Edisi 213

CMYK

Baca Hal 8

Terkait Korupsi Askes Batam Rp208 M, Ahmad Dahlan Diperiksa Penyidik Kejati 6 Jam Penanggung Jawab Senin, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH

KORAN UMUM

2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

SENIN, 2 - 9 OKTOBER 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Ini Sudah Lolos Verifikasi Administrasi di Dewan Pers

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri Edisi : # 213 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Eks Kasi Datun Kejari Batam Diperiksa Lagi

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri

Ferry Tass, SH. Mhum. Msi TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Batam, Syafei SH akan kembali diperiksa dalam waktu dekat ini. Dia diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi dana Askes dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Batam senilai Rp208 miliar.

Selain Syafei, penyidik Kejati Kepri juga memeriksa kua-

sa hukum Asuransi BAJ, M Nasihan SH yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

“Kedua tersangka (Syafei dan M Nasihan) dalam waktu dekat akan kita periksa kembali. Mereka diperiksa untuk saling memberikan kesaksian. Surat panggilan kepada yang bersangkutan sudah kita kirimkan beberapa hari lalu,” kata Aspidsus Kejati Kepri, Ferry Tass SH MHum Msi, Selasa (26/9/2017) lalu.

Kata Ferry, jika kedua tersangka tersebut tidak hadir dalam panggilan penyidik sesuai surat panggilan tentu pihaknya akan kembali menjadwalkan panggilan ulang (kedua). Begitu seterusnya, hingga penjemputan paksa sesuai ketentuan hukum berlaku, jika yang bersangkutan masih juga tidak hadir pada panggilan ketiga, ujar Ferry Tass.

Selain kedua tersangka, kata Ferry Tass pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan kembali beberapa pejabat Pem-

AREAL perkantoran pemerintah Kabupaten Natuna di Ranai

Temuan BPK,379 Bidang Tanah dan 489 Gedung Aset Pemkab Natuna:

Raib, Tak Diketahui Keberadaannya

Bersambung ke Hal 2

Gubernur Kepri Optimis

NATUNA, RAKYAT MEDIA-Tak salah kalau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepri memberi penilaian kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Dua Kabupaten yakni kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas di Provinsi kepulauan Riau, yang mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Pasalnya, dari laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambastahun 2015/2016, BPK mencatat ada puluhankasus yang menjadi temuan BPK terungkap dalam pemeriksaan.

Diantara temuan BPK dari hasil audit yang dilakukan atas laporan keuanganPemkab Kepulauan Anambas ada empat kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara sementara puluhan kasus lainnya merupakan kesalahan administrasi yang hasur diperbaiki seperti pengelolaan manajemen Kas Pemkab

Kek di Pulau Asam Bisa Terwujud

GUBERNUR Kepri dan Bupati Karimun Aunur Rafiq

KARIMUN, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri Nurdin Basirun mengaku tetap optimistis gagasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Asam di Kabupaten Karimun dapat diwujudkan tahun ini.

Nurdin menyebut saat ini tinggal menunggu perubahan atas status kawasan hutan di pulau yang berlokasi di bagian utara pulau Karimun Induk

Penyusunan laporan Keuangan seperti realisasi Anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, perubahan ekuitas dinilai masih amburadul. Sedangkan kasus yang berpotensi merugikan negara adalah dan menjadi perhatian publik saat ini terkait keberadaan aset tetap berupa tanah dan gedung milik Pemkab Natuna yang tidak diketahui keberadaannya.

Bersambung ke Hal 2

Sekda Natuna

Wan Siswandi

Bersambung ke Hal 2

Jasa Pelayanan BPJS Kesehatan Bidan dan Dokter PTT Digelapkan LANGKAT,RAKYATMEDIARaibnya gaji 365 tenaga kesehatan seperti Bidan dan Dokter PTT pascapenyerahan SK CPNS oleh Pemkab Langkat, terhitung bulan Maret sampai bulan Juni 2017, bisa dimaklumi.

Hal ini terjadi karena adanya pemutusan kontrak kerja para bidan/dokter PTT yang dilakukan Menteri Kesehatan.

Sehingga, dengan adanya pe Bersambung ke Hal 2 KEPALA Dinas Kesehatan Langkat dr. Sadikun Winarto (tengah)

Polisi Gerebek Pabrik SIM Palsu di Medan MEDAN, RAKYAT MEDIA-Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara (Sumut) melakukan penggerebekkan di sebuah rumah di Jalan Setia Luhur, Gang Arjuna, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Kamis (28/ 9/2017) pekan lalu. Rumah tersebut digerebek karena diduga dijadikan tempat pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Nurfallah yang memimpin langsung penggerebekan itu menyebutkan, ditemukan barang bukti jutaan SIM bekas. Jutaan SIM bekas itu disinyalir akan digunakan untuk membuat SIM palsu.”Dari TKP kita temukan banyak sekali SIM A, SIM C dan

Anambas tidak memadai, kasus pemberian dana hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai prosedur dan dan piutang pajak PBB-P2 pelimpahan pemerintah pusat belum divalidasi dan verifikasi. Sedangkan terkait raibnya aset tetap milik negara yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp3,5 miliar berpotensi merugikan negara.

Hal sama juga terjadi di Pemerintahan Kabupaten Natuna, dalam LHP BPK tercatat ada puluhan kasus dugaan penyimpangan terkuak, kelima kasus yang terungkap dalam audit BPK menyebut Pemerintahan Kabupaten Natuna tidak mematuhi ketentuan dan menerapkan pengelolaan kas yang baik sesuai undang undang. Meski diantaranya merupakan kesalahan administrasi yang harus diperbaiki, namun Pemkab Natuna hingga kini belum melakukan validasi dan verifikasi terkait piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pelimpahan Pemerintah pusat.

SIM B. Jumlahnya kemungkinan jutaan,” ujar Nurfallah.

Jutaan SIM bekas itu, kata Nurfallah, ditemukan dari bawah kasur di salah satu kamar rumah tersebut. Ada pula SIM bekas yang ditemukan di dalam karung goni di sudut lain rumah tersebut.

Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah orang dalam penggerebekan itu.

“Ini masih kita periksa terus untuk mencari barang bukti lainnya.

Nanti kita informasikan lebih lanjut terkait kasus dan tersangkanya. Sementara biarkan kita kerja dulu,” tandasnya. (rm/oz).

Wapres Jusuf Kalla Akan Kunjungi Kabupaten Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA-Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla direncanakan akan hadir di Kabupaten Lingga pada November 2017 mendatang.

Hadirnya orang nomor dua di Indonesia itu ke Daik Lingga, Kepulauan Riau, untuk membuka perhelatan Tamadun Melayu bersempena Hari Ulang Tahun Kabupaten Lingga ke - 14 yang jatuh pada tanggal 20 November 2017.

“Insya Allah, saya datang. Nanti dikoordinasikan dengan protokoler,” ujar Jusuf Kalla saat menerima Bupati Lingga, Alias Wello di ruang kerjanya, seperti rillis yang diterima batamnews.co.id, Jumat (29/9/2017).

Bersambung ke Hal 2

Marcella Zalianty:

GENERASI MUDA CUMA TAHU CERITA Superhero Amerika JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Aktris Marcella Zalianty tampak hadir dalam pementasan Wayang NKRI yang digelar oleh Markas Besar TNI di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat malam (29/9/2017).

Memboyong sang buah hati, Kana Mahatma Soeprapto, keduanya tampak antusias menyaksikan kesenian nusantara itu selama lebih dari 2 jam.

Ditemui Okezone usai menyaksikan Wayang NKRI, istri pembalap Ananda Mikola itu mengatakan, dirinya sangat menyukai kesenian dan kebudayaan tradisional, termasuk wayang.

“Aku memang suka wayang. Buat aku penting sekali budaya leluhur ini dikenal sama anak zaman sekarang, termasuk Bersambung ke Hal 2

Perkara Penipuan Oknum Anggota DPRD Langkat Jalan Ditempat LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Kasus penipuan yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai Hanura berinisial RP masih ditangani penyidik Kepolisian Polres Langkat. Namun hingga kini, RP belum ditangkap dan masih berkeliaran.

Kasat Reskrim Polres Stabat AKP M.Firdaus yang dimintai tanggapannya Selasa (19/9) mengatakan,kasus dimaksud masih ditangani. “ Saya belum tahu secara rinci, tetapi pasti masih lanjut,” katanya.

Kasat Reskrim juga belum mengetahui apakah terlapor Rp telah diperiksa. Kasus dimaksud dilaporkan salah seorang korban Siti Zaleha semasa Kasat Reskrim dijabat AKP Dedy Dharma.

Informasi wartawan himpun, korban Siri Zaleha, 38, warga Desa Mangga, Kecamatan Stabat dijanjikan RP dapat diangkat menjadi PNS dengan sarat harus menyetor sejumlah uang.

Namun setelah korban menyerahkan uang senilai Rp 63 juta, pekerjaan yang dijanjikan RP tidak kunjung ada.Karena merasa ditepu, korban mengadukan kasusnya ke Polres Stabat pada 13 April lalu.

Sementara M.Salim,52, warga Lhoksemauwe, juga merasa ditipu oleh RP tahun lalu.Saat itu, RP menjanjikan proyek pengaspalan ruas jalan senilai Rp 5,6 miliar di Kecamatan Pema Bersambung ke Hal 2

STOP PERS Berhubung masih mengaku ngaku sebagai wartawan Koran Rakyat Media Bersama ini diberitahukan kepada Instansi pemerintah/ Pengusaha Swasta dan masyarakat luas khusus di Batam dan Kepri umumnya bahwa nama 1. Andi.S tempat Tinggal Belakang Padang 2. Winarto Tempat tinggal di Jodoh 3. Trianto Tempat Tinggal perumahan Bandara Ke tiga nama tersebut telah dipecat dari wartawan Koran Rakyat Media segala tindak tanduknya yang dapat merugikan masyarakat bukan menjadi tanggung jawab kami. Demikian juga Kartu Pers yang masih ditangan mereka sejak pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tertanda Redaksi

CMYK

SAMBUNGAN

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Kejari Tanjungpinang Ingatkan Hati-Hati Penggunaan Dana Desa

BUPATI Bintan Apri Sujadi dan Kajari Tanjungpinang Herry Ahmad Pribadi dalam acara sosialisasi dana desa TP4D di Aula Kantor Bupati Bintan.

Raib, Tak Padahal Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, seharunya dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, Akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan daerah.

Undang Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 dengan tegas menyatakan bahwa pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasahaannya wajib dikelola dengan sebaik baiknya.

Namun tidak demikian dengan Pemerintahan Kabupaten Natuna, banyak aset tetap berupa gedung dan tanah yang menjadi milik negara tidak jelasdimana lokasi, berapa luasnya dan keberadaan tanah tersebut. Tercatat ada ratusan lokasi tanah maupun gedung milik pemerintah di Kabupaten Natuna yang tidak diketahui keberadaannya. Kondisi ini tercatat dalam LHP BPK sejak

Sambungan Hal. 1

tahun 2013 Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepri, mencatat 189 bidang tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp28,8 miliar hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan data yang dimiliki Rakyat Media dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor : 05.C/LHP/XVIII.TJP/ 05/2016 atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Natuna tahun 2015/2016, Bukan hanya ratusan bidang tanah milik negara yang raib tidak jelas keberadaannya dan disinyalir telah berpindah tangan kepada pihak ketiga.

Dalam LHP BPK tersebut juga tercatat ada sekitar 489 gedung milik negara pada tiga Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Natuna dengan nilai Rp107,9 miliar jugamistrius, tidak jelaskeberadaan fisiknya.

Total Gedung dan Bangunan yang tidak dapat diyakini keberadaannya sebanyak 449 unit senilai Rp95,998,304,861, terdiri dari 448 unit senilai Rp95,522,466,370 diDinas Pendidikan dan Kebudayaan dan satu unit di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp475,838,49.

Selain itu LHP pengelolaan

Kek di Pulau tersebut.”Tinggal perubahan status kawasan hutan saja, Insha Allah tahun ini juga selesai. Saya juga sudah teken drafnya,” kata Nurdin kepada wartawan usai menghadiri sebuah acara di Tanjungbalai Karimun, Sabtu (30/9/2017).

Nurdin juga mengatakan, para investor masih semangat menantikan KEK Pulau Asam

Sambungan Hal. 1

Karimun tersebut. Bahkan Presiden Jokowi katanya juga mendukung dengan upaya mempercepat kehadiran KEK Pulau Asam.

“Bapak Presiden menasehati agar kita jangan terlalu banyak aturan yang dibuat yang pada akhirnya kita sendiri yang terjebak. Ini kan sudah setahun juga, kita sayangkan

Wapres Jusuf Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Bupati Lingga, Alias Wello menjelaskan, acara yang dihelat selama satu minggu itu mengundang kerabat melayu antar bangsa.

“Ada beberapa negara yang diundang, diantaranya

Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Vietnam, Kamboja sampai Madagaskar. Untuk dalam negeri, semua kita undang dari Sabang sampai Merauke,” kata Alias Wello.

Hadir mendampingi Bupati Alias Wello dalam pertemuan itu, owners Takke Group, Lau-

rence M. Takke dan konsultan Bupati Lingga, Ady Indra Pawennari.

Sejauh ini, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga sudah memulai langkah persiapan rencana kegiatan akbar lintas negara tersebut.(rm/bn).

Sambungan Hal. 1

tidak hanya hiburan, tapi juga penyampai pesan moral dan semangat nasionalisme,” jelasnya.

Pagelaran Wayang NKRI malam itu menyuguhkan cerita bertajuk ‘Parikesit Jumeneng Noto’ dengan penampilan 11 jenis wayang nusantara: Wayang Jemblung, Wayang Surakarta, Wayang Cirebon, Wayang Palembang, Wayang Jawa Timuran, Wayang Orang, Wayang Bali, Wayang Banjar,

Perkara Penipuan tang Jaya, Kabupaten Langkat kepada korban. Syaratnya, selim harus menyerahkan sejumlah uang.

Meski korban telah menyerahkan uang Rp 280 juta dalam beberapa tahap kepada orang kepercayaan RP, ternyata pekerjaan dimaksu hingga kini tidak ada.

Belakangan korban juga sangat sulit untuk dijumpai oknum wakil rakyat tersebut untuk meminta uangnya kembali Salim yang dikonfirmasi, wartawan Selasa (19/9), men-

juga tapi untungnya para investor masih semangat menunggu,” terang Nurdin.

“KEK Pulau Asam kemajuannya cukup baik, dari 17 syarat tinggal dua yakni penyesuaian RTRW Karimun dengan RTRW Kepri, itu pasti ngikut,” kata Syamsul Bahrum kepada Tribun Batam di Tanjungbalai Karimun, Agustus lalu.(rm/trb).

Sambungan Hal. 1

Generasi Muda anak-anakku. Jadi mereka tahu budaya leluhurnya, bahwa pahlawan-pahlawan mereka luar biasa,” ujar Marcella.

Tak sekadar hiburan semata, Marcella menilai banyak pesan moral yang diselipkan dalam setiap pementasan wayang. “Sekarang kan tontotan didominasi karakter superhero dari Marvel dan DC, seperti X-Men. Makanya aku ajak anak nonton wayang, karena bagiku ini penting. Wayang

BMD, BPK juga mencatat sebanyak 166 bidang tanah dengan nilai Rp 66,2 miliar dari 379 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Natuna senilai Rp 104,4 miliar yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan alias bodong. Dalam LHP tersebut juga BPK mencatan ada sejumlah gedung dan bangunan yang dimanfaatkan fihak lain senilai Rp 3,5 miliar tanpa perjanjian, peralatan mesin senilai Rp 326,766,000 dikuasai pihak lain.

Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset milik negara juga terjadi, terkait pengelolaan gedung dan bangunan milik negara senilai Rp24,9 miliar yang dikuasai pihak ketiga alias dikontrakan namun tidak didukung dengan perjanjian kontrak yang jelas.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Wan Siswandi, saat dikonfirmasi melalui ke ponselnya terkait kasus raibnya aset tetap berupa ratusan bidang tanah dan gedung milik pemerintah hingga berita ini naik cetak belum mendapat tanggapan. Ketika dihubungi melalui ponselnya tidak mengangkat demikian juga saat dihubungi lewat sms tidak dibalas. (rm/mawardi)

gaku telah berulang kali mendatangi Gedung DPRD Stabat untuk menemui RP, namu tidak berhasil.Bahkan, kediaman RP di Perumahan Pemda Langkat juga telah berulang kali didatangi korban, namun tidak bertemu dengannya.

Sementara RP yang berusaha ditemu di Gedung DPRD Stabat, Selasa (19/9) tidak berhasil. Stafnya di Komisi B mengatakan yang bersangkutan tidak masuk. Sedangkan seorang anggota DPRD Stabat meminta identitasnya tidak dimuat

Wayang Beber, Wayang Yogyakarya hingga Wayang Golek Sunda.

“Semuanya bagus. Budaya kita kaya sekali. Konsepnya aku suka, wayang nusantara.

Ini yang bikin beda. Kali ini, pertunjukannya kolaborasi berbagai kultur, ada yang lucu, ada yang serius, ada yang tegas. Favoritku sih wayang orang. Tapi, aku juga suka wayang Jawa Timur,” pungkasnya. (rm/net) Sambungan Hal. 1

miminta para korban RP jangan ragu untu melaporkannya kasus ke Polres Stabat agar diproses.

“Saya sudah mendengar banyak warga yang menjadi korban penipuan dimaksud meski sebagian mereka enggan melaporkan kasusnya karena khawatir uang tidak kembali.

Saran saya jangan takut, laporkan kasusnya apabila memiliki bukti-bukti. Bila perlu laporkan kasusnya ke Poldasu jika penyidik Polres Stabat tidak serius menanganinya.” katanya. (rm/Sup )

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disebut-sebut sebagai faktor pendorong terjadinya penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah. Seorang kepala Desa selaku pihak berwenang yang mengelola ADD disarankan agar berhatihati dalam merealiasasikan anggaran agar tidak tersandung hukum dikemudian hari.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang Herry Ahmad Pribadi menuturkan, sepengetahuan dirinya korupsi yang kerap terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa disebabkan beberapa faktor diantaranya unsur KKN. “Pertama adanya pekerjaan fiktif. Kedua unsur KKN dalam pelaksanaan pemban-

gunan. Seorang kepala desa sering bekerjasama dengan saudara-saudaranya yang masih keluarga sehingga memudahkan untuk terjadinya mark-up harga satuan barang tertentu dalam melaksanakan pembangunan,” beber Herry dalam acara sosialisasi dana desa TP4D di Aula Kantor Bupati Bintan, kamis lalu.

Ia berharap, dengan jumlah alokasi dana desa yang rata-rata mencapai Rp 1,2 M per Desa bisa dimanfaatkan untuk pembangunam desa sesuai dengan nawacita Presiden RI Joko Widodo yang mencanangkan pembangunan dari pinggiran (Desa).

Dari hasil evaluasi penggunaan dana desa, ada yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak tepat sasaran serta tidak dilaksanakan

pembangunannya. Hal ini bisa terjadi karena pengelolaan administrasi di perangkat desa tidak bisa dilaksanakan secara akuntabel.

“Dengan sosialisasi ini tidak perlu khawatir dengan tindakan refresif kita. Jika pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuannya terutama dalam penggunaan dana desa. Diharapkan dengan pendampingan oleh Kejaksaan pengelolaan dana desa bisa sesuai dengan tujuan,” imbuhnya.

Kejari berharap, seluruh kepala Desa melakukan konsultasi kepada pihaknya agar realisasi penggunaan dana Desa tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Ditempat yang sama Bupati Bintan Apri Sujadi menambahkan, sejak tiga tahun

Eks Kasi ko Batam termasuk sejumlah saksi lain yang terkait dalam perkara tersebut. Hal ini untuk melengkapi berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari masing-masing tersangka.

“Ada sekitar 14 orang saksi yang sudah kita periksa dalam perkara ini. Hal tersebut akan terus berlanjut untuk segera kita tuntaskan,” ucap Ferry Tass. Kata Ferry, sebelumnya kedua tersangka tersebut sudah pernah diperiksa tim penyidik Kejati untuk dimintai keterangan sesuai kapasitas masing-masing.

Kajati Kepri, Yunan Harjaka SH MH sebelumnya mengatakan penetapan kedua tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah terpenuhi. Kedua tersangka diduga telah melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan dana sebesar Rp55 miliar. Dana itu merupakan kewajiban Asuransi BAJ ke Pemko Batam.

Dugaan korupsi bermula Pemko Batam memberikan jaminan kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan THL Kota Batam. Pemberian jaminan itu dituangkan dalam Perda Kota Batam Nomor 9 tahun 2006 tentang APBD Kota Batam tahun anggaran 2007, khusus menyangkut mata anggaran Askes dan THT bagi PNS termasuk THL. Dalam pelaksanaannya, Pemko Batam mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi BAJ dengan Nomor 03/Kontrak/Lelang-SEKDA/ KPA/VIII/2007 (Pihak Pertama) dan Nomor 331/B.05-PK/VIII/ 2007 (Pihak Kedua) tanggal 1 Agustus 2007.

Terkait pengakhiran kerjasama dimaksud, ucap Yunan,

Sambungan Hal. 1

pihak pertama (Pemko Batam) belum memenuhi proses berupa kewajiban pembayaran asuransi THT kepada PNS dan Tenaga Honor Daerah Pemko Batam (Wanprestasi).

Pemko Batam kemudian melakukan gugatan perdata terhadap Asuransi BAJ ke Pengadilan Negeri (PN) Batam melalui Jaksa Pengacara Negara Kejari Batam berinisial SYI (Syafei, selaku Kasi Datun). Hal itu tercatat dalam register perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/ PN.BTN tanggal 11 Juni 2013, kata Yunan.

Sambil menunggu keputusan pengadilan atas perkara aquo yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) tanggal 16 September 2013, pihak pertama (Pemko Batam) dan pihak Kedua (PT Asuransi BAJ) dalam taraf mediasi (di luar sidang gugatan).

Dalam mediasi itu telah ada kesepakatan, Asuransi BAJ melakukan pembayaran sebagian kewajibannya sebesar Rp55 miliar.

Uang Rp55 miliar tersebut di tempatkan dalam rekening bersama (esorow accoun) inisial MONAS (M Nasihan) dan SYI (Syafei) Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejari Batam pada rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Menteng, Jakarta Pusat dengan nomor rekening 1220056789996, ungkap Yunan.

Kemudian SYI (Syafei) dan MONAS secara diam-diam telah melakukan transaksi penarikan dana sebanyak 31 kali dari rekening tabungan bersama tersebut sejak 3 Oktober 2013 hingga 13 Mei 2015. Penarikan uang itu tanpa ada perintah atau pemberitahuan dari

pemberi kuasa, yakni Pemko Batam.

“Hasil penyidikan yang kita lakukan dari pemeriksaan sejumlah saksi dan didukung dua alat bukti yang cukup kuat, maka tim penyidik Kejati Kepri berkesimpulan untuk menetapkan MONAS (M Nasihan, Kuasa Hukum BAJ) dan SYI (Syafei) selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Batam sebagai tersangka,” kata Yunan.

Penetapan kedua tersangka tersebut, kata Yunan, pihanya juga telah melakukan beberapa kali ekspos serta pendalaman atas penanganan perkara tersebut.

Perbuatan kedua tersangka tersebut dinilai telah melanggar Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahu 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

“Terhadap penanganan perkara ini kita telah memeriksa sebanyak 14 saksi termasuk dua tersangka,” ucap Yunan.

Selain itu, lanjutnya, tim penyidiknya juga telah melakukan penyitaan terhadap dokumen yang terkait penyalahgunaan dana Askes dan THT bagi PNS serta THL Pemko Batam pada PT Asuransi BAJ tersebut.

Yunan juga menyebutkan, dari 31 penarikan dana di rekening bersama di Bank Mandiri senilai Rp55 miliar tersebut, hanya tersisa dana Rp165 juta saja. “Hingga saat ini, kita masih menelusuri aliran dana Rp55 miliar yang telah ditarik

Jasa Pelayanan mutusan kontrak sepihak dari Menteri Kesehatan tersebut, jutaan bidan/dokter PTT seluruh Indonesia, menjadi korban atas raibnya gaji dan tunjangan yang selama ini mereka terima sebelum diterimanya SK CPNS dari seluruh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Namun, yang sangat mengherankan, dana jasa pelayanan kesehatan BPJS yang selama ini mereka terima (sebelum dikeluarkannya SK CPNS tanggal 4 Juli tahun 2017-Red), dari Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab penyaluran Dana Kapitasi BPJS Kesehatan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Peraturan Presiden No.32 Tahun 2014, kok bisa ikut raib tak tahu rimbanya.

Padahal, jika ditotal seluruh dana jasa pelayanan BPJS Kesehatan yang merupakan hak ke-365 orang Bidan/Dokter PTT tersebut, jumlahnya mencapai lebih Rp2 miliar.

Rakyat Media yang coba mencari tahu kemana raibnya dana jasa pelayanan para tenaga kesehatan serta medis, yakni Ke 365 bidan/dokter PTT yang selama ini mengabdi di berbagai puskesmas, pustu, klinik dan rumah sakit di seluruh wilayah Kab.Langkat itu, sampai berita ini diturunkan belum mendapatkan jawaban dari Dinas Kesehatan, selaku KPA penyaluran dana Kapita-

terakhir penyaluran Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat terus meningkat. Untuk tahun ketiga saja, sudah Rp 66 miliar anggaran yang dibagikan di 36 desa se-Bintan.

Untuk itu, Apri mengharapkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran baik ditingkat desa sampai kecamatan dan Dinas terkait untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pemanfaatan dana desa tersebut.

Apri tidak ingin, kejadian yang menimpa dua kadesnya yakni kades Malang Rapat Yusran Munir dan kades Penaga Hamdan yang terseret kasus hukum karena salah mengelola dana desa itu kembali terjadi lagi.

“Jadikan itu pelajaran untuk kita semua,” paparnya. (rm/ Ikhsan)

oleh kedua tersangka tersebut, termasuk dipergunakan untuk apa saja aliran dana itu,” ucap Yunan.

Lebih lanjut, Yunan belum bisa menyebutkan, ketika ditanya apakah ada keterlibatan pihak lain, termasuk dari mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam, Agussahiman atas dugaan kasus tersebut.

“Yang kita selidiki saat ini baru sebatas fakta Yuridis atas pemberian kuasa yang diberikan oleh PT Asuransi BAJ dan Pemko Batam kepada dua tersangka tersebut dari jumlah dana Rp55 miliar yang ada dalam deposito sesuai surat perjanjian oleh kedua belah pihak sebelumnya,” kata Yunan.

Jika fakta Yuridis hasil perkembangan penyidikan dan berdasarkan keterangan sejumlah saksi-saksi lalin nantinya ada menunjukan bukti keterlibatan pihak lain, ucap Yunan, maka pihaknya tentu tidak akan segan-segan untuk menetapkan yang bersangkutan itu sebagai tersangka.

“Kita lihat saja bagaimana fakta yurudis perkembangan pemeriksaan dari keterangan sejumlah saksi-saksi termasuk kedua tersangka nantinya,” pungkas Yunan.

Sekedar diketahui, Syafei, setelah menjabat Kasi Datun Batam sejak Juni 2012-2014 lalu, ia dipromosikan sebagai Kepala Seksi (Kasi) Intel di Kejari Bengkulu. Ia kemudian dipindahkan menjadi Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bandar Lampung. Jabatan terakhir Syafei saat ini sebagai Kasi Datun di salah satu Kejari di Kejati Lampung. (rm/hlk).

Sambungan Hal. 1

si BPJS Kesehatan Daerah Tingkat Pertama milik Pemda Langkat.

Perpres ini kemudian diperkuat dengan Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya Operasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Kepala BPJS Kab.Langkat, Rosmayanti Nasution, SE, MAP, saat dikonfirmasi terkait dengan pnyaluran dana Kapitasi BPJS Kesehatan kepada Pemkab Langkat, yakni Dinas Kesehatan selaku KPA dana Kapitasi BPJS Kesehatan, yang mencakup dana pengadaan barang habis pakai, pengadaan barang dan jasa lainnya, ATK dan perawatan, pengadaan mobil Puskesmas Keliling (Pusling) untuk operasional kegiatan BPJS serta perawatannya.

Menurut Rosmayanti, seluruh dana Kapitasi Kesehatan tetap dibayarkan dimuka setiap bulannya melalui Bendahara Dinas Kesehatan dengan cara melalui transfer.

Dijelaskannya, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pe-

layanan kesehatan yang diberikan.

“Jadi selama ini pihak BPJS tidak ada kendala untuk melakukan pembayaran dana Kapitasi BPJS Kesehatan dan dana peruntukan lainnya ke rekening FKTP selaku KPA melalui Bendahara Dinas. Bahkan setiap bulannya terus dibayarkan dimuka sesuai jumlah peserta BPJS yang sudah valid, tanpa melihat berapa orang peserta BPJS yang membutuhkan perawatan serta pengobatan. Jadi, kita tidak ada kaitannya dengan ratusan Bidan/ Dokter PTT terkait masalah sudah dibayarkan atau tidak dana jasa pelayanannya kepada masing-masing yang bersangkutan oleh Dinkes,” ujar Rosmayanti, kepada Rakyat Media, di kantornya, Kamis (28/9) siang.

Ditambahkan wanita cantik berkacamata ini, apa yang dilakukan BPJS, sudah sesuai dengan Perpres atau pun Permenkes.

“Jadi kita tidak ikut campur permasalahan penyaluran dana Kapitasi BPJS untuk jasa pelayanan kesehatan para Bidan/Dokter PTT tersebut.

Semuanya merupakan tanggungjawab pihak Dinkes Langkat selaku KPA di Pemda Langkat. Pokoknya, dana Kapitasi BPJS Kesehatan, sudah harus ditransfer ke rekening Dinkes melalui Bendahara Dinkes setiap awal bulan. Coba

tanyakan aja ke Dinas bersangkutan, siapa tau ada kendala lain,” ujarnya ramah.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Langkat, dr.Sadikun Winato, saat coba dikonfirmasi ke kantornya terkait raibnya dana jasa pelayanan bidan dan dokter tersebut, sedang tidak berada di tempat.

Anehnya, saat coba dihubungi guna konfirmasi melalui ponselnya terkait raibnya dana pembayaran pelayanan kesehatan terhadap 365 Bidan/ Dokter PTT yang kini sudah mengantongi SK CPNS, malah merijek panggilan yang dilayangkan berulangkali, Kamis (29/8).

Begitu juga saat konfirmasi dilayangkan terkait masalah tersebut melalui layanan SMS ke ponselnya, tidak kunjung dibalas.

Senada dengan dr.Sadikun, Kasubag Umum dan Kepegawaian sekaligus menjadi Humas Dinkes Langkat, H.Supardi, yang sebelumnya antusias menjawab konfirmasi terkait raibnya gaji 365 Bidan dan Dokter PTT naungan Dinas Kesehatan Langkat, kali ini juga ikutan bungkam.

Saat dihubungi ke ponselnya untuk keperluan konfirmasi, H.Supardi, mengaku sedang rapat di bagian Orta. Namun saat dikonfirmasi ulang melalui sms ke ponselnya, hingga berita ini naik cetak, tidak kunjung memberikan jawaban.(rm/sup)

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Walikota dan Wakil Walikota Batam Silaturrahmi Pada Warga

Sosialisasikan Rencana Pelebaran Jalan Bengkong Seken BATAM CENTER, RAKYAT MEDIA–Walikota dan Wakil Walikota Batam silaturrahmi pada masyarakat Kecamatan Bengkong guna untuk mensosialisasikan tentang rencana pelebaran Jalan Bengkong Seken sampai Patung Kuda Sungai Panas di Golden Prawn, Rabu (27/ 9/2017) lalu.

Acara sosialisasi tersebut selain Walikota dan Wakil Walikota Batam juga dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meraka bertemu dengan pemilik kios dan rumah toko (ruko) antara Bengkong Seken sampai Patung Kuda Sungai Panas.

Diacara sosialisasi dengan thema Rencana Pemko Batam untuk pelebaran jalan Bengkong seken sampai Patung kuda Sungai Panas, Walikota Muhammad Rudi meminta pemilik kios dan ruko melakukan pembongkaran terhadap kios miliknya. Dari pendataan yang dilakukan terdapat 313 jumlah ruko dan kios yang ada disepanjang jalan tersebut.

“Tahun anggaran 2018 sudah

masuk untuk pelebaran jalan Bengkong Seken sampai Patung Kuda.

Untuk itu dari sekarang kami sudah meminta kepada Bapak/Ibu untuk membuka sendiri. Kita tidak ingin ada keributan makanya dari sekarang kita bicarakan untuk mencari solusi terbaik,” ujar Rudi di hadapan warga yang hadir.

Dari pertemuan sosialisasi ini para pedagang mengusulkan agar pembongkaran dilakukan pada saat Pemko Batam mulai melakukan proses pelebaran jalan. Apa yang diinginkan pedagang bisa diakomodir sepanjang pedagang bisa komit dengan janji mereka. Misalnya dengan membuat perjanjian yang ditandatangani di atas materai. Ketika dilakukan eksekusi terhadap kios milik pedagang maka mereka harus membongkar tanpa ada perlawanan.

“Kita sampaikan ini biar pedagang tahu bahwa Pemko akan melakukan pelebaran jalan. Jika nanti ada yang kena atau memakan ROW jalan maka kita dudukkan bersama .

Kita selesaikan dengan baik-baik

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Ikhsan Amd Koordinator Liputan Amiruddin Asisten Redaktur Rizki Perdana, Iqbal Ramadhan, Gunawan Ramadhan Renhard (Rendi) Wartawan Liputan Batam Hadi Sucipto, Ferianda, Bachtiar, Aldi Hermawan Divisi Iklan Rizki Perdana Divisi Pemasaran Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala), Mahyuddin (Koordinator) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan), Sofian. M, Dedi Topan SH PerwakilanSumateraBarat Amina Zailani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton Can BiroKabupaten Bintan Tio Imando BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira BiroKabupatenAnambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

jangan pakai emosi,” sebutnya.

Terkait ganti rugi, Wako menegaskan bahwa tidak ada ganti rugi yang akan dikeluarkan oleh Pemko Batam. Karena ROW atau buffer zone yang digunakan pedagang sebagai tempat berdagang merupakan milik Negara. Luas jalan yang akan dilebarkan nantinya 15 meter bagian kiri dan kanan jalan dengan dua lajur.

Lanjutnya, Rudi mengungkapkan bahwa sejak awal Batam belum ada perubahan pembangunan infrastruktur, dimana bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Kota Batam, salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemko Batam adalah membangun infrastruktur jalan. Tahun 2017, Pemko Batam telah melakukan pelebaran jalan pada Batam bagian timur. Untuk itu pada tahun 2018 mendatang pelebaran jalan beralih ke Bengkong Seken sampai Patung Kuda.

Dihadapan seluruh warga yang hadir Walikota menjelaskan bahwa Pemko Batam akan menjadikan

WALIKOTA dan Wakil Walikota Batam Sosialisasikan rencana pelebaran jalan Bengkong Seken-Patung Kuda Sei Panas

Batam sebagai kota wisata. Ke depan Pemko akan menata tempat yang akan menjadi tujuan wisata.

Untuk mendapatkan lahan tersebut saat ini Wako tengah berkoordina-

si dengan gubernur. Dengan dijadikannya Batam sebagai kota pariwisata, diharapkan target Wisman yang berkunjung ke Batam bisa mencapai angka tiga juta. Tugas

Pemko Batam mempersiapkan infrastruktur dan tugas bapak/ibu bagaimana bisa mendapatkan pelayanan yang bagus,” ujar Rudi. (rm/ ikhsan)

Sebanyak 313 Bangunan Pemko Batam Terima Jatah di Bengkong Terkena 4.000 Blanko e-KTP Pelebaran Jalan BENGKONG, RAKYAT MEDIA-Pemko Batam berencana melakukan pelebaran jalan di kawasan Kecamatan Bengkong.

Pelebaran jalan di kawasan padat penduduk ini akan dimulai dari Simpang Kuda Seipanas hingga Pasar Bengkong Seken (Shopping Centre).

Kepala Dinas Bina Marga, Yumasnur menjelaskan saat ini pihaknya masih mengukur berapa kebutuhan lahan untuk pelebaran ini. Dia menargetkan Desember selesai sebelum pelebaran dimulai tahun 2018.

Setelah pengukuran selesai, warga bisa menertibkan sendiri bangunan yang terdampak tersebut. ”Ada kios hingga pekarangan. SMPN 6 juga akan terdampak dari pelebaran ini,” ujar Yumasnur, Rabu (27/9/2017).

Dia menyebutkan ada tiga kelurahan yang akan dilakukan

pelebaran pertama Kelurahan Bengkonglaut dari Simpang Seken menuju Sate Asih dengan total 66 bangunan baik ruko maupun kios, Bengkong Indah dari Sate Asih hingga SMPN 6 ada 96 ruko dan 39 kios termasuk pagar SMPN 6 Batam. Dan, ketiga dari SMPN 6 hingga Seipanas ada 106 bangunan dengan rincian 53 ruko dan 53 kios.

“Total ada 313 bangunan yang akan terdampak pelebaran ini, itu informasi yang kami terima dari Camat Bengkong,” kata dia.

Dia meminta seluruh pemilik bangunan melengkapi dokumen seperti bukti penetapan lahan (PL) dari BP Batam, dan dokumen pendukung lainnya sebelum penertiban dilakukan.

Sosialisasi mengenai pelebaran jalan digelar di Golden Prawn, Bengkong Laut, Batam.(rm/btn)

BLANGKO KTP yang disalurkan Pemko Batam

SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam kembali mendapat jatah 4 ribu blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dari Kementerian Dalam Negeri.

“Iya dapat dua ribu saat kita mengantar surat ke pusat seminggu yang lalu. Dan baru-baru ini kita dapat dua ribu lagi. Jadi semuanya total empat ribu blanko, kalau permintaan yang kita ajukan, ada 70 ribu blanko e-KTP,” ujar Said Khaidar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Rabu

(27/9/2017).

Ia mengakui angka tersebut tidak mencukupi. Jika dibandingkan dengan jumlah daftar tunggu pencetakan KTP sudah mencapai 58 ribu keping. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kecamatan terkait data pemohon yang sudah merekam.

“Nanti kita kumpulkan para camat. Karena saya tidak berani ambil keputusan sendiri. Jadi kita mendahulukan yang sudah lama merekam. Jika dihitung dari kemarin hampir 46 ribu

blangko telah diterima, secara bertahap,” jelasnya.

Pengadaan blangko dari Kemendagri RI bekisar, 7 juta keping. Kartu ini siap didistribusikan disetiap daerah se-Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini pihaknya, masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Kita masih berupaya mengkomunikasi intens dengan pusat. Harapan kita dapat lebih. Karena mempertimbangkan hal lainnya misalnya rusak, ganti status dan lainnya.

Kita tengah menunggu jadwal pengambilan dari pusat,” jelasnya.

Sementara untuk pencetakan KTP, tetap dilakukan di kantor Disdukcapil Batam, Sekupang. Ini dilakukam untuk mempercepat kinerja pembuatan id card biru itu.

“Untuk percetakannya di Disdukcapil dan direkam di kecamatan. Permintaan surat keterangan pengganti bisa di minta kekantor camat. Jadi tidak perlu lagi ke Disduk,” kata dia.(rm/bnw)

Ratusan Kendaraan Terjaring Razia Penertiban Pajak Kendaraan Wujudkan Reformasi Birokrasi Menuju BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Ratusan kendaraan roda dua maupun empat terjaring razia penertiban pajak kendaraan yang digelar Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) UPT Batuaji, Kamis.”Razia yang kita gelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal ini merupakan hari ke empat yang dilakukan secara acak ditempat berbeda bersama Satlantas Polresta Barelang,” kata Kepala UPT Samsat Batuaji, Ricko Juniandy.

Ricko menjelaskan kegiatan rutin tahunan yang bisa berlangsung hingga 10 kali ini bertujuan memberi peringatan kepada para pengguna jalan raya agar taat pajak.

Hasilnya, pada hari ke empat yang berlangsung dengan menurunkan belasan petugas itu berhasil menjaring lebih dari seratus kendaraan yang belum bayar pajak.”Lebih dari seratus kendaraan belum bayar pajak.

Mati pajaknya pun beragam dari dua hingga lima tahun lamanya,” kata dia.

Ricko menambahkan, saat

gelar razia penertiban pajak kendaraan, pihaknya pun menyediakan layanan Samsat keliling untuk mempermudah proses pembayaran pajak yang sudah mati.”Agar mereka tidak terbebani dengan adanya penertiban pajak kendaraan ini, mereka buat saja keluhan.

Mengingat kondisi rata-rata ekonomi di Batam yang sedang lesu, kami pun tidak ingin memberatkan masyarakat, namun masyarakat juga harus mematuhi peraturan yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak kepolisian yang dipimpin Kanit Turjawali Satlantas Polresta Barelang, Ipda Fredyando mengatakan kegiatan ini hanya melakukan penertiban bagi para pengguna jalan yang tidak memikii kelengkapan surat-surat kendaraan roda dua maupun empat.” Kita himbau agar masyarakat segera melengkapi suratsurat dalam berkendara dan taat membayar pajak untuk mendukung pembagunan daerah di wilayah provinsi Kepulauan Riau,” pungkasnya. (*)

PETUGAS Dispenda Kepri melakukan pemeriksaan kenderaan

Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

RAPAT Kerja Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Seleksi Tarbuka Jabatan Pimpinan Tinggi, di Radison Hotel, Batam. Kamis lalu.

BATAM, RAKYAT MEDIASekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS Arif Fadilah pada rapat keja monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, Kamis (28/9/ 2017) yang lalu di Radison Hotel, Kota Batam menyampaikan, ASN kini tidak lagi berada di zona nyaman. ASN harus meningkatkan kompetensi, agar dapat berkiprah lebih jauh dalam dunia birokrasi.

Menurut Sekda, pihaknya memberikan apresiasi yàng positif atas terselenggarakan kegiatan ini di Kepri. Mengingat Raker ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dan sejalan dengan semangat Provinsi Kepri, untuk mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintah yang baik.

Apalagi, Pemprov Kepri terus

berupaya mewujudkan profesionalitas birokrasi.

Saat ini katanya, Pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi. Hal itu dirumuskan diantaranya pada area perubahan yang meliputi organisasi, tata laksana peraturan perundangan-undangan manajemen sumber daya aparatur pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur, tuturnya.

Salah satu perubahan fundamental dalam mewujudkan reformasi birokrasi, kata Arif, adalah formulasi kebijakan tentang Aparatur Sipil Negara undang-undang ASN. Ada tiga perubahan mendesak yang dilakukan, di antaranya perubahan dari pendekatan administrasi kepegawaian.

Selain itu, ada juga perubahan dari pendekatan sistem karir

tertutup dan meningkatkan perlindungan terhadap ASN dari intervensi politik yang selama ini kerap terjadi. “Kami ingin terus mewujudkan profesionalitas biorkrasi Pemerintahan Provinsi Kepri,” ujar Arif.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, nantinya diharapkan akan menghasilkan output antara lain, tersusunnya profil kompetensi para pejabat administrator, pengawas, jabatan fungsional dan pelaksana Pemerintah Provinsi Kepri. Dapat mengidentifikasi pejabat administrator, mengidentifikasi kebutuhan pembangunan kompetensi.

“Semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bukan hanya untuk aparatur secara pribadi, namun juga untuk Pemerintah Provinsi Kepri,” harapnya.(rm/Ikhsan)

CMYK

BATAM METROPOLIS

4 Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Parkiran Hotel Aston Luput Dari Pembongkaran

TRUK pengangkut tanah yang berserakan di jalan raya

Truk Angkut Tanah Tanpa Ditutup Terpal BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Warga Batam Centre dan pengendara sepeda motor mengeluhkan aktifitas puluhan mobol dump truk pengangkutan tanah untuk penimbunan pinggiran pantai di Batam Centre yang tak dilakukan sesuai prosedur.

Sebab, tak sedikit kendaraan dump truk ukuran besar yang membawa tanah melebihi kapasitas dan mmembubung tinggi meliwati bak belakang sehingga mengakibatkan tanah yang diangkut berceceran di jalanan. Padahal seharusnya, truk tersebut ditutup dengan terpal agar muatan berupa tanah tersebut tidak berceceran di jalan dan mengenai pengendara sepeda motor.

“Tanah yang berceceran di jalan tersebut akan membentuk gundukan yang membahayakan dan menyebabkan debu saat hari panas dan berlumpur ketika datang hujan, sehingga membahayakan keselamatan pengendara sepeda motor,” kata Hadi Sucipto, seorang warga Batam Centre, Sabtu (30/9/2017) Ia berharap Pemerintah khususnya Dinas terkait dan Polisi Lalu Lintas mengambil tindakan sertamelakukan penertiban,” Dinas terkait dan polisi lalu lintas tutup meta melihat kondisi ini, apakah merekam itu tidak melihat. Padahal pos polisi ada di persimpangan jalan depan masjid raya Batam Centre,”ujarnya Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan, memang itu kewenangan Dishub saat pengangkutan barang atau tanah yang dibawa ke lokasi lain. Yakni terkait kelayakan kendaraan, baik itu izinnya dan juga uji KIR kelayakan kendaraan.

“Di dalam uji KIR ini, semuanya sudah termasuk di dalamnya. Baik itu kelayakan kondisi kendaraan dan juga aturan dalam pengangkutan tanah tidak boleh melebihi kapasitas dan harus menggunakan terpal saat mengangkut barang seperti tanah dan pasir,” ujarnya.(rm/ikhsan).

Walikota Batam Terkesan Tembang Pilih. Ada Apa? PELITA, RAKYAT MEDIA-Masyarakat Batam sangat mendukung program pembangunan yang dilaksanakan Walikota Batam Muhammad Rudi, terutama pembangunan pelebaran jalan yang terus terus digesa penyelesaianya oleh pemerintah. Seperti sejumlah ruas jalan, maupun jalan yang berada di kawasan Pelita.

Akan tetapi kebijakan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dalam pelebaran ruas jalan yang mengenai sejumlah bangunan masih dinilai tebang pilih. Kebijakan Walikota yang terkesan tebang polih adalah terhahap Hotel Aston di kawasan tersebut. Pelebaran jalan yang dilakukan jika diambil lurus, seharusnya mengenai halaman hotel paling tidak 4 meter harus dibongkar.

Namun yang menjadi tanda tanya, pelebaran jalan yang mengenai halaman parkir Hotel Aston kontraktor justru mengambil didepannya sedikit, sementara di bangunan lainnya bangunan yang terkena pelebaran langsung dirobohkan. Sekjen LSM Batam Monitoring, Lamsir L Raja, menyayangkan hal tersebut. Bahkan informasi yang didapat, pihak Aston juga akan membayar retribusi agar halaman hotel tidak dipangkas.

“Ini yang disayangkan. Seharusnya halaman hotel itu dipangkas untuk jalan. Tapi malah dibiarkan dan malah kabarnya akan diberikan izin

Target Pajak Reklame Batam Tahun 2017 Hanya Rp 6,1 Miliar BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, menurunkan target penerimaan pajak reklame 2017 menjadi Rp6,1 miliar, dari Rp8 miliar tagun 2016.

Kepala BP2RD Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan, penurunan target penerimaan pajak reklame ini, salah satunya akibat pelebaran jalan sehingga menyebabkan kurangnya titik reklame.”Memang ada perubahan target sekitar Rp2 miliar turunya,” ujar Raja, Sabtu (30/9/2017).

Ia menjelaskan, pada 2016 Pemko Batam menargetkan penerimaan pajak reklame sekitar Rp7,37 miliar, namun dalam APBD Perubahan, pen-

Kepala Badan NP2RD Batam

Raja Azmansyah erimaan mencapai Rp7,47 miliar. Kenaikan ini menjadi dasar dinaikkannya target pajak reklame pada 2017.

Namun, pada 2017 ini ban-

yak titik reklame yang terkena pelebaran jalan. Kendati tidak merinci jumlah reklame yang diturunkan, Raja mengatakan hingga September 2017 ini realisasi pajak reklame sudah mencapai 70,93 persen. ”Sealisasinya sekarang sudah mendekati 80 persen. Memang target kita turun tahun ini,” ujarnya Dari target Rp6,1 miliar, realisasi sudah mencapai Rp4,3 miliar. Di tahun 2018, Raja optimis target pajak reklame akan naik di angka Rp7 miliar. Alasannya, ruas jalan yang dilebarkan, terutama di pusat kota akan ditata rapi dan diprioritas untuk model videotron. ”Minimal setelah jalan lebar, target kita di 2018 minimal Rp7 miliar,” pungkasnya.(rm/iqbal).

Kodim 0316/Batam Adakan Pengobatan Gratis di Galang

SALAH seorang anggota Kodim Batam berbincang dengan salah seorang warga

GALANG, RAKYAT MEDIASebagai masyarakat yang tinggal di pelosok atau di daerah hinterland, Kecamatan Galang sangat minim sarana dan prasarana, seperti layanan kesehatan.

Hal itu membuat masyarakatnya kesulitan untuk memeriksa kesehatan. Meski ada puskesmas, namun masih mengalamai minim tenaga medis.

Hal itu diakui warga saat mendatangi posko pengobatan gratis yang didirikan di Lapangan Bola Kaki Sembulang, Ke-

camatan Galang, dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 100 Kodim 0316/Batam.

“Kami yang tinggal jauh dari kota ini, serba mengalami kekurangan, baik dari penghasilan maupun layanan kesehatan,” ungkap salah satu warga, Tiase, saat berobat di posko kesehatan TMMD, Rabu (27/9/2017) lelu.

Perempuan yang sudah berusia 57 tahun tersebut, merasa sangat senang dengan adanya pengobatan gratis

yang dilakukan dalam TMMD tersebut. Bahkan, ia sengaja meninggalkan pekerjaan agar bisa datang untuk berobat.

“Ya kami sangat senagan adanya pengobatan gratis ini.

Walau ada pekerjaan, kami tinggal dulu. Kalau saya punya penyakit tua, asam urat dan bagan sering pegal-pegal,” akunya.

Dilanjutkan, selama ini ia serta warga lain mengalami kesulitan untuk berobat. Puskesmas yang ada di wilayah tersebut juga mengalami kekurangan tenaga medis. Di samping itu, untuk beribat secara rutin, ia mengaku juga terkendala oleh biaya dan transportasi.

“Penghasilan kami di sini kalau tidak dari hasil laut, adalah berkebun. Kadang hanya cukup untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak bisa berobat,” keluhnya.

Menurutnya, kegiatan TMMD tersebut sangat membantu masyarakat. “Kalau bisa sering-sering dilakukan kegiatan ini, agar kami juga bisa hidup sehat. Kalau berobat ke kota, jarak yang ditempuh juga cukup jauh. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan,” tambahnya. (rm/bty)

HOTEL Aston Pelita

dengan membayar retribusi. Ini kan kebijakan yang pilih kasih,” ungkap Lamsir, Sabtu (29/9/2017).

Alasan ia menilai kebijakan yang pilih kasih, jika dibandingkan dengan hotel kuning kawasan Windsor. Hala-

man parkir hotel tersebut justru tetap dipangkas untuk pelebaran jalan. ”Dua hotel ini sama-sama dibangun di pinggir jalan. Satu dipangkas, dan satu tidak. Padahal sama2 harus terkena pelebaran jalan,” tegasnya.

Ia berharap, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terutama Wali Kota Batam, tidak tebang pilih. ”Jangan sampai masuyarakat bertanya-tanya tentang kebijakan yang dikeluarkan, karena tidak adil,”ujarnya.(rm/mwd)

Pelabuhan Domestik Sekupang Gunakan Barcode Ansipasi Penumpang Gelap SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Pengelola Pelabuhan Domestik Sekupang mulai menggunakan sistem barcode untuk boarding pass di pelabuhan. Penerapan sistem barcode ini selain untuk mengantisipasi penumpang gelap, juga untuk memudahkan manifest, Sabtu (30/9/2017).

Wakil Manager Pengelolah Pelabuhan Domestik Sekupang, Jhonson mengatakan, penerapan sistem Barcode pada Boarding Pass penumpang saat ini, masih dalam percobaan belum maksimal dilakukan.

Sebab untuk petugas penginputan nama ke sistem pembuatan barcode boarding pass penumpang, belum maksimal dilakukan oleh petugas tiap konter tiket, karena masih dalam proses belajar terhadap pengimputan dan pengeluaran sistem Barcode Boarding Pass tersebut. ”Saat ini masih tahap percobaan dan petugas untuk penginputan data ke sistem barcode masih belajar, jadi kita masih menggunakan kartu pass yang biasa, akan tetapi pemberian dan pembuatan boarding pass barcode masih tetap dilakukan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pembuatan sistem barcode ini, guna untuk mengantisipasi

PARA petugas tengah melayani penumpang yang masuk pelabuhan

penumpang gelap dan juga memudahkan manifest di pelabuhan domestik Sekupang. ”Dari informasi yang kita dapatkan selama ini ada beberapa keluhan-keluhan, ada penumpang gelap atau sebagainya, sehingga kita pakai sistem barcode ini,” ujarnya Dia mengatakan, boarding pass pelabuhan tersebut nantinya akan disatukan dengan tiket kapal setiap penumpang

yang di jual di tiap konter yang ada saat ini di lantai dua gedung baru PDS dan petugas penjual tiketlah nantinya yang akan memberikan memasukkan data penumpang ke sistem dan mengeluarkan boarding pass tersebut.”Saat ini kita juga sudah sudah menyediakan reader barcode, untuk boarding pass barcode yang dibuat bersamaan dengan tiket,” ujarnya. (rm/tb)

Ratusan Imigran Gotong Royong di Kebun Raya Batam

PARA imigran yang ikut gotong royong di kebun Raya Batam

NONGSA, RAKYAT MEDIA-Ratusan imigran bersama Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam dalam rangka memperingati hari Ozon Internasional, menggelar penanaman 1000 pohon di Kebun Raya Batam, Sabtu (30/9/2017) pagi.

Para imigran yang dinaungi oleh International Organization for Migrations

(iom) terlihat begitu semangat dan berjibaku bergotong royong menanam pohon bersama dengan para karyawan Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air (DBMSA) Kota Batam.

Tampak hadir juga Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam, Camat Nongsa, dan Lurah Nongsa, serta Coordinator IOM yang

mewakili wilayah Regional Utara Indonesia, Batam, Tanjung Pinang, dan Pontianak, Pierre King beserta staff IOM. Kepada Tribun, Assisten II Pemko Batam, Gintoyono Batong, mengatakan, Pemerintah Kota Bangga bangga terhadap teman-teman IOM dalam memperingati hari Ozon Internasional mempunyai inisiatif untuk menanam 600 pohon di Kebun Raya dan 400 pohon Kampung III Nongsa.”Bahkan di group whatsapp tadi kawan-kawan dari Bogor juga sangat mensupport kegiatan ini,” ujar Gintoyono, Sabtu (39/9/2017).

Gintoyono menuturkan, sudah hampir dua tahun lebih Kebun Raya Batam terbengkalai, namun baru di mulai lagi pengerjaannya oleh Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam. ”Rencananya bulan Maret 2018 akan di launching oleh Kementerian PU, dan dalam waktu dekat ini di bulan November 2017 kita akan mengadakan penghijauan besar-besaran bersama dengan Pembina dari Kebun Raya Bogor. Kita akan melibatkan teman-teman dari IOM juga nanti,” ujarnya.(rm/iqbal)

CMYK

5

METRO KRIMINAL

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Oknum PNS BKKBN Aceh Timur

KAPOLSEK Sagulung AKP hendrianto

Polsek Sagulung Tangkap Dua Pelaku Curanmor SAGULUNG, RAKYAT MEDIA-Polsek Sagulung berhasil mengamankan EI (22), DPO spesialist curanmor yang sudah melakukan aksinya sebanyak 21 kali di Batam.

EI adalah teman dari DM (21) yang sudah diamankan lebih dulu, bersama barang bukti sebanyak tujuh unit sepeda motor.

Polsek Sagulung juga mengamankan barang bukti sebanyak 10 unit sepeda motor. Lima unit di antaranya motor honda Beat, satu unit Vega R, satu unit CB150, dan dua unit lagi Mio J. Kapolsek Sagulung AKP Hendrianto mengungkapkan, motor hasil curian tersebut dijual ke pulau-pulau yang ada di Kepri.”Dari pengembang motor hasil curian mereka dijual ke pulau-pulau yang tersebar di Kepri,” kata Hendrianto.

Hendrianto, tidak merincikan pulau mana saja yang menjadi tempat penjualan motor hasil curian mereka, namun dia mengatakan, hampir di setiap pulau yang ada di Kepri, motor curian mereka sudah beredar.Saat ini Polsek Sagulung baru menetapkan tiga tersangka sebagai penadah 17 motor hasil curian yang berhasil diamankan.

Dari 17 motor tersebut, lima unit motor di antaranya dikembalikan kepada pemiliknya setelah pemiliknya mencabut laporannya.”Lima unit motor yang berhasil kita amankan, sudah diambil pemiliknya dengan cara mereka mencabut laporan pengaduannya,” kata Hendrianto.

Dari 12 unit barang bukti sepeda motor yang masih tersisa, enam diantaranya tidak ada Laporan Polisi sementara enam lainnya ada laporan polisi.”Jadi yang bisa kita majukan kasusnya hanya enam unit motor, enam lagi tidak ada laporan polisinya,”kata Hendrianto. (rm/tb)

Digerebek Dengan Selingkuhannya JODOH, RAKYAT MEDIA-Seorang pegawai wanita Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh Timur, NA (38), digerebek seorang wanita saat bersama seorang pria beristri, Un, di The Nite & Day Batam, Jodoh Square.NA digerebek R, istri pria selingkuhannya, bersama anggota Polsek Batu Ampar. Saat itu keduanya nyaris bugil di tempat tidur.

Suasana hotel yang semula sepi tiba-tiba saja ribut pada malam tersebut. Wanita bersama Un itu nyaris menjadi sasaran amarah R. Beruntung anggota polisi menghalangi niatnya. Pada saat penggerebekan wanita tersebut tampak membawa seorang balita. Wanita berjilbab itu tampak kesal dengan peristiwa tersebut.

Menurut informasi, keduanya dikabarkan sudah menikah siri. R yang mendapat kabar itu kemudian meminta bantuan polisi untuk menggerebek perbuatan suaminya itu.

NA diketahui berstatus janda bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor BKKBN Daerah Aceh Timur.

Jl. Banda Aceh-Medan Km. 223,Seu-

KEDUA pasangan selingkuh digerebek lagi naik ke bulan

neubok Tengoh (Pr) Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Aceh 24454.

“Hubungan NA menikah siri dengan suami saya tanpa diketahui oleh saya sebagai istri sah dan pernikahan itu suami saya yang ke 4 dimana NA adalah seorang janda,” ujar R kepada wartawan di TKP, Senin (25/9/ 2017) pekan lalu

R menuturkan, hubungan terlarang NA dan suaminya sudah diketahui sejak 3 Desember 2014. Dirinya sudah melaporkan kasus itu kepada Kepala BKKBN Pidie Provinsi Aceh dan sudah dibuat perjanjian untuk tidak mengulangi.

Namun diam-diam keduanya meneruskan hubungan gelap tersebut

hingga sampai kepada pernikahan siri tanpa sepengetahuan istrinya.

“PNS itu kan nggak boleh nikah siri selama menjabat Pegawai Negeri Sipil di Kantor BKKBN Daerah Aceh Timur dan saya sebagai istrinya yang sah akan terus membongkar kasus ini agar pejabat tahu NA telah merebut suami saya secara diam-diam,” kata R. (rm/gun)

3 Pelaku Pencuri Burung Ditangkap Polsek Sagulung

KAPOLSEK Sagulung AKP Hendrianto (paling kanan)

Polsek Sagulung Tangkap Dua Maling di Sagulung SAGULUNG, RAKYAT MEDIA-Hanya ditinggal belanja sebentar, bengkel tambal ban milik Binton Sihombing di daerah Sei Lekop, Sagulung disatroni maling, Minggu (22/9/ 2017).Dua tersangka, AG (45) dan AP (27) beraksi sekitar pukul 10.00 WIB. Saat sedang melancarkan aksinya, tiba-tiba pemilik tambal ban pulang dari belanja.

Tanpa pikir panjang, keduanya naik ke atas plafon dan bersembunyi di tempat tersebut.

Binton yang baru datang ke tempat usahanya kaget karena kompressor dan beberapa ban tak ada di tempatnya. Karena penasaran, dia mencari tahu kemana barangbarang tersebut menghilang.

“Pemilik merasakan hal aneh karena ada bekas kaki naik ke atas plafon. Jadi pemiliknya langsung meminta bantuan ke warga lainnya dan menghubungi polisi,” kata Kapol-

sek Sagulung AKP Hendrianto saat melakukan ekspose, Rabu (27/9/2017).

Setelah warga ramai, pemilik dan warga mencoba melihat ke atas plafon dan menemukan kedua pelaku bersembunyi di atas plafon.”Warga menangkap pelaku dan pelakunya kita jemput. Namun saat kita sampai di lokasi ternyata kedua pelaku sudah sempat memindahkan beberapa barang-barang dari tambal ban dan menyembunyikannya di semak-semak,”kata Hendrianto.

Dia juga mengatakan, satu dari dua pelaku merupakan residivis pencurian di laut.

“Abdul Gani ini adalah residivis pencurian di laut,” katanya.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kedua pelaku dikenakan pasal 363 KUHP pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.(rm/trb)

Polsek Sekupang Tangkap Penipu Penyalur Tenaga Kerja SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Dua orang Caca dan Ajah alias Bunda, diamankan Polsek Sekupang terkait kasus penipuan yang melibatkan sebanyak 140 orang warga Batam yang akan diperkerjakan di Singapura. Dua orang ini diduga sebagai pengelola tempat penyalur pekerja tersebut.

“Sebanyak 140 orang ini semuanya warga Batam, warga Batam yang mau bekerja di Singapur. Alasannya mau training kerja kasino,” ujar kapolsek Sekupang, Kompol Oji Fharozi, tadi malam.

Ia mengatakan pengakuan dari keduanya bahwa calon pekerja ini akan diperkerjakan di sebuah Casino di Singapura. ”Alasannya untuk diperkerjakan di Casino, training Casino di Singapura. Namun secara data dokumen mereka tidak memiliki badan hukum,” ujar Oji. Oji menjelaskan bahwa kasus ini tidak termasuk kasus TKI, melainkan kasus peni-

POLSEK Sekupang amankan penipu tenaga kerja

puan. ”Tidak ada masuk ke TKI, karena belum terjadi ke Pelabuhan untuk berangkat ke Singapura. Kalau penipuan masuk,” kata Oji. Menurut keterangan dari dua orang yang diamankan, didapat pengakuan bahwa para calon pekerja ini dimintai biaya Rp 900 ribu sampai Rp 2 juta.

Dan semua calon pekerja ini berasal dari kota Batam.

Saat ini pihak kepolisian sedang mendalami kasus terse-

but, karena data dokumen yang didapat dari dua orang pengelola tersebut tidak memiliki dasar hukum. Namun pengakuan dari pengelola sudah pernah mengirim orang ke sana.

“Untuk dokumen-dokumen dari pihak pengelola, mungkin dia mau memperkejakan kesana itu dasar hukumnya tidak ada. Namun pengakuannya pernah mengirim orang kesana (Singapura), tapi legalitasnya tidak ada,” kata dia. (rm/iqbal)

SAGULUNG, RAKYAT MEDIA-Tiga pemuda Anak Baru Gede (ABG) menjadi pelaku pencuri burung peliharaan warga, masing-masing berinisial Ra (18), Ras (16) dan Ep (16). Ketiganya diringkus polisi di kawasan SP Plaza Sagulung, pada Senin (25/9) sekira pukul 22.00 WIB lalu.

Ketiga ABG ini memanfaatkan musim pencandu burung yang sekarang lagi marak-maraknya di daerah Sagulung dan Batuaji. Untuk melancarkan aksinya, ketiga lelaki ini nekat merental dua unit mobil Terios putih nopol BP 1234 DF dan Xenia warna putih nopol BP 1831 GC. Pada saat penangkapan, polisi juga mendapati 8 ekor berbagai jenis beserta sangkarnya. Karena ketahuan beraksi, kedua mobil rentalan itu pun diamuk massa hingga kaca depan dan belakang hancur berantakan.

Kapolsek Sagulung, AKP Hendrianto menuturkan, pada awalnya pihaknya mendapat laporan adanya pencuri burung sering beraksi di wilayah Sagulung. Dan ternyata bukan hanya di Sagulung saja tetapi di seluruh Batam.

Guna menyelidiki laporan tersebut, anggota buser Polsek Sagulung memancing untuk membeli agar pelaku datang ke kawasan SP Plaza. Karena diketahui kalau pelaku ini mencuri sudah berbulanbulan.Menurut keterangan tiga pemuda kepada polisi, lanjutnya Hendrianto lagi,

Ilustrasi : sejenis burung yang diamankan polsek Sagulung

sudah sering mencuri dan nekat menggunakan mobil rental dengan secara bergantian. Tapi yang lebih parahnya lagi, bukan hanya burung saja yang diembat, namun apa yang letak di teras warga seperti tabung gas, mesin cuci maupun sandal juga digondol mereka.

“Ketiga pemuda ini cukup rapi mainnya. Soalnya mereka ini melakukan aksinya memakai dua unit mobil rentalan dengan cara bergantian di seluruh perumahan kota Batam. Yang lucunya, tak hanya burung yang diembat tapi ada juga mesin cuci,

tabung gas. Pokokonya apa yang terletak diambil dari depan rumah warga,” kata Hendrianto, Rabu (27/9/2017) pekan lalu.

Dari keterangan pelaku, lanjut Hendriyanto, burung hasil curian tersebut kemudian dijual secara online di media sosial (Medsos) dengan harga mulai Rp 1 juta hingga Rp7 jutaan. Hasil curian ini pun dijual tergantung jenis burungnya, seperti burung love bird, murai batu dan kenari. Selain terjual, ada juga ekor burung kita amankan tapi burung tersebut sudah diambil pemiliknya. (*)

Jambret Tarik Kalung Wanita di TOS 3000 Dihajar Warga LUBUK BAJA, RAKYAT MEDIA-Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja mengamankan seorang pelaku jambret di kawasan Jodoh. Pelaku tertangkap tangan saat melakukan penjambretan terhadap korbannya. Saat ini, pelaku yang diketahui bernama Al Ghazali (29) tersebut mendekam di Polsek Lubuk Baja untuk proses lebih lanjut.

Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja Iptu Awal Syakban Harahap mengatakan, pelaku cukup sadis dalam melakukan aksi kejahatannya. Saat ditangkap, pelaku mencoba menarik perhiasan emas yang dipakai korban. ”Pelaku ini tergolong nekat, dia menarik secara paksa kalung emas yang dipakai korban. Saat tarik-tarikan itu terjadi korban kemudian berteriak minta tolong,” sebut Awal, Selasa (26/9/2017) siang.

Cerita ini bermula ketika korban selesai belanja dari kawasan Tos 3000 Jodoh Minggu (24/9/2017) lalu. Usai berbelanja, korban menuju parkiran untuk mengambil sepeda motornya.

Saat perjalanan pulang, tiba-tiba pelaku dari arah belakang menarik kalung korban. Di sana pelaku mulai nekat, dia

LOKASI Pasar Tos 3000 Jodoh Kota Batam

tidak mempedulikan lagi ýkalau aksinya itu sudah diketahui orang lain. ”Dia tetap nekat dan berusaha kabur. Kemudian dikejar oleh anggota sekuriti di sekitar sana. Beberapa saat kemudian dia berhasil diaman-

kan,” sebutnya.

Saat di tangkap, banyak warga yang hendak menghakimi pelaku. Agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan, petugas keamanan di sana akhirnya meminta tolong kepada pihak

kepolisian agar segera di amankan. ”Setelah mendapatkan laporan, kita langsung tangkap pelaku,” seut Awal lagi.Akibat perbuatan tersebut, pelaku harus berurusan dengan pihak kepolisian.(rm/trb)

CMYK

RAKYAT MERANTI

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

DPRD Sahkan APBD-P Meranti 2017 Sebesar Rp 1,089 Triliun

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim berjabat tangan dengan Ketua DPRD Meranti

BC Selatpanjang Tangkap Barang Seludupan SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kepala KPPBC Tipe Pratama Selatpanjang Widyo S mengaku kesulitan melacak siapa pemilik barang ilegal yang berhasil diamankan. Pasalnya, barang-barang tersebut dibawa oleh penumpang dan diantar tukang becak.

“Terkadang ditumpangkan di feri tanpa pemilik. Dibawa 1 sampai 2 karton,” kata Widyo.

Ditambahkan Widyo, barang ilegal (hp dan rokok tanpa cukai) itu terkadang ditemukan di becak-becak warga.

Atau kadang ditinggalkan di pinggir-pinggir pelabuhan rakyat tanpa pemilik pasti.”Tak mungkin ditanya ke tukang becak. Atau saat kita menyusuri pantai, ditemukan barang tanpa pemilik dan tak ada yang mau mengaku,” aku Widyo.

Widyo juga mengaku KPPBC Selatpanjang sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penegahan. Hanya saja banyak barang ilegal ini tidak naik dari pelabuhan resmi, atau dari pelabuhan tikus. Kebanyakan barang ilegal masuk dari Kepulauan Riau. Sudah banyak kali barang itu ditangkap dan dimusnahkan.

Masih menurut Widyo, dalam aturannya, 1 orang penumpang hanya boleh membawa barang tentengan atau barang pribadi seharga $250 (US Dollar). Kalau lebih di atas itu, penumpang dikenakan bayaran pajak dan perizinan lain sesuai aturan berlaku. “Sementara barang yang masuk di Selatpanjang nilainya besar tapi tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi,” ujar Widyo. ***

PETUGAS Bea Cukai memeriksa barang tangkapan

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIAKetua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan SE, mengetuk palu pengesahan Perda APBD Perubahan Tahun 2017, setelah melalui pembahasan alot antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD, dengan total angka Rp 1,089 Triliun, Senin malam 25 September 2017.

Hadir dalam Sidang Paripurna itu Wakil Bupati, Drs H Said Hasyim bersama unsur Forkopimda lainnya, para Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa, serta unsur ormas, adat, paguyuban, keagamaan, LSM, Pers dan lainnya.

Agenda pengesahan APBD-P 2017 diawali dengan mendengarkan kesimpulan dari pembahasan Ranperda APBD-P yang dibacakan oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD Mashisyam, S.Kom. Setelah mendengarkan laporan tersebut, selanjutnya Ketua DPRD selaku pimpinan sidang bertanya kepada seluruh anggota yang hadir untuk diteruskan kepada pengesahan.

Pada kesempatan itu, sebagian besar anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju, sedangkan dua anggota DPRD lainnya, yakni Hafizan Abas S.Ag dan Maaruf Syafii menyatakan tidak set-

uju dan keluar (walkout) dari ruang sidang.

Saat interupsi sebelum keluar dari ruang sidang, Hafizan Abas menjelaskan alasan penolakannya terhadap pengesahan APBD-P 2017 tersebut, yakni karena dalam Perda APBD-P 2017 itu tidak dianggarkan bantuan honorarium bagi para guru madrasah yang bernaung di bawah Kementerian Agama.

Meski dua anggota DPRD tersebut menyatakan Walkout, Sidang pengambilan keputusan itu tetap dilanjutkan, Ketua DPRD Fauzi Hasan menyampai kan bahwa apa yang menjadi keinginan pak hafizan abas hal itu sudah di sampai kan atau diusul kan semua fraksi melalui perwakilan badan anggaran, namun terbentur nya dg kondisi keuangan daerah saat ini, dan ketua DPRD Fauzi Hasan melanjutkan dengan mengetuk palu tanda disahkannya Ranperda APBD Perubahan 2017 menjadi Perda APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017.

Adapun rincian APBD-P Kabupaten Kepuluan Meranti tahun 2017, yakni Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 93,6 Miliar Rupiah lebih, Dana Perimbangan 834,5 Miliar Rupiah lebih, Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Pemda Meranti Salurkan Bantuan di Tiga Titik Lokasi Kebakaran

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim memberikan bantuan kebakaran

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyalurkan bantuan bagi para korban kebakaran di tiga titik lokasi, yakni di Jalan Nusa Indah Selatpanjang Selatan, Jalan Nelayan Selatpanjang Kota dan Desa Alai, Kecamatan Tebingtinggi Barat.

Kegiatan penyaluran bantuan korban kebakaran di Jalan Nusa Indah Selatpanjang Selatan dan Jalan Nelayan Selatpanjang Kota, dipimpin Wakil Bupati, Drs H Said Hasyim, Selasa 26 September 2017 kemarin. Sedangkan di Desa Alai, dipimpin Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Drs H Tengku Akhrial, Rabu 27 September 2017.

Kalaksa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, M Edy Afrizal SE MH, kepada wartawan, Rabu 27 September 2017 mengungkapkan, penyerahan bantuan itu bertujuan untuk meringankan beban musibah dan mengurangi kesedihan keluar-

ga para korban.”Bantuan logistik melalui BPBD Kepulauan Meranti berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan bantuan lainnya dari Pemda melalui Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti,” ungkapnya.

Para korban kebakaran di tiga titik lokasi itu, jelas Edy Afrizal, masing-masing menerima bantuan berupa kasur lipat, beras, minyak makan, paket perlengkapan makan cepat saji, paket peralatan dapur dan lainnya.

Kebakaran yang terjadi di Jalan Nusa Indah Selatpanjang Selatan, ujarnya, tidak hanya menyebabkan kerugian materil, namun juga korban jiwa, yakni seorang ibu rumah tangga dan dua anak balita, yang tidak sempat menyelamatkan diri karena terkunci di dalam rumah.

Sedangkan peristiwa kebakaran di Jalan Nelayan, Kelurahan Selatpanjang Kota, terjadi di bangunan rumah bertingkat milik Supendi pada Ju-

mat 15 September 2017 lalu, menyebabkan kerugian materil berupa satu unit sepeda motor, dua unit sepeda, dan sejumlah barang berharga lainnya.

Atas rentetan musibah itu, Wakil Bupati Drs H Said Ha syim mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban.

Dia berharap keluarga korban tabah dan peristiwa itu menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati.

“Semoga bantuan darurat ini dapat digunakan segera dan bermanfaat,” harapnya, didampingi Anggota DPRD, Lindawati, Kalaksa BPBD, M Edy Afrizal, Camat Tebingtinggi, Rizki Hidayat SSTP MSi, Kabid Bantuan Sosial Dinas Sosial, Azwan MPd dan lainnya.

Sementara itu, Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Drs H Tengku Akhrial, memimpin penyaluran bantuan bagi korban kebakaran di Jalan Abdul Azis, Desa Alai, Kecamatan Tebingtinggi Barat, pada hari yang sama peristiwa kebakaran.

Kebakaran di Desa Alai itu menghabiskan bangunan dapur rumah milik Herlizon, pada pukul 10.00 WIB. Beruntung upaya pemadaman api cepat dilakukan, sehingga tidak menghabiskan seluruh bangunan rumah.”Yang terbakar adalah bangunan dapur rumah seluas 8 x 5 meter milik Bapak Herlizon umur 50 tahun. Kerugian sekira 15 juta rupiah, yang disebabkan api kayu bakar di dapur rumah,” ungkap Kasi Damkar BPBD Kepulauan Meranti, Edi SH.(rm/moc)

RSUD Meranti Raih Juara 2 Nasional Promosi dan Konseling KB SELATPANJANG, RAKYAT MEDIARumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti berhasil meraih juara 2 tingkat nasional lomba promosi dan konseling Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pasca keguguran di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL ) Rumah Sakit Tipe C.Prestasi ini di torehkan saat puncak peringatan hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (26/9/2017) pekan lalu.

Penghargaan tersebut dijemput oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepulauan Meranti, Drs Asrorudin bersama Direktur RSUD Kepulauan Meranti, Drg Ruswita yang diserahkan oleh kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty.

Direktur RSUD Kepulauan Meranti, Drg Ruswita mengatakan rumah sakit yang dipimpinnya ini merupakan

sah 161, 629. 066.372 Miliar Rupiah lebih, dengan Total anggaran 1,089,846.683.801Triliun Rupiah.

Kemudian Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung 511,861.609.982 Miliar rupiah. Belanja Langsung 555,977.272.267 Miliar rupiah dengan Total 1,067.838.882.249 Triliun rupiah. Sedangkan Surplus tercatat 22.007.801.552 Miliar Rupiah. Penerimaan Pembiayaan 21,440.467.695 Miliar rupiah. Silpa 43,448.269.247 Miliar Rupiah.

Menyikapi keputusan itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim, menyampaikan apresiasi atas pengesahan APBD-P Tahun 2017. Dikatakannya, APBD-P yang disahkan itu merupakan perwujudan dari kebutuhan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi terkini di daerah.

Kondisi itu, jelas Wakil Bupati, terjadi penurunan penerimaan dan terjadi pergeseran anggaran. Selanjutnya dengan pengesahan anggaran itu Wakil Bupati berharap dapat segera digunakan untuk mengakomodir semua kepentingan prioritas masyarakat.”Pengesahan ini merupakan suatu keputusan yang sudah dinantinantikan oleh masyarakat untuk dapat dimanfaatkan,” ujar Said. (rm/ril humas).

RSUD tipe C yang mendapatkan peringkat pertama di Propinsi Riau dan peringkat kedua nasional dalam perlombaan promosi dan konseling Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan. ”Penghargaan ini sudah merupakan prestasi yang sangat membanggakan,” kata Ruswita.

Ruswita juga berharap keluarga konseling promosi dan Konseling Keluarga Berencana menjadi yang terbaik.

Dengan prestasi ini, dia berjanji tetap konsen dengan mengedepankan program keluarga berencana.Serta terus meningkatkan mutu pelayanan RSUD Kepulauan Meranti saat ini sudah memiliki Pos KB sebagai tempat pelayanan serta fasilitas pendukung lainnya.

Didukung tenaga ahli dibidang KB, poli KB maupun ruang KB. menurutnya konseling yang baik meningkatkan keberhasilan KB dan membuat klien menggunakan kontrasepsi lebih lama.

Serta mencerminkan baiknya kualitas pelayanan yang diberikan.

PARA pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti

Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepulauan Meranti, Drs Asrorudin mengungkapkan rasa bangga dan senang.

Ia berharap kedepan harus lebih

meningkatkan lagi, paling tidak bisa mempertahankan yang diraih hari ini.

Mantan Camat Tebing Tinggi ini juga mengajak semua pihak untuk lebih giat mensosialisasikan dan mengajak masyarakat menjalankan program keluarga berencana.(rm/grc).

WAKIL Bupati meranti Said Hasym (tengah)

Wakil Bupati Hadiri Pisah Sambut Kapolres Kepulauan Meranti SELATPANJANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim menghadiri acara pisah sambut Kapolres Kepulauan Meranti dari AKBP. Barliansyah, SIK kepada AKBP. La Ode Proyek, SH, di Aula Afifa Sport Center, Jalan Banglas, Selatpanjang, Rabu malam 27 September 2017.

Wakil Bupati dalam sambutannya mengucapkan selamat bertugas kepada Kapolres yang baru, AKBP. La Ode Proyek, SH dan selamat sukses di tempat baru kepada AKBP. Barliansyah SIK, yang diamanahkan sebagai Kapolres Siak.

Wabup menyampaikan apresiasi kepada AKBP. Barliansyah, SIK, karena selama bertugas di Kepulauan Meranti telah banyak memberikan kontribusi, khususnya dalam menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban serta dukungan terhadap Pemkab Kepulauan Meranti dalam berbagai kegiatan pemerintahan.

“Selamat jalan AKBP. Barliansyah semoga semakin sukses di tempat yang baru (Polres Siak, red),” ujarnya.

Kondusifitas yang selama ini tercipta di wilayah Kepulauan Meranti hendaknya terus terjaga. Untuk itu ia berharap besar kepada Kapolres yang baru AKBP. La Ode Proyek, SH, dapat melanjutkan tugas pendahulunya AKBP. Barliansyah, SIK, yang dianggap berhasil meredam berbagai gejolak yang terjadi serta menekan angka kriminalitas.

Dikatakan Wabup, sebagai satu-satunya daerah Kepulauan di Riau, Meranti telah menjadi pusat perdagangan barang-barang dari negara tetangga, Malaysia dan Singapura, dimana masyarakat sangat bergantung dari pasokan bahan pokok dan makanan dari negara tetangga yang dinilai lebih murah dan berkualitas. Sebagai institusi yang menjaga keamanan di wilayah Kepulauan Meranti, Polri diminta lebih bijak dalam melakukan penindakan.

Begitu juga terhadap kasus Illegal Logging, dimana masyarakat juga sangat bergantung pada kayu hutan, bukan untuk di jual tapi untuk kebutuhan hidup. Wabup berharap Kepolisian dapat memberikan pengertian karena masyarakat butuh pembinaan.

“Masyarakat Kepulauan Meranti yang majemuk hidup rukun dan damai, potensi gesekan yang sering terjadi hanya karena masalah perut, selebihnya relatif aman,” kata Wakil Bupati.

AKBP. Barliansyah, SIK yang telah resmi menjabat sebagai Kapolres Siak beserta istri, mengucapkan mohon pamit kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti. Ia mengaku merasa sedih meninggalkan daerah ini yang menjadi tempat tugasnya selama kurang lebih 1,5 tahun. Baliansyah merasa dirinya telah menjadi bagian dari masyarakat, dimana selama bergaul esensi kekeluargaan begitu kuat ia rasakan.

“Saya mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah prilaku dan cara bergaul atau sesuatu yang tidak berkenan di hati masyarakat, mohon maaf sebesar-besarnya, saya sangat sedih harus meninggalkan Meranti karena seluruh masyarakat meranti merupakan bahagian dari diri saya,” ujar Barliansyah.(rm/moc).

CMYK

7

RAKYAT PASBAR

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

31 Nagari Persiapan di Pasaman Barat Akan Defenitif Pada 2018 PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan 31 nagari persiapan (desa) sudah definitif pada tahun 2018 mendatang.”Dari 72 nagari persiapan maka setengahnya kita menargetkan akan definitif. Kepada para pejabat Walinagari diharapkan mempercepat seleksi perangkat nagari yang ada,” kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran di Simpang Empat, Sabtu (30/9/2017).

Menurutnya saat ini sudah delapan kecamatan yang sudah melakukan pelantikan perangkat nagari.

Tinggal tiga Kecamatan lagi yakni Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau dan Kecamatan Lembah Melintang.Ia menyebutkan saat ini Pasaman Barat telah melakukan penataan nagari sebanyak 72 nagari ditambah nagari induk 19 total seluruhnya 92 nagari.

Ia bertekad pemekaran nagari harus menjadi definitif. Tentunya untuk menjadi nagari defenitif harus

didukung oleh semua pihak.”Saya bertekad penataan nagari di Pasaman Barat bisa definitif setengah dari nagari yang ditargetkan. Untuk itulah, pengangkatan perangkat nagari ini tidak bisa main-main. Ada beberapa syarat yang harus kita lewati sebelum menjadi nagari definitif. Membentuk perangkat nagari, menentukan nagari dan perangkat yang sudah kita lantik di delapan kecamatan itu harus bekerja dengan maksimal,” katanya.

Sebelumnya di Kecamatan Kinali hanya ada satu nagari yakni Nagari Kinali. Setelah dilakukan penataan di Kecamatan Kinali ada penambahan 15 nagari yakni Nagari Persiapan IV Koto Barat Nagari Persiapan Sigunanti, Nagari Persiapan Bancah Kariang, Nagari Persiapan Mudiak Labuah dan Nagari Persiapan Tandikek.

Selain itu Nagari Persiapan Langgam Saiyo, Nagari Persiapan V Koto, Nagari Persiapan VI koto Selatan, Nagari Persiapan VI Koto Utara, Na-

gari Persiapan Bandua Balai, Nagari Persiapan Bunuik, Nagari Persiapan Padang Canduah, Nagari Persiapan limau Puruik, Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya, Nagari Persiapan Langgam Sepakat. ”Jika kita kalkulasikan penataan nagari ini banyak menyerap lapangan kerja. Makanya saya berharap kepada perangkat nagari ini bukan hanya tempat anda bekerja saja. Karena bisa tidaknya nagari tersebut defenitif tergantung pada perangkat nagari,” ujarnya.

Ia menjelaskan tim dari Pemerintahan Provinsi Sumbar sudah meninjau nagari persiapan di Pasaman BaratKedatangan tim dari Sumbar untuk melihat kesiapan Pasaman Barat untuk membentuk nagari persiapan menuju defenitif.

Ia mengingatkan kepada pejabat wali nagari persiapan untuk bekerja secara maksimal, karena kedatangan tim untuk melakukan survei tanpa diketahui oleh perangkat nagari.”Untuk itulah saya minta kepada pejabat wali nagari dan per-

BUPATI Pasaman Barat Syahiran memimpin rapat

angkat nagari untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju nagari definitif,” tegasnya.

Selain itu, jika ada nagari yang ingin melakukan perubahan nagari nagari masih bisa dilakukan. Ada

ketentuan untuk mengubah nama nagari tersebut sebelum menjadi nagari definitif tersebut.

Sekarang ini nama nagari persiapan sebagian besar masih diambil dari nama jorong atau desa sebelum-

nya.”Rembukkanlah jika ingin mengubah nama nagari persiapan tersebut sebelum menjadi nagari definitif. Ada prosedurnya dan nanti kita konsultasikan dengan pihak Provinsi Sumbar,” jelasnya. (rm/ant).

Pemkab Pasaman Barat Bentuk Penutupan Pekan Tim khusus Permudah Perizinan Muharram di Pasbar

PULUHAN masyarakat demo di Kantor BPN Pasaman Barat

Masyarakat Demonstrasi ke BPN Pasaman Barat PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Ratusan masyarakat Jorong Pasaman Baru, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), melakukan demonstrasi menuntut Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat membatalkan sertifikat lapangan bola atas nama Firman Oemar, di Simpang Empat, Kamis (28/9/2017). Masyarakat menilai tanah tersebut milik negara dan sudah digunakan sebagai lapangan bola sejak tahun 1954 hingga saat ini.

Permintaan pembatalan sertifikat tersebut muncul sejak beberapa waktu belakangan. Sebab sejumlah masyarakat merasa resah karena lapangan sepak bola yang sudah ada sejak lama tiba-tiba diterbitkan sertifikatnya oleh BPN Pasaman Barat atas nama Firman Oemar.

Menurut koordinator aksi, Helju Sepli Tuhari aksi damai itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas terbitnya sertifikat tanah seluas 10.917 meter persegi atas nama Firman Oemar.Sebab, sertifikat yang bernomor 03.17.01.01.1.09409 atas nama Firman Oemar yang diterbitkan oleh BPN Pasaman Barat itu diduga tidak sesuai dengan prosedur.

“Kami menduga penerbikan sertifikat itu ada permainan,” tegasnya.

Padahal sebelumnya lahan tersebut merupakan lapangan bola dan digunakan oleh masyarakat setempat dan pelajar di tiga sekolah untuk kegiatan olahrga.Dalam orasi dan tuntutannya masyarakat meminta BPN Pasaman Barat segera mencabut sertifikat tersebut.

Mereka menilai tanah tersebut milik negara dan bukan milik perorangan. Sementara itu akibat munculnya kepemilikan lahan tersebut mereka menilai menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat.

Atas nama masyarakat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian dengan alasan pengalihan fungsi lapangan olahraga.

“Kami akan terus berjuang untuk masyarakat karena segala aktifitas banyak di lapangan sepak bola itu. Kami minta Pemkab Pasaman Barat segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak maka aksi lebih besar akan kami lakukan selain menggugat ke Pengadilan Negeri,” tegasnya.

Sementara itu kepala Kantor BPN Pasaman Barat, Rita Satra mnegatakan pihaknya menerbitkan sertifikat tersebutbkarena dinilai sudah memenuhi syarat dan ketentuan.

Pihaknya mempersilahkan masyarakat untuk melakukan gugatan sesuai jalur hukum yang ada.Sebelum unjuk rasa selesai massa sempat melemparkan puluhan telur busuk dan air mineral ke arah kantor BPN Pasaman Barat sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap penerbikan sertifikat tersebut.

Usai melakukan aksi di depan Kantor BPN, masyarakat juga melakukan aksi damai di kantor bupati setempat.Aksi itu disambut oleh Asisten II Pasaman Barat, Yudesri Kepala Kesbangpol, Edison Zalmi, Kepala Satpol PP dan Edi Murdani.

Saat pertemuan dengan jajaran Pemkab Pasaman Barat, sejumlah masyarakat meminta Pemkab Pasaman Barat dapat membantu masyarakat agar tuntan dikabulkan.”Masalah ini akan kita pelajari dahulu dan kami sepakat akan membantu masyarakat. Permasalahan ini akan kita bahas dengan pimpinan secepatnya. Selain itu juga akan memantau aktifitas di lapangan bola itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Asistes II, Yudesri.

Pihaknya juga mempersilahkan masyarakat menggugat ke PN Pasaman Barat atas penerbitan sertifikat itu.”Untuk membatalkan sertifika tentu tidak bisa kami lakukan dan silahkan gugat ke PN Pasaman Barat. Yang jelas kami Pemkab Pasaman Barat siap membantu masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kasubag Dal Ops Polres Pasaman Barat, AKP Muzhendra mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga kemanan dan ketertiban. Jangan berbuat anarkis dan ikuti prosedur yang ada.”Kami berterima kasih kepada peserta aksi karena penyampaian tuntutan berjalan tertib dan aman,” katanya didampingi Kasubag Humas, Iptu Junaidi.(rm/rbs).

SIMPANG EMPAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, membentuk tim khusus untuk mempermudah kelancaran pengurusan perizinan di daerah itu.

Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Manus Handri ketika mengadakan sosialisasi tim tersebut di Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu (DPMPSP), Kamis, mengatakan tim khusus yang sudah dibentuk harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tim Khusus perizinan tersebut harus memiliki perbedaan dengan perizinan sebelumnya. Karena, soal perizinan selama ini memang tidak efektif dan kadang kala ada perizinan melalui bupati.

“Padahal kita sudah memiliki dinas untuk menangani perizinan tersebut. Sekarang pola harus berobah, tidak ada lagi perizinan melewati perangkat daerah. Perizinan harus melewati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan dan bermuara di DPMPSP,” tegas Manus Handri.

Ia mengatakan , pola perbaikan perizinan yang dilakukan sudah mulai aktif pada bulan mendatang. Tim jhusus yang

Berjalan Sukses

SEKRETARIS Daerah Pasaman Barat, Manus Handri ketika mengadakan sosialisasi

berasal dari tim teknis seluruh OPD minimal selama dua jam harus berada di DPMPSP. Hal ini dilakukan agar efisiensi perizinan berjalan sesuai dengan rencana.

“Dari pemaparan yang kita dengar ketika rapat bersama tim teknis OPD tadi ada beberapa kendala dalam kepengurusan izin ini. Seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diurus warga ketika bangunan sudah 70 persen. Padahal itu tidak benar.

Dengan adanya tim ini kita bisa bekerja berkoordinasi antar OPD dan bermuara di DPMPSP,” katanya.

Begitu juga dengan izin pendirian tower, kadang ada yang melakukan atau mengurus izin ketika tower sudah hampir siap. Sementara jika tidak diberikan izin, itu untuk masyarakat

Pasaman Barat juga.

“Yang merekomendasikan izin tower ini terletak di Dinas Komunikasi dan Informasi. Dengan adanya koordinasi ini perizinan akan mudah kita lakukan, tanpa menyepelekan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk itulah perlu sekali kita bentuk tim khusus ini, sehingga banyak perusahan dan banyak masyarakat bisa kita layani dengan cepat dan mudah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPMPSP, Syahnan menjelaskan tim khusus itu untuk mematuhi SOP yang sudah ditetapkan.

Jika kepengurusan selesai selama 15 hari atau 30 hari harus dipatuhi.”Dengan adanya tim ini kita akan pastikan bisa mematuhi SOP yang sudah dibuat,” katanya.(rm/robbi).

PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Malam penutupan kegiatan Pekan Muharram 1439 Hijriah/2017 Masehi, di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat berjalan sukses pada Selasa (26/9) malam. Kegiatan ditutup secara resmi oleh Bupati Pasbar H. Syahiran, setelah kegiatan tersebut berjalan seminggu yang dimulai dari tangggal 19 September hingga 26 September.

Untuk memeriahkan Pekan Muharram tersebut, ada ada 7 cabang lomba yang digelar, yakni pembacaan ayat-ayat pendek, praktek wudhu, praktek sholat fardu, peragaan busana muslim, dakwah, bintang qasidah, dan terjemahan alquran. “Tahun ini ada 7 cabang perlombaan dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi cabang yang dilombakan, kita juga apresiasi kegiatan ini. Berkat kerjasama semua pihak kegiatan berjalan sukses,”urai Syahiran.

Ia melanjutkan, tujuan kegiatan tersebut dalam rangka mendorong semangat untuk belajar, disamping belajar juga menjadi amal untuk di akhirat nantinya. “Selain itu ajang ini juga untuk mencari bakat anak-

anak sehingga tidak alergi dengan nuansa islam,” kata Syahiran. Lebih jauh Ia juga mengatakan bahwa hadiah dari perlombaan, tersebut jangan dijadikan ukuran. Bagi yang menang jangan merasa bangga dan bagi yang kalah jadikan kegagalan yang tertunda.

“Kegiatannya sangat bagus sekali untuk meningkatkan iman kepada Allah SWT, jadikan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan tahun depan lebih baik dari tahun ini.

Menang kalah dalam kompetisi itu biasa,”ucap Syahiran.

Selain itu, kegiatan Pekan Muharam jangan hanya dilaksanakan secara seremonial melainkan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari.

“Kita dianjurkan untuk senantiasa bersyukur dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. Selain itu juga dianjurkan untuk selalu mengingat yang maha pencipta alam semesta ini dengan memperbanyak beristigfar. Mudahmudahan dengan memperbanyak istigfar, semua kesulitan akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah SWT,” ungkap Syahiran.(rm/ril humas).

Disdukcapil Pasaman Barat “Jemput Bola” Layani Akta Kelahiran

DISDUKCAPIL Pasaman Barat “Jemput Bola” Layani Akta Kelahiran

PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) “jemput bola” memaksimalkan layanan pengurusan akta kelahiran sampai ke tingkat jorong (lurah).

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasaman Barat, Yulisna mengatakan terobosan ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Pasaman Barat, Syahiran dengan bukti setiap kegiatan bupati kelapangan selalu diikuti dengan layanan administrasi kependudukan terutama akta kelahiran.

“Benar, upaya mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat melalui pelayanan langsung ke tingkat Jorong sudah lama kita lakukan, namun saat ini frekuensinya kita tingkatkan yang semula satu tim menjadi dua bahkan tiga tim setiap harinya,” katanya.

Ia mengatakan bahwa menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap anak yang lahir berhak memperoleh identitas dan status hukum melalui akta kelahiran, dan negara atau pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya.

Namun hak anak ini baru dapat diberikan bila ada laporan tentang kelahiran anak

tersebut, yang tentunya ini menjadi kewajiban para orang tua.Ia menyebutkan laporan mengenai kelahiran anak seharusnya dilakukan dalam waktu 60 hari sejak kelahiran, namun tingkat kesadaran untuk mematuhi ketentuan tersebut masih rendah, dan biasanya baru diurus saat dibutuhkan.

Hal itu selalu terkesan menjadi urusan yg sangat mendesak. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Pasaman Barat, tetapi secara umun menjadi persoalan nasional.

Untuk terwujudnya pemenuhan hak anak atas akta kelahiran pihaknya tahun ini telah ditetapkan target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sebesar 85 persen.

Hingga saat ini Pasaman Barat baru mencapai 63, 8 persen dari lebih kurang 147.000 anak sehingga diperlukan berbagai upaya percepatan pencapaian target.

Pihaknya sejak bulan Juli telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan pelayanan akta kelahiran.”Mudahmudahan tidak ada anak ladi di Pasaman Barat yang tidak punya akta kelahiran. Kita akan terus meningkatkan layanan kepada masyarakat,” katanya. (rm/robbisam).

BUPATI Pasaman Barat Syahiran (tengah) bersalaman

Pemda Ajak Warga Nonton Film G 30 S PKI SIMPANG EMPAT., RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bawah Kepemimpinan Bupati Syahiran dan Wakil Bupati Yulianto mendukung pemutaran film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia ( G 30 S PKI). Syahiran melalui Asisten I Afrizal Azhar mengajak seluruh ASN dan masyarakat Pasbar untuk nonton bareng (nobar) pada Kamis (28/9) malam di halaman kantor bupati setempat.

Disebutkan Afrizal, pemutaran film G 30 S/PKI adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Selain itu, memperdalam kesadaran terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia. “Nobar ini melibatkan seluruh ASN serta masyarakat Pasbar yang punya waktu malam Kamis, untuk membangkitkan semangat kebangsaan kembali,” sebutnya. Dikatakan Afrizal Azhar, tidak hanya sekedar menyuruh untuk menonton. Bagi bangsa Indonesia, film G30S/PKI memiliki makna yang besar.

Karena film itu mengingatkan kepada kekejaman yang pernah dilakukan oleh PKI dan pengkhianatan PKI terhadap bangsa Indone-

sia. “Pelarangan terhadap komunisme di Indonesia masih berlaku dan sudah sangat jelas. Dan agar bangsa Indonesia senantiasa mengingatkan bahayanya PKI, tidak salah kalau kita menonton kekejaman film G30S/PKI,” kata dia menambahkan. Dia juga mengaku setuju adanya keinginan untuk membuat film G30S/PKI versi baru.

Yaitu versi yang lebih sesuai dengan generasi milenia seperti usulan Presiden Joko Widodo. Tetapi film itu tidak boleh merusak esensi komunisme yang penah dua kali berkhianat terhadap bangsa Indonesia. “Film baru itu harus mampu merangkum berbagai kejahatan PKI yang pernah terjadi di Indonesia.

Apalagi, PKI bukan hanya menjadi persoalan umat Islam, tapi sudah menjadi masalah bagi bangsa Indonesia,” ungkapnya. Selain itu, PKI bukan hanya persoalan yang terjadi di Jakarta saja. Tetapi juga di kampung, untuk itulah pada tanggal 30 September besok Pemda Pasbar menghimbau warga menaikkan bendera setengah tiang. “Sebagai sikap duka cita kita yang mendalam”tutur Afrizal Azhar.(rm/ril)

RAKYAT RIAU

CMYK

KORAN UMUM

Senin, 2 -Online 9 oktober 2017, MINGGU I Portal Media : www.rakyatmediapers.co.id

Website: www.rakyatmediapers.co.id Senin, 2 - 9 Oktober 2017, MINGGU I

8 8

Edisi : # 213 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Terkait Korupsi Askes Batam Rp208 M

Ahmad Dahlan Diperiksa Penyidik Kejati Enam Jam TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Walikota Batam, Ahmad Dahlan kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Kamis (14/8) sekitar pukul 10.00 WIB. Dahlan dimintai keterangan mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Batam di Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) senilai Rp208 miliar.

Selain Dahlan, sedianya tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Kepri juga akan memeriksa kembali mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Batam, Syafei SH bersama kuasa hukum Asuransi BAJ, M Nasihan SH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sebelumnya. Namun kedua tersangka tersebut mangkir dipanggil tim penyidik Kejati.

“Kedua tersangka tersebut akan kita panggil kembali melalui surat panggilan kedua untuk datang minggu depan,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferry Tass SH MHum Msi. Ferry Tass menjelaskan, pemeriksaan terhadap mantan Walikota

Batam, Ahmad Dahlan tersebut untuk diambil keterangannya sebagai saksi untuk melengkapi berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara dua tersangka dalam dugaan korupsi Askes di BAJ yang sudah ditetapkan tersebut.

“Pemeriksaan terhadap mantan Walikota Batam ini terkait kapasitas jabatannya saat itu, termasuk tentang proses kerjasama antara Pemko Batam dengan Perusahaan Asuransi BAJ menyangkut Askes tersebut,” ucap Ferry Tass.

Disampaikan, mantan Walikota Batam tersebut dalam proses penyidikan sebelumnya telah diperiksa bersama sejumlah pejabat Pemko Batam lainnya yang masih aktif.

Mereka diperiksa sebatas saksi untuk dimintai keterangan.

“Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam perkara ini masih terus kita lakukan hingga tuntas secara profesional dan proporsional,” ujar Ferry Tass.

Ditanya tentang ketidakhadiran kedua tersangka tersebut dalam pemeriksaan kali ini, Ferry Tass menyebutkan akan kembali menjadwalkan panggilan ulang (kedua). “Begitu seterusnya, hingga penjemputan paksa sesuai ketentuan hukum berlaku, jika yang bersangkutan masih juga tidak hadir pada panggilan ke-

Ahmad Dahlan Mantan Walikota Batam tiga, “ ujar Ferry Tass.

Kajati Kepri, Yunan Harjaka SH MH sebelumnya mengatakan penetapan kedua tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah terpenuhi. Kedua tersangka diduga telah melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan dana sebesar

Rp55 miliar. Dana itu merupakan kewajiban Asuransi BAJ ke Pemko Batam.

Dugaan korupsi bermula Pemko Batam memberikan jaminan kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan THL Kota Batam. Pemberian jaminan itu dituangkan dalam

Pencairan DD Kabupaten Natuna Tidak Terlaksana Akhir Bulan September 2017 NATUNA, RAKYAT MEDIA-Pencairan Dana Desa (DD) Tahap Kedua Tahun 2017 bagi 70 Desa di Kabupaten Natuna yang dijadwalkan oleh Pemerintah Pusat nampaknya tidak terlaksana hingga akhir Bulan September 2017 ini.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Mohd. Fadhly Azzuhry saat dijumpai diruang kerjanya, Jumat, 29 September 2017.

Fadhly menuturkan Kabupaten Natuna sampai saat ini masih menunggu penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dijadwal kan pada bulan

September sebesar Rp 22.846.238.000 atau 40 persen dari pagu Dana Desa untuk Kabupaten Natuna.

Sesuai persyaratan penyaluran, katanya, rata-rata realisasi penyerapan Dana Desa setiap Desa minimal 75 persen sesuai ketentuan pasal 100 ayat (5) PMK 50 Tahun 2017 sudah dipenuhi oleh seluruh Desa, begitu juga pelaporan kepada KPPN melalui aplikasi Online Monitoring System (OMPSAN) sudah selesai dilakukan oleh BPKPAD sejak 1 bulan yang lalu.

Hal ini berarti semua ketentuan dan persyaratan sudah diikuti oleh Kabupaten Natuna. “Berdasarkan berita diperoleh dari BPK-

PAD Kabupaten Natuna, Dana Desa akan mulai disalurkan pada minggu Pertama atau kedua Bulan Oktober Tahun ini,” ujarnya.

Hal yang melegakan Pemerintah Desa saat ini adalah Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III sudah mulai disalurkan sejak tanggal 25 September 2017 lalu. Perlu diketahui bahwa selain Dana Desa (DD) sumber keuangan Desa lainnya adalah ADD yang bersumber dari bagian dari Dana Perimbangan pada APBD Kabupaten Natuna yang dugunakan untuk mendanai Gaji, Tunjangan, Operasional dan beberapa kegiatan di bidang Pemerintahan, Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. (rm/ Ikhsan)

Perda Kota Batam Nomor 9 tahun 2006 tentang APBD Kota Batam tahun anggaran 2007, khusus menyangkut mata anggaran Askes dan THT bagi PNS termasuk THL. Dalam pelaksanaannya, Pemko Batam mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi BAJ dengan Nomor 03/Kontrak/LelangSEKDA/KPA/VIII/2007 (Pihak Pertama) dan Nomor 331/B.05-PK/VIII/ 2007 (Pihak Kedua) tanggal 1 Agustus 2007.

Terkait pengakhiran kerjasama dimaksud, ucap Yunan, pihak pertama (Pemko Batam) belum memenuhi proses berupa kewajiban pembayaran asuransi THT kepada PNS dan Tenaga Honor Daerah Pemko Batam (Wanprestasi).

Pemko Batam kemudian melakukan gugatan perdata terhadap Asuransi BAJ ke Pengadilan Negeri (PN) Batam melalui Jaksa Pengacara Negara Kejari Batam berinisial SYI (Syafei, selaku Kasi Datun). Hal itu tercatat dalam register perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.BTN tanggal 11 Juni 2013, kata Yunan.

Sambil menunggu keputusan pengadilan atas perkara aquo yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) tanggal 16 September 2013, pihak pertama (Pemko Batam) dan pihak Kedua

(PT Asuransi BAJ) dalam taraf mediasi (di luar sidang gugatan).

Dalam mediasi itu telah ada kesepakatan, Asuransi BAJ melakukan pembayaran sebagian kewajibannya sebesar Rp55 miliar.

Uang Rp55 miliar tersebut ditempatkan dalam rekening bersama (esorow accoun) inisial MONAS (M Nasihan) dan SYI (Syafei) Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejari Batam pada rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Menteng, Jakarta Pusat dengan nomor rekening 1220056789996, ungkap Yunan.

Kemudian SYI (Syafei) dan MONAS secara diam-diam telah melakukan transaksi penarikan dana sebanyak 31 kali dari rekening tabungan bersama tersebut sejak 3 Oktober 2013 hingga 13 Mei 2015. Penarikan uang itu tanpa ada perintah atau pemberitahuan dari pemberi kuasa, yakni Pemko Batam.

“Hasil penyidikan yang kita lakukan dari pemeriksaan sejumlah saksi dan didukung dua alat bukti yang cukup kuat, maka tim penyidik Kejati Kepri berkesimpulan untuk menetapkan MONAS (M Nasihan, Kuasa Hukum BAJ) dan SYI (Syafei) selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Batam sebagai tersangka,” kata Yunan.(rm/red)

Ajak Pelajar Peduli Masa Depan

Program BKKBN Lahirkan Generasi Muda Berwawasan Kependudukan BATAM, CENTER, RAKYAT MEDIA - Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Surya Chandra Surapaty mengajak pelajar untuk peduli akan masa depan. Salah satunya dengan mengikuti program BKKBN sehingga melahirkan generasi muda yang berwawasan kependudukan.

Demikian diserukan oleh Surya Chandra Surapaty saat memberikan materi “Revolusi Mental Wujudkan Generasi Muda Berwawasan Kependudukan”, Kamis (28/9) di Aula Hotel PIH, Batam Centre. Disampaikan, bahwa keberhasilan program BKKBN akan melahirkan generasi emas. Dan kelak generasi ini yang akan menjadi pemimpin di masa depan.

“Keberhasilan program BKKBN di kalangan generasi muda, akan melahirkan generasi yang berintegritas, percaya diri dan mampu menjadi yang terbaik,” ungkapnya saat memberikan motivasi kepada ratusan pelajar SMA sederajat yang hadir di kuliah umum tersebut.

Menurutnya, ledakan penduduk yang terjadi pada tahun 2009 lalu dengan angka kelahi-

Surya Chandra Surapaty Ketua BKKBN

ran setiap ibu adalah 5,6 bayi, menjadi ancaman serius. “Dengan rata-rata melahirkan enam orang anak setiap ibu, maka menjadi ancaman karena lemah secara SDM dan menjadi ancaman ketersedian sumber energi pangan,” terangnya.

Hal ini juga terbukti dengan tingkat rata-rata lamanya pendidikan setiap individu kala itu adalah 7,8 tahun, atau tidak lulus Sekolah Dasar (SD).

Karenanya, lanjutnya, ia menyambut baik perubahan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Na-

PENGUMUMAN REDAKSI Diberitahukan kepada Instansi Pemerintah/ TNI/Polri dan pengusaha Swasta di Kota Batam dan Khususnya Provinsi Kepri, wartawan Koran Rakyat Media yang namanya tidak tercantum dalam box redaksi maka tidak diakui sebagai wartawan media ini.

Redaksi

sional (BKKBN) pada tahun 2009 lalu.

Dalam kesempatan itu, Surya Chandra Surapaty juga memaparkan progres pembangunan Kampung KB yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi beberapa tahun lalu. Dimana hingga saat ini, September 2017 sudah membangun sebanyak 1.200 kampung keluarga berencana di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Sesuai dengan target, pada tahun 2016 BKKBN bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota sudah berhasil membangun satu kampung KB di setiap kabupaten/kota. Sementara di tahun 2017 targetnya ditingkat menjadi 1 kampung KB di setiap kecamatan di Seluruh Indonesia. “Ini program Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan geliat program KB yang sempat menurun pascareformasi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala perwakilan BkkbN Kepri Uliantina Meity pada penjelasan sebelumnya mengatakan, bahwa ada tiga program strategis BKKBN saat ini, yakni kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga. “Tiga yang menjadi fokus kita saat ini, yakni kependudukan, keluarga berencana dan ketahanan keluarga,” terangnya sehari sebelum dilaksanakan rangkaian Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran II BKKBN di Kepri.

Dijelaskan, bahwa selama tiga hari kedepan seluruh perwakilan BKKBN dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Kepri guna merumuskan program dan anggaran tahun 2018 mendatang.(rm/hlk)

CMYK

9

SENIN, 2 - 9 OKTOBER 2017, MINGGUI

RAKYAT KEPRI 9

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Edisi : # 213 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

DPRD Kepri Sahkan Perda APBD Perubahan Tahun 2017 DOMPAK, RAKYAT MEDIA-DPRD Provinsi Kepri, Kamis (28/9/2017) lalu secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017sebesar Rp 3,496 Triliun dalam Sidang Paripurna dengan agenda Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepri Terhadap Hasil Pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD T.A 2017. Sekaligus Persetujuan Bersama Untuk Disahkan Menjadi Peraturan Daerah, bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Istana Kota Piring, Pulau Dompak.

Pengesahan ini berdasarkan surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2017 tentang persetujuan penetapan Ranperda perubahan APBD Tahun 2017 menjadi Perda, yang mana Perubahan APBD Tahun 2017 sebesar Rp 3.496 Triliun ditandai dengan penandatanganan nota Dokumen oleh Ketua DPRD, Jumaga Nadeak. SH dan Gubernur Kepri, Nurdin

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Jumaga Nadeak.SH

Basirun.

Dalam sambutannya, Nurdin, mengatakan, bahwa proses Perubahan dalam anggaran merupakan bahan dari formulasi kebijakan, yang mana salah satunya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Langkah dan kebijakan yang diambil, telah dilandasi secara hukum, yang intinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Dengan ini, seluruh OPD agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya, terutama dalam mempercepat pembangunan fisik, yang juga nantinya akan menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Nurdin.

Nurdin, juga berterimakasih kepada jajaran DPRD khususnya Tim Badan Anggaran yang sudah ditunjuk bersama segenap OPD terkait, dalam menyelesaikan berbagai tahapan dalam mencapai pengesahan Ranperda tersebut menjadi Perda,”Terimakasih atas terbangunnya kesepahaman antara kita tentang satu

Panitia Pemilihan Minta Cawagub Lengkapi Berkas TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Panitia Pemilihan (Panlih) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri akhirnya memanggil kedua calon Isdianto dan Agus Wibowo untuk menyampaikan hasil verifikasi berkas pendaftaran di kantor DPRD Kepri Dompak, Kamis (28/9/2017) lalu.

Dalam pemanggilan di hari pertama ini, hanya dihadiri Isdianto yang didampingi puluhan pendukungnya. Sedangkan Agus Wibowo tidak terlihat hadir.

Ketua Panlih Cawagub Kepri Hotman Hutapea mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan undangan ke Agus Wibowo, namun menurut informasi yang disampaikan pihak Agus Wibowo bahwa Agus Wibowo sedang tugas luar kota.

“Yang jelas kami sudah mengundang yang bersangkutan, tapi menurut staf beliau, ia sedang tugas di luar,” ujar Hotman kepada sejumlah wartawan.

Lanjut Hotman, pihaknya akan tetap memberikan waktu seminggu ke-

pada Agus Wibowo untuk melengkapi berkas yang ada. “Tidak masalah, yang penting, selama seminggu ini dilengkapi saja berkasnya,” kata Hotman di ruang panlih.

Nantinya, jika dalam seminggu, Agus tetap tidak melengkapi berkas, maka panlih akan memberikan waktu seminggu lagi untuk melengkapi berkasnya. “Jika memang dalam masa perpanjangan itu, Agus tidak melengkapi berkas, maka Panlih akan mengembalikan berkas pencalonan Agus kepada Gubernur untuk diganti,” ujar Hotman.

Jika dalam waktu satu minggu itu Gubernur tidak mengusulkan nama pengganti, maka Panlih akan kembali menyurati Gubernur untuk menyerahkan nama dalam waktu seminggu. “Jika tidak, kita akan akan minta arahan Mendagri untuk langkah selanjut. Apakah bisa dilanjutkan atau tidak,” jelas Hotman.

Lebih lanjut Hotman memaparkan untuk pemeriksaan berkas cawagub atas nama Isdianto, pihaknya sudah

PANITIA Pemilihan Cawagub Kepulauan Riau

memberikan penjelasan, kekurangan apa saja yang perlu dilengkapi. Beberapa syarat diantaranya adalah surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila, NKRI dan lain sebagainya dalam satu tandatangan dan materai.

Sementara itu, Cawagub Isdianto yang hadir didampingi puluhan pendukungnya mengatakan bahwa sesuai

aturan juga belum melengkapi daftar riwayat hidup, naskah pokok pikiran cawagub dan surat pengunduran diri.

Menanggapi kekurangan berkas, Isdianto mengaku akan segera melengkapi seluruh berkas yang diminta.

“Senin kemungkinan akan saya serahkan kepada panlih,” kata Isdianto. (rm/ ikhsan)

Gubernur Nurdin Basirun Kunjungi STAIN SAR Bintan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H. Nurdin Basirun kunjungi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman (STAIN SAR) di Bintan, Jum’at (29/9/ 2017) lalu.

Pada kesempatan ini Gubernur mengatakan bahwa saat ini Kepri menargetkan mencetak generasi muda yang dapat bersaing dan berkompetensi terkhusus di bidang keagamaan.

Untuk itu, peran dari STAIN sangat signifikan dalam membantu menumbuh kembangkan ilmu tersebut.

“Saat ini Kepri berkomitmen untuk membangun generasi muda yang berakhlak mulia berlandaskan agama atau yang agamis, dan semua butuh proses untuk itu kita perlu dukungan dan kerjasama semua pihak,” ujar Nurdin.

Gubernur melanjutkan bahwa persaingan yang semakin tinggi saat ini, tentu mengharuskan generasi muda memiliki pondasi agama yang kokoh.

Saat ini STAI sudah punya modal, tinggal bagaimana dikelola dengan baik dan ditingkat-

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun didampingi Bupati Bintan Apri Sujadi

kan lagi.

Kunjungan Gubernur ini bersamaan diselenggarakan bertepatan dengan Kuliah Umum Tahun Akademik 20172018 bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang dilaksanakan di auditorium Razali Jaya Kampus STAIN. Gubernur pun mengaku sudah berbicara dengan Menpan RB terkait pembangunan

dari segi SDM di Kepri, Nurdin meminta bantuan kepada Menpan RB untuk ikut mempercepat pembangunan dari segi aparatur tersebut.

“Kami sudah berbincang bersama Bapak Asman Abnur bahwa saat ini di Kepri masih terdapat masalah terkait tenaga aparatur, yakni tenaga kesehatan juga tenaga pengajar, semoga komunikasi intesif saya bersama Bapak Menteri dapat memecahkan permasalahan

yang dihadapi para tenaga pengajar dan medis kesehatan di Kepri,” ujar Nurdin.

Dengan Materi Kuliah Umum ‘Reformasi Pendidikan Tinggi dalam mewujudkan Perguruan Tinggi Islam Kelas Dunia’ .

Terpisah, Menpan-RB Asman Abnur mengatakan saat ini Pemerintah Pusat berkomitmen sesuai Amanat UU akan melakukan pembanguan dibidang pendidikan. Yang mana dalam APBN 20 persen wajib dialokasikan ke Pendidikan, karena kemajuan sebuah bangsa akan tergantung bagaimana kualitas Sumber Daya Manusianya.

“Untuk itu SDM harus memiliki semangat yang tinggi, kemampuan, jiwa kerja keras untuk membangun daerahnya masing-masing, selain pendidikan hal yang penting adalah kesehatan karena manusia yang cerdas lahir dari manusia yang sehat untuk itu pendidikan dan kesehatan menjadi konsentrasi utama kita,” ujar Asman.

Selain itu terkait pengembangan kampus, elemen yang

penting dalam mewujudkan keberhasilan sebuah kampus adalah pengelolanya, untuk itu Asman Abnur berpesan agar pengelola harus segera menyusun konsep yang luas dan besar kedepan.

“Kita tahu membangun bukanlah pekerjaan yang mudah, perlahan dan pasti perlu sarana dan prasarana serta manajemen yang baik agar dapat kompetitif dalam bersaing dengan kampus-kampus lainnya,” sambung Asman lagi.

Pendidikan Islam dewasa ini seolah-olah sering tertinggal, untuk itu Asman mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk memajukan pendidikan yang berlandaskan keislaman yang maju, modern dan terdepan.

“Karena sumber ilmu adalah Al-Qur’an maka itu menjadi tantangan bagi kita semua.

Selain itu mari kita ubah mindset yang mengatakan saat selesai kuliah minat kita menjadi PNS, Tentu kita ingin para generasi muda yang lahir dari STAIN ini bermental yang kuat dan berlandaskan Islam,” tutup Asman. (Rm/Ikhsan)

suaranya, sehingga Ranperda Perubahan Anggaran dapat ditetapkan,”ujar Nurdin.

Dalam rinciannya, Hotman Hutapea, selaku perwakilan Tim Banggar dalam laporannya mengatakan, bahwa estimasi pendapatan pada perubahan APBD 2017 mengalami kenaikan target sebesar 235 Miliar atau 7.53 persen dari APBD murni, dan estimasi belanja mengalami kenaikan sebesar Rp 153 Miliar atau 4.03 persen dari APBD murni. ”Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, akhirnya dapat kita sepakati Perubahan ABPD Tahun 2017 ini,” ujar Hotman.

Setelah dilakukan penandatangan Surat Keputusan, selanjutnya berkas akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dievaluasi.Hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Kepri, Husnizar Hood, 30 orang Anggota DPRD Kepri, Perwakilan FKPD dan OPD, serta kalangan pers. (rm/ferianda)

Walikota Tanjungpinang Kumpulkan Pemilik Swalayan dan Apotek TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Seluruh Swalayan dan Apotek yang ada di Tanjungpinang segera dikumpulkan pemiliknya. Pemanggilan pemilik swalayan terkait terbongkarnya dugaan kasus pengoplosan beras. Sementara apotek karena menjual obat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah selaku Lis Darmansyah Walikota Tanjungpinang mengatakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang akan mengumpulkan semua pemilik minimarket hingga swalayan untuk dilakukan pembinaan. Rencanannya mereka dikumpulkan pada minggu depan, ujar Lis. “Saya sudah melayangkan teguran kepada kepala dinas terkait dengan masalah tersebut. Kenapa bisa terjadi, karena kurang melakukan pengawasan. Jangan setelah kejadian seperti ini, seperti kebakaran jenggot. Tapi bagaimana melakukan pembinaan agar tidak terulang kembali,” ungkap Lis saat dikonfirmasi wartawan di gedung Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kepri jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang, pada Kamis yang lalu.

Yang perlu dipahami sama pemilik swalayan ini adalah, melanggar peraturan perlindungan konsumen. Tentu hal tersebut menyalahi aturan. Pemahaman-pemahaman seperti itulah yang perlu kita berikan, jelas Lis. lanjut Lis, selain itu perlu bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepri. Karena saat ini sedang pengalihan perundangundangan. Bahwa aktifitas pengawasan dilakukan oleh Dinas terkait di Pemerintah Provinsi Kepri.

“Makanya kami juga mengharapkan Dinas terkait di Pemerintah Provinsi bisa berkoordinasi dengan kita (Pemko) untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Kita harapkan ada kerjasama yang baik. Jadi sekarang bagaimana pembinaan kedepan, agar masalah ini tidak boleh terjadi lagi,” ujar Lis. Terbongkarnya pengoplosan beras di Swalayan Pinang Lestari, kata Lis biarlah proses hukum tetap berjalan. Namun bagaimana kejadian ini menjadi pelajaran untuk semua pihak, baik itu Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha itu sendiri.

“Intinya peran pemerintah lakukan pembinaan, bukan mematikan usaha. Tetapi yang penting melakukan pengawasan dan pembinaan,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait adanya laporan salah satu apotek yang menjual obat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), Pemko Tanjungpinang juga segera mengumpulkan pemilik apotek melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesdaldukKB) Kota Tanjungpinang.

“Kita akan undang semuanya dan melakukan rapat. Dalam rapat nantinya, untuk mengetahui ketentuan penjualan di atas HET di setiap apotek,” tutupnya. (rm/Ikhsan).

CMYK

KARIMUN-LINGGA

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Polres Karimun Bekuk Bandar Narkoba Asal Malaysia KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Satuan Narkoba Polres Karimun, Kepulauan Riau, membekuk tersangka bandar narkoba, MA alias Em asal Malaysia yang diduga mengedarkan narkoba di Kabupaten Karimun.”MA alias Em masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah,” kata Kapolres Karimun AKBP Agus Fajaruddin saat dalam keterangan pers di Mapolres Karimun, Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Ia mengatakan MA Alias Em ini dibekuk atas laporan masyarakat Selasa 19 September 2017 minggu lalu yang mencurigai aktivitas kos-kosan di kawasan jalan Nusantara.”Selain MA alias Em, tersangka lainnya juga dibekuk di tempat yang sama,” katanya.

Beberapa di antaranya tersangka SD alis Kur berperan sebagai pembeli, DH alias De berperan sebagai perantara R.M

KAPOLRES Karimun AKBP Agus Fajaruddin (kiri)

alias Yon yang juga diduga sebagai bandar, AN alias MA berperan sebagai kurir dan terakhir adalah MA alias Em.”Selain WNA ini, dalam sepekan kita berhasil mengungkap 4 kasus berbeda dan mengamankan 11 tersangka,” katanya.

Kasus pertama atas laporan dari masyarakat dengan LP:95/IX/2017/RESNARKOBA pada 18 September 2017 di Jalan Canggai Putri dengan tersangka AW alias Ad dan An alias Bo yang mengaku masih dalam masa rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Sosial Sahabat Anak Indonesia (SADO) Kabupaten Karimun. ”Kasus kedua dengan nomor LP:96/IX/ 2017/RESNARKOBA tanggal 19 September 2017 TKP Jalan Telaga Harapan Sungai Lakam dengan tersangka NV alias NOV dan JL alias Jul,” katanya.

Untuk kasus ketiga dengan nomor LP:53/IX/2017/POLSEK MERAL tertang-

Proyek Rehab Pelabuhan Jagoh Terbengkalai LINGGA, RAKYAT MEDIADewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lingga didesak memanggil Dinas Perhubungan dan kontraktor pelaksana rehab Pelabuhan Jagoh yang sudah tiga bulan terbengkalai pengerjaannya.

Meski waktu pelaksanaan pembangunan masih tersisa, namun bila tidak segera digesa, dikhwatirkan pekerjaan akan terkendala hingga waktu yang ditentukan.

“Dishub sebagai leading sector harus tegas terhadap kontraktor pelaksana pekerjaan. Sudah tiga bulan terbengkalai belum juga terlihat progres pekerjaan akan dilanjutkan. Pelabuhan Jagoh adalah fasilitas umum yang sangat vital. Oleh karena itu kita minta DPRD Lingga juga ikut turun tangan memanggil kedua belah pihak,” tegas salah

seorang aktivis Kabupaen Lingga, Mardian, Rabu (27/9).

Dikatakan, akibat terbengkalainya rehap pembangunan pelabuhan ini, pelayanan masyarakat menjadi terganggu.

Saat ini masyarakat pengguna jasa pelabuhan harus rela berpanas dan berhujan bila ingin bepergian ke Batam atau Tanjungpinang dengan mengunakan kapal ferry.

“Pelabuhan ini adalah pintu gerbang keluar masuknya warga Pulau Singkep,” ucapnya.

Selain mengganggu pelayanan masyarakat, terbengkalainya proyek rehab pelabuhan ini juga berefek pada turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelabuhan. “Informasi yang kami dapatkan sejak dermaga pelabuhan dibongkar untuk direhap, retribusi dari pass masuk pelabuhan turun hingga 70 persen,” kata Mardian.

Dijelaskan Mardian, turunnya retribusi dari pass masuk pelabuhan ini disebabkan para petugas yang ditugaskan sering meninggalkan pintu pelabuhan sementara di dermaga yang baru dibangun tahun 2016. “Dermaga yang baru dibangun ini belum memiliki atap dan pos. Para petugas harus berpanas diterik matahari untuk memungut pass masuk dari penumpang kapal ferry,” sebutnya.

Terkait hal ini, Kabid Laut dan Udara Dishubkominfo Lingga, Selamat menyebut, terhentinya pengerjaan rehap ini, pihaknya telah memberikan warning kepada kontraktor pelaksana pembangunan. Tidak hanya menyurati, pemanggilan terhadap kontraktor juga telah dilakukan.

“Kontraktor mengaku keterlambatan pekerjaan disebabkan ada perselisihan dengan

PROYEK rehab pelabuhan Jagoh Lingga

perusahaan penyedia tiang pancang pelabuhan. Namun pihak kontraktor sudah mendapatkan penggantinya. Saat ini, tiang pancang pelabuhan telah dimuat di kapal dan segera berangkat ke Jagoh,” kata Sela-

mat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kontraktor pemenang rehab Pelabuhan Jagoh senilai Rp1,2 miliar adalah PT Diva Lingga dengan masa pekerjaan 180 hari kalender.(rm/hlk)

DPRD Lingga Dukung Koordinasi Pemkab Lingga dan Tanjungjabung LINGGA, RAKYAT MEDIA-Wakil Ketua DPRD Lingga, H Kamaruddin Ali menyatakan dukungan dengan telah dimantapkannya hubungan diplomasi antara Pemkab Lingga dengan Pemkab Tanjungjabung Timur terkait batas pembangunan di Pulau Berhala. Asalkan sepanjang kerja sama itu nantinya menghasilkan dan membantu bagi daerah.

Hal tersebut diperkuat dengan surat tindaklanjut nota kesepahaman (MoU) antara kedua provinsi tahun 2015 lalu perihal rencana pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kedua daerah.

Sebagai tindaklanjut ini, pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibawah komando Bupati Romi Harianto mengirimkan surat kepada

pihak Provisi Jambi dan Propinsi Kepri untuk pembangunan Pulau Berhala.

“Sepanjang kerja sama yang baik kita mendukung. Tetapi pihak eksekutif juga perlu membicarakan dengan kita di DPRD. Untuk pembagian PAD tentu kita bicarakan baik-baik. Bagi hasilnya berapa-berapa tentu akan kita bicarakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Kamaruddin, Rabu (27/9).

Disinggung apakah ini klausal politik yang suatu saat nanti dapat menghilangkan Pulau Berhala dalam peta Kabupaten Lingga dan Kepri, karena ada kemungkinan-kemungkinan pengusaha wilayah, Kamruddin menegaskan kerja sama ini harus diisi dengan perjanjian-perjanjian yang

kuat dan mengikat.

“Yang penting kerja sama itu harus diketahui DPRD. Apalagi itu antar wilayah. Persetujuan itu harus diketahui DPRD,” ujarnya. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan itu, lanjut Kamaruddin, maka perlu melibatkan DPRD. Terlebih jika kerja sama itu bersifat kebijakan.

“Perjanjian ini biasanya diawalawalnya baik, tetapi tiba akhirnya kadang-kadang timbul persoalan atau sengketa. Maka DPRD perlu dilibatkan kalau nanti kerja sama ini nanti menyangkut kebijakan. Kalau tidak dibicarakan kepada DPRD yang nanti dibelakang hari ada persoalan terkait kebijakan daerah, ya DPRD lepas tangan. Kita mendukung Pak Bupati melakukan kerja sama ini, tetapi se-

Wakil Ketua DPRD Lingga

H Kamaruddin Ali baiknya dirembukkan kepada DPRD sebelum menandatangani perjanjian itu. Sebab ini masalah kebijakan bukan teknis,” tegasnya.(rm/hk)0

gal 23 September 2017 lokasi di tempat kos-kosan Depot Air Fresh Water Jalan Baran 1 dengan tersangka seorang wanita, IW alias It, dan RWB alias Ri. “Sedangkan Yo masih DPO,” katanya.

Dari tangan para tersangka turut serta diamankan barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, 25 butir diantaranya berwarna merah jambu dengan gambar Hello Kitty dan 25 butir lainnya berwarna hijau tidak bermerk serta narkotika jenis sabu sebanyak 14 paket dengan berat 7,69 gram.

Ke sebelas tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 dan 2, pasal 112 ayat 1 dan 2, pasal 132 ayat 1 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun sampai dengan 20 tahun atau seumur hidup atau pidana denda Rp800 juta sampai dengan Rp10 miliar. (rm/ant).

Disnaker Lingga Kirim 26 Orang Ikuti Latihan Kerja LINGGA, RAKYAT MEDIADinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga mengirimkan sebanyak 26 orang untuk mengikuti latihan kerja di Balai Besar Latihan Kerja (BBLK) Bandung dan Bekasi.

“Kemarin yang ikut seleksi ada enam puluh orang, dan yang kita kirim hanya dua puWahyudi Eka Putra luh enam orang, sesuai denKasi Tenaga Kerja Dinas gan kuota yang diminta,” Tenaga Kerja Lingga Kata Wahyudi Eka Putra Kasi Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lingga kepada Antara Kepri, Selasa.

Para peserta yang lulus seleksi ini, akan diberangkatkan pada 1 Oktober 2017 dan 15 Oktober 2017. Seleksi yang dilakukan tersebut, mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh dua BBLK. Keduapuluhenam peserta ini akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk ditempatkan di BBLK Bekasi sebanyak 16 orang, dan untuk di BBLK Bandung sebanyak 10 orang.

Seluruh biaya mulai dari transportasi hingga kebutuhan selama di asrama akan ditanggung oleh BBLK. Untuk BBLK Bekasi, para peserta akan mendapat latihan keahlian jurusan otomotif, sementara di BBLK Bekasi akan mendapatkan keahlian di bidang Informasi Teknologi (IT).”Mereka akan dilatih selama satu bulan sampai satu bulan lebih,” ungkap Wahyudi.

Pengiriman peserta untuk mengikuti Latihan kerja ini merupakan program Bupati Lingga, sebagai upaya bupati untuk meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) di Kabupaten Lingga.

Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga sebagai penanggung jawab dalam kegiatan ini, pada tahun yang akan datang akan kembali mengirim yang rencananya sekitar 60 orang.

“Kita tahun depan mewacanakan akan kembali mengirim, tapi itu tergantung kuota dari BBLK inginnya kita 60 orang,” sebutnya.

Sementara itu Kabid Tenaga Kerja, dan Koperasi Dedi Suparto, mengharapkan agar peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat mengikuti dengan serius, dan tidak ada yang bermasalah sehingga BBLK ini kembali akan memberikan kuota untuk Kabupaten lingga pada tahun berikutnya.

“Kita berharap peserta yang ikut ini, benar-benar serius dan tidak ada yang bermasalah, karna kalau sampai ada kesalahan meninggalkan BBLK sebelum selesai pendidikan, kita bisa di ‘black list’ dan tidak bisa mengirim peserta lagi,” sebut Dedi. (rm/ant)

Diskotek Bravo Tanjungbalai Karimun Tutup

Empat Anggota Polisi Polres Karimun Dipecat Tidak Hormat KARIMUN, RAKYAT MEDIAEmpat orang anggota Polres Karimun dipecat. Keempatnya melanggar kode etik berat. Pemberhentian empat orang anggota dipimpim Kapolres Karimun, AKBP Agus Fajaruddin, di ruangan Rupatama Polres Karimun, Rabu (27/9) pekan lalu Keempatnya adalah, Aiptu Muhammad Taofiq Hidayat (BA Bagsumda) Polres Karimun,

Aiptu Dodi Loveardi (Bamin Bagsumda) Polres karimun.

Kemudian, Brigadir Rajoki Pandapotan Damanik (Sabhara) Polres Karimun, dan Briptu Andi Alvan (Polsek Tebing) Polres Karimun.”Empat orang di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), 2 kasus narkoba dan dua lainnya desersi,” kata Kapolres Karimun, AKBP Agus Fajarudin, Rabu

(27/9/2017) Dua orang diantaranya, kata Agus, terlibat kasus narkoba sebagai kurir dan pemakai.

“Kita tegas, terlebih yang terlibat narkoba,” ujar Agus.

Saat upacara PTDH empat orang Bintara tersebut tidak hadir, dan Surat Keputusan PTDH diberikan kepada Provos Polres Karimun sebagai perwakilan dan simbol.(rm/bn)

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Tempat hiburan malam Diskotek Bravo Tanjungbalai Karimun tutup total.

Tutupnya diskotek terbesar di Kabupaten Karimun ini setelah pengelola bangkrut.”Gimana nggak tutup, tekor terus,” ujar seorang sumber kepada media ini, Kamis (29/9/2017) pekan lalu.

Pantauan di lapangan, tadi malam, tidak terlihat aktivitas hiburan di tempat tersebut. Hanya ada beberapa orang yang terlihat duduk di depan pintu masuk Bravo.

Beberapa lampu diskotek di bagian depan masih tampak menyala. ”Tutup total, malam tadi (Rabu) keputusan dari bos,” ujar seorang karyawan Bravo, Kamis (28/9/2017) lalu.

Diskotek Bravo memang belakangan sepi. Apalagi bertumbuhannya beberapa tempat hiburan seperti bar dan pub lainnya.

Beberapa diantaranya seperti Satria dan Champion Aston. Tutupnya Bravo juga dinilai akan berdampak terhadap warga setempat yang berdagang di sekitarnya.

Dari keterangan pria tersebut, ia mendapat informasi kalau diskotek

LOKASI diskotik Bravo Tanjungbalai Karimun

tutup total, dan tidak tahu kapan akan beroperasi kembali atau tutup selamanya.”Tidak tau juga, tapi untuk sekarang sudah tutup total,” ujarnya.

Kurangnya pengunjung tidak sesuai dengan biaya operasional.”Dua tahun ini sepi, untuk gaji karyawan saja kadang dari kantong bos, bukannya dari hasil

usaha,” ujarnya saat ditemui di depan diskotek.

Dengan ditutupnya diskotik yang berada di Sei Lakam Karimun itu membuat ratusan orang kehilangan pekerjaan, baik itu bagian kantor, penjaga keamanan, cleaning service, waiters, dan PR.”Ada seratus lebih juga totalnya, sekarang jadi pengangguran,” kata pria itu.(rm/red).

CMYK

11

RAKYAT SPORT

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Real Madrid Tidak Pernah Kehilangan Kepercayaan Diri MADRID, RAKYAT MEDIA-Penampilan Real Madrid di musim ini sedang mendapat sorotan. Tim asuhan Zinedine Zidane tampil buruk dalam ajang La Liga. Dari enam pertandingan, tiga di antaranya gagal diselesaikan Madrid dengan kemenangan.

Karena itu Los Blancos untuk sementara ada di posisi enam klasemen dengan kepemilikan 11 poin. Mereka tertinggal tujuh angka dari rival abadinya, Barcelona yang sedang kokoh di posisi teratas.

Namun rapor negatif itu tidak mempengaruhi kualitas Madrid di pentas Liga Champions. Buktinya mereka sudah merengkuh dua kemenangan dan salah satunya diraih di markas Borussia Dortmund, 27 September 2017 lalu.

“Kami tidak pernah kehilangan kepercayaan diri walaupun berada dalam situasi yang buruk. Hasil pertandingan melawan Dortmund sangat fantastis. Sebelumnya kami tak pernah menang di sana. Jadi hasil ini begitu penting buat kami,” kata Isco, gelandang Real Madrid.

“Kami mampu memperlihatkan kemampuan sesungguhnya. Permainan tim luar biasa sehingga kami dapat membangun kepercayaan diri lebih jauh lagi. Hasil di ajang La Liga memang belum bagus, tapi itu tak dapat dijadikan cerminan akurat dari penampilan kami. Semua orang melihat saat kami menciptakan banyak peluang. Saat ini kami hanya kurang dalam penyelesaian akhir,” tuturnya yang dikutip dari Marca.

Akhir pekan ini Madrid berpeluang memperbaiki posisinya di papan klasemen La Liga. Tepatnya 1 Oktober nanti, mereka bakal menghadapi Espanyol di Estadio Santiago Bernabeu. (rm/snc)

REAL Madrid juara super sepanyol

Pernyataan Man City Kecelakaan Harry Kane Menyamai Koleksi Cristiano Ronaldo Mobil Menimpa Aguero BELANDA, RAKYAT MEDIASergio Aguero mengalami kecelakaan di Amsterdam, Belanda, Kamis (28/9/2017) waktu setempat. Taksi yang dikendarai penyerang Manchester City itu menabrak tiang lampu pada saat sang pemain tengah menuju bandara untuk menjemput anaknya.

Keberadaan Aguero di Negeri Kincir Angin tersebut untuk menonton konser penyanyi asal Kolombia, Maluma. Kecelakaan tersebut menyebabkan Aguero mengalami retak tulang rusuk dan diperkirakan akan absen selama dua bulan.

Man City sebagai klub yang menaungi Aguero angkat bicara soal masalah tersebut. ”Sergio Aguero akan ditangani oleh dokter klub hari ini setelah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas pada Kamis (28/9/ 2017),” begitu pernyataan Man

SERGIO Aguero mengalami kecelakaan di Amsterdam

City dalam situs resmi klub.

Aguero akan terbang kembali ke Manchester pada Jumat (29/9/2017) pagi waktu setempat. Dokter resmi klub akan memeriksa keadaan terbaru dari striker asal Argentina tersebut.

Selanjutnya, Man City akan mengetahui berapa lama

sang striker harus absen merumput di lapangan. Klub asuhan Pep Guardiola tersebut juga mengonfirmasi bahwa sang pemain akan melewatkan laga melawan Chelsea dalam ajang Liga Inggris pada Sabtu (30/9/2017) Pukul 23.30 WIB. (rm/kompas)

Samai Boaz dan Gonzales,

Comvalius di Ambang Rekor Top Scorer Liga Indonesia BEKASI, RAKYAT MEDIA-Striker asing Bali United, Sylvano Comvalius, tampil gemilang kendati timnya ditumbangkan Bhayangkara FC dalam lanjutan Liga 1di Stadion Patriot, Bekasi, Jumat (29/9/2017). Dalam laga yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan The Guardian, julukan Bhayangkaran FC, pemain asal Belanda itu memborong dua gol Bali United ke gawang Awan Setho.

Torehan dua gol tersebut membuat Comvalius semakin kokoh berada di puncak daftar top scorer sementara Liga 1. Dia kini mengoleksi 28 gol.

Jumlah tersebut berhasil menyamai rekor dua pemain yang pernah menjadi top scorer Indonesia Super League (ISL) musim 2008-

2009. Kala itu, BoaZ Solossa dan Cristian Gonzales tercatat sebagai pencetak gol terbanyak saat musim tersebut selesai.

Boaz bersama Persipura Jayapura dan Gonzales yang saat itu membela Persik Kediri sama-sama membuat 28 gol. Ini membuat mereka berhak meraih sepatu emas.

Namun, Comvalius berpeluang melampaui catatan Boaz dan Gonzales. Gelaran Liga 1 2017 belum selesai karena masih meyisakan tujuh laga lagi untuk bisa memastikan Comvalius sebagai peraih top scorer.

Itu artinya, Comvalius di ambang rekor baru top scorer Liga Indonesia. Cukup dengan satu gol lagi dari tujuh laga tersisa, dia akan melampaui torehan Boaz dan Gonzales. (rm/kmps)

Striker asing Bali United, Sylvano Comvalius

INGGRIS, RAKYAT MEDIA-Striker Tottenham Hotspur, Harry Kane, menorehakan catatan istimewa pada pekan ketujuh Liga Inggris musim 2017-2018.

Kane mencetak dua dari empat gol kemenangan Tottenham saat melawan Huddersfield Town, Sabtu (30/9/2017).

Dua gol tambahan Kane tersebut membuat sang pemain kini mengoleksi total 84 gol di Premier League atau kasta tertinggi Liga Inggris. Torehan tersebut menyamai koleksi Cristiano Ronaldo kala berseragam Manchester United (2003-2009).

Dua pemain ini pun sama-sama meraih jumlah gol tersebut dalam enam musim Liga Inggris. Meskipun demikian, Kane berpeluang melampaui catatan Ronaldo karena musim 2017-2018 baru memainkan tujuh laga, sedangkan Ronaldo sudah berkiprah di Liga Spanyol.

Bomber tim nasional Inggris tersebut bahkan berpeluang menyentuh total 100 gol di Liga Inggris. Dia hanya membutuhkan 16 gol lagi untuk mencapai angka tersebut.

Dengan rasio 0,8 gol per laga di Liga Inggris 2017-2018, rekor tersebut sangat mungkin Kane penuhi pada musim ini. Jika

STRIKER Tottenham Hotspur, Harry Kane mengejar bola

penampilannya konsisten dan tidak terganggu cedera, Kane bahkan tak perlu menunggu hingga akhir musim untuk menorehkan gol ke-100.

Mengacu rasio gol tersebut, striker berusia 24 tahun itu hanya membutuhkan 13 laga lagi untuk menorehkan gol ke100.(rm/net)

Dedi Kusnandar Hafal Gaya Bermain Persiba BANDUNG,RAKYATMEDIAPersib Bandung akan menjalani laga ke-26Liga 1 melawan tuan rumah Persiba Balikpapan di Stadion Batakan, Minggu (1/10/ 2017). Kemenangan wajib diamankan Persib guna memperbaiki peringkat di papan klasemen.

Gelandang Persib, Dedi Kusnandar, mengatakan bahwa mereka siap tampil habishabisan. Dia pun mengaku sudah mengantongi peta kekuatan tim lawan.

“Persiba ada beberapa pemain baru yang baru masuk pada putaran kedua, pasti gaya bermain mereka ada sedikit perubahan. Tetapi secara pribadi saya sudah pelajari itu (gaya bermain),” ujar Dado, sapaan

GELANDANG Persib, Dedi Kusnandar, kostum merah

akrabnya, Jumat (29/9/2017).

Meski mengemban misi sulit, Dado tetap menjaga optimisme untuk mencuri poin penuh. Terlebih, saat ini Persib membawa amunisi penuh

setelah dalam dua laga terakhir sempat tak diperkuat sejumlah pemain pilar.

“Pemain juga sudah komplit, itu menjadi modal kami.

Terlepas nanti siapa saja yang

akan dimainkan pasti akan memberikan yang terbaik buat Persib,” ucap pemilik nomor punggung 11 tersebut.

Namun, Dado menyadari perlawanan sengit bakal diberikan oleh kubu tuan rumah. Bermain di stadion baru tentu jadi motivasi berlipat bagi pasukan Beruang Madu.

“Saya rasa setiap tim yang akan melawan Persib apalagi bermain di kandang pasti memiliki motivasi lebih, jadi kami harus waspadai itu. Tapi kami tetap optimistis melawan Persiba. Persiba bermain di stadion baru, Persib juga baru pertama kali main di sana, mudah-mudahan Persib bisa meraih hasil positif di sana,” ujarnya.(rm/net)

Everton Diimbangi Klub Siprus di Liga Eropa, Wayne Rooney Kecewa Berat GOODISON, RAKYAT MEDIA-Everton kembali meraih hasil mengecewakan di ajang Liga Eropa 2017-2018. Melakoni laga matchday kedua Grup E kontra wakil Siprus, Apollon Limassol di Goodison Park dini hari tadi WIB, The Toffees –julukan Everton– hanya bisa bermain imbang 2-2.

Diunggulkan menang mudah, Everton yang tampil di kandang sendiri kecolongan gol di akhir laga, tepatnya di menit 89. Kemenangan yang di depan mata pun harus lenyap.

Penyerang andalan Merseyside Biru, Wayne Rooney pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Rooney sendiri mencetak satu gol di laga ini, tepatnya di menit 21.

“Kecolongan gol telat selalu sangat sulit untuk diterima. Kami jelas layak meraih kemenangan, kami juga memiliki banyak peluang,” buka Rooney seperti dimuat Tribal Football.”Jelas sekali kalau kami adalah tim yang lebih baik. Namun dari pandangan kami, kami kecolongan dua dol yang konyol di laga tadi. Poin tetaplah poin, kami harus move on. Namun, ini jelas amat mengecewakan karena kami harusnya bisa meraih poin penuh,” lanjutnya.

“Yang jelas, tak ada laga yang mudah, baik di Liga Champions ataupun di Liga Eropa.

Kami mengalami kesulitan di awal musim ini. Dari segi jadwal (Everton langsung bertemu tim-tim elite di awal Liga Ing-

Wayne Rooney pemainEverton raih hasil mengecewakan

gris 2017-2018), itu sangat menyulitkan kami. Namun, kini kami meraih dua kemenangan dan satu draw dari tiga laga terakhir. Kami harus terus untuk membuat progress dan mudah-mudahan kami bisa

melakukan itu,” tukasnya.

Di matchday pertama Liga Eropa 2017-2018, Everton sendiri juga meraih hasil buruk.

Bertandang ke markas Atalanta, klub asuhan Ronald Koeman dibantai 0-3. (rm/oz)

CMYK

BINTAN-TANJUNGPINANG Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

12

Pemkab Bintan Bangun Stadion di Busung BINTAN, RAKYAT MEDIA-Pembangunan stadion sekaligus gedung olahraga di Jalan Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam sedang dimulai pelaksanaannya.

Pembangunan yang disinyalir menelan biaya sebesar Rp 10 miliar lebih tersebut berasal dari APBD Bintan tahun 2017. Ini dilakukan karena Bupati Bintan Apri Sujadi meminta agar pembangunan stadion di atas lahan seluas 4,5 hektar itu selesai tepat waktu.

Pantauan Rakyat Media beberapa hari yang lalu terlihat pengerjaan di lokasi proyek pembangunan menggunakan bantuan alat berat, para pekerja merakit besi di tiang-tiang pondasi, serta pada malam hari juga terlihat alat berat mengecor tiang pondasi di proyek tersebut.

Saat ini, beberapa tiang pancang sudah dilakukan di atas lahan seluas 4,5 Hektar di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam. Ia menjelaskan, di stadion tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk cabang atletik seperti lari. “Jangan heran kalau stadion ini disiapkan untuk mengikuti Liga 2 Indonesia,” kata Apri.

Sejauh mana proses pengerjaannya, Bupati meninjau lokasi proyek. Saat itu, Apri memeriksa material yang digunakan dalam pembangunan stadion. Mulai dari ukuran panjang, lebar lapangan, areal lintas lari atletik hingga drainase di sekitar stadion olahraga,ini harus benar-benar sesuai spesifikasi, ujar Apri.

Dia juga meminta kepada Dinas Peru-

mahan dan Pemukiman Bintan agar menghubungi kontraktor terkait kepastian proyek selesai tepat waktu. “Saya akan minta kadis membuat laporan progres terkini pembangunan stadion olahraga ini,” katanya.

Apri menambahkan, pembangunan stadion olahraga ditargetkan selesai akhir tahun. Hadirnya stadion ini, diharapkan bisa menunjang kegiatan PS Bintan dalam melakukan kompetisi olahraga, utamanya kompetisi liga 3 wilayah Sumatera. Selain itu juga mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. “Kita harapkan bisa meningkatkan prestasi di bidang olahraga,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pemukiman Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Bintan, Bayu Wicaksono mengatakan, pembangunan dikerjakan bertahap. Rencananya dalam jangka panjang akan dibangun 4 tribun. Namun, saat ini pihaknya mengupayakan membangun 2 tribun. Di mana, 1 tribun mampu menampung 5 ribu penonton. “Kalau 4 tribun selesai, maka bisa menampung sampai 20 ribu penonton,” kata Bayu seperti dilansir Haluan Kepri.

Kita sangat senang dimulainya pembangunan GOR dan stadion di Seri Kuala Lobam. Karena GOR dan stadion adalah salah satu fasilitas yang sangat diidamkan oleh masyarakat sejak lama, ujar Indra salah seorang warga Seri Kuala Lobam.

BUPATI Bintan Apri Sujadi tinjau lokasi pembangunan stadion di Lobam

Indra justru sangat berharap, fasilitas olahraga tersebut, nantinya tidak hanya sebagai fasilitas olahraga, melainkan bisa melahirkan para pemuda yang berbakat

dan berprestasi dalam berbagai bidang.

“Untuk di Lobam dan sekitarnya, sampai saat ini memang masih sangat minim fasilitas olahraga. Dengan sudah diban-

gunnya GOR dan stadion, setidaknya akan menjadi inspirasi dan semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya,” katanya. (rm/Ikhsan)

Panlih Wagub Kepri, Undang Isdianto Dan Agus

GUDANG tempat penyimpanan beras Swalayan Pinang Lestari diduga melakukan pengoplosan beras di gerebek Polisi

Gudang Beras Oplosan di Tanjungpinang Digerebek Polisi TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gudang tempat penyimpanan beras Swalayan Pinang Lestari diduga melakukan pengoplosan beras digerebek oleh Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Tanjungpinang, Jumat lalu.

Polres Tanjungpinang tetapkan tersangka AH pemilik gudang dan swalayan Pinang Lestari di Jalan DI Panjaitan kilometer 9 dalam kasus pengoplosan beras. Penetapan tersangka ini setelah penyidik memiliki bukti kuat pelaku melanggar Undang-Undang pangan dan perlindungan konsumen.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro menjelaskan bahwa pelaku tertangkap tangan saat sedang melakukan aksinya mengoplos beras. “Beras bolog dicampur dengan beras Premium merek Roda Emas dengan perbandingan beras Roda Emas 60 persen beras bulog 40 persen dengan harga Rp 52 ribu per lima kilogram,” ujar Kapolres saat memberikan keterangan pers di Mapolres Tanjungpinang, beberapa hari yang lalu.

Berdasarkan pantauan wartawan di Markas Polres Tanjungpinang, dua karyawan berinisial JN dan S yang berada di gudang beras saat penggerebekan diperiksa di salah satu ruangan Satreskrim. Sementara gudang beras itu sudah diberi garis polisi.

Swalayan Pinang Lestari, salah satu swalayan terbesar di Tanjungpinang. Swalayan ini telah bertahun-tahun beroperasi. Salah satu komoditas andalan swalayan ini adalah beras, yang disediakan di lantai I, tidak jauh dari kasir.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani dari partai Hanura saat dimintai tanggapannya mengatakan, meminta Polres Tanjungpinang tidak pandang bulu dalam pengungkapan pengoplosan beras.

“Saya apresiasi kerja Polres Tanjungpinang, kalau perlu jangan hanya satu gudang, semua gudang juga harus dirazia, sikat habis pengoplos beras,” katanya.

Sumber di Mapolres Tanjungpinang mengatakan kasus itu terungkap setelah salah seorang warga memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Berkat informasi dari masyarakat tersebut, petugas menemukan ratusan karung beras bulog kelas medium siap dicampur dengan beras premium. Beras tanpa merek sudah disediakan pula di gudang, dan siap edar.”Ada 150 kg beras Bulog dicampur 200 kg beras Premium merek Roda Emas. Karungnya pakai Bulog lagi, modusnya seperti itu yang kami lihat,” kata sumber.

Terkait penggerebekan gudang itu, Satreskrim Polres Tanjungpinang mengamankan sejumlah barang bukti berupa beras yang sudah dikemas pelaku dalam plastik bening, timbangan serta gerobak. (rm/Ikhsan)

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Panitia Pemilihan Wakil Gubernur (Panlih Wagub) Kepri tidak terpengaruh terkait kisruh berkas calon Wagub Kepri, Isdianto dan Agus Wibowo, yang diajukan Gubernur Kepri Nurdin Basirun ke Pansus DPRD Kepri, beberapa waktu lalu.

Hari ini, Selasa (26/9), Panlih Wagub Kepri, yang diketuai Hotman Hutapea telah menggelar rapat internal, yang menghasilkan keputusan mengundang kedua calon Wagub, Agus Wibowo dan Isdianto, pada Kamis (28/9) nanti.

Seperti diberitakan, dua nama calon Wagub Kepri yang telah diajukan Gubernur Kepri, bakal ditarik balik.

Pasalnya, para calon disebut belum melengkapi syarat pencalonan. Syarat calon yang dimaksud adalah SK DPP Partai dari kelima partai pengusung Sanur di Pilkada Kepri 2015.

Bahkan Gubernur Nurdin yang menandatangani dan mengajukan sendiri berkas kedua calon, juga menegaskan penarikan ulang berkas calon.

Akbatnyanya sempat terjadi kisruh dan saling curiga diantara partai pen-

gusung.

Terkait pemanggilan kedua calon, jelas Hotman, untuk verifikasi berkas pencalonan, sesuai syarat-syarat yang telah diatur dalam Tatib Pemilihan Wagub Kepri.”Dari hasil rapat Panlih (Senin 25/9) kemarin, kita sepakati memanggil kedua calon, pada Kamis (28/ 9) nanti, terkait syarat calon. Namun waktunya berbeda- berbeda, Pak Agus diminta hadir pukul 9-10.00 wib, dan giliran Pak Isdianto pukul 10-11.00 wib,” jelas Hotman.

Kepada kedua calon, kata Hotman, Panlih akan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap calon Wagub. Bagi yang belum lengkap diberi waktu selama tujuh (7) hari, untuk melengkapi berkas.”Ada waktu 7 hari untuk melengkapi berkas yang kurang.

Terhitung Kamis (28/9) sampai Kamis (4/10))pekan depan ,” sebut Hotman.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta Panlih tegas dalam menerapkan aturan. Ia berharap proses ini berjalan cepat dan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.”Berkas-berkas yang kurang,

PANLIH Wagub Kepri, Undang Isdianto Dan Agus

ditegaskan untuk segera dilengkapi kedua calon. Kita ingin bergerak cepat untuk menyelesaikan pemilihan Wagub Kepri ini,” pesan Jumaga ke Panlih bentukan DPRD Kepri itu.

Agar proses berjalan baik, Jumaga mengingatkan agar Panlih terus berkonsultasi ke Kemendagri selama proses berjalan. Ini untuk menghindari adanya gugatan dikemudian hari.

Dari pantauan, pemilihan Wagub

Kepri ini untuk sisa masa jabatan 20162021. Saat ini Panlih Wagub telah menyiapkan dokumen isian calon Wagub, sesuai Tatib pemilihan. Dokumen ini akan diisi kedua calon untuk kemudian diserahkan lagi ke ke Panlih.Jika sudah lengkap, maka kedua calon akan dipilih dalam rapat paripirna DPRD. Kepri.

Calon yang menang berdasarkan penghitungan suara dari anggota DPRD yang hadir. (rm/rizki)

Bupati Bintan Inginkan Pembenahan Pelayanan Kesehatan

LIS DARMANSYAH dan Maya Suryanti

Lis Darmansyah Duet Dengan Maya Suryanti TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Lis Darmansyah yang juga akan kembali mencalonkan diri sebagai Walikota pada Pilkada Tanjungpinang 2018 mendatang hampir dipastikan akan berpasangan dengan Maya Suryanti.

Maya Suryanti dikabarkan lolos uji kelayakan dan kepatusan di DPP PDIP. Sedangkan dua kandidat calon pendamping Lis Darmansyah yakni Adnan dan Syahrial tidak lolos. Lis tidak menampik kabar tersebut.”Kalau pastinya, sudah ada rekomendasi dari DPP itu baru pasti. Kita tunggu saja rekomendasi itu. Insyaalah dalam seminggu ini sudah keluar,” kata Lis sambil bercanda.

Menurutnya, PDIP belum berfikir untuk berkoalisi dengan partai lain. Karena masih ingin fokus menyelesaikan pasangan calon yang akan diusuang. Namun komunikasi dengan partai-partai lain sudah dilakukan.”Keputusan koalisi atau tidak dengan partai lain, nanti setelah ada calon wakil baru kita bahas,” katanya.(rm/trb).

BINTAN, RAKYAT MEDIABupati Bintan, H. Apri Sujadi, S.Sos, menginginkan untuk melakukan pembenahan dan menciptakan Pelayanan Kesehatan yang berbasis teknologi informasi, akan segera diwujudkan melalui beberapa program di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

Beberapa langkah inovasi pelayanan kesehatan, mulai disiapkan Pemerintah Kabupaten Bintan, diantaranya dengan mengaktifkan aplikasi pelayanan E-Puskesmas. Dimana sebelumnya, juga akan diterapkan pelayanan kesehatan sistem jemput bola , dan juga pelayanan Puskesmas hingga pukul 22.00 WIB. “Pembenahan terus kita lakukan bertahap, mulai dari infrastruktur hingga inovasi pelayanan agar bisa memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” ujar Apri di Ruang Kerjanya.

Dituturkannya juga, bahwa dengan hadirnya aplikasi Epuskesmas hendaknya mampu menjawab tantangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.”Pelayanan E Puskesmas dalam waktu dekat akan kita aktifkan. Kita harapkan hal ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

BUPATI Bintan saat Sidak Pelayanan Puskesmas beberapa waktu lalu.

Bintan, dr.Gama Isnaini, mengatakan, bahwa penggunaan sistem informasi kesehatan EPuskesmas akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya pemegang Kartu BPJS. Dimana penerapan EPuskesmas melalui Aplikasi Infokes mobile akan terkoneksi langsung dengan data dan nomor BPJSnya .

“Sesuai arahan Bupati Bintan, dalam waktu dekat pengaktifan dan penerapan E-Puskesmas ini untuk meningkatkan dan mempermudah layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bintan. Ada 4 Puskesmas yang sudah kita coba terapkan sejak Juli 2017.

Dan dalam waktu dekat, kita akan aktifkan 2 Puskesmas lagi yaitu Puskesmas Teluk Sebong dan Sei Lekop jadi totalnya 6

Puskesmas dengan layanan EPuskesmas nantinya,” ujar dr Gama Isnaini.

Ditambahkannya juga, bahwa saat ini Layanan tersebut akan diintegrasikan langsung secara online dengan BPJS Kesehatan melalui aplikasi EPuskesmas.

“Penggunaannya sangat mudah, pengguna bisa mendownload aplikasi *Infokes Mobile Apps* di Google Playstore bagi Handphone Android. Ada beberapa Fitur Aplikasi yang bisa dimanfaatkan mulai dari pendaftaran, cek nomor BPJS hingga cek antrian.

Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan juga telah mendapatkan Penghargaan dari PT Telkom Indonesia selaku pendahulu penerapan E Puskesmas di Wilayah Kepri,” unggahnya. (rm/Ikhsan)

CMYK

13

GALERI FOTO

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Aunur Rafiq Hadiri Gelar Apel Hari Kesaktian Pancasila KABUPATEN Karimun Gelar Apel Hari Kesaktian Pancasila Di Halaman Kantor Bupati Karimun, Minggu (01/10).

Selaku Pembina Apel Dandim 0317 Kabupaten Karimun, turut hadir pada apel tersebut Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Anggota DPRD, FKPD dan OPD Kabupaten Karimun.

Dandim 0317 selaku pembina apel menyampaikan mari sama-sama kita mengenang para pahlawan yang telah gugur, dan yang jelas pada apel kali ini paham komunis dilarang keras dan partai komunis tidak boleh hidup di muka bumi Indonesia ini, yang ada adalah negara pancasila dan undang-undnag dasar 1945, tidak ada yang bisa menggantikan pancasila.

Dan kepada para pemuda kita harapkan dapat mempilter tentang berita-berita hoak yang mensesatkan yang tidak akan ada lagi dimasa yang akan datang. ungkapnya Bupati Karimun saat diwawancara mengatakan pada hari ini adalah Hari Kesaktian Pancasila yang diakomulasi dari sejarah terjadinya gerakan G30S/PKI, maka dari hal tersebut dengan kita melaksanakan peringatan Apel Hari Kesaktian Pancasila ini diharapkan kepada pemuda dan masyarakat dapat menumbuh kembangkan kerakter bahwa kita adalah bangsa yang besar bangsa yang tidak melupakan sejarah tentang perjuangan. dan kita harapkan kepada masyarakat Kabupaten Karimun yang mana dengan telah kita laksanakan nonton bersama tentang G30S/PKI, ini menandakan bahwa rasa kebersamaan apa yang telah dirasakan oleh pejuang terdahulu sehingga rasa nasionalisme dapat tumbuh di dada kita.

Kepada generasi muda kedepat kita harapkan dapat memilah dan memilih kemajuan teknologisi dan informasi yang tumbuh berkembang pesat dalam mengakses berita-berita duntuk dan untuk dapat menyaringnya, mana yang benar atau yang salah. dan kedepan kita juga sangat menyambut baik jikastasiun-stasiun Tv lokal juga ikut serta dalam menyiarkan film G30S/PKI ini. (*)

AUNUR Rafiq memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih .

DANDIM 0317 menyalami Bupati karimun Aunur Rafiq

DANDIM 0317 menyalami Wakil Bupati karimun Anwar hasyim

PEMBACAAN yang di lakukan oleh Anggota DPRD Karimun

DANDIM 0317 memberikan pernghormatan

PEMBACAAN UUD

MEMAINKAN musik

SUASANA upacara

LAPORAN kepada Pembina Upacara

CMYK

ANAMBAS-NATUNA

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Pengadaan Ferry Pemkab Natuna Senilai Rp 27 M Sarat Korupsi NATUNA, RAKYAT MEDIA-Pengadaan kapal ferry yang akan digunakan untuk dinas Bupati Natunasenilai Rp 27 Miliar milik Pemerintahan Kabupaten Natuna menjadi sorotan publik. Pasalnya, kapal feri yang saat ini sedang dilakukan uji coba dengan nama MV Indra Perkasa 159 ini, dari mulai lelang hingga anggaran pengadaan kapal feri tersebut diduga keras sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pengadaan kapal senilai Rp27 miliar yang menggunakan dana APBD Natuna tahun 2017 jika dibanding dengan kondisi pembuatan kapal feri tersebut dinilai terlalu besar.”Anggaran pembuatan kapal feri itu sebesar Rp27 miliar terlalu mahal, kami menduga anggaran itu di mark up, pelaksanaan lelangnya juga sangat tertutup, terkesan ada kongkalikong,” ungkap sumber media ini di internal Dinas Perhubungan Pemkab Natuna.

Sementara Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Iskandar DJ yang didampingi Humas Pemkab Natuna saat menggelar konfrensi pers terkait hal ini di Kantor Dishub Natuna, Senin lalu.

Membantah adanya kongkalikong

dalam pengadaan kapal feri tersebut, pihaknya meyakini jika proses lelang yang dilakukan sudah melewati prosedur sesuai dalam tahapan pengadaan kapal ini.

“Proyek untuk pembuatan kapal ini kita lelang, ada enam perusahaan yang ikut salah satunya PT Palindo Marine yang akhirnya menang tender. Alhamdulillah mereka bisa mengerjakan dalam waktu empat bulan,” kata Iskandar.

Iskandar menjelaskan, jika ferry milik Pemkab Natuna sebelumnya berbahan fiber dianggap sudah tidak layak untuk digunakan Kepala Daerah.”Ferry milik Pemkab lama itu kan berbahan fiber. Sementara sesuai aturan sekarang, kapal fiber hanya diperuntukkan untuk angkutan danau dan sungai. Kapal itu juga sudah berusia 18 tahun, padahal masa Penggunaannya maksimal cuma 10 tahun,” kata Iskandar.

Iskandar menceritakan jika pada era bupati Ilyas Sabli di periode 2009-2014, kapal ferry fiber lama juga sudah tiga kali dihantam badai sewaktu melakukan kunjungan kedinasan.”Perlu diganti. Kapal ferry baru ini perlu untuk menunjang aktivitas kedinasan Bupati mengunjungi pulau-pulau. Kita

tahu wilayah Natuna ini terdiri dari banyak pulau,” ujar Iskandar.

Saat ini pembayaran kapal tersebut sudah dicairkan sebanyak 50 persen. Pembuatan kapal ini menggunakan anggaran APBD Natuna 2017 senilai 26,88 miliar. ”Mekanisme pengadaannya juga sudah sesuai, dan tahapan yang kita lewati juga diawasi oleh tim kejaksaan. Nanti kan juga akan ada audit,” terangnya lagi.

MV Indra Perkasa 159 ini diakuinya sedang masa ujicoba. Kapal ini bergaransi 20 tahun dengan masa perawatan selama 6 bulan.

Saat ini pemda juga sedang menyiapkan SDM kru kapal yang akan dilatih dan disertifikasi.”Yang jelas memang fungsinya untuk kedinasan, atau kunjungan kerja ke kecamatan-kecamatan di pulau-pulau oleh bupati,” kata Iskandar.

Iskandar juga meyakinkan kapal bisa digunakan untuk masyarakat. Namun untuk hal-hal yang bersifat insidentil dengan izin dari Kepala Daerah. ”Misalnya untuk pengangkutan jemaah haji, atau pengangkutan warga jika ada musibah dan sebagainya,” terangnya lagi.

Kabag Humas Pemkab Natuna, Budi Darma berharap masyarakat

Bupati Anambas Rotasi Sejumlah Kepala Dinas ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Pergantian atau pergeseran jabatan eselon II atau selevel Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas semakin dekat dan semakin seru. Acuan untuk pergeseran jabatan ini yakni kinerja progres kegiatan yang dicapai selama ini. Jika tidak mencapai target maka Kepala Dinas tersebut akan digeser atau bisa jadi jabatannya akan dicopot.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH mengatakan, bahwa pergeseran akan dilakukan beberapa bulan mendatang dan dirinya juga sedang melakukan evaluasi terkait pencapaian kinerja para eselon II. Terlihat Bupati dan Wakil Bupati Beberapa hari ini dirinya melakukan kunjungan secara langsung ke masing-masing dinas untuk mengetahui progres kegiatan yang dicapai serta kendala yang dialami selama ini.

Selain menerima laporan dari kepala dinas ia juga ingin mendengar laporan dari sejumlah kepala bidang (Kabid), kepala seksi (Kasi) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dimasing-masing dinas.

Bupati anambas

Abdul Haris, SH. “Evaluasi kinerja tetap terus dilakukan, mengenai pergantian atau pergeseran jabatan tetap kita lakukan. Bagi eselon II yang tidak mencapai target progres kinerja maka akan dicopot dan bisa juga bergeser dari jabatannya,” ungkap Bupati Anambas Abdul Haris kepada wartawan didampingi oleh Wakil Bupati Wan Zuhendra, Rabu lalu.

Katanya, dinas yang sudah ditinjau oleh mereka berdua yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup (Dishub LH) dan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Mengenai ki-

nerja yang dicapai oleh Dinas tersebut, dirinya enggan menjelaskan tapi yang jelas, itu merupakan bagian dari bahan pertimbangan bagi mereka berdua.

“Kita juga ingin mengetahui secara langsung laporan progres kegiatan mulai PPTK, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Artinya kita tidak serta merta menerima laporan dari kepala OPD saja,” jelasnya.

Ia berharap semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas bisa memiliki semangat yang tinggi, niat yang baik dan serius dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. “Saya berharap semua pegawai bisa bekerja secara maksimal,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra mengatakan, evaluasi ini untuk melihat progres kegiatan yang dicapai. Dan inilah menjadi acuan baginya menilai kinerja bawahannya, jika tidak mencapai target maka akan digeser atau posisi jabatan akan dicopot, ujarnya. (rm/Ikhsan)

Wakil Bupati Apresiasi SKK Migas Beroperasi di Natuna NATUNA, RAKYAT MEDIAWakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti memberikan apresasi kepada SKK Migas dan sejumlah perusahaan Migas yang beroperasi di Natuna karena telah memberikan perhatian kepada masyarakat Natuna melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial (TJS) tahun 2016.

Industri Hulu Migas telah melakukan berbagai kegiatan untuk masyarakat di antaranya pembangunan pelantar rakyat di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Pembangunan Joging track di Kota Ranai, Kecamatan Bunguran Timur dan pemasangan 15 PA Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang tersebar di sejumlah kecamatan serta penggantian battray PJUTS di Pantai Kencana sebanyak 25 unit.

“Kami acungkan jempol untuk SKK Migas, Medco E & P Natuna dan Premier Oil. Kegiatan industri Hulu Migas ini sangat bermanfaat bagi

Wakil Bupati Natuna

Ngesti Yuni Suprapti masyarakat Natuna,” kata Wabup Ngesti pada acara Serahtrima Program TJS 2016 Industri Hulu Migas di Balai Pertemuan Desa Mekarjaya, Kecamatan Bunguran Barat, Rabu (27/9).

Menurutnya program ini selain sebagai kegiatan sosial perusahaan, tapi juga sebagai kewajibannya untuk memperhatikan kondisi masyarakat.

“Kami menekankan agar kegiatan ini bisa berkelanjutan, karena kegiatan semacam ini juga merupakan ke-

wajiban perusahaan-perusahaan yang beroprasi di Natuna. Jangan pula kekayaan alam kita diambil, namun kepeduilan sosialnya tidak ada,” tandas Wabup Ngesti.

Ia melanjutkan, tahun ini pemerintah telah menyiapkan usulan program TJS kepada perusahaan di atas untuk program kegiatan tahun 2017. Usulan yang sedang diproses itu meliputi pembangunan lanjutan pelantar masyarakat di kecamatan Pulau Laut dan bantuan Repiter/RPU untuk organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Natuna sebagai sarana memantau keamanan nelayan saat berkegiatan di laut.

“Kami berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan, banyak hal yang perlu dibantu oleh perusahaan di Natuna.

Jangan sampai kegiatan ini berlangsung setahun atau dua tahun saja. Tahun ini kita akan usulkan lagi kepada perusahaan,” tutup Wabup Ngesti.(rm/hk).

KEPALA Dinas Perhubungan Natuna Iskandar DJ

bisa melihat dari sisi positif keberadaan kapal ferry ini. “Kalau dicari kesalahannya, pasti selalu ada kekurangan. Yang jelas Pemerintah Daerah berupaya berbuat yang terbaik,” ungkapnya.

Perlu saya luruskan bahwa niat

Bupati membeli ferry bukan semata untuk kenyamanan tugas pejabat Daerah saja, akan tetapi kapal ini juga akan dipergunakan untuk melayani masyarakat terutama dalam keadaan darurat. Kita sangat terbatas armada penyeberangan

antar pulau, terutama yang cepat sampai tujuan. Jadi ferry Indra Perkasa ini merupakan solusi agar pulau-pulau yang ada di Daerah ini mudah untuk dikunjungi dalam waktu singkat, ujar Budi Darma. (rm/Ikhsan)

Bupati: Juga untuk Kebutuhah Darurat Warga NATUNA, RAKYAT MEDIA-Tepat pukul 17 tanggal 17 tahun 2017 Kapal Ferry mv Indra Perkasa 159, Pemda Natuna sampai di Pelabuhan Roro Penagi Ranai Natuna.

Bupati Natuna Drs H. Hamid Rizal, menegaskan bahwa kapal ferry cepat milik Pemkab Natuna nantinya bisa juga digunakan untuk kebutuhan darurat masyarakat.

Penegasan ini disampaikan pada acara peluncuran kapal ferry tersebut di galangan kapal PT Palindo Marine Tanjung Uncang Batam. Turut hadir pada acara tersebut Ny Nurhayati Hamid Rizal, Kapolres Natuna, Tim TP4D, Kadis Perhubungan, Kabag Humas dan protokoler, Kabag Umum, Kabid Perhungnan laut beserta staf konsultan pengawas dan direktur PT Palindo Marine.

Pernyataan Bupati ini juga sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat tentang fungsi kapal tersebut, yang semula diprogramkan untuk transportasi kedinasan Bupati Natuna. Terutama untuk kunjungan ke Pulau-pulau yang tersebar di wilayah Pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kedatangan Ferry baru Pemda Natuna yang kabarnya di beli seharga Rp 27 Miliar itu, membuat suasana baru di pelabuhan Kapal Roro di Penagi Ranai.

Setidaknya ratusan pejabat dan masyarakat yang terdiri mulai dari Wakil Bupati Natuna Dra Hj Ngesti Yuni Suprapti, para FKPD, OPD dan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama serta masyarakat lainya nampak memenuhi pelabuhan yang baru siap itu, untuk menyaksikan kedatangan Kapal Ferry baru tersebut.

Setiba Ferry Indra Perkasa Pemda Natuna yang bernomor lambung 159 itu dis-

BUPATI Natuna Drs H. Hamid Rizal, berdiri diatas feri

ambut dengan do’a tepung tawar oleh para tokoh masyarakat yang dipimpin oleh H. Darwis, Mantan Lurah Bandarsyah di dampingi oleh Ketua LAM Natuna H. Wan Zauwali dan Tokoh agama lainy “Keberadaan Fery ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemkab Natuna akan sarana transportasi laut yang tidak saja untuk keperluan dinas namun juga untuk kebutuhan darurat bagi masyarakat kabupaten Natuna,” tegas Bupati.

Peluncuran kapal senilai RP 27 Miliar ini dari galangan, ditandai doa bersama agar pelayaran perdana menuju Natuna lancar dan selamat.Bupati juga mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas selesainya pengerjaan Ferry Pemda ini yang telah dimulai dengan peletakan lunasnya pada tanggal 17 Mei lalu.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Iskandar,S. Sos, mengatakan Ferry Pemda Natuna ini memiliki panjang 31 meter dan lebar 6 meter.

Sebelum diluncurkan kapal ini sudah menjalani masa uji coba, terutama keandalan mesin dan seluruh sistem yang ada.

Tasrif Plt Kadis PU yang ikut dalam rombongan pelayaran perdana Ferry baru kepada wartawan di Pelabuhan Roro Penagi. “Kapal berangkat pada pukul 10.00 WIB. Malam, sampai di Midai pada pukul 09.00 WIB pagi. istirahat dan terus melanjutkan pelayaran ke Ranai dan tiba di Ranai pada pukul 17.00 WIB. Jadi pelayaran Kapal ini dari Pelabuhan Tanjungpinang ke Pelabuhan Roro Penagi menempuh perjalanan sekitar 11 jam, “ terang Tasrif. (rm/Ikhsan).

DPRD Anambas Akan Panggil Dirut Perusda ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulaun Anambas (KKA) akan segera memanggil pemerintah dalam waktu dekat untuk mempertanyakan pertanggung jawaban Keuangan Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) yang lama.

Ketua Komisi II DPRD KKA H.Dhannun mengatakan, Langkah ini mesti dilakukan mengingat saat ini Perusda sudah diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang menjalankan tugas melanjutkan dan menyelesaikan carut marut di tubuh BUMD Anambas itu.

“Plt itu dari Surat Keputusan (SK) hanya bertugas selama tiga bulan untuk memimpin Perusda,” kata Dhannun Kamis (28/9).

Ketua Komisi II DPRD KKA

H.Dhannun Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, direktur Perusda yang lama tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja dalam penggunaan keuangan yang lama,

karena merupakan tanggung jawabnya. “Direktur lama harus menyampaikan pertanggung jawabannya.dalam pengelolaan keuangan yang telah dilakukan,” tegasnya seraya mengatakan, sampai saat ini pertanggung jawabannya masih belum dilakukan.

Kendati demikian Dhannun juga menyampaikan bahwa yang dipanggil tersebut adalah Plt Direktur Perusda untuk di tannya. Memang tak dapat dipungkiri tugas Plt adalah melanjutkan Bisnis Perusda sebelum direkai defenitif terbentuk Masih kata dia, DPRD mendesak pemerintah untuk segera memilih direksi baru karena Plt hanya tiga bulan.

“Jangan lama-lama dibentuk direksi baru, ingat Plt tidak

lama,” tukasnya.

Terpisah Rocky H. Sinaga Anggota DPRD lainnya mengatakan, Perusda itu tertuang dalam Perda no 2 tahun tahun 2012 masih belum di revisi.

Perda ini merupakan inisiasi oleh Bagiam Ekonomi Sekretariat Daerah, sementara Bagian Hukum itu hanya bicara legal drafting.

“2016 sudah dibahas dan masuk dalam Prolegda namun sampai saat ini belum disampaikan karena turunan UndangUndang nomor 23 tahun 2014 belum ada turunannya khusus yang mengatur BUMD karena PP nya belum ada jadi mesti menunggu PP terlebih dahulu agar bisa melaksanakan rekrutmen Direksi Baru,” imbuhnya. (rm/hlk).

Distribusi Logistik Terancam Molor di Pelabuhan Ranai NATUNA, RAKYAT MEDIADistribusi logistik di pelabuhan Selat Lampa ke kota Ranai dan sekitarnya terancam molor lantaran kendaraan truk milik masyarakat tidak mendapatkan pasokan BBM Solar dengan jumlah maksimal.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Natuna,Hikmatul Arif, Selasa (26/9). Dia menyebut-

kan, saat ini sejumlah barang logistik berupa kebutuhan pokok dan material menumpuk di gudang milik PT Multi Terminal Indonesia di Selat Lampa. Bahkan mobil operasional milik perusahaan logistik itu juga kesulitan mendapat jatah minyak Solar.

“Kesulitan ini harus segera di atasi. Sebab banyak sekali barang logistik yang belum terangkut. Belum lagi dalam ming-

gu ini, kapal Tol Laut akan tiba di Selat Lampa untuk bongkar muat barang,” sebut Arif.

Marketing support PT MTI, Lisma menyebutkan, selama kelangkaan BBM, diperkirakan distribusi 9 ribu sak semen terhambat. “Rencana, Kamis (28/ 9) besok Kapal Tol Laut masuk, bisa terhambat proses bongkar muat barang,” tandasnya.

Sementara itu, menurut salah satu staf Disperindagkop

Natuna, Ramdani mengatakan, BP Migas dan Pertamina Batam akan menggelar rapat dengan Disperindagkop untuk membahas persoalan BBM. “Hari ini orang BP migas sama Pertamina Batam berkunjung ke kantor mau rapat masalah BBM, untuk hasilnya nanti pimpinan yang akan menjelaskan,” kata Dani melalui pesan singkatnya, Rabu (27/9/ 2017) lalu. (rm/net)

CMYK

15

KEPRI

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

SUASANA demo Mahasiswa di Gedung DPRD Kepri

Tuntut Penyelesaian Berbagai Persoalan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Suara Mahasiswa (Kesuma) Provinsi Kepri menggelar aksi demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri Dompak Tanjungpinang, Kamis lalu.

Aksi demo ini dilakukan untuk menuntut terkait penyelesaian beberapa permasalahan yang ada di kabupaten/kota di Kepri.

Surya, selaku koordinator lapangan mahasiswa mengatakan, tuntutan aksi damai yang dilakukannya ini sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk menciptakan pembangunan di Provinsi Kepri. “Sudah selayaknyalah segala persoalan yang mendasar di Provinsi Kepri dapat terselesaikan,” ungkap Surya kembali.

Dijelaskan Surya, mulai dari menuntut menyelesaikan permasalahan maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Karimun. Juga penertiban kegiatan pelayanan publik khususnya masalah kesehatan. “Kami menginginkan agar dewan sebagai wakil dari masyarakat dapat lebih tegas dalam menyelesaikan setiap permasalahan tersebut, agar pembangunan Kepri dapat tercipta,” ungkap Surya.

Tak hanya untuk kabupaten Karimun dan kabupaten Bintan saja, lanjut Surya, juga di kabupaten dan kota lainnya.

“Seperti untuk kabupaten Natuna, kami meminta dewan mengawasi peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan baik dari sisi pelajar maupun sisi tenaga pengajarnya,” tegas Surya kembali.

Di Kabupaten Lingga, dewan diminta terus meningkatkan pengawasan terhadap program yang dijalani Pemda Lingga, agar setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memihak pada kesejahteraan dan perekonomian masyarakatnya. Begitu juga dengan Kabupaten Anambas, pengawasan terhadap konflik di PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ).

Sedangkan untuk Kota Tanjungpinang, Surya menjelaskan meminta dewan mengawasi kegiatan pengembangan kawasan FTZ Kota Tanjungpinang dan persoalan kebijakan kenaikan tarif listrik Kota Batam yang masih menjadi polemik.

Aksi damai yang mendapat penjagaan dari puluhan kepolisian sektor Kota Tanjungpinang ini akhirnya ditemui Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Jumaga pun berjanji akan menyampaikan tuntutan keanggota lainnya untuk ditindak lanjuti. (rm/ ikhsan)

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Tim WFQR Lantamal IV Bekuk Kurir Narkoba di Perairan Karimun TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV bersama Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai karimun (TBK) berhasil menangkap kurir narkoba di Perairan Karimun Anak, Tanjung Balai Karimun dan pemilik barang sekaligus pengedar narkoba di Pantai Pongkar, Tanjung Balai Karimun, Jum’at (29/9).

Komandan Lantamal (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., saat melakukan konferensi pers pers di Aula Yos Sudarso Markas Komando (Mako) Lantamal IV Jalan Batu Hitam No. 1 Tanjungpinang, mengatakan, kurir berinisial R yang menggunakan speed boat bermesin 40 PK dan membawa Narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket dibungkus dalam plastik seberat 1 Kg dan 2 paket kecil sebarat 5 Gram di tangkap Tim WFQR Lantamal IV dan Lanal TBK pada posisi 1° 92 1273 Lintang Utara dan 103° 242 3163 Bujur Timur atau disekitar Perairan Karimun Anak, Tanjung Balai Karimun. Sedangkan pengedar sekaligus pemilik barang berinisal M ditangkap di Pantai Pongkar Tanjung Balai Karimun.

Saat pelaksanaan operasi penangkapan Tim WFQR Lantamal IV dan Lanal TBK menggunakan Patroli Keamana Laut (Patkamla) Combat Boat, Patkamla V8, Speedboat Pos Pengamat (Posmat) Meral dan dua Pompong Nelayan Sewaan yang digunakan untuk pengintaian.

Selanjutnya Dalantamal IV Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., mengatakan, pengedar dan kurir shabu yang berhasil ditangkap tersebut merupakan target operarasi Tim WFQR Lantamal IV sejak tiga bulan terakhir. Keberhasil penangkapan tersebut terjadi setelah Tim WFQR Lantamal IV dan Lanal

KOMANDAN Lantamal (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno

TBK melakukan pancingan denga berpura-pura akan membeli Narkoba jenis shabu. Selanjutnya melalui informasi intelijen, Tim WFQR Lantamal IV dapat berkomunikasi dengan pengedar dan disepakati untuk bertransaksi dengan membawa uang Rp. 200.000.000 sebagai bukti keseriusan dan tanda jadi.

Skenario yang dibuat Tim WFQR Lantamal IV dan Lanal TBK belum langsung membuahkan hasil, karena saat petemuan pertama penjual belum membawa Narkoba jenis shabu sehingga Tim WFQR Lantamal IV dan Lanal TBK belum bisa menangkap.

Kemudian setelah dapat meyakinkan pengedar, disepati transaksi selanjutnya akan di laksanakan Perairan Pulau Buru namun sekalilagi transaksi

tersebut gagal dilakukan karena pengedar yang dikatahui berdasarkan informasi intelijen mengambil barang ke Malaysia telah meninggalkan lokasi sebelum tim pengintai tiba, ujar Laksamana Berbintang Satu ini.

Komunikasi lanjutan tetap dilakukan dengan pengedar dan berhasil menyepakati transaksi shabu di Perairan Pulau Karimun Anak, Tanjung Balai Karimun. Tim WFQR Lantamal IV dan Lanal TBK besera tim pengintai segera bersiap di lokasi yang telah ditentukan, dan berhasil menangkap kurir berinisial R yang menggunakan speed boat bermesin 40 PK besrta Narkoba jenis shabu terdiri dari 1 paket dibungkus plastik hitam seberat 1 Kg dan 2 paket kecil seberat 5 Gram. Setelah kurir dapat ditangkap, Tim WFQR Lantamal IV dan

Lanal TBK menggali informasi tentang keberadaan pemilik barang sekaligus pengedar. Setelah diketahui pemilik barang sekaligus pengedar dapat ditangkap di Pantai Pongkar Tanjung Balai Karimun.

Ditambahkan Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., pemilik barang dan kurir serta barang bukti shabu seberat 1 Kg yang dibungkus plastik dan 2 paket kecil seberat 5 Gram akan diserahkan kepada instansi yang terkait untuk proses hukum lanjutan.

Turut mendampingi Dalantamal IV pada konferensi pers tersebut Wadan Lantamal IV, Asisten Intelijen (Asintel) Danlantamal IV, Pabanren Sops Lantamal IV dan Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Lantamal IV.(rm/ril).

CMYK

PROFIL

Senin, 2 - 9 oktober 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Dari Pulau Batam Untuk Indonesia :

LSM BERLIAN Cinta Negeri Lenyapkan Narkoba

FOTO para pengurus DPP LSM Berlian kantor Pusat di Batam

Wawancara Eksklusif Bersama Akhmad Rosano Presiden DPP Berlian

Akhmad Rosano Presiden DPP Berlian

SEMANGATAN akan Negeri untuk terlibat secara teroganisir dalam upaya pemberantasan narkoba muncul dari salah satu gerbang pintu masuk nusantara. Berada di dasar selatan peta Indonesia, sebuah pulau yang berhadapan langsung dengan negeri Singapura, optimisme generasi bangsa untuk ambil bagian dalam menjaga generasi penerus bangsa dari jeratan narkoba Melahirkan gerakan untuk memberantas lingkaran narkoba dalam bentuk wadah Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Berlian atau Berantas Lingkaran Narkoba.

Berpusat jauh dari ibu kota negara, Berlian memilih untuk membuka kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Berlian bermarkas di kota industria kota Batam, Kepulauan Riau. Bukan tanpa alasan Presiden Berlian Akhmad Rosano memaparkan, Batam sebagai pintu gerbang masuk ke Indonesia menjadi kota penentu dalam alur distribusi jaringan narkoba yang bersumber dari luar negeri.

Batam dengan predikat kota industry dan selalu masuk tiga besar sebagai kota penyumbang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Tidak hanya menjadi magnet bagipara investor bisnis.Tapi juga membangunkan para mafia narkoba untuk turut serta menjadikan Batam sebagai salah satu area transit favorit selundupan narkoba sebelum masuk kejaringan narkoba seluruh nusantara.”Ini sangat memprihatinkan, Ini musuh besar. Ini ancaman nyata bagi kualitas

penerus bangsa Indonesia” tegas Akhmad Rosano.

Pria yang dikenal sebagai aktivis dengan kiprah skala nasional ini, menjadi nahkoda pergerakan LSM Berlian.Yang bibitnya berasal dari kegelisahan dan kekhawatiran bersama anak negeri di Batam yang menyaksikan, betapa setiap hari pemberitaan lokal dan nasional selalu di suguhi dengan berita penyalahgunaan narkoba.

“Kita harusbangkit, kita harusbergerak, kita harus bersama membentuk kekuatan sebagai tameng sekaligus sebagai ‘peluru’untuk menembus pergerakan mafia narkoba yang menjadi musuh nyata anak negeri” ucap pria bugis ini penuh semangat.

Berikut petikan hasil wawancara kontributor media ini dengan Akhmad Rosano, Presiden Berlian (Berantas Lingkaran Narkoba) di kantor pusat DPP Berlian yang beralamat di Glory View Blok B NO 11 Batam Centre Kota Batam Kepulauan Riau.

“Pak Presiden, sebagai pemimpin LSM Berantas Lingkaran Narkoba. Apa yang menjadi semboyan dasar Berlian ? “ “Cinta Negeri Lenyapkan Narkoba, adalah sebuah semboyan Berlian demi bangsa, demi negara, demi kekayaan alam, demi anak anak generasi penerus, demi kita semua, Demi Indonesia ku yang satuyaituBhinekaTunggal Ikadan Negara KesatuanRepublik Indonesia, NKRI hargamati.”

“Apakah ini hanya slogan ? ataukah Sudah terpatri dalam jiwa Merah Putih ? ini kembali pada kita semua sebagai Rakyat yg merdeka di bumi pertiwi, bumi yg pernah di jajah selama 350 Tahun lamanya ini lah Indonesia kita memegang Rekor terlama dalam sejarah dunia dan langit Negara Terlama di jajah oleh para ‘bandit’ yg hanya memikirkan dunia semata.”

“Apakah kita semua akan membiarkan ini terjadi di zaman yg serba modern dimana Rakyat Indonesia perlahan lahan di giring pada perubahan sifat Normatika Kebangsaan sebagai Anak bangsa yg saling hormat menghormati dalam ketiadaan perbedaan RAS ? ini kembali pada kita semua untuk bagaimana kita akan buktikan Cinta kita pada bangsa sendiri.”

“LSM Berlian ini kan masih relatif baru. Lalu

bagaimana presiden mendesain pergerakan Berlian agar bekerja secara efektif ?”

“Narkoba adalah salah satu senjata kimia berbahaya yang tidak dimiliki olehTNI/POLRI tapi di miliki dan di produksi oleh negara negara bermental penjajah, apakah kita pernah memikirkan ini tentang kelanjutan penerus bangsa ini, apakah anak cucu kita bebani dengan generasi yang rusak akibat Narkoba ? saya masih punya harapan kuat pada saudara saudaku semua tentang bagaimana kita berkomitmen memerangi narkoba dari bumi pertiwi.

“Ada satu hal yg sangat penting dan perlu saudara garis bawahi bahwa semakin meningkatanya peredaran narkoba ini akibat utamanya di sebabkan para wakil rakyat yg punya kekuatan politik tidak bisa memahami atau belum terpikirkan oleh mereka bahwa narkoba yang di selundupkan masuk ke bangsa ini. Adalah sebuah misi intelijen negara luar yang bekerja sama dengan para mafia narkoba internasional. Para Wakil rakyat hanya sibuk dengan hal hal yg berbau duniawi dan tidak pernah meneliti dan membuat analisa tentang bahaya dan dampaknya pada masa depan NKRI, rata rata wakil rakyat kita hanya bisa mengatakan narkoba itu pelanggaran hukum.Tidak lebih !.”

“Pak Presiden menyebut peran wakil rakyat ? seperti apa pak presiden melihat peran wakil rakyat dalam Akhmad Rosano : “Cinta Negeri Lenyapkan Narkoba, adalah sebuah semboyan Berlian demi bangsa, demi negara, demi kekayaan alam, demi anak anak generasi penerus, demi kita semua, Demi Indonesia ku yang satuyaituBhinekaTunggal Ikadan Negara KesatuanRepublik Indonesia, NKRI hargamati.”

“Apakah ini hanya slogan ? ataukah Sudah terpatri dalam jiwa Merah Putih ? ini kembali pada kita semua sebagai Rakyat yg merdeka di bumi pertiwi, bumi yg pernah di jajah selama 350 Tahun lamanya ini lah Indonesia kita memegang Rekor terlama dalam sejarah dunia dan langit Negara Terlama di jajah oleh para ‘bandit’ yg hanya memikirkan dunia semata.”

“Apakah kita semua akan membiarkan ini terjadi di zaman yg serba modern dimana Rakyat

Indonesia perlahan lahan di giring pada perubahan sifat Normatika Kebangsaan sebagai Anak bangsa yg saling hormat menghormati dalam ketiadaan perbedaan RAS ? ini kembali pada kita semua untuk bagaimana kita akan buktikan Cinta kita pada bangsa sendiri.”

“LSM Berlian ini kan masih relatif baru. Lalu bagaimanapresiden mendesain pergerakan Berlian agar bekerja secara efektif ?”

“Narkoba adalah salah satu senjata kimia berbahaya yang tidak dimiliki oleh TNI/POLRI tapi di miliki dan di produksi oleh negara negara bermental penjajah, apakah kita pernah memikirkan ini tentang kelanjutan penerus bangsa ini, apakah anak cucu kita bebani dengan generasi yang rusak akibat Narkoba ? saya masih punya harapan kuat pada saudara saudaku semua tentang bagaimana kita berkomitmen memerangi narkoba dari bumi pertiwi.

“Ada satu hal yg sangat penting dan perlu saudara garis bawahi bahwa semakin meningkatanya peredaran narkoba ini akibat utamanya di sebabkan para wakil rakyat yg punya kekuatan politik tidak bisa memahami atau belum terpikirkan oleh mereka bahwa narkoba yang di selundupkan masuk ke bangsa ini. Adalah sebuah misi intelijen negara luar yang bekerja sama dengan para mafia narkoba internasional. Para Wakil rakyat hanya sibuk dengan hal hal yg berbau duniawi dan tidak pernah meneliti dan membuat analisa tentang bahaya dan dampaknya pada masa depan NKRI, rata rata wakil rakyat kita hanya bisa mengatakan narkoba itu pelanggaran hukum.Tidak lebih !.”

“Pak Presiden menyebut peran wakil rakyat ? seperti apa pak presiden melihat peran wakil rakyat dalam upaya pemberantasan narkoba ? karena area ini masuk pada zona politik, lalu apa kritik presiden pada political will pemerintah pada upaya pemberantasan narkoba ?”

Lahir dan terbentuk dari aktivis pecinta negeri, LSM Berlian (BerantasLingkaranNarkoba) maju bergerak mewujudkan cita cita Cinta Negeri Lenyapkan Narkoba. BERLIAN Dari Batam Untuk Indonesia, Ayo BerantasLingkaranNarkoba. (penulis Beni)