, Batam.

Dua masjid yang dijadikan tempat safari oleh Nurdin masih dalam progres pembangunan. Menurut Nurdin, peran masyarakat sangat besar dalam membangun masjid-masjid yang megah dan bagus di Batam ini.

Pemerintah, memang ada membantu, namun tidak seberapa. Nurdin mengatakan, dengan swadaya, ketika masjid sudah jadi, mereka pun ikut memakmurkannya.

“Tak perlu mengklaim kita mengklaim sebagai kota seribu masjid. Biarlah masjid yang bagus banyak berdiri, yang penting kita terus memakmurkannya,” kata Nurdin yang mengaku bangga dengan banyaknya masjid di Kepri ini. (rm/tjp)

PUPR Kepri Ajukan Lelang Proyek Gurindam TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Proyek Gurindam 12 di Tanjungpinang mulai masuk tahap pelelangan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepri sudah mengajukan permintaan lelang proyek Gurindam12 ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Kepri.

Namun, permintaan belum disertakan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pembangunan (BPKP) dan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Proyek Gurindam 12 sudah kita ajukan lelang ke ULP. Progres rencana ini, juga sudah disampaikan ke gubernur lewat rapat evaluasi,” ujar Kadis PUPR Kepri Abu Bakar, Senin (28/5) di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Ditanya apakah pengajuan tersebut sudah disertakan dengan rekomendasi BPKP dan TP4D sesuai dengan permintaan Biro Layanan Pengadaan (BLP) Pemprov Kepri ? Mengenai hal itu, Abu mengatakan pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan kedua instansi tersebut.

“Masih dalam pro-ses, progresnya juga sudah kami je-laskan ke BLP. Kita berharap segera terbit rekomendasi tersebut,” papar Abu Bakar.

Abu Bakar meyakini, proyek penataan kawasan Gurindam 12 senilai Rp 530 miliar tersebut akan berjalan pada Juni nanti. Dari sisi perizinan lingkungan menurutnya sudah tidak ada persoalan lagi. Karena Surat Keterangan Kelaikan Lingkungan (SKKL) sudah dikantongi.

“Karena ini proyek strategis, tentu kita persiapkan dengan matang. Kita berharap Juni nanti, kegiatannya sudah dimulai,” tutup Abu Bakar.

Terpisah, Kepala BLP Kepri Misbardi membenarkan adanya permintaan lelang untuk proyek multi years. Ditegaskan Misbardi, permintaan tersebut masih belum bisa ditayangkan. Selain menunggu adanya rekomendasi BPKP dan TP4D, pihaknya masih akan berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Karena ini mega proyek, tentu kita juga minta pertimbangan LKPP. Tahap pertama ini, nilai proyeknya adalah Rp 93 miliar. Sedangkan manajemen konstruksi sebesar Rp 10 miliar,” ujar Misbardi, kemarin.

Dijelaskan Misbardi, untuk meminimalisir kesalahan pada proses lelang, pihaknya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk berkosultasi dengan BPKP dan TP4D. Ditegaskannya, lebih baik ditunda, dari pada terjadi persoalan hukum.

“Jika belum ada rekomendasi dari kedua lembaga tersebut, proses lelang akan ditunda. Hal ini untuk memimalisir terjadi persoalan hukum saat pembangunan,” papar Misbardi (rm/btp)

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun ingin memastikan program strategis yang mendapat restu Presiden Joko Widodo berjalan sesuai rencana. Salah satunya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “ Kita datang untuk menepis anggapan bahwa pelaksanaan KEK di sini belum berjalan ternyata tidak benar. Semua sudah berjalan sesuai tahapannya,” ujar Nurdin saat berkunjung ke kawasan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI), Kijang, Kabupaten Bintan, Senin (28/5/2018) petang.

Nurdin berharap dukungan berbagai pihak untuk membuat perekonomian Kepri semakin meningkat. Keberadaan KEK Galang Batam ini diharapkan investasi yang masuk semakin gencar.

Sampai saat ini, sudah ada tiga investor Yang memastikan masuk ke kawasan ini untuk membangun berbagai fasilitas. Kepastian tiga investor itu disampaikan Santoni, Direktur PT. BAI. Salah satunya, kata Santoni adalah pembangunan smelter yang mana komponen-komponennya sudah masuk ke lokasi. Beberapa pabrik sedang dibangun dan dalam proses pengerjaan.

Pengerjaan tersebut langsung mulai berjalan kata Santoni karena sudah terbitnya PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus ini. “Untuk itu kita sudah bisa bergerak,

GUBENUR Kepri tinjau lokasi proyek

semua komponen sendiri kita langsung impor dari luar negeri,” lanjut Santoni. Komponen yang diimport memang yang tidak ada d negeri ini.

Nurdin pun menyaksikan langsung proses bongkar beberapa bahan yang mulai masuk ke kawasan ini.

Menurut Nurdin, pihaknya terus mencari terobosan untuk memperbanyak masuknya investasi di Kepri. KEK salah satunya. Investasi ini yang nantinya akan memacu

dan memicu pertumbuhan ekonomi Kepri.

Nurdin menambahkan, terwujudnya KEK diyakini semakin menarik minat investor untuk berinvestasi di Kepri. Dengan demikian, lapangan kerja semakin terbuka bagi masyarakat Kepri.

Nurdin berpesan, agar pengelola kawasan lebih mengutamakan anak-anak daerah dalam mengisi peluang yang ada. Karena Nurdin ingin putra-putri Kepri ikut ber-

partipiasi dalam menumbuhkembangkan ekonomi daerah ini.

“Manfaatkan peluang yang ada.

Persiapkan diri dengan kemampuan mumpuni,” kata Nurdin.

Santoni memastikan pihaknya akan memprioritaskan tenaga kerja asli daerah. Apalagi pengerjaan proyek ini akan menyerap ribuan tenaga kerja hingga selesai. “Sesuai arahan Bapak Gubernur kita juga akan memprioritaskan tenaga kerja asli daerah,” kata Santoni. (rm/wk)

Wagub Kepri Safari Ramadhan Sejumlah Masjid di Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur Kepri H. Isdianto dan rombongan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tokoh-tokoh masyarakat melakukan Safari Ramadan ke sejumlah Masjid di Kota Batam.

Wakil Gubernur mengawali Safari Ramadannya sekaligus memberikan bantuan kepada anak yatim, memberikan uang saku kepada bilal masjid dan bantuan kepada sejumlah masjid di Kota Batam. Bantuan yang diberikan kepada sejumlah masjid jumlahnya berfariasi sesuai kebutuhan yaitu dari mulai Rp 25 juta sampai Rp 50 juta.

Koordinator safari ramadhan H Saidul Kudri mengatakan, masjid yang sudah dikonjungi Wakil Gubernur dalam rangka Safari Ramadhan diantaranya Masjid Tanjungucang, Ppemda I Batuaji, Muka Kuning, Pesona Indah Tahap ke-II dan Kelurahan Bengkong.

Sedangkan di Kecamatan Sa-

WAKIL Gubernur Kepri Isdianto didampingi koordinator rombongan Saidul Kudri foto bersama jamaah

gung lanjut Saidul, Masjid Sagulung Jaya, Bengkong Mahkota dan bengkong Sadai. Sementara di Kecamatan Batam Kota, yaitu Kampung Melayu Nusajaya dan Duta Mas Plamo.” Sekarang kami berada di Natuna dalam rangka melakukan Safari Ramadhan,”kata saidul Kudri.

Sebelumnya Wakil Gubernur Isdianto juga melakukan Safari Ramadandi Kabupaten Lingga, di Lingga Wagub dan rombongan melakukan Salat Tarawih di Masjid Hidayatul Islamiyah di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara.

Dalam kesempatan itu Wakil Guber-

nur mengajak masyarakat Lingga untuk saling bahu-membahu membangun Kabupaten Lingga. Menjaga silaturahmi satu sama lain serta tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bertujuan memecah belah.

Wakil Gubernur juga bercerita kapada para jamaah seputar perjalanannya hingga dilantik menjadi wakil Gubernur. Menurutnya Kepri ini sangat luas dan Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun membutuhkan sosok wakil atau partner untuk membantu melancarkan tugas-tugasnya.

Maka seiring perjalanan waktu, maka dilantiklah dirinya menjadi Wakil Gubernur.

“Setelah dilantik maka kami memohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Kepri, agar saya dan Bapak Nurdin Basirun sebagai Gubernur bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan penuh tanggung jawab,” kata Isdianto. (rm/md)

Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat

DPRD Nilai Kinerja Pemprov Kepri di Tahun 2017 Buruk

PIMPINAN DPRD Kepri menyampaikan hasil laporan Pansus LKPj Pemprov Kepri APBD TA 2017.

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-DPRD menilai kinerja Pemerintah Provinsi Kepri terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran APBD 2017 buruk dan mengalami kemunduran dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) APBD 2017 provinsi Kepri, dalam rapat istimewa DPRD Kepri di Gedung DPRD, Senin (28/5/2018).

Ketua Pansus LKPj APBD Kepri 2017, Taba Iskandar menilai dua tahun kepimpinan Nurdin Basirun mengalami kemunduran. Dari hasil penilaian, didapati beberapa indikator yang sungguh memprihatikan.

“Tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran terbuka di Provinsi Kepri sepanjang 2017 mengalami peningkatan. Sementara di satu sisi, pertumbuhan ekonomi kita mengalami penurunan,” kata Taba Iskandar dalam laporan akhir Pansus LKPj. Dikatakan Taba, angka ke-

miskinan terus meningkat, yaitu tahun 2015 sebesar 5,78 persen, tahun 2016 naik menjadi 5,84 persen dan tahun 2017 kembali naik menjadi 6,13 persen.

Selain itu, secara absolut jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan, dari 120.020 jiwa pada tahun 2015 menjadi 128.430 jiwa tahun 2016, dan pada tahuan 2017 kembali naik skitar 3.410 jiwa.

Akibatnya, jumlah penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 hingga tahun 2017 terus mengalami kenaikan dari 119.00 pada tahun 2013 meningkat menjadi sebanyak 125.370 jiwa pada tahun 2017.

Kondisi ini tambah Politisi Golkar ini, berbeda dengan kondisi nasional tahun 2017 yang secara nasional malah mengalami penurunan.

Di sektor lapangan kerja, Pemprov Kepri juga dianggap gagal membuat terobosan untuk membuka lapangan kerja. Hingga mengakibatkan, tingkat Pen-

gangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 mencapai 7,16 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 5,63 persen. ”Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau paling tinggi,” kata Taba Iskandar.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, Pansus menyatakan, pada tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi 2,01 persen. Padahal, sebelumnya pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kepri masih berada pada angka 5,03 persen dan tahun 2015 menjadi 6,02 persen.

Selain angka-angka tersebut, kinerja anggaran Pemprov Kepri juga dinilai memprihatinkan.

Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Kepri saat ini 39,88 persen masih bersumber pendapatan transfer dan 0,021 persen bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah.

Hal ini menunjukan bahwa APBD Provinsi Kepulauan Riau masih bergantung dari Pemerintah Pusat sebesar 39,88 persen untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah.

Terhadap pengelolaan pendapatan daerah, Pansus memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk elakukan kajian atas potensi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kedua, membentuk tim khusus untuk mendorong pencapaian realisasi pendapatan karena realisasi penerimaan yang telah ditetapkan banyak yang tidak mencapai target. (rm/btd)

DANLANTAMAL IV Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno berasama Wagub Isdianto tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Tanjungpinang.

Pemprov dan FKPD Kepri Lakukan Tabur Bunga di Makam Pahlawan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Peringati Hari Kesaktian Pancasila 1 juni 2018, Pemerintah Provinsi Kepri bersama seluruh unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulaua Riau (Kepri) bersama seluruh ASN dan pelajar melaksanakan Upacara Bendera, di lapangan kantor Gubernur Kepri di Istana kota Piring Dompak, Tanjungpinang.

Tampil sebagai inspektur upacara Wakil Gubernur, Isdianto serta diikuti pasukan dari TNI/Polri, PNS Pemprov Kepri serta pelajar dan pramuka.

Dalam upacara peringatan tersebut, Wakil Gubernur Kepri Isdianto selaku Inpektur upacara membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo. Dalam amanahnya, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, harus dimanfaatkan sebagai momen pengingat, momen

pemacu dan momen aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

“Mari terus amalkan warisan mulia para founding father Negeri ini untuk kemajukan bangsa dan sekaligus juga menjadi sumbangsih Indonesia pada masyarakat dunia,” ujarnya.

Negara manapun di dunia, tambah Isdianto, akan selalu berproses menjadi masyarakat yang bhinneka dan majemuk. Dan juga mengakui, hingga saat ini masih seringkali, kemajemukan di Indonesia dibayang-bayangi intoleransi, ketidak-bersatuan dan ketidak-gotongroyongan.

“Melalui peringatan hari lahirnya Pancasila sebagai filsafah bangsa ini, saatnya kita berbagi pengalaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam bertoleransi serta dalam membangun persatuan dan kebersaamaan,” kata Isdianto. (rm/btd)