Edisi 207

CMYK

Baca Hal 16

Warga Taman Raya Demo Gara Gara Proyek Amburadul Penanggung Jawab Kamis, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH

KORAN UMUM

17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

KAMIS, 17 - 24 AGUSTUS 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Koran Mingguan Nasional dari Kepri

Media Ini Sudah Lulus Verifikasi Administrasi di Dewan Pers

Edisi : # 207 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Pungli Marak di Imigrasi Gedung Sumatera Batam Centre

Biaya Pengurusan Kitas Dipatok Rp 6 Hingga Rp 7 Juta BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Praktik pungutan liar pada sentra pelayanan publik di sejumlah Instansi pemerintah di Kota Batam belakangan masih marak terjadi. Meski Tim Saber Pungli sudah membekuk sejumlah oknum pejabatdi instansi pemerintah yang melakukan pungutan liar. Namun ada oknum PNS yang masih nekat melakukan tindak kejahatan pungli tersebut.

Salah satu instansi pelayanan publik yang diduga masih nekat melakukan pungutan liar (Pungli) dalam memberikan pelayanan publik adalah Pos Imigrasi Gedung Sumatera Batam Centre. Pos Imigrasi yang sebelumnya dipimpin pejabat Imigrasi berinisial SF tersebut, saat ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan berbagai dokumen keimigrasian bagi warga Negara Asing (WNA) itu belakangan ini pungutan liar (Pungli) semakin marak dan merajala. Tak tanggung tanggung biaya pembuatan Kitas dan kitap dipatok tiga kali Bersambung ke Hal 15

SF berciuman dengan Kakanim usai pelantikan diruangan Kakanim dan Wahyu sebelah kiri

ANGGOTA POLISI MERANTI DIBEKUK JADI BANDAR NARKOBA

Pejabat Pos Imigrasi Gedung Sumatera Ismiati (Mia)

POS Imigrasi Gedung Sumatera Batam Centre

Jokowi: Jangan Berpuas Diri, Tantangan ke Depan Tidak Ringan JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Persoalan kemiskinan, ketidakadilan, ketidakpastian ekonomi global masih menghantui Indonesia. Gerakan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme juga masih menjadi tantangan saat ini dan ke depan.

Dalam pidato sambutan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2017, Rabu (16/8/2017), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau semua pihak tidak berpuas diri dengan apa yang telah dicapai.”Semua capaian seharusnya tidak membuat kita cepat berpuas diri. Karena tanBersambung ke Hal 15

DWI WIDODO mantan Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia

Eks Atase Imigrasi KBRI Malaysia

ANGGOTA polisi bernama Briptu Taufik Hidayat

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti menangkap anggota polisi bernama Briptu Taufik Hidayat (30) karena kedapatan membawa 1,5 kilogram sabu dan 500 butir pil ekstasi, dan happy five 500 butir pada Senin (14/8/2017) lalu.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Barliansyah mengatakan, penangkapan dilakukan usai pelaku mengambil barang haram di gang sempit,”Briptu Taufik ditangkap di gang pada saat mau keluar dari wisma Holiday.

Dia diduga mau mengambil sabu dan

ekstasi dalam jumlah besar,” kata Kapolres kepada wartawan di Selatpanjang.

Kapolres mengungkapkan, saat ditangkap terjadi adu mulut dan pelaku sempat melakukan perlawanan. Lalu didengar oleh Danramil Selatpanjang dan anggotanya yang kebetulan berada di salah satu kamar di lantai 2 wisma tersebut.

Menurut keterangan dari Koramil tersebut, mereka dan polisi sama-sama lagi mengintai tersangka yang mau mengambil sabu-sabu dan ekstasi.

Melihat terjadi keributan di bawah antara Briptu Bersambung ke Hal 15

Terima Suap Dari Biro Jasa JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Direktur PT Semangat Jaya Baru Nazwir Anas dan Direktur PT Afindo Prima Utama Temi Lukman Winata mengakui pernah menyerahkan uang kepada Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Dwi Widodo.

Uang tersebut diberikan para pengusaha biro jasa tersebut terkait penerbitan calling visa.Hal itu dikatakan Nazwir Anas dan Temi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/8/2017) kemarin.

Keduanya dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk terdakwa Dwi Widodo.”Awalnya saya tanya, Atase Imigrasi siapa sekarang?

Saya bicarakan, kami kan kerja seperti ini

agak sulit, bisa bantu apa tidak Pak?,” kata Nazwir kepada jaksa KPK. Nazwir mengaku telah meminta bantuan Dwi untuk membuatkan calling visa bagi lebih dari 20 warga negara asing yang ingin datang ke Indonesia.Untuk setiap orang yang ingin dibuatkan visa, Nazwir membayar Rp 2 juta kepada Dwi Widodo.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Nazwir mengaku telah memberikan uang sebesar Rp 73 juta kepada Dwi Widodo.Para pemohon berasal dari negara-negara Afrika yang termasuk dalam kategori rawan. Sementara itu, Temi mengakui bahwa ia sudah menyetorkan sekitar Rp 27,5 juta kepada Bersambung ke Hal 15

Belahan Dada Jessica Mila

Kejati Kepri Bidik Mantan Walikota

Bikin Salah Fokus

Kasus Dana BAJ Pemko Batam

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Jessica Mila terkenal dengan tubuhnya yang ramping dan mulus.

Maklum saja, kekasih Mischa Chandrawinata itu banyak menghabiskan waktu di pusat kebugaran demi mendapat bentuk tubuh ideal.

Tak heran jika Jessica Mila ingin memamerkan tubuh indahnya di depan publik.

Seperti yang terlihat dalam beberapa foto Bersambung ke Hal 15

Ahmad Dahlan Mantan Walikota Batam

BATAM, RAKYAT MEDIAPegawai Negeri di lingkungan Pemko Batam hingga saat ini masih mempertanyakan pencairan asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) yang tak kunjung ada kejelasan. Bahkan sejumlah pejabat teras Pemko Batam mengaku tak tahu sampai mana proses pencairan asuransi tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin mengatakan, sampai saat ini mengaku belum ada proses pencairan asuransi BAJ. Masalah asuransi BAJ ini sudah molor sejak Bersambung ke Hal 15

SBY dan Megawati Foto Bersama Usai Hadiri HUT Ke-72 RI di Istana

PRESIDEN RI Jokowi foto bersama dengan sejumlah mantan Presiden

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri melakukan sesi foto bersama usai menghadiri acara perayaan kemerdekaan Indonesia ke-72 tahun di Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat.

Bersambung ke Hal 15

STOP PERS Berhubung masih mengaku ngaku sebagai wartawan Koran Rakyat Media Bersama ini diberitahukan kepada Instansi pemerintah/ Pengusaha Swasta dan masyarakat luas khusus di Batam dan Kepri umumnya bahwa nama 1. Andi.S tempat Tinggal Belakang Padang 2. Winarto Tempat tinggal di Jodoh 3. Trianto Tempat Tinggal perumahan Bandara Ke tiga nama tersebut telah dipecat dari wartawan Koran Rakyat Media segala tindak tanduknya yang dapat merugikan masyarakat bukan menjadi tanggung jawab kami. Demikian juga Kartu Pers yang masih ditangan mereka sejak pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tertanda Redaksi

CMYK

RAKYAT METRO

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Samsat Kota Batam Beri Pelayanan Maksimal Pada Masyarakat BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIAMasyarakat Kepri khususnya Kota Batam merasa puas dengan pelayanan yang diberikan petugas di sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi Kepulaua Riau (Kepri) di Gedung Graha Kepri Batam Center. Berbagai pengurusan surat kenderaan seperti pengurusan pajak kenderaan berjalan lancar tanpa harus berbelit-belit dan selesai dalam waktu singkat. Apalagi petugas Samsat yang berkolaborasi antara petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri bersama Dinas Pendapatan Kepri, Bank Riau dan PT Jasa Raharja selalu memberikan pelayanan yang humanis didukung fasilitas canggih berbasis komputerisasi untuk masyarakat, kata Drs. Teddymar kepada wartawan.

Lanjut Teddymar, bahwa pihaknya secara kontinyu tetap berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan

MOBIL pelayanan samsat kelingling parkir di Mall Nagoya Hill

terbaik kepada masyarakat. Seperti pengurusan STNK baru maupun perpanjangan dan lainnya. Apalagi, saat ini telah beroperasi samsat Corner yang berada Nagoya Mall, Batam City Square (BCS Mall) Batam, dan Harbourbay Mall Batu Ampar. Ini merupakan untuk memudahkan masyarakat agar tidak jauhjauh mengurus STNK, BPKB di Kantor Gedung Graha Kepri. Corner ini hanya melayani perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor khusus untuk jangka waktu satu tahun, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Pantauan Rakyat Media di Gedung Graha Kepri Batam Center bagian STNK dan BPKB terus berupaya melakukan pembenahan struktural dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat sesuai harapan Kapolri agar masyarakat diberikan pelayanan yang humanis. Gedung Graha Kepri Batam Center tidak ada terlihat calo yang berkeliaran. Petugas-

petugas yang ada selalu stand by memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu saat dikonfirmasi Rakyat Media salah seorang pemohon Lilik, dirinya merasa santai bisa mengurus perpanjangan pajak sepeda motornya. Hanya dalam waktu yang singkat, surat kenderaan yang diurusnya sudah selesai. Bukan hanya Lilik, tapi Hendra, warga Batam Center juga merasa puas dengan pelayanan petugas di Samsat Gedung Graha Batam. Pelayanan di Samsat saat ini tidak seperti dulu, pelayanannya sangat cepat dan tepat.

Terbukti, pengurusan surat-surat kenderaan bisa berjalan secaracepat. Untuk saat ini pelayanan yang diberikan petugas di bagian STNK relatif baik.

Tidak perlu menunggu terlalu lama hanya dalam waktu beberapa jam, perpanjangan pajak STNK mobil miliknya telah selesai di proses dan bisa pulang, ujar Hendra. (rm/Ikhsan)

6.713 Embarkasi Hang Nadim Sudah Diberangkatkan BATAM KOTA, RAKYAT MEDIAEmbarkasi Hang Nadim Batam sudah memberangkatkan 6.713 jamaah calon haji dari Provinsi Kepulauan Riau, Riau dan Kalimantan Barat, hingga Senin.

“Sampai hari ini Embarkasi Hang Nadim Batam sudah memberangkatkan 15 kelompok terbang,” kata Sekretaris Panitia Pelaksana Ibadah Haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Subadi di Batam.

Terakhir, sebanyak 449 jamaah calon haji Kloter 15 asal Kalimantan Barat yang diberangkatkan pada Minggu (13/8) malam.Kloter 15 Embarkasi Batam masuk dalam gelombang II dan langsung berangkat menuju Madinah.

Jamaah calon haji Kloter 15 terdiri dari 307 orang Kabupaten Sambas 307 orang, 134 orang asal Pontianak 134 orang, 4 orang asal Kubu Raya 4 orang, seorang asal Sintang 1 orang, bersama lima orang petugas kloter.

Subadi menyebutkan, dua orang dari Kloter 15 terpaksa menunda keberangkatannya saat berada di daerah yaitu Agustri Bin Usman Reko “manifest” 020 asal Sambas karena sakit di daerah, dan Rif’ah Syech Burhanuddin manifest 021 asal Sambas yang merupa-

CALON Jemaah Haji Embarkasi Hang Nadim Batam

kan pendamping Agustri Usman.

“Juga terdapat dua JCH yang tertunda keberangkatannya di Embarkasi Batam atas nama Mariah Sudan Gempul manifest 420 asal Pontianak karena sakit di embarkasi dan Toni Sulidan Bulidin manifest 419 yang merupakan pendamp-

ing jamaah yang sakit,” tuturnya.

Untuk mengisi kursi kosong itu, PPIH memberangkatkan tiga calon haji kloter sebelumnya, yaitu Sutarno Sukarmin Karsodikromo asal Kota Pontianak dari Kloter 14, Waginem Samijo Sandiredjo asal Kota Pontianak dari

Kloter 14 dan Aminah Muhammad Jamil dari Kloter 13 asal Sintang.

Subadi mengingatkan jamaah gelombang II untuk mengambil miqot di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan melaksanakanmandi sunat ihram di Asrama Haji Batam.

“Ketika tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah hanya mengganti pakaian dengan pakaian ihram, kemudian shalat sunnat ihram dan niat dipandu oleh petugas Kloter, Ketua Rombongan dan Ketua Regu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Syahrul Yadi mengingatkan Jamaah Calon Haji untuk senantiasa membekali diri dengan sikat besi, akronim dari syukur, iman, konaah, amanah, tawakal dan bersahaja, empati, sabar serta ikhlas.

“Ibadah haji hakekatnya menapaktilasi perjalanan para nabi. Dalam perjalanan ini, kita dalam rombongan dengan jamaah yang beragam. Ada yang tua dan banyak pula yang tua dan renta. Diperlukan sikap empati untuk dapat saling tolong menolong dalam kelompok itu,” imbuhnya. (Antara).

Dinas Infokom Kota Batam Launching APEKESAH BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIAWakil Walikota Batam Amsakar Achmad, S.Sos, M.Si melakukan Launching APEKESAH yang menerapkan aplikasi e-Gov, layanan cepat, tepat dan tuntas mengelola aduan masyarakat Batam secara online berbasis android dan web. Pemerintah Kota Batam merancang aplikasi khusus layanan pengaduan masyarakat, demi mendekatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Kota Batam.

Soft launching APEKESAH tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirene secara bersama Wakil Walikota didampingi Guntur Sakti Kepala Dinas Kominfo Kepri dan Salim Kepala Badan Kominfo Kota Batam. Disaksikan seluruh SKPD/OPD Camat, Lurah, insan perss serta para undangan. Selasa (15/8/2017) bertempat di Kantor Walikota Batam Lantai 4. Jl. Engku Putri Batam Center Kota Batam.

Badan Kominfo Kota Batam Salim, menyatakan aplikasi bernama APEKESAH itu dapat digunakan seluruh masyarakat setempat untuk melaporkan sesuatu

kepada pemerintah yang kemudian wajib ditindaklanjuti. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan peran media sebagai jembatan komunikasi antara media dengan pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi yang positif dan berimbang. Pembangunan yang sudah berjalan seperti pelebaran jalan, infrastruktur, drainase dan pelintas jalan dan ada juga pemasangan CCTV sebanyak 36 titik, ujar Salim.

Wakil Walikota Batam Amsakar mengatakan Launching APEKESAH ini menjadi babak baru bagi terciptanya peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat yakni pelayanan yang lebih modren dengan sistem yang lebih akuntabel, transparan, demokratis dan lebih interaktif. Ia menambahkan, Dengan adanya aplikasi APEKESAH ini untuk mempermudah bagi masyarakat mengadukan perihal pembangunan yang sedang berjalan melalui android atau web tentunya, ujar Amsakar.

Aplikasi APEKESAH cepat, tepat, dan tuntas serta respon terhadap pen-

KEPALA Dinas Infokom Kota Batam Salim

gaduan masyarakat, APEKESAH menjadi sebuah terobosan, saya harap jangan adalagi masyarakat terbiarkan apalagi terabaikan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang responsif dengan masyarakat, namun semua itu haruslah laporan yang dibuat masyarakat hendaknya detil, memuat lokasi dan tanggal peristiwa. “Aduan yang dikirimkan masyarakat akan segera diproses tindak lanjutnya oleh OPD terkait,” kata dia.

Kepala Dinas Kominfo Kepri, Guntur Sakti, mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkot Batam.Menurut dia, kota itu memang harus dilengkapi perangkat canggih untuk memudahkan akses masyarakat ke pemerintah. ”Infrastruktur Batam super lengkap. Fasilitas ada, semua provider komunikasi ada di sini. Apekesah bukan lagi menjadi pilihan, sudah kewajiban,” kata Guntur.(rm/ikhsan).

Perusahaan Singapura Investasi Walikota Dan Muspida Batam Sambut Hari Rp50 Miliar di Batam BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIAPT Fagioly Indonesia Corp, perusahaan asal Singapura berinvestasi sebesar Rp50 miliar di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan memanfaatkan kemudahan fasilitas izin investasi tiga jam (i23J) BP Batam.

“Perusahaan tersebut akan membangun pabrik dengan bidang usaha penyewaan dan perlengkapan alat konstruksi di Kawasan industri Kabil,” kata Deputi Bidang Pelayanan Umum Gusmardi Bustami saat menyerahkan dokumen perizinan kepada delegasi perusahaan di Batam, Selasa.

Ia mengatakan, melalui program i23J BP Batam, perusahaan tersebut memperoleh kemudahan untuk delapan produk berbeda yaitu Izin Investasi, Izin Prinsip, API (Angka Pengenal Importir), NPWP, TDP, RPTKA, IMTA, dan NIK (No-

mor Induk Kepabeanan) dalam satu pelayanan terpadu milik BP Batam dalam tempo tiga jam.

Perusahaan tersebut, kata Bustami, merupakan perusahaan kesekian setelah sebelumnya LNG Easy, Esun Internasional, dan Infocus Consumer juga memanfaatkan program tersebut untuk menanamkan modal di Batam. ”Perusahaan ini akan mampu menyerap 30 orang tenaga kerja. Ini tentunya sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi di Batam,” kata dia.

Ia mengatakan kemudahan-kemudahan pelayanan dan perizinan yang diberikan akan menjadikan magnet bagi para investor untuk berinvestasi.

“Kami optimis bahwa Batam masih punya prospek bagus tujuan investasi dibandingkan negaranegara lain, khususnya dikawasan sejenis. Batam punya modal cuk-

up kuat untuk diperhitungkan. Bandara dengan landasan pacu terpanjang, pelabuhan dan fasilitas i23J tersebut bagi pengusaha sangat kompetitif,” kata Bustami.

BP Batam, kata dia, mengajak kepada seluruh elemen baik pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung peningkatan investasi di Batam dengan menjaga iklim investasi yang kondusif sehingga investor merasa nyaman dan mengembangkan usahanya lebih besar lagi. ”Kondusivitas menjadi salah satu faktor utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di Batam. Jadi kondisi tersebut harus dijaga bersama,” kata dia.

Selain mempermudah sektor perizinan, BP Batam juga terus mengembangkan infrastruktur penunjang untuk mendorong agar Batam tetap menjadi pilihan utama investor. (rm/ant).

Kemerdekaan

BATAM. RAKYAT MEDIA-Banyak cara memperingati Hari Kemerdekaan. Selain membuat HUT RI menjadi semarak, tentu saja yang paling penting adalah memupuk rasa nasionalisme. Salah satu cara unik untuk membakar semangat kebangsaan dan rasa nasionalisme, Polresta Barelang dan Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD) Kota Batam membuat video khusus.

Hampir seluruh pimpinan FKPD bersemangat untuk ikut dalam pembuatan video tersebut, termasuk Walikota Batam HM Rudi dan wakilnya Amsakar Achmad.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki mengatakan, pembuatan video ini memang untuk menyemarakkan HUT ke-72 Republik Indonesia.

Tujuannya untuk memperkokoh rasa nasionalisme dan memberantas paham-paham radikalisme yang belakangan ini muncul di Indonesia.”Tadi kita sudah bikin bersama FKPD lainya. Ada juga bapak walikota, wakil walikota,” kata Hengki.

Syuting video yang dilakukan jajaran kepolisian ini dilakukan di dua tempat.

Pertama di depan kantor Polresta Barelang dan kemudian di di lapangan dekat Welcome To Batam yang memang menjadi ikon baru pariwisata Kota Batam.

“Yang jelas dengan adanya kegiatan ini, semua masyarakat bisa memahami arti kemerdekaan.

Kita merah putih dan NKRI harga Mati,” kata Hengki sambil mengepalkan tangan.(rm/trb)

RSUD Embung Fatimah Batu Aji

DOKTER RS EMBUNG FATIMAH MOGOK, PELAYANAN SEMPAT LUMPUH BATU AJI, RAKYAT MEDIA-Setelah sebelumnya dokter spesilist yang melayani di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah (RSUD EF), melaksanakan mogok kerja yang membuat pelayanan di poliklinik yang ada di RSUD EF lumpuh totol. Hari ini pelayanan kembali normal.

Pantauan dilapangan, Selasa (15/8/2017) pelayanan di beberapa Poliklinik di RSUD EF, seperti Poliklinik anak yang setiap harinya ramai dikunjungi masyarakat Batam, khususnya Batauji kembali melanyani para pasien yang datang. Begitu juga dengan poliklinik yang ada di lantai dua RSUD EF. Beberapa masyakat yang datang yang ingin bertemu dengan dokter spesialist baik periksa ataupun konsultasi dilayani dipoliklinik yang ada.

Juliaty, contohnya warga Sagulung Permai, yang membawa anaknya periksa di poliklinik RSUD EF, mendapat pelayanan sebagaimana mestinya.”Tadi sudah periksa, ini anak saya sakit jadi periksa ke poli anak,”kata Juliaty.

Dia juga mengatakan tidak pelayanan dokter di ruang poli anak, sama seperti sebelumnya.”Anak saya ini harus kontrol setiap minggu, jadi tadi sama saja pelayanannya, soalnya memang hari ini jadwal periksanya,”kata Juliaty, yang tidak menjelaskan secara rinci penyakti anaknya.

Sementara dilantai dua RSUD EF Sudung Harianja, yang sedang menunggu antrian di Poli Jantung, mengatakan dirinya setiap minggu harus kontrol.”Kalau kontrolnya setiap minggu,kalau harinya tidak ditentukan,”kata Sudung.

Sudung mengatakan dirinya biasanya periksa jantung setiap minggu. Namun untuk harinya tidak tentu.”Biasanya tengah minggu, tergantunglah,”katanya. (rm/net)

Proyek Pelintas Jalan Cikitsu Batam Center Rawan di Korupsi BATAM, RAKYAT MEDIA-Proyek pembangunan bangunan pelintas jalan Cikitsu-pamily dream yang sedang berjalan sangat disayangkan pekerjaannya terkesan asal jadi alias amburadul, proyek dari Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air dengan pagu anggaran senilai Rp 1.349.982.755,- yang dikerjakan kontraktor CV Tri Wahyoe didampingi konsultan pengawas CV Vistatama Multi Engimering dan konsultan perencana CV Laudah Rekayasa konsultan. Proyek tersebut diduga rawan dikorupsi serta banyak penyimpangan.

Padahal Pemerintah Kota Batam sangat gencar-gencarnya untuk pembangunan seperti pelebaran jalan, drainase dan bangun pelintas jalan sangat digalakkan semenjak dipimpin Walikota Batam Muhammad Rudi SE, dimana rudi mempunyai program yang cukup dibilang gemilang untuk kepentingan masyarakat Batam. Dengan pembangunan yang menggunakan anggaran APBD tahun 2017 ini di seputaran kota Batam telah melakukan perbaikan dan pelebaran jalan raya serta drainase (saluran air).

Sayangnya dalam pelaksanaan salah satu proyek tersebut berada di Batam Center Kota Batam kelihatannya asal jadi, terbukti satu belum siap sudah dikorek yang disebelahnya lagi dengan.

Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan CIKITSU - PAMILY DREAM dari Dinas Bina Marga dan sumber daya air yang bernilai Rp 1.349.982.755 yang dikerjakan oleh kontraktor dengan CV Tri Wahyoe yang didampingi Konsultan Pengawas CV Vistatama Multi Engimering serta Konsultan Perencana CV Laudah Rekayasa konsultan terkesan proyek tersebut diduga rawan dengan tindak korupsi serta banyak penyimpangan.

Disinyalir amburadulnya pekerjaan kontraktor yang mendapat proyek tersebut dimungkinkan Lemahnya pengawasan oleh Dinas Bina Marga Kota Batam, mengakibatkan pekerjaan pembangunan bangunan pelintas jalan yang dikerjakan pihak ketiga dianggap kurang profesional. Akibatnya, sejumlah masyarkat merasa kesal terhadap adanya proyek pembanguan pelintas jalan yang dikerjakan asal jadi.

Seharusnya pemerintah kota Batam harus lebih ekstra dalam mengawasi setiap proyek yang ada, agar anggaran yang dikucurkan untuk proyek tersebut tidak terjadi penyimpangan dan terealisasi sesuai dengan jalurnya sehingga tidak dikorupsi oleh pemborong. (rm/Ikhsan)

CMYK

3

RAKYAT METRO

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pembangunan Masjid Agung Batuaji Senilai Rp 285 Miliar :

Pematangan Lahan Masjid Agung Diduga Sarat Penyimpangan BATU AJI, RAKYAT MEDIAMeski peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung Batam II di Kelurahan Tanjung Uncang, Batuaji sudah dilakukan oleh Walikota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Batam Amsyakar Ahmad, serta dihadiri masyarakat setempat pada 30 April 2017 lalu.

Namun hingga kini pembangunan Masjid Agung Batam II dilokasi seluas 4,2 haktare yang menelan biaya sebesar Rp 284 miliar tersebut hingga kini belum dimulai. Masyarakat sekitar Batuaji merasa heran dan

bertanya tanya karena sudah hampir empat bulan setelah peletakan batu pertama tak terlihat ada aktivitas pembangunan di lokasi tersebut.

Bahkan menjadi tanda tanya masyarakat setempat, tak hanya kapan dimulainya pelaksanaan proyek pembangunan Masjid Agung. Akan tetapi, yang lebih menjadi pertanyaan masyarakat terhadap proyek milik Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Batam, terkait pematangan lahan seluas 4,2 hektare yang dimulai sejak bulan Februari 2017 lalu

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Ikhsan Amd Koordinator Liputan Amiruddin Asisten Redaktur Rizki Perdana, Iqbal Ramadhan, Gunawan Ramadhan Renhard (Rendi) Wartawan Liputan Batam Hadi Sucipto, Ferianda, Bachtiar, Aldi Hermawan Divisi Iklan Rizki Perdana Divisi Pemasaran Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala), Mahyuddin (Koordinator) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan), Sofian. M, Dedi Topan SH PerwakilanSumateraBarat Amina Zailani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton Can BiroKabupaten Bintan Tio Imando BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira BiroKabupatenAnambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos-29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

disinyalir sarat penyimpangan.

Proyek pembangunan Masjid Agung yang dilaksanakan secara Multi years atau tahun jamak tersebut, dimana proses pematangan lahan seluas 4,2 hektare yang dimulai Februari lalu oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam disinyalir sarat penyimpangan.

Terlihat kualitas pematangan lahan sangat amburadul, dimana permukaan tanah yang timbun tidak merata dan datar disana sini bergelombang bahkan dibagian tengah lahan tersebut masih terlihat seperti kolam dan semak belukar tidak ditimbun. Padahal menurut informasi yang diterima Rakyat Media dari sumber di Dinas Permukiman dan Pertanaman Kota Batam, biaya pematangan lahan seluas 4,2 hektare tersebut hampir mencapai setengah miliar.

“Pematangan lahan lokasi Masjid Agung Batam II di Batuaji tersebut diduga kuat sarat penyimpangan, kualitas pematangan lahan sangat amburadul, permukaan tanah yang ditimbun tidak merata dan da-

tar disana sini bergelombang bahkan sebagian lokasi masih ada seperti kolam, padahal biaya pematangan lahan itu cukup besar hampir mencapai setengah miliar,”ungkap sumber itu Pantauan Rakyat Media di lapangan, terlihat di bagian depan dan belakang lahan yang sudah ditimbun tidak rata.

Di bagian tengah terlihat berlubang seperti kolam dan ditumbuhi rumput. Sementara dibagian ujung lokasi masih ada beberapa rumah liar yang belum digusur.

Sementara Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Herman Rozie, beberapa kali coba dihubungi untuk konfirmasi terkait proyek pematangan lahan tersebut mengelak untuk dikonfirmasi. Demikian juga Kepala Dinas Cipta Karya dan Tatan Ruang Suhar, setali tiga uang dengan Herman Rozie.

Bahkan belakangan ini Suhar, jarang berada di kantornya karena elergi banyak wartawan yang mencari cari mantan Kabid di Dinas PU Batam ini.(rm/ mwd).

LOKASI lahan pembangunan Masjid Agung Batam

850 Narapidana Lapas Barelang Diusulkan Dapat Remisi

LEMBAGA Pemasyarakatan Barelang Tembesi Batam

TEMBESI, RAKYAT MEDIAMenyambut UT RI ke-72 tahun 2017, Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II A Batam yang berada di Sagulung mengusulkan remisi atau pengurangan masa tahanan bagi narapidana sebanyak 850 orang.

Sementara pihak Rutan klas II A Batam juga mengusulkan remisi warga binaannya sebanyak 191 orang.

Dari usulan sebanyak 191 itu, yang langsung bebas ada 4 orang. Yakni dari RU II ada 2 orang dan remisi biasa ada 2 orang, dengan demikian total 966 orang diusulkan mendapatkan remisi.

Kalapas Barelang, Marlik Subianto melalui Kasi Binadik

Lapas, Rommy Waskita mengatakan jumlah remisi yang diusulkan sebanyak 659 orang dengan berbagai kasus, yakni narkoba, pidana umum seperti pencurian, kasus begal, pembunuhan, pencabulan, dan lainya.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, ada 22 orang langsung bebas karena telah menjalani 1/ 3 dari masa tahanannya. “Usulan remisi sudah kita ajukan ke Kemenkum HAM, tinggal menunggu persetujuan dari pusat,” ujarnya, Selasa (14/8) siang.

Dijelaskan, bahwa narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi tersebut telah memenuhi syarat-syarat, diantaranya sudah menjalani masa

tahanan minimal 6 bulan, berkelakuan baik selama menjadi warga binaan, serta kelengkapan administrasi seperti surat putusan dari pengadilan.

“Yang pasti telah memenuhi syarat untuk diusulkan, apalagi kita tau penghuni Lapas II A Batam sudah over kapasitas” terangnya. Pemberian remisi tersebut, kata Rommy, akan disampaikan setelah upacara HUT Kemerdekaan, sekalian memberikan surat remisi bebas kepada nama yang tersebut.

“Yang kita usulkan ada sebanyak 191 orang. Nah dari jumlah tersebut ada 4 orang langsung bebas, yakni dari remisi biasa ada 2 orang dan 2 orang lagi dari remisi umum PP 99 ada 2 orang,” ujarnya Karutan Batam, David Gultom saat dihubungi via telepon.

Jumlah remisi yang diusulkan itu, sambungnya David lagi, semua perkara umum seperti kasus pencurian. Bahkan untuk saat ini juga jumlah warga binaan Rutan Klas II A Batam ada sebanyak 966 orang. “Semua warga binaan yang diusulkan remisi itu merupakan kasus pecurian,” ujarnya.(rm/hk).

Ketua DPRD Pimpin Prosesi PAW Anggota DPRD Batam BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Prosesi pengambilan sumpah pergantian antar waktu (PAW) satu orang anggota DPRD Kota Batam dari kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Bommen Hutagalung, Rabu (16/8/8/ 2017) diambil sumpahnya di ruang Paripurna Gedung DPRD Batam. Prosesi pengambilan sumpah dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto SH. Nuryanto dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada anggota yang baru dilantik, Bommen Hutagalung dan berharap bisa membantu untuk mewujudkan visi misi dari DPRD Batam.Untuk diketahui Bommen Hutagalung adalah anggota DPRD Batam dari daerah pemilihan Batam Kota dan Lubuk Baja. Bommen Hutagalung

BOMMEN Hutagalung ketika diambil sumpanya

menggantikan almaruhmah Rekaveny Respationo.

Hadir di acara PAW tersebut yakni ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) DPD Kepri, Suryo Respationo SH, Ketua DPRD Propinsi Kepri, Jumaga Nadeak SH, undangan

dari unsur pemerintahan dan organisasi kepemudaan serta rohaniawan. Setelah acara pengambilan sumpah Bommen Hutagalung bersama keluarga, istri dan anak dan pimpinan DPRD Kota Batam melakukan foto bersama. (rm/iqbal).

Bea Cukai Berhasil Ungkap 17 Kasus Narkoba di Batam

Kepala Bidang BKLI KPU BC Batam

R. Evy Suhartantyo BATUAMPAR, RAKYAT MEDIA-Dari mulai Januari hingga bulan Agustus 2017 ini, Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam berhasil mmengungkap 17 kasus Narkoba di Batam. Hal ini dijelaskan Raden Evy Suhartantyo, dalam keterangan persnya kepada wartawan Rabu (16/0/2017 di kantor Bea Cukai Batuampar.

Dalam keterangannya Kepala Bidang BKLI KPU BC Batam, R. Evy Suhartantyo mengatakan, dari hasil penindakan yang kita lakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2017 Sebanyak 17 kali pencegahan berhasil dilakukan oleh Custom Narcotic Team dengan total tersangka17 orang, terdiri dari 14 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, yang mana WNI 12 orang, WNA Malaysia 4 orang, WNA Singapura 1 orang.

Dimana narkoba dan narkotika tersebut, dibawa dari pelabuhan kapal ferry Situlang Laut dan Pasir Gudang Malaysia, menuju pelabuhan kapal ferry Harbour Bay Batu Ampar dan Batam Centre Batam.”Barang bukti narkotika yang berhasil diamankan dengan total, Heroin: 10 gram, Sabu-sabu: 4.413 gram, Ekstasi: 121 butir, Erimin 5: 20 butir dan ganja: 10 gram”. Ungkapnya Modus yang digunakan, kata Evy, para tersangka ini membawa narkotika tersebut dengan cara disimpan di Tas punggung, Jacket, Ikat pinggang, alas kaki, Pakaian dalam (cd/bh), hingga dimasukkan kedalam tubuh (anus/dubur).

Penegahan terakhir oleh petugas kita Custom Narcotic Team dengan menindak salah satu penumpang kapal di pelabuhan Batam Center, yang mana merupakan seorang WNA Malaysia.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa tiga bungkus plastik narkoba dengan rincian, 2 bungkus plastik narkoba jenis methamphetamin (sabu) seberat 120 gram dan 1 bungkus plastik narkoba jenis Heroin seberat 10 gram.

“Pelaku ini ternyata sudah lima (5) kali membawa narkoba keluar masuk dari Malaysia masuk ke Indonesia, dan yang ke lima ini rencananya akan dibawa ke Lombok-Nusa Tenggara Barat”. Ujar Raden Evy Dikatakannya, pelaku yang diamankan petugas Custom Narcotic Team dari pelabuhan kapal Ferry Batam Center, Senin, (14/8/2017) untuk penyelidikan lebih lanjut Selasa, (15/8/2017) diserahkan kepada Direktorat Narkoba Polda Kepri.

“Pelaku berikut barang bukti hasil penegahan yang kita lakukan dari bulan Januari hingga Agustus 2017, sudah kita serahkan dengan rincian, kepada Polda Kepri sebanyak 7 kasus, BNN Kepri sebanyak 7 kasus, dan Polresta Barelang sebanyak 3 kasus”.ujarnya.(rm/rizki perdana).

CMYK

RAKYAT KEPRI

4 Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

“Dengan Bersilaturrahmi Kita Dapat Menyelesaikan Permasalahan” TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Dengan membangun bersilaturrahmi kita dapat menyelesaikan permasalahan dan untuk mengambil suatu keputusan harus dengan seadil-adilnya tanpa merugikan orang lain agar kita terhindar dari azab Allah SAW. “Kita semua ini sama dimata Tuhan Yang Maha Esa” Demikian dikatakan Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun saat peluncuran E-Book Pedoman Kerja Inovasi PTUN Tanjungpinang di Kantor PTUN Jl. Ir. Sekupang Kota Batam, Jum’at lalu.

Peluncuran E-Book Perdoman Kerja Inovasi PTUN Tanjungpinang di kota Batam Provinsi Kepri dihadiri oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI H.Supandi, Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Mulyono, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan H.Bambang Edi Susanto Sadewo. Gubernur Priovinsi Kepri Nurdin Basirun serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang

H Andri Mosefa dan dihadiri Asisten Administrasi Umum Kota Batam Firmansyah serta Hakim dan tamu undangan lainnya.

Nurdin mengajak segenap komponen masyarakat Kepri, denga adanya Inovasi diharap dapat membantu masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan banyak persoalalan. Dengan inovasi yang dibuat PTUN Tanjungpinang, masyarakat boleh ikut berbangga dan berbahagia atas pencapaian prestasinya. E-Book Pedoman Kerja ini sangat efisien, ekonomis dan transparan dalam melaksanakan pekerjaan. “Semoga PTUN Tanjungpinang bisa memberikan ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman kepada masyarakat Kepri dalam menghadapi setiap permasalahan,”kata Nurdin.

E-Book Pedoman Kerja PTUN Tanjungpinang memiliki 492 halaman yang berisi SOP dan lain-lain dengan besar filenya 10 MB, ditambah lampiran berupa 11.662 Peraturan Perundang-Undangan (termasuk peraturan intern Mahkamah Agung) dengan besaran filenya 3,38 MB. E-Book dapat

diakses melalui PC, Laptop, Tablet dan Smartphone serta tidak memerlukan jaringan internet.

Tujuan Penyusunan E-Book Pedoman Kerja PTUN Tanjungpinang adalah untuk meningkatkan kinerja institusi sehingga kepuasan pencari keadilan tercapai dan kepercayaan publik membaik.

Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Supandi menyebutkan, dengan semangat reformasi birokrasi, Mahkamah Agung akan terus meningkatkan pelayanannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen yang terus diupayakan yakni memberikan peradilan dengan seadil-adilnya. “Inovasi E-Book Pedoman Kerja untuk mengelola dari hardcopy menuju softcopy agar transparan dan mudah diakses. Dengan perubahan yang terjadi saat ini, Presiden RI selalu berpesan untuk memanfaatkan teknologi. Kepada seluruh PTUN hendaknya teruslah berinovasi dan berprestasi agar lebih baik dan bersih serta trasparan hingga masyarakat Indonesia memperoleh keadilan,”kata Supandi. (rm/ikhsan)

1.947 Napi di Kepri Dapat Remisi, 67 Orang Langsung Bebas TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 1.947 narapidana di lembaga pemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terima remisi umum peringatan HUT ke72 RI. Di antaranya, sebanyak 67 orang langsung bebas pada saat HUT RI, Kamis 17 Agustus 2017. Selain langsung bebas, besar remisi yang diterima narapidana mulai satu bulan hingga enam bulan.

Adapun rincian yang menerima remisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang ada di Kepri, seperti di Lapas Tanjungpinang sebanyak 566 orang di antaranya 13 orang langsung bebas, Lapas Batam sebanyak 670 orang, 22 orang langsung bebas; Lapas Narkotika Tanjungpinang sebanyak 88 orang 5 di antaranya langsung bebas; LPKA Batam sebanyak 32 orang, 2 di antaranya langsung bebas; dan Lapas Perempuan Batam sebanyak 53 orang.

Rutan Tanjungpinang sebanyak 86 orang, 6 di antaranya langsung bebas; Rutan Batam sebanyak 194 orang, 4 di antaranya bebas; Rutan Tanjungbalai Karimun sebanyak 229 orang, 15 di antaranya

HUMAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepri Rinto Gunawan

langsung bebas; dan Cabang Rutan Dabo Singkep sebanyak 29 orang.”Total semuanya sebanyak 1.947 orang, 67 orang langsung bebas pada saat hari perayaan,” kata Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepri Rinto Gunawan di Tanjungpinang, Selasa (15/8/2017).

Dia menuturkan, pemberian remisi akan diberikan secara

simbolis langsung oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Lapas Narkotika Tanjungpinang. Dia menyampaikan saat ini jumlah narapidana di pemasyarakatan di Kepri sebanyak 4.402 orang. “Remisinya akan diserahkan langsung oleh Gubernur,” papar Rinto.

Rinto menambahkan, perolehan remisi mulai dari satu bulan hingga enam bulan. Untuk memperoleh remisi ini, narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani proses hukum dan telah menjalani masa hukuman selama enam bulan. ”Remisi ini merupakan haknya narapidana, tetapi untuk mendapatkannya harus berkelakuan baik selama menjalani proses hukumnya,” sambungnya.

Dia berharap dengan diberikannya remisi ini narapidana yang menjalani proses hukum semakin baik ke depannya. Kemudian, narapidana yang bebas dapat diterima oleh masyarakat setelah bebas dan tidak mengulangi perbuatan tindakan kriminal setelah kembali ke masyarakat.”Saya harap kepada narapidana yang bebas dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tidak berbuat kejahatan lagi,” tutup Rinto. (rm/oz).

Desa Toapaya Selatan dan Kelurahan Toapaya Asri

Raih Juara III Terbaik Tingkat Nasional BINTAN, RAKYAT MEDIADesa Toapaya Selatan dan Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan berhasil meraih Juara III Lomba Desa Tingkat Nasional Regional Wilayah 1 Sumatera Tahun 2017. “ Alhamdulillah Desa Toapaya Selatan dan Kelurahan Toapaya Asri Juara III Nasional , saat diumumkan dalam acara Temu Karya Nasional dalam rangka Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tahun 2017 di Hotel Mercure Convention, Jakarta,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan, Ronny Kartika melalui telepon Selulernya, Kamis (17/8).

Sementara itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu bentuk prestasi dan harus dijadikan masukan bagi seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Bintan, agar melakukan upaya penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada masyarakat dengan sebaikbaiknya. Disamping itu, dirinya juga mengingatkan agar pel-

BUPATI Bintan H Apri Sujadi, S.Sos

aksanaan prinsip tata pemerintahan desa/kelurahan yang bersih harus terus dikedepankan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Pemerintah.

Dan menanggapi pemberitaan Media Massa beberapa waktu lalu, dimana proses Kepala Desa Malang Rapat dan Kepala Desa Penaga telah dibawa ke jalur hukum, dirinya menegaskan untuk secepatnya membahas pengganti Kepala Desa tersebut, hal ini dikarenakan dirinya menginginkan agar

pelayanan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. “ Kita harus menghormati proses hukum yang berlaku, maka laksanakan tata pemerintahan Desa/kelurahan dengan sebaik-baiknya, lakukan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah juga akan secepatnya mencari pengganti kedua Kepala Desa tersebut, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya “ ujarnya seusai Upacara HUT Kemerdekaan RI. (rm/mb).

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun saat peluncuran E-Book Pedoman PTUN Tanjungpinang

Puluhan ASN Karimun Terima Penghargaan di HUT RI 72

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim menyerahkan penghargaan

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Karimun menerima penghargaan Satyalancana Karya bertepatan pada Hari Kemerdekaan RI ke-72, Kamis (17/8/2017) pagi sekitar pukul 07.30 WIB Penghargaan diserahkan langsung dan secara bergantian oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wabup Anwar Hasyim dan Sekda Muhammad Firmansyah.Penghargaan Satyalancana tersebut diberikan kepada ASN yang telah mengabdi dalam kurun waktu 10, 20 dan 30 tahun.

Sejumlah pejabat yang

memperolehnya antara lain Asisten II Sekda Karimun bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sensissiana, Kadinsos Panji Sasmita dan Kadis Kebersihan Rosmawati.

Rafiq dalam sambutannya meminta ASN di lingkungan Pemkab Karimun untuk mengejar penghargaan tersebut sebagai wujud pengabdian dan kinerja amanah yang selama ini digaungkan Pemkab Karimun. ”Saya sangat mendorong ASN di lingkungan Pemkab Karimun agar dapat mengejar penghargaan (Satyalancana) tersebut, karena dengan penghargaan ini nampak pengabdiannya, kinerjanya,” kata Rafiq.(rm/red)

Warga Saksikan Upacara HUT Kemerdekaan RI TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Semangat masyarakat Tanjungpinang menyaksikan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (17/8) begitu luar biasa.

Ribuan masyarakat memadati ruas jalan Hang Tuah, persis di seberang halaman Gedung Daerah.Ada yang duduk dan lebih banyak berdiri. Mereka terdiri dari orang tua, remaja dan anak-anak.

Ketika upacara detik-detik proklamasi akan dimulai, ribuan warga tersebut langsung mendekatkan posisi berdiri.Mereka hendak mendekat ke halaman upacara agar bisa melihat lebih dekat proses upacara detik-detik proklamasi.

Aksi ribuan masyarakat itu langsung dicegah oleh aparat keamanan yang bertugas.

Mereka meminta masyarakat supaya tidak terlalu mendekat demi menjaga kelancaran upacara. (rm/trb).

WARGA Tanjungpinang tumpah ruah ke jalan saksikan HUT Kemerdekaan RI

Petugas Imigrasi Bintan Tangkap 27 TKI Ilegal dari Malaysia BINTAN, RAKYAT MEDIA-Petugas imigrasi menangkap 27 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia. Mereka ditangkap saat akan menuju Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

“Pada hari Minggu, 13 Agustus 2017 sekitar pukul 11.40 WIB telah terjadi penangkapan kapal yang membawa TKI ilegal dari Johor Malaysia menuju Bintan oleh KRI Cucut,” kata Dirjen Imigrasi Ronnie F Sompie lewat keterangan tertulisnya, Senin (14/8/2017).

Diperkirakan dalam dalam kapal tersebut berisi 30 orang. Mereka sempat melarikan diri ke hutan.Petugas lalu mengejar dan menangkap sebanyak 27 orang. Sementara tiga orang lain yang masih dicari diduga ialah calo TKI (tekong) dan anak buah kapal (ABK).

“Setelah dilakukan penyisiran ditemukan 27 orang yang diduga TKI ilegal. Tiga orang masih dalam pencarian dengan dugaan yang bersangkutan adalah satu tekong dan dua ABK,” ujarnya.

Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Tanjung Uban sedang berkoordinasi dengan Tim Intel Pangkalan Uta-

ma TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang.Sebanyak 27 orang yang ditangkap lalu dibawa ke Pangkalan TNI AL (Lanal) Batam karena KRI Cucut merupakan di bawah kendali operasi (BKO) Gugus keamanan laut Lanal Batam.

Ronie berharap seluruh instansi yang terkait dapat bersinergi untuk menangkap sindikat Tindak Pidana Per-

dagangan Orang (TPPO) yang mengorbankan TKI ilegal.”Saya berharap juga kementerian atau lembaga terkait yang memiliki akses dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya di perbatasan baik darat, laut, dan udara di perbatasan Indonesia untuk bersatu dan bekerja sama menangkap sindikat TPPO yang memanfaatkan TKI sebagai korban perdagangan orang,” tutupnya.(rm/mb)

PULUHAN Tki ilegal yang ditangkap petugas Imigrasi

CMYK

5

RAKYAT KEPRI

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

DPRD Lingga Setujui KUP-PPAS APBD Lingga Tahun 2017 LINGGA, RAKYAT MEDIA- Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lingga, setelah mempelajari serta mengkaji azas kepentingan masyarakat melalui Rapat Paripurna,jum’at (11/8/2017) akhirnya menyetujui Kebijakan Umum Perubahan, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUP-PPAS) APBD Kabupaten Lingga tahun 2017 sebesar Rp809,38 Milyar Hal tersebut dijelaskan langsung oleh juru bicara badan anggaran (Banggar) DPRD Lingga, Agus Norman pada acara sidang paripurna yang digelar di aula gedung DPRD Lingga, banggar menjelaskan bahwa angka pada KUPPPAS tersebut sudah melalui tahapan harmonisasi dan finalisasi oleh anggota Banggar DPRD Lingga Lebih lanjut Agus Norman mengatakan Banggar sempat menungu kepastian masuknya dana tunda salur dari pihak Provinsi Kepri, terkait rencana penyaluran sisa dana program RTLH.

BUPATI Lingga Ilias Wello dan Ketua DPRD Lingga

Bahkan DPRD Lingga sudah melakukan konsultasi ke BPKAD yang hasilnya Alhamdulillah mendapat kepastian bahwa dana Rp13,771 Milyar masuk dalam struktur anggaran perubahan tahun 2017,” jelas Agus norman Adapun asumsi APBD Perubahan tahun 2017 sebesar Rp809,38 Milyar tersebut dirincikan, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp23,18 Milyar, dana perimbangan Rp589,12 Milyar, pendapatan lain-lain yang sah Rp115,35 Milyar, dan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun berkenaan Rp81,38 Milyar.

“Terjadi penambahan pada APBD Perubahan ini sebesar 6,9 persen dari angka APBD murni tahun 2017 awal,” ungkap anggota dewan dari Fraksi Golkar tersebut.

Dalam laporannya, Agus Norman juga membacakan beberapa catatan kecil untuk Pemerintah Kabupaten Lingga, terutama terkait masalah dokumen RKPD yang disampaikan ekseku-

tif kepada legislatif, sementara dokumen RPJMD belum menjadi produk hukum daerah.”Saat ini DPRD belum terima RPJMD, sementara RKPD sudah diterima. Secara prosedurnya, RKPD merupakan implementasi dari RPJMD. Bagaimana mungkin, karena itu belum kita Perdakan,” tuturnya.

Selain itu, legislatif juga menyinggung rencana penambahan anggaran ke beberapa kecamatan di pulau Singkep pada APBD Perubahan ini, yang terlihat tidak seimbang.

“Distribusi anggaran penambahan ke Kecamatan Singkep Rp20 juta kemudian Singkep Barat Rp26 juta. Sementara Singkep Pesisir yang luasnya hanya sepertiga dari luas Kecamatan Singkep memperoleh Rp40 Juta,” ujarnya.

DPRD kab Lingga melalui Banggar meminta Pemkab Lingga untuk meninjau kembali beberapa catatan kecil yang disampaikan DPRD Lingga tersebut. (kms/rm.taufik.s)

Dua Kades di Bintan Ditangkap Terkait Korupsi Dana Desa TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Dua kepala desa di Bintan yang menjadi tersangka korupsi dana desa terlihat cukup tegar dan masih tersenyum sebelum ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Bahkan mereka sempat menyapa wartawan yang telah menunggu keduanya di ruang penyidik Kejari Tanjungpinang.

Kepala Desa Malang Rapat Yusron Munir langsung menyapa wartawan usai keluar dari ruang penyidik.

Ia mengunakan rompi oranye bertuliskan Tahanan Kejari Tanjungpinang.

Selain Yusron, Kepala Desa Penaga Hamdani juga ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan bersama Yusron.Sepatah dua kata sempat terucap dari mulut Yusron, pria berusian 50-an tahun itu. Sesekali ia tak ragu mengangkat tangah kananya untuk mengacungkan jempolnya sembari tersenyum.

DUA Kades jadi tersangka korupsi dana desa

Saat ditanya wartawan, Yusron dengan tegas menyatakan bahýwa dia sama sekali tidak menyimpangkan sejumlah uang tersebut.Hasil audit menyebutkan bahwa kerugian negara

mencapai Rp 200 juta dari Rp 1,8 miliar Anggadan Dana Desa (ADD) yang dikelolanya.Yusron mengatakan, uang yang dianggap sebagai kerugian negara itu sudah ia gunakan untuk membeli

barang sesuai dengan perencanaan.

“Sudah saya belikan barang semua kok. Tidak ada yang saya makan,” kata Yusron.

Menurutnya, permasalahan dalam kasus ini, dirinya belum sempat membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan hanya masalah administrasi saja.”Saya tidak makan duit itu. Sudah saya gunakan semua untuk membeli barang,” tambah Yusron.

Kasipidsus Kejari Tanjungpinang menuturkan bahwaý kegiatan mereka sudah diingatkan.Seperti kegiatan di Desa Penaga yang membuat pos kamling. Laporan pertanggung jawaban sudah dibuat, namun fisik bangunan tak kunjung selesai.

Informasi yang dihimpun di lapangan, kasus yang terjadi di Desa Malang Rapat, sebagian dana digunakan untuk membeli stan untuk berjualan di sekitar wilayah wisata Trikora. (rm/trb)

Lis Darmasyah Pimpin Upacara HUT RI Ke-72 TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Upacara Peringatan HUT ke 72 Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di halaman Kantor Walikota Tanjungpinang, Kamis (17/8). Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, selaku inspektur upacara mengajak semua pihak ikut membangun negara.

Upacara Peringatan HUT RI 72 yanv diikuti jajaran FKPD dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, serta tokoh-tokoh masyarakat Kota Tanjungpinang ini, berjalan dengan hikmat.

Bagi Lis, momentum kemerdekaan adalah sesuatu yang tidak ternilai bila diukur dengan nilai. Karena kemerdekan ialah sebuah pengorbanan dan perjuangan yang menghasilkan sesuatu dan mencapai suatu tujuan yang di harapkan.

“Tentunya sekarang ini, pola memaknai kemerdekaan itu telah berdeda dengan dulunya, jika dulu berjuang berkorban dengan darah, sekarang ini perjuangan dan pengorbanan kita lakukan dengan pemikiran dalam berpartisipasi aktif maupun pasif untuk mem-

bangun negara ini kedepanya,” ujar Lis. Bersinergi antara pemerintah bersama masyarakat, baik moral spritual dan sumber daya, dirasa Lis menjadi hal yang paling utama bisa dilakukan dalam memaknai kemerdekaan dalam keseharian. Di usia ke 72 tahun ini, lanjut Lis tentunya pemerintah diharapkan untuk memberikan pelayanan masyarakat yang semakin baik le depannya.

“Memberikan layanan prima kepada masyarakat, merupakan salah satu cara pemerintah dalam memaknai kemerdekaan Indonesia,” ujarnya kembali.

Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Lis, ada 2 perjuangan yang harus dilakukan oleh seluruh warga masyarakat Kota Tanjungpinang saat ini. Pertama, perjuangan dalam meningkatkan perekonomian demi mencapai kesejahteraan hidup, serta perjuangan dalam tata kelola pemerintahan.

Yang dimaksud Lis, dalam poin kedua tersebut adalah sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalin kerjasama untuk membangun Kota Tanjungpinang. Membangun Kota Tanjungpinang sudah jelas merupakan

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah tengah mengambil bendera pusaka

tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena roda pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri, harus ada hubungan timbal balik antar sesama stakeholders nya.

“Saya berharap masyarakat bisa bangkit dan berjuang demi penghidupan yang lebih baik, karena itulah makna dari kemerdekaan yang sesungguhnya,” pungkas Lis. (rm/hlk)

Petugas BC Tangkap Penumpang Ferry dari Malaysia Bawa Ganja KARIMUN, RAKYAT MEDIAPetugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Tanjungbalai Karimun menangkap seorang pria yang kedapatan membawa ganja, Rabu (16/8/2017) siang.

Penangkapan ini terjadi ketika pria bernama Efendi tersebut tiba dari Malaysia menggunakan kapal ferry MV Trans JB tiba di Tanjungbalai Karimun, sekira pukul 12.30 WIB. PLH Kepala KPPBC Tanjungbalai Karimun, yang juga Kasi Pelayanan dan Cukai, Soewito saat ekspos mengatakan, penangkapan pria beralamat Tanjung Samak itu dilakukan saat pemeriksaan X-ray pelabuhan Internasional.”Petugas mencurigai tingkah laku seorqng penumpang yang akan melewati X-ray,” kata Soewito,

PETUGAS BC Memberikan keterangan pers

Rabu sore.

Saat diperiksa, petugas menemukan satu bungkus daun ganjakering dengan berat lebih kurang 1,34 gram di dalam kantong celana sebelah kanan.

Dari pengakuan Efendi, narkotika golongan I itu dibelinya di Malaysia untuk pemakaian

pribadi.

Efendi kemudian dibawa ke KPPBC Tanjugbalai Karimun untuk diproses lebih lanjut.

Atas perbuatannya, Efendi diduga telah melanggar pasal 102 huruf E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.

Namun, Efendi juga akan dijerat dalam kasus kepemilikan narkoba yang akan diusut oleh kepolisian.”Kita telah melimpahkan kasus ini ke Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut,” ujar Soewito.(rm/net).

PROYEK pengerjaan jalan Desa Keton Lingga

Proyek Jalan Desa Keton Dikerjakan Asal Jadi LINGGA, RAKYAT MEDIA-Pengerjaan jalan baru dari Desa Keton ke tepi pantai terlihat dikerjakan asal jadi. Pengerjaan jalan desa yang bertujuan sebagai akses ekonomi bagi masyarakat dan nelayan di desa tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai ketentuannya.

Informasi yang diterima Rakyat Media, pengerjaan jalan Desa Keton tersebut untuk tahap I dibangun sepanjang 800 meter yang menggunakan sumber dana dari Dana Desa (DD) tahun 2017. Dimana penimbunan dilakukan asal asal dan tidak dipadatkan dengan menggunakan alat berat atau stom wales.

Menurut Kepala Desa Keton, M Rais, mengatakan pengerjaan jalan desa Tahap I tersebut baru selesai sekitar 500-600 meter. “Iya jalan tersebut terus dikerjakan untuk Tahap awal.

Baru tekerjakan sekitar 500-600 meter,” kata Rais, kepada wartawan.

Dikatakan, pengerjaan jalan tersebut memang tidak ada kendala berarti. Hanya saja, akibat cuaca yang sering hujan, sedikit menghambat pengerjaan. Maka, pada musim hujan, kata Rais, pengerjaan jalan berhenti.”Kalau hari hujan, pengerjaan berhenti,” imbuhnya.

Dikatakan, rencananya pembangunan jalan tersebutsakan dilakukan sepanjang 1600 meter sampai ke pinggir pantai. Namun dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal dikerjakan sepanjang 800 meter. “Kalau tidak ada kendala, di tahap awal ini dapat selesai,” ujarnya.

Dijelaskan Rais, jalan tersebut memang dikerjakan melalui sumber dana dari Dana Desa. Dengan tujuan untuk membuka akses ekonomi masyarakat Desa Keton yang sebagian besar adalah nelayan tradisional. “Kalau jalan ini terbuka, tentu memudahkan maayarakat nelayan untuk menjaring ikan di laut,” ujarnya. (rm/red)

Syahrul Tantang Lis di Pilkada Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul memastikan diri bakal berpisah dengan Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tanjungpinang 2018 mendatang.

Keduanya tak akan kembali berpasangan.

Syahrul yang saat ini menjadi Wakil Walikota Tanjungpinang mendampingi Lis Darmansyah sebagai Walikota, pada Pilkada 2018 nanti justru diperkirakan menjadi penantang atau lawan Lis Darmansyah.

Syahrul yang ingin berkontribusi lebih bagi Kota Tanjungpinang

Wakil Walikota Tanjungpinang

Syahrul memilih untuk maju mencalonkan diri sebagai Walikota Tanjungpinang pada Pilkada mendatang.

Begitu juga dengan Lis Darmansyah Walikota Tanjungpinang saat ini. Lis yang baru satu priode menjabat Walikota Tanjungpinang itu, masih ingin

melanjutkan pengabdiaannya menjadi orang nomor satu di Tanjungpinang.

Lantas mengapa Syahrul memilih mencalonkan diri sebagai walikota Tanjungpinang dan tidak kembali berpasangan dengan Lis menjadi wakil walikota?

Syahrul menjawab dengan tenang.

Menurutnya saat ia maju mendampingi Lis Darmansyah pada Pilkada Tanjungpinang beberapa tahun silam, itu karena dorongan dan dukungan dari masyarakat. Begitu juga saat ini.”Ini saya maju juga atas masyarakat yang saya bawa. Jadi bukan karena individu sendiri,” katanya, Rabu (16/8/2017). (rm/tb)

CMYK

RAKYAT RIAU

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Pemkab Meranti Kirim 20 Anak Meranti ke Batam Tourism Polytechnic SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Pemda Kepulauan Meranti melepaskan 20 anak-anak berprestasi untuk kuliah di Batam Tourism Polytechnic (BTP) selama 18 bulan pada Program Room Division tahun 2017. Pelepasan 20 calon mahasiswa tersebut digelar, Senin (14/8/2017).

Mereka akan menuntut ilmu berkaitan dengan kepariwisataan. Bupati H Irwan MSi mengatakan, dipilihnya bidang pariwisata ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Riau untuk dijadikan sektor andalan daerah di luar pendapatan minyak dan gas (Migas).

Terlebih saat ini harga minyak dunia sangat rendah.

Guna menggarap sektor pariwisata itu nantinya, Pemda Meranti sedang mempersiapkan sumber daya manusia

(SDM). Upaya itu diwujudkan dengan kerjasama antara Pemda dan BTP. Apalagi saat ini di Selatpanjang sedang pesatnya pertumbuhan perhotelan. “Kalau tak siapkan tenaganya, kualitasnya, tentu akan menjadi hambatan,” ujar H Irwan.

Ditambahkan Irwan, adanya kerjasama Pemda dengan BTP ini menunjukkan menunjukkan komitmen bahwa Meranti terus memberikan kesempatan kepada anak-anak pintar dan berprestasi. Mereka akan dibiayai sekolah (kuliah) sampai tamat oleh Pemerintah Meranti. ”Itu beasiswa juga. Perlu diluruskan kalau ada suarasuara sumbang yang mengatakan bahwa selama ini Pemda Meranti tidak memberikan beasiswa,” kata H Irwan.

“Kemarin telah ditunjukkan sebanyak 20 orang anak-anak

kita dibiayai penuh mulai masuk sampai tamat. Kita tanggung semua termasuk penginapan,” tambah H Irwan.

Irwan berharap setelah selesai menuntut ilmu di BTP, anak-anak Kepulauan Meranti itu bisa diterima kerja di tempat-tempat yang sudah disepakati antara BTP dengan beberapa perusahaan. Baik yang ada di Batam, Jakarta, Malaysia, Singapura, maupun Thailand.

Ketika ditanya jenjang pendidikan di BTP hanya D1, menurut Irwan untuk kerja di sektor pariwisata tak perlu terlalu tinggi ilmunya. Yang terpenting, kata H Irwan adalah keterampilan. “Jika ingin pengembangan lanjutkan sendiri. Saat ini fokus di bidang perhotelan dan pariwisata yang merupakan potensi menjanjikan selain Migas,” kata H Irwan.(rm/grc).

BUPATI Meranti Irwan foto bersama staf

Bupati Jadi Irup HUT RI ke 72 Wakil Bupati Hadiri Pengukuhan Pengurus di Bengkalis

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim (tengah)

Wabup Meranti Sidak PNS Diberikan Teguran Keras SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Drs. H. Irwan M.Si dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim terus berupaya meningkatkan kinerja dan disiplin ASN maupun Honorer dilingkungan Pemkab. Meranti. Salah satu indikator yang menjadi acuan adalah tingkat kehadiran dan pulang pegawai sesuai peraturan. Untuk membuktikan hal tersebut Mantan Sekda Siak itu bersama Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Meranti menggelar sidak ke beberapa SKPD, Rabu (16/8/2017).

Turut mendampingi Wakil Bupati H. Said Hasyim, Kadis Perindag Meranti Drs. Azza Fahroni, Kepala Bidang Pembinaan Pegawai BKPP Meranti Rika, S.Sos, Kepala Bidang Mutasi BKPP Meranti Heri Saputra dan sejumlah pejabat lainnya.

Salah satu SKPD yang dituju oleh Wakil Bupati diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Meranti.

Dilokasi ini Wabup mengintruksikan untuk mengumpulkan seluruh pegawai di lapangan untuk diabsen satu persatu. Pegawai yang tak hadir tak dapat mengelak, kebiasaan titip absen yang kerap dilakukan pegawai ketahuan langsung dicoret dan kepada Kepala SKPD diminta untuk memberikan teguran keras.

Dari hasil inspeksi mendadak kali ini seperti dikatakan Kabid Pembinaan BKPP Meranti cukup menggembirakan dimana kehadiran pegawai mencapai 95 persen. Meski masih ditemui ada pegawai yang izin tanpa disertai surat izin.

Dikatakan Wakil Bupati H. Said Hasyim didampingi Kabid Pembinaan, Rika S.Sos dan Kabid Mutasi BKPP Meranti, Heri Saputra, dirinya telah meminta seluruh Kepala SKPD untuk mengawasi tingkat disiplin dan kehadiran staf masing-masing. Jika ditemui PNS yang tidak hadir secara berturut-turut dalam lima hari tanpa keterangan maka akan diberikan sanksi tegas sesuai PP No. 53 Tahun 2010 mulai dari teguran lisan, tulisan hingga pemberhentian.

Untuk memperkuat penegakan disiplin Pemda Meranti sendiri juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 295 Tahun 2017 Tentang Pemotongan 10 persen dari beban kerja (Insentif) bagi pegawai yang bolos kerja tanpa keterangan.

Sementara bagi pegawai Honorer telah dikeluarkan surat edaran 5 hari tak masuk kerja tanpa keterangan akan diberhentikan, bolos dipotong 50 ribu perhari.

Wakil Bupati juga telah memanggil Sekretaris Daerah Yulian Norwis yang didampingi Kabag Hukum Sudanri, untuk mengawasi seluruh pegawai mulai dari Sekretariat sampai Dinas dan memberikan sanksi tegas kepada yang sengaja melanggar disiplin.

Usai dipanggil oleh Wakil Bupati, Sekda Yulian Norwis langsung memberikan arahan kepada seluruh Kabag dan Kasubag yang ada untuk menegakan disiplin dan mengintruksikan tidak akan mentolerir pegawai yang membandel.

Dalam rangka penegakan aturan itu diakui Kabid Pembinaan BKPP, Rika S.Sos pihaknya juga telah meminta tiap SKPD untuk menyerahkan daftar absensi berkala yang nantinya akan diinput ke dalam database Kepegawaian yang tersimpan di BKPP sebagai bahan dievaluasi.

“Kita telah menyampaikan kepada seluruh Kepala SKPD untuk menyampaikan daftar absensi kepada kami, sebagai bahan evaluasi pemberian sanksi bagi pegawai yang membandel,” jelas Kabid Pembinaan Rika.(rm/humas).

BENGKALIS -Bupati Bengkalis Amril Mukminin bertindak sebagai inspektur upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke 72 dan pengibaran bendera Merah Putih di Lapangan Tugu, Bengkalis, Kamis (17/8/2017).

Detik-detik proklamasi di Bengkalis dimulai pukul 09.55 WIB. Pantauan bengkalisone, Pembacaan proklamasi dibacakan Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan Eet. Komandan upacara Kapten Inf Muhdoyo Santoso.Ribuan peserta TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, Damkar, ASN, mahasiswa, siswa dan OKP mengikuti upacara Kemerdekaan.

Pengibaran bendera dilakukan Pasukan Pengibar Bendera

BKMT Meranti

BUPATI bengkalis Amril Mukminin memberikan bendera kepada paskibraka

(Paskibra) Kabupaten Bengkalis. Safira Yasmin sebagai pembawa baki dan bendera Merah Putih.

Adapun petugas pengibar bendera adalah Nor Irvansyah.

Sedangkan untuk penggerek

dan pengulur bendera Merah Putih Marriyan Al Fikri SY dan Kurniawan Saputra. Kemudian petugas pengantar bendera Eka Rosmeliandi Marbun, Raudatul Rahma Dani dan Chindy Theresya Tampubolon.(rm/mo).

Pemkab Bengkalis Kembali Rasionalisasi Anggaran 15 Persen BUPATI Bengkalis Amril Mukminin bersama Muspida Bengkalis

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Rasionalisasi Anggaran Tahun 2017 kembali dilakukan Pemerintah Provinsi Riau terhadap penggunaan anggaran di seluruh dinas dan badan di lingkungan Pemprov Riau.

Tidak tanggung-tanggung rasionalisasi anggaran yang direncanakan mencapai Rp700 miliar.

Hal itu juga berdampak kepada rasionalisasi Anggran di Pemerintah kabupaten Bengkalis. Dari anggaran APBD Bengkalis sebesar 3 Triliun lebih, Rasionalisasi di lingkungan Pemerintah Bengkalis terjadi sekitar 15 persen.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Amril Muk-

minin, dikatakannya untuk tahun 2017 ini, Pemkab Bengkalis masih terkena rasionalisasi anggaran.

“Tahun ini kita kena Rasionalisasi sekitar 15 persen dati jumlah APBD kita,” ungkapnya kepada sejumlah Wartawan, Rabu (16/8/17) malam usai lepas pawai Obor.

Meski terkena rasionalisasi sebesar 15 persen, pihaknya dari Pemerintah Bengkalis akan menghitung kembali anggaran tersebut, hal tersebut untuk menimalisir pengurangan Anggran yang akan terjadi di pemerintahan Bengkalis.

“Yang pasti akan saya suruh hitung hitung dulu, kalau penerimaan kita bisa lebih tidak

terjadi rasionalisasi, yang jelas kita upayakan sekecil mungkin kalau tahun dulu 20 persen kalau bisa tahun ini tidak ada rasionalisasi,”katanya.

Meski 15 persen, kata Amril, Rasionalisasi ini akan berdampak terhadap Pembangunan di Pemerintah Bengkalis, dengan begitu pihaknya akan melakukan pemangkasan kegiatan yang tidak langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak.

“Kita akan cari anggaran yang tidak bisa di rasionalisasi, yang jelas yang frioritas yang berkaitan dengan masyarakat banyak tidak akan kita rasionalisasi dan itu kita pertahankan,”ungkapnya.(rm/rgc)

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim menghadiri acara pengukuhan dan pembekalan pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kepulauan Meranti, bertempat di Aula Afifa Sport, Selatpanjang, Selasa (15/8/ 2017).

Pengukuhan Pengurus BKMT 5 Kecamatan yakni Pimpinan Cabang (PC) Kecamatan Tebingtinggi Barat, Tebingtinggi, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau dan Tebingtinggi Timur itu dilakukan langsung oleh Ketua BKMT Kepulauan Meranti, Hj. Syamsiar Said Hasyim dan disaksikan Pembina BKMT Meranti, Hj. Nirwana Sari, Ketua Komisi A DPRD Meranti, Edi Masyudi dan Perwakilan BKMT Provinsi Riau, Erna Herawati.

Dalam pidatonya usai pelantikan, Ketua BKMT Kepulauan Meranti, Hj. Syamsiar mengatakan, dengan dilantiknya PC BKMT Se-Kabupaten Kepulauan Meranti hendaknya menjadi momentum bagi BKMT untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam meningkatkan syiar dan dakwah di tengah masyarakat.

Menurutnya keberadaan BKMT sebagai sebuah organisasi independen harus mampu membina masyarakat khususnya generasi muda dalam membentengi diri dari dampak negatif modernisasi yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran dan norma agama.

Untuk itu BKMT hendaknya dapat menjadi media atau wahana pendidikan dalam menanamkan akhlak dan ilmu pengetahuan dalam rangka memajukan umat mencari ridho Illahi sekaligus menjadi pelopor persatuan dan persaudaraan membangun umat.

“Keberadaan BKMT harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat mari tingkatkan peran BKMT mulai dari Kabupaten, Kecamatan hingga Desa dalam rangka mencerdaskan umat dan mencari ridho Illahi,” ucap Ketua BKMT Hj. Syamsiar.

Ke depan setelah mengukuhkan kepengurusan BKMT di 5 Kecamatan yakni Kecamatan Tebingtinggi Barat, Tebingtinggi, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau dan Tebing

Wakil Bupati Meranti

Said Hasyim Tinggitimur akan disusul dengan 4 kecamatan lainnya.

Sementara itu, Ketua BKMT Provinsi Riau, Hj. Septina Primawati yang diwakili Hj. Erna Herawati berharap dengan pelantikan dan pelatihan kepada pengurus PC BKMT se-Kabupaten Meranti, BKMT dapat meningkatkan kiprah dan fungsinya dalam rangka mencerdaskan umat. Melalui pelatihan yang didapat diharapkan dapat menjadi bekal BKMT untuk berkiprah ditengah masyarakat.

Sementara itu Wakil Bupati, H. Said Hasyim mengucapkan selamat dan apresiasi kepada pengurus yang baru saja dilantik. Ia berharap dengan dilantiknya BKMT ini semakin meningkatkan iman kepada Allah taala. Ia pun berharap BKMT dapat membantu pemerintah dalam membina umat dan meningkatkan persatuan serta kesatuan.

“Selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik. Atas nama pemerintah saya ucapkan terimakasih semoga BKMT dapat berkiprah membantu pemerintah dalam membina akhlak dan budi pekerti masyarakat.

Jadikan ini sebagai wadah untuk silaturahmi dan mempererat tali persaudaran kita, dan memperdalam ilmu agama,” ujar Wabup.

Tak lupa Wabup juga menghimbau kepada anggota dan pengurus BKMT untuk terus meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dalam menegakan syiar dan dakwah demi kemaslahatan umat. (Humas Meranti).

Bupati Meranti Resmikan Kas Titipan BI Provinsi Riau SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan M.Si meresmikan Kas Titipan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau. Kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi keuangan di Meranti melalui ketersediaan dana (uang tunai) itu, dipusatkan di Hotel Grand Indo, Selatpanjang, Selasa (15/8/2017). Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Operasional Bank RiauKepri (BRK), Deni Mulya Akbar, Kepala Divisi Pembayaran BI, Syahrul Bahar, para Pimpinan Cabang Bank dan lain-lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan M. Si mengatakan kehadiran Kas Titipan Bank Indonesia di Meranti memang sudah lama ditunggu-tunggu

masyarakat untuk memenuhi dan memperlancar transaksi perbankan khususnya dalam hal ketersediaan uang tunai dalam jumlah besar. “Kehadiran Kas Tititpan Bank Indonesia di Meranti merupakan kebijakan yang sangat tepat dan memang sudah ditunggu-tunggu. Semoga dapat memperlancar transaksi pembayaran dan menunjang kinerja perbankan di Meranti,” ujar Bupati.

Diceritakan Bupati, sebelum adanya Kas Titipan Bank Indonesia, dalam beberapa kasus ditemui nasabah kesulitan mencairkan uang dalam jumlah besar. Akibatnya harus menunggu dua sampai tiga hari karena stock uang tunai tidak mencukupi dan hal ini juga berdampak pada perputaran uang di

Meranti. Bupati berharap dengan adanya kas Titipan Bank Indonesia di Selatpanjang akan melancarkan transaksi bisnis dan memperlancar roda perekonomi di Meranti.

Sekedar informasi dengan adanya Kas Titipan Bank Indonesia di Kota Selatpanjang, masyarakat atau pemerintan daerah yang ingin mencairkan dana dalam jumlah besar tidak perlu kawatir lagi karena BI telah menitip uang kas hingga 100 Miliar rupiah kepada Bank RiauKepri selaku mitra yang ditunjuk sebagai tempat Kas Titipan Bank Indonesia.

Pencairan dana dalam jumlah besar dapat dilakukan pada cabang-cabang Bank yang ada di Selatpanjang yang telah bekerjasama dengan BI dan Bank RiauKepri dalam

penyediaan uang tunai dalam jumlah besar.

Sementara itu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Syahrul Bahar mengatakan layanan kas titipan BI akan bekerja sama dengan Bank RiauKepri.

“Dengan adanya kas titipan akan menjaga uang yang beredar dalam kondisi layak edar, dan menyerap uang tak layak edar dari masyarakat,” katanya.

Layanan kas titipan akan mempermudah arus transaksi pembayaran dan ketersediaan uang kartal (tunai) di daerah itu.

Hal ini merupakan pelaksanaan program “clean money policy” BI, untuk menjangkau daerah pesisir dan pedalaman di Indonesia.(rm/humas).

CMYK

7

RAKYAT SUMBAR

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

Pasbar Panen 30 Ton Jagung Sehari

BUPATI Pasaman Barat, Syahiran (tengah)

Bupati Pasaman Barat Kukuhkan Perangkat Nagari Persiapan Gunung Tuleh PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Bupati Pasaman Barat, Syahiran mengukuhkan Nagari Persiapan di Kecamatan Gunung Tuleh. Nagari Muaro Kiawai menjadi nagari pertama yang mengukuhkan perangkat nagari persiapan.

Nagari Muaro Kiawai melakukan pemekaran nagari menjadi empat nagari yakni nagari persiapan Ranah Sungai Magelang, nagari persiapan Seberang Kenaikan, nagari persiapan Muaro Kiawai Hilir, dan nagari persiapan Muaro Kiawai Barat.

Bupati Pasaman Barat, Syahiran sesaat setelah pengukuhan kemarin di gedung pertemuan kantor wali Muaro Kiawai mengatakan sesuai dengan amanat UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pembentukan pemerintah nagari baru ini terlebih dahulu melalui pembentukan pemerintah nagari persiapan.

“Yang mana pemerintah nagari persiapan ini akan dievaluasi satu sampai 3 tahun, apabila hasil evalausi nantinya dinyatakan layak untuk menajdi nagari pemerintahan baru, barulah kita bisa buat Ranperda tentang pembentukan pemerintahan nagari,” katanya.

Ia menyebutkan, setelah hal tersebut dilalui maka Ranpeda akan disampaikan ke gubernuruntuk di evaluasi. Jika sudah bisa akan dilanjutkan hingga ke kementerian dalam negerui untuk mendapatkan kode desa atau kode nagari.

“Ini baru nagari percobaan, untuk itu saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat. Mari kita bersama-sama membantu penjabat wali nagari persiapan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Jika tidak bisa maka akan kembali ke nagari induk,” tegasnya.

Selain itu, penjabat wali nagari persiapan harus menyusun rencana kerja pembangunan nagari persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat nagari persiapan.

Sesuai dengan amanat UU melaksanakan tugas membantu penjabat wali nagari persiapan dalam pembentukan pemerintahan nagari defenitif.

“Oleh karena itu, perangkat nagari yang dilantik hari ini mempunyai tugas berat, karena pemerintah nagari persiapan ini bekerja di mulai dari nol,” ujarnya.

Pengukuhan perdana tersebut juga dihadiri oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda).

Pengukuhan itu langsung di lakukan melalui SK Penjabat wali nagari persiapan, yakni Penjabat Wali Nagari Persiapan Ranah Sungai Magelang Ali Audah, Penjabat Wali Nagari Persiapan Muara Kiawai Hilir Alamsuddin.

Penjabat Wali Nagari Persiapan Muara Kiawai BaratBerdinan Ujang, Penjabat Wali Nagari Persiapan Seberang Kenaikan Pennisri N. (alt)

Website: www.rakyatmediapers.co.id

PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Kabupaten Pasbar memiliki luas wilayah 388,77 km² dengan 216 jorong 213.097 ha areal perkebunan dan 13.105 ha luas areal pertanian. Dengan luas lahan sebesar itu, panen jagung sehari mencapai 30 ton per hari.

Bupati Pasbar, Syahiran ketika panen jagung di Nagari Persiapan Ophir kemarin (8/8) mengatakan Kabupaten Pasbar telah mendukung peningkatan produksi dan produktifitas jagung dalam rangka menunjang swasembada pangan.

“Dalam menunjang hal tersebut Pasbar telah melaksanakan kegiatan bantuan benih jagung hibrida untuk seribu ha untuk 11 kecamatan 394 kelompok tani dan 9.850,” tandas Syahiran.

Ia menambahkan, jagung di Pasbar pernah menduduki terbanyak di

menunjang perekonomian masyarakat. Terbukti hasil panen masyarakat semakin tinggi.

“Bibit jagung yang dipilih oleh

petani juga berkualitas. Kita juga memberikan bantuan bibit jagung kepada petani sebanyak 9.850 petani,” kata Memi Zesmita. (rm/Robbisam)

Pasukan Pengibar Bendera Pasbar Dikukuhkan PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Pasukan Pengibar Bendera ( Paskibra) Pasaman Barat, Selasa (15/8) malam resmi dikukuhkan oleh Bupati Pasaman Barat H. Syahiran di Gedung Balerong setempat.

Dalam amanatnya, H. Syahiran menyampaikan bahwa dirinya yakin bahwa putra-putri yang terpilih menjadi anggota Paskibra adalah putra-putri terbaik Pasaman Barat yang memiliki keistimewaan. “saya yakin semua yang dikukuhkan memiki keistimewaan, semoga keistimewaan tersebut tidak hanya ditunjukkan pada saat pengibaran bendera 17 Agustus mendatang saja,” ujar Syahiran.

Menurutnya, Paskibra Pasaman Barat juga harus mampu mengimplementasikan sikap keteladanan ditengah masyarakat sebagai pelajar yang memiliki prestasi, berdisiplin, bermoral serta pemegang estafet pejuang bangsa yang memiliki rasa nasionalisme

Pemkab Pasbar Minta Petani Tingkatkan Kualitas Kelapa Sawit

WAKIL Bupati Pasbar Yulianto

PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) mengharapkan masyarakat petani kelapa sawit meningkatkan kualitas kelapa sawit yang ada untuk meningkatkan persaingan ditingkat pasar.

“Saat ini produksi dan kualitas kelapa sawit Pasaman Barat terus menurun. Kita mengharapkan petani meningkatkan kualitas kelapa sawit yang ada,” kata Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto saat panen perdana dan pengiriman Tandan Buah Segar anggota plasma I KLP sampai dengan XXVI siklus II ke PT. GSA Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPS) Perintis Pir Bun Ophir, Selasa.

Ia mengatakan saat ini Pasaman Barat memiliki luas perkebunan sawit seluas 100 ribu hektare dan panen setiap hari 1,6 juta ton.

Namun, kondisi tersebut saat ini sudah menurun dengan adanya peremajaan di beberapa perkebunan, baik milik perusahaan maupun milik petani.

Ia menyatakan Pasaman Barat khususnyaperkebunan sawit di Simpang Tigo Ophir pernah menjadi perkebunan percontohan

Sumbar. Sekarang produksi jagung petani juga semakin meningkat dengan luar lahan jagung mencapai 3 ribu ha di Pasbar.

“Ada yang menanam jagung dengan peremajaan sawit. Saya pribadi berharap tanaman jagung ini jangan diganti dengan sawit. Sebab, tanaman sawit Sekarang tidak terlalu membanggakan hasilnya, kadang harga naik kadang turun,”tandas Syahiran.

Ia juga menekankan agar petani terus belajar teknologi pertanian.

Sebab, semakin hari tantangan petani semakin berat.

“Salah satunya hama tanaman, makanya petani harus terus belajar,” tutur Syahiran.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Memi Zesmita mengatakan, pertanian jagung di Pasbar diharapkan bisa

hingga ke tingkat nasional.

“Apresiasi tersebut diberikan oleh pemerintah pusat ke Pasaman Barat. Kita pernah mengalami atau merasakan kesuksesan tersebut.

Perkebunan sawit kita pernah menjadi yang terbaik di Indonesia,” katanya.

Menurutnya,, masyarakat harus mendulang kesuksesan itu kembali. Paling tidak bisa bertahan untuk terus menghasilkan kualitas sawit yang bagus dan itu tidak hanya di dapat pada panen saja.

Harus di mulai dari awal penanaman atau peremajaan dilakukan yakni pemilihan bibit. Dinas perkebunan juga harus bisa melobi ke pusat atau investor agar mau berinvestasi di Pasaman Barat dalam mengelola buah awit seperti pengolahan minyak curah dan sebagainya.

“Nanti kita minta Dinas Perkebunan untuk memikirkan juga.

Karena, Pasaman Barat memiliki dinas perkebunan yang tersendiri dan terpisah dari dinas lain.

Kadang kabupaten kota lain menggabungkan dinas ini. Artinya, kita membuat dinas perkebunan sendiri untuk mengurus sawit ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas

Perkebunan Pasaman Barat, Alfitri Noven menjelaskan perkebunan sawit di Pasaman Barat memiliki beberapa persoalan yang menjadi penyebab menurunnya hasil panen.

Seperti pemilihan bibit yang kurang bagus yang berimbas kepada kualitas buah.Harga TBS yang sering mengalami fluktuasi atau mengalami perubahan serta timbangan dari pembeli sawit yang tidak jujur atau tidak melalui KIR. “Inilah menjadi tugas kita bersama ke depan, bagaimana luas perkebunan sawit kita itu menghasilkan buah yang bagus serta membuat perekonomian meningkat,” sebutnya.

Ia mengatakan peremajaan yang dilakukan oleh kelompok tani saat ini sudah mulai melirik bibit yang unggul.

Sebanyak 13.700 hektare peremajaan yang dilakukan sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Sedangkan untuk harga TBS sekarang ini mencapai Rp 1.785 per kilogram.”Kerja sama kita dengan koperasi sawit yang sudah berjalan selama ini cukup bagus. Petani sudah melirik teknologi sebelum terjun ke perkebunan,” katanya. (rm/Robbisam).

BUPATI Pasbar, H. Syahiran Melakukan Pemasangan Pin Keanggotaan Paskibra.

yang tinggi. “sikap nasionalisme harus tercermin dari anggota Paskibra. Menjadi motivator sekaligus aktor penggerak persatuan bangsa dengan menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan perasaan yang sama terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan,” sebutnya.

Disampaikannya, peran orangtua dan pelatih tentunya merupakan jasa yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh anggota Paskibra. Sebab mereka adalah motivator seklaigus motor penggerak mental dan keterampilan anggota Paskibra menuju Keberhasilan yang ingin dicapai.

“saya harap anggota Paskibra Pasbar mampu mengemban tugas dan amanat yang diberikan pada upacara peringatan HUT RI ke-72 2017,” harapnya.

Diakhir sambutannya H. Syahiran mengucapkan selamat kepada anggota Paskibra Pasbar yang telah dikukuhkan dan ucapan selamat untuk menjalankan tugas mulia tersebut. “jangan ada kesalahan sekecil apa pun, karena itu akan berakibat besar bagi khidmatnya upacara peringatan HUT RI di Pasaman Barat,” pungkasnya.

Upacara Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Pasaman Barat turut dihadiri oleh Forkopimda Pasbar, Wakil Bupati Pasbar, H. Yulianto, Sekda Pasbar, H. Manus Handri, Ketua TP. PKK Pasbar, Yun Syahiran, Ketua GOW Pasbar, Sifrowati Yulianto, Ketua DWP Pasbar, Harnina Manus Handri, segenap kepala OPD dilingkungan Pemda Pasbar dan orang tua putra-putri anggota Paskibra Pasbar yang turut hadir. (rm/Robbisam).

DTPH Pasbar Sukses Selenggarakan Turnamen Sepak Takraw se Pasbar PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pasaman Barat sukses menggelar turnamen Sepak Takraw antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) se Pasaman Barat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 72 di lapangan Sepak Takraw DTPH, Kompleks Pertanian Padang Tujuh, Pasbar.

Kadis DTPH Pasbar, Memi Zesmita, selaku ketua panitia penyelenggara kegiatan, Rabu (16/8) saat menutup secara resmi turnamen Sepak Takraw antar SOPD se- Pasbar menyampaikan bahwa kemerdekaan memang harus diisi dengan semangat kebersamaan yang besar serta prestasi yang gemilang.”turnamen ini saya harap mampu menjadi motivasi bagi atlet Sepak Takraw Pasaman Barat untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki,” sebut Memi.

Disampaikannya, kepada atlet yang berhasil meraih prestasi agar terus melakukan pemgembangan diri dan peningkatan prestasi agar Sepak Takraw Pasaman Barat mampu

menunjukkan kiprahnya pada level yang lebih tinggi semisal pada Pekan Olah Raga Provinsi ( Porprov) 2018 mendatang. “ kita bangga dengan permainan dan sportifitas tinggi yang telah ditunjukkan para atlet dalam even ini.

Rasa bangga dan kebahagiaan juga bagi kita bersama karena even ini telah berkahir dengan baik,” ujar Memi.

Lanjutnya, penyelenggaraan turnamen Sepak Takraw yang sudah diselenggarakan diharapkan menjadi motor penggerak dan semangat baru bagi para atlet dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh prestasi.

Sementara itu, salah satu atlet Sepak Takraw terbaik, sekaligus staf Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman Barat, Brotito didampingi kedua rekannya Robi dan Alek Harmoko kepada wartawan menyampaikan bahwa dirinya berharap pembinaan atlet Sepak Takraw Pasaman Barat kedepannya dapat ditingkatkan pembinaannya melalui dinas terkait.”kedepan saya berharap adanya kaderisasi atlet Sepak Takraw di

Pasbar. Pembinaan yang lebih juga harus dilakukan agar tim Sepak Takraw Pasbar mampu mencapai prestasi ditingkat provinsi,” pungkasnya.

Ditambahkannya, selama ini Pengurus Cabang ( Pencab ) Persatuan Sepak Takraw Pasaman Barat (PSTI) Pasbar dinilai vakum dalam melakukan pembinaan. Kepengurusan yang sama juga terus berlanjut dari Tahun 2006 hingga 2017. “saya menilai hal ini tidak baik bagi kondisi Sepak Takraw Pasaman Barat. Semoga ada perbaikan kedepan,” sebut Tito.

Turnamen Sepak Takraw antar SOPD yang berlangsung mulai tanggal 9 hingga16 Agustus berlangsung meriah. Keluar sebagai juara 1 tim Sepak Takraw Dinas Pemuda dan Olah Raga Pasbar, juara kedua tim Sepak Takraw Sekretariat Daerah dan juara ketiga tim Sepak Takraw Dinas Komunikasi dan Informatika Pasbar.

Kepada pemenang yang berhasil menjuarai pertandingan diberikan trophy sekaligus uang pembinaan dari panitia penyelenggara.(rm/Robbisam).

KEPALA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Pasbar, Memi Zesmita Menyerahkan Trophy dan Uang Binaan kepada Tim Sepak Takraw Diskominfo Pasbar

IKLAN Website: www.rakyatmediapers.co.id

CMYK

8 Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

CMYK

9

WARTA PEMPROV

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur Kepri Nurdin Jadi Inspektur Upacara HUT RI Ke-72 TANJUNGPINANG,RAKYATMEDIA- Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan, kerjasama adalah hal yang paling penting dalam membangun Provinsi Kepri.Sebab, jika bekerja sendiri-sendiri, tentu akan sulit mencapai tujuan pembangunan yang berkualitas.

Karena itu, pesan kemerdekaan tahun ini, ‘Kerja Bersama’ hendaklah terus menjadi pegangan agar tujuan mulia kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur, segera terwujud.

“Sesuai dengan tema kemerdekaan tahun ini, yakni ‘Indonesia kerja bersama’, maka perlu kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan Kepri ini,” kata Nurdin saat peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-72 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (17/8/2017) pagi.

Pada upacara Detik-detik Proklamasi, Gubernur Nurdin bertindak sebagai inspektur upacara. Gubernur didamping istri tercinta, Hj Noor Lizah Nurdin, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah.

Sejumlah pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), baik sipil ataupun militer juga hadir dalam upacara tersebut.

Mereka adalah Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, Kajati Kepri Yunan Harjaka, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Fachri, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksma TNI R. Eko Suyatno, Danlanud RHF Tanjungpinang Kol. Pnb. Ign. Wahyu Anggono, Kemudian Kepala Bakamla Laksma TNI Prasetyo, Danguskamla Laksma TNI Bambang Irawanto, Kakanhan Kepri Laksma TNI Suwarno dan Kabinda Kepri Brigjen TNI Yulius Selvanus.

Menurut Nurdin, dengan kerja bersama, segala permasalahan di Kepri akan terselesaikan secepat mungkin.Termasuk menggairahkan kembali perekonomian Kepri yang dalam semester pertama tahun ini mengalami perlambatan.”Seiring berjalannya waktu, kita terus berupaya menyelesaikan permasalahan dan menaikan perekonomian di

Kepri,” kata Nurdin.

Kerja bersama ini sebenarnya sesuatu yang sering dilakukan masyarakat Kepri.Semangat gotong-royong, harus kembali disemarakkan.

Nurdin juga mengajak masyarakat terus mempererat silaturahmi.

Silaturahmi yang terbangun dengan baik, akan semakin memudahkan dalam melakukan kerja bersama tersebut.

“Fokus kita juga untuk terus mengeratkan tali silaturahmi dengan berbagai elemen. Tujuannya adalah untuk menjalankan pembangunan, agar hasil dari pembangunan dapat terlihat dan terselesaikan tepat waktu dan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak di Kepri ini,” ujar Nurdin.

Sepanjang Hari Kemerdekaan ini, Nurdin mengisi dengan berbagai kegiatan.

Setelah peringatan Detik-detik Proklamasi, Nurdin menghadiri penyerahan remisi secara simbolis di Lapas Narkotika Kelas II A Km.18, Tanjungpinang.

Gubernur Kepri Urus Percepatan KEK di Jakarta DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun terus berupaya mempercepat terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus di Kepri. Seiring dengan menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2017, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8), Gubernur juga menemui pihak-pihak terkait untuk percepatan KEK. Di antaranya, Nurdin menemui Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Arie Yuriwin dan Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN RI.”Kita ingin percepatan proses penetapan lahan untuk kawasan KEK di Kepri,” kata Nurdin usai menemui Dirjen Planologi, di Manggala Wanabhakti, Jakarta (16/8).

Sementara dengan Dirjen Pengadaan Tanah, Gubernur menyampaikan dan membahas percepatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya pengadaan tanah untuk dam/embung. Salah satunya di Desa Kawal, Bintan.

Sebelum menemui para Dirjen, usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Nurdin menyampaikan harapannya agar Kepulauan Riau mendapat porsi besar program pembangunan perbatasan tahun 2018. Sebagai daerah yang berbatasan dengan banyak negara, pembangunan pulau-pulau terdepan di Kepri harus menjadi prioritas.

“Presiden kan menyampaikan bahwa pemerintah ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara. Kita ingin rakyat Kepri yang berada di perbatasan semakin merasakan hal tersebut,” kata Gubernur Nurdin saat menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2017, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8).

Gubernur Nurdin menghadiri serangkaian acara di MPR RI. Presiden Jokowi melaksanakan dua kali pidato kenegaraan. Pidato pertama dilangsungkan pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2017 yang dipimpin Zulkifli Hasan. Yang kedua

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun saat berada di Jakarta

adalah Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017, pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, MPR/DPR/ DPD, Rabu (16/8) siang yang dipimpin Ketua DPF Osman Sapta Odang.

Tentang pembangunan perbatasan, pekan lalu, Gubernur Nurdin melakukan peninjauan bersama Panglima TNI Jendral Gatot Numantyo. Nurdin memang minta agar pelabuhan-pelabuhan yang sudah mulai dibangun Kementerian Perhubungan selesai dengan cepat. Demikian juga pembangunan pelabuhan baru untuk pukau-pulau terdepan.

“Kepri siap menjadi pusat Poros Maritim Dunia. Karena itu harus ada pelabuhanpelabuhan besar untuk mendukung itu,” kata Nurdin.

Potensi laut Kepri yang besar harus di optimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nurdin sendiri sudah memerintahkan OPD terkait untuk pemanfaatan itu, baik Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas ESDM, Dinas Perdagangan dan lainnya.

Menurut Gubernur, pemerataan pembangunan ekonomi seperti disampaikan Presiden Jokowi juga dijalankan dengan baik di Provinsi Kepri. Semua daerah, menurut Nurdin tetap mendapat prioritas pembangunan, sesuai dengan usulan, hasil reses DPRD Kepri dan kunjungan lamgsung lapangan.

“Komunikasi dan koordinasi untuk hal ini harus terus dilakukan,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, dengan pemerataan dan prioritas pembangunan setiap daerah, kebersamaan masyarakat Kepri semakin kuat. Rasa kebersamaan dan persatuan

Kepri, menurut Nurdin sudah teruji oleh sejarah. Negeri Segantang Lada harus bersama bekerja untuk kemajuan daerah. Gubernur juga mengutip pernyataan Presiden Jokowi bahwa negeri ini harus membangun pondasi kultural yang kuat, bersatu dan berdiri gagah untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, yang semakin ekstrim, dan berubah dengan sangat cepat.

“Kata Presiden, hanya bangsa yang cepatlah yang akan memenangi persaingan global,” kata Gubernur.

Proses yang cepat dalam melayani masyarakat, dalam memberi pelayanan prima bagi siapa saja termasuk calon-calon investor harus menjadi prioritas. Apalagi jika KEK di berbagai daerah di Kepri terealisasi dengan cepat. Tentu pelayanan yang cepat dan pelayanan yang prima harus didapatkan calon-calon investor itu. Nurdin yakin, ekonomi yang melambat akan kembali bergairah. Apalagi jika semua pihak bersama-sama bertekad dan bekerja untuk hal itu. Menghilangkan ego sektoral. Berhenti saling menyalahkan yang lain dan membenarkan diri sendiri.

“Pesan kemerdekaan tahun ini sudah jelas; Indonesia Kerja Bersama. Mari kita bersama-sama membuat Kepri semakin baik, semakin bisa membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat,” kata Gubernur.

Usai menghadiri serangkaian aktivitas di Jakarta, Gubernur langsung kembali ke Tanjungpinang. Dinihari tadi, Gubernur mengikuti acara di Makam Pahlawan.

Pagi ini Gubernur memimpin Detik-detik Proklamasi di Gedung Daerah, Tanjungpinang. (rm/Humas).

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun menerima bendera pusaka

Sore harinya, Nurdin dan FKPD Provinsi Kepri juga menghadiri upacara penurunan bendera.

Malam hari, dilaksanakan malam ramah tamah dan hiburan rakyat di

Gedung Daerah Tanjungpinang.

Usai menghadiri pemberian remisi di Lapas Tanjungpinang, Gubernur dan rombongan mengunjungi Komplek Korem 033/WP Senggarang, Tan-

jungpinang. Kehadiran Nurdin untuk menyaksikan langsung permainan rakyat dalam menyambut Kemerdekaan RI ke-72 yang diselenggarakan Korem 033/WP. (rm/ril humas)

Noor Lizah Nurdin Akan Kembangkan Boneka Batik Kreasi Napi Perempuan di 10 Negara ASEAN BATAM , RAKYAT MEDIASuasana Lapas Perempuan dan Anak Batam sangat berbeda pada HUT Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia, Kamis (17/ 8/2017).

Usai menghadiri Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Halaman Utama Gedung Daerah Tanjungpinang, intri gubernur, Hj Noor Lizah Nurdin langsung ke Batam, menyambangi para napi perempuan dan anak.

Pada kesempatan itu, Noor Lizah yang juga Ketua Dekranasda Kepri meluncurkan produksi perdana boneka batik karya napi perempuan untuk kawasan ASEAN. Noor Lizah yang juga menjadi penasehat dalam Boneka Batik Girl itu mengatakan, setelah sukses dengan program Boneka Batik untuk Indonesia (Batik Girl for Indonesia), kegiatan ini akan ditawarkan ke negaranegara ASEAN.”Kita akan tingkatkan menjadi program Batik Girl for ASEAN. Nantinya, pro-

duksi boneka ini juga bisa dilakukan oleh semua napi perempuan di seluruh ASEAN,” ujar Noor Lizah, Kamis (17/8/2017).

Hadir dalam acara itu, para pimpinan Lapas dan pejabat Kanwil Hukum dan HAM kepri serta Lusiani Kiroyan, penggagas boneka batik girl.

Tujuan Batik Girl for ASEAN ini menurut Noor Lizah tidak hanya untuk memberikan kegiatan positif dan lapangan pekerjaan pada napi perempuan.

Lebih luas dari itu, kegiatan ini tujuannya juga bisa diperluas untuk berbagai program sosial dan kemanusiaan.

Misalnya, memberikan motivasi bagi anak-anak penderita kanker dan disabilitas di 10 Negara ASEAN.Tidak itu saja, program ini juga mengusung misi kampanye “Say No to Drug” karena 80% pekerja Batik Girl for ASEAN ini adalah napi yang terlibat dalam kasus narkoba.

“Dan yang terpenting ad-

alah, ikut mempromosikan budaya Indonesia khususnya Kepri ke seluruh negara ASEAN. Karena boneka tersebut ada juga yang mengenakan batik khas Kepri . Saya yakin, misi sosial ini akan didukung di ASEAN,” tambah Noor Lizah.

Sejak kehadirannya, Batik Girl sudah memberikan manfaat kepada 740 warga binaan perempuan di tiga penjara di Indonesia. Selain itu juga 100 anak-anak jalanan, 100 ibu-ibu dari anak-anak jalanan, 50 or-

ang napi anak, 15 remaja Tunarungu dan 50 orang ibu-ibu single parent.

Tidak lupa Noor Lizah Nurdin berpesan kepada para napi perempuan untuk sabar menjalani masa hukuman mereka serta terus meningkatkan kreativitas dalam berkarya. ”Jadikan apa yang ibu-ibu hasilkan ini sebagai modal untuk berkreasi lebih luas lagi setelah bebas.

Keyakinan dan semangat yang tinggi, pasti akan membuahkan hasil,” katanya.(rm/ril)

Gubernur Kepri Rayakan Idul Adha di Pulau DOMPAK, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri H Nurdin Basirun melaksanakan salat Idul Adha di Dabo, Kabupaten Lingga.Tahun sebelumnya, Nurdin pun melakukan salat Idul Adha di luar Pusat Ibukota Kepri yakni di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun.

Sebagimana dirilis Humas Pemprov Kepri, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Arif TS Fadillah menyampaikan, sejak awal Gubernur Nurdin memang sudah bertekad menunjukkan, Kepulauan Riau tidak hanya Tanjungpinang.

Karenanya pada peringatan Idul Fitri maupun Idul Adha, orang nomor satu di Kepri ini berupaya menjalankan salat Id di luar Tanjungpi-

nang.

“Seperti tahun ini, Pak Gubernur akan melaksanakan salat Id di Masjid Az-Zulfa Dabo, Kabupaten Lingga. Pada prinsipnya, Beliau ingin bisa ke daerah,” ujar Sekda saat memimpin rapat Persiapan Hari Raya Idul Adha di ruang rapat Lantai III, Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjung-

pinang, Selasa (15/8/2017).

Hadir dalam rapat ini Ketua MUI Provinsi Kepri, Perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi Kepri dan perwakilan OPD Provinsi Kepulauan Riau.

Pada rapat kali ini membahas berbagai persiapan rangkaian acara Hari Raya Idul Adha Tingkat Provinsi di Dabo Singkep. Mulai dari persiapan

transportasi, akomodasi, tempat pelaksanaan Salat Idul Adha, serta perangkat petugas yang akan mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan Idul Adha 1438 H diawali dengan takbiran hingga Salat Idul Adha berjamaah, prosesi penyerahan hewan kurban, open house, kegiatan ramah tamah dan hal-hal lain yang dianggap penting.

Gubernur akan melakukan penyerahan hewan kurban di beberapa titik di Kabupaten Lingga dan menghadiri acara eramah tangah dengan masyarakat Lingga. ”Semoga pelaksanaan Idul Adha tahun ini dapat berlangsung dengan lebih baik, lebih siap dan lebih meriah dari tahun sebelumnya,” ujar Arif.(rm/ril humas)

Gubernur Rapat Evaluasi Bersama OPD Kepri DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun menekankan tiap OPD untuk menerapkan layanan yang cepat. Sistem Egovernment kini sudah menjadi keharusan karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses layanan dari lembaga pemerintah kepada warga masyarakat melalui sistem layanan on line.

“Kita harus berubah lebih baik. Tidak bisa lagi bertahan dengan pola-pola tradisional.

Saya berharap jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu mengembangkan layanan publik yang berbasis E-Government dalam tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan aparatur yang bersih,” kata Nurdin saat saat memimpin Rapat Bersama OPD Provinsi Kepulauan Riau, di Ruang Rapat Lantai IV, Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (14/8/2017).

Nurdin menegaskan, setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan pelayanan publik melalui E-Government. Manfaat langsung dari layanan online adalah pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Nurdin

berharap penerapan sistem e-government tidak hanya diterapkan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaunamun dapat juga di diterapkan di daerah-daerah khususnya di level Desa.

“Harapan saya, sistem e-government ini ditularkan kepada pemerintahan di Desa. Nanti sistem e-government di Provinsi kita jadikan sebagai role model untuk ditiru. Dengan tersedianya fasilitas sistem informasi online, maka akan terjadi sistem checks and balances dalam aspek tata kelola Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan akan checks and balances,” kata Gubernur.

Untuk masalah lego jangkar Nurdin meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Kepri kembali koordinasi dengan Kementerian terkait dan pihak swasta yang mengelola lego jangkar selama ini. Pemerintah Provinsi Kepri tentunya menginginkan agar seluruh potensi laut yang dimiliki Kepri bisa menghasilkan uang dan mensejahterakan masyarakat Kepri tapi jangan sampai menabrak aturan yang telah ada.

Gubernur juga menyampaikan jika sebagai tuan rumah, selama ini masyarakat Kepri hanya mendapatkan hembusan angin segarnya saja. Begitu banyak potensi

kelautan yang dimiliki Kepulauan Riau, namun justru dimanfaatkan oleh kapal-kapal dari negara lain dan kita sebagai pemilik perairan tidak mendapatkan manfaat apa-apa yang sebenarnya bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Nyatanya sampai saat ini sepeser pun tak ada duit yang masuk ke Kepri. Padahal setiap hari ratusan kapal yang melego jangkarnya di perairan Batam. Intinya, agar pengelolaan ini terkoordinir dengan baik sehingga hasilnya nanti bisa menambah Penghasilan Asli Daerah. Bila perlu kita mengagendakan kembali pertemuan dengan pihak Kementerian dan Swasta yang mengelola lego jangkar di perairan Kepri” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri agar bergerak cepat menyelesaikan masalah angka kematian ibu dan anak di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Anambas. Tingginya angka kematian ibu dan anak tetap akan menjadi perhatian utama pemerintah. Nurdin juga mendorong kerja sama pemerintah kabupaten dan provinsi sehingga anggaran yang ada bisa memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk masyarakat. (rm/ril Humas).

CMYK

GALERI FOTO

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Bupati Aunur Rafiq Pimpin Upacara Detik-detik Proklamasi di Karimun UPACARA peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Karimun, dipusatkan di Panggung Rakyat Putri Kemuning Coastal Area Tanjungbalai Karimun.

Bupati Karimun H Aunur Rafiq bertindak sebagai Inspektur Upacara pada pengibaran bendera Merah Putih, Kamis (17/8/2017).

Dengan diawali bunyi sirene, detik-detik proklamasi pada pukul 10.00 WIB itu dilanjutkan dengan pembacaan naskah Proklamasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Karimun, Bhakti Lubis. Kemudian, dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih yang dibawakan oleh pelajar SMA Kabupaten Karimun.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan kepada seluruh

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq memberikan pernghormatan saat pengibaran bendera Merah Putih,

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Karimun agar mempunyai pilar reformasi yang dapat di-implementasikan dalam meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Sudah 72 tahun Indonesia merdeka. Kita hanya meneruskan perjuangan pahlawanpahlawan kita yang terdahulu melalui peningkatan kinerja bagi ASN. Apalagi daerah kita, berbatasan langsung dengan negara tetangga," ujar Rafiq Turut hadir Wakil Bupati Karimun, Wakil Ketua DPRD Karimun, FKPD dan SKPD di jajaran Pemkab Karimun.

Pasukan TNI, Polri, PNS, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar. (*)

PENGIBARAN bendera Merah Putih,

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq bertindak sebagai Inspektur Upacara pada pengibaran bendera Merah Putih,

BUPATI Karimun H Aunur Rafiq bertindak sebagai Inspektur Upacara.

ANGGOTA Paskibraka saat detik-detik pengibaran Sang Merah putih.

SISWA-SISWI Karimun Mengikuti Upacara.

ANGGOTA Paskibraka saat detik-detik klabupaten karimun

MARCING BAND Karimun saat melagukan Indonesia raya.

SISWA-SISWI Karimun Mengikuti Upacara.

PARA pejuang Kabupaten karimun

CMYK

11

GALERI FOTO

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun sebagai inspektur upacara, menyerahkan bendera merah putih kepada paskibra saat peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-72 RI di halaman Gedung Derah Tanjungpinang, Kamis (17/8/2017).

Nurdin Basirun Sebagai Inspektur Upacara HUT ke-72 Kemerdekaan RI Kepri Kerja Bersama, Kemakmuran Segera Tercapai GUBERNUR H Nurdin Basirun menegaskan, jika bekerja sendiri-sendiri, tentu akan sulit mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, pesan kemerdekaan tahun ini hendaklah terus menjadi pegangan agar tujuan mulia kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur segera terwujud.

"Sesuai dengan tema kemerdekaan tahun ini yakni Indonesia kerja bersama, maka perlu kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan Kepri kita ini," kata Nurdin saat peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-72 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (17/8) pagi.

Pada peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI, Gubernur Nurdin Basirun bertindak sebagai inspektur upacara. Gubernur didamping Istri Hj Noor Lizah Nurdin. Tampak hadir pada peringatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, Kejati Kepri Yunan Harjaka, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Fachri, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksma TNI R. Eko Suyatno,

Danlanud RHF Tanjungpinang Kol. Pnb. Ign. Wahyu Anggono, Kepala Bakamla Laksma TNI Prasetyo, Danguskamla Laksma TNI Bambang Irawanto, Kakanhan Kepri Laksma TNI Suwarno dan Kabinda Kepri Brigjen TNI Yulius Selvanus.

Menurut Nurdin, dengan kerja bersama, segala permasalahan di Kepri akan terselesaikan secepat mungkin. Termasuk menggairahkan kembali perekonomian Kepri yang dalam semester pertama tahun ini mengalami perlambatan.

"Seiring berjalannya waktu, dan kerja bersama semua pihak terkait, kita terus berupaya menyelesaikan permasalahan dan menaikan perekonomian di Kepri," kata Nurdin.

Kerja bersama, Nurdin menambahkan selama ini menjadi sesuatu yang sering dilakukan masyarakat Kepri. Semangat gotong royong, harus kembali disemarakkan. Karena hal-hal itu menjadi sesuatu yang tergariskan dalam Pancasila. Malah Nurdin juga mengajak masyarakat terus mempererat silaturahmi. Silaturahmi yang terbangun dengan baik,

GUBERNUR H Nurdin Basirun menyalami para veteran

DETIK-DETIK pengibaran sang merah putih

akan semakin memudahkan untuk kerja bersama seperti pesan kemerdekaan tahun ini.

"Fokus kita juga untuk terus mengeratkan tali silaturahmi dengan berbagai elemen. Tujuannya adalah untuk menjalankan pembangunan, agar hasil dari pembangunan dapat terlihat dan terselesaikan tepat waktu dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak di Kepri ini," ujar Nurdin.

Sepanjang Hari Kemerdekaan ini, Nurdin mengisi dengan berbagai kegiatan. Setelah peringatan Detik-detik Proklamasi, Nurdin menghadiri penyerahan remisi secara simbolis di Lapas Narkotika Kelas II A Km.18, Tanjungpinang. Sore harinya, Nurdin dan FKPD Provinsi Kepri juga menghadiri upacara penurunan bendera.

Malam hari, dilaksanakan malam ramah tamah dan hiburan rakyat di Gedung Daerah Tanjungpinang.

Usai menghadiri pemberian remisi di Lapas Tanjungpinang, Gubernur dan rombongan selanjutnya mengunjungi Komplek Korem 033/ WP Senggarang, Tanjungpinang.

Kehadiran Nurdin untuk menyaksi-

kan langsung permainan rakyat dalam menyambut Kemerdekaan RI ke-72 yang diselenggarakan Korem 033/WP. Sesampainya di lokasi Gubernur berkesempatan membuka permainan perdana yakni panjat pinang, terdapat 7 buah pohon pinang yang berisikan berbagai hadiah yang dilombakan, Gubernur Nurdin langsung memberikan hadiah tambahan sebesar 1 Juta per pohon pinangnya.

Selanjutnya Gubernur meninjau beberapa permainan lainnya yang tersaji seperti Tarik tambang, Lomba Lari karung, Gigit koin dan pukul guling. Kegiatan seperti inilah yang diharapkan Nurdin dapat konsisten dilaksanakan, kemeriahan yang dirasakan dimasayarakat tidak setiap hari bisa digelar.

"Kami berterimakasih kepada Korem yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, kebersamaan yang saya tadi dikatakan inilah mesti terus di pupuk, permainan seperti ini lah status sosial dalam masyarakat tak lagi dipandang karna disini kita semua bersatu menyemarakan perayaan kemerdekaan negara kita ini," ujar Nurdin.

Detik-detik Proklamasi Sebelumnya, di pagi hari Gubernur Nurdin menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-72 Republik Indonesia.

Upacara yang dimulai tepat pukul 10.00 WIB, didahului laporan komandan upacara Mayor Adm Delly Yudhatama dari Lanud Raja Haji Fisabilillah (RHF) kepada Gubernur Nurdin Basirun. Dilanjutkan, penghormatan kebesaran, di mana Korps Musik memperdengarkan Tanda Laporan, disusul bunyi sirene. Kemudian pembacaan Naskah Proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsin Jumaga Nadeak dan dirangkai dengan mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara Gubernur Nurdin Basirun. Pembacaan doa dipercayakan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri Marwin Jamal.

Suasana khidmat semakin terasa dengan hadirnya para pejuang veteran dan beberapa mantan pejabat Kepri. Puncak peringatan upacara detikdetik Proklamasi, yaitu pengibaran Bendera Merah Putih oleh 33 orang Pasukan Paskibra Provinsi Kepri 2017

yang merupakan hasil seleksi pelajar SMA/MA sederajat dari seluruh kabupaten/kota se-Kepri.

Tim tersebut dibagi dalam tim 8 , tim 17 dan tim 45. Veranda Handini pelajar dari SMA 3 Kabupaten Karimun dipercaya sebagai pembawa baki bendera merah putih. Cadangan pembawa baki Masnita dari SMAN 2 Natuna. Sedangkan yang bertugas sebagai penggerek Bendera Farhan Fardi Akbar dari SMAN 3 Batam. Pembentang Bendera Muhamad fahri rahmadi dari SMAN 2 Tanjungpinang dan sebagai pengukur Bendera Satrio Bagus Wicaksono dari SMAN 1 Batam.

Usai pengibaran bendera, digelar pertunjukan sosiodrama tentang Perjuangan Bangsawan Kerajaan Riau Lingga mengusir penjajahan Belanda di Bumi Kerajaan Riau Lingga. Sosiodrama tersebut binaan Komandan Lanud Tanjungpinang dan merupakan kerjasama TNI, Polri, Dinas Kebudayaan Kepri dan pelajar SMA/ SMK Tanjungpinang. Ada sebanyak 78 pemain yang tampil dalam atraksi yang mengundang antusias Gubernur dan masyarakat Kepri.(ist)

GUBERNUR H Nurdin Basirun menyalami warga yang antusias dalam upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72

GUBERNUR Kepulauan Riau, H. Nurdin Basirun mengukuhkan anggota Paskibraka

SEBANYAK 1.947 warga binaan se Kepulauan Riau terima remisi HUT Kemerdekaan RI ke-72, Remisi ini diserahkan oleh Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun di Lapas Narkotika Kelas II A, KM. 18 Kijang, Tanjungpinang.jpeg

DETIK-DETIK pengibaran sang merah putih oleh paskibraka

PENGIBARAN sang merah putih oleh paskibraka

CMYK

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

12

CMYK

13

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

RANGKAIAN KEGIATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE -72 DI KAB.LINGGA LINGGA,RAKYAT MEDIARangkaian kegiatan Pelaksanaan Upacara pengibaran bendera merah putih dalam Rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72 di kabupaten Lingga berlangsung lancar dan khidmat ,yang dilaksanakan kamis(17/8/2017) pukul.10.00 wib. dilapangan Sultan Mahmud Riayat syah, dengan mengusung tema” INDONESIA KERJA BERSAMA” Upacara pengibaran bendera merah putih dipimpin langsung oleh bupati Lingga H.Alias Wello S.I.P dan didampingi oleh Wakilnya M.Nizar Sos, turut hadir pada acara pelaksanaan upacara tersebut diantaranya, ketua DPRD Lingga, Kapolres Lingga.Danlanal Dabo, Kajari Lingga, FKPD, Tokoh masyarakat,Tokoh pemuda, LSM serta sejumlah ta-

mu undangan ikut menyaksikan prosesi pengibaran Bendera Merah Putih.

Walaupun sempat diguyur hujan dan angin kencang ,sebelum Acara pengibaran bendera merah putih digelar oleh pasukan pengibar bendera (PASKIB) dibawah komando kepolisian resor Lingga (Polres), namun upacara pengibaran bendera merah putih untuk memperingati HUT RI ke 72 tetap berlangsung lancar dan khidmat, bertindak sebagai komandan upacara AKP.P.Tarigan serta Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Repubublik Indonesia oleh ketua DPRD Lingga,Drs Riono Pantauan Rakyat Media dilapangan, Usai pelaksanaan Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan

Republik Indonesia yang ke 72 di kabupaten Lingga, peserta upacara dan tamu undangan, disugukan dengan sebuah drama teater dari sanggar “Biram Perkase” yang mengisahkan tentang sejarah perjuangan dan pengorbanan Sultan Mahmud Riayat syah III ketika memukul mundur penjajahan Belanda di tanah Riau.

Bupati Lingga dalam amanatnya berpesan dalam memaknai HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72 ini, agar kita menjaga rasa nasionalisme serta senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, Alias Wello juga mengajak seluruh komponen masyarakat agar lebih bersinergi dengan pemerintah demi untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Lingga ,ajaknya. (rm/ Taufik.S)

FOTO bersama bupati Lingga dan wakil bupati dengan paskibraka

FOTO bersama bupati,wakil bupati,ketua DPRD Lingga,kapolres lingga,dan kajari Lingga.

FOTO bersama bupati Lingga, wakil bupati dan instansi vertikal dengan Paskib Lingga.

FOTO pengibaran bendera merah putih oleh paskib Lingga.

FOTO bersama bupati Lingga dan istri dengan pasukan pengibar bendera merah putih dilapangan sepak bola Sultan Mahmud Riayat syah Daik-Lingga

FOTO aparatur sipil negara dan instansi vertikal pada acara HUT RI KE 72 di kab Lingga

FOTO peserta upacara memasuki lapangan upacara.

FOTO pelajar SD,SMP,SMA mengikuti upacara HUT RI ke 72 di lapangan sultan Mahmud riaayat Syah daik-Lingga

CMYK

WARTA DPRD KEPRI

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Besaran Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Kepri DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Peraturan Daerah (Perda) Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan serta Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau resmi disahkan. Pengesahan Perda tersebut langsung ditandatangani Gubernur dan Pimpinan DPRD di Aula Balairung Kantor DPRD Kepri, kawasan Dompak melalui Sidang Paripurna, Senin (14/ 7/2017).

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka sudah seharusnya aturan tersebut diteruskan ke daerah. Untuk itu, setelah melalui pembahasan oleh Pansus

dan kesepakatan anggota DPRD lain, maka Perda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan serta Anggota DPRD disahkan.

“Setelah melalui pembahasan di pihak Pansus dan kesepakatan anggota lainnya, maka Ranperda tersebut secara resmi disahkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kepri, Rudi Chua menjelaskan, besaran penghasilan Pimpinan DPRD, seperti uang representasi, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian ditentukan berdasarkan besaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD. Besaran angka kenaikan uang representasi Pimpinan DPRD, diten-

tukan berdasarkan besaran penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepri, yang nantinya dibagi dalam 3 kelompok perkalian, rendah dengan perkalian 3, sedang dengan perkalian 5 dan tinggi dengan perkalian 7.

“Dengan demikian, setelah melalui pembahasan, maka ditetapkan Kepri masuk dalam kategori sedang,” ujarnya.

Selanjutnya, besaran uang representasi Wakil Ketua DPRD ditetapkan 80 persen dari besaran uang representasi Ketua DPRD dan besaran uang representasi Anggota ditetapkan 75 persen dari besaran uang representasi Ketua DPRD. “Wakil Ketua 80 persen dari besaran uang representasi Ketua DPRD, dan Anggota DPRD akan

memperoleh 75 persen dari besaran uang representasi Ketua DPRD,” sebutnya.

Sedangkan tunjangan keluarga, tunjangan beras bagi Pimpinan DPRD, besarannya sama dengan Anggota. Sementara uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD juga ditetapkan sama, antara Pimpinan dan Anggota DPRD, yaitu 10 persen setiap bulan dari besaran uang represe?ntasi yang diterima.

Untuk tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD juga sama, yaitu diberikan setiap bulan dengan besaran 145 persen dari besaran uang representasi yang diterima.

Sedangkan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya, juga diberikan

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun

setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk sebagai Pimpinan Banmus, Komisi,

Banggar, Badan Pembentukan Perda, BK DPRD atau alat kelengkapan lainnya. (rm/bty).

DPRD Kepri Terbitkan SK Panitia Pemilihan Cawagub Kepri DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Tata tertib (tatib) pemilihan wakil gubernur Kepri akhirnya disepakati seluruh fraksi untuk dilanjutkan ke Kemendagri untuk di evaluasi. Dengan demikian, selangkah lagi tatib pemilihan ini akan disahkan dan dapat digunakan.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa jika selesai, DPRD Kepri akan segera menerbitkan surat Keputusan pembentukan panitia pemilihan (Panlih). “Jika disetujui Kemendagri, maka nanti akan menerbitkan SK Panlih untuk melanjutkan tugas sampai selesai pemilihan,” kata Jumaga.

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak.SH dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Tunjangan Anggota DPRD Kepri Capai Rp 23 Miliar DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Sesuai dengan Perda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri yang disahkan belum lama ini tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri pada APBDPerubahan 2017 sebesar Rp23 miliar. Anggaran tersebut merupakan total keseluruhan tunjangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Naharuddin, mengungkapkan bahwa jika dibadingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaran tunjangan DPRD Kepri mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut menyesuaikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. “Jadi, setelah disahkannya Perda tersebut, maka total anggaran tunjangan Dewan Rp23 miliar. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya,” kata Naharuddin kepada wartawan belum lama ini.

Naharuddin lebih lanjut mengatakan, jumlah tersebut mencakup seluruh tunjangan yang tertuang dalam Perda dan PP No 18 tahun 2017. Mulai dari, uang representasi, tunjangan kesejahteraan, transportasi, beras, komunikasi, perumahan, uang jasa pengabdian serta tunjangan lainnya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Anggota komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua, menjelaskan bahwa besaran penghasilan Pimpinan DPRD, seperti uang representasi, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian ditentukan berdasarkan besaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD.

Besaran angka kenaikan uang representasi Pimpinan DPRD, ditentukan berdasarkan besaran penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepri, yang nantinya dibagi dalam 3 kelompok perkalian, rendah dengan perkalian 3, sedang dengan perkalian 5 dan tinggi dengan perkalian 7.

Selanjutnya, besaran uang representasi Wakil Ketua DPRD ditetapkan 80 persen dari besaran uang representasi Ketua DPRD dan besaran uang representasi Anggota ditetapkan 75 persen dari besaran uang representasi Ketua DPRD. “Wakil Ketua 80 persen dari besaran uang representasi Ketua DPRD, dan Anggota DPRD akan memperoleh 75 persen dari besaran uang representasi Ketua DPRD,” terang pria yang juga menjadi Ketua Pansus Ranperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRD Kepri, belum lama ini.

Sedangkan tunjangan keluarga, tunjangan beras bagi Pimpinan DPRD, besarannya sama dengan Anggota. Sementara uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD juga ditetapkan sama, antara Pimpinan dan Anggota DPRD, yaitu 10 persen setiap bulan dari besaran uang representasi yang diterima.

Untuk tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD juga sama, yaitu diberikan setiap bulan dengan besaran 145 persen dari besaran uang representasi yang diterima.

Sedangkan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, juga diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk sebagai Pimpinan Banmus, Komisi, Banggar, Badan Pembentukan Perda, BK DPRD atau alat kelengkapan lainnya.(rm/red).

Gubernur Minta Anggota DPRD Kepri Bekerja Maksimal DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, berharap, dengan disahkannya Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi dapat meningkatkan kinerja Pimpinan dan serta Anggota DPRD. Hal tersebut disampaikannya usai rapat Paripurna Pengesahan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi Perda di Dompak, Senin (14/8/2017).”Pada hari ini Ranperda hak inisiatif DPRD disahkan menjadi Perda. Diharapkan nanti baik Pimpinan dan Anggota DPRD bekerja maksimal dalam mengamanatkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya di hadapan Anggota DPRD Kepri.

Ia juga menambahkan, demi kepentingan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut juga, lanjut Nurdin, tentu harus ditunjang den-

gan kesejahteraan yang memadai.

Oleh karena itu, Perda yang menjadi turunan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adimistrasi DPRD Kepri ini disahkan.”Yang terpenting tidak hanya kuantitas, tapi diiringi dengan kualitas yang baik pula,” tutup Nurdin.

Sebelumnya, Peraturan Daerah (Perda) Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan serta Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau resmi disahkan. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka sudah seharusnya aturan tersebut diteruskan ke daerah.

Untuk itu, setelah melalui pembahasan oleh Pansus dan kesepakatan Anggota DPRD lain, maka Perda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan serta Anggota DPRD disahkan.

“Setelah melalui pembahasan di pihak Pansus dan kesepakatan anggota lainnya, maka Ranperda tersebut secara resmi disahkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kepri, Rudi Chua menjelaskan, besaran penghasilan Pimpinan DPRD, seperti uang representasi, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian ditentukan berdasarkan besaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD. Besaran angka kenaikan uang representasi Pimpinan DPRD, ditentukan berdasarkan besaran penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepri, yang nantinya dibagi dalam 3 kelompok perkalian, rendah dengan perkalian 3, sedang dengan perkalian 5 dan tinggi dengan perkalian 7.”Dengan demikian, setelah melalui pembahasan, maka ditetapkan Kepri masuk dalam kategori sedang,” ujarnya.(rm/bt).

Ketua DPRD Kepri

Jumaga Nadeak.SH Sebelumnya, jurubicara Fraksi PKS-PPP, Abdulrahman saat tanggapan fraksinya meminta partai pengusung serius menyelesaikan pemilihan Wa-

gub.

“Tatib sudah selesai. (Ibarat taksi), argonya sudah jalan, (tapi) partai pengusung belum selesai. Maka dari itu, selesainya tatib ini diiringi dengan keseriusan partai pengusung,” kata Abdulrahman.

Begitupun dengan fraksi Hanura plus. Juru bicaranya Yusrizal meminta seluruh calon yang diusulkan serius untuk mengikuti pemilihan Wagub ini. Bukti keseriusan ini ditunjukkan dengan mengajukan surat pengunduran diri yang tidak dapat dicabut lagi. “ASN, Anggota DPRD, atau pejabat publik lainnya harus mengaju-

kan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik lagi,” kata Yusrizal.

Sementara catatan juga diberikan fraksi Kebangkitan Nasional lewat juru bicaranya Maaz Ismail. Fraksi meminta nantinya nama yang diajukan harus sudah disetujui seluruh partai pendukung. “Baik nama yang diusulkan dan disetujui, harus sudah disepakati oleh seluruh partai pendukung,” kata Maaz.

Selain tiga fraksi itu, fraksi PDIP, Golkar dan Demokrat menyetujui agar tatib ini dapat dilanjutkan hingga disahkan nantinya.(rm/tb).

Anggota DPRD Kepri Sampaikan Hasil Reses DOMPAK, RAKYAT MEDIAPara anggota DPRD Keprimelaporkan hasil kegiatan mengisi waktu reses pada rapat paripurna di kantor DPRD Kepri Pulau Dompak Tanjungpinang, Rabu (2/8/2017).

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).Nurdin mendengar secara saksama semua yang disampaikan oleh para anggota dewan dari tujuh daerah pemilihan (Dapil).

Hampir semua Dapil menyoroti permasalahan yang sama seputar pembangunan infrastruktur yang belum memadai. Misalnya, sekolah, jalan, jembatan, pelabuhan dan lainlain.Selain masalah infrastruktur, masalah pendidikan dan kesehatan pun mendapat per-

hatian khusus dari para anggota dewan ini.”SMAN 1 dan 2 Tanjungpinang masih kekurangan ruang kelas dan tenaga pengajar. Karena banyak guru hendak pensiun dan tak ada penerimaan guru baru,” kata Yuniarni Pustoko Weni, juru bicara anggota dewan Dapil Tanjungpinang.

Peningkatan sarana dan prasana pendidikan juga disampaikan oleh para anggota dewan Dapil Bintan-Lingga dengan juru bicara Sarifah Elvizanah.

Para dewan Dapil ini mengatakan, banyak daerah terisolir di pulau-pulau kekurangan tenaga pengajar dan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

“Karena itu kami berharap agar penerimaan tenaga guru tidak tetap difokuskan ke daerah-daerah terisolir,” ungkap

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun bersama anggota DPRD Kepri

Sarifah.

Para dewan dari Dapil Karimun dan Batam pun masih mempersoalkan bidang pendidikan. Gedung sekolah yang tidak selesai dibangun dan terbengkelai, kekurangan lahan untuk pembanguna sekolah, penerimaan peserta didik baru.

Jarak tempat tinggal guru dan sekolah dan beberapa masalah lain menjadi objek sorotan.”Kami minta supaya putra daerah yang sudah menyelesaikan sekolah guru diprioritaskan jadi tenaga pengajar,” kata juru bicara anggota dewan Dapil Batam. (rm/red)

Haripinto Apresiasi Pidato Ketua DPD RI dan Presiden Jokowi TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Rau (Kepri)Haripinto Tanuwidjaja mengapresiasi Pidato Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Bersama DPD-DPR dalam rangkain Sidang Tahunan MPR 2017.

“Saya mengapresiasi Pidato Ketua DPD Ri dan Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Bersama,” kata Haripinto belum lama ini kepada wartawan.

Menurut Haripinto, Pidato Ketua DPD RI yang dimulai dengan kata-kata mengingatkan kesepakatan luhur Pancasila adalah agar tidak ada perpecahan bangsa, yang saat ini tanda-tandanya terlihat secara kasat mata.

Oesman Sapta juga mengenai masalah kesengajangan di daerah, meskipun sudah ada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Sehingga untuk mengurangi kesengajangan antara daerah daratan dengan daerah lautan/kepulauan, maka diusulkan dan diperjungan RUU Pemerintah Daerah Kepulauan.

“Dengan gaya kocaknya dan santai, Ketua DPD juga

menyinggung perlunya pembahasan secara tripatit melibatkan DPD, terutama RUU Perkoperasian karena juga bisa mengatasi kesengajangan di daerah. Pernyataan Ketua DPD soal dukungan penamaan Laut Natuna Utara juga kita apresiasi,” kata Anggota Komite IV DPD RI. Sedangkan menyangkut Pidato Presiden Jokowi, Haripinto menilai ajakan untuk tidak bersikap pesimis, harus optimis dan kreatif, serta masalah bela negara adalah patut diapresiasi dan didukung.”Kalau mau membangun ya harus bersamasama, jangan menumbuhkan sikap pesimis, tetap mentalitas kita harus optmis dan kreatif,” katanya.

Ia juga mengapreasiasi soal Pidato Presiden soal pembangunan sumberdaya manusia yang akan menitikberatkan pada pendidikan vokasi agar lebih dekat dengan industri. Namun, yang bisa menempuh pendidikan vokasi itu, tidak hanya hanya anak usia sekolah saja, tetapi juga orang dewasa agar tidak ada

pengangguran.

“Orang di atas 30 tahun bisa ambil kursus, nah ini juga perlu dibiayai pemerintah. Tetapi jika tidak bisa, bisa melalui skema pembiayaan melalui bank agar masyarakat luas juga memiliki kemampuan dalam bidang vokasi,” katanya.

Haripinto menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Natuna seperti salah

satu desa di Pulau Laut, Laut Natuna Utara sudah dialiri listrik, diberikan bantuan kapal dan pembangunan pelabuhan perintis.

“Kita harapkan lagi disana bisa dibangun pabrik es, karena ikan di Natuna itu melimpah, kalau nggak nanti dibuang-buang. Pembangunan di Natuna dari pemerintah pusat sudah kelihatan, tetapi kita minta ditingkatkan lagi misalnya meski sudah dibantu kapal, tetapi tidak disediakan biaya operasional, sementara dana dari Pemda kecil, ini kita minta diperhatikan,” tandasnya. (rm/ bty)

Anggota DPRD Kepri

Haripinto Tanuwidjaja

CMYK

15

SAMBUNGAN

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

1.947 Warga Binaan Se Kepri Dapat Remisi Kemerdekaan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 1.947 warga binaan se Kepulauan Riau terima remisi HUT Kemerdekaan RI ke-72, Kamis (17/8). Remisi ini diserahkan oleh Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun di Lapas Narkotika Kelas II A, KM. 18 Kijang, Tanjungpinang.

Dari total penerima remisi tersebut, 67 orang diantaranya langsung dinyatakan bebas.

Dalam sambutannya Gubernur mengatakan bahwa pemberian remisi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan ini, bukan sematamata suatu hak yang didapatkan dengan mudah dan bukan pula merupakan bentuk kelonggarankelonggaran agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat segera bebas. Namun, pemberian remisi merupakan suatu bentuk tanggung jawab untuk terus menerus memenuhi kewajiban untuk ikut dalam pelaksanakan program pembinaan.

“Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk meminimalisir dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, serta dapat juga menjadi sebuah stimulan dalam mengahadapi deprivasi dan efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Secara psikologis pemberian remisi juga mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya,” ujar Nurdin.

Bersamaan dengan pemberian remisi, sekaligus Pameran serata menampilkan hasil karya warga binaan seperti atraksi seni dan hasil kerajinan tangan.”Tentu pada akhirnya saat kembali di masyarakat,

WBP lebih mampu memaknai hidup secara holistik dan kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, terkait hasil seni yang di hasilkan para warga binaan sangat baik untuk memberikan inovasi dan kreasi bagi diri sendiri, nantinya hasil tersebut juga dapat menaikan potensi di Kepri memiliki ciri khas nya sendiri yang dapat dihasilkan dari warga binaan ini,” lanjut Nurdin.

Selain seni lanjut Nurdin, masih banyak lagi potensi yang dapat digali oleh warga binaan seperti di bidang olahraga dan agama tentunya, namun itu semua terwujud jika kita mau untuk terus belajar dan belajar.”Belum ada kata terlambat untuk kita, mari kita gali potensi diri, Bukakan mata masyarakat bahwa warga binaan juga memberikan dampak positif di masyarakat,” lanjut Nurdin.

Dalam pada itu Laporan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepri Bambang Widodo mengatakan bahwa pemberian remisi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP nomor 28 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dan lebih rinci lagi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: W.323703.PK.01.01.02 Tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Remisi Umum Tahun 2017.

Adapun rincian dari 1.947 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menerima remisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang ada di Kepri, yakni Lapas

Tanjungpinang sebanyak 566 orang di antaranya 13 orang langsung bebas, lalu Lapas Batam sebanyak 670 orang, 22 orang langsung bebas.

Selanjutnya Lapas Narkotika Tanjungpinang sebanyak 88 orang 5 di antaranya langsung bebas, dan LPKA Batam sebanyak 32 orang, 2 di antaranya langsung bebas serta Lapas Perempuan Batam sebanyak 53 orang. Kemudian Rutan Tanjungpinang sebanyak 86 orang, 6 di antaranya langsung bebas, Rutan Batam sebanyak 194 orang, 4 di antaranya bebas, Rutan Tanjungbalai Karimun sebanyak 229 orang, 15 di antaranya langsung bebas dan Cabang Rutan Dabo Singkep sebanyak 29 orang.

Selain Remisi umum yang berhak langsung bebas sebanyak 67 orang, sisanya terdapat besaran remisi yang berbeda-beda seperti Remisi 1 bulan 422 orang, Remisi 2 bulan 657 orang, Remisi 3 bulan 507 orang, Remisi 4 bulan 202 orang, Remisi 5 bulan 81 orang dan Remisi 6 bulan 11 orang sehingga total keseluruhan adalah 1.947 orang.

Diakhir sambutannya Gubernur Nurdin tak lupa mengucapkan selamat kepada para warga binaan yang berhak mendapatkan remisi pada perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-72 Pada Tahun 2017 ini dapat kembali ke masyarakat dan berkontribusi bagi pembangunan di daerah. Disamping itu juga Gubernur menekankan permasalahan yang saat ini harus segera di hilangkan, yakni permasalahan narkoba, Nurdin ingin warga binaan kedepannya tidak lagi terjerumus kepada hal tersebut. (rm/ril Humas)

Anggota Polisi Taufik dengan personel Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti, Danramil dan anggotanya langsung menggeledah kamar yang di dalamnya ada sabu dan ekstasi itu. Tetapi tidak ditemukan orang atau pemiliknya karena kamar dalam keadaan kosong.

“Narkoba itu diduga akan diambil oleh Briptu Taufik karena hasil keterangan pegawai Wisma menyebutkan polisi itu sudah bolak balik ke wisma, dan dikuatkan dengan bukti-bukti pesan singkat yang ada dalam handphone tersebut,” terang Barliansyah.

Selanjutnya dilakukan

Sambungan Hal. 1

pengembangan, di kontrakan Briptu Taufik jalan Alah Air Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. ”Penggeledahan dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Kepulauan Meranti AKP Ali Azhar dan disaksikan istri Briptu Taufik serta ketua RT setempat,” kata Barliansyah.

“Hasil dari penggeladahan di rumahnya ditemukan 4 bungkus paket sedang sabu berat10 gram, kaca pirek sisa pakai sabu, pipet sisa pakai sabu dan sebungkus plastik klep,” jelas Barliansyah.

Penggeledahan rumah Taufik berakhir sekitar pukul 21.00 WIB. Selama penggeledahan berlangsung, pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut.

“Briptu Taufik sudah tidak masuk dinas selama 2 minggu dan sidang pembacaan kedua sangkaan dan pemeriksaan saksi saksi dalam kasus pencurian kendaraan bermotor,” kata Barliansyah.

Selain itu, tersangka telah dipidana dalam kasus penipuan dan penggelapan uang dan 3 kali positif menggunakan narkoba jenis sabu.(rm/mc)

Bikin Salah di Instagram pribadinya, tak terkecuali foto yang diunggah Selasa (15/8/2017).

Dalam foto itu, Jessica Mila bermaksud menunjukkan polesan makeup di wajahnya. “Make up was nicely done by @alodiasuradja,” tulis pemain sinetron Ganteng Ganteng Serigala itu dalam keterangan foto.

Namun, hal yang menarik

Sambungan Hal. 1

perhatian publik justru tidak terdapat pada makeup Jessica Mila. Sebagian warganet mengaku malah fokus pada tubuh bagian atas sang artis yang terpampang dengan jelas.

“Cantik sih,tapi bajunya q kagak suka,,soalnya terlalu keliatan auratnya,” tulis @hofifah050800.”Salfok saya mbak,,” sahut @danie_asoefah0709.

“Hahaha.. buat gagal fokus saja bajunya.. hahaha,” ungkap @samuelpsinaga.

Dalam foto itu, Jessica Mila tampak mengenakan atasan bercorak garis-garis dengan potongan dada rendah. Belahan dada perempuan berdarah Manado tersebut pun terlihat jelas. Jessica Mila terlihat tersenyum semringah ke arah kamera.(rm/l.6).

Terima Suap Dwi. Untuk setiap pemohon calling visa, dikenakan biaya Rp 2,5 juta.

Setiap kali ada pemohon, Temi dan Nazwir membuat surat sebagai sponsor warga negara asing yang memohon visa.Ia kemudian membuat surat permohonan kepada duta besar dan atase imigrasi. Setelah itu, dokumen milik pemohon diserahkan kepada Dwi untuk pengurusan calling visa.

Dalam kasus ini, Dwi didakwa menerima suap Rp 524 juta

Sambungan Hal. 1

dan voucher hotel senilai Rp 10 juta.Menurut jaksa, uang itu diberikan sebagai imbalan atau fee pengurusancalling visa.

Dwi mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen/persyaratan terhadap warga negara asing yang mengajukan permohonan calling visa di KBRI Kuala Lumpur.Para pemohon merupakan warga asing yang berasal dari negara-negara raw-

Jokowi: Jangan tangan yang kita hadapi sekarang ini dan ke depan tidak lah ringan,” kata Jokowi.

Sidang tahunan MPR dihadiri Presiden ketiga RI BJ Habibie, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Hamzah Haz dan Boediono.

Kemudian terlihat juga Shinta Nuriyah Wahid, istri almarhum Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Karlina Umar Wirahadikusumah, istri mantan Wakil Presiden almarhum Umar Wirahadikusumah

Mendapatkan kepercayaan tinggi dari rakyat, menurut Jokowi menjadi tantangan terpenting. Presiden berharap semua lembaga menjadikannya sebagai prioritas bersama.

Dia juga mengajak semua lembaga negara menjadikan rakyat sebagai poros jiwa.

Mengajak semua untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat, bergandengan tangan, bekerjasama, kerja sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”Kepercayaan

SBY dan Megawati Foto itu dilakukan oleh semua Kepala Negara yang juga termaksud Presiden Joko Widodo (Jokowi). SBY pun membenarkan bahwa adanya sesi foto bersama itu. “Ya foto bareng-bareng tadi,” kata SBY usai menghadiri upacara HUT Indonesia ke-72 Tahun di lokasi, Kamis (17/8/2017).

SBY mengungkapkaný, bah-

wa dirinya juga sempat berbincang dengan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Namun, Presiden keenam itu enggan merinci obrolan yang diperbincangkan oleh kedunya. ”Banyak, yang diobrolkan banyak,” singkatnya.

Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyampaikan harapannya kepada kemerde-

an.

Selain itu, ia juga didakwa menerima uang dari Satya Rajasa Pane yang seluruhnya berjumlah 63.500 ringgit Malaysia.

Uang itu diberikan sebagai imbalan pembuatan paspor dengan metode Reach-Out.Dalam jabatannya, Dwi mempunyai kewenangan untuk menentukan disetujui atau tidaknya permohonan pembuatan paspor untuk para tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. (rm/kms).

Sambungan Hal. 1

rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi bagi lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing masing,” kata Jokowi.

Menutup pidatonya, Presiden Jokowi optimistis dengan semangat persatuan Indonesia, negara mampu menjalankan tugas konstitusional, menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian. ”Dirgahayu Republik Indonesia.

Dirgahayu Negeri Pancasila,” kata Jokowi menutup pidato sambutan. (rm/snd).

Sambungan Hal. 1

kaan Indonesia yang telah berusia 72 tahun. SBY berharap, Indonesia mampu menjadi negara yang kuat pada 2045. “ýSemoga bangsa Indonesia makin bersatu ya. Kompak membangun negerinya bersama-sama. Insya Allah 2045 negara kita akan kuat, makin adil, dan makin makmur. itu saja,” pungkasnya. (rm/m)

Dua Tersangka OTT Punggur Batam Segera Disidangkan BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Kasus punggutan liar ( Pungli ) atau Operasi Tangkap Tanggan ( OTT) dengan tersangka Devi Andri dan Fendy Eko Rofik Nugroho, pegawai Pelabuhan Penyebrangan Laut Telanga Punggur, Kota Batam, segera akan dilimpahkan ke Pengadilan. Hal ini dijelaskan Kepala Kejaksaan Negeri Batam Adi Wibowo SH, kepada wartawan belum lama ini.

Kedua tersangka akan segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan, Kejaksaan Negeri Batam telah menerima pelimpahan tahap dua, setelah berkas dan dakwaannya dinya-

takan lengkap. Sementara ini kedua tersangka ditahan di Rutan Barelang, hingga proses persidangan nanti selesai.

“Keduanya merupakan pegawai BUMD yaitu : Devi Andri yang menjabat sebagai Supervisor dan Fendy Eko Rofik Nugroho, selaku staf usaha pada Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan ( ASDP), Telaga Punggur Batam,” kata Kajari.

Kajari mengatakan, barang bukti yang disita dari kedua tersangka oleh penyidik kepolisian yang diserahkan pada kejaksaan adalah: dokumen, brangkas serta uang tunai sebanyak Rp.37 juta. Perbuatan kedua ter-

Kajari Batam

Adi Wibowo SH sangka dikenakan pasal 12 huruf e, pasal 8 atau pasal 9 Undang undang nomor 31 tahun 1999, diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang : Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55.

Adapun Pasal 12 huruf e

Kasus Dana pertengahan tahun lalu yang sempat akan dicairkan, namun hanya Rp 57 miliar. Sementara Pemko mendesak BAJ tetap mencairkan sesuai keputusan pengadilan yakni Rp70 miliar.

Namun BAJ tak sanggup membayar premi Rp70 miliar, mereka hanya mampu mencairkan Rp57 miliar.

Untuk diketahui, kerja sama dengan PT BAJ ini berjalan per 1 Agustus 2007. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kontrak tentang Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Bagi PNS dan THD Kota Batam dengan nomor polis 02070197/ ATMP/01/2007. Pemko Batam memasukkan para PNS dan Tenaga Hanorer Daerah (THD) maupun Tenaga Honorer Lepas (THL) ke asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua (THT).

Dasar hukumnya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 9 Tahun 2006 tentang APBD Kota Batam Tahun 2007 yang menetapkan alokasi dana untuk iuran Askes dan THT tersebut sebesar Rp 31.125.000.000. Itu juga dilengkapi

Sambungan Hal. 1

dengan Peraturan Walikota Batam (Perwako) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Iuran PNS dan THD dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua yang jadi rujukan penetapan besaran iuaran asuransi pegawai untuk Golongan IV sebesar Rp 1 juta per bulan, Golongan III Rp 750 per bulan, Golongan II Rp 500 ribu per bulan, dan Golongan I/THL sebesar Rp 250 ribu per bulan. Total, ada 5.934 PNS dan THD maupun THL Pemko Batam yang ikut dalam asuransi tersebut.

Persoalan BAJ, dari gugatan perdata di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Batam. Saat itu, Pemko Batam menggugat BAJ sebesar Rp115 miliar. Namun saat itu, PN Batam mengabulkan gugatan Pemko Batam hanya sebesar Rp80 miliar.

Tak lama berselang, Pemko Batam membawa perkara perdata itu naik banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Namun, saat itu Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus lebih rendah, yakni BAJ harus mem-

bayar Rp70 miliar. Tak terima, Pemko Batam lagi-lagi membawa perkara itu dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun permohonan itu ditolak oleh MA dengan demikian, keputusan yang diambil yakni keputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebesar Rp70 miliar.

Hingga kini kasus asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) masih terus bergulir.

Kejati masih terus melakukan pemeriksaan para saksi di lingkup Pemko Kota Batam. Bahkan mantan Walikota Batam, Ahmad Dahlan juga diperiksa.

Informasi itu terdengar di Kejati Kepri bahwa ada beberapa saksi tiba di kantor Kejati. ýAsisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri Feritas membenarkan atas pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik Kejati Kepri kepada wartawan di Tanjungpinang Tiga orang saksi bagian keuangan Pemko Batam baik yang kini masih menjabat dan tidak menjabat sudah diperiksa. Tiga saksi itu dikabarkan

Tiap Jumat lipat dari tarif resmi Informasi yang diterima Rakyat Media dari sumber di internal Imigrasi Batam mengungkapkan, praktik pungli yang terjadi di instansi tersebut terkait biaya pengurusan berbagai dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia, baik visa kunjungan kerja, visa kunjungan terbatas, kartu Izin Tinggal Tetap (Tetap), kartu Izin Tinggal terbatas (kitas), maupun izin tinggal sementara (Itas) dipatok sebesar Rp 6 hingga Rp 7 juta.

Praktik pungutan liar di instansi tersebut dikabarkan sudah berlangsung cukup lama, modus pungutan liar yang dilakukan oknum pejabat imigrasi di kantor itu bekerjasama dengan sejumlah calo. Dimana SF sebagai Kepala Pos Imigrasi di Gedung Sumatera memanfaatkan jasa calo berinisial NV, sebagai perpanjangan tangan untuk memuluskan praktik pungli demi untuk mengisi kantong pribadinya.

Untuk memperlancar pengurusan, SF mematok biaya pembuatan Kitas dan Kitap kepada agen maupun calo tiga kali lipat dari biaya resmi. Denganbiaya yang cukup besar tersebut sudah tentu persyaratan yang diajukan kemungkinan tidak lengkap. Untuk menjalankan praktik percaloan di Imigrasi Gedung Sumatera ini NV tidak sendirian. NV menggandeng CHR pekerja foto cofi dikantor itu untuk bekerjasama dalam permainan tersebut, ungkap sumber yang tidak bersedia disebut namanya dalam berita ini Lebih lanjut sumber itu menjelaskan, hasil Pungli yang dikumpulkan kedua calo dari semua agen atau pengurus dalam satu Minggu, kemudian setiap hari Kamis di Transfer ke rekening karyawan honor atas nama Reza dan Krisna.

Celakanya, kartu ATM atas nama kedua karyawan honor tersebut dipegang oleh SF. Sedangkan sebagian lagi hasil pungli yang dikumpulkan NV di setor tunai kepada M alias IS. Tiap hari sedikitnnya SF dan M alias IS disebut sebut menerima jatah pungli sebesar Rp40 juta per orang.

“Modus pungutan liar di Imigrasi Gedung Sumatera, SF sebagai Kepala Pos, memakai jasa calo bernama NV untuk memuluskan permainan map merah, NV yang mengatur dan

dan unsur unsurnya adalah Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan menyalahgunakan kekuasaannya, Memaksa sesorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Kemudian, kedua tersangka ini nantinya akan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU) yang sudah kita ditunjuk yaitu : Jaksa Kadafi SH, Jaksa Kadek SH dan Jaksa Romano SH. Tutur Adi Wibowo SH. (rm/rizki).

bernama Abdul Malik Kabag keuangan Pembangunan menjabat sejak tahun 2011 hingga saat ini. ý Kemudian ýRaja Muchsin yang kini menjabat sebagai bendahara umum Daerah Pemko Batam yang menjabat tahun 2008.

Selain itu dua orang saksi lain, satu pejabat bernama Eko Wiyono Bendahara gaji di bagian keuangan Setda Kota Batam Tahun 2011 hingga 2013 juga ikut diperiksa. Beberapa saksi lain pun dikabarkan akan diperiksa.

“Memang sudah kita naikan ke penyidikan. Tapi masih panjang kita lakukan pemeriksaan. Nanti tunggu saja saya kasih kabar selanjutnya,” tuturnya.

Sebelumnya Kejati Kepri mengendus adanya dugaan kasus korupsiý Bumi Asih Jaya (BAJ) Rp 208 Miliar.Para pegawai Pemko Batam mendapat potongan Gaji untuk diasuransikan sebagai asuransi kesehatan. Namun pada waktunya uang tersebut dicairkan, BAJ tidak mampu memenuhinya. (rm/mwd).

Sambungan Hal. 1

memasang tarif pengurusan Kitas dan Kitap Rp 6 sampai Rp 7 juta kepada sejumlah agen dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga WNA, NV bekerjasama dengan CHR tukang foto cofi di kantor itu.

Setelah uang terkumpul, sebagian di transfer kepada SF dan sebagian lagi di setor tunai kepada M atau IS. Sedangkan biaya resmi dimasukan ke bank sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),”ujar sumber.

Sumber itu menambahkan, tiap hari proses permohonan pengurusan Izin Tinggal Terbatas (Kitas) dan Izin Tinggal Tetap (Kitap) sedikitnya sebanyak 20 sampai 25 berkas. Maka bisa dihitung jika permohonan pengurusan Kitas dan Kitap yang masuk untuk diproses tiap hari sebanyak 25 permohonan X Rp 6,000,000, pemasukan uang bisa mencapai Rp 150,000,000 per hari. Jika dalam satu Minggu dihitung 5 hari kerja X Rp 150,000,000, uang pungli yang mengalir ke kantong oknum pejabat Imigrasi bisa mencapai Rp 750 juta per Minggu.

“Permainan proses permohonan map merah di Imigrasi Gedung Sumatera sudah berlangsung cukup lama sejak SF memegang jabatan disana, per Minggu hasilnya bisa mencapai Rp 750 juta. Diduga sudah miliaran rupiah uang hasil pungutan liar yang masuk ke kantong kedua oknum SF dan M tersebut dari hasil permainan map merah tersebut,”ungkap sumber itu Masih kata sumber, sebelumnya SF sebagai Kepala Seksi Statuskim merangkap sebagai Kepala Pos Imigrasi Gedung Sumatera. Namun karena M diperiksa oleh pemeriksa internal Imigrasi, terbongkar permainan map merah Pungutan Liar (Pungli) di Gedung Sumatera yang diotaki SF, dari situ tidak lama kemudian SF dicopot jabatannya dan sebagai pengganti SF saat ini dipegang pejabat baru beernama Wahyu.

Sedangkan SF dimutasi memegang jabatan sebagai Kepala Seksi Sarana komunikasi.

Yang menjadi tanda tanya, SF dilantik oleh Kakanim Batam Teguh Prayitno secara diam diam diruangan Kakanim dua hari sebelum Teguh Prayitno lengser,” Wahyu sampai saat ini kabarnya enggan masuk ke posisinya Imigrasi gedung Sumatera karena pos yang ditinggalkan SF bermasalah,”

tambah sumber.

Mia atau Ismiati, salah seorang pegawai yang memegang jabatan Keuang di Imigrasi Gedung Sumatera ketika dikonfirmasi Rakyat Media Senin (14/ 8/2017) di kantornya terkait tudingan maraknya pungutan liar di kantor tersebut membantah keras adanya pungutan liar.

“Kalau berita miring seperti itu saya tidak terkejut lagi, informasi itu nggak benar, itu fitnah, saya disini hanya pegawai biasa, pimpinan saya pak Wahyu. Saya tak terkejut lagi info miring seperti ini, sudah sering saya di fitnah, jadi nggak kaget lagi, dulu suami saya, sekarang saya,”kata Mia sambil menunjuk awak media ini.

Lebih lanjut Mia menjelaskan, proses penerbitan Kitas dan Kitap bagi orang asing yang masuk ke Batam baik untuk pekerja dan perjalanan sudah ada ketentuannya.

Tidak bisa dibuat buat, biaya itu sudah ada ketentuannya dari Dirjen Imigrasi dan tidak bisa ditambah tambah.

Menurut M biaya pembuatan Kitas yang berlaku selama 6 bulan sebesar Rp 1,305,000 dan yang berlaku selama 1 tahun sebesar Rp 2,050,000 “Tarif PNBP yang kita berlakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Hukum dan HAM, tarif Kitas masa berlaku 6 bulan sebesar Rp 1,305,000 dan masa berlaku 1 Tahun sebesar Rp 2,005,000. Pada umumnya yang mengurus Kitas dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing. Kebanyakan mereka mengurus Kitas sedangkan Kita sedikit,”ujar Mia. Namun apakah Mia mengerti Peraturan Pemerintah sebagaimana tarif yang disebutkannya. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM sama sekali tidak ada biaya seperti yang disebutkan Mia di dalam ketentuan tersebut Dimana izin Tinggal Kunjungan Non Elektronik per orang Rp 450,000 dibayar saat kedatangan. Sedangkan tarif untuk Izin Tinggal Terbatas (Kitas) yang berlaku selama 6 bulan Rp 450,000, untuk masa berlaku 1 tahun Rp 800,000, untuk masa berlaku 2 tahun Rp 1,400,000. Demikian juga tarif Izin kunjungan E-Kitas yang

berlaku sesuai dengan ketentuan, untuk masa berlaku 6 bulan hanya Rp 650,000, masa berlaku 1 tahun Rp 1,000,000 dan masa berlaku 2 tahun Rp 1,600,000 per orang.

Sementara perpanjangan Izin Tinggal terbatas (Kitas) non elektronik per orang, untuk masa berlaku 6 bulan Rp 650,000, masa berlaku 1 tahun Rp 1,000,000 dan masa berlaku 2 tahun Rp 1,400,000 per orang.

Sedangkan E-Kitas masa berlaku 6 bulan Rp 650,000, masa berlaku 1 tahun Rp 1,000,000 dan untuk masa berlaku 2 tahun Rp 1,600,000 per orang.

Sedangkan untuk pergantian Izin Tinggal Tetap non elektronik yang rusak atau hilang, tarif yang dikenakan untuk masa berlaku 6 bulan Rp 900,000, masa berlaku 1 tahun Rp 1,800,000 dan masa berlaku 2 tahun Rp 3,000,000 per orang.

Sedangkan E-Kitas masa berlaku 6 bulan Rp 1,100,000, masa berlaku 1 tahun Rp 2,000,000 dan masa berlaku 2 tahun Rp 3,000,000.

Tarif untuk Izin Tinggal Tetap (Kitap) perpanjangan masa berlaku 5 tahun Rp 3,500,000, Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (Kitap) non elektronik tanpa batas waktu Rp 10,000,000 dan untuk masa berlaku 5 tahun Rp 3,700,000 dan Perpanjangan E-Kitap tanpa batas waktu sebesar Rp 10,200,000. Sedangkan penggantian Izin Tinggal Tetap non elektronik yang hilang atau rusak untuk masa berlaku 5 tahun tarifnya Rp 1,500,000 per orang.

Informasi lain yang diterima media ini, kasus pungutan liar di Imigrasi Gedung Sumatera yang menjadi perhatian publik ini dikabarkan telah diketahui oleh Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Bahkan, kabarnya dalam Minggu depan ini Dirjen Imigrasi sudah memerintahkan bawahannya untuk turun ke Batam melakukan pemeriksaan sejumlah pejabat yang diduga terlibat Hingga berita ini dimuat Kepala kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam Lucky Agung Binarto, belum berhasil dikonfirmasi terkait adanya pungli di Imigrasi gedung Sumatera yang diduga melibatkan oknum Imigrasi SF dan M alias IS. Karena Kakanim yang baru berapa hari dilantik tersebut tak berada kantor ketika hendak dikonfirmasi media ini di kantornya Batam Centre. (rm/mawardi)

CMYK

KORAN UMUM

Kamis, 17 - 24 Agustus 2017, MINGGU III

16

Kamis, 17Online - 24 Agustus 2017, MINGGU III Portal Media : www.rakyatmediapers.co.id

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Edisi : # 207 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Warga Taman Raya Demo Gara-gara Proyek Amburadul Pemko Batam Adakan Pesta Hiburan Rakyat di Nagoya NAGOYA, RAKYAT MEDIA-Dalam rangkaian Peringatan Hari Kemerdekaan HUT RI ke-72 Pemerintah Kota Batammenggelar pesta rakyat di kawasan Nagoya, Jumat (18/8/2017) malam. Kegiatan tersebut akan menghadirkan berbagai pertunjukan hiburan rakyat.

Panitia bakal menghadirkan salah satu band papan atas dari Sumatera Utara, Amigos Band. Itu sebabnya, selama proses kegiatan berlangsung yakni dari pukul 19.30-22.30 WIB, akan ada penutupan sejumlah ruas jalan di sekitaran Nagoya.

Mulai dari Simpang McDonald ke Simpang Martabak Har. Lanjut belok kiri ke depan Nagoya Hill.”Ini bukan acara khusus car free night. Tapi hanya mendukung pesta rakyat yang dilakukan di seputaran Nagoya,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri, Kamis (17/8/2017).

Penutupan ruas jalan itu, lanjut dia, sistemnya situasional. Yakni buka-tutup.

“Kalau padat, ditutup dua jalur. Kalau agak renggang, dibuka sebelahnya,” ujar dia.

Yusfa melanjutkan, bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pesta rakyat itu, bisa memarkirkan kendaraannya di sekitar Bumi Indah Nagoya dan Puri Garden atau jalan alternatif lainnya. ”Kami mengundang seluruh masyarakat bisa hadir dan meramaikan kegiatan itu bersama,” kata Yusfa.

Tak hanya diisi penampilan band, pesta rakyat memperingati HUT RI itu juga menggandeng sejumlah pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Batam.

Ada stand-stand khusus yang disediakan untuk jajanan masyarakat di sekitar lokasi pesta rakyat. (rm/ rizki).

BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Ratusan warga Taman raya tahap 1 Batam Centre, Jumat (18/8/2017) demo ke DPRD dan Pemerintah Kota Batam. Pasalnya, rumah mereka di wilayah Taman Raya tahap pertama kebanjiran hingga satu meter lebih saat hujan satu harian Kamis (17/8/2017) kemarin.

Menurut para pendemo, datangnya banjir ke wilayah mereka hingga merendam ratusan rumah disebabkan pembangunan Proyek jalan dan drainasi milik Dinas Pekerjaan Umum yang dikerjakan secara amburadul,” Pembangunan jalan dan drainase tersebut tidak memperhatikan dampak lingkungan di wilayah itu, sehingga ratusan rumah yang berada di wilayah Taman Raya terendam bajir hingga setinggi satu meter lebih, ujar mereka.

Pada saat demo terjadi di depan Komplek Dotamana hingga memacetkan jalan.

Para pendemo membubarkan diri setelah diterima oleh Camat Batam Kota Ashraf

CAMAT Batam Kota Ashraf Ali dan Kapolsek Batam

Ali, Kapolsek Batam Kota Kompol Firdaus dan Lurah Belian serta dijaga oleh puluhan polisi. (rm.ikhsan)

PENGUMUMAN REDAKSI Diberitahukan kepada Instansi Pemerintah/ TNI/Polri dan pengusaha Swasta di Kota Batam dan Khususnya Provinsi Kepri, wartawan Koran Rakyat Media yang namanya tidak tercantum dalam box redaksi maka tidak diakui sebagai wartawan media ini.

Redaksi