Edisi 214

Page 1

CMYK

Baca Hal9

Tunjangan DPRD Batam Dikoreksi Gubernur Penanggung Jawab Senin, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH

KORAN UMUM

9 - 16 oktober 2017, MINGGU II

SENIN, 9 - 16 OKTOBER 2017, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Ini Sudah Lolos Verifikasi Administrasi di Dewan Pers

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri Edisi : # 214 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI

Puluhan Miliar Dana APBD Kepri Menguap TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIAMeski laporan pengelolaan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI, ternyata pengunaan APBD Provinsi Kepri tahun 2016 banyak menyisakan kasus hukum yang disinyalir merugikan keuangan negara Bahkan, dari temuan BPK-RI atas laporan Keuangan Pemerintah daerah Provinsi Kepri tersebut, terdapat 24 kasus dugaan penyelewengan (korupsi) dana APBD tahun 2016 Provinsi Kepri dengan nilai puluhan miliar, yang dibelanjakan untuk berbagai kegiatan baik belanja langsung maupun belanja tak lansung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diduga fiktif di sejumlah Biro dan badan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan Keuangan

Sekda Provinsi Kepri Arif Fadillah

KETUA Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono (pakai rompi KPK)

KPK TANGKAP KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO KANTOR Pemerintah Provinsi Kepri di Dompak

Pemerintah Daerah provinsi Kepulauan Riau Nomor.8.C/LHP/XVIII.TJP/05/2017 tanggal 26 Mei 2017. Dari 24 kasus temuan BPK RI terhadap penggunaan keuangan APBD Kepri 2016, baik secara administrasi yang tercatat dalam resume hasil pemeriksaan atas ketidak patuhan terhadap peraturan perundang undangan dan bahkan yang merugikan keuangan negara. Dimana dalam LHP BPK RI yang tercatat sebagai kesalahan administrasi dan ketidak patuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan adalah dalam pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan prasarana dan dokumen P3D dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemprov Kepri yang belum dilaksanakan secara benar dan tertib. Bendahara pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretaris DPRD Kepri belum menggunakan aplikasi E-Billing, dan terlambat menyetorkan pajak ke Kas Negara. Pemerintah Provinsi Kepri, juga terlambat menyalurkan dana bagi Hasil Pajak periode tahun 2016 ke Kabupaten/Kota. Permasalahan lain juga terjadi pada Pemberian tunjangan Perumahan dari Ketua dan anggota DPRD

Kepri yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian realisasi Belanja kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) pada Biro Perlengkapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri yang tidak didukung pertanggungjawaban lengkap dan pembayaran gaji honorium di Dinas Pendapatan Kepri dan RSUD Tanjunguban melebihi standar SSH. Sementara kasus yang mangarah pada permasalah hukum, adalah penggunaan dana APBD Kepri, terkait Perjalanan Dinas, penggunaan anggaran untuk pemeliharaan kenderaan dinas, kelebihan pembayaran atas sejumlah paket proyek belanja Barang dan Jasa, penggunaan dana hibah tidak berdasarkan bukti penggunaan yang sebenarnya, laporan dana bantuan belanja tak terduga tidak sesuai ketentuan, kekurangan hasil pengadaan barang dan realisasi kegiatan rutinitas perkantoran di Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri. Berdasarkan data yang diperoleh koran Rakyat Media dari temuan BPK terungkap, realisasi dana penggunaan BBM dan perjalanan dinas BPBD pada tahun 2016 sebesar Rp2,7 miliar. Namun dari realisasi tersebut termasuk realisasi belanja BBM sebesar Rp101,840,000, di-

Bersambung ke Hal 2 Bersambung ke Hal 2

Dua Tentara AS Polres Siak Tangkap 12 Moge Bodong Ditangkap Masuk ke Lokasi HUT ke-72 TNI

PARADE senjata berat Pada HUT TNI ke-72 di Celegon Banten

JAKARTA, RAKYAT MEDIADua orang tentara Amerika Serikat (AS) diduga mencoba menyusup lokasi acara Hari Ulang Tahun HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Keduanya diduga menyusup pada Rabu 4 Oktober 2017 atau satu hari sebelum pelaksanaan HUT TNI. Berdasarkan informasi

yang diperoleh SINDOnews, kedua warga negara AS berinisial ZM dan BM ditangkap karena diduga hendak melakukan penyusupan pada Rabu pukul 13.00 WIB. Kemudian kedua warga negara asing (WNA) itu diinterogasi oleh pihak TNI. Keduanya diketahui datang Bersambung ke Hal 2

Anggota DPR Suap Ketua PT Rp1 M Terkait Kasus Korupsi JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menjelaskan prihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas kasus suap antara Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono dengan anggota DPR Fraksi Golkar, Aditya Moha. Menurut Laode, Aditya ingin menyelamatkan ibundanya, Marlina Moha yang sedang berjuang ditingkat banding atas vonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Bersambung ke Hal 2

PEKANBARU, RAKYAT MEDIA-Kasus penyelundupan motor gede (moge) yang yang ditangani Polres Siak, Riau, memasuki babak baru. Pihak kepolisian menetapkan seorang tersangka selaku pemalsu dokumen. Kapolres Siak, AKBP Barliansyah mengungkapkan hal itu kepada awak media, Rabu (4/10/2017). Barliansyah menjelaskan, dari 12 moge yang diamankan, pihaknya membagi dalam kedua kelompok kasus yang berbeda. “Dalam kasus ini kita menetapkan satu orang inisial J sebagai tersangka. Peran J selain membawa moge dari Batam ke Siak, dia adalah orang yang

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Bertambahnya oknum hakim yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono disebut sebagai kegagalan reformasi aparat penegak hukum. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai reformasi kehakiman hanya berhasil pada level pembuatan regulasi, khususnya dalah hal memperkuat sistem pengawasan.”Tetapi reformasi dalam lingkup budaya hukum aparat penegak hukum di kekuasaan kehakiman, reformasinya gagal total,” ujar Fickar, melalui keterangan tertulis, Minggu (8/10/2017).”Terutama pada mental dan moralnya sehingga budaya korupnya tidak akan pernah hilang. Bahkan sistemik atau melembaga,” lanjut dia. Fickar mengatakan, penangkapan Sudiwardono merupakan contoh ironi dari upaya reformasi itu. Pejabat selevel ketua pengadilan yang semestinya menjadi teladan dalam keadilan malah menjadi pelakukorupsi. Selain itu, Fickar juga menganggap sistem pengawasan internal dan Komisi Yudisial masih belum optimal. ”Sudah tidak bisa mendeteksi dan bekerja dengan baik karena kejadian

Gubernur : Tahun 2019 Mendatang Kepri Terang Benderang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepuluan Riau, Nurdin Basirun mengatakan pada tahun 2019 mendatang Provinsi Kepri akan terang menderang. “Tahun 2019 ini dipastikan seluruh Kepri terang menderang. Semua ini karna komitmen PLN untuk Kepri,” Kata Nurdin Basirun dalam kunjungan ke Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Sabtu. Dalam acara pelepasan 17 mesin pembangkit diesel PLN

12 UNIT Motor Gede bodong diamankan Polres Siak

melakukan pemalsuan dokumen,” kata Barliansyah. Barliansyah merincikan soal perbedaan kedua kelompok moge dengan barang bukti 12 unit. Kelompok pertama, berjumlah 4 moge. Dalam kasus 4 unit moge ini dibawa oleh 4 orang saksi dari Batam. “Jadi 4 orang ini tugasnya hanya disuruh membawa moge dengan kapal dari Batam menuju pelabuhan Buton, di Siak. Mereka me-

Bersambung ke Hal 2

nerima upah Rp 500 ribu per orang. Ini juga suratnya palsu,” kata Barliansyah. Untuk kelompok kedua dengan jumlah 8 unit moge, juga memiliki dokumen yang bermasalah. Dari jumlah 8 moge itu, dibagi lagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama ada 3 unit moge dengan surat STNK dan BPKB palsu. “Nah di sinilah peran J Bersambung ke Hal 2

Cita Citata

Bisnis Kuliner Baru di Jakarta BELUM genap satu bulan Cita Citata meluncurkan produk kue kekiniannya, Ceat’A Cake. Tepatnya baru pada 10 September 2017 lalu toko kue kekinian milik Cita dibuka di Bandung, Jawa Barat. Namun rupanya Cita sudah ketagihan membuka bisnis di bidang kuliner. Kini ia sedang bersiap-siap untuk membuka resto bernama Geulish Pisan yang menyajikan makanan Asia dan Western. Bersambung ke Hal 13

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun memotong pita

STOP PERS Berhubung masih mengaku ngaku sebagai wartawan Koran Rakyat Media Bersama ini diberitahukan kepada Instansi pemerintah/ Pengusaha Swasta dan masyarakat luas khusus di Batam dan Kepri umumnya bahwa nama 1. Andi.S tempat Tinggal Belakang Padang 2. Winarto Tempat tinggal di Jodoh 3. Trianto Tempat Tinggal perumahan Bandara Ke tiga nama tersebut telah dipecat dari wartawan Koran Rakyat Media segala tindak tanduknya yang dapat merugikan masyarakat bukan menjadi tanggung jawab kami. Demikian juga Kartu Pers yang masih ditangan mereka sejak pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Tertanda Redaksi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 214 by RAKYAT MEDIA - Issuu