Edisi 209

Page 1

CMYK

Baca Hal 8

Bea Cukai Batam Tutup Mata : Penyeludupan Rokok Non Cukai Marak di Batam Penanggung Jawab Sabtu, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH

KORAN UMUM

2- 9 September 2017, MINGGU I

SABTU, 2- 9 SEPTEMBER 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Ini Sudah Lolos Verifikasi Administrasi di Dewan Pers

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri Edisi : # 209 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Kajati Kepri Yunan Harjaka, SH MH

Tersangka Korupsi Asuransi BAJ PNS Batam Akan Ditetapkan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri,

Yunan Harjaka SH MH

Fraksi PAN Minta Pemerintah Usir Dubes Myanmar JAKARTA, RAKYAT MEDIAFraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Pemerintah Indonesia menarik pulang Duta Besar RI di Myanmar. Sebaliknya, pemerintah juga diminta mengusir Duta Besar Myanmar untuk kembali ke negaranya. “Fraksi PAN secara tegas meminta hal tersebut apabila Pemerintah Myanmar tidak mampu mengendalikan kerja aparatnya yang Anggota DPR RI Teguh Juwarno melakukan genosida terhadap warga Rohingya,” kata anggota Fraksi PAN Teguh Juwarno, saat menghadiri aksi damai di depan Kantor Kedutaan Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Menurut Teguh, permintaan itu sudah disampaikan Fraksi PAN secara resmi dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI dan Pemerintah Indonesia sudah mengirim bantuan logistik melalui Kementerian Luar Negeri terhadap warga Rohingya. Namun, hal itu dinilai belum cukup. Menurut Teguh, eskalasi penderitaan yang dialami warga Rohingya semakin menjadi dalam beberapa hari terakhir.”Kalau kami melihat dari tayangan BBC bagaimana anak-anak, kemudian perempuan yang diperkosa, desa-desa yang dibakar, anakanak mengungsi dan jumlahnya begitu besar, diperkirakan 1,1 juta orang,” kata Teguh. Bersambung ke Hal 2

Jimly: Aung San Suu Kyi Tak Pantas Terima Nobel Perdamaian

WARGA Rohongya di Wilayah bangladesh akibat tidak diizinkan masuk oleh Garda Perbatasan Bangladesh

BATAM, RAKYAT MEDIA-Harapan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Batam, menikmati uang Asuransi yang bertujuan untuk meningkatkan jaminan kesehatan di hari tua tampaknya hanya tinggal harapan.Pihak Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) yang telah dinyatakan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut kembalimelakukan Peninjauan (PK) ke mahkamah agung terkait putusan terakhir kasus tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Batam yang mewajibkan BAJ untuk membayar premi tunjangan JHT kepada PNS dan honore Pemko Batam sebesar Rp 80 miliar belum bisa dipenuhi oleh pihak asuransi BAJ. Asuransi BAJ yang sudah dinyatakan pailit tersebut mengelak membayar sepenuhnya karena beralasan perusahaan BAJ sudah pailit sehingga hanya sanggup membayar Rp 54 miliar. Bukan hanya itu, berbelit belitnya persoalan JHT para PNS Ppemko Batam, tapi ribuan PNS

dan tenaga honoreryang menjadi perserta Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) juga merasa telah dikelabui denganmenandatangani formulir kesepakatan tidak menuntut agar pencairan dana JHT mereka sebesar Rp 57 miliar segera dibayarkan oleh Pemko Batam. Permintaan tersebut langsung disampaikan oleh Direktur PT Asuransi Bumi Asih Jaya(BAJ), Boyke Sinaga kepada ratusan PNS saat hadir apel pagi Pemko Batam di lapangan Engku Putri, Batam Center, Batam, beberapa waktu

lalu. Saat itu Boyke, menyampaikan kondisi Asuransi BAJ sedang pailit, sehingga pihak BAJ tidak sanggup membayar sebesar Rp 70 miliar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Meski formulir kesepakatan sudah mereka tanda tangani, namun uang JHT juga tidak kunjung diacairkan, para PNS dan tenaga honorer merasa tertipu,”Kami disuruh menanda tangani formulir kosong yang tidak jelas kegunaan Bersambung ke Hal 2

Terkait Dugaan Korupsi Askes Batam Rp208 M

Ahmad Dahlan dan Agussahiman Disebut Sebut Bakal Jadi Tersangka TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Ahmad Dahlan Mantan Walikota Batam diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Senin (14/8/2017) pertengahan bulan

lalu. Ahmad Dahlan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Batam di Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) APBD 2007-2012 senilai Rp208 miliar. Selain Ahmad Dahlan, penyidik juga memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam, Agussahiman dan tiga pejabat Pemko Batam lainya dalam kasus yang sama. Mereka adalah Abdul Malik, Kabag Keuan-

gan Pemko Batam periode 2011 hingga sekarang, Raja Muchsin, mantan Kabag Keuangan Bendahara Umum Daerah Pemko Batam periode 2008. Kemudian Eko Wiyono, Bendahara Gaji pada Bagian Keuangan Setda Kota Batam periode 2011-2013. Yunan Harjaka SH MH mengaku pihaknya telah memeriksa mantan Walikota Batam dan pejabat Pemko Batam lainnya. “Iya, tim telah melakukan pemeriksaan kepada para mantan dan pejabat Pemko Batam yang masih aktif. Mereka diperiksa sebatas saksi,” kata Yunan, kemarin. Penetapan tersangka, kata Yunan proses penyidikan masih berlangsung. Jika sudah selesai pemeriksaan tentu

akan diumumkan nama tersangka dalam kasus itu. “Proses penyidikannnya masih berjalan. Jika sudah selesai nanti bakal Bersambung ke Hal 2

Agussahiman Mantan Sekda Kota Batam

Ahmad Dahlan Mantan Walikota Batam

Daerah Otonomi Khusus Jadi Gubernur Kepri Nurdin Basirun Idul Solusi Bagi Kota Batam

JAKARTA, RAKYAT MEDIAPembentukan daerah otonomi khusus bagi kawasan ekonomi yang hendak dibangun merupakan solusi untuk menghilangkan dualisme yang selama ini mengganjal masuknya investasi. Selama ada dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan kawasan-

yakni kepala otorita dan pemimpin daerah, para investor tidak mendapat kepastian hukum. Otorita Batam yang sudah berusia 44 tahun merupakan contoh nyata korban dualisme itu. Sejumlah otorita di Indonesia juga berjalan di tempat kare-

Prilly : Teuku Rasya Kami Hanya Berteman

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Konflik Rohingyadi Myanmar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berpendapat Aung San Suu Kyi—tokoh Myanmar tak layak menjadi penerima Nobel Perdamaian. Suu Kyi adalah penerima penghargaan itu pada 1991. “Dia tak memperjuangkan nilai kemanusiaan, tapi hanya memperjuangkan dirinya sendiri,” kecam Jimly, kepada wartawan Jumat (1/9/2017), seusai menjadi khatib shalat Idul Adha di Masjid Al Azhar, Jakarta. Panitia Nobel dalam situsnya menyatakan, Suu Kyi menerima Nobel Perdamaian karena perjuangan anti-kekerasan untuk demokrasi dan hak asasi manusia.”Dia itu produk sistem feodal, anak dari perdana menteri pertama (Myanmar), anak pendiri negara, bukan karena (capaian) dirinya,” imbuh Jimly. Kecaman terhadap sikap Suu Kyi atas konflik Rohingya di Myanmar terus berdatangan pula dari banyak tokoh, baik di Myanmar maupun global.The Guardian pada edisi 30 Desem-

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Cantik, kesohor, dan berstatus single membuat kehidupan asmara Prilly Latuconsina tak jauh dari sorot media dan publik. Perempuan kelahiran Banten, 20 tahun silam itu, baru-baru ini dikabarkan tengah menjalani hubungan spesial dengan putra Tamara Blenszynski, Teuku Rasya. Bisa dimaklumi, mengingat keduanya kerap kedapatan menghabiskan waktu bersama. Fotofoto mesra mereka pun beredar luas di jagat maya

Bersambung ke Hal 2

Bersambung ke Hal 2

na alasan yang sama. Demikian dikemukakan pakar hukum Jimly Asshiddiqie dalam diskusi bertema “Quo Vadis Batam” di Jakarta, Selasa (29/8). Hadir pada diskusi itu, Kepala Badan Pengusahaan Batam Hatanto Reksodipoetro, Direktur Institute for Development of Economics & Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mantan Menko Perekonomian Dor Bersambung

Adha di Tiga Pulau

ke Hal 2 GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun naik sepeda bersama anak anak

LINGGA, RAKYAT MEDIAGubernur H Nurdin Basirun mengajak masyarakat untuk mengambil iqtibar dan memaknai hari raya Idul Adha dalam kehidupan. Kesabaran, ketulusikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi

Ismail dan Siti Hajar dapat dicontoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. “Itulah menjadi contoh untuk kita membangun negeri ini. Bersambung ke Hal 2

STOP PERS Berhubung masih mengaku ngaku sebagai wartawan Koran Rakyat Media Bersama ini diberitahukan kepada Instansi pemerintah/ Pengusaha Swasta dan masyarakat luas khusus di Batam dan Kepri umumnya bahwa nama 1. Andi.S tempat Tinggal Belakang Padang 2. Winarto Tempat tinggal di Jodoh 3. Trianto Tempat Tinggal perumahan Bandara Ke tiga nama tersebut telah dipecat dari wartawan Koran Rakyat Media segala tindak tanduknya yang dapat merugikan masyarakat bukan menjadi tanggung jawab kami. Demikian juga Kartu Pers yang masih ditangan mereka sejak pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Tertanda Redaksi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.