Edisi 215

CMYK

Berdasarkan Temuan BPK RI, Bendahara Dinas Pertambangan dan Energi Karimun Palsukan Nota, Kwitansi dan Stempel Penanggung Jawab Senin, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH

Baca Hal 10

KORAN UMUM

16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

SENIN, 16 - 23 OKTOBER 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Ini Sudah Lolos Verifikasi Administrasi di Dewan Pers

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 215 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Penggunaan Dana APBD Kepri Sarat Penyimpangan BATAM, RAKYAT MEDIA-Sejak disahkan UU No.32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah yang memberikankewenangan lebih besar kepada kepala daerah untuk mengelola daerahnya. Diperkuatdengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antarapemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepatterwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah ternyata banyak mengisahkan persoalan hukum.

Terutama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, saatini banyak pejabat daerah yang tersandung masalah hukum, bahkan ada 318 pejabat yangdiduga terkait dengan kasus korupsi. Baik korupsi kolektif oleh eksekutif daerah maupun legislatif daerah terhadap keuangan APBD menjadipemandangan di hampir semua daerah di wilayah Indonesia.

Korupsi kolektif, pelaku korupsi melakukan konspirasi saling menguntungkan

antara DPRD dan eksekutif. Eksekutif daerahmaupun legislatif daerah yang mempunyai kewenangan dalam proses pembuatan, penyusunan,dan pengesahan APBD justru bertindak sebagai pelaku. Penyimpangan terjadi mulai dari penyusunan APBD tidak melibatkan partisipasimasyarakat, prosentase belanja rutin lebih membengkak daripada belanja pembangunan,serta pengalokasian pos anggaran banyak menyimpang dari peraturan telahditetapkan.

Selain itu, pengalokasian APBD lebih banyak tersedot untuk belanja rutin dan perjalanan dinasdaripada pembangunan, hal ini menunjukan bahwa orientasi Pemerintah daerahlebih mengutamakankepentingan belanja aparat daripada Bersambung

KANTOR Gubernur Provinsi Kepri di Dompak Tanjungpinang

ke Hal 2

Jokowi Tawarkan Pelajar Laos Sekolah di Indonesia JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisoulith beserta Ibu Naly Sisoulith pada Kamis, 12 Oktober 2017, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

PM Laos beserta delegasinya tiba di Istana Kepresidenan Bogor sekira pukul 10.15 WIB. Kedatangannya disambut dengan pasukan kehorma-

tan dan korps musik oleh Paspampres untuk kemudian dilanjutkan dengan upacara Bersambung ke Hal 2

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri

Arif Fadillah PRESIDEN Jokowi terima kunjungan Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Rakyat Laos

Dua Auditor BPK Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor JAKARTA, RAKYAT MEDIAAuditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiridan Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK Ali Sadliakan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/10/2017).

Keduanya akan mendengar

Kejati Kepri Kembali Periksa Mantan Kasi Datun Kejari Batam

pembacaan surat dakwaan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persidangan dijadwalkan pukul 09.00 WIB. Rochmadi dan Ali Sadli diduga menerima suap dari Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Bersambung ke Hal 2

Presiden Jokowi, Remikan Jalan Tol Medan-Binjai MEDAN, RAKYAT MEDIAJalan tol Medan-Binjai baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada Jumat (13/10/ 2017) lalu. Sehari setelah itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memberi sinyal ke PT Hutama Karya (Persero) untuk menjual tol tersebut.

Gelapkan Uang Asuransi PNS Pemko Batam Rp55 Miliar

Tol Medan-Binjai seksi 2-3 (Heltevia-Binjai) yang sudah selesai sepanjang 10,46 km.

Dari ruas tol Medan-Binjai ini memang masih terputus, sebab ada masalah lahan dalam pembangunan jalan tol seksi Tanjung Mulia sepanjang 3,3 Bersambung ke Hal 2

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Kepri Yunan Harjaka

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Kasi Datun Kejari Batam, M Syafii, yang telah ditetapkan sebagai tersangkaoleh Kejaksaan Tinggi Kepri terkait kasus dugaan korupsi dana asuransi kesehatan (Askes) dan jaminan hari tua (JHT) PNS dan tenaga harian lepas (THL) Pemko Batam senilai Rp 55 miliar. Kamis (12/10/ 2017) kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri.

Tersangka M Syafii diperiksa penyidik selama sekitar 7 jam, namun saat keluar dari ruangan penyidik M

Syafii terlihat tegang. Pada saat diperiksa penyidik tersangka M Safii masih mengunakan seragam dinas kejaksaan Kejaksaan.M Syafii tak banyak bicara. Ia langsung bergegas menuju mobil berwarna hitam BP 1955 BQ yang terpakir di depan kantor Kejati Kepri. Saat ditanya terkait pemeriksaan dirinya, M Syafii malah membanting pintu mobilnya dengan keras.

Sementara Wakil Kepala Kejati Kepri, Asri Agung mengatakan, bahwa M Syafii diperik-

sa oleh penyidik sebagai saksi terhadap tersangka Muhammad Nasihan. Sebelumnya, kedua tersangka sempat Bersambung ke Hal 2

Harapan Kemendagri kepada Anies-Sandi JAKARTA, RAKYAT MEDIAGubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (16/10/ 2017). Direktur Jenderal Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono berharap, setelah resmi dilantik, Anies-Sandi tak langsung melakukan pergantian jajaran di bawahnya.

Menurut dia, hal ini perlu diingat karena gubernur dan wakil gubernur berbeda dengan presiden dan wakil presiden. Pergantian presiden dan wakil presiden selalu diikuti pergantian kabinet.”Gubernur dan wakil gubernur berbeda, tidak harus diikuti pergantian kepala SKPD. Ini tidak harus diikuti SKPD diganti sebagaimana pergantian kabinet,” kata Sumarsono, yang biasa disapa Soni, saat dihubungi wartawan, Minggu (15/10/2017).

Ia mengatakan, ada aturan kepala daerah dan wakilnya tak boleh melakukan perubahan personel daerah selama enam

Natasha Wilona

Mirip San Chai Meteor Garden SETELAH Anak Sekolahan serta Mawar dan Melati, Natasha Wilonakini tengah syuting sinetron terbaru yang akan tayang di SCTV. Di sinteron terbarunya nanti, Wilona punya penampilan yang khas.

MENTERI PUPR tengah memberikan ppenjelas terkait jalan tol tersebut

Bersambung ke Hal 13

DIREKTUR Jenderal Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono

bulan setelah dilantik.Akan tetapi, jika terpaksa dan kebutuhan mendesak, perubahan untuk satu atau dua personel diperbolehkan dengan catatan harus dengan izin tertulis Menteri Dalam Negeri.”Oktober sampai April berarti. Kalau tak dapat izin tapi melakukan perubahan itu namanya pelanggaran Undang-Undang, dapat sanksi pembatalan gubernur,” ujar dia.

Bersambung ke Hal 2

STOP PERS Berhubung masih mengaku ngaku sebagai wartawan Koran Rakyat Media Bersama ini diberitahukan kepada Instansi pemerintah/ Pengusaha Swasta dan masyarakat luas khusus di Batam dan Kepri umumnya bahwa nama 1. Andi.S tempat Tinggal Belakang Padang 2. Winarto Tempat tinggal di Jodoh 3. Trianto Tempat Tinggal perumahan Bandara Ke tiga nama tersebut telah dipecat dari wartawan Koran Rakyat Media segala tindak tanduknya yang dapat merugikan masyarakat bukan menjadi tanggung jawab kami. Demikian juga Kartu Pers yang masih ditangan mereka sejak pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tertanda Redaksi

CMYK

SAMBUNGAN

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

APUP Tingkatkan Posisi Tawar Pengusaha Ikan SIMPANG EMPAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) membentuk Asosiasi Pelaku Usaha Perikanan (APUP) dalam rangka peningkatan posisi tawar para pelaku usaha perikanan di daerah itu, Rabu.

Kepala Dinas Perikanan, Arial Effendi didampingi Sekretaris, Luthfi mengatakan asosiasi itu bertujuan untuk menyatukan keinginan ke arah yang lebih baik terutama dari segi ekonomi.

Menurutnya APUP dibentuk setelah perbincangan panjang pelaku usaha perikanan. Sebagai pemerintah daerah yang berkewajiban mencari solusi dari setiap permasalahan masyarakat terutama dinas yang menaungi pelaku usaha perikanan. Bahwasanya posisi tawar dari pelaku usaha mengalami hambatan dan susah untuk bersaing di pasaran.

Ia menyebutkan perlu dibentuk suatu wadah perkumpulan pelaku usaha perikanan di Pasaman Barat.

Selama ini posisi tawar pelaku usaha perikanan Pasaman Barat pada posisi yang lemah. Baik dipenyediaan sarana produksi seperti pengadaan benih ikan dan pakan ikan maupun di segi pemasaran hasil produksi.

Sekretaris Dinas Perikanan Pasaman Barat, Luthfi menambahkan permasalahan perikanan tidak hanya berputar pada satu titik produksi ikan saja. Sebab, adakalanya ikan tersebut mengalami hambatan mulai dari produksi, bibit dan pemasaran.

Semua permasalahan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Jika satu masalah saja bisa diuraikan, maka masalah berikutnya akan mudah diselesaikan. ”Seperti produksi ikan yang sudah dihasilkan para pelaku usaha tidak bisa dipasarkan.

Hal ini terjadi karena pelaku usaha tidak mengetahui pangsa pasar yang jelas ataupun untuk membantu mendapatkan akses permodalan ke pihak perbankan,” katanya.

Jokowi Tawarkan penyambutan dan pemeriksaan pasukan.

Presiden Joko Widodo sendiri menyambut baik kunjungan resmi pertama Thongloun Sisoulith selaku PM Laos. Apalagi di tahun ini kedua negara juga memperingati terjalinnya hubungan diplomatik yang berjalan dengan sangat baik selama 60 tahun.”Saya mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan baik di Laos dan Indonesia. Dalam kurun waktu 60 tahun juga telah terbangun hubungan bilateral yang solid, yang menjunjung prinsip saling percaya dan menghormati,” ujar Presiden mengawali pertemuan bilateral.

Dalam pertemuan bilateral itu, Indonesia dan Laos melakukan pembicaraan yang cukup produktif, terbuka, dan bersahabat. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyaknya pembicaraan dan kesepakatan yang dibuat antara kedua negara. ”PM Thongloun Sisoulith dan saya telah memfokuskan diskusi untuk memperkuat kerja sama dari beberapa bidang prioritas, yaitu perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya,” ujar Presiden saat sesi pernyataan

pers bersama.

Kunjungan perdana PM Thongloun Sisoulith ke Indonesia dengan membawa delegasi bisnisnya mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Presiden percaya bahwa pertemuan-pertemuan bisnis yang dilakukan nantinya akan meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi kedua negara. ”Merupakan hal istimewa bagi PM Thongloun Sisoulith juga telah mengunjungi Trade Expo Indonesia 2017,” imbuh Presiden.

Menurutnya, dari sekian banyak sektor, sektor energi, pertambangan, dan pertanian merupakan bidang kerja sama perdagangan yang dapat didorong lebih jauh oleh kedua negara. Investor Indonesia sendiri disebutnya sangat tertarik menanamkan modal di bidang pupuk dan pertambangan.”Selain itu, industri strategis Indonesia juga siap menyediakan produk-produk yang berkualitas seperti pesawat dan alat utama sistem pertahanan sesuai dengan yang diperlukan Laos,” lanjutnya.

Hal lain yang menjadi komitmen kuat kedua negara ialah kerja sama dalam mengurangi

Dua Auditor Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo.

Uang sebesar Rp 240 juta diduga diberikan dengan maksud agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Lapo-

ran Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Padahal, dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK menemukan temuan Rp 550 miliar yang tidak diyakini kebenarannya di Kemendes dan PDTT.Temuan itu karena anggaran belum bisa diper-

panjang tol Padang-Pekanbaru mencapai 180 km, sehingga membutuhkan dana yang besar.

“Sehingga bisa sepenuhnya membiayai Padang-Pekanbaru, karena sekarang PadangPekanbaru belum semua pendanaannya, baru bisa sampai Sicincin. Tapi semua jalan terus,” papar Rini di Deli Serdang, Sabtu (14/10/2017).

Namun, Rini belum dapat menjabarkan berapa nilai jual tol Medan-Binjai dan kapan bisa dilakukan.”Kalau nilainya bagus, ya. Itu yang kita kerjakan. Jadi ada beberapa titik

Harapan Kemendagri Selain itu, kata Soni, pekerjaan rumah Anies-Sandi adalah melakukan konsolidasi antara dua pendukung calon yang sempat “panas” saat Pilkada DKI 2017 lalu.”Pilkada serentak yang lalu betul-betul sangat pertarungan sengit karena ada penistaan agama, kelompok terbelah. Maka tugas berat Anies-Sandi adalah melakukan konsolidasi itu, dua paslon pendukungnya, harus jadi satu kesatuan,” ujar Soni.

Soni mengatakan, konsolidasi tersebut tak hanya untuk antar-pendukung pasangan ca-

Sambungan Hal. 1

penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nota kesepahaman mengenai hal tersebut merupakan salah satu yang disepakati kedua negara.

“Sangat penting pula untuk digarisbawahi keinginan kita untuk bekerja sama dalam memerangi penyalahgunaan obatobatan dan perdagangan narkotik secara ilegal. Saya berharap MoU kerja sama pengawasan dan obat dapat segera ditindaklanjuti,” ucapnya.

Sementara di bidang pendidikan, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung Laos dalam program peningkatan sumber daya manusianya. Presiden dalam hal ini menyambut baik para pelajar Laos yang akan menempuh pendidikan di Indonesia.

“Saya percaya bahwa hubungan bilateral yang sangat baik antara kedua negara selama 60 tahun dan di masa yang akan datang harus dapat dinikmati oleh masyarakat kedua negara.

Karena itu kita akan terus meningkatkan kerja sama demi kemakmuran masyarakat kedua negara,” ujar Presiden mengakhiri pernyataannya. (rm/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden) Sambungan Hal. 1

Presiden Jokowi km. Tol seksi ini masih menunggu proses pembebasan lahan yang ditargetkan akan selesai Desember ini.

Hutama Karya sudah diberi mandat untuk membangun beberapa ruas tol yang termasuk bagian Tol Trans Sumatra. Penjualan tol ini untuk bisa mendapatkan dana segar dan bisa membangun ruas tol lainnya.

Salah satu tol yang akan dibangun adalah Padang-Pekanbaru.

Rini menambahkan, jika tol Medan-Binjai dijual, maka dana segar yang bakal diraih dapat membiayai pembangunan Padang-Pekanbaru. Sebab,

Jika asosiasi berjalan sesuai dengan rencana ke depannya bisa mencarikan solusi dan bisa menjembatani permasalahan yang dihadapi para pelaku perikanan. Baik kepada pemerintah maupun kepada pihak lain yang erat hubungannya dengan asosiasi tersebut.”Ibarat sapu lidi, jika berjalan sendiri-sendiri tidak memiliki kekuatan untuk lebih maksimal dalam mencapai tujuan,” katanya.

Ia mengharapkan asosiasi ini akan bisa menggalang kekuatan dari permasalahan yang dihadapi selama ini.

Termasuk berperan dalam pendistribusian paket bantuan-bantuan ke masyarakat mulai dari pembuatan proposal, melakukan identifikasi dan verifikasi serta penyerahan paket bantuannya.

Anggota asosiasi itu adalah semua pelaku usaha perikanan di Pasaman Barat baik itu pembudidaya ikan, unit pembenihan rakyat, kelompok nelayan dan pengolah ikan dengan jumlah anggota sekitar 300 orang.(rm/Robbisam)

lon. Tetapi juga konsolidasi terkait program pembangunan yakni program strategis nasional.”Ada beban luar biasa ketika dapat tugas menyelesaikan program strategis nasional yang dibebankan Presiden. Misalnyanya Asian Games. Ini harus jadi prioritas. Nah, konsolidasi pada infrastruktur yang merupakan proyek strategis,” ujar dia.

Terakhir, mengonsolidasikan warga Betawi sebagai ruh Jakarta yang tidak boleh semakin tergusur ke daerah pinggiran. Menurut Soni, hal ini perlu jadi perhatian Anies-

tanggungjawabkan.

Rochmadi dan Ali Sadli ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Mei 2017. Setelah ditangkap, keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Di hadapan majelis hakim, menteri desa mengaku tidak tahu soal dugaan suap untuk auditor BPK. (rm/ktv) Sambungan Hal. 1

yang kita anggap, ada bagusnya kita lepaskan, karena terutama yang kepemilikan Hutama Karya,” jelasnya.

Menurut Rini, selama ini tugas Hutama Karya dalam menggarap Tol Trans Sumatera sangat berat.”Karen Hutama Karya memiliki tanggung jawab yang paling berat, paling besar untuk jalur Trans Sumatra. Kalau Trans Sumatera mau dipercepat pembangunannya, maka kita harus lakukan hal-hal seperti ini.

Jadi kalau yang udah selesai, IRR-nya bagus ya kita tawarkan ke semua pihak,” tutupnya.(rm/ sup).

Sambungan Hal. 1

Sandi.”Agar jadi pertimbangan utama, untuk diterjemahkan.

Sebab, membangun Jakarta tak boeh meninggalkan budaya.

Kalau tidak, Jakarta kehilangan ikon Betawinya,” kata Soni.

“Karena Jakarta plural maka konsolidasi antar-agama, budaya penting. Anies-Sandi harus menempatkan diri sebagai negarawan yang nasionalis. Semangat kebangsaan penting untuk bisa menaungi pluralisme yang ada di Jakarta. Itu tugas penting Anies-Sandi,” kata mantan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu.(rm/kps).

Penggunaan Dana untuk pembangunan masyarakat. Anggaran APBD di berbagai daerah banyak bocor akibat kejahatan korupsi kolektif yang dilakukan oleh oknum pejabat daerah.

Hal ini agaknya yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau saat ini,pengelolaan dan penggunaan APBD Kepri tahun 2015 dan 2016 terindikasi banyak bermasalah dan penyimpangan. Bobroknya pengelolaan anggaran APBD Kepri sejak Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri sebagai pengelola anggaran dijabat oleh Arif Fadillah. Tahun anggaran 2016, sedikitnya ada 24 kasus pengelolaan dan penggunaan anggaran yang diduga bermasalah dan terindikasi penyimpangan.

Indikasi ini diketahui dari laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2016.Aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebenarnya sudah bisa melakukan mengusut terkait dugaan penyimpangan Anggaran APBD Provinsi Kepri yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut.

Berdasarkan data diperoleh koran Rakyat Media,dari hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Kepri terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepri tahun 2015 dan 2016, ditemukan potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar.Terdapat 24 kasus pelanggaran realisasi anggaran yang ditemukan BPK baik pelanggaran administrasi ketidak patuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan maupun dugaan penyimpangan terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Pelanggaran administrasi yeng terjadi terkait ketidak patuhan terhadap Undang Undang diantaranya Pengendalian atas kewajiban Pertambangan yang memperoleh ijin Usaha Pertambangan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menempatkan Dana Jaminan reklamasi dan Pascatambang tidak dilaksanakan secara memadai dan benar.

Pengalihan Personil, pendanaan, Saranan dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Kepri juga tidak dilaksanakan secara memadai. Penyaluran bagi hasil pajak Provinsi Kepri ke Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2016 terlambat dilaksanakan. Belanja Honorium pada Dinas Pendapatan dan RSUD Tanjunguban melebihi Standar harga Satuan (SSH).

Pemberian dan Pelaporan bantuan belanja tak terduga tidak sesuai ketentuan.

Sementara pelanggaran yang diduga mengarah ke pelanggaran hukum antara lain pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk keperluan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perjalanan Dinas. Sedikitnya ratusan juta penyimpangan anggaran terungkap di instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepri.

Dimana pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepri, merealisasi-

kan belanja barang dan jasa sebesar Rp2,710,422,936. Dari realisasi tersebut belanja BBM sebesar Rp101,840,000.

Namun anggaran yang digunakan untuk pembayaran BBM tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kupon pembelian BBM yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban menggunakan kupon BBM palsu.

Selain itu, kupon BBM yang digunakan BPBD tidak mencantumkan harga pembelian BBM, tapi hanya mencantumkan jenis dan jumlah BBM sehingga tidak jelas pertanggungjawabannya atas realisasi belanja BBM yang dikeluarkan.

Tak hanya itu, pelanggaran dan penyimpangan anggaran juga terjadi dalam realisasi perjalanan Dinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp 1,183,069,700. Dimana dalam merealisasikan anggaran perjalanan dinas tersebut tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban dan bukti yang lengkap, seperti dokumen SPPD, laporan pelaksanaan perjalanan dinas, boarding pass pesawat, seaport tax kapal, bukti pembayaran penginapan atau hotel yang sah dan tidak melampirkan daftar pengeluaran rill serta perjalanan dinas tidak sesuai dengan tanggal pada SPT hingga tiket pesawat udara fiktif.

Dugaan penyimpangan lain dari LHP BPK tersebut, diketahui terhadap belanja pemeliharaan kenderaan dinas anggota DPRD kepri pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah ditemukan tidak berdasarkan bukti yang sebenarnya dan fiktif. Laporan pemberian dan bantuan tak terduga tidak sesuai dengan ketentuan.

Pelanggaran lain adalah, kelebihan pembayaran sejumlah paket proyek hingga ratusan juta, diantaranya kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan proyek pada Dinas Pendidikan Kepri. Kelebihan pembayaran delapan paket pekerjaan proyek di lima OPD sebesar Rp 950,219,192. Meski kelebihan pembayaran paket proyek tersebut sudah ada yang dikembalikan ke kas daerah, namun secara hukum pejabat di instansi tersebut sudah ada niat untuk melakukan kecurangan.

Dari temuan LHP BPK RI perwakilan Provinsi Kepri, dugaan penyimpangan anggaran APBD yang paling banyak terjadi dan menjadi sorotan publik adalah penyimpangan di Dinas Pendidikan Kepri. Administasi di instansi yang dipimpin Arfin Nasir ini dinilai sangat bobrok Betapa tidak, pada tahun 2015 Laporan keuangan di Dinas Pendidikan Kepri diduga banyak penyimpangan dan sarat Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN), baik penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun pelaksanaan kegiatan proyek. Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Kepri merealisasikan Anggaran belanja sebesar Rp175,416,265,,051 atau 90,97 persen dari anggaran sebesar

Sambungan Hal. 1

Rp192,828,101,311.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp30,655,057,999, merupakan belanja pegawai, dan sebesar Rp136,999,574,052 untuk anggaran barang/jasa dan sebesar Rp7,761,633,400 belanja modal. Sedangkan realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga dalam kegiatan hibah pengadaan barang/jasa sekolah dan lembaga pendidikan di Provinsi Kepri sebesar Rp93,831,648,438 Namun dalam pengadaan barang/jasa untuk SMA di Provinsi Riau seperti SMAN 1 Serasan, SMAN 1 Lingga, SMAN 3 Kundur, SMAN 5 Bintan, SMAN 4 Tanjungpinang, SMAN 3 Batam dan SMAN 4 Batam yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, sebagai pelaksana kegiatan atau perusahaan pemenang lelang dilaksanakan oleh CV Subi Indah dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2,075,188,500, ternyata CV Subi Indah sebagai pemanang lelang masuk dalam daftar hitam atau perusahaan yang telah di blacklist oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kemudian, pengadaan Sistem Informasi Profil dan kinerja Dinas Pendidkan Provinsi Kepri sebesar Rp1,656,666,000, sebagai kontraktor pelaksana kegiatan atau penyedia barang PT.Pradipta Intimedia Selaras.

Akan tetapi, harga barang yang dimasukan PT PIS digelembungkan sebesar Rp258,250,000 dari Standar Satuan Hharga (SSH) sehingga bertentangan dengan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu, BPK juga menemukan dugaan penyimpangan kelebihan pembayaran atas delapan paket Pekerjaan barang dan jasa pada lima organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 950,2 juta.

Dimana pada tahun 2016 Pemprov Kepri telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp 367,2 miliar dengan realisasi sebesar Rp 303,2 miliar atau 82,56 persen.

Dari delapan paket kelebehihan pembayaran tersebut diantaranya terdapat kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp 22,8 persen, kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan Rumah Sakit Daerah Tanjung Uban sebesar Rp 50,2 juta, Biro perlengkapan Sekretariat Daerah Rp 24,7 juta, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan sebesar Rp 439,5 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 147,8 juta.

Dugaan penyimpangan anggaran APBD tahun 2016 juga terjadi di Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kepualuan Riau. Tak tanggung tanggung, temuan BPK RI adanya dugaan penyelewengan anggaran APBD di Biro Humas Pemprov Kepri nilainya mencapai Rp 3,722,554,957 dari realisasi Anggaran sebesar 84,574,155,010 atau 96,46 persen dari jumlah Anggaran sebesar Rp 87,675,,724,316.

Dari jumlah anggaran tersebut, Rp 22,924,,813,562 diantaranya merupakan anggaran

Kejati Kepri mangkir tiga kali dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangannya.”Ini pemanggilan ketiga terhadap kedua tersangka, kali ini tersangka M Syafii datang kita panggil, untuk tersangka M Nasihan nantinya akan dilakukan pemanggilan paksa,” katanya.

Sebelumnya Kejati Kepri menetapkan jaksa pengacara negara M Syafii dan pengacara asuransi PT Bumi Asih Jaya (BAJ) M Nasihan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana asuransi PNS Batam.

Uang yang dikuras mencapai Rp 55 miliar.

Kasus ini berawal dari BAJ yang menyatakan pailit dan hanya sanggup membayar Rp 55 miliar dari Rp 208 miliar dana asuransi milik PNS Batam itu. Oleh

rutinitas Perkantoran untuk keperluan akomodasi/penginapan tamu tamu Pemerintahan Provinsi Kepri sebesar Rp 1,797,920,249. Akan tetapi, pengeluaran anggaran tersebut tidak memiliki bukti pengeluaran uang seperti catatan, nama, indentitas, tujuan/kegiatan tamu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Sementarasebesar Rp 1,9 miliar untuk membayar tagihan tiket pesawat tamu kepada biro jasa PT Batam Paradiso Tour & Travel dan PT Musafir Tour & Travel. Pengeluaran anggaran pembayaran tiket pesawat tidak memiliki bukti yang jelas.

Dan lebih menariknya lagi, dari penggunaan anggaran akomodasi penginapan atau Hotel dan pembelian tiket pesawat. Sebesar Rp 166,296,079 dan Rp 86, 433,,650 merupakan pembayaran hotel dan pembelian tiket pesawat untuk anggota DPRD Kepri. Temuan BPK RI terkait pengeluaran dana akomodasi penginapan atau Hotel dan pembelian tiket pesawat kondisi tersebut disebabkan Sekertaris daerah, Kepala Biro Humas dan Protokol telah merealisasikan pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya untuk dibebankan pada keuangan daerah.

Selain itu, di LHP BPK RIjuga tercatat, ada sekitar 32 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di Provinsi Kepulauan Riau, yang tidak menempatkan dana jaminan tahap eksplorasi. Padahal jaminan Reklamasi wajib dikeluarkan bagi perusahaan pertambangan, tujuannya agar Gubernur mudah menunjuk pihak ketiga jika perusahaan pemegang izin tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan perjanjian.

Total dana reklamasi dari 15 perusahaan pemegang IUP yang seharusnya wajib memiliki jaminan reklamasi pada tahun 2016 sebesar Rp 18 miliar. Namun perusahaan yang baru memenuhi kewajiban simpanan tersebut hanya Rp 1 miliar. Sedangkan dari 20 perusahaan pemegang IUP operasi Pruduksi yang diterbitkan maupun diperpanjang oleh pemerintah daerah sebesar Rp 12,2 miliar dan baru empat perusahaan yang memenuhi kewajiban dengan jumlah jaminan Rp 727 juta.

Ironisnya lagi, dana jaminan dan pascatambang tersebut tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Hal ini bisa berakibat menjadi resiko dan membebani keuangan daerah sebesar Rp 28 miliar, jika lahan dan lingkungan yang rusak ditinggal perusahaan pemegang IUP tanpa direklamasi terlebih dahulu.

Hingga berita ini naik cetak Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Kepri Arif Fadillah, belum berhasil dikonfirmasi.

Demikian juga Kepala Biro humas dan Protokol Nelwan, ketika dikonfirmasi media ini ke ponselnya terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran akomodasi/penginapan dan pembelian tiket pesawat di biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri belum berhasil dikonfirmasi. Ketika dihubungi melalui pesam singkat atau SMS juga tidak dibalas.(rm/mawardi).

Sambungan Hal. 1

keduanya, dana yang berada di asuransi tersebut dipindahkan ke rekening pribadi. Syafii saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negeri Kejaksaan Negeri Batam.

M Safii ketika itu mewakili Pemko Batam untuk melakukan gugatan terhadap BAJ. Di pertengahan jalan Syafii justru diduga bersekongkol dengan pihak BAJ melalui pengacara PT BAJ, M Nasihan.”Kedua tersangka ini berperan memindahkan dana di rekening bersama itu ke rekening lain,” ujar Yunan Harjaka, Kepala Kejati Kepri beberapa waktu lalu.

Kasus ini juga diduga melibatkan mantan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman yang mengetahui

alur cerita dari asuransi tersebut. Dahlan dan Agussahiman sudah diperiksa jaksa dan masih berstatus sebagai saksi.

Lebih lanjut, katanya, kedua tersangka kemudian melakukan penarikan sebanyak 31 kali dana kewajiban PT BAJ dari putusan pengadilan yang pertama kali berdasarkan surat kuasa masing-masing pihak.

Menurutnya, keduanya sudah menarik 31 kali uang senilai Rp 51 miliar ke rekening pribadi sejak tahun 2013 hingga 2015.”Sudah 31 kali,” kata dia kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Dana tersebut diperuntukkan untuk klaim jaminan hari tua dan tunjangan honorer.

Selain itu bisa juga digunakan untuk jaminan kesehatan. Ker-

ja sama antara Pemko dan BAJ tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan BAJ dengan Nomor 03/kontrak/lelang-Sekda/ KPA/VII/2007.

Kemudian kerja sama itu terhenti pada tahun 2012 dengan alasan keterbatasan anggaran menyusul BAJ yang mulai mendapat sorotan tidak sehat dalam pengelolaan keuangan.

BAJ sempat digugat oleh OJK dan 2015 resmi dinyatakan pailit. Kemudian kasus dana BAJ ini terus berlanjut dan sempat mengendap.Tersangka dijerat dengan pasal 3 Jo pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 8 Tahun 2010 pasal 3 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.(rm/mwd)

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Dinas LH Kota Batam Minta PT SMJ Revisi Dokumennya

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam,

Marzuki SE M.Si

SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH), meminta kepada pihak PT. Sumatera Maju Jaya (SMJ), untuk segera memperbaharui atau merevisi dokumen-dokumennya, karena dokumennya sudah terlalu lama.

“PT SMJ itu berdiri sudah lama, jadi mesti memperbaharui atau merivisi dokumen-dokumen yang sudah lama tersebut. Kalau sudah lama itu namanya apa, tentu sudah kadaluwarsa. Mestinya diganti dong,” kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Marzuki SE M.Si, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pengelolaan limbah dan lingkungan Hidup, di Komisi III DPRD Batam, Rabu, (11/10/ 2017) lalu.

RDP yang sedianya harus di gelar pada Pukul 10.00 WIB, Rabu, (11/10/2017) tersebut, terpaksa molor waktu lama, sehingga sebagian masyarakat yang datang dan

ingin mendengar RDP, sudah pada pulang.

Lanjut Marzuki, PT SMJ mesti menyediakan TPS yang layak, membangun gedung, lalu Amdalnya lagi. “Mestinya melakukan apa yang telah direkomendasikan Dinas Lingkungan hidup. Begitulah,” tegas Marzuki.

Proses penyemprotan abrasive material, berupa pasir silika atau steel grit dengan tekanan tinggi pada suatu permukaan, dengan tujuan untuk menghilangkan material kontaminasi. “Seperti karat, cat, garam, oli dan lainlain. Nah untuk Sandblasting ini, pengerjaanya sebaiknya atau seharusnya itu tidak di ruang terbuka,” jelas Marzuki.

Apapun kesalahan yang sudah di lakukan oleh PT SMJ dan sudah berlangsung lama itu, harus segera diperbaiki, agar kegiatan pekerjaannya atau orderannya bisa berjalan aman, jelasnya lagi.

Disampaikan Marzuki, bahwasanya, PT. SMJ itu mesti ikuti aturan dan mesti mengacu pada mekanisme yang ada, serta mengacu pada undang-undang yang berlaku. (rm/ikhsan).

Posyandu Jelita Perum Bunga Raya Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Ikhsan Amd Koordinator Liputan Amiruddin Asisten Redaktur Rizki Perdana, Iqbal Ramadhan, Gunawan Ramadhan Renhard (Rendi) Wartawan Liputan Batam Hadi Sucipto, Ferianda, Bachtiar, Aldi Hermawan Divisi Iklan Rizki Perdana Divisi Pemasaran Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala), Mahyuddin (Koordinator) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan), Sofian. M, Dedi Topan SH PerwakilanSumateraBarat Amina Zailani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton Can BiroKabupaten Bintan Tio Imando BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira BiroKabupatenAnambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

Bagikan Obat Kaki Gajah Pada Warga BATAM CENTER, RAKYAT MEDIA-Sebagai ujung tombak dan perpanjangan tangan dari Pemerintahan dibidang Kesehatan dalam membantu memberikan pelayanan hidup sehat kepada masyarakat, keberadaan Posyandu yang berada di beberapa perumahan patut dan sangat pantas untuk diapresiasi.

Demikian halnya dengan Posyandu Jelita yang terletak diperumahan Bunga Raya Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sekitar pukul 16.00 WIB telah membagikan obat penyakit kaki gajah (FILARIASIS) kepada warga yang ada dilingkungan perumahan setempat.

Pembagian obat penyakit kaki gajah tersebut dilakukan oleh kader posyandu, yang telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan bersama dengan petugas dari puskesmas botania itu,bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penularan penyakit kaki gajah dilingkungan warga, khususnya diperumahan Bunga Raya.

Menurut salah seorang kader posyandu Jelita perumahan Bunga Raya Siti Nurhidayah kepada wartawan mengatakan,

POSYANDU Jelita berikan obat penyakit kaki gajah (FILARIASIS) kepada warga Perumahan Bunga Raya Batam Center.

pembagian obat kaki gajah gratis ini sudah rutin dilakukan setiap tahunnya, kepada warga perumahan Bunga Raya yang terdiri atas sekitar 400 kepala keluarga(KK).

“Pembagian obat kaki gajah ini kita lakukan diposyandu, namun kalau ada warga yang belum datang nantinya kita antar kerumah masing-masing” ,ucapnya.

Sementara warga perumahan Bunga Raya yang mendapatkan obat kaki gajah dari po-

syandu mengaku senang dan puas akan layanan yang diberikan oleh posyandu Jelita kepada warga.

“Kami warga Perumahan Bunga Rayakhususnya yang punya anak kecil,dapat merasakan kinerja positif dari para kader posyandu, yang cukup aktif melakukan kegiatan-kegiatan lainnya,seperti ada juga kegiatan penimbangan balita, pembagian makan bayi sehat dan bergizi,serta kegiatan yang lain,”ujar Ibu Ana. (rm/Ikhsan)

KEPALA Kantor Imigrasi Kelas I Batam Lucky Agung Binarto

Imigrasi Batam Kerjasama Dengan Kantor Pos Tentang Pelayanan BATAM CENTER, RAKYAT MEDIA-Kantor Imigrasi klas I Batam terus berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan layanan pos, warga tak perlu lagi ke kantor imigrasi jika ingin mengambil pasport yang telah diurus. Warga tinggal menunggu tanpa harus sibuk membuang waktu.

Kemudahan ini menyusul kerjasama antara Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam dengan Kantor Pos Batam.

Rencananya, kerjasama ini efektif akan diberlakukan Kamis (19/10/2017) depan, hari itu kedua belah pihak akan menandatangani nota kesepahaman.

“Warga hanya datang saat verifikasi dokumen, pembayaran bisa via ATM. Warga akan mudah jika memanfaatkan layanan ini,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam, Lucky Agung Binarto, kemarin.

Menurutnya, agar warga mudah langsung mengajukan permohonann layanan ini, di kantor imigrasi, PT Pos akan

menempatkan unit mobil pos. ”Mekanismenya bisa ambil sendiri dan ngirim lewat pos.

Kalau manfaatkan layanan ini, paspor yang sudah jadi, imigrasi akan menyerahkan ke pos dan pos akan kirimkan ke alamat pemohon,” paparnya.

Menurutnya, layanan ini selain memudahkan warga, juga memutus mata rantai penumpukkan antrian penerima paspor. “Mereka tak lagi menumpuk di sini,”ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya tak henti-henti melakukan perbaikan layanan, sebelum layanan bersama kantor Pos yang merupakan tindak lanjut kerjasama Dirjen Imigrasi dan PT Pos Indonesia.

Sebelumnya kata Lucky, imigrasi Batam saat kepemimpinan Teguh Prayitno juga telah meluncurkan layanan permohonan pengurusan paspor lewat whatsapp. Ini langkah untuk memutus mata rantai penumpukan saat pengurusan permohonan pasport, ujarnya. (rm/Ikhsan)

Karnaval Nongsa ke-4 Menarik Wisatawan Internasional

Teger Massage Komplek Nagoya Garden di Grebek Polda Kepri WISATAWAN mancanegara di karnaval Nongsa

KABID Humas Polda Kepri Kombes Erlangga saat memberikan keterangan pers ke wartawan di Mapolda Kepri

BATU BESAR, RAKYAT MEDIA–Panti pijat esek-esek bernama Teger Massage di Komplek Nagoya garden Blok B No 1 batuampar yang diduga menjadi lokasi prostitusi digerebek jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri, Senin (9/10) lalu.

Dari penggerebekan yang dilakukan tersebut, polisi mengamankan delapan orang wanita dan satu pria dari lokasi prostitusi yang berkedok panti pijat tersebut.

“Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara enam orang lainnya ditetapkan sebagai saksi,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Saptono Erlangga di Mapolda Kepri kepada wartawan, Selasa lalu.

Tersangka utama merupakan pemilik panti pijat esekesek Tiger Massage berinisial Y alias J (37) yang menyedia-

kan kamar baik standard maupun VIP untuk pria hidung belang yang datang menikmati pijatan birahi. Dua orang lagi perempuan merupakan kasir berinisial Bs (20) dan Ei (20).

“Mereka difasilitasi Y untuk melakukan asusila,” kata Erlangga.

Barang bukti yang diamankan diantaranya, delapan lembar kwitansi pembayaran slip gaji bulan september 2017, satu lembar rekap laporan harian ruangan massage serta rokok dan minuman, satu blok nota jam kerja Tiger Massage yang terdapat nota jam kerja ruangan vip tertanggal 9 Oktober 2017, satu bundle nota jam kerja trapis Tiger Massage warna putih (untuk pemilik tiger massage), Selanjutnya, satu bundle nota jam kerja terapis Tiger Massage warna merah (untuk terapis alias tukang pijat Tiger Massage, satu lembar daftar je-

nis massage dan ruangan massage, satu buah kondom merk Sutra yang belum terpakai dan atk serta daftar nama pria hidung belang lengkap lamanya berada di lokasi tersebut.

Y alias J saat diwawancara wartawan mengatakan, bahwa dia memiliki izin-izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam.

Diantaranya, Surat tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam. 1 lembar surat izin gangguan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta satu lembar surat keterangan Domisili Usaha yang dikeluarkan oleh Kecamatan Batuampar Pemko Batam, ujar Erlangga. (rm/ikhsan)

NONGSA, RAKYAT MEDIADengan tujuan meningkatkan kesadaran daerah Nongsa sebagai tujuan destinasi di Kota Batam, Turi Beach Resort menggelar Karnaval Nongsa yang ke-4 pada Sabtu (14/10/ 2017). Acara bertajuk Indonesian Night ini pun menarik perhatian sejumlah wisatawan asing.

Acara dimulai pada makan malam Gala Fresco di teras Yacht Club Turi Beach Resort, dengan menghidangkan santapan nusantara , pihak resort menghadirkan 30 ikon kuliner terbaik Indonesia. Tarian Sekapur Sirih turut pula disuguhkan sebagai pembuka rangkaian acara karnival tersebut.

Menurut Kabid Sub Bidang Penguatan Jejaring Kementrian Pariwisata, Rama, acara ini merupakan sebuah ide segar untuk menarik jumlah wisatawan asing. Menurutnya potensi kebudayaan di Indonesia, khususnya Batam sangatlah bagus. Sehingga diperlukan peningkatan serta upaya melestarikannya.

“Batam bisa kita lihat se-

bagai pintu gerbang wisatawan asing, karnival ini saya harap mampu meningkatkan jumlah turis yang datang,” tuturnya.

Sementara itu, General Manager Turi Beach Resort, Sumantri Endang mengatakan, pihaknya sebagai penyelenggara berusaha menampilkan sesuatu yang unik dan menarik.

Untuk itu, berbagai kesenian dan kuliner kekayaan Indonesia dihadirkan dalam karnaval ini.

“Kita sangat berharap peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Batam, karnival ini bukti keseriusan kita mewujudkan hal itu,” ujarnya.

Sedikitnya 400 wisatawan asing turut menghadiri karnival tersebut. Dari mulai tarian daerah hingga peragaan busana pakaian adat, acara yang paling dinanti adalah pertunjukan flying board di pinggir pantai.

Dengan ratusan mata yang menonton, karnaval inipun ditutup dengan pesta kembang api yang disambut sorak sorai dan tepuk tangan pengunjung yang hadir. (rm/bty).

CMYK

BATAM METROPOLIS

4 Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pengguna listrik Ilegal Banyak di Nagoya-Jodoh JODOH, RAKYAT MEDIA-Penguna listrik ilegal di Kota Batam terbanyak berada dikawasan Nagoya - Jodoh yang merupakan pusat bisnis terbesar dan terlama di Batam. Manager Public Relation bright PLN Batam Bukti Panggabean di Batam, Senin, menjelaskan pada 2016 kehilangan pendapatan dari para konsumen nakal itu mencapai 4,58 persen.

Pihaknya mencatat, di kawasan Nagoya ada 91, Batam Center 55 kasus, Batuaji 85 kasus dan Tiban 40 kasus. Guna mengantisipasi hal tersebut pihaknya akan mempersiapkan peralatan yang akan dipasangkan di gardu guna memonitor pemakaian listrik para pelanggan.

Bukti menyatakan, benda yang akan dipasang nilainya tidak terlalu mahal.

Namun dapat membantu tim Penertiban Pemakai Tenaga Listrik (P2TL) untuk

BANGUNAN pasar Jodoh yang diduga banyak menggunakan listrik ilegal

mengawasi para tagihan listrik. Dengan alat itu nanti akan kelihatan perbandingan penggunaan listrik pelanggan bright PLN Batam.”Investasinya tidak mahal.

Hanya memasang kwh pembanding.

Nantinya akan terlihat berapa yang terserap dan terjual,” tutur dia.

Bukti menjelaskan salah satu efek jera yang akan diberikan pihaknya jika pelanggan nakal adalah melaporkannya kepada aparat kepolisian. “Itu jika pelanggan tidak mau membayar tagihan susulan,” ujar Bukti.

Selain itu perusahaanya juga kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menjadi pengguna listrik ilegal. Bukti menjelaskan ada 2.300 pelanggan yang sudah diperiksa terkait penggunaan listrik di 2017 ini.

Dari jumlah tersebut, ditemukan 173 pelanggan yang melakukan berbagai pel-

anggaran. Mulai pelanggaran ringan, sedang hingga berat. Bukti menjelaskan ada empat kategori pencurian listrik. Pertama mempengaruhi pembatas (MCB), kedua mempengaruhi pengukuran atau kwh meter, ketiga adanya modus dengan mempengaruhi pembatas dan pengukuran.

Terakhir adanya kelainan dalam kWh meter pelanggan karena faktor tidak disengaja.

Bukti juga menjelaskan, pada 2016 lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mempertegas melalui fatwa Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencurian Energi Listrik. Selain ilegal MUI juga menyatakan pencurian listrik masuk kategori haram. Sayangnya Bukti belum mengetahui pasti berapa besar nilai kerugian perusahaannya akibat oknum pelanggan curang tersebut. (Antara)

Kawasan Industri Batamindo Rekrut 9.917 Karyawan Baru MUKA KUNING, RAKYAT MEDIAPengelola kawasan Batamindo mencatat selama bulan September penerimaan karyawan mencapai 782 orang.

Jumlah ini memang sedikit jika dibandingkan pada bulan Agustus lalu yang mencapai 1.588 orang.

Manager Admin and General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, Tjaw Hioeng, mengatakan peningkatan jumlah karyawan yang direkrut mulai terlihat dari awal tahun hingga Agustus lalu.

Pihak Batamindo mentatat ada 9.917 karyawan yang telah direkrut sepanjang Januari hingga September 2017.

Dimana pada bulanJanuari ada 733 orang,Februari 1.111 orang,Maret 1.311 orang,April 1.416 orang,Mei 1.072 orang,Juni 1.185 orang,Juli 719 orang danSeptember 782 orang.

“Jumlahnya fluktuasi setiap bulannya. Tapi setiap hari ada. Beberapa perusahaan bahkan rutin merekrut setiap minggu,” ujar Tjaw Hioeng, saat ditemui di Batamindo, Jumat (13/10/

KARYAWAN yang bekerja di kawasan industri Batamindo

2017) lalu.

Dari data yang di dapat Batam Pos, selama September kebanyakan tenan Batamindo merekrut karyawan perempuan untuk operator. Mulai dari awal September hingga akhir, tenan Batamindo yang membuka lowongan kerja yakni PT Indoyasa, Tunas Karya, Ci-

cor Panatec, Flextronic, Scheneider, Epson, Patlite Indonesia dan Dynacast.

Dari perusahaan yang dibuka itu, hanya PT Patlite yang buka lowongan untuk laki-laki. Dan itupun tak banyak hanya 3 orang saja.

Selebihnya penempatan kerja operator untuk karyawan perempuan den-

gan rata-rata penerimaan hingga 100 orang setiap perekrutan.

Lantas ditanya alasan kenapa tenan Batamindo lebih memilih merekrut pekerja perempuan? Pria berkacamata ini mengatakan karena Batamindo adalah kawasan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang elektronik, maka pekerja yang cocok adalah perempuan. Sebab, menurutnya perempuan lebih teliti dalam bekerja.”Namun demikian, pekerja lelaki juga pasti ada, tapi tak banyak dan posisi mereka hanya di teknisi dan lainnya,” jelasnya.

Tjaw Hioeng mengaku, melihat mulai banyaknya jumlah karyawan yang diterima Batamindo, Ayung sapaan akrabnya berharap ke depan makin banyak lagi lowongan kerja. Sebab dengan ekonomi yang semakin membaik, maka tenan-tenan Batamindo akan mengembangkan usaha mereka.”Bila ada pengembangan, tentu butuh tenaga kerja. Harapan kami semoga saja ke depannya makin bagus saja ekonomi Batam,” tuturnya.(rm/bps).

Warga Batam Siap Siap, Pajak Air Naik 900 Persen Sekda Kota Batam Jefridin

Pemko Batam Perlambat Beri Tunjangan Transportasi Dewan BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Terungkap alasan Pemko Batam belum membayar tunjangan transportasi anggota DPRD Kota Batam.

Pemerintah Kota Batam beralasan masih menunggu aturan dari Gubernur Kepri terkait pemberian tunjangan transportasi anggota DPRD Kota Batam.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan, salah satu hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Batam 2017 dari Gubernur itu, anggota DPRD Kota Batam diminta memilih salah satu.

“Kalau dia terima uang (tunjangan transportasi), maka mobil dinas ditarik semua,” kata Jefridin kepada

wartawan, Sabtu (14/10) lalu di Batam Centre.

Soal besaran tunjangan transportasi inilah yang masih ditunggu dalam aturan Gubernur itu.Apakah bentuknya Peraturan Gubernur, Surat Keputusan atau lainnya. Sebab ada ketentuan, besarannya tak boleh melebihi tunjangan transportasi anggota DPRD Provinsi Kepri.”Besarannya kan tergantung survei. Tentu ada lembaga yang men-surveinya. Ya, segala sesuatunya kita ikuti aturan saja,” ujar Dia. Jefridin menekankan, prinsipnya dari Pemerintah Kota Batam tak ada niat untuk menghambat pembayaran tunjangan transportasi anggota dewan itu, termasuk tunjangan lainnya.(rm/tb).

BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menaikkan nilai perolehan air dari Rp 20 per meter kubik menjadi Rp 180 per meter kubik. Kenaikan ini terhitung mencapai 900 persen.

Ironinya, kenaikan pajak permukaan air ini ternyata hanya berlaku di Batam, tidak di daerah lain seperti Karimun dan Tanjungpinang. ”Kenaikan pajak air permukaan mencapai 900 persen, dari terdahulu yang masih Rp 20 per meter kubik, namun saat ini menjadi Rp 180 per meter kubik,” ujar Ketua Panitia Khusus Perda Pajak dan Retribusi, Sahat Sianturi beberapa hari lalu.

Ia memaparkan, penetapan pajak air permukaan, diambil dari 10 persen nilai perolehan air, dan didapatkan angka nilai perolehan air sebesar Rp 1.880. ”Angka Rp 1.880 ditetapkan berdasarkan survei dari daerah lain, sehingga diambillah angka tersebut, dan inipun masih paling rendah dibandingkan dengan daerah lain,” kata Sahat.

Sehingga, tidak ada alasan bahwa kenaikan pajak air permukaan ditetapkan dengan angka yang cukup tinggi. Ia mencontohkan Provin-

TEMPAT penylingan Air ATB di Duriankang Batam

si Sumatera Utara yang nilai perolehan airnya sebesar Rp 2.500 per meter kubik.”Itu masih terendah, jadi tidak ada alasan karena naiknya cukup tinggi, jadi cukup dibayarkan saja, rakyat saja bayar pajak, kenapa sekelas perusahaan tidak bayar pajak,” tegas Sahat.

Sahat juga mengatakan, BP Batam perlu merevisi konsesi. Menurutnya, BP Batam menetapkan diri sebagai pembayar pajak atas air tersebut. Hal ini berakibat pajak air permukaan yang mengalami kenaikan menjadi saling lempar antara BP Batam dan ATB. ”Mereka jadi bingung, BP Batam juga kenapa mau membuat perjanjian tersebut jika tidak mau bayar pajak,” kata dia.

Ia juga menyampaikan

bahwa BP Batam harus membayarkan pajak air permukaan, karena terhitung dari Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 25 tahun 2016 tentang retribusi, BP Batam ataupun ATB belum membayarkan pajak air tersebut.

“Kalau Perda tentang retribusi sudah ada sejak tahun 2011 namun Pergubnya baru ada di tahun 2016, jadi dari tahun 2016, belum ada pajak air dibayarkan, padahal itu bersifat wajib,” kata dia.

Namun berdasarkan pergub tersebut hanya dikenakan kepada ATB Batam, sedangkan PDAM Tanjungbalai Karimun, PDAM Tanjungpinang, dan beberapa wilayah lain ternyata tidak berlaku.(rm/rizki)

SEJUMLAH anggota TNI melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni

TMMD 100 Bedah RLTH di Kecamatan Belakang Padang BELAKANG PADANG, RAKYAT MEDIA-Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 100, dengan percepatan pembangunan meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran kegiatan fisik program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mewujudkan mimpinya memiliki rumah layak huni.

Seperti halnya diutarakan Miranda (42), warga RT 04 RW 04, Kelurahan Dapur Arang, Kecamatan Belakang Padang, ia mengaku sangat terbantu dengan adanya program TMMD ke 100 yang konsen melakukan bedah rumah.

Ia mengaku program TMMD kali ini yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Sosial (Dinsos) langsung menyentuh ke masyarakat. “Program ini, membantu keluarga saya memiliki rumah layak huni,” ungkap Miranda sembari mengucap syukur, Jumat (13/10/2017) lalu.

Dengan pekerjaan suaminya yang hanya pekerja serabutan, lanjut Miranda, penghasilan mereka tidak menentu, kadang ada kadang juga tidak ada. Karenanya, ia sangat terbantu dengan hadirnya program bedah rumah bersama TMMD di tempat mereka.”Kalau sedang rejekinya, bisa dapat ikan dan dijual sendiri, itupun cuma dapat sekitar Rp50 ribu, dan itu buat makan saja di cukup-cukupin. Yang pasti tidak cukup untuk perbaikan rumah,” jelasnya.

Ia bersama keluarganya mengaku bahwa tempat tinggal yang selama ini ditempati sangat tidak layak lagi, dimana atapnya kalau hujan airnya masuk rumah dan dinding pun sudah banyak yang rusak, namun dia tidak berdaya dengan kondisi ekonominya. ”Dengan adanya bantuan ini, saya bersyukur dan terima kasih kepada pemerintah dan khususnya TNI secara langsung memperbaiki rumah saya,” ungkap Ibu anak satu ini.

Sementara itu, tim satgas TMMD Serda S. H Tumanggor mengatakan tugas sebagai tim Satgas TMMD merupakan tugas mulia untuk membantu dan meringankan beban masyarakat, dimana dalam program TMMD salah satu kegiatan fisik untuk merenovasi rumah tidak layak huni menjadi layak untuk ditempati.

“Ini adalah suatu kebanggaan sebagai TNI dalam mengabdikan diri membantu dan meringankan beban masyarakat dan juga membantu program pemerintah untuk percepatan pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat di pelosok negeri,” ungkapnya didampingi Pratu wahyudi dan Pratu Wahid.

Ia mengakui kondisi rumah Ibu Miranda benar-benar sudah tidak layak huni dan harus diganti atap dan dinding-dindingnya, dimana atapnya sudah pada pecah dan dinding yang terbuat dari triplek sudah pada lapuk. Meski masih ada juga dijumpai kendala dalam pengerjaan rumah tersebut.”Sebagai tentara kita harus bisa menyikapi semua kendala sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.(rm/hk)

Publik Hearing “Menuju Batam Maju dan Gemilang” BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIATokoh pelopor Otonomi Daerah yang juga mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Indonesia, Ryass Rasyid menawarkan lima opsi untuk mengakhiri persoalan dualisme kepemimpinan (Pemko Batam dan BP Batam) di Batam.Opsi ini disampaikan oleh Ryass Rasyid saat menjadi pembicaraa dalam acara Public Hearing yang diselanggarakan oleh DPRD Kepri dengan tema “Menuju Batam Maju dan Gemilang”, Jumat (13/10/2017), di Hotel Sahid Batam Centre.

Kelima opsi yang dimaksudkan, Pertama menerbitkan satu Undang-undang

yang mempertegas kewenangan antara BP (Badan Pengusahaan) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Misalnya kewenangan menyangkut pertanahan, kepada siapa kewenangan itu diberikan.”Harus ada batasan kewenangan antara Pemko dengan BP Batam, siapa yang mengelola lahan. Ini kan lucu masyarakat dibebankan membayar UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) dan juga dibebankan membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), ini kan sama juga pemerintah menganiaya masyarakatnya,” tegasnya.

Kedua, lanjutnya, adalah mengembali-

kan status kewenangan Pemko Batam hanya untuk melayani pelayanan yang standar saja. Sementara kewenangan investasi dan lahan diberikan ke BP Batam. “Namun ini kacau juga, karena demikian keberadaan DPRD dan partai politik di Batam dibubarkan, dan ini berpeluang memunculkan konflik,” terangnya.

Opsi ketiga, lanjutnya, menempatkan seluruh kewenangan BP Batam di bawah kendali Gubernur Provinsi Kepri, karena gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat. Kemudian gubernur dapat mendelegasikan kewenangan kepada Pemko Batam. ”Keempat, menempatkan

seluruh kewenangan BP ke Pemko Batam. Tapi seluruh kewenangan direvisi langsung oleh Gubernur,” ungkapnya. Opsi terakhir, dan menurutnya yang paling menarik, yaitu membubarkan BP Batam. “Ini sifatnya opsi, silahkan pilih yang mana paling memungkinkan untuk dilakukan,” pungkasnya.

Pembicara lainnya, Staf Ahli Kemendagri yang juga mantan Plh Gubernur Kepri, Nuryanto mengaku adanya tumpang tindih kewenangan Pemko Batam dengan BP Batam, karenanya saat ini Presiden Jokowi sedang menyiapkan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

sebaga upaya meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Batam. ”KEK menjadi solusi, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Batam,” terangnya dalam acara yang dimoderatori oleh Tabah Iskandar, Anggota DPRD Kepri.

Sementara itu, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad selaku pemateri ketiga berpendapat bahwa sebaiknya BP Batam dibubarkan saja karena tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Selain itu pendapatan yang diberikan kepada negara sangat minim.

Pada tahun 2016 kerugian negara dari

BP Batam sebesar Rp19,72 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp800 miliar.”Bagaimana jika satu institusi diberikan kewenangan yang sangat besar, tapi pendapatan minim. Cuma dapat dari lahan saja,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kepri, Amir Hakim Siregar mengatakan bahwa kegiatan Public Hearing ini dimaksudkan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak, guna mencari solusi membangun Batam yang lebih baik kedepan. Kemudian masukan tersebut disampaikan ke pemerintah pusat agar menjadi rekomendasi dalam mengambil kebijakan.(rm/hlk)

CMYK

5

METRO KRIMINAL

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Dua Warga Batam Nguntil di Supermarket Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIADua orang pengutil diamankan Polsek Bukit Bestari Senin (9/10/2017). Mereka bukan pengutil biasa, diduga kuat para pelaku pengutil yang memiliki jaringan dan sindikat antar wilayah.

Yang mereka dapat tidaklah sedikit, berbagai jenis makanan, minuman, rokok hingga barang elektronik bernilai jutaan berhasil dicurinya.Kapolsek Bukit Bestari Kompol Arbaridi Jumhur melalui Kanit Reskrim Aipda Fredy Simanjuntak menuturkan aksi yang dilakukan oleh dua pelaku berinisial EN seorang wanita dan B seorang pria diamankan cukup lihai.

Pelaku membawa barang dengan baju yang telah di desain untuk menyimpan barang dengan jumlah banyak. ”Jadi modus yang dilakukan dengan menggunakan baju penyangga stagen.ý Sehingga muat cukup banyak. Begitu juga dengan pelaku laki-laki, dia menggunakan jaket,” kata Fredy ditemui di Polsek Bukit Bestari, Jumat (13/10/2017) lalu.

Ia menuturkan aksi pelaku sudah

TERSANGKA penguntil di Supermarket digiring polisi

Diciduk Polisi

Karena Hamili Anak di Bawah Umur LUBUK BAJA, RAKYAT MEDIA-Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja menangkap EP (21) setelah dilaporkan oleh orangtua RS (16) karena tuduhan telah menghamili anak di bawah umur. Tersangka ditangkap polisi di kawasan Bukit Senyum, Rabu (11/10/2017).

EP yang ditemui di Polsek Lubuk Baja mengaku sudah hampir dua bulan tidak bertemu dengan RS. Ternyata RS mengaku sudah hamil enam bulan dari hasil buah cinta mereka.

“Saya memang pacaran sama dia empat bulan. Kemudian dua bulan tidak ketemu lagi sama dia. Kemudian dia hamil dan mengatakan kalau anak itu adalah anak saya. Saya dilaporkan ke polisi,” kata EP. Tersangka mengakui kalau dia sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami

istri dengan RS. “Pernah di rumahnya dan di beberapa hotel. ýSekitar lima kali saya melakukannya,” terangnya.

EP sendiri mengaku sebelumnya pernah berniat untuk mendatangi rumah RS untuk bertanggungjawab. Tetapi ia takut dengan keluarga RS. ”Saya takut nanti dikejar pakai parang. Dulu saya pernah ke sana, Saya mau saja bertanggung jawab,” sebutnya lagi.

Setelah insiden itu. EP enggan lagi datang ke rumah RS hingga dua bulan terakhir. Namun janin yang dikandung oleh RS tidak bisa disembunyikan.

Semakin hari, perut RS semakin membesar dan akhirnya timbulah kecurigaan kedua orangtua korban dan berujung ke laporan polisi.”Baru tadi pagi saya ditangkap. Memang saya mau tanggungjawab kemarin itu,” sebutnya.(rm/riski).

berkali-kali mengutil di dua tempat yakni Minimarket Sumber Rejeki dan HypermartMall Tanjungpinang City Center Tanjungpinang. Pelaku kerap beraksi di Tanjungpinang pada hari-hari tertentu sesuai arahan kordinator lapangan.”Jadi mereka ini sindikat. Sudah ada penunjuk jalanya. Tempat-tempat mana yang akan dijadikan sasaran. Lalu mereka datang dari Batamke Tanjungpinang untuk mengutil saja. Sudah dapat barang itu mereka kumpulkan lalu bawalah ke Batam,” katanya.

Saat itu pelaku terpergok di swalayan Bintan Rezeki KM 2 Tanjungpinang.

Kedua pelaku diamankan saat hendak keluar membawa barang bawaanya dengan kostum yang telah di desainya.ý Polsek bukit Bestari yang mendapatkan informasi langsung mengamankan dan mengembangkan kasus tersebut.

“Saat beraksi mereka selalu berdua.

Sudah berkali-kali dan sering sekali. Kita juga sudah melakukan penyelidikan sebelumnya. Jadi.. Mereka datang pada Jumat, lalu beberapa hari disini operasi,

Tersangka Pencabulan Miliki Paspor Over Stay Sejak 2014

KAPOLRES Barelang Kombes Pol Hengki

BALOI, RAKYAT MEDIAPolisi Polresta Barelang saat ini sedang menyelidiki paspor milik ABS, seorang WNA asal Singapura yang sudah over stay.

Diketahui, paspor tersebut

sudah over stay dari cop ke imigrasian Indonesia yang ada di paspornya. Cop tersebut diketahui tahun 2014 lalu.

Dengan terungkapnya kasus ini, tentunya terbongkar masalah izin tinggal pelaku se-

lama di Batam.Dipastikan, selama hampir tiga tahun hidup di Batam pelaku tidak memiliki dokumen alias kosong. Kelemahan penjagaan dari Imigrasi tentunya harus dipertanyakan.

Apalagi pelaku sendiri di Batam bisa membuka sanggar tari di kawasan Nongsa.

Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki mengatakan akan berkordinasi dengan pihak Imigrasi Batam.”Memang dari cop paspornya kita lihat sudah over stay. Kita akan terus lakukan ýpemeriksaan dan akan berkordinasi dengan intansi terkait,” tegasnya.

Pelaku sangat lancar menggunakan bahasa Melayu. Ia hannya tertunduk lesu saat polisi melakukan eksose perkara di Mapolresta Barelang, Jumat (12/ 10/2017) siang.(rm/ferianda)

Polda Kepri Gerebek Panti Pijat Tiger Nagoya Garden

POLISI mengamankan pemilikntya pakai baju tahanan

barang hasil mereka ngutil dibawa ke Batam. Selama disini ia tinggal di wisma dekat Tepi laut. Barangnya dikemas dipaketin dulu baru dibawa ke Batam dengan kapal roro,” katanya.

Pelaku yang merupakan warga Sumatera Selatanpun setelah menjual barang hasil kejahatanya ia kembali ke kampung halamanya.Pihaknya masih mengembangkan kepada pelaku yang diyakini sebagai penampung barang dan otak dari aksi pengutilan di beberapa TKP di Tanjungpinang.

Sejumlah barangbukti hasil kejahatanya itu terlihat di Polsek bukit Bestari.

Ada beberapa tumpukan dus dengan ratusan barang hasil curian. ýMulai dari makanan, rokok hingga peralatan elektronik seperti mixer blander dan lain sebagainya. Pelaku juga beraksi tidak hanya di Tanjungpinang.”Kita masih kembangkan. Karena ini sindikat ada yang lebih besar, “katanya. Akibat kejahatanya itu, keduanya dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun. (rm/tb)

BATAM, RAKYAT MEDIADitreskrimum polda kepri, Senin (9/10/2017) pekan lalu menggerebek salah satu panti pijat Tiger Massage di Komplek Nagoya Garden Blok B no. 1 Batu ampar. Panti pijat Tiger disebut sebut selama ini melakukan praktik protitusi berkedok panti pijat.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga menjelaskan, panti pijat Tiger Massage diduga telah menyediakan dan mempermudah melakukan perbuatan cabul

(prostitusi) yang disediakan didalam kamar baik standard maupun vip dan melanggar aturan tertuang dalam pasal 296 kuhpidana. “ Modusnya panti pijat tapi pada prakteknya ada jasa plus plus (layanan sek) di dalamnya,” kata Erlangga.

Dijelaskannya, untuk mengelabuhi petugas pihak managemen memasang brosur daftar harga layanan pijat dari. Mulai harga Rp 75 ribu hingga Rp 185 ribu. ” Dalam ijin resminya memang masage, tapi ada transak-

si plus plus yang tarifnya sesuai kesepakatan,” terang Erlangga.

Dalam penggerebekan tersebut polisi mengamankan pemilik yang di jadikan tersangka yaitu Y alias J (37).

Polisi juga mengamankan kasir B (20) dan E (20). Polisi juga mengumpulkan 5 saksi saksi yang merupakan karyawan trapis. ”Yang menjadi saksi korban bernama DM yang merupkan PR (Public Relation) yang juga terapis,” kata Erlangga.(rm/iqbal)

SUASANA persidangan para juru parkir di Kota Batam

Puluhan Tukang Parkir Disidang Hakim BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Puluhan tukang parkir menjalani sidang di Pengadilan Negeri Batam. Mereka dikenakan pasal tindak pidana ringan, melanggar jam kerja. Sebelumnya, puluhan uluhan tukang parkir ini ditahan oleh petugas kepolisian. Mereka kedapatan masih melakukan aktivitas di atas pukul 20.00 WIB. Saat persidangan yang dipimpin oleh Hakim Yona Lamerisaa sempat membuat heboh, lantaran ada beberapa tukang parkir yang mengobrol saat persidangan.”Kamu ngapain ngobrol saat sidang, saat sidang dilarang mengobrol ya. Baru pertama kali ikut persidangan?” ujar hakim dengan nada tegas.

Puluhan tukang parkir tersebut mengakui bahwa mereka melakukan pelanggaran jam kerja, tapi mereka mengaku meminta bayaran tetap sesuai peraturan yang ditetapkan.”Motor seribu, mobil dua ribu,” ujar mereka serentak.

Untuk pelanggaran itu majelis Hakim mendenda masingmasing mereka sebesar Rp 200 ribu dan apabila tidak dibayar akan ditahan kurungan selama seminggu.(rm/bn)

TIGA tersangka perampok yang mengenakan baju tahanan

Masyarakat Hadang Alat Berat Penggusuran Tanjunguma TANJUNGUMA, RAKYAT MEDIA-Penggusuran Sabtu (14/10/2017) kembali dilakukan oleh PT Cahaya Dinamika sebagai pemilik lahan di Tanjunguma. Namun alat berat yang akan meratakan lahan tersebut tidak bisa masuk karena dihadang masa sebelum janji perusahaan kepada masyarakat diselesaikan terlebih dahulu.

Penggusuran kali ini, dilakukan di lahan milik PT Cahaya Dinamika Harum Abadi.

Janji perusahaan yang dituntut warga adalah terkait akan memberikan atau menghibahkan lahan seluas 2 hektar di lokasi pada 2013 lalu. Namun hingga kini tidak kunjung terealisasi.

“Kami tidak melarang adanya penggusuruan. Tapi sebelumnya, mana janji akan menghibahkan lahan 2 hektar kepada kami,” ungkap Tomi, salah satu warga selaku sekretaris Tim 8, yakni perwakilan

masyarakat yang ditujuk untuk menyelesaikan polemik tersebut.

Dijelaskan, perjanjian tersebut dibuat di atas materai pada 2013 lalu. Namun, baru-baru ini kembali dilakukan pertemuan di Mapolsek Lubukbaja, diketahui bahwa perusahaan membatalkan perjanjian tersebut karena masyarakat tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat lima tahun lalu.

“Memang dalam perhanjian ini, perusahaan akan memberikan lahan 2 hektar di lokasi, dan disebutkan kami diberi waktu pindah selama 60 hari sejak perjanjian dibuat. Jika tidak pindah, akan batal dengan sendirinya,” jelas Tomi.

“Namun dalam waktu yang diberikan itu, perusahaan tidak memberikan lahan, jadi kami harus pindah kemana? Ini namanya menjebak kami. Seharusnya kasih lahan dulu, baru kami pindah. Makanya,

sekarang kami menuntut janji itu,” tegasnya.

Disebutkan juga, masyarakat tidak menghalangi upaya perusahaan, karena itu lahan mereka sendiri. Namun, namanya janji tentu harus ditepati.

“Begitu dapat, tidak perlu alat

berat masuk, kami sendiri yang akan merobohkan rumah kami,” lanjutnya.

Sementara pantauan di lokasi, alat berat yang disediakan, saat ini masih berada di jalan masuk kawasan tersebut.

Hingga pukul 13.27 WIB, pihak

MASYARAKAT menghadang alat berat penggusuran lahan

kepolisian serta pihak terkait juga masih berjaga di lokasi.

Saat ini, masyarakat sekitar membantu perusahaan untuk merobohkan rumah yang telah diganti rugi. Namun warga masih menghalangi alat berat untuk masuk.(rm/rizki)

Polsek Bengkong Bekuk Empat Perampok BENGKONG, RAKYAT MEDIA-Polsek Bengkong menangkap empat pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas) alias perampokan di kawasan Bengkong.

Keempat ini dibekuk petugas setelah mendapat laporan dari korban.Mirisnya, kawanan perampok ini semuanya ternyata masih remaja, berumur antara 14 hingga 17 tahun.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki dalam ekspose perkara yang dilakukan di Polresta Barelang, Jumat (12/10/ 2017) mengatakan, keempat pelaku tersebut masing-masing bernama FH (14), Ip (16) Zh (17) dan As (17).”Rata-rata mereka masih di bawah umur. Mereka melakukan aksinya ini secara bersama-sama,” terang Hengki kepada wartawan.

Dari hasil keterangan pelaku, mereka ini sudah berencana melakukan aksi kejahatan ini.Modusnya, pura-pura meminta bantuan pada korban, tetapi saat dibantu, HP milik korban justru disikat.Cerita ini bermula ketika empat pelaku menggunakan dua sepeda motor mengikuti korban dari kawasan Vihara Sei Panas.

Sampai di depan Perumahan Bukit Beruntung, satu pelaku meminta tolong untuk mendorongkan sepeda motornya.

Alasannya karena kehabisan bensin dan meminta tolong untuk mendorong motornya,” sebut Hengki.

Saat di perjalanan, korban diminta untuk pindah ke sepeda motor yang rusak itu dengan alasan agar gampang untuk di dorong.Namun ketika pindah, korban dibawa ke salah satu ruko kosong. Di sana korban diancam akan dibunuh jika tidak memberikan barang-barang yang ia miliki.”HP milik korban yang ada dalam kantong celana kemudian diambil. Setelah itu, para pelaku ini melarikan diri,” tegasnya.

Untuk menangkap pelaku, polisi berpura-pura hendak membeli HP korban dan kemudian menangkap dua orang tersangka.”Setelah kita lakukan pengembangan, dua orang lagi juga kita tangkap,” tegasnya.(rm/trb)

CMYK

RAKYAT MERANTI

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Kasus Korupsi Dermaga Sungai Tohor Masuk Tahap Penyidikan SELATPANJANG, RAKYAT MEDIAKasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap Dermaga Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur telah masuk ke tahap penyidikan. Pihak Kejaksaan juga sudah melakukan pengecekan terhadap dermaga yang menelan anggaran sebesar Rp 3 Miliyar lebih itu.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Swarjana SH melalui Kasi Pidsus, Roy Modino SH menegaskan pihaknya terus mengumpulkan data terhadap dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan dermaga tersebut. Termasuk telah memanggil belasan saksi.

“Ya sudah masuk ke tahap penyidikan. Kita masih mengumpulkan keterangan dan mengumpulkan alat bukti. Kita juga sudah melakukan pengecekan terhadap dermaga tersebut,” ungkap Roy Modino kepada wartawan, belum lama ini di Selatpanjang.

Menurutnya dari pengecekan lapangan yang sudah dilakukannya ada sebanyak puluhan titik yang dibor untuk

PENYIDIK Kejari Meranti melakukan penyelidikan di lokasi Proyek

melihat material yang digunakan untuk pembangunan dermaga itu. Bahkan dari beberapa kali percobaan tidak ditemukan besi.”8 Kali percobaan pertama tidak kita temukan besi. Padahal kita sudah lakukan pengeboran secara acak. Makanya kita akan terus kumpulkan bahan dan keterangan,” tambahnya.

Dijelaskannya pembangunan proyek Dermaga tersebut dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti. Saat ini sejumlah pihak yang terlibat dalam pengerjaan pembangunan dermaga tersebut sudah dipanggil, termasuk Mantan Kadishub Kepulauan Meranti Hariadi SSt MT, yang saat ini menjabat sebagai Kadis PU Kepulauan Meranti, tetapi masih berstatus Saksi.”Mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan lainnya sudah kita panggil. Termasuk rekanan yang mengerjakannya. Untuk sementara mereka masih berstatus Saksi,” rincinya.

Tetapi ditegaskannya beberapa diant-

ara pejabat dan pihak tersebut juga berpotensi untuk menjadi tersangka. Bahkan jumlahnya lebih dari 2 orang.”Bisa saja. Kalau memang mereka berperan dalam mensukseskan dugaan tindak pidana korupsi pelabuhan ini yang mengakibatkan kerugian negara, maka bisa terjerat dan menjadi tersangka. Kita lihat saja perkembangannya,” tegas Kasi Pidsus ini.

Untuk diketahui, pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti itu dibangun secara 2 tahap, dimana pada tahun 2014 dibangun dengan biaya Rp 500.000.000,00 dan pada tahun 2015 kembali dilanjutkan dengan biaya Rp3.500.000.000,00 melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kepulauan Meranti yang bersumber dari dana DAK. Pembangunan dermaga ini disinyalir terbengkalai karena habisnya biaya untuk kelanjutan pembangunan. Sejauh ini pengerjaan hanya mencapai target 88% dan tidak selesai secara maksimal.(rm/grc)

Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Pelindo Selatpanjang Terhenti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIAMacetnya arus impor barang di Pelabuhan Pelindo Selatpanjang menimbulkan dampak yang sistemik. Selain membuat harga barang pokok melambung, juga menyebabkan buruh angkut yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) kehilangan pekerjaan.

Resah akan kondisi itu, para buruh angkut melapor ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Selatpanjang. Mereka meminta solusi Pemerintah Daerah agar arus barang di pelabuhan dan aktifitas jasa buruh bisa kembali berjalan normal.

Menyikapi itu, Pemkab Kepulauan Meranti langsung menggelar Rapat Koordinasi dengan melibatkan dinas dan instansi terkait yang dipimpin Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis SE MM, di ruang Rapat Melati Kantor Bupati, Rabu 6 September 2017.

Terungkap bahwa berkurangnya aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Pelindo I Selatpanjang sejak penangkapan barang impor beresiko tinggi oleh Tim gabungan Operasi Pangan Nasional (OPSON) dari unsur BPOM, Polri dan Kejaksaan.

Saat itu bulan Maret 2017, tim menyegel puluhan ton barang di dalam Gudang milik PT (persero) Pelindo I

PELABUHAN bongkar muat PT Pelindo Selatpanjang

Cabang Selatpanjang, yang dipimpin langsung oleh Kepala BPOM RI, Ir Penny Kusumastuti Lukito.

Saiful, perwakilan Buruh Angkut yang tergabung dalam TKBM, berharap pemerintah dapat mencarikan solusi agar buruh dapat bekerja dan memperoleh penghasilan lagi. “Kami minta solusinya,” harap Saiful karena masalah itu berdampak pengangguran sistemik.

Diungkapkannya, buruh angkut pelabuhan yang masuk dalam daftar

anggota TKBM dan memiliki kartu anggota berjumlah 120 orang, dari jumlah itu mempekerjakan lagi buruh angkut sebanyak 100 orang yang kini menjadi pengangguran.

Masalah lainnya, karena Pelabuhan Pelindo I Selatpanjang bukan kawasan Free Trade Zone seperti halnya Pelabuhan Dumai, yang menjadi salah satu dari enam Pelabuhan di Indonesia, sebagaimana izin dari pemerintah pusat untuk perdagangan lintas batas.

Kadis Perindagkop UKM Kepu-

lauan Meranti, Drs M Azza Faroni mengatakan, untuk mendapatkan izin Free Trade Zone (FTZ) tidak mudah dan memakan waktu yang lama, dimana diperlukan lobi di legislatif, seperti menghasilkan produk tertentu untuk dikirim keluar seperti di Dumai.

Meski begitu, tambah Sekda Yulian Norwis, Pemkab Kepulauan Meranti telah mengusulkan menjadi salah satu kawasan Free Trade Zone seperti yang diberlakukan di Dumai melalui Komisi 6 DPR RI, karena menurutnya tidak ada alasan Kepulauan Meranti tidak mendapat fasilitas FTZ. “Karena kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah Kepulauan, mirip dengan Tanjungbalai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Sementara itu, terkait penanganan barang sitaan BPOM RI beberapa waktu lalu, hasil koordinasi Sekda Kepulauan Meranti dengan Kepala Pusat Penyidikan Balai POM RI sudah mendapatkan solusi. Masalah itu dikoordinasikan apakah akan dilelang atau dihibahkan.

“Solusinya barang tersebut harus dilelang jika dinilai memiliki nilai ekonomi, atau bisa juga dimusnahkan jika dinilai membahayakan kesehatan,” ungkapnya. (rm/ril humas)

Sosialisasi Program Kemitraan Satu Pintu dan Fasyankes Dibuka SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti yang dalam hal ini di wakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Drs Askandar, membuka secara resmi acara sosialisasi pembentukan program kemitraan satu pintu dan fasyankes di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti di Gedung aula kantor dinas sosial, Kamis (12/10/2017).

Turut hadir mendampingi Danramil 02/Tebing Tinggi yang di wakili oleh Mursito dan Ketua MUI Ustadz Mus-

tafa SAg.Dalam kesempatan ini beliau menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Meranti sangat menyambut baik Program tersebut dan menyampaikan kepada kita ingin masyarakat tetap sehat sehingga apa yang menjadi program pemerintah bisa berjalan sebagaimana mestinya, untuk dapat sehat ini biayanya sangat mahal apalagi KB ini dari dulu sangat menjadi program favorit.

Beliau menyampaikan pada saat sekarang ini sangatlah enak walaupun di daerah kita

tidak membentuk opd BKKBN namun KB masih terselip dalam dinas sosial yang artinya KB akan terus berjalan, dan supaya hasil dan output nya nyata dan programnya jelas maka ini harus ada kebersamaan dan kerja bersama untuk mensosialisasikan KB ini dan keterlibatan kita semua sangatlah penting baik Kepala desa Camat dan seluruh Steakholder yang berhubungan dengan Kesehatan dan keluarga berencana ini harus bersatu sehingga data yang ada dapat terkumpulkan. (rm/ril humas).

Polres Meranti Lakukan Tes Psikologi SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Polres Kepulauan Meranti melakukan Tes Psikologi (Mapping, Tes Senpi dan Konseling) tahun 2017, di Gedung PSMTI, Jalan Rumbia, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, belum lama ini.

Hadir, Tim Biro SDM Polda Riau AKBP Dian Eka, AKP Eko Purnomo, Iptu Yulius, Aiptu Pardizon, Brigadir Ully, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Dr Wawan Setiawan SH MH, Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti Kompol Joni Narta, Kabag Sumda Polres Kepulauan Meranti Kompol Dodi Hasibuan, Kasat Lantas Polres Kepulauan Meranti AKP Jalinus, Kasat Tahti Polres Kepulauan Meranti IPTU Marianto, Para Kapolsek Jajaran Polres Kepulauan Meranti 5 Orang, Para Perwira Polres Kepulauan Meranti, Para Personil Polres Kepulauan Meranti dan Polsek Jajaran.

Dalam sambutannya, Wawan Setiawan mengatakan bahwa Kegiatan Tes Psikologi yang dilaksanakan para Perwira dan Personil jajaran Polres Kepulauan Meranti agar dilaksanakan sesuai dengan Prosedur, kegia-

POLRES Meranti Lakukan Tes Psikologi

tan Tes Psikologi ialah Tes Mapping, Tes Senpi dan Konseling.

“Kegiatan Tes Psikologi yang di adakan untuk memudahkan anggota dalam melaksanakan tugas menggunakan Senpi seperti Sat Reskrim dan Sat Narkoba serta yang berada di polsek yang memiliki resiko di lapangan dalam penangkapan pelaku kejahatan. Dalam Tes Psikologi ini nanti nya dapat menjadi penilaian terhadap Personil dimana dia akan ditempat yang sesuai dengan fungsinya , sedangkan tes Psikologi senpi ini menentukan anggota Polri ini cocok memegang senjata atau tidak memakai senjata.” kata Wawan Setiawan.

Sementara itu, dalam samb-

utannya AKBP Dian Eka mengatakan bagwa dilaksanakan Tes Psikologi ini guna mengetahui karakter masing-masing personil sebagai calon pemegang Senpi yang diberikan guna mendukung dan menunjang pelaksanaan dinas dilapangan.

“Hari ini kita akan melaksanakan tes psikologi agar Peserta tes diikuti sesuai dengan prosedur, untuk yang lulus Tes ataupun Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api (Senpi) Organik Polri akan mendapatkan surat rekomendasi Pinjam Pakai Senjata Api (Senpi) dan setelahnya diharapkan untuk tidak menyalahgunakan Senpi,” ungkapnya. (rm/grc)

STAF Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Drs Askandar

PLH Kasi Pidum Kejari Kepulauan Meranti, Winanto, SH mengatakan barang bukti

Kejari Meranti Terima Berkas Kasus Taufik Hidayat SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti menerima berkas pelimpahan kasus Taufik Hidayat, Rabu (11/10/2017) lalu. Penyerahan berkas mantan anggota Polres Kepulauan Meranti yang tertangkap dalam peredaran Narkoba pada Agustus 2017 lalu itu dikawal oleh 4 personil Ditresnarkoba Polda Riau dan seorang perwakilan Kejati Riau ke Kejari Meranti.

Taufik diperiksa sejak pagi hingga siang di ruang Pidum Kejari Kepulauan Meranti. Isteri Taufik, TSR juga tampak menemani Taufik saat menjalani pemeriksaan.

Kasi Pidum Kejari Kepulauan Meranti Fengki Indra didampingi Plh Kasi Pidum Kejari Kepulauan Meranti, Winanto, SH mengatakan barang bukti yang diterima oleh Kejari Kepulauan Meranti terkait Taufik berupa 1 bungkus plastik hitam yang berisi 1 kotak rokok yang berisikan 4 bungkus plastik klep serta satu pak plastik pembungkus, kemudian satu buah kaca pirek, satu buah pipet dan satu unit handphone merek Advan beserta sabu seberat 10 gram.

“Kita hanya memeriksa berkas yang kita terima dari Kejati dan Polda Riau. Kalau mengenai barang bukti lainnya, silahkan konfirmasi ke Kejati dan Polda Riau,” ujar Winanto.

Dijelaskan Winanto, kalau sabu yang seberat 1 kilogram lebih dan seribu pil setan belum ada diterima pihaknya, dan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pelimpahan berkas Taufik untuk segera disidangkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koramil 02 Tebingtinggi mengamankan 1,5 kilogram lebih sabu dan 1000 pil setan di kamar 05 Wisma Holiday pada Senin (14/8/2017) lalu.

Beberapa saat setelah barang haram itu diamankan, Taufik Hidayat datang ke wisma dan menanyakan kamar 05 ke receptionis. Saat Taufik masih di lobi wisma, sejumlah personil Satres Narkoba Polres Kepulauan Meranti datang ke wisma dan mengamankan Taufik.(rm/grc).

Wabup Nonton Bareng Pemutaran Film Aral Karya Anak Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim mengapresiasi kreatifitas positif anak muda Kepulauan Meranti yang diwujudkan dalam sebuah karya Film, seperti Film berjudul “Aral” yang di buat oleh Sanggar Kepurun.

Perhatian akan hal itu dibuktikan dengan hadirnya Wakil Bupati pada acara nonton bareng Film drama dan dokumenter itu, di halaman Kantor Camat Tebingtinggi Barat, Kepulauan Meranti, Rabu malam 11 Oktober 2017.

Hadir pula pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPH LAMR Meranti Muzamil, Kadis Parpora Ismail Arsyad, Sekretaris MPA LAMR Meranti Sudandri Jauzah, Camat Tebingtinggi Barat Helfandi, serta ribuan warga.

Wabup mengaku salut dengan karya Film itu, karena di tengah keterbatasan teknologi dan pengetahuan perfilman.

Anak-anak muda Kepulauan Meranti mampu menciptakan

Film dengan visual, cerita dan akting yang cukup baik.

“Saya sangat mengapresiasi kreatifitas seni anak muda Meranti ini, semoga kegiatan positif ini dapat ditulari kepada anak muda lainnya dalam menciptakan hal yang berguna bagi kemajuan Kepulauan Meranti,” harap Wabup.

Nonton bareng Film karya anak Meranti diawali dengan pemutaran Film dokumenter Bah Jamel yang mencerita sosok kakek tua “Bah Jamel” yang tetap eksis melestarikan alat musik tradisional Melayu hingga di usia senjanya.

Bah Jamel disamping mampu memproduksi dan memainkan alat musik berupa suling dan gendang, juga melatih anak-anak muda dalam memainkan alat-alat musik tradisi Melayu agar tidak hilang di telan zaman.

“Semangat Bah Jamel dalam melestarikan seni musik tradisi Melayu ini layak diacungkan jempol, semoga musik tradisi Melayu tetap lestari dan dapat

WAKIL Bupati Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim (tengah)

dinikmati dan dimainkan hingga keanak cucu kita,” ujar Wabup.

Usai pemutaran Film Bah Jamel, tibalah masa yang ditunggu-tunggu ribuan warga yang memadati halaman Kantor Camat itu, yakni pemutaran Film drama Aral.

Sesuai dengan judul yang diangkat “Aral” Film ini menceritakan berbagai problema yang acap terjadi di tengah masyarakat khususnya di Desa. Mulai dari sengketa tanah ulayat,

pertikaian warga, rendahnya pendidikan, hingga problema romantika cinta anak muda.

Film yang digarap cukup apik oleh Kepurun Production dipimpin Saiful Rizan ini mampu membuat penonton penasaran di tiap scenenya. Para pelakon yang hampir semuanya anak muda, begitu baik bermain akting sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam Film mengena ke penonton. (rm/ril humas).

CMYK

7

RAKYAT PASBAR

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pemda Pasbar Berikan Sejumlah Bantuan Kepada Korban Banjir PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Bupati Pasaman Barat, Syahiran bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar meninjau langsung korban banjir dan memberikan sejumlah bantuan. ”Kepada korban banjir diharapkan bersabar karena musibah ini bukan kehendak kita. Saat ini kita hanya bisa membantu korban dan bagaimana upaya kita meminimalisir bencana kedepannya,” kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran, Rabu.

Musibah banjir yang terjadi di Kampung Baru Nagari Batahan cukup parah. Selain memberikan dampak di Kecamatan Ranah Batahan, kecamatan lainnya juga terkena dampak seperti di Kecamatan Parit Koto Balingka.”Sebanyak 20 unit rumah warga rusak parah dan dua unit rumah hanyut. Selain itu empat jembatan rusak parah dan butuh perbaikan. Puluhan ribu ikan hanyut dihantam banjir,” katanya.

Pihaknya akan mengoordinasikan dengan Balai Sungai Wilayah Dua Sumatera di Medan Sumatera Barat agar Sungai Batahan bisa dinormalisasi sehingga air tidak ma-

suk ke pemukiman warga.”Jika dibiarkan maka jalan nasional yang ada akan terban selain itu air akan langsung masuk kepemukiman warga,” katanya.

Ia mengajak warga yang berdomisili di tepi Sungai Batahan agar bersedia pindah kelokasi baru sehingga bisa terhindar dari bencana banjir.”Kita akan koordinasikan dengan ninik mamak, perangkat jorong, nagari dan camat untuk mencarikan lokasi baru untuk dibangunkan rumah melalui program yang ada baik dari Pemkab maupun dari provinsi,” katanya.

Pihaknya juga telah mendirikan posko bencana, memberikan bantuan sembako dan kebutuhan lainnya. Pada kesempatan itu, Bupati Pasaman Barat, Syahiran meninjau langsung korban bencana banjir, kondisi Sungai Batahan, jembatan yang rusak dan kolam ikan yang hanyut dibawa air.

Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Nasridal Patria mengatakan pihaknya merasa prihatin dengan musibah yang melanda Nagari Batahan.”Hari

ini kami dari Pemprov Sumbar diperintahkan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno turun dengan membawa dinas terkait untuk membeerikan bantuan dan solusi agar kedepannya bencana banjir bisa diminmalisir,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan menyurati Balai Sungai Wilayah Dua Sumatera di Medan agar bagaimana melakukan perbaikan dan mengalihkan alur sungai sehingga air tidak mudah langsung sampai ke pemukiman warga.Selain itu juga kepada Pemkab Pasaman Barat menyiapkan data lengkap berapa korban dan kerugian akibat dampak banjir ini.”Kepada warga yang berdomisili di tepi sungai diharapkan bersedia pindah. Sebab sesuai aturan masyarakat tidak diperbolehkan membuat rumah di sepadan sungai,” katanya.

Menurutnya program dari perumahan dan pemukiman propinsi untuk menanggulangi rumah rusak ada, tinggal penyiapan lahan dari Pemkab Pasaman Barat lagi.

Pihaknya menginginkan Pemkab Pasaman Barat menyiapkan lahan yang jelas sehingga program

Pasbar Terima Penghargaan Capaian Tertinggi Laporan Keuangan PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas pencapaian menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi.

Penghargaan itu diserahkan oleh tim dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPN) perwakilan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman berupa sertifikat penghargaan.”Kita bersyukur atas penghargaan ini dan menambah motifasi kedepannya agar lebih baik,” kata Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto didampingi Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Manus Handri, Rabu.

Sertifikat tersebut bertuliskan Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi.Atas nama Pemerintah Republik Indonesia Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati langsung menandatangani sertifikat tersebut.

Menurut Yulianto apa yang dicapai Pasaman Barat saat ini merupakan kinerja dari seluruh jajaran Pemkab Pasaman Barat.Tidak akan tercapai tujuan jika pemerintah tidak bisa berkoordinasi dari segala lini kehidupan masyarakat. ”Alhamdulillah, kita wajib bersyukur atas apa yang diraih

WAKIL Bupati Pasaman Barat, Yulianto didampingi Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Manus Handri.

oleh Pasaman Barat. Ini tidak lepas dari kerja kita semua, tidak akan bisa bupati saja, atau wakil bupati saja atapun sekda yang bekerja tanpa bantuan dari semua pihak termasiluknmasyarakat,” katanya.

Sementara itu, Sekda Pasaman Barat, Manus Handri sebagai koordinator Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatakan apa yang telah dicapai saat ini merupakan kegigihan dari semua pihak yang telah mau menurunkan ego, menahan amarah demi tercapainya tujuan pemerintahan yang lebih baik.

“Saya sebagai Sekretaris Daerah mungkin sering di bilang ‘yinyir’ oleh teman-teman semua. Tapi hanya satu niat saya demi menjadikan Pasaman Barat sebagai kabupaten yang dihargai oleh rakyatnya dan menjadikan kabupaten yang

bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya capaian keuangan Pemkab Pasaman Barat yang sudah dihargai oleh kementerian patut mengucapkan terima kasih. Karena mereka semua telah melihat jerih payah semua.

Ia menyebutkan dalam setiap kesempatan, ia selalu menenkankan sepada seluruh ASN agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena pemerintah merupakan pelayan masyarakat dan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. ”Kepada seluruh jajaran Pemkab Pasaman Barat saya mengucapkan terima kasih karena telah bekerja keras, merealisasikan keuangan baik keuangan nagari maupun keuangan daerah,” ungkapnya. (rm/Robbisam).

Hj Yun Syahiran Santuni 4 Orang Berkelainan dan Kebutuhan Khusus PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Sepanjang Senin sore (9/10) Hj Yun Syahiran santuni empat masyarakat pada dua Kecamatan di Pasaman Barat.Yakni Santi 22 warga berkebutuhan khusus di Jorong Rambah Kinali, Yani 10 bocah kelas V SD yang diduga kanker tulang ditangan kiri, sehingga tangan kirinya terus membesar. Bawaan tersebut sudah dirasakannya sejak lahir.

Sedangkan Zikri juga terdapat benjolan di tangannya.Ketiga anak ini dikunjungi Yun Syahiran di Rambah Kinali.

Sementara Akila 8 Bulan bocah yang berkelainan kelamin, Kajai Kecamatan Talamau Pasbar.Ke empat yang disambangi Yun Syahiran bersama pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat itu dikunjungi dalam waktu beriringan Senin siang hingga sore.” Alhamdulillah kita lega bisa berbuat baik, mudah- mudahan bantuan kita sedikit ini akan bisa mendorong ke empat anak yang kita kunjun-

Hj Yun Syahiran memegang anak

gi untuk dapat berobat atau meringankan penderitaan mereka bahwa mereka tidak sendiri,” kata Yun Syahiran.

Di Kajai, Yun Syahiran juga menyerahkan bantuan yang didampingi Sekcam Talamau Dasrial dan perangkat jorong setempat.Untuk Balita Akila, di Kajai Yun Syahiran, mendorong pihak keluarga untuk berkonsultasi dengan dokter Puskesmas setempat atau Kabupaten,

untuk dilakukan upaya operasi atau pengobatan. Begitu juga terhadap tiga orang warga yang dikunjungi di Rambah Kinali Pasaman Barat.

Yun Syahiran juga mengharapkan kepada Para Camat dan perangkat nagari atau jorong agar sensitif serta peduli terhadapnya masyarakatnya yang berkalaian fisik atau penyakit yang mesti diobati. (rm/ Robbisam).

BUPATI Pasaman Barat, Syahiran (kemeja putih)

Pemprov Sumbar bisa dijalankan dan membantu korban banjir.

Pada kesempatan itu Dinas Pangan Sumbar melalui BPBD Sumbar memberikan bantuan senilai Rp53

juta berupa makanan, minuman, kebutuhan perlengkalan untuk korban banjir.Selain itu ada bantuan dari Dinas Sosial sebesar Rp21 juta dalam bentuk kebutuhan untuk kor-

ban banjir serta dari Dinas Kesehatan Sumbar berupa bantuan obat-obatan, dari Bank Nagari Simpang Empat sebesar Rp30 juta. (rm/Robbisam).

Bamus DPRD Tanah Datar Pelajari Pemekaran Nagari Pasbar PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Sekitar 20 orang Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar kunjungi Kabupaten Pasaman Barat. Anggota dewan yang merangkum Badan Musyawarah (Bamus) tersebut disambut oleh Bupati Pasbar Syahiran Wakil Bupati Yulianto dan Sekda Pasbar Manus Handri di auditorium kantor bupati setempat Selasa (10/10/2017).

Bupati Pasbar Syahiran mengucapkan selamat datang di Pasbar. Pasbar sebagai nagari sawit memang banyak dinamika masyarakat yang terjadi, dan harga sawit juga ada fluktuasinya.

“Selamat datang di Pasbar Bapak dan Ibu anggota Bamus DPRD Tanah Datar. Bahagia rasanya mendapat kunjungan saudara kami di Tanah Datar,”kata Syahiran.

Ia menambahkan, Pasbar

saat ini sedang gencar-gencar melakukan pemekaran nagari sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 PP nomor 6 tahun 2014. Target nagari defenitif merupakan pekerjaan pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan baik. Memang sebagai pemerintah kita tidak bisa memuaskan semua pihak, namun pemerintah punya target agar kekurangan pelayanan secara bertahap bisa diperbaiki.

“Kita memang memiliki target untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan penataan nagari. Sebab, nagari di Pasbar cukup luas sehingga pelayanan tidak maksimal. Selain pelayanan yang tidak maksimal pembangunan juga tersendat,” terang Syahiran.

Ketua Bamus DPRD Tanah Datar Eri Hendri mengatakan

ANGGOTA DPRD Kabupaten Tanah Datar foto bersama Bupati Pasbar Syahiran

bahwa Pasbar memiliki keunggulan di usianya yang masih belia 13 tahun. Namun, sudah banyak perubahan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pasbar.

Eri Hendri.

“Kami anggota Bamus DPRD Pasbar menilai Pasbar sebagai daerah yang cukup dinamis baik dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga bisa mengger-

akkan roda pembangunan di Pasbar,”papar Eri Hendri.

Pemekaran nagari menjadi perbincangan hangat oleh Bamus DPRD Tanah Datar. Sebab, Pasbar bisa meyakinkan masyarakat untuk mendukung pemekaran nagari. Memang dinamika pemekaran nagari selalu ada namun dengan kekompakan bisa berjalan sesuai rencana. (rm/Robbisam).

Yun Syahiran : PKK Kecamatan Diminta Aktif PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Ketua PKK Pasbar Ny. Yun Syahiran menekankan kepada seluruh tim penggerak PKK kecamatan agar aktif menjalankan program PKK, termasuk gerak PKK KB kesehatan. Pasalnya, PKK merupakan kelompok perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan ibu dan anak.Hal ini disampaikan oleh Yun Syahiran dalam sambutan rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK Kesehatan di tingkat Kabupaten Pasbar, Kamis (12) di Aula kantor bupati setempat.

Sebagai Ketua PKK, dia berpesan agar kader-kader PKK bisa bekerja dengan ikhlas dan sungguhsungguh.

“Implementasi Program KB harus menjadi gerakan yang diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Program KB harus dilakukan secara sinergi. Ibu-ibu penggerak PKK diharapkan bisa lebih fokus dalam pelaksanaan program KB keseharan,”harap Yun Syahiran.

Ia menambahkan, KB kesehatan merupakan dambaan seluruh lapisan masyarakat. Dengan keluarga yang bahagia dan sehat akan menjadikan penduduk Indonesia yang berkualitas.

“Namun satu hal yang tidak dapat kita lepaskan masalahnya ialah adanya kenyataan yang cukup memprihatinkan yakni makin pesatnya jumlah bertambahnya penduduk di negara kita Indonesia. Kalau dahulu kita melihat penduduk yang masih jarang, namun sekarang hampir di

KETUA PKK Pasbar Ny. Yun Syahiran menyampaikan pidato

tiap tempat telah penuh dengan penghuni. Dapatkah saudara-saudara membayangkan betapa sempit dan makin sulitnya usaha-usaha kita kalau penduduk kita semakin membengkak. Kenyataan inilah yang mendorong pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan Program Nasional Keluarga Berencana,”urai Yun Syahiran.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasbar ketika membuka rapat kesepakatan tersebut mengatakan kesatuan gerak PKK KB kesehatan merupakan salah satu bentuk intensifikasi ferakan PKK beserta lintas sektor

terkait. Kegiatan tersebut bertumpu pada kegiatan kelompok masyarakat, PKK institusi KB kesehatan di nagari dengan kader sebagai ujung tombak.

“Pemerintah daerah kabupaten Pasbar berharap agar tim penggerak PKK mampu menjalin kerjasama dengan SOPD terkait untuk terus mengembangkan potensi dan jaringannya. Sehingga dapat menjangkau seluruh keluarga dan masyarakat,”kata Yulianto.

Selain itu, tambah Yulianto target kerja pemerintah dalam bidang pembangunan kesejahteraan tidak bisa lepas dari peran aktif PKK beserta kadernya. Kesuksesan peningkatan pelaksanaan posyandu pembentukan dasawisma yang baru serta mengaktifkan dasawisma yang sudah ada.

Lanjutnya, Keberhasilan keluarga berencana dan kesehatan tidak lepasd ari peran aktif PKK mulai dari tingkat jorong, nagari sampai ke tingkat nasional. “Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kesatuan gerak PKK KB kesehatan sya menghimbau kepada seluruh SOPD terkait untuk ikut memberikan sumbangsihnya dalam pelaksanaan kesatuan gerak PKK kesehatan yang berlangsung dari bulan Oktober hingga Desember 2017 ini,”tandas Yulianto.

Pihaknya yakin bahwa dalam jangka waktu tiga bulan ini dapat digunakan untuk memacu semangat untuk meneruskan dan menjaga kelangsungan program-program pokok PKK bersama dengan lintas sektor.(rm/Robbisam)

CMYK

RAKYAT RIAU KORAN UMUM

Senin, - 23Online Oktober 2017, MINGGU III Portal16 Media : www.rakyatmediapers.co.id

Website: www.rakyatmediapers.co.id Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

8 8

Edisi : # 215 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Sudah Berkarat Pegang Suatu Jabatan Tak Pindah Pindah

Ada Apa?, Walikota Tak Mampu Pindahkan Wan Darusalam BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pergantian dan mutasi suatu jabatan ke bidang lainnya sebenarnya hal biasa dan merupakan penyegaran di suatu Instansi Pemerintah.

Demikian juga jika seorang pejabat terlalu lama memegang suatu jabatan dapat menimbulkan pertanyaan- pertanyaan pada pegawai lainnya.

Sebagai contoh, mungkin akan muncul pertanyaan mengapa si “W” memegang jabatan itu terus? Apakah karena dia dekat dengan Walikota? Mengapa si “A, B dan C” belum lama menjabat sudah dipindahkan? Salah apa dia? dan sebagainya. Pertanyaan seperti ini bila didiamkan berlarut-larut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antar pegawai yang berbeda bagian.

Sehingga akan timbul dis-

integrasi, dimana ujung-ujungnya organisasi yang dirugikan.

Kejenuhan merupakan efek negative bagi organisasi. Pegawai yang terlalu lama ditempatkan di suatu jabatan tertentu pasti akan berdampak negatif, selain itudapat menurunkan produktivitas kerja.

Pertanyaan seperti diatas yang belum bisa terjawab, seperti di Pemerintahan Kota Batam.

Ada oknum pejabat yang menduduki suatu jabatan sudah 16 tahun tidak pindah pindah dan tak pernah kena rotasi. Padahal, puluhan pejabat lainnya paling lama dua tahun sudah dipindahkan ke bidang lain. Namun oknum pejabat yang satu ini cukup istimewa. Sehingga jadi pertanyaan banyak pejabat dan pegawai lain.

Oknum pejabat yang sudah

16 tahun menduduki suatu jabatan tersebut bernama Wan Darussalam, dia menduduki jabatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Pemerintah Kota Batam yang sebelumnya bernama Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko).

Banyak pejabat dan pegawai di Pemko Batam bertanya tanya, apakah tak ada pejabat lainnya yang bisa menduduki jabatan Balitbang, atau memang ada udang dibalik batu?. Menurut sejumlah PNS yang minta namanya dirahasiakan mengatakan, oknum ini menduduki jabatan tersebut sudah empat pejabat Kepala Daerah (Walikota), pertama kali Walikota Batam Nyat Kadir, Abdul Manan, Ahmad Dahlan dan saat ini Walikota Muham-

Sekda Tutup Musrenbang Pemprov Kepri di Dompak TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi Kepri (Pemprov) Kepri menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) terkait perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 20162021 di Aula Kantor Gubernur Dompak, Jumat (13/10).

Perubahan RPJMD Provinsi Kepri dilakukan terkait dengan perubahan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perubahan Permendagri dan juga perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri sangat berpengaruh terhadap target RPJMD tahun 2016-2021. Hal ini disampaikan Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Provinsi Kepri Naharuddin dalam penyampaian laporannya.

Dikatakan, perubahan SOTK atau OPD di lingkungan Pemprov Kepri secara langsung merubah setiap target RPJMD yang sebelumnya telah ditetapkan. “Baik itu pada penambahan ataupun pen-

SEKDA Kepri Arif Fadillah memberikan kata sambutan

gurangan program pembangunan yang ada,” ujar Naharuddin yang juga Kepala Bappeda Provinsi Kepri ini.

Untuk itu, dengan adanya Musrenbang ini, lanjut Naharudin diharapkan dapat menyaring saran dan pendapat demi menyelaraskan tujuan pembangunan sesuai rancangan RPJMD yang ada.

Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan melalui Mursenbang ini, diharapkan semua pihak dapat mengungkapkan pemikiran dan sarannya terkait RPJMD .

“Masukan tersebut nantinya akan menjadi penyelaras dan

penyempurnaan perubahan RPJMD ini, agar target RPJMD ini dapat berjalan sesuai yang direncanakan,” kata Nurdin.

Senada dengan Nurdin, Tenaga Ahli yang di hadirkan sebagai Narasumber dari Universitas Diponegoro Gunarto mengatakan dalam penyusunan Mendagri pernyusunan RPJMD salah satu dasar penyesuaian RPJMD. ”Terdapat beberapa penambahan beberapa program penganggaran, gambaran umum kondisi, pendapatan daerah, analisis isu strategis, visi, misi , tujuan dan sasaran,strategi dan arah kebijakan,” sebut Gunarto. (rm/ hk).

mad Rudi.

“Kami juga heran paku apa yang ditancapkannya sehingga beliau itu tidak bisa pindah dari jabatan tersebut. Padahal setahu kami di Pemko Batam, masih banyak pejabat yang lebih pintar dari beliau itu, kenapa tidak diangkat, Kami juga heran, Kalo Badan Kepegawai D a e r a h (BKD), inspektorat dan Sekda tak mampu memindahkan beliau itu, kite tak tahu apa elmunya sampai die itu bisa bertahan menjabat di satu tempat,”ujar PNS dengan logat melayunya. (rm/ikhsan).

Kepala Balitbangda Pemko Batam Wan Darussalam

Dinas Pendidikan Batam Akan Mengecek Terkait Tewasnya Murit SD SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Dinas Pendidikan Kota Batam akan mendatangi sekolah Harapan Utama di Jalan Rosedale, Teluk Tering, Batam Kota, Batam. Kedatangan pejabat Dinas Pendidikan itu terkait tewasnya Kenrick Grant Han’s (9) siswa kelas 3 SD Harapan Utama.

Kenrick diduga meninggal dunia setelah tertimpa tiang gawang futsal, Kamis (13/10/ 2017) pagi usai berolah raga.

Kepala Dinas Pendidikan Muslim Bidin, kepada wartawan mengatakan, kasus Kenrick sudah menjadi perhatian serius sebab pemberitaan tewasnya Kenrick sudah sampai

Muslim Bidin Kadis Pendidikan Batam

ke pusat melalui pemberitaan di media lokal maupun nasional.

Ia memerintahkan Kepala

Seksi Prasarana dan Sarana Disdik Batam untuk mendatangi sekolah Harapan Utama pada siang ini.

“Kita akan lihat kronologis peristiwa tersebut apakah ada unsur kelalaian serta pembiaran pihak sekolah Harapan Utama hingga Kenrick siswa kelas 3 SD Harapan Utama tersebut tewas hingga ketimpa tiang gawang futsal,” ujar Muslim Bidin.

Muslim mengatakan Dinas Pendidikan akan mencari fakta dari pihak sekolah dan laporan dari polisi. Bila ada ditemukan unsur kelalaian dan pembiaran maka Disdik Kota Batam akan mengambil tindakan berupa

pencabutan izin sekolahnya.

“Siang ini Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Dinas Pendidikan turun ke Sekolah Harapan Utama untuk mencari fakta dari pihak sekolah dan laporan dari polisi dan bila ada ditemukan unsur kelalaian dan pembiaran maka Disdik Kota Batam akan mengambil tindakan berupa pencabutan izin sekolahnya,” kata dia.

Kenrick diduga mengalami cidera parah di bagian kepala setelah tertimpa gawang futsal Harapan Utama. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit namun tak tertolong. Kenrick kemudian disemayamkan di Batuaji pada Sabtu lalu. (rm/red).

Kantor Gojek Batam Digeruduk Ojek Pangkalan PELITA, RAKYAT MEDIAPasca ditutup paksa Dinas Perhubungan Kota Batam Gojek Batam kembali buka kantor di Ruko Grand Niaga Mas, Jl. Raja Isa, Belian, Batam Kota, Kepulauan Riau. Namun pagi ini, bere-

dar isu, ojek pangkalan menggeruduk kantor tersebut.

Staf Kantor Operasional Gojek Batam yang dihubungi batamnews membenarkan tetapi juga tidak mengetahui pasti tentang informasi tersebut. ”Iya, tapi saya tidak tau betul pastinya.

Sampai sekarang ga ada apa-apa,” ujar dia.

Mengenai kepindahan kantor tersebut, menurutnya, hanya bersifat sementara.”Ini kantor sementara, belum lama ini pindahnya,” ujar dia.

Sementara itu, salah seorang driver Gojek juga mendapat isu mengenai penggerudukan kantor Gojek tersebut. ”Iya betul, tadi isunya begitu. Tapi sampai sekarang belum kelihatan, kita tunggu aja, Mas,” kata dia.

Di lokasi, tampak ada sekitar puluhan driver Gojek sedang mangkal di kantornya. Mereka sedang menunggu perbaikan sistem jaringan yang juga sedang error. “Sistemnya lagi error,” kata dia.

Pantaun batamnews.-

KANTOR transportasi online (Gojek) di Pelita

co.id di lapangan tidak terlihat tanda-tanda kantor Gojek tersebut didatangi pengemudi ojek pangkalan. Hanya saja, para karyawan Gojek memang tidak terlihat di dalam kantor. “Lagi pada istirahat,” ujar seorang driver

PENGUMUMAN REDAKSI Diberitahukan kepada Instansi Pemerintah/ TNI/Polri dan pengusaha Swasta di Kota Batam dan Khususnya Provinsi Kepri, wartawan Koran Rakyat Media yang namanya tidak tercantum dalam box redaksi maka tidak diakui sebagai wartawan media ini.

Redaksi

Gojek.

Kehadiran Gojek di Batam dianggap tidak memiliki izin. Selain itu kehadiran transportasi online lainnya juga diprotes para pelaku usaha transportasi konvensional di Batam. Dinas Perhubungan Batam dan Provinsi pun akhirnya menutup kantor Gojek tersebut dan meminta Gojek mengurus izin.

Namun pihak Gojek mengklaim sudah memiliki izin beroperasi di Batam.

Sejumlah izin dari pihak pemerinah sudah mereka penuhi. Mulai dari izin perusahaan, kantor hingga izin domisili dan lainnya.(rm/ bns).

CMYK

9

SENIN, 16 - 23 OKTOBER 2017, MINGGUIII

RAKYAT KEPRI 9

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 215 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Mengungkap Korupsi Rp 4,9 Miliar di Pemkab Lingga PANITIA Pemilihan Wakil Gubernur Kepri melakukan rapat internal

Panlih Wagub Kepri Temui Kemendagri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Panitia pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur Kepri mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk melaporkan dan mengkonsultasikan tahapan yang sedang dijalankan. Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Ketua Panlih Hotman Hutapea diterima oleh Kasubdit Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I, Andi Batara Lifu, Kemendagri, Kamis (12/10/2017) lalu.

Usai pertemuan, ketua Panlih Hotman Hutapea mengatakan bahwa Kemendagri memberikan apresiasi atas kerja Panlih sejauh ini. Ia juga menceritakan bahwa saat ini Panlih masih menunggu salah satu calon melengkapi berkas hingga waktu satu minggu kedua berakhir.

Jika hingga batas waktu, berkas belum juga dilengkapi, maka Panlih akan mengembalikan berkas itu kepada Parpol melalui Gubernur. “Kami akan menyurati Gubernur dan menembuskan ke Parpol dan Kemendagri agar Gubernur segera mengganti dan mengusulkan satu nama baru,” kata Hotman.

Untuk mengganti dan mengusulkan itu, Panlih akan memberikan waktu dua kali tujuh hari kerja. Selama waktu itu, Parpol diwajibkan untuk mengusulkan satu nama baru melalui Gubernur kepada DPRD. Jika dalam tenggat waktu yang diberikan itu, Gubernur dan Parpol belum juga mampu mengusulkan satu nama, maka Panlih akan mengambil langkah berikutnya.

Diketahui, dua nama bakal Cawagub Kepri telah diusulkan Parpol melalui Gubernur ke DPRD Kepri beberapa bulan lalu, dua nama itu yakni Isdianto dan Agus Wibowo. Kemudian Sekjen Demokrat Kepri, Husnizar Hood telah menyatakan pengunduran diri Agus Wibowo sebagai Cawagub Kepri di Partai Demokrat Kepri (Partai Pengusung Sanur).”Ya, Agus Wibowo sudah mengundurkan diri sebagai Cawagub Kepri di Demokrat,” ujarnya, Rabu (11/10/2017).

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa panlih berhak memberikan tenggat waktu kepada Gubernur dan Parpol. Sebab, jika tidak maka pengisian kekosongan jabatan Wagub ini akan semakin lama. “Saat ini Pemerintahan Kepri membutuhkan wakil agar dapat membantu Gubernur berlari mensejahterahkan masyarakat. Masyarakat yang meminta ini,” kata Jumaga.

Ditempat yang sama, Andi Batara menjelaskan bahwa jika satu nama tidak lengkap, maka Parpol wajib mengusulkan satu nama. Untuk itu, Ia mendorong agar Gubernur dan Parpol menginisiasi pertemuan kembali. “Bisa Gubernur, bisa parpol yang berinisiatif. Yang penting disini adalah bagaimana parpol sepakat mengusulkan satu nama lagi,” singkatnya.

Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Kepri Husnizar Hood, wakil ketua Panlih Widiastadi Nugraha, anggota Panlih Sahat Sianturi, Onward Siahaan, Taba Iskandar, Asmin Patros. Juga hadir anggota Panlih lainnya Abdulrahman, ketua PPP Sarafudin Aluan dan sekretaris Dewan Hamidi. (*)

LINGGA, RAKYAT MEDIADirektorat Kriminal Khusus Polda Kepri dan Kejaksaan Tinggi Kepri, perlu mengarahkan perhatian dan pengusut kasus dugaan korupsi dana APBD Pemkab Lingga, yang digunakan untuk penyertaan modal kepada perusahaan BUMD PT Pembangunan Selingsing Mandiri senilai Rp4,9 miliar.

Anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp4,848,837,232 miliar kepada perusahaan BUMD PT Pembangunan Silingsing Mandiritersebut hingga kini tak jelas wujudnya dan diduga telah dikorupsi oleh oknum pejabat di Lingga. Sejak dibentuk tahun 2013 BUMD tersebut tidak memberikan manfaat dan kontribusi kepada Pemkab Lingga.

Namun hingga kini kasus korupsi penyertaan modal dari Pemkab Lingga kepada BUMD tersebut senyap. Tak jelas siap yang harus bertanggungjawab?. Pemkab Lingga dibawah kepemimpinan Alias Wello, selaku Bupati kabarnya tak bersedia bertanggungjawab. Karena perbuatan tersebut dianggap dosa kepemimpinan Bupati sebelumnya Dana yang digelontorkan melalui Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sebanyak Rp4,848,837,232 miliar tersebut, hingga kini raib, sejumlah pejabat Pemkab Ling-

ga buang badang ketika dikonfirmasi media ini. Mirisnya lagi, anggaran tersebut dinilai tak bisa dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, sejak Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga mengucurkan dana dari tahun 2015. Serlain tidak ada memberikan kontribusi kepada Pemkab Lingga, hingga saat ini belum menyampaikan laporan keuangannya. Bahkan belakangan diketahui perusahaan tersebut tidak sudah tutup dan tidak pernah melakukan kegiatan usahanya.

Yang menjadi pertanyaan masyarakat setempat kasus korupsi penyertaan dana APBD Pemkab Lingga kepada PT Pembangunan Selingsing Mandiri, tidak terungkap kepermukaan.

Pihak Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya di Kabupaten Lingga terkesan diam ada kasus korupsi senilai Rp4,9 miliar di wilayahnya tidak diusut sebagaimana kasus korupsi lainnya.

Padahal, untuk mengusust kasus tersebut, sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam raibnya dana APBD senilai Rp4,9 miliar untuk penyertaan modal perusahaan BUMD ini, masih ada yang bercokol memegang jabatan di Pemkab Lingga. Bahkan mantan Bupati Lingga Daria yang disebut sebut

KANTOR Perusahaan BUMD PT Pembangunan Selingsing Mandiri

orang yang paling bertanggungjawab terhadap kasus tersebut.

Berdasarkan data diperileh Rakyat Media dari LHP BPK RI tahun 2016, menyebut Pemerintah Kabupaten Lingga menyajikan investasi Permanen pada tahun 2016 sebesar Rp17,971,584,915. Jumlah tersebut meningkat senilai Rp1,552,496,690 dibanding tahun 2015.

Pada tahun 2013 Pemkab Lingga juga melakukan penyertaan modal awal pada PT Pembangunan Selingsing Mandiri senilai Rp5,000,000,000.

Namun pada tahun 2014,

Dan baru mengetahui setelah ada pertanyaan dari para wartawan. ”Saya tidak pernah tanda tangan Pergub, makanya nanti dicek dulu nomornya lagi,” kata dia.

Sebelumnya telah ditetapkan bahwa ada kenaikan pajak air permukaan, ATB membayarkan tarif air baku kepada BP Batam sebesar Rp 150 per meter kubik dan membayar Rp 20 kepada Provinsi Kepri sebagai pajar air permukaan, namun dalam Pergub Nomor 25 Tahun 2016 ditetapkan perolehan pajak air permukaan sebesar Rp 180 per meter kubik.

Sehingga ATB harus membayarkan tagihan pajak air permukaan sejak Pergub Nomor 25 Tahun 2016 ditetapkan, saat disinggung mengenai utang ATB yang mencapai Rp 12 miliar, Nurdin tidak mengetahui hal tersebut.

Nurdin juga menegaskan tidak akan membuat kebijakan yang akan meresahkan masyarakat. ”Tentunya tidak akan kita keluarkan per-

jawab konfirmasi media ini. Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga Abu Hasim, ketika dikonfirmasi mengakui kasus penyertaan modal tersebut. Menurut Abu Hasim, kasus itu terjadi semasa Bupati lama,”Itu kasus memang ketika bupati lama, dan yang bertanggungjawab dalam kasus itu oknumnya sudah masuk penjara dalam kasus lain, kalau saya tak bisa mengomentari kasus ini, kalau anda mau konfirmasi kepada Wakil Bupati karena beliau yang berperan dalam hal ini,” kata Abu Hasim.(rm/mwd)

Nilai Investasi KEK Galang Batang Bintan Capai Rp 36,3 Triliun

KEPALA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Bintan, Hasfarizal Handra

BINTAN, RAKYAT MEDIAPresiden RI Joko Widodo akhirnya menandatangani usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Galang Batang, Rabu (11/10) lalu.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2017 yang mengatur KEK sudah bisa diimplementasikan dengan luas kawasan KEK mencapai 2.590 hektare (Ha) dan total investasi sebesar Rp36,3 triliun untuk masa enam tahun kedepan.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DP-

MPTSPTK) Bintan, Hasfarizal Handra menuturkan, pengusul dan pengelola dari pembangunan KEK Bintan yang dilakukan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) berencana akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian biji boksit (Smelter).

Diperkirakan nilai investasi cukup besar akan ditanamkan perusahaan itu di Galang Batang dengan nilai Rp 36,3 triliun.

“Alhamdulillah, PP Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Galang Batang, Kecamatan Gunung

Gubernur Ngaku Tak Tanda Tangan, Tapi Pajak Air Disetujui Naik 900 Persen TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, beberapa waktu lalu mengaku tidak pernah menandatangani Pergub Nomor 25 tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Faktanya, Pergub tersebut sudah ditandatangani Nurdin Basirun pada tahun 2016 lalu. Nurdin pun berjanji akan menarik Pergub tersebut secepatnya.

Hal itu dikemukakan Nurdin saat ditanyakan sejumlah wartawan usai menghadiri sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2017 di kantor Walikota Batam, Selasa (11/7/ 2017). ”Saya cek dulu, nanti ditarik kembali peraturannya,” ujar Nurdin. Nurdin mengaku bingung dengan Pergub tersebut.

Nurdin mengaku tidak pernah menandatangani Pergub tersebut.

penyertaan modal tersebut menjadi sebesar Rp4,484,837,232 disebabkan akumulasi kerugian sebesar Rp151,162,768 pada tahun. Namun sejak dibetuk pada tahun 2013 perusahaan BUMD PT Pembangunan Selingsing Mandiri, selain tidak pernah memberikan kontribusi kepada PAD Pemkab Lingga, perusahaan BUMD ini juga tidak menjalankan kegiatan operasionalnya.

Wakil Bupati Lingga Nizar, ketika hendak dikonfirmasi baik melalui sambungan telpon maupun SMS tak bersedia men-

Gubernur Kepri

Nurdin Basirun aturan yang nantinya bisa meresahkan masyarakat,” kata dia.

Sedangkan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro mengatakan bahwa BP Batam tetap akan menarik tarif air baku dari ATB sehingga menurutnya jika pajak air

permukaan dinaikkan maka akan memberatkan masyarakat. ”Harus dibahas dengan baik, dihitung dengan cermat, prinsipnya kami sebagai instansi pemerintah tidak membayar pajak, jadi tetap diteruskan ke konsumen (masyarakat),” kata Hatanto beberpa waktu lalu.

Badan Pengusahaan (BP Batam) akan menyesuaikan tarif air baku akibat dari kenaikan pajak air permukaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Kenaikan pajak air permukaan naik 900 persen dari Rp 20 per meter kubik menjadi Rp 180 per meter kubik, hal ini membuat BP Batam terpaksa akan menaikkan tarif air baku. ”Kalau benar pemerintah provinsi menarik pajak air permukaan sampai pada angka Rp 180 per meter kubik, maka tidak ada jalan lain lagi selain melakukan penyesuaian tarif air baku,” ujar Deputi IV BP Batam, Purba Robert Sianipar, baru-baru ini.

Robert mengatakan tindakan tersebut diambil karena selama ini ATB hanya mengalokasikan uang sebesar Rp 20 per meter kubik untuk pembayaran pajak, sehingga perlu penambahan biaya untuk membayarkan pajak air permukaan yang naik sebanyak 900 persen, menjadi Rp 180 per meter kubik. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menaksir nilai perolehan air mencapai Rp 1.886 per meter kubik, kemudian pajak yang ditetapkan berdasarkan perda 10 persen.

Sehingga pajak yang harus dibayarkan per kubiknya kini terhitung Rp 180 per meter kubik.

Belum lagi ditambahkan setoran penerimaan negara bukan pajak ke BP Batam sebesar Rp 150 per meter kubik. Sehingga bila ditotalkan pajak air tersebut mencapai Rp 330 per meter kubik. Sementara itu DPRD Kepulauan Riau mengatakan, penerimaan untuk BP Batam dihapuskan.(rm/bn).

Kijang sudah ditandatangani (Presiden). Kalau tidak ada hambatan, rencananya Presiden juga akan meresmikan,” ujarnya, Jum’at (13/10/2017).

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi menambahkan, keberadaan KEK dikawasan Galang Batang akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor industri, sektor tenaga kerja dan juga sektor pariwisata di Bintan.”Saya yakin, pertumbuhan sektor ekonomi, sektor industri, sektor tenaga kerja bahkan sektor pariwisa-

ta akan bergerak naik dengan sendirinya,” kata Apri.

Menurutnya, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menawarkan sejumlah kemudahan bagi investor mulai dari insentif fiskal, jaminan investasi, kepastian hukum, pelayanan satu atap, hingga pembangunan infrastruktur.

“Akan ada kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, namun tentunya harus sesuai regulasi dan kewenangan baik pemerintah di pusat maupun di daerah,” ujarnya.(rm/bn).

Pemkab Anambas Bentuk Tim Percepatan Pariwisata ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Percepat pengembangan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) membentuk tim percepatan pariwisata dan perikanan pada tahun 2017 ini. Tim tersebut bertugas untuk mengkoordinasilkan persoalan serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengembangan baik itu sektor wisata maupun perikanan.

Dr Masykur, ST MM Asisten II Pemkab Anambas mengatakan, dalam Surat Keputusan (SK) Nomot 213 tahun 2017, tim ini merupakan Tim Terpadu Percepatan Koordinasi Pemerintah KKA dengan pemerintah Pusat dibidang Infrastruktur pariwisata dan perikana.”Tim ini dibentuk untuk mengatasi kendala dalam pembangunan di dua bidang tersebut.”demikian disampaikan Masykur, Senin (9/10).

Masykur menguraikan, dalam SK tersebut juga masuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan Perikanan seperti antara lain yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan, Balitbangpeda, Dishun & LH, Disperindagkop serta tenaga ahli pendamping pariwisata.Tergabungnya sejumlah OPD ini lanjut Masykur, untuk memudahkan konsep serta masterplan yang ingin dikembangkan hingga maching .”Jika ada kendala nanti maka tim akan membantu,” tuturnya.

Wakil Ketua I DPRD KKA, Syamsil Umri menyambut baik pembentukan tim terpadu tersebut. Ia berharap ada bukti nyata dari dibentuknya tim terpadu ini, seperti peningkatan wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang ke Anambas. “Saya kira tujuannya bagus. Tinggal realisasinya saja.

Paling tidak dari sisi peningkatan jumlah wisatawan dan peningkatan infrastruktur pada sektor perikanan. Selama ini, menurut saya stagnan saja,” tutupnya. (rm/hlk)

CMYK

KARIMUN-LINGGA

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Berdasarkan Temuan BPK RI

Bendahara Dinas Pertambangan dan Energi Karimun Palsukan Nota, Kwitansi dan Stempel KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Berdasarkan temuan dan hasil wawancara BPK RI dengan bendaraha pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun tahun 2016 diperoleh pengakuan bahwa belanja senilai Rp 92.950.000 tersebut tidak pernah ada.

Bendahara pengeluaran mengakuinya, membuat sendiri alias memalsukan nota, kuitansi, stempel penyedia barang atau jasa yang dibuat sendiri. Bardasarkan keterangan bendahara pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi, uang tersebut digunakan untuk operasional taktis kantor dan dibagi-bagi ke pegawai dilingkungan Dinas Pertambangan dan Energi.

Hal tersebut terungkap atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) serta UU terkait lainnya.

BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Karimun,

hasil dari pemeriksaan tersebut mengungkapkan sebanyak dua temuan pemeriksaan yang tidak didukung bukti yang valid.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2016 diketahui realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar Rp 305.983.851.380. Miliar dari angaran sebesaar 351.809.689.210. miliar.

Dari realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun sebesar Rp 305.983.851.380, termasuk didalamnya belanja barang dan jasa Dinas Pertambangan dan EnergiTA 2016 sebesar Rp 782.465.000.

Dari yang Rp 782.465.000ini terdapat belanja barang dan jasa untuk kegiatan peningkatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran tahun 2016 pada Dinas tersebut sebesar Rp 535.346.000.

Perlu untuk diketahui, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI bukti pertanggungjawaban kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran selama Tahun Anggaran 2016

dan serta wawancara dengan bendahara pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi diketahui adanya pengeluaran sebesar Rp 92.465.000 yang tidak riil pengeluarannya.

Bukti pemalsuan atau dibuat sendiri nota, kuitansi dan stempel yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Karimun terdapat 12 item, diantaranya adalah sebanyak 11 nota dengan nilai Rp 7.850.000 dengan peruntukan belanja alat kebersihan, 15 nota senilai Rp 12.550.000 untuk belanja alat listrik, 3 nota senilai Rp 3.000.000 untuk belanja alat tulis, 3 nota senilai Rp 7.000.000 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).

Selanjutnya, sebanyak 8 nota senilai Rp 10.000.000 untuk belanja cetak, 6 nota senilai 12.000.000 untuk belanja jasa service, 1 nota senilai Rp 800.000 untuk belanja makanan dan minuman, 1 nota senilai Rp 1.000.000 untuk belanja materai, 4 nota senilai Rp 4.000.000 untuk belanja alat kantor, 6 nota senilai Rp 6.000.000 untuk belanja pemeliharaan komputer, 16 nota senilai Rp

13.200.000 untuk belanja penggandaan dan 16 nota senilai Rp 15.550.000 untuk belanja suku cadang.

Sehingga keseluruhan jumlah nilai nota yang dipalsukan tersebut mencapai sebesar Rp 92.465.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pemalsuan nota, kuitansi dan

stempel penyedia barang dan jasa.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh bendarahara pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun menimbulkan kerugian keuangan Daerah sebesar Rp 92.465.000.

BPK RI merekomendasikan Bu-

Gubernur Kepri Berikan Hadian SMK dan SMA di Karimun

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq

Aunur Rafiq: Jangan Coba-coba Pakai Narkoba KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bertempat dihalaman kantor Camat Moro, bupati Karimun Aunur Rafiq memberikan pengarahan umum kepada 348 orang pegawai kontrakan dari tiga kecamatan, dengan rincian Kecamatan Moro 231 orang, Kecamatan Durai 80 orang dan Kecamatan Buru sebanyak 37 orang.

Pengarahan umum ini dalam rangka penyerahan SK pegawai kontrak tahun 2017 sekaligus sosialisasi perpanjangan pegawai kontrak tahun 2018. Sebagai aparatur sipil negara baik berstatus PNS maupun kontrak tetap dituntut memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bekerja lah dengan ikhlas dan beryukur, karena masih banyak yang berkeinginan untuk menjadi pegawai kontrak seperti saat. Diharapkan menjalin silaturrahmi diantara sesama dengan masyarakat sekitar, “Dengan silaturrahmi akan memberikan pintu rezeki yang luas bagi kita,” kata Rafiq dalam arahannya.

Rafiq juga mengatakan pada 2018 mendatang, Pemkab Karimun akan mulai menerapkan kebijakan tes urine bagi seluruh ASN.Ia mengingatkan jangan sampai ada ASN yang terlibat sebagai pengguna, apalagi sebagai pengedar.Apabila ditemukan, ia tidak akan segan-segan dan tanpa ampun menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD dapil Moro, Samsul, Kadis PUPR Karimun, M. Zulfan, Kaban BKPSDM Karimun Sudarmadi, Camat Moro, Durai dan Buru, Kabag Humas Eko Riswanto, Kaban Pembangunan dan Kesra serta seluruh PNS dilingkungan Kecamatan Moro. (rm/Ikhsan)

KARIMUN, RAKYAT MEDIA – Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun memberikan hadiah 7 unit laptop untuk siswa/ siswi SMK/SMA Karimun, puluhan payung dan uang tunai untuk guru dan masyarakat saat mengadakan kuis wawasan kebangsaan.

Nurdin Basirun saat menghadiri acara silaturahmi dengan Tenaga Pendidik Serta Peserta Didik SMA/ SMK dan SLB Se-kabupaten Karimun di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Karimun, Rabu kemarin.

Beberapa pertanyaan Nurdin untuk menambah wawasan kebangsaan kepada siswa-siswi adalah menyebutkan sila dalam Pancasila, nama-nama pahlawan, nama-nama menteri serta hari-hari penting nasional.

Diantara yang membuat heboh dan gelak tawa semua hadirin yang hadir pada acara ini adalah ketika seorang siswa diharuskan gubernur menyebutkan 20 pulau yang ada Indonesia secara cepat.

Karena gugup dan bingung siswa tersebut menjawab pulau-pulau yang ada di sekitaran Pulau Karimun.

Lupa bahwa Indonesia adalah Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih. Namun setelah dibimbing dan dibantu gubernur akhirnya siswa tersebut bisa menyebutkan 20 pulau yang ada di Indonesia dan

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan siswa/i SMK Karimun

mendapatkan hadiah 1 buah laptop.

Bukan hanya kepada para siswa, Nurdin juga mengajukan pertanyaan kepada para guru dan wartawan yang hadir pada saat itu.

Tampak suasana riuh karena semua orang ingin menjawab pertanyaan dari Gubernur untuk mendapatkan hadiah berupa payung dan uang tunai.

Gubernur mengatakan, wawasan kebangsaan sangat penting ditanamkan pada setiap warga negara sebagai proses pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah air dan terpeliharanya NKRI. Gubernur menegaskan, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan adat istiadat.Maka pemahaman tentang nilai-

nilai wawasan kebangsaan merupakan kebutuhan mutlak, terutama bagi generasi muda di tengah arus globalisasi dan proses demokrasi.

Untuk itu Nurdin berharap, kehidupan berbangsa ke depan harus menjadi lebih baik lagi. Apalagi era globalisasi dewasa ini, menuntut bangsa memiliki daya saing.

Sehingga kepada para siswa dan generasi muda, persoalan kebangsaan menuntut perhatian kita bersama. Sebab persoalan itu tidak hanya masalah moralitas yang kian memprihatinkan, namun juga masalah persoalan radikalisme, terorisme, aliran sesat, dan lainnya serta perlu di waspadai bersama ancaman penyalahgunaan narkoba yang sudah menjadi bencana Nasional. (rm/Ikhsan).

TP PKK Kabupaten Lingga Sambut Kegatangan Turis

KETUA TP PKK Kabupaten Lingga, Hj Heryulita

LINGGA, RAKYAT MEDIAKetua TP PKK Kabupaten Lingga, Hj Heryulita mengaku baru pertama kali menyambut kedatangan rombongan turis yacht Sail to Indonesia di Pulau Benan. Ia aberharap prospek pariwisata Pulau Benan lebih baik kedepannya.

“Wonderfull Sail To Indonesia sangat bagus sekali. Saya baru kali ini menyaksikan. Mereka (yacht) sangat suka dan very-very happy sekali,” kata Heryulita, Kamis (12/10) di sela-sela penyambutan rombingan yachter yang naik ke Pulau Benan.

Menurut Heryulita, kehadiran para wisatawan luar negeri dengan perahu yacht ini sangat menarik. Bahkan sejumlah wisatawan tersebut ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan seperti, kunjungan ke sekolah PAUD Benan.

Bukan itu saja, kata Hj Heryulita, sejumlah wisatawan

bercampur baur dengan masyarakat Benan. Mereka juga ikut permainan rakyat yang digelar, seperti panjat pinang di pinggir pantai. “Mereka bercampur baur.

Mereka ikut kita. Dan suka,” ujarnya.

Menurut Heryulita, prospek pariwisata yang dikunjungi yacht Sail to Indonesia, khususnya Kabupaten Lingga terutama Benan diupayakan lebih bagus kedepannya.

“Cuma kerja sama kita untuk menjaga kebersihan. Kan ada kambing, jangan sampai kambing menjadi kendala taman kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Promosi Wisata Disparpora Lingga, Said Asmar Fizan mengucapkan selamat datang kepada sejumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Benan.

Said mengatakan, Pulau Benan merupakan destinasi wisata favorit di Lingga. Dengan sejumlah ala-

san yakni, transportasi yang mudah dari ibu kota Provinsi Kepri dan Kota Batam. Serta keramah tamahan warga lokal yang menjadikan Benan sebagai destinasi pariwisata favorit yang dikunjungi wisatawan.

“Saya mengucapkan selamat datang kepada wisatawan sekalian. Sampaikanlah informasi menarik Pulau Benan baik kepada keluarga, sanak saudara anda untuk senang dikunjungi sebagai tempat wisata. Artinya, anda sekalian ikut mendukung wisata Pulau Benan, bahkan mendukung kesejahteraan masyarakat Pulau Benan,” ujar Said.

Informasi yang diperoleh, rombongan wisatawan dari berbagai negara tersebut, terlihat enjoy bercampur baur dengan masyarakat.

Bahkan mereka menikmati eksotika pulau Benan yang menawan untuk dikunjungi.(rm/hk)

pati Karimun agar memberikan sanksi kepada Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2016 yang tidak mematuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. (rm/Ikhsan)

Pembangunan SPBU Dabo Singkep Belum Kantongi Izin HO LINGGA, RAKYAT MEDIAPembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Dabo Singkep Kabupaten Lingga belum mengantongi atau miliki surat izin gangguan (HO). Padahal, surat HO itu merupakan hal yang harus dimiliki oleh pengusaha SPBU. Izin tersebut dikatagorikan memiliki dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar.

Dokumen HO tidak hanya sebagai ukuran pengelolaan usaha yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem di sekitarnya. Tetapi juga persyaratan untuk mendapatkan dokumen lain, salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jelas Iman Arifandi serta beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Lingga, Selasa kemarin.

Menurutnya, pengusaha yang membangun SPBU mengurus izin gangguan yang dikeluarkan instansi terkait. Terlebih, lokasi pembangunan SPBU berada di tengah pemukiman masyarakat. Meski kesannya sepele, namun izin gangguan bisa jadi penentu sukses tidaknya bisnis.

Ia menjelaskan, isi dokumen izin HO intinya adalah surat pernyataan dari warga sekitar lokasi tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi pembangunan SPBU. Untuk mendapatkan izin ini, masyarakat diundang untuk melakukan pertemuan dengan pengusaha yang difasilitasi oleh instasi terkait.

“Dalam pertemuan yang disebut sidang Amdal ini, masyarakat sekitar akan menge-

Kadis Lingkungan Hidup

Junaidi Adjam tahui dampak negatif dari usaha yang dijalankan. Dan cara pengendaliannya hingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat sekitar,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga Djunaidi Adjam saat dikonfirmasi wartawan mengakui, pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi UKL/UPL untuk usaha SPBU ini. Beberapa waktu lalu, DLH Lingga menerima ajuan untuk melaksanakan proses UKL/ UPL untuk SPBU terkait.

Namun, ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi hingga permohonan yang diajukan dikembalikan untuk melengkapi persyaratan dimaksud.

“Ada hal yang belum dipenuhi hingga permohonan untuk pelaksanaan UKL/UPL tersebut kami kembalikan. Kalau persoalan proses pembangunan SPBU tersebut mereka sudah memiliki IMB. Biasanya, syarat untuk mengurus IMB salah satu yakni harus ada rekomendasi Izin HO,” sebut Adjam. (rm/Ikhsan)

Kasasi Ketua DPRD Karimun Ditolak MA KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Ketua DPRD Karimun Muhammad Asyura mengaku belum mengetahui perihal kabar terbitnya amar putusan Mahkamah Agung (MA) perihal kisruh mosi tak percaya sekitar 21 anggota DPRD Karimun terhadap dirinya.

“Saya belum pegang, jadi belum tahu apa yang mau disampaikan. Isinya apa, saya kan tidak tahu. Info dari mana?” kata Asyura kepada Tribun Batam, Minggu (15/ 10/2017) sekaligus mengklarifikasi informasi sebelumnya.

Dia juga menegaskan, dirinya yang mengajukan kasasi. Asyura mengatakan jika amar putusan MA menyatakan menolak kasasinya, ia mengaku akan menggunakan jalur peradilan Peninjauan Kembali (PK).”Kalau kasasi saya ditolak, saya akan upayakan PK,” katanya.

Kisruh mosi tak percaya sekitar 21 anggota DPRD Karimun ter-

hadap Ketua DPRD Karimun, Muhammad Asyura diperkirakan segera berakhir.Itu setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Kasasi yang diajukan Asyura atas putusan PT TUN Medan yang mengabulkan permohonan sekitar 21 anggota DPRD Karimun atas banding putusan PTUN Tanjung Pinang Amar putusan MA tercatat dengan Nomor Registrasi 295 K/TUAN/ 2017, terbit per 1 Agustus 2017 dengan putusan “Tolak Kasasi”. Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis ketika dihubungi membenarkan amar putusan MA atas perkara kisruh mosi tak percaya sekitar 21 anggota DPRD Karimun tersebut. Bakti mengaku pihaknya segera memberikan tanggapan terkait amar putusan MA tersebut.”Iya, sudah terbit, kawankawan DPRD segera memberikan tanggapan, tunggu saja,” katanya kepada Tribun Batam, Minggu (15/ 10/2017). (rm/trb)

CMYK

11

GALERI FOTO

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Upacara Memperingati Hari Jadi Kabupaten Natuna ke-18 Tahun 2017 PERINGATAN Hari jadi Kabupaten Natuna Ke 18 Tahun 2017 mengangkat Tema “Kerja Bersama Membangun Natuna yang Sejahtera” dimana dalam tema diatas sebuah pesan yang harus dicermati bahwa keberhasilan dalam Membangun Natuna yang Maju dan Sejahtera hanya dapat diwujudkan melalui kebersamaan.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna, Drs.H. Abdul Hamid Rizal M.Si pada Upacara Memperingati Hari Jadi Kabupaten Natuna ke-18 Tahun 2017, di halaman Kantor Bupati Natuna, Jln Batu Sisir Bukit Arai Ranai, Kamis (12/10) pagi, dihadiri

pula Ketua DPRD beserta Anggota, Ketua PKK Kabupaten Natuna, FKPD, Pimpinan OPD dan Tokoh Masyarakat.

Beliau melanjutkan, pembangunan dibidang prioritas yang telah dilaksanakan dan menumbuhkan hasil yang cukup menggembirakan saat ini dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan yang terus menunjukkan peningkatan, antara lain : 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Produk domestic Regional Bruto (PDRB) Perkapita.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK).

4. Kualitas Kesehatan.

5. Kualitas Pendidikan.

6. Pertumbuhan Ekonomi.

Selanjutnya, berkenaan dengan pencapaian pembangunan sampai saat ini, Kabupaten Natuna juga telah menerima beberapa penghargaan dari Pemerintah Pusat maupun Organisasi/Lembaga diantaranya : 1. Penghargaan terhadap Indeks transportasi pengelolaan keuangan daerah terbaik untuk Regional Sumatera yang diberikan oleh Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan bisnis Universitas

Gajah Mada 2. Penghargaan National Procurement award 2016 pada kategori “ LPSE Fighting Spirit” bagi LPSE Kabupaten Natuna 3. Penghargaan dari Gubernur Kepulauan Riau sebagai juara lomba evaluasi perkembangan Desa atau Kelurahan Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 4. Penghargaan dari Kementrian dari Pendayagunaan Aparatur dan Repormasi Birokrasi yang disampaikan atas prestasi dalam akuntabilitas tahun 2017 Pada kesempatan tersebut, Bu-

pati Natuna menyerahkan beberapa bantuan dan penghargaan prestasi diantaranya : Penyerahan Pemenang Lomba Desa Tahun 2017 Juara I : Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut Juara II : Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Juara III : Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur Penyerahan Pemenang Lomba Kelurahan Juara I : Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Juara II : Kleurahan Sedanau Ke-

BUPATI Natuna Drs.H. Abdul Hamid Rizal M.Si memberikan kata sambutannya.

BUPATI Natuna Drs.H. Abdul Hamid Rizal M.Si menandatangani prasasti

WAKIL Bupati Natuna (tengah), Sekretaris Daerah Natuna Wan Siswandi KETUA DPRD Natuna (kiri) saat upacara HUT Natuna Ke 18.

BUPATI Natuna Drs.H. Abdul Hamid Rizal M.Si menyerahkan bantuan

TAMPAK yang hadir OPD dan Tokoh Masyarakat kabupaten natuna

PENGIBARAN Sang Merah Putih oleh Paskibraka Kabupaten natuna

PEGAWAI Sekretariat Daerah Natuna

PEGAWAI Eselon IV

camatan Bunguran Barat Juara III : Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Penyerahan bantuan hibah peralatan pengelolaan kerupuk ikan berupa freezer (alat penyimpanan makanan beku) dan meat mincer (alat penggiling daging manual) oleh Bupati Natuna kepada 10 Industri Rumah Tangga didesa Sabang Mawang Balai Kecamatan Pulau Tiga Penandatanganan Prasasti/Peresmian dan penyerahan pembangunan pasar Kecamatan Bunguran Barat dan pasar Kecamatan Bunguran Batubi oleh Bupati Natuna. (*)

CMYK

BINTAN-TANJUNGPINANG Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

12

Bupati Lantik Adi Prihantara Jadi Sekda Bintan BUPATI Bintan H.Apri Sujadi S.Sos (tengah pakai kemeja batik biru)

Galang Batang Kabupaten Bintan Resmi di Tetapkan Jadi KEK

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka Kawasan Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, resmi menjadi Kawasan Ekomomi Khusus (KEK).

Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Bintan, mengatakan bahwa Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Galang Batang, Kec Gunung Kijang diyakini akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor industri, sektor tenaga kerja dan juga sektor pariwisata di Kabupaten Bintan.

“Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) di Galang Batang, Kec Gunung Kijang sudah ditandatangani Presiden. Saya yakin, pertumbuhan Sektor Ekonomi, Sektor Industri, Sektor Tenaga Kerja bahkan Sektor Pariwisata akan bergerak naik sendirinya,” ujarnya.

Menurut Apri, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menawarkan sejumlah kemudahan bagi investor mulai dari insentif fiskal, jaminan investasi, kepastian hukum, pelayanan satu atap, hingga pembangunan infrastruktur.

“Akan ada kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, namun tentunya harus sesuai regulasi dan kewenangan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Bintan Hasfarizal Handra mengatakan bahwa KEK Galang Batang akan dibangun di kawasan seluas 2.590 Ha dengan nilai investasi berkisar Rp 36,3 Triliun untuk masa enam tahun.

Pengusul dan pengelola dari pembangunan KEK Bintan ini adalah PT. Bintan Alumina Indonesia ( BAI ) yang berencana akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk pertambangan.

“PP No 42 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Galang Batang, Kec Gunung Kijang sudah ditandatangani oleh Peresiden Joko Widodo Rabu (11/10/2017 ) lalu. Kalau tidak ada hambatan, rencananya Presiden juga yang akan meresmikannya “ ujar Hasfarizal lewat via telpon. (rm/ferianda)

APBD Fokus Pembangunan Infrastruktur

GUBERNUR Kepri Rapat Terbatas (Ratas) bersama Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq dan kepala OPD Kepri

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri, H. Nurdin Basirun, menekankan, agar pemanfaatan APBD lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu selain meningkatkan daya saing daerah, juga meningkatkan konektivitas antarpulau.

“Peningkatan infrastruktur tersebut, mulai dari rencana pembangunan yang baru seperti jembatan dan jalan, juga untuk pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur sesuai kebutuhan zaman,” kata Nurdin saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) bersama Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq dan kepala OPD Kepri serta Kabupaten Karimun.

Ada 13 item yang diajukan Bupati Karimun. Nurdin meminta Kepala Barenlitbang Kepri Naharuddin untuk mensinkronkan dengan rencana pembangunan yang sudah disusun oleh Provinsi. Dari pencocokan itu terlihat ada beberapa rencana pembangunan di Karimun sudah masuk dalam rencana pembangunan di Provinsi untuk kabupaten kota se kepri.

Sementara untuk beberapa kendala dalam perizinan, Nurdin, menganjurkan Bupati mengajak pemerintah pusat terkait untuk meninjau ke lapangan. Sehingga, bisa dilihat secara langsung kondisi dan masalah di lapangan.

Selain masalah jalan dan jembatan, Nurdin, juga mengingatkan Kepala Dinas Pendidikan Karimun untuk membenahi sistem belajar mengajar di tiap daerah. Hal itu terkait kerjasama SMK 1 Karimun dengan PT.Saipem. Nurdin mau mereka yang magang nanti memang berkualitas, sehingga saat selesai training bisa berkerja.

Nurdin, juga menegaskan, pemerataan pembangunan itu bukan seperti belah semangka, tetapi sesuai kebutuhan. Semua daerah sepakat itu.”Kalau Natuna misalnya, Pemerintah Pusat juga sedang fokus membangun kawasan ini,” ujar Nurdin.

Nurdin berpesan, agar pemanfaatan APBD lebih banyak untuk menggesa pembangunan infrastruktur. Menurut Nurdin, pembangunan infrastruktur akan memicu pergerakan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik juga mendorong percepatan masuknya investasi.

Gubernur Kepri dalam tiap kunjungan ke daerah, memang selalu mengsingkronkan pembangunan. Hal ini agar apa yang menjadi usulan daerah bisa terakomodir. Karena, itu juga bagian dari aspirasi masyarakat kabupaten kota.

Pada kesempatan itu, Sekda Kepri, H. TS Arif Fadillah, mengatakan, usulan pembangunan Karimun yang disampaikan Bupati Karimun tidak jauh beda. Konsentrasi pembangunan Pemprov Kepri memang ke konektivitas. Hal ini memang sudah merupakan rencana lama.

Sementara untuk rencana Balai Latihan Kerja (BLK) yang diminta Bupati, akan kami teruskan dan kami koordinasi dengan Kadisnaker kepri dulu. Begitu juga untuk rencana Puskesmas Tanjungbatu yang diminta untuk ditingkatkan jadi Rumah Sakit tipe D. Tampak hadir pada Ratas itu, Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Sekdaprov Kepri TS.Arif Fadillah Kepala Barenlitbang Kepri Naharuddin, Asisten Pemerintahan Raja Ariza, Kadis Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana, Kadispenda Kepri Isdianto, Kepala Biro Pembangunan Aries Fhariandi, Kepala Bappeda Karimun Junaidiserta, serta beberapa Kepala OPD lainnya. (rm/Ikhsan).

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Adi Prihantara, Asisten Bupati Bintan bidang administrasi umum akhirnya resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan. Pengambilan sumpah dan pelantikan langsung dilakukan Bupati Bintan Apri Sujadi disaksikan jajaran anggota DPRD Bintan, pimpinan FKPD, kepala OPD, para camat, lurah dan kepala desa se-Bintan di Aula Kantor Bupati Bintan, Selasa lalu.

Pelantikan Sekda Bintan yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama ternyata bertepatan dengan pemberian surprize untuk Adi Prihantara, karena tepat 9 Oktober 2017 kemarin, mantan Kepala DPPKAD Bintan itu genap berusia 52 tahun. Nasi tumpeng berukuran besar pun dihadiahi Bupati Bintan bersama seluruh jajaran pejabat dilingkup Pemkab Bintan usai prosesi pelantikan.

Adi Prihantara terlihat tak kuasa menahan bahagia dan harunya, karena diusianya yang ke-52 tahun, dirinya mendapatkan kado ultah spesial karena resmi menjabat menjadi Pejabat Tinggi Pratama atau Sekda Bintan. Potongan tumpeng disuguhkan kepada istri tercinta Ibu Nong Adi Prihantara disaksikan Bupati, Wakil Bupati serta tamu undangan yang hadir.

Dilantiknya Adi sebagai Sekda Bintan, Apri menaruh harapan besar.

Ia berharap, agar capaian prestasi

Bupati Bintan, H. Apri Sujadi, S.Sos, secara resmi melantik Pejabat Definitif Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Drs. Adi Prihantara, MM.

yang telah diraih Kabupaten Bintan diberbagai tingkatan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, dapat dipertahankan.

Apri juga mengharapkan agar dengan terpilihnya Sekda Bintan ini akan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bintan dalam

melayani dan mensukseskan program-program yang telah dicetuskan.

“Tentunya kita berharap agar hal ini mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja ASN kita untuk bersinergi dalam mensukseskan program pemerintah daerah,” kata Apri dalam sambutan usai pelantikan Adi Prihantara sebagai Sekda Bintan.

Apri mengucapkan selamat bertugas dan berdoa semoga jabatan tersebut dapat menjadi ladang amal ibadah serta pengabdian terhadap daerah dan masyarakat khususnya di Kabupaten Bintan. “Jadikan ini sebagai amanah dan ladang amal dalam pengabdian kepada daerah dan masyarakat terkhusus di Kabupaten Bintan,” tutupnya. (rm/ikhsan)

Bupati Minta Puskesmas Melayani Warga Hingga Malam BINTAN, RAKYAT MEDIA–Dinas Kesehatan (Dinkes) Bintan menambah jam pelayanan. Namun baru 4 dari 15 puskesmas yang sudah menambah jam pelayanan hingga pukul 22.00 Wib, diantaranya Puskesmas Kawal Tanjunguban Teluk Sasah dan Puskesmas Kijang.

Dengan diresmikannya jam operasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat terhadap empat puskesmas hingga pukul 22.00 Wib, dengan demikian DPRD Bintan menambah alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Bintan sebesar Rp 180 juta di APBD-P Bintan tahun 2017.

Penambahan porsi keuangan ini menurut dewan perlu dilakukan untuk mendukung program Bupati Bintan yang membuka pelayanan kesehatan di puskesmas hingga pukul 22.00 WIB.”Tahap pertama empat puskesmas yang beroperasi sampai jam 10 malam, Kedepannya 11 puskesmas lagi sehing-

BUPATI Bintan Apri Sujadi

ga 15 puskemas akan menerapkan sisitem yang sama,” ujar Kepala Dinkes Bintan dr.Gama Isnaini kemarin. dr.Gama Isnaini melanjutkan, pihaknya berencana akan merekrut kebu-

Pemko Tanjungpinang Bahas Upaya Pemberantasan TPPO

Sekretaris Daerah Pemkot Tanjungpinang

RIono TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang sangat serius terhadap kemanusian dan bentuk perbudakan modern yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia.

Untuk mengurangi dan memberantas maraknya kasus perdagangan orang, telah mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya Pemberantasan TPPO di Kota Tanjungpinang.

Guna membahas hal tersebut, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang mengadakan Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang, Jum’at (13/10/ 2017) lalu.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan, pelaksanaan rapat tersebut dimaksud untuk mancari solusi

dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Riono berharap, melalui rapat ini akan menemukan solusi yang tepat, baik dari Instansi pemerintah, vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta LSM yang turut berperan dalam pencegahan perdagangan orang ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Ahmad Yani, mengatakan dari tahun 2015 hingga 2016, kasus perdagangan orang belum ada terjadi di Kota Tanjungpinang.

Ia berharap, sampai tahun 2017 ini, tidak ditemukan kejadian tersebut, sehingga Tanjungpinang terbebas dari kasus perdagangan orang. Namun dirinya tidak manampik atas kasus tindak kekerasan perempuan dan anak, masih banyak terjadi di Kota Tanjungpinang.

“Untuk itulah, melalui pertemuan ini kita bisa bersamasama mencari solusi agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa kita cegah dan kurangi,” tutur Yani.

Gelaran rapat ini pada intinya untuk menampung masukan-masukan dari para peserta rapat, dan segera menindaklanjuti pembentukan pokja atau gugus tugas pemberantasan perdagangan orang, kemudian dalam pelaksanaanya dikuatkan dengan hukum dan kebijakan.

Semua pihak saling berkoordinasi dari kegiatan yang dilaksanakan, baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah, dan pemangku kepentingan yang ditujukan dalam memberantas perdagangan orang.(rm/red)

tuhan tenaga medis tambahan seperti dokter dan tenaga perawat. Setiap puskesmas yang beroperasi sampai jam 10 malam akan ditambah dua tenaga dokter. “Jadi rencananya, setiap

puskesmas akan ditambah dua dokter,” ucap Gama.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bintan Fiven Sumanti menuturkan penambahan anggaran sebesar Rp 180 juta ini untuk membayar insentif dokter maupun perawat jaga yang bertugas hingga pukul 22.00 Wib. “Tentunya kalau buka sampai pukul 10 malam, tentunya ada tenaga medis tambahan. Nah uang itu untuk membayar insentif mereka,” ujar Fiven.

Saat ditanya berapa besaran dana yang akan diterima delapan orang tenaga medis yang ditempatkan di empat puskesmas. Fiven mengaku tidak mengetahui secara pasti pembagian masingmasing untuk tenaga medis. Karena teknis pembagian itu merupakan kewenangan Dinkes Bintan. Namun dia berharap kedepannya semua puskesmas yang ada di kabupaten Bintan yang berjumlah 15 unit bisa beroperasi hingga pukul 22.00 Wib, ujar Fiven. (rm/fer)

TPID Tanjungpinang Gelar Rapat Kerjasama Ikan Segar Dengan Anambas dan Natuna TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang kembali menggelar rapat rutin bulanan guna membahas kondisi capaian pengendalian inflasi Tanjungpinang pada September dan perkembangan harga di bulan Oktober.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Kantor Walikota, dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Riono, dan diikuti Kepala BPS, BUMD, Pelindo, serta stakeholder yang tergabung dalam TPID Kota Tanjungpinang. Hadir pula perwakilan TPID Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Anambas dan Natuna.

Jika sebelumnya Pemko Tanjungpinang telah melakukan kerjasama dengan Kabupaten Bintan terhadap pemenuhan sayur-mayur. Kali ini, akan dibahas penjajakan kerjasama dengan Kabupaten Anambas dan Natuna dalam pemenuhan stok ikan segar.

Riona mengatakan sebagai upaya dalam mengendalikan inflasi Oktober atau biasa terjadi musim utara.

Pemko berupaya melakukan kerjasama dengan daerah penghasil untuk menjaga ketahanan pangan, terutama dalam pemenuhan stok ikan segar sementara dalam tata niaga, sedangkan BUMD aktif mengendalikan komoditi kebutuhan bahan pokok di

TIM Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota

pasaran.

“Kita ketahui, bulan oktober ini adalah bulan pariwisata, dimana ada beberapa event yang akan dilaksanakan di Kota Tanjungpinang.

Agar ketersediaan pangan cukup selama musim utara ini, pihaknya akan menyurati distributor terkait penyimpanan stok bahan makanan dan kebutuhan yang akan meningkat, begitu pula dengan peningkatan komsumsi,” ujar Riono, Jumat lalu.

Lanjut Sekda, untuk bulan Oktober ini ada beberapa komoditas pangan yang mengalami penurunan harga, diantaranya beras yang mana ketersediaan beras bulog aman untuk jangka waktu tiga bulan kedepan

dengan harga eceran tertinggi untuk beras sebesar RP 9.950.

Sementara untuk pemenuhan kebutuhan sayur mayur, Pemko akan memaksimalkan kerjasama dengan Kabupaten Bintan, sedangkan pemenuhan kebutuhan ikan, Pemko sedang menjajaki untuk melakukan kerjasama dengan Kabupaten Anambas dan Natuna sebagai daetah penghasil ikan.

“Untuk itu, kita harus berkerjasama mengantisipasi hal-hal tersebut, lakukan pengecekan dan pengawasan ke sejumlah distibutor untuk memastikan persedian pangan di Kota ini cukup,” pungkasnya. (rm/hk)

CMYK

13

SELEBRITY

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Main Sinetron Baru

Ashanty

Anak Curigai Ashanty Jalan Bareng Pria Lain JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Meski Ashanty bukan ibu yang melahirkan, kasih sayang Aurel dan Azriel Hermansyah kepada ibu sambung mereka itu sangat luar biasa. Bahkan, boleh dikatakan melebihi perhatian mereka terhadap ibu kandungnya, Krisdayanti.

Di antara mereka, Azriel-lah yang paling manja dengan Ashanty. Remaja berusia 17 tahun itu juga kerap cemburu jika Ashanty terlalu banyak mencurahkan perhatiannya kepada adik-adiknya, Arsy dan Arsya.

Saking sayangnya, Azriel Hermansyah juga cukup posesif pada ibu sambungnya tersebut. Seperti dalam momen yang diperlihatkan Ashanty melalui Instagram Stories-nya yang kemudian diunggah ulang oleh akun @thehermansyah, Minggu (8/10/2017) pekan lalu.

Ashanty bercerita bahwa Azriel mencurigainya pergi dengan lelaki lain. Padahal, hari itu Ashanty pergi keluar rumah untuk mengerjakan tesisnya.

Seperti diketahui, saat ini Ashanty tengah menempuh pendidikan S2 di salah satu universitas di Jakarta. “Bikin tesis sebentar doang, ada yang curigain. Dikira sama cowok katanya,” ujar istri Anang Hermansyah itu seraya tertawa.

Sementara Azriel Hermansyah cuma mesem-mesem mendengar ucapan sang bunda. “Kenapa Jiel?” tanya Ashanty kepada putranya itu.

Seperti diketahui, Aurel dan Azriel adalah anak hasil pernikahan Anang Hermansyah dengan Krisdayanti. Setelah keduanya bercerai, Azriel dan Aurel ikut dengan Anang yang kemudian menikah dengan Ashanty pada 12 Mei 2012. (rm/net).

Nikita Mirzani Polisikan Sam Aliano

Natasha WilonaMirip San Chai Meteor Garden JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Setelah Anak Sekolahan serta Mawar dan Melati, Natasha Wilonakini tengah syuting sinetron terbaru yang akan tayang di SCTV. Di sinteron terbarunya nanti, Wilona punya penampilan yang khas.

Dara berusia 18 tahun itu tampil dengan rambut yang dikepang dua. Bila diperhatikan, penampilannya persis sosok San Chai, karakter wanita dalam serial asal Taiwan, Meteor Garden yang populer di awal tahun 2000-an.

Rupanya, saat ini Natasha Wilonasedang terlibat dalam proyek sinetron terbaru bertajuk Siapa Takut Jatuh Cinta. Ini merupakan remake dari sinetron berjudul serupa yang pernah tayang di SCTV tahun 2002 silam.

Seperti diketahui, Siapa Takut Jatuh Cinta di tahun 2002 lalu memang disebutsebut terinspirasi dari serial Meteor Garden.

Di serial tersebut, San Chai diperankan oleh aktris Barbie Hsu. Tidak sedikit warganet yang memuji Natasha Wilona cocok sebagai pemeran San Chai versi Indonesia. Bahkan Barbie Hsu sendiri mengakui kalau Wilona mirip dengan dirinya saat dulu. ”Kamu seperti aku beberapa tahun lalu,” ujar Barbie Hsu mengomentari foto Natasha Wilona.

“Pantesan aja di comment am artis asliny , mirip banget=ØÞ gue aja kaget pas liatny , gue pikir ini sanchaii asliny trnyata wilona , wkwkwk . biar cepet tayang aja filmny & success,” puji @ayypurama_.”Mirip sanchai beneran dahh,” sahut @alifah_syahla_putri. (rm/ l.6).

ARTIS Nikita Mirzani melaporkan pengusaha muda

JAKARTA, RAKYAT MEDIA- Nikita Mirzani melaporkan lima orang yang diduga melaporkan dirinya ke polisi dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Nikita Mirzani menjerat kelimanya dengan Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1), Pasal 29 jo Pasal 45 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah seorang yang dilaporkan ialah Sam Aliano. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Muda itu dipolisikan lantaran Sam meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mencekal Nikita Mirzani. Sam Aliano pun sudah mengajak Nikita Mirzani untuk berdamai, namun ditolaknya.ý “Itu orang mau ajak damai apa ribut sih? Kok dia yang mengatur-atur. Pakai kasih jangka waktu, kayak mau kredit aja,” ujar Nikita Mirzani, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (13/9/2017).

Bintang film Comic 8 itu punya alasan mengapa dirinya enggan berdamai dengan Sam Aliano. Nikita Mirzani ingin memberi sedikit pelajaran kepada semua pihak yang diduga melakukan fitnah terhadapnya untuk lebih berhati-hati. ”Jadilah orang pintar. Jangan main-main sama janda, biar kapok juga. Karena itu orang hobi melaporkan mulu,” kata Nikita Mirzani.

“Sudah cukup orang menginjak-injak saya. Berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab. Masa sih Sam itu takut sama cewek kayak saya,” ucap Nikita Mirzani.(rm/l.6)

Mantan Kekasih Maia Estianty, Dekat Dengan Desy Ratnasari

Desy Ratnasaridengan musisi Maia Estianty

Saya Terus Menyebar Kebencian Terhadap Pembela Penista Agama JAKARTA, RAKYAT MEDIAAhmad Dhani tidak gentar memenuhi panggilan polisi, terkait kasus cuitan sarkastis yang dilaporkan pendukung Basukti Tjahja Purnama - Djarot Saiful Hidayat (BTP Network). Bahkan Dhani menegaskan akan terus menyebar kebencian terhapap pembela penista agama.

Dia menilai, mereka harus dimusnahkan dari bumi Indonesia.

“Saya akan terus menyebar kebencian kepada pembela penista agama, karena mereka harus dimusnahkan dari bumi indonesia,” ujar Ahmad Dhani di Mapolresta Jakarta Selatan, Selasa (10/10/2017).”Penista agama itu merusak kebhine-

Ahmad Dhani kaan dan para pembelanya pun merusak kebhinekaan,” lanjutnya.

Kedatangan Dhani didampingi pengacaranya, Ali Lubis.

Ini kali kedua Dhani dipanggil polisi, sebagai saksi terkait ka-

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Artis peran dan anggota DPR RI, Desy Ratnasari, menolak berkomentar tentang mantan kekasihnya pengusaha Irwan Mussry yang kini dikabarkan menjalin kasih dengan musisi Maia Estianty. Ia kembali berujar “no comment”, kata sakti yang sering ia lontarkan dahulu saat masih menjadi kejaran nomor wahid awak media.

Bahkan, kala itu Desy sempat mendapat julukan “miss no

sus tersebut.”Jadi status mas Dhani ini sebagai saksi atas ujaran kebencian itu. Di sini saya luruskan di tweet Mas Dhani itu tidak ada menyebut salah satu nama apapun, artinya statement yang beredar itu tidak ada unsur pidana,” jelas Ali Lubis.

Pemanggilan Ahmad Dhani ini merupakan buntut laporan relawan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) - Dharot Saiful Hidaya (BTP Network). Salah satu bunyi cuitan Dhani yang dianggap sarkastis yakni, “siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya”,ujarnya. (rm/tabloid bintang).

comment”.”I have no comment about it,” ucap Desy usai menjadi bintang tamu program bincang-bincang di Studio TransTV, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (9/10/2017).

Namun kali ini, Desy melengkapi jawabannya dengan penjelasan. Ia mengatakan, walaupun pernah berpacaran selama delapan tahun dengan Irwan, sekarang itu tinggal masa lalu.

Mereka punya kehidupan sendiri-sendiri sekarang dan

Desy berusaha menghargai itu dengan tak mencampuri urusan pribadi Irwan.”I think semua orang punya pilihan kehidupan sendiri, kami move on dengan apa pun yang menjadi pilihan hidup kami, alhamdulilah,” ucap Desy.

“Apa pun yang terbaik tentunya, saya selalu yakin bahwa Allah memberikan kehidupan yang terbaik bagi saya maupun bagi Mas Irwan, bagi Najwa (putri Desy),” katanya lagi.(rm/net)

Bayar Reguler, Syahrini dapat Fasilitas VVIP dari First Travel JAKARTA, RAKYAT MEDIAHotman Paris Hutapea, kuasa hukum Syahrini, membantah kliennya melaksanakan ibadah umrah bersama dengan 11 anggotakeluarganya secara gratis menggunakan First Travel.

Hotman menyebut Syahrini membayar lebih-kurang Rp 200 juta.

Meski begitu, Hotman mengakui, dalam perjalanan umrah pada Maret lalu, Syahrini hanya membayar untuk kelas reguler. Namun, saat keberangkatan, Syahrini beserta keluarga mendapat fasilitas kelas VVIP dari First Travel karena ada kerja sama.

“Dia bayar dengan kelas reguler tapi diberikan kelas

VVIP karena, sebagai imbalannya, First Travel di-posting di Instagram,” kata Hotman di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 9 Oktober 2017.

First Travel diduga menipu calon jemaahnya dengan iming-iming umrah murah. Dari sekitar 70 ribu orang yang mendaftar, yang benar-benar diberangkatkan hanya sekitar 15 ribu. Dalam kasus ini, Anniesa Hasibuan, Andika Surachman, dan Kiki Hasibuan resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Nama Syahrini dikaitkan dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan First

ARTIS Syahrini dengan Hotman Paris

Travel setelah salah satu tersangka menyatakan Syahrini turut dibiayai saat menjalankan ibadah umrah. Bahkan salah

satu anggota staf First Travel sempat menyatakan biaya yang dikeluarkan untuk Syahrini mencapai Rp 1 miliar.(rm/net)

CMYK

ANAMBAS-NATUNA

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Hari Jadi Kabupaten Natuna ke 18

KANTOR Dinas Pendidikan Anambas

8 SD Negeri di Anambas Dusulkan Akreditasi ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 8 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sedang diusulkan untuk proses visitasi atau peninjauan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Oleh Unit Pelaksana Akreditasi (UPA).

Asiah, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (KKA) mengatakan, terdapat sebanyak 10 SD yang belum terakreditasi di Anambas. “Alhamdulillah untuk sekolah menengah pertama (SMP) seluruhnya sudah terakreditasi,” ujar Asiah, Selasa (10/10/2017).

Kendati berada di perbatasan, namun rata-rata sekolah di Anambas akreditasi B. Hanya terdapat dua sekolah yang mendapat akreditasi A, yakni SD 005 Payaklaman Palmatak dan SMP 2 Siantan.

Wanita yang juga menjabat Ketua Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah itu mengungkapkan, 10 sekolah yang belum terakreditasi, antara lain SD 003 Air putih Siantan Timur, SD 006 Liuk Siantan Tengah, SD 007 Etang Siantan Timur, SD 008 Penebung Palmatak, SD 010 Luap Siantan Timur, SD 002 Munjan Siantan Timur, SD 009 Palah Palamatak, SD 005 Lidi Siantan Tengah, SD 007 Muntai Siantan Tengah dan SD 006 Tanjung Siantan.

Meski demikian, sambung Asiah, hanya 8 sekolah yang diusulkan untuk visitasi akreditasi. Tetapi yang siap hanya 5 sekolah dan 3 sekolah atas rekomendasi pihaknya. “Dua sekolah lagi memang belum siap, karena terkendala pada sarana dan prasarana,” imbuhnya.

Asiah sangat berupaya agar semua sekolah sudah mendapat akreditasi sesuai yang diamanatkan Kemendikbud. “Secara perlahan, kami akan mendukung perlengkapan sarana dan prasarana sekolah. Sehingga tidak ada lagi kendala untuk mengikuti visitasi dan penilaian akreditasi,” paparnya.

Asiah menambahkan, pada bulan Oktober ini, Tim Visitasi dari Provinsi dan Pusat akan turun ke Anambas. “Mudah-mudahan 8 sekolah yang kami usulkan sudah mendapat akreditasi,” harapnya.(rm/hk).

Bupati Serahkan Tanda Penghormatan Satyalancana 408 PNS NATUNA, RAKYAT MEDIA-Peringatan Hari jadi Kabupaten Natuna Ke 18 Tahun 2017 mengangkat Tema “Kerja Bersama Membangun Natuna yang Sejahtera” dimana dalam tema diatas sebuah pesan yang harus dicermati bahwa keberhasilan dalam membangun Natuna yang maju dan sejahtera hanya dapat diwujudkan melalui kebersamaan.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si, pada Upacara memperingati Hari Jadi Kabupaten Natuna ke-18 Tahun 2017, di halaman Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai Ranai, Kamis (12/10) lalu.

Pembangunan dibidang prioritas, tutur Hamid Rizal, yang telah dilaksanakan dan menumbuhkan hasil yang cukup menggembirakan saat ini, dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan yang terus menunjukkan peningkatan.

“Antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk domestic Regional Bruto (PDRB) Perkapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Kualitas Kesehatan, Kualitas Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi,” ucap Hamid Rizal.

Hamid Rizal menambahkan, berkenaan dengan pencapaian pembangunan sampai saat ini, Kabupaten Natuna juga telah menerima beberapa penghargaan dari Pemerintah Pusat maupun Organisasi/Lembaga diantaranya, Penghargaan terhadap Indeks transportasi pengelolaan keuangan daerah terbaik untuk Regional Sumatera, yang diberikan oleh

BUPATI Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si serahkan tanda penghormatan Satyalancana Karya Satya bagi 408 PNS. Pengabdian selama 10, 20 dan 30 Tahun.

Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Gajah Mada.

Dan, tambahnya lagi, Penghargaan National Procurement award 2016 pada kategori “ LPSE Fighting Spirit” bagi LPSE Kabupaten Natuna, Penghargaan dari Gubernur Kepulauan Riau sebagai juara lomba evaluasi perkembangan Desa atau Kelurahan Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016, dan Penghargaan dari Kementrian dari Pendayagunaan Aparatur dan Repormasi Birokrasi yang disampaikan atas prestasi dalam akuntabilitas tahun 2017.

Pada sempena Hari Jadi Natuna

Kadin Anambas Ingatkan Masyarakat Jangan Buru Buru Jual Lahan ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Indrayana mengingatkan masyarakat tidak buru-buru menjual pulau atau lahan milik pribadi dengan dalih untuk dikembangkan sebagai tempat pariwisata.

“Kadin tidak mempersoalkan masyarakat yang ingin menjual lahan atau pulau miliknya yang memiliki potensi.

Meski demikian patut disayangkan apabila pulau tersebut dibeli oleh broker,” kata Indrayana, Selasa (10/10).

Saat ini, lanjut pria yang juga menjabat sebagai Anggo-

Ketua Kadin Anambas

Indrayana ta DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) itu, sudah terdapat sejumlah pulau

yang telah dibeli oleh pihak luar.

Beberapa di antaranya bahkan sudah langsung dibangun resort atau lainnya.

“Namun ada informasi ada pulau yang dibeli namun tidak dibangun, disinyalir pembelinya hanya menyimpan pulau tersebut sambil menunggu pembeli lain dan menjualnya dengan harga yang tinggi,” terangnya.

Untuk itu, Indrayana menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan pola kerja sama apabila lahan yang dimiliki, memiliki potensi dan ada peminat dan pengembangnya.

“Dengan pola kerja sama itu masyarakat tidak akan kehilan-

gan aset miliknya namun mendapatkan keuntungan,” ujarnya.

Memang diakuinya uang yang diperoleh dari pola kerja sama tidak akan sebanyak apabila dijual.

Pardan, salah seorang masyarakat mengatakan, saat ini di Anambas banyak broker tanah berkeliaran. Para broker tersebut mencari lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan. “Bahkan ada pulau milik warga yang dibayar dengan uang panjar (DP) terlebih dahulu sebelum lahan tersebut dicarikan pembeli yang berminat mengembangkannya,” imbuhnya.(rm/hk)

Beredar Beras Bulog Oplos di Natuna NATUNA, RAKYAT MEDIABeras bermerk Bulog yang diperuntukkan bagi Masyarakat Miskin (Raskin) diduga dioplos dan kemudian dijual ke masyarakat secara komersil, selain itu kualitas berasnya berbeda dengan standar Bulog.

Temuan ini ditandai dengan berbagai keganjilan dan sangat mengagetkan Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.

Mereka menduga ada oknum pengoplos yang memakai karung beras merk bulog yang beredar dipasaran tersebut.

Sebelumnya, salah seorang warga di Kelurahan Bandarsyah, Dion mengaku heran saat menanak nasi. “Beras yang saya beli itu lembek. Akhirnya kami menanak lagi mengurangi airnya, tapi ternyata masih lembek,” ungkapnya, Jumat (13/ 10) lalu.

Dion dan keluarga memilih untuk tidak memakan beras itu, karena khawatir terkait keamanan untuk dikonsumsi. Ia mengaku membeli beras tersebut dari sebuah toko di Kelurahan Bandarsyah. Harga beras tersebut Rp 13.000/kg. “Berasnya seperti bubur dan menggump-

al. Kami lebih memilih makan mie instan malam tadi,” ujar Dion.

Terkait adanya laporan ini, tim Satgas yang terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, Bulog dan Satreskrim Polres Natuna melakukan pengecekan sampel ke salah satu warung.

Ternyata memang pemilik warung mengaku mendapat beras Bulog dari penyalur di Pelabuhan Binjai. Bahkan pedagang mengakui tidak memahami beras premium dan non premium (raskin) dari Bulog. Seperti diketahui, beras Raskin tidak boleh diperjualbelikan secara komersil.

Ibnu, pemilik warung grosir di Bandarsyah mengakui selama ini membeli beras tanpa mengetahui apakah itu beras premium atau beras raskin dari Bulog. “Kami nggak perhatikan juga karungnya. Yang jelas kami beli per karung isi 50 Kg, itu seharga Rp560 ribu dari Binjai dari Edi,” ujarnya.

Bahkan beras bulog yang dibeli beberapa hari lalu diakui Ibnu sudah habis dibeli warga.

“Berasnya sudah habis juga.

Kami juga jual per karung. Ter-

TIM Satgas Pangan Kabupaten Natuna mengecek salah satu warung yang menjual beras Bulog di Jl. Soebrantas, Ranai, Kabupaten Natuna

akhir kami beli 20 karung,” ungkapnya.

Sementara itu, dari contoh karung beras yang didapat dari salah satu warung lainnya, Plh Kepala Kantor Seksi Logistik, Perum Bulog Natuna, Tarmizi memastikan beras Bulog tersebut tidak dikeluarkan pihaknya. “Baik gudang Sedanau dan Ranai, kami tidak ada mengeluarkan beras Bulog ini. Dilihat dari sampel yang ada, itu juga

bukan jenis beras bulog. Baik itu Raskin atau premium,” tegasnya.

Tim Satgas yang diketuai Kasat Reskrim, AKP. M. Komarudin mengatakan pihaknya sudah mengambil sampel dan akan menelusuri sumber beras Bulog yang diduga dipasarkan secara ilegal. “Bulog Natuna juga tidak mengatakan itu beras dari mereka,” ujar Komarudin (rm/Ikhsan)

ke 18 ini, Hamid Rizal, menyerahkan beberapa bantuan dan penghargaan prestasi diantaranya, Penyerahan bantuan hibah peralatan pengelolaan kerupuk ikan berupa freezer (alat penyimpanan makanan beku) dan meat mincer (alat penggiling daging manual) oleh Bupati Natuna kepada 10 Industri Rumah Tangga didesa Sabang Mawang Balai Kecamatan Pulau Tiga.

Sebelumnya, Bupati memberikan kepada 408 PNS sebuah penghargaan tanda penghormatan Satyalancana Karya Satya bagi yang sudah mengabdi 10, 20 dan 30 tahun terlaksana di gedung serbaguna Sri Serindit Ranai.

Adapun PNS yang dianugerahi

penghargaan Satyalancana Karya Satya berdasarkan tahun pengabdiannya adalah 30 tahun sebanyak 38 orang, 20 tahun 33 orang dan X10 tahun sebanyak 337 orang, namun tidak semua dapat diserahkan, dikarenakan ada yang meninggal dan sakit.

Pada saat itu, Hamid Rizal, juga menandatangani Prasasti/Peresmian dan penyerahan pembangunan pasar Kecamatan Bunguran Barat dan pasar Kecamatan Bunguran Batubi.Turut hadir, Ketua DPRD beserta Anggota, Ketua PKK Kabupaten Natuna, FKPD, Pimpinan OPD dan Tokoh Masyarakat. (rm/Ikhsan).

Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Diganti NATUNA, RAKYAT MEDIA - Acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Natuna Efrianto,SH.MH kepada Juli Isnur, SH.MH berlangsung sederhana, Sabtu (14/10) malam di RM Sisi Basisir.

Hadir pada acara tersebut Bupati Natuna H. Abdul Hamid Rizal, Ketua DPRD Natuna Yusripandi, Wakil Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, Sekretaris Daerah (Sekda) Wan Siswandi, FKPD dan SKPD serta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Natuna.

Efrianto mengucapkan terimakasih kepada rekanrekan khususnya yang selama ini telah bekerja dengan baik. “Secara pribadi saya sangat berterimaksih, selama 16 bulan menjabat, banyak hal yang saya timba d sini sebagai bekal tugas yang baru nantinya,” ucap Efrianto dalam kata sambutannya.

Efrianto menjelaskan, koordinasi yang telah terjalin selama 16 bulan di Natuna menurutnya sudah memberi dampak yang positif dalam penegakkan hukum di Natuna. Sedikitnya 250 perkara telah diselesaikan, baik perkara umum maupun perkara ilegal fhising.

“Termakasih, dengan kerjasama itu Kejari Natuna bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik terutama dalam penegakkan hukum.

Saya akan bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pariaman, Sumatera Barat,” ungkapnya.

Juli Isnur dalam sambutannya berjanji akan menjalankan amanah dari Kejari lama. Juli juga mengaku bangga telah berada di Kabupaten Natuna yang juga

ACARA pisah sambut kajari Natuna berlangsung sederhana, Sabtu (14/10) malam

merupakan asli tanah melayu. Pasalnya, Juli Isnur adalah juga merupakan sosok keturunan asli melayu.

“Saya merasa bangga bisa sampai di tanah melayu ini.

Saya akan berusaha jalankan tugas penegakkan hukum dengan baik,” janji Juli.

Lanjut Juli, ia siap menghadapi perkara baru saat bertugas di Natuna. Perkara itu adalah kasus illegal fishing.

“Saya cukup terkesan bertugas di wilayah-wilayah perbatasan. Dulu tugas di Bandung, Sulawesi hingga Karawang sebagai Kasi Intel. Pengalaman di perbatasan, saya pernah bertugas di Jayapura yang berbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian di NTT berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Nah sekarang di Natuna justru berbatasan dengan banyak negara, Vietnam, Thailand, Brunei, Malaysia, Filipina. Perkaranya paling banyak illegal fishing,” ungkapnya.

Tanah melayu seperti di Natuna menurutnya bukan hal asing. Juli mengaku, pu-

nya darah Melayu Sambas dari sang ibu. Sementara bapaknya berasal dari suku Jawa.

Sementara itu, Bupati Natuna Hamid Rizal juga mengucapkan selamat datang kepada Kejari baru. Ia berharap akan terjalin koordinasi yang baik demi penegakkan hukum di Natuna.

“Saya ucapkan selamat datang Pak Juli yang akan melanjutkan penegakkan hukum di Natuna ini, dan kami tidak akan segan-segannya membantu tugas bapak.

Sudah sepantasnya kita berkoordinasi,” ucap Hamid.

Bupati melanjutkan, kepada Kajari yang lama, saya mengucapkan terimakasih yang selama ini telah bertugas dengan efektif dalam hal penegakkan hukum. “Kepada pak Efrianto, kami atas nama keluarga dan atas nama seluruh OPD Natuna dan FKPD mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas sumbangsingnya telah bertugas d Natuna selama ini,” tambah Hamid. (rm/Ikhsan).

CMYK

15

GALERI FOTO

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra

Buka Open Tournament Telaga Cup I WAKIL Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra membuka secara resmi Open Tournament Telaga Cup I. Tournamen yang dibuka pada Selasa (3/10) kemarin ini, diselenggarakan selain untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Desa Telaga yang ke-49, sekaligus dengan HUT TNI ke- 72. Kepala Desa Telaga Kecamatan Siantan Selatan Khaidir mengatakan, sejumlah cabang olahraga seperti sepakbola, bola voli putra dan putri, sepak

takraw bakal digelar pada turnamen yang baru pertama kali dilakukan di desa ini. Pelaksanaan turnamen pun, diakuinya dimulai sejak tanggal 3 hingga 22 Oktober 2017 mendatang.

“Selain itu, terdapat pameran produk unggulan desa berbahan baku pisang. Ada tiga ikon andalan desa kami untuk berbahan pisang.

Mulai dari tepung pisang, kerupuk pisang, hingga pempek pisang,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, tidak

hanya aneka perlombaan dari sejumlah cabang olahraga, festival anak shaleh dan Telaga Berdendang pada malam puncak, diakuinya menjadi rangkaian dalam memeriahkan hari ulang tahun desa dan HUT TNI ke72 ini. Untuk malam puncak, artis dangdut asal Jakarta pun, siap dibawa untuk memeriahkan rangkaian kegiatan itu.

“Kami berharap, masyarakat dapat terhibur. Kami juga memohon maaf bila terdapat kekurangan sela-

ma pelaksanaan rangkaian kegiatan ini,” ungkapnya. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra pun mengapresiasi sinergitas yang dilakukan oleh masyarakat desa bersama TNI. Pihaknya mendorong agar kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang diharapkan dapat membawa kontribusi positif bagi desa dan juga Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Mudah-mudahan, sinergitas yang sudah terjalin ini dapat mem-

pererat TNI dengan rakyat. TNI bersama masyarakat tentu kuat, masyarakat bersama TNI semakin jaya,” ungkapnya. Pihaknya juga berpesan kepda peserta untuk senantiasa menjunjung sportifitas.

Menurutnya, bidang olahraga dapat menjadi pemersatu dan menjadikan ajang silaturahmi, termasuk mengukur prestasi masing-masing yang ada pada masing-masing peserta.

“Jadikan ini menjadi sebagai

ajang pemersatu. Junjung bersama sportifitas, manfaatkan ajang ini sebagai ajang silaturahim,” ujarnya.

Selain sejumlah rangkaian tersebut, beberapa kegiatan seperti program Jaksa Masuk Sekolah dari Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, serta sosialisasi pemberdayaan masyarakat desa olah Danramil 02/ Tarempa Kodim 0318/Natuna dan sosialisasi pemanfaatan hasil laut oleh Lanal Tarempa juga dilakukan dalam rangkaian kegiatan ini.

WAKIL Bupati mengambil secara simbolis sirih dari penari saat Open Tournament Telaga Cup I.

WAKIL Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Wan Zuhendra didampingi unsur lainnya saat menendang bola tanda dibukanya Open Tournament Telaga Cup I.

WAKIL Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra saat disambut oleh pelajar Sekolah Dasar saat tiba di Desa Telaga, Kecamatan Siantan.

SEJUMLAH tamu undangan dan aparatur pemerintahan desa saat sesi foto bersama.

ORANGTUA Desa Telaga saat bersalaman dengan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anamba, Wan Zuhendra.

WAN Zuhendra saat menyapa warga yang tengah bersantai di pelantar Desa Telaga Kecamatan Siantan Selatan.

WAKIL Bupati bersama aparatur pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat sebelum membuka Open Tournament Telaga Cup I.

PERWAKILAN Lanal Tarempa, Camat Siantan Selatan dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas saat menyambut kedatangan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

WAKIL Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra yang diantar oleh aparatur desa dan pelajar sekolah dasar sebelum pulang meninggalkan Desa Telaga Kecamatan Siantan Selatan.

KEPALA Desa Telaga Kecamatan Siantan Selatan, Khaidir saat memberikan sambutan.

DANRAMIL 02/Tarempa Kodim 0318/Natuna Kapten Inf Syamsuwarno saat mengambil sirih secara simbolis pada Open Tournemant Telaga Cup I.

TARI persembahan khas Melayu untuk menyambut tamu undangan yang datang pada Open Tournament Telag Cup I.

CMYK

RAKYAT SPORT

Senin, 16 - 23 Oktober 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

AMSTERDAM, RAKYAT MEDIA-Kerinduan Belanda untuk tampil di turnamen sepak bola paling prestisius di dunia hanya tinggal kenangan. Pada pertandingan pemungkas Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa melawan Swedia di Amsterdam Arena, Rabu (11/10/2017) lalu, tuan rumah hanya mampu menang 2-0.

Dua gol yang dicetak Arjen Robben pada menit 16' dan 40' ternyata masih belum cukup mengantarkan tim Oranye melaju ke putaran final Piala Dunia 2018. Meskipun perolehan poin Belanda dan Swedia sama dengan mengoleksi 19 angka, namun pasukan Dick Advocaat masih kalah dalam hal produktivitas gol.

Dalam 10 pertandingan Kualifikasi Grup A, Belanda hanya mampu mencetak 21 gol. Sement-

ara Swedia sukses menggetarkan gawang lawan sebanyak 26 gol.

Hasil tersebut tidak mengubah posisi kedua tim nasional ini.

Belanda tetap tertahan di peringkat ketiga. Sementara Swedia lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 melalui jalur playoff.

Tim besutan Janne Andersson nantinya akan menemani Prancis ke Rusia tahun depan. Bagi Belanda, gagal tampil di Piala Dunia merupakan yang pertama bagi Belanda sejak tahun 2002.

Saat itu Belanda tim asuhan Louis van Gaal tak mampu bersaing dengan Portugal dan Republik Irlandia. Mereka pun hanya finis di posisi tiga klasemen akhir dengan koleksi 20 poin, terpaut empat angka dari Portugal dan Republik Irlandia di posisi satu dan dua.(rm/sindo)

Pemain Belanda gagal masuk piala dunia

Semen Padang Tampil Garang di Kandang Persela

GELANDANG Liverpool asakl Mesir, Muhamed Salah (kiri), melakukan selebrasi bersama rekannya Daniel Sturdge

Liverpool Vs Manchester United

Firmino dkk Kenakan Kostum Khusus ANFIELD, RAKYAT MEDIA- Liverpoolakan memakai jersey khusus dengan logo “Seeing is Believing” pada laga melawan Manchester United pada Sabtu (14/10/2017) lalu.

Pasukan Juergen Klopp itu akan menunjukkan dukungan mereka terhadap program komunitas milik Standard Chartered untuk mengurangi kasus kebutaan.”Kami senang bisa bermitra dengan Standard Chartered hingga tahun keenam untuk mendukung Seeing is Believing,” kata Direktur Liverpool, Billy Hogan, seperti dikutip BolaSport.com dari Liverpool Echo.

“Dengan membangun kesadaran tentang kebutaan yang bisa dihindari di antara pemain dan fans, kami yakin kita bisa bertarung melawan kebutaan dan memperbaiki kehidupan jutaan orang di seluruh dunia,” ucapnya.

Meskipun lebih dari 253 juta orang di dunia menderita gangguan penglihatan, 80 persen kasusnya dapat dicegah atau disembuhkan.Seeing is Believing telah menjalankan 166 proyek di 36 negara dan kerja sama antara Liverpool dan Standard Chartered telah mengumpulkan hampir 300.000 pounds hasil dari kontribusi fans dan hasil lelang.

Pada laga Sabtu lalu, suporter bisa memesan kaus pertandingan edisi khusus yang ditandatangani oleh para pemain dan semua donasi akan disalurkan melalui Standard Chartered.(rm/ net)

PADANG, RAKYAT MEDIA - Semen Padang punya tugas besar menghadapi Persela Lamongan dalam lanjutan Liga 1 Indonesia di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (15/10/2017). Mereka harus lebih garang lagi di depan gawang lawan untuk bisa mencetak gol.

Caretaker Semen Padang, Delvi Adri, menyadari hal tersebut. Dalam latihan menghadapi Persela, Kamis (12/10/2017), Delvi sudah memantapkan permainan anak asuhnya.”Tak hanya itu, kami juga mematangkan penyelesaian akhir pemain dalam latihan untuk melawan Persela ini,” ujar Delvi, Jumat (13/10/2017).

Menurut Delvi, penyelesaian akhir menjadi salah satu penyebab Semen Padang lebih banyak meraih hasil minor dalam beberapa pertandingan terakhir, di samping permasalahan mental. Saat melawan Madura United, Semen Padang memiliki sejumlah peluang emas tetapi gagal berbuah gol.

“Kami bukannya tidak memiliki peluang. Ada sejumlah peluang emas yang kami miliki namun peluang tersebut gagal berbuah menjadi gol,” ujar mantan pelatih Semen Padang U-21

Javier Mascherano Akan Hengkang dari Barcelona ARGENTINA, RAKYAT MEDIA-Penggawa tim nasional Argentina, Javier Mascherano, mengisyaratkan akan meninggalkan barcelona pada akhir musim 2017-2018. Mascherano menilai kalau ia sudah tidak bisa bersaing dengan rekannya yang bermain di posisi yang sama.

Posisi Javier Mascherano sebagai duet Gerard Pique di jantung pertahanan Barcelona sudah tergerus oleh kehadiran Samuel Umtiti. Pelatih anyar El Barca, Ernesto Valverde, lebih memilih menduetkan Umtiti dan Pique. Kondisi tersebut membuat kesempatan bermain Mascherano menipis.

Walaupun tidak mengalami cedera, status Mascherano pada muim 2017-18 hanya se-

bagai pemain pengganti atau pemain rotasi.”Saya masih memiliki kontrak dengan Barcelona. Akan tetapi, saya belum menentukan apa yang harus dilakukan,” ujar Mascherano.

“Ini lebih dari jelas jika saya sudah jarang bermain di Barcelona karena memiliki dua bek

tengah lainnya yang lebih baik.”

Eks pemain West Ham United tersebut mengatakan, “Saya mencoba untuk memperjuangkan tempat saya dan yang terpenting siap saat dipanggil.”

Barcelona menggelontorkan 20 juta euro (Rp 319,92 miliar) untuk menggaet Mascherano dari Liverpool pada bursa transfer musim panas 2010.

Hingga kini, ia mendulang satu gol dan delapan assist di berbagai ajang.

Sebelumnya, Javier Mascherano mengumumkan rencana pensiun dari tim nasional Argentina setelah gelaran Piala Dunia 2018 Russia. Javier Mascherano masih memiliki kontrak di Barcelona hingga Juni 2019. (rm/bola).

16

PEMAIN Semen Padang optimis meraih poin di Lamongan

ini.

Dari 28 kali bertanding, Semen Padang hanya mampu menciptakan 25 gol. Jika diratakan per pertandingan, artinya Semen Padang tidak mampu menciptakan satu gol per pertandingan.

Kemudian, berdasarkan data dari Liga Indonesia, Semen Padang hanya mampu menciptakan 240 tembakan dan hanya 92 yang tepat sasaran. Vendry Mofu menjadi pencetak gol terbanyak bagi Semen Padang dengan sembilan gol, disusul Marcel dengan lima gol.

Marcel yang menjadi striker dan tumpuan mencetak gol penampilannya berband-

ing terbalik dibandingkan tahun lalu. Kala itu, striker asal Brasil ini mampu menciptakan 21 gol dan menjadi salah satu penyerang yang ditakuti oleh pemain belakang lawan.

Delvi memboyong 18 pemain ke Lamongan. Berikut pemain yang disertakan dalam tur ke Jawa Timur: Jandia Eka Putra, M Ridwan, Agung Prasetyo, Novrianto, Novan Sasongko, Hengki Ardiles, Sanjaya, Irsyad Maulana, Riko Simanjuntak, Adi Nugroho, Ko Jae Sung, Mofu, Elfi Herawan, Fino Andrianas, Tambun dan Handi Ramdan, Marcel dan Cassio.(rm/kps).

Ketakutan Bek Atletico Madrid Jelang Laga Lawan Barcelona MADRID, RAKYAT MEDIA-Bek Atletico Madrid, Juanfran, berharap rekan satu timnya dapat mengeluarkan penampilan terbaik ketika menjamu Barcelona dalam laga lanjutan La Liga, Sabtu (14/10/2017), di Stadion Wanda Metropolitano.

Laju Barcelona di La Liga 2017-2018 tak terhentikan setelah selalu memenangi tujuh pertandingan yang telah dilewati. Lionel Messi dan rekan-rekannya mendulang 23 gol dan hanya dua kali bola bersarang di gawang Blaugrana.

Pada sisi lain, Atletico Madrid juga memiliki catatan apik pada La Liga musim ini. Anak asuh Diego Simeone tersebut belum terkalahkan sejak awal musim.

“Kami bisa mengalahkan mereka tetapi kami wajib memberikan yang terbaik. Barcelona memiliki tim hebat dan beberapa pemain fantastis. Messi membuat perbedaan, Andres Iniesta telah menemukan permainan terbaiknya sementara Sergio Busquets dan Jordi Alba keduanya sangat baik,” ujar Juanfran.

“Kita wajib melawan kekuatan mereka dan percaya kepada kemampuan kita sendiri. Bahkan, jika kita berkonsentrasi dan berada di puncak permainan, Barcelona tetap bisa menyakiti.”

“Sebagai sebuah tim kita harus menang tetapi Barcelona bukan hanya Messi. Mereka adalah tim unggulan dan memiliki awal yang luar biasa di La Liga,” ucap Juanfran Sementara itu, jika menilik lima pertemuan terakhir, Barcelonamendulang dua kemenangan sedangkan Atletico Madrid memenangi satu pertandingan .(rm/bola)

Bek Atletico Madrid, Juanfran

AC Milan Tercecer di Klasemen Sementara Liga Italia ITALIA, RAKYAT MEDIAPemain anyar Inter Milan, Milan Skriniar, mengatakan timnya tidak boleh memikirkan komentar negatif jelang laga akbar melawan AC Milan.

Kedua tim raksasa itu akan melakoni pekan kedelapan Liga Italia 2017-2018 di San Siro, Senin 16 Oktober 2017 dini hari WIB. Jelang pertemuan sarat gengsi berjuluk Derby della Madonnina itu, Inter lebih unggul di tabel perolehan poin musim ini. Skriniar dan kawankawan mengoleksi 19 poin dan berada di urutan tiga.

Sementara Milan tercecer di urutan tujuh dengan torehan 12 poin. Meski begitu, Skriniar menegaskan

PEMAIN anyar Inter Milan, Milan Skriniar

rival berjuluk Rossoneri itu masih punya kekuatan dengan sokongan pemain andal. Bek muda asal Slovakia itu pun mengatakan akan berjuang untuk membawa

kemenangan ketujuh Inter.

“Saya selalu memikirkan Milan sejak menyelesaikan pertandingan dengan Tim Nasional melawan Malta. Saya fokus jelang derby karena itu

adalah pertandingan yang sangat besar bagi kami dan juga penggemar,” ucap Skriniar, seperti dilansir dari Football Italia, Jumat (13/10/2017).

“Milan sendiri tidak kritis.

Semua orang tidak boleh hanya melihat pertandingan terakhir (Milan kalah 0-2 dari AS Roma). Milan punya banyak pemain hebat yang bisa mengatasi situasi sulit,” papar pemain berusia 22 tahun itu.

“Derby sendiri sudah menjadi kompetisi yang sulit.

Tak ada alasan apa pun, Inter harus bisa menang. Inter menang enam dari tujuh laga sebelumnya, kami bisa tetap bekerja dengan tenang dan pulang dengan hasil positif,” tutup Skriniar optimistis.(rm/oz)