Edisi 206

CMYK

Diduga adanya setoran 15-20 Persen ke Pejabat. PU, Proyek Bangunan Pelintas Jalan Amburadul Penanggung Jawab Rabu, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH

Baca Hal 16

KORAN UMUM

9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

RABU, 9 - 16 AGUSTUS 2017, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Koran Mingguan Nasional dari Kepri

Media Ini Sudah Lulus Verifikasi Administrasi di Dewan Pers

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 205 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Mengungkap Kasus Skandal Faktur UWT di BP Batam BATAM, RAKYAT MEDIAHeboh belakangan ini terungkap kasus skandal faktur Tagihan uang Wajib Tahunan di Badan pengusahaan Batam (BP Batam) terkait dengan pembatalan ratusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Kasus Faktur UWT yang menjadi perhatian publik ini diduga kuat tidak hanya melibatkan oknum pejabat di BP Batam. Namun oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional diduga keras ikut terlibat dalam permainan patgulipat tersebut.

Ketua Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) garda Indonesia (GI) Aldi Braga, kepada Rakyat Media belum lama ini di Batam Centre mengungkapkan, terkait kasus skandal faktur UWT tersebut Kepala BP Batam Hatanto, kalah di Pengadilan Tatam Usaha Negara (PTUN),”Ratusan sertifikat HGB dan SHM di batalkan oleh PTUN di perkual oleh Mahkamah Agung (MA).

Ini akibat kepala BP Batam kalah di pengadilan,” kata Aldi Braga.

Lebih jauh Aldi menye-

butkan, sebenarnya banyak yang tidak percaya jika sertifikat bisa di batalkan. Tapi ini kenyataannya, jika SHM dan HGB di batalkan.

Apa jadinya. Ini jelas ada permainan tingkat pejabat BP batam dan Badan Pertanahan Nasional,” Kepala BP Batam HTT cs terjebak dalam kasus skandal sertifikat, ada Skep dan Spj yang runing dan pengelolaan ijin tidak transparan berarti mereka mafia prijinan gimana usaha dan ekonomi Batam bisa jalan,”ungkapnya.

Menurut Aldi Braga, kasus skandal UWT di BP Batam, merupakan kasus besar dan saat ini menjadi perhatian masyarakat.

Jika kasus tersebut di bongkar, baik BP Batam maupun BPN bisa

kena kartu merah,”Saya memiliki data yang valid, terkuaknya kasus tersebut berawal dari terbitnya faktur UWT dengan sertifikat HGB No.1422 tanggal 5 April 2011. Surat ukur No.00247/ 2003 tanggal 05 April 2011 NIB 01584 luas 70 M2 an SR, ini bukti yang ada sama saya,”kata Aldi Masih kata Aldi, hingga saat ini pihak BP Batam tidak mau klarifikasi terkait kasus skandal faktur UWT yang dinilai bermasalah dan didinyalir ada penyimpangan. Padahal, ia sudah Bersambung ke Hal 15

Aldi Braga

Ketua BP Batam

Ketua LSM Garda Indonesia

Hatanto Reksodipoero

KANTOR BP batam di Batam Centre.

KPK Dan Ditjen Pajak Kerja Sama Cegah Korupsi Dana Desa

Panglima TNI Dan Gubernur Kepri Tinjau 3 Pulau Terluar di Kepri BATAM, RAKYAT MEDIA-Tanjungpinang - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meninjau langsung tiga pulau terdepan Pulau Palmatak, Letung, dan Pulau Bawah di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (9/8/2017).

Gatot memberikan perhatian khusus kepada pulau terdepan yang berbatasan

langsung dengan negara tetangga dari gangguan dari pihak asing.

TNI berkomitmen untuk menjaga pulau terdepan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“TNI siap menjaga dan terus mempertahankan wilayah NKRI, jangan sampai Bersambung ke Hal 15

PANGLIMA TNI Jendral Gatot Nurmantyo dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Disebut Sebut Bupati Bengkalis Ikut Terlibat Kasus Proyek Multyears : WAKIL Ketua KPK Saut Situmorang dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi

.JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk mencegah korupsi dalam penyaluran dana desa.

Kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan pimpinan KPK di Gedung KPK Jakarta, Selasa (8/8/2017).”Kami minta dukungan KPK, karena hasil pajak ini bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya beli seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Ken seusai bertemu pimpinan KPK. Menurut Ken, penerimaan pajak salah satunya digunakan untuk menyalurkan dana desa. Diharapkan, dana desa tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat desa.

Ken mengatakan, jika dana desa digunakan dengan baik, maka perekonomian masyarakat akan berjalan dengan baik.

Dengan demikian, penerimaan negara dari perpajakan bisa semakin tinggi.”Jadi, uang pajak yang dikorupsi dari dana

KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Bengkalis

Bersambung ke Hal 15 KANTOR Bupati bengkalis di jalan Ahmad Yani

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/8/2017) menggeledah ruang kerja Bupati Bengkalis Amril Mukmin, pengeledahan terhadap ruang kerja orang nomor satu di Bengkalis tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek Multiyears yang disebut sebut melibatkan Bupati dan mantan kepala Dinas PU yang saat ini menjabat sebagai sekretaris daerah kota Dumai Bersambung ke Hal 15

Utang Pemerintahan Jokowi Senilai Rp 3.706 Triliun JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan posisi utang pemerintah yang hingga Juni 2017 mencapai Rp 3.706,52 triliun atau meningkat Rp 34,19 triliun dari posisi utang di Mei tahun ini yang sebesar Rp 3.672,33 triliun.

Darmin menegaskan, tingginya posisi utang pemerintah bukan terjadi di saat pemerintahan kabinet kerja memimpin.

Melainkan, sudah terjadi sejak pemerintahan yang sebelumnya.

“Soal utang wah ini pemerintahan Jokowi utangnya banyak, eh nanti dulu, itu bukannya utang pemerintahan Jokowi lho yang Rp 3.600 triliun, waktu pemerintah Jokowi dilantik utang kita sudah Rp 2.700 triliun barang kali, saya Bersambung ke Hal 15

Raline Shah STOP PERS Berhubung masih mengaku ngaku sebagai wartawan Koran Rakyat Media Bersama ini diberitahukan kepada Instansi pemerintah/ Pengusaha Swasta dan masyarakat luas khusus di Batam dan Kepri umumnya bahwa nama 1. Andi.S tempat Tinggal Belakang Padang 2. Winarto Tempat tinggal di Jodoh 3. Trianto Tempat Tinggal perumahan Bandara Ke tiga nama tersebut telah dipecat dari wartawan Koran Rakyat Media segala tindak tanduknya yang dapat merugikan masyarakat bukan menjadi tanggung jawab kami. Demikian juga Kartu Pers yang masih ditangan mereka sejak pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tertanda Redaksi

Mendagri: Masih Ada 1 Juta Data Kependudukan Ganda JAKARTA, RAKYAT MENegeri dengan lembaga perDIA-Menteri Dalam Negeri bankan di UOB Plaza, Jalan (Mendagri) Tjahjo Kumolo MH Thamrin, Jakarta Pusat, menyebut masih ada 1 juta data Senin (7/8). kependudukan ganda. Tjahjo Tjahjo berharap kerja menyebut masalah tersebut sama dengan 9 lembaga kegampang-gampang sulit. uangan tersebut bisa terin“Akhir tahun ini data sudah tegrasi dengan keamanan bisa selesai dan per hari ini 96 data kependudukan. Dia Mendagri Tjahjo persen, Dirjen Dukcapil kerja berharap hal itu bisa meKumolo keras, masih ada 1 juta data mudahkan masyarakat kependudukan ganda, memang gampangnantinya. ”Setidaknya mempercepat gampang sulit,” kata Tjahjo dalam sambubeban kepada kami, paling lambat tannya di acara Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Dalam Bersambung ke Hal 15

Jadi Komisaris AirAsia Indonesia JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Artis cantik Raline Shah mampu menggaet hati masyarakat luas berkat kiprahnya di dunia hiburan. Kini, wanita bertinggi badan 171 cm ini kembali menjadi bahan perbincangan menyusul pengumuman dari Bos AirAsia, Tony Fernandes yang menggaetnya sebagai salah satu direktur AirAsia Indonesia.

Lantas, bagaimana perjalanan karier dari wanita bernama lengkap Reline Rahmat Syah ini?

Demikian petikan artikel yang paling

Bersambung ke Hal 15

CMYK

RAKYAT METRO

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Diduga adanya setoran 15-20 Persen ke Pejabat. PU

Proyek Bangunan Pelintas Jalan Amburadul BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Sebagian besar pengerjaan proyek di Pemerintahan Kota (Pemko) Batam disinyalir tidak berkualitas alias amburadul karena material bangunan dikurangi atau tidak memenuhi bestek. Pemborong terpaksa berbuat demikian karena 15 sampai 20 persen uang proyek disetor kepada pejabat-pejabat Pemko Batam, selain bayar pajak yang wajib, kita juga harus setor fee sebesar 15 sampai 20 persen. Itu semacam ketentuan kalau ingin dapat proyek. Kalau tidak jangan harap dapat proyek, beber seorang pemborong yang tidak ingin namanya disebutkan kepada wartawan bebrapa hari yang lalu.

Seperti halnya proyek pembangunan pelebaran jalan, Drainase, bangunan pelintas jalan sangat digalakkan di kota Batam semenjak dipimpin Walikota Batam Muhammad Rudi SE, dimana rudi mempunyai program yang cukup dibilang gemilang untuk kepentingan masyarakat

PROYEK pembangunan pelintas jalan Cikitsu

Kemenaker Akan Bangun BLK Industri dan Kemaritiman di Batam SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Kementerian Ketenagakerjaan berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK) khusus untuk bidang industri dan kemaritiman di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 2018.

“Kemarin Sekretaris Dirjen Kemnaker datang menyampaikan bahwa mereka akan membangun BLK di Batam. Mereka meminta lahan lebih kurang 5 hektare untuk pembangunan BLK,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti di Batam, Kamis.

BLK bidang industri dan kemaritiman dianggap paling cocok untuk Batam mengingat di kota itu terdapat puluhan perusahaan galangan kapal dari penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri.”Untuk bidang kemaritiman ini baru memang. Kalau yang industri sudah banyak. Kemaritiman ini contohnya pelatihan welder bawah laut, atau kegiatan offshore lainnya,” kata dia.

Mengenai pembangunan, Rudi Sakyakirti menyatakan pemerintah pusat yang akan melaksanakannya mulai dari desain hingga selesai. Sedangkan Pemkot Batam hanya diminta menyiapkan lahan.Rencananya, BLK akan dibangun di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, di samping Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia.

Saat ini, Pemkot Batam masih menyiapkan administrasi dan pematangan lahan.”Detailed Engineering Design disiapkan pemerintah pusat. Kami hanya ditugasi untuk pematangan lahan,” kata dia.

Pemkot Batam menyiapkan lahan untuk dihibahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Ia menyatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan anggaran Rp150 miliar untuk pembangunan BLK.Anggaran itu termasuk untuk pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan BLK yang didatangkan dari Austria.Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad berharap pembangunan BLK mampu mendorong peningkatan kapasitas pekerja agar dapat memenangkan persaingan dengan pekerja dari negara lain. (rm/hk).

2,7 miliar untuk 50 orang anggota DPRD kota Batam. Dengan rincian Rp 2,7 miliar dibagi 50 orang anggota dewan maka hasilnya perorang mendapat Rp 54 juta dalam satu tahun.

Dijelaskan sumber, dana anggaran dewan untuk reses di Dapilnya perorang sebesar Rp 54 juta selama 6 hari, adapun dana tersebut untuk keperluan menyewa tenda, menyewa kursi sebanyak 160 kursi, menyewa sond sistem dan membeli konsumsi untuk 160 orang.

Namun anggaran yang dikucurkan pemerintah cukup besar, tapi kegiatan reses anggota dewan di masing masing dapil hanya

ketiga dianggap kurang profesional.

Akibatnya, apabila datang musim penghujan jalan tersebut becek serta berlumpur akibat tumpukan tanah sisa korekan parit yang diletakan sembarang tempat jalan tersebut, dan apabia disaat panas jalan tersebut bergelombang membuat para pengguna jalan merasa kesal terhadap adanya proyek pembanguan pelintas jalan yang dikerjakan asal jadi. Seharusnya pemerintah kota Batam harus lebih ekstra dalam mengawasi setiap proyek yang ada, agar anggarannya terealisasi sesuai dengan jalurnya dan tidak dikorupsi oleh pemborong.

Oleh karena itu diminta kepada Kapolres dan Walikota cq Kapolda dan Gubernur Kepri selaku pimpinan Saber Pungli Kepri menelusuri indikasi KKN di Dinas PU Kota Batam. Karena buruknya pengerjaan proyek pembangunan Pelintas jalan di Jalan cikitsu Dream Batam Center Kota Batam,” tuturnya. (rm/Ikhsan)

Ranperda Produk Halal dan Higeinis Tinggal Tahap Finalisasi BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pembahasan Perda produk Halal dan Higeinis Kota Batam oleh Pansus DPRD Kota Batam hampir rampung, tinggal tahap finalisasi sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk disahkan.

“Sudah hampir final, tinggal finalisasi Pansus sebelum disampaikan dalam Paripurna tanggal 3 September 2017,” kata Ketua Pansus Ranperda produk halal dan higenis Kota Batam, Aman, Senin (8/7/2017).

Dikatakannya, seluruh pembahasan sudah dilaksanakan seperti melakukan pendalaman materi di Pansus dengan mengundang semua stake holder, rujukan Perda sendiri adalah UU jaminan produk halal dan perlindungan konsumen.

“Semua elemen masyarakat Batam

mensuport Perda ini, mulai dari LSM dan asosiasi, dimana semua turut kita hadirkan dalam pembahasan pansus, serta akan mengundang YLKI dam Masayarkat Ekonomi Syariah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, konsep substansial dalam Perda ini ada dua, pertama adalah kehalalan dari sebuah produk dan kedua higenitas dari sisi kesehatan, dimana nanti akan dinilai dari sertifikasi yang diperoleh.

“Dalam Perda diatur tentang dua sertifikasi, untuk produk halal akan dikeluarkan oleh lembaga berkompeten yakni LPPOM MUI, sedangkan higenis berdasarkan rekomendasi Pemko Batam dalam hal ini leading sektornya Dinkes,” sampainya.

Menurut politisi PKB ini, Perda produk halal dan higenis Kota Batam bisa menjadi stimulan naiknya jumlah

RAPAT Paripurna DPRD Kota Batam

kunjungan wisman ke Batam dan meningkatkan sektor pariwisata sesuai keinginan Walikota Batam. Hal tersebut sudah dibuktikan pada daerah lain.

“Untuk itu kita kita berharap agar

Pemko Batam menganggarkan pembinaan dan pengawasan sera sertifikasi di Dinas terkait agar tujuan bersama bisa berjalan maksimal,” tutupnya. (rm/mb).

Kecamatan Batu Ampar Gelar Pasar Murah.

Camat Batuampar

Tukijan

Anggaran Reses DPRD Batam Besar, Tapi Kegiatan Sedikit BATAM, RAKYAT MEDIA-Masa libur bersidang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan masa reses, merupakan agenda rutin tiap tahunnya. Pada masa reses ini, anggota DPRD biasanya mengadakan serangkaian kunjungan kerja serta kunjungan lapangan ke daerah pemilihan (Dapil). Tentu saja, kegiatan tersebut tetap mendapat anggaran yang dialokasikan untuk komunikasi intensif dengan rakyat di daerah pemilihannya.

Seperti yang dilakukan oleh anggota dewan DPRD kota Batam tahun lalu. Memasuki tahun 2017 Anggota DPRD kota Batam telah selesai masa reses.

Anggaran untuk resews dikucurkan untuk membiayai kunjungan kerja anggota dewan ke daerah.

Besarnya anggaran yang telah disiapkan DPRD ini dikritik oleh kalangan masyarakat.

Tokoh masyarakat kota Batam kepada Rakyat Media menjelaskan bahwa anggaran masa reses yang disiapkan DPRD kota Batam terlalu besar.

Menurutnya, anggota dewan mendapat anggaran untuk komunikasi intensif dalam rangka penyerapan aspirasi sebesar Rp

Batam. Dengan pembangunan yang menggunakan anggaran APBD tahun 2017 ini di seputran kota Batam.

Pantauan Rakyat Media, Salah satu proyek di Batam Center Batam Kota dengan pengerjaan Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan CIKITSU - PAMILY DREAM yang sedang berjalan sangat disayangkan pekerjaannya, proyek dari Dinas Bina Marga dan sumber daya air yang bernilai Rp 1.349.982.755 yang dikerjakan oleh kontraktor dengan CV TRI WAHYOE yang didampingi Konsultan Pengawas CV VISTATAMA MULTI ENGIMEERING serta Konsultan Perencana CV LAUDAH REKAYASA KONSULTAN terkesan asal jadi. Dipastikan proyek tersebut diduga rawan dengan tindak korupsi serta banyak penyimpangan.

Lemahnya pengawasan oleh Dinas Bina Marga Kota Batam, mengakibatkan pekerjaan pembangunan bangunan pelintas jalan yang dikerjakan pihak

dihadiri dihadiri belasan warga saja. Padahal perorang sedikitnya harus sebanyak 160 orang sesuai dengan anggaran yang diajukan. Jika hanya dihadiri belasan warga saja bagaimana mempertanggung jawabkan anggaran tersebut.

Menurut sumber, anggaran dana reses anggota DPRD Kota Batam yang berjumlah 50 orang jika dikalikan Rp 54 juta perorang maka pemerintah harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 2,7 miliar hanya untuk reses yang boleh dikatakan tidak bermanfaat untuk orang banyak, hanya menghambur-hamburkan unag rakyat saja, ujar sumber. (rm/ikhsan)

BATU AMPAR, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam bersama Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali menggelar pasar murah disetiap kecamatankecamatan yang ada di Kota Batam. Salah satunya di kecamatan Batu Ampar Pasar dibuka sejak pukul 8.00 Wib pagi sampai jam 12.00 siang.

Pasar murah dilaksanakan mulai 1 Agustus sampai batas waktu yang ditentukan kemudian. Fasilitas seperti tenda dan lahan untuk pasar disediakan Pemko secara cuma-cuma, sedangkan yang berjualan adalah pihak penyalur terhadap jenis barang dagangan apa saja, terutama yang dibutuhkan masyara-

kat sehari-hari.

“Sasarannya untuk masyarakat menengah ke bawah. Kalau respon warga bagus, kami akan terus melanjutkan program ini,” kata Camat Batu Ampar Tukijan di kantornya, Selasa (8/8/2017).

Ia mengaku harga sembako yang dipatok di pasar itu berbeda dengan harga sembako yang ada di pasar tradisional lainnya.

Sebab, Pemerintah Kota Batam bekerja sama dengan distributor yang ada di Kota Batam.

Tukijan mengatakan bahwa pasar murah bukan yang disubsidi, tapi masyarakat bisa membeli dengan harga lebih murah dari pasar pada umumnya karena langsung dari distributornya.

Jadi masyarakat beli harga dis-

tributor,” ujar.

Selain itu, yang berhak atau dapat menebus Sembako murah tidak semua orang, tetapi mereka yang sudah terdata sebelumnya.

Sedangkan konsumen pada pasar murah tidak terbatas, boleh siapa saja yang mau berbelanja di sana.

Adapun pasar murah yang dijualkan seperti beras 5 kg, gula pasir, ayam potong, minyak makan, tepung terigu, telur ayam, bawang merah, bawang putih, sayur mayur, Tinjauan Rakyat Media dilokasi pasar murah tersebut, yang digelar di Kecamatan Batu Ampar diserbu warga. Warga mengaku, kehadiran pasar murah cukup membantu untuk mendapatkan bahan pokok yang terjangkau. (rm/Ikhsan)

Warga Batam Minta Polisi Tingkatkan Patroli SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Warga Kota Batam meminta pihak kepolisian agar meningkatkan patroli khususnya malam dan dinihari untuk menekan berbagai tindakan kejahatan jalanan yang meresahkan.

“Bila malam dan dinihari di Batam khususnya Batuaji rawan kejahatan jalanan. Salah satunya menimpa saya Minggu dinihari saat mobil saya dilempar batu oleh pengendara kendaraan bermotor dari arah berlawanan,” kata Amirullah, usai melapor di Polsek Sekupang Kota Batam, Minggu (6/ 8/2017) lalu Amirullah yang juga Ketua DPD Barisan Massa Demokrat Provinsi Kepri mengatakan hal tersebut terjadi saat ia sedang membawa mobil sendiri dari arah Tanjunguncang menuju Kampung Sukadamai tidak jauh dari Perumahan Permata Hijau Batuaji Batam.

“Sekira pukul 03.30 WIB saya mengendarai mobil untuk pengecekan kelancaran air pada lokasi usaha di wilayah Batuaji

yang beberapa hari ini tidak lancar. Sehingga terjadi komplain.

Namun saat di perjalanan di persimpangan Batam Hills Golf, terjadilah pelemparan benda keras dugaan saya dengan batu,” kata dia.

Lemparan tersebut persis mengenai bagian kanan kaca mobil depan pengemudi sehingga terjadi retakan cukup besar.”Batu itu mengenai pas depan muka saya. Saya melihat pelaku berboncengan tanpa menggunakan helm dan terus melaju menuju arah Tanjunguncang. Pelaku beriringan lebih dari dua motor,” kata

Amir.

Meskipun kacanya retak, namun Amir memilih terus melaju dan berhenti pada lokasi yang dianggap aman. ”Selanjutnya saya menuju sebuah hotel tidak begitu jauh dari lokasi yang saya anggap lebih aman untuk menenangkan diri.

Selanjutnya saya ke Polsek Batuaji dan melaporkan kejadiannya,” kata dia.

Namun pihak polsek menjelaskan bahwa lokasi kejadian masih masuk wilayah Hukum Polsek Sekupang.”Saya juga berdiskusi minta diteruskan ke Polresta untuk melaku-

kan razia Patroli. Akhirnya hari ini (Minggu sore) saya lapor ke Polsek Sekupang agar kasus ini ditindaklanjuti,” kata Amir yang juga Ketua Persatuan Pemuda Indragiri Hilir (PPI) Provinsi Kepri.

Amir datang ke Polsek Sekupang bersama Panglima Pasukan Adat Melayu Gagak Hitam beserta sejumlah anggota organisasi tersebut.”Kami juga sudah berkomunikasi dengan Kapolresta Barelang yang akan menindaklanjuti laporan ini agar kejadian serupa tidak menimpa pengendara lain,” kata Amir.(rm/ant).

CMYK

3

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

RAKYAT METRO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang Memuaskan BELAKANG PADANG, RAKYAT MEDIA-Kantor Imigrasi Belakang Padang Kelas ll Kepulauan Riau (Kepri) saat ini telah melaksanakan kegiatan pelayanan untuk pembuatan dokumen paspor maupun lainnya yang ditujukan untuk masyarakat Republik Indonesia jika ingin keluar Negeri harus memiliki Pasport legal agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan.

Namun terkadang pelayanan sering mendapatkan kendala gangguan teknis server yang

tiba-tiba off, jadi masyarakat diharapkan sabar menunggu proses perbaikan, “saya minta kepada masyarakat agar bersabar karena adanya gangguan jaringan dari pusat, sekarang sudah normal kembali. Demikian dikatakan Chris Prana Bangun kepada Rakyat Media.

Untuk pelayanan di Imigrasi Belakang Padang, pendaftarannya mulai buka kantor 7.30 Wib sampai dengan 16.00 Wib. “Kami akan memberikan pelayanan prima bagi segenap masyarakat khususnya yang

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Ikhsan Amd Koordinator Liputan Amiruddin Asisten Redaktur Rizki Perdana, Iqbal Ramadhan, Gunawan Ramadhan Renhard (Rendi) Wartawan Liputan Batam Hadi Sucipto, Ferianda, Bachtiar, Aldi Hermawan Divisi Iklan Rizki Perdana Divisi Pemasaran Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala), Mahyuddin (Koordinator) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan), Sofian. M, Dedi Topan SH PerwakilanSumateraBarat Amina Zailani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton Can BiroKabupaten Bintan Tio Imando BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira BiroKabupatenAnambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos-29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

ada di Pulau-Pulau terdekat disini,” katanya.

Ia mengatakan kalau pembayaran saat ini masih bersifat manual. Masyarakat sebagai pemohon sudah dapat mengambil paspor dalam tiga hari setelah melakukan pembayaran. “Proses pembayaran biaya paspor saat ini, dilakukan dengan cara tunai di loket pembayaran sebesar Rp.355 ribu,” ujar Chris selaku Kasi Lantaskim Imigrasi kelas II Belakang Padang.

Lebih lanjut ia mengatakan

jika Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang telah melaksanakan sistem pelayanan paspor terpadu atau one stop service, sehingga dengan penerapan sistem tersebut bagi para pemohon yang dulunya harus datang sampai tiga kali sekarang hanya dua kali saja terutama untuk putra daerah, dan teknisnya begitu datang harus mengisi formulir permohonan kelengkapan data sekaligus pengambilan foto dan interview data biometrik kemudian mengambil pasport yang te-

lah selesai cetak, ujarnya.

Terbukti apa yang sudah dirasakan Hendra warga Batam Center, ia melakukan untuk pergi ke Belakang Padang guna membuat paspor, karena Hendra mendapat informasi yang diterima dari temannya tidak terlalu banyak antrian. “Saya taunya dari teman, dia kemarin habis ngurus paspor cepat jadinya hanya 3 hari siap, tidak kayak di Imigrasi Kota Batam 1 minggu lebih siapnya, dan antriannya panjang. (rm/ikhsan)

KASI Lantaskim Imigrasi kelas II Belakang Padang Chris Buana Bangun

Teguh Prayitno Dicopot Dari Jabatan Kakanim Batam BATAM, RAKYAT MEDIABelum genap satu tahun Teguh Prayitno bertugas di Batam sebagai Kepala kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, mendadak dicopot dari jabatannya.

Posisi Teguh Prayitno digantikan oleh Lucky Agung Binarto, acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kakanim Batam, dilaksanakan Jumat (4/8/2017) di halaman Kantor Imigrasi Batam, Batam Centre.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Drs.Bambang Widodo, dalam pidatonya menegaskan agar Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Khusus Batam yang baru beserta jajarannya untuk meningkatkan pelayanan dan bersinergi dengan semua instansi terkait.

Penegasan itu disampaikan Bambang Widodo, dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kakanim Batam, dari Teguh Prayitno ke Lucky Agung Binarto, Jumat (4/8) pagi di halaman Kantor Imigrasi Batam, Batam Centre.

Lebih lanjut Bambang men-

jelaskan, upaya yang telah dilakukan oleh Kakanim yang lama, sudah baik. Namun, pihak Imigrasi Batam harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam program Nawacita nya.

“Tingkatkan pelayanan dan bangun sinergisitas, serta mencegah terjadinya Pungutan Liar (Pungli),” ungkap Bambang Widodo didampingi Kadiv Imigrasi Kepri, Engelbertus Rustato.

Masih kata Bambang, instruksi Bapak Presiden kepada Pak Menteri Yasona Lauly itu tidak main-main. Sehingga be-

liau sudah memerintahkan ke seluruh Kakannwil Imigrasi untuk sapu bersih semua pegawai imigrasi yang nakal, serta merusak nama Kemenkumham.

“Ini kebijakan Pak Jokowi untuk terus meningkatkan pelayanan publik, dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh melakukan aksi pungli atau kongkalingkong dengan pihak luar, maupun dalam untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok,” tegasnya.

Terakhir, Kakanwil berpesan agar masyarakat tidak lagi mengurus dokumen paspor tersebut melalui jasa para calo.

Baik itu untuk memperpanjang atau membuat baru. Sebab, semua sistim telah disiapkan untuk mempermudah dalam pengurusannya.

“Masyarakat jangan lagi mengurus paspor melalui calo.

Silahkan urus sendiri paspornya dengan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku.

Sebab, saat ini semua pelayanan umum diseluruh kantor imigrasi sudah diperbaiki dengan segala kemudahan dan ketransparanan,” pungkasnya. (rm/ikhsan).

Gembong Sabu asal Taiwan Divonis Seumur Hidup di PN Batam BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Hung Cheng Ning alias Tony Lee, warga negara Taiwan yang menyelundupkan sabu sebanyak 26,6 kg ke Indonesia dijatuhi hukuman seumur hidup di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (8/8/2017).

Hukuman yang dijatuhi majelis hakim Endi Nurindra, Renni Pitua Ambarita dan Muhammad Chadra berbeda dengan tuntutan jaksa yang dibacakan langsung Kasi Pidana Umum Kejari Batam, Ahmad Fuady pada persidangan yang sama. Di mana, jaksa menuntut terdakwa Tony Lee dengan hukuman mati, lantaran diyakini terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika.

“Menyatakan terdakwa Hung Cheng Ning terbukti bersalah. Menuntut agar dijatuhi hukuman mati,” kata Ahmad Fuady, membacakan surat tuntutan.

Namun, majelis hakim tak sepakat dengan jaksa, kendati yakin bahwa terdakwa Tony Lee terbukti bersalah. Majelis hakim dengan segala kewenangannya menjatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan.

TERDAKWA gembong sabu di PN Pengadilan Batam

“Menjatuhi hukuman terhadap terdakwa Hung Cheng Ning alias Tony Lee, penjara seumur hidup,” ujar Endi Nurindra, selaku Ketua majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut.

Masih dalam persidangan yang sama, majelis hakim juga menjatuhi hukuman yang berbeda terhadap terdakwa Raden Novy Prawira. Pria asal pulau Jawa itu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, subider 6 bulan kurungan, dari tuntutan 20 tahun penjara.

Memang, dalam persidangan sebelumnya, Raden Novy Prawira berperan mencari rumah kontrakan untuk tempat penyimpanan barang-barang milik terdakwa Hung Cheng Ning alias Tony Lee yang dikirim dari Taiwan melalui

jasa ekspedisi ke Jakarta.

Raden Novy Prawira mengaku mendapatkan upah atas jasanya mencari rumah kontrakan itu. Namun, dia tidak mengetahui bahwa barang kiriman Tony Lee berupa lukisan Bunda Maria merupakan alat atau media menyelundupkan sabu puluhan Kilogram.

Terdakwa Raden juga mengaku tidak terlibat. Namun, dalil-dalil yang diutarakan di persidangan tidak kuat untuk membebaskannya dari dakwaan jaksa dan tetap harus menanggung akibatnya.

“Menjatuhi hukuman terhadap Raden Novy Prawira, penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar, subider 6 bulan kurungan,” demikian Endi Nurindra, menghukum dua terdakwa penyelundup sabu 26,6 Kg itu.(rm/bty).

Pemeras Pemilik Apotik di Batam Miliki Lencana Penyidik BNN BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Ada hal yang berbeda dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Batam pada Selasa (8/8/2017) sore.

Majelis hakim yang mengadili perkara pemerasan terhadap pemilik Apotik Kalista, Iman Budi, Hera Polisia dan Redite, tertawa geli setelah melihat barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum.

Adapun barang bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan merupakan milik dua terdakwa, Endra Heryanto dan Darmawan Alamsyah, pelaku yang mengaku sebagai petugas BNN dan BPOM untuk memeras korban-korbannya. Barang bukti itu seperti lencana penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), KPK (Komunitas Pemantau Korupsi) dan BPOM, serta kartu pengenal bertuliskan ‘Intel’, borgol dan kunci mobil.

“Inilah akibat belum adanya aturan untuk menertibkan hal-hal seperti ini. Akhirnya banyak yang salah gunakan dan meresahkan masyarakat,” kata Iman Budi, sembari mengamati lencana bertuliskan KPK. “Ada juga lencana KPK, melihat sekilas orang akan percaya, setelah diamati ternyata ‘Komunitas Pemantau Korupsi’ bukan ‘Komisi Pemberantas Korupsi’,” ujar Iman Budi, tertawa geli bersama

hakim lainnya.

Dari beberapa barang bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum, Andi Akbar, ada dua airsoft gun yang tidak muncul di persidangan.

Padahal, saat diekspos di Polresta Barelang setelah penangkapan masingmasing terdakwa memiliki senjata jenis airsoft gun.

“Barang bukti yang saya terima tidak ada airsoft gun. Saya hadirkan di persidangan apa yang saya terima dari penyidik,” kata Andi, saat ditanya mengenai dua pucuk airsoft gun milik terdakwa, usai sidang.

Kedua terdakwa berhasil ditangkap Polisi setelah mendapat berbagai pengaduan dari masyarakat. Salah satunya pemilik Apotik Kalistas di lokasi pasar Puja Bahari, Jodoh.

Pemilik Apotik Kalista itu terpaksa memberikan uang Rp3 juta kepada terdakwa, setelah dipergoki mejual obat jenis LL, Dextro dan Somadril kepada Feri (DPO), yang belakangan diketahui merupakan suruhan kedua terdakwa.

Pun, uang itu diserahkan karena terdakwa mengaku petugas dan menunjukkan borgol serta mengancam akan memproses karena obat yang dijual itu tidak memiliki izin edar.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa diancam pidana pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP.(rm/bty)

CMYK

RAKYAT METRO

4 Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

MPM Finance Buka Kantor Cabang di Kota Batam SEI PANAS, RAKYAT MEDIAPT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance), Senin (7/ 8/2017) membuka kantor cabang di Kota Batam. Kantor cabang yang diresmikan di Kota Batam tersebut merupakan kantor cabang ke-83 sejak perusahaan ini berdiri pada tahun 1990.

“Pendirian ini telah mengantongi lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Mei 2017.

Ini merupakan yang pertama pada 2017 dari target lima cabang baru,” kata Direktur utama MPM Finance Johny Kandano, pada wartawan.

Johny menyatakan pembukaan cabang baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan MPM Finance serta mewujudkan komitmen perusahaan untuk memberikan pembiayaan terbaik dengan berbagai kemudahan, kecepatan, serta kenyamanan pada seluruh konsumernya.

“Salah satu upaya untuk memenuhi komitmen tersebut adalah dengan terus memperluas jaringan

agar dapat memenuhi kebutuhan pasar jasa keuangan. Meskipun di Batam sudah banyak lembaga pembiayaan, namun kami sangat optimis akan terus berkembang.

Apalagi di Batam jumlah penjualan mobil baru perbulan mencapai 900-1.000 unit. Tidak ada pertumbuhan seperti itu di daerah lain,” kata dia.

Seiring dengan transisi Batam dari FTZ (Free Trade Zone) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kata dia, kebutuhan produk jasa keuangan diperkirakan semakin meningkat.”Hal inilah yang mendasari pemilihan Batam sebagai lokasi jaringan baru MPM Finance. Di sini, MPM Finance berkesempatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui berbagai produk unggulannya untuk konsumen individu maupun korporasi dengan suku bunga yang kompetitif, limit pembiayaan bersaing, dan jangka waktu pembayaran yang beragam,” kata Johny.

Hingga Juni 2017, MPM Fi-

nance mencatat kenaikan 40 persen (yoy) dalam jumlah “new booking” yang didorong oleh kenaikan signifikan pada pembiayaan roda empat. Selain itu juga pembiayaan tambahan melalui pinjaman sindikasi untuk mendukung pertumbuhan portfolio.

“Laba perusahaan juga naik menjadi Rp48 Miliar di samping tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang sehat di 2,6 Persen,” kata dia.

Selain membawa produk dan layanan lebih dekat pada para konsumen melalui perluasan jaringan, MPM Finance juga terus mengembangkan “payment point” guna memudahkan pembayaran angsuran. ”Kini pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh jaringan Indomaret, Alfamart, Lawson, Pos Indonesia, ATM BCA, dan Tokopedia,” kata Johny.

Perwakilan OJK Kepri, Afif Alfarizi yang hadir dalam kegiatan tersebut berharap kehadiran MPM

KANTOR cabang MPM Finance di Batam

Finance diharapkan mampu berkontribusi positif sektor pembayaan di Batam.”Hingga saat ini

sudah ada 26 perusahaan pembiayaan di Batam. Namun semua masih kantor cabang. Kami harap

kehadiran MPM Finance mampu berkontribusi positif pada sektor pembiayaan,”ujarnya.(rm/ikhsan)

Penumpang Bandara Hang Nadim Meningkat 7,76 Persen KABID BKLI Raden Evy Suhartantyo

Bea Cukai Batam Buat Aturan Baru BATU AMPAR, RAKYAT MEDIA-Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai (BC) Tipe B Batam telah resmi menerbitkan aturan baru bagi Perusahaan Jasa Titipan (PJT) untuk pengiriman barang keluar Batam, wajib menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim barang.

Aturan itu menyebutkan untuk mewajibkan semua PJT yang melakukan kegiatan jasa kepabeanan, sebagai Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).”Bagi PJT, setiap menerima paket yang akan dikirim harus menyertakan NPWP si pengirim barang. Kenapa, terkadang si pengirim bisa mengirim barang berkali kali dalam seminggu. Kalo begitu namanya jualan,” ujar Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kabid BKLI) KPU Bea Cukai Tipe B Batam Raden Evy Suhartantyo, kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut Evy, hal tersebut bertujuan mendukung transparansi transaksi perpajakan wajib pajak yang ada di Batam.

Tak hanya itu, aturan tersebut untuk memantau asal barang yang keluar dari Batam.

Ia katakan, karena hal itu juga berkaitan dengan proses pemeriksaan dokumen, perhitungan biaya-biaya pajak resmi, dan proses pengeluaran barang yang dilakukan pada daerah tujuan.”Apakah sewaktu masuknya ke Batam benar telah di selesaikan Customs Clearence-nya,” jelasnya.

Ketentuan itu, kata Evy, dilakukan berdasarkan hasil rapat evaluasi antara KPU Bea Cukai Tipe B Batam dengan Tim Secondment Direktorat Jenderal Pajak yang mana merupakan program Kementerian Keuangan yang salah satu tujuan untuk optimalisasi penerimaan negara baik dari Bea masuk, PPN, PPh maupun PPnBM. Program secondment merupakan pertukaran pegawai antara Ditjen Bea dan Cukai dengan Ditjen Pajak.”Sebelumnya kita sudah rapat evaluasi bersama Ditjen pajak. Ketentuan ini juga berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Ins-03/BC/2017,” terangnya.

Aturan yang diresahkan masyarakat Batam saat ini hasil evaluasi tim secondment. Seharusnya ketentuan itu sudah harus dilaksanakan saat adanya proses bisnis PJT sebagai PPJK, apalagi saat ini sudah ada bisnis on line shop yang semakin berkembang pesat di Batam.

Evy mengakui, selama ini tidak terlihat, PJT bertindak sebagai pengirim dan penerima tapi tidak diketahui identitas secara jelas, baik pengirim maupun penerimanya.”Faktor transparansi traksaksi perpajakan nantinya akan kita ketahui, siapa sebenarnya si pengirim barang tersebut, apakah individu, toko, perusahaan atau lainnya. Dengan begitu akan terlihat omsetnya pada laporan keuangan toko atau perusahaan yang bersangkutan,” terang Evy.(rm/ikhsan)

NONGSA, RAKYAT MEDIA-Semester awal 2017 penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim naik sebanyak 7,76 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2016. Semester awal tahun 2016, tercatat jumlah penumpang sebanyak 2.933.168 orang, sedangkan di tahun 2017 sebanyak 3.160.552. Kenaikan jumlah ini disebabkan oleh beberapa faktor. ”Salah satunya yakni adanya variasi tarif dan pilihan,” kata General Manager Operasional Hang Nadim Batam Suwarso, Selasa (8/8/2017).

Menurut Suwarso masyarakat menilai harga tiket pesawat lebih terjangkau dan perjalanan yang ditempuh dalam waktu singkat bila dibandingkan moda transportasi lainnya.

Selain itu perbaikan fasilitas, juga meningkatkan kenyamanan para penumpang untuk berpergian melalui Hang Nadim.

Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto

GENERAL Manager Operasional Hang Nadim Batam Suwarso

”Hang Nadim juga menyediakan berbagai pilihan maskapai seperti Garuda, Citilink, Lion Group, Sriwijaya,” ucapnya.

Selain itu, Suwarso menilai bahwa perekonomian masyarakat Batam mulai membaik, menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah penumpang. ”Daya beli masyarakat juga mulai meningkat,” tuturnya.

Ke depannya, agar pertumbuhan penumpang di Hang Nadim, Suwarso mengatakan akan lebih meningkatkan pelayanan. Tak hanya itu saja, tapi juga segi sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti toilet. ”Akan terus kami tingkatkan, agar membuat penumpang merasa nyaman,”kata Suwarso. (rm/rizki perdana).

Ratusan Buruh Demo di Depan Kantor Wali Kota

BATAM, RAKYAT MEDIA-Ratusan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota, Selasa (8/8/ 2017). Sebelumnya para buruh melakukan konvoi yang berpusat di Mukakuning.

Dalam aksi demontrasi tersebut, para buruh menuntut beberapa hal diantaranya mendesak pengusaha Batam

untuk membentuk asosiasi sektor, pengendalian harga sembako, menolak PP 78 tahun 2015, menolak rencana upah padat karya di bawah UMP dan Batam sudah darurat PHK. “Kita ingin Pemerintah Kota Batam berani mengambil kebijakan, tidak perlu takut akan kekuasaan,” ujar Suprapto, Konsulat SPMI.

Para demonstran kemudian disambut oleh Wakil Walikota, Amsakar Achmad. Ia mengatakan bahwa dalam tuntutan demonstran tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat.

“Dari 9 petisi, ada 7 yang bisa diteruskan ke pemerintah pusat dan 2 lainnya mengenai masalah perekonomian, masih dipengaruhi oleh kondisi global,” kata Amsakar.

Ia menyebutkan pengendalian harga sembako sudah dilakukan oleh pihak pemerintah, sembako murah juga sudah diberikan dan pasar murah sudah juga dilangsungkan.

“Upaya-upaya tersebut sudah kita lakukan, dan kita juga undang distributor dan mau menjual barang mereka di pasar murah untuk mengendalikan harga sembako,” kata dia. (rm/bns).

607 Jenis Aksesori Ponsel Ilegal Disita Polda Kepri NONGSA, RAKYAT MEDIA-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri menggerebek toko dan gudang distributor dari berbagai aksesoris ponsel, Kamis (3/ 8/2017) pekan lalu. Dari toko yang beralamat di Plaza Top 100, Jodoh polisi menyita barang bukti berupa 607 item aksesoris ponsel.

“Item yang kami temukan itu masuk dalam kategori perangkat telekomunikasi berbasis bluetooth,” kata Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto, kepada wartawan di Mapolda Kepri, Selasa (8/8/2017).

Ia mengatakan pemilik dari toko tersebut yakni Ya,35 telah dimintai keterangan. Begitu juga 7 orang karyawan toko.

“Hingga kini belum ada penetapan tersangka atas kasus ini,” ucapnya.

Hasil pemeriksaan pihak kepolisian, barang-barang itu didatangkan dari Jakarta dan China. Budi menduga barangbarang itu tak sesuai dengan klafikasi perangkat telekomuikasi di sesuai Undang-Undang no 36 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999.”Mereka ini melanggara pasal 52 jo 32 UU perlindungan konsumen,” ucap Budi.

Dalam undang-undang itu pasal 52 menyebutkan barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat satu, dipidana dengan pidana penjara , paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta.”Untuk tindak lanjut kasus ini kami koordinasi dengan ahli dari kementrian komunikasi dan informatika,’ tuturnya.

Kasubdit I Ditreskrimsus AKBP Febby DP merinci barangbarang yang mereka sita itu yakni LG tone headphone, multifuctional wireless speaker, smart hifi wireless speaker, waterproof shower speaker, speaker mini, winjon wireless, selfie stick bluetooth, speaker bluetooth, headset bluetooth dan smart bluetooth headset.”Jumlahnya tiap item berbeda-beda,” ucapnya.

Feby menuturkan setelah pemeriksaan selesai dan rampung, pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka atas kepemilikan dan penjualan barang ilegal ini. (rm/bp).

Seorang Pecandu Narkoba Bisa Dipulihkan Dengan Cara Rehabilitasi BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebelum lebih jauh membahas masalah NARKOBA ada baiknya kita mengetahui apa itu yang namanya Narkoba. Narkoba itu adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya.

Narkoba ialah bahan zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihisap maupun disuntikkan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku.

Untuk kita mengetahui apa saja jenis-jenis Narkoba ialah sebagai berikut, Morfin, Heroin, Putau, Ganja, Kokain, Opium, Alkohol, Nikotin, Kafein dan Zat desainer. Pengguna Narkotik secara terus menerus menyebabkan sel-sel saraf

ditubuh kita putus, sebanyak 120 saraf putus sekali kita mengisaf ganja. Walaupun sudah sering disosialisasikan tentang dampak buruk dari penggunaan Narkotik, namun masih banyak dari generasi muda yang tidak peduli dan terlibat sebagai pengguna narkoba, bahkan generasi muda ada yang sudah menjadi penjual narkoba baik itu jenis ganja atau sabu-sabu dan ektasi.

Penyalahgunaan narkoba disetiap pojok saat ini sudah sangat-sangat menghawatirkan kita semua, pasalnya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan sehingga tidak terkendali untuk membasminya. dan lebih parahnya lagi peredaran narkoba jenis

sabu-sabu, ganja dan extasi, tidak tanggung tanggung selain ibu rumah tangga yang terlibat narkoba kini sampai ke pelajar tingkat SMP dan SMA yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

Kenyataan ini tentu saja sangat meresahkan orang tua para pelajar, setelah mengenal narkoba anak mereka berubah seratus persen dari biasanya menjadi tidak biasa, perangainya menjadi tidak terkendali alias tidak waras lagi. Perlu kita ketahui bahwa saat ini penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan generasi muda bahkan ibu rumah tangga bukan hanya tanggung jawab dari pihak Kepolisian, BNN tapi sudah menjadi kewajiban

dan tanggung jawab kita bersama untuk menumpasnya hingga keakar-akarnya.

Melihat marak dan banyaknya korban narkoba maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan bersama untuk menumpas peredaran narkoba di Kota Batam. Selain menumpas peredaran narkoba sampai keakar-akarnya hingga tidak tumbuh lagi, kita juga harus peduli dan bertanggung jawab untuk memulihkan mereka para pengguna narkoba.

Pengguna narkoba itu lebih baik direhab dari pada di penjara. Perlu kita sadari seorang pecandu narkoba tidak akan bisa disembuhkan akan tetapi seorang pecandu itu hanya bisa dipulihkan yakni dengan cara rehabilitasi. (rm/Ikhsan)

CMYK

5

RAKYAT KEPRI

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Jalan Menuju Puskesmas Pancur Memprihatinkan LINGGA,RAKYAT MEDIA- Sungguh sangat memprihatinkan melihat kondisi sosial kehidupan masyarakat pancur dan sekitarnya,untuk mendapatkan layanan kesehatan saja harus melewati akses jalan yang sudah retakretak dan diperparah lagi dengan kondisi jalan yang sudah berlobang, hampir sepanjang sudah menebar ancaman bagi setiap para pengguna akses jalan tersebut.

Hal yang sama juga dialami oleh masyarakat Kecamatan Lingga utara lainnya seperti,warga Rantau panjang, tanjung bungsu,tanjung mana dan sekitarnya ,ketika hendak mengantar pasien menuju puskesmas pancur,karena pelabuhan tambatan perahu yang dibangun belasan tahun yang lalu sudah ambruk kedasar sungai, hanya ada sebuah tangga darurat seadanya yang terbuat dari kayu itupun swadaya masyarakat setemp “Miris”memang melihat kondisi tersebut, hampir lima belas tahun usia kabupaten Lingga sejak dimekarkan, namun tetap saja masyarakat disana dihadapkan dengan berbagai gejolak sosial yang tak kunjung berakhir,berbagai upaya telah dilakukan,namun kesenjan-

Aunur Rafiq Siapkan TPA dan Armada Pengangkut Sampah untuk Tiap Kecamatan KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bupati Karimun Aunur Rafiq terus membenahi persoalan kebersihan di daerahnya.

Aunur tengahmenyiapkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengolahan serta armada pengangkut sampah.

Pembenahan ini ditargatkan pada tahun 2018 nantinya, terutama armada kebersihan untuk setiap kecamatan di Karimun.

“Kita akan menyiapkan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengolahan serta armada pengangkut sampah,” ucap Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Sementara itu, untuk Pulau Kundur yang terdiri dari tiga kecamatan, pemerintah daerah akan menyediakan satu lahan untuk TPA di kawasan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, dengan luas total sekitar 10 hektar. “Tapi untuk tahap awal pemerintah baru akan menyiapkan lahan lima hektar,” ujarnya.

Sebenarnya, pemerintah sudah menyiapkan lahan, akan tetapi belum dibebaskan karena permasalahan defisit anggaran daerah. “Tapi kita juga melihat volume sampah disana juga, masih di bawah Pulau Karimun,” ucap orang nomor satu Karimun itu.

Untuk pengolahan sampah, pemerintah menyiapkan alat pemilah sampah untuk setiap kecamatan, agar beban sampah ke TPA dapat berkurang.

Untuk mendapat alat tersebut, pemerintah akan melihat ke Sidoarjo karena di sana ada alat yang dapat menjadikan sampah menjadi kompos.

“Satu alat harganya antara Rp 250 hingga 300 juta. Ini kalau bisa kita akan bagikan ke setiap kecamatan,” kata Rafiq.(rm/bns)

Gubernur Kepri Netral Dalam Pilkada Tanjungpinang DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menegaskan dirinya akan bersikap netral dalam Pilkada Tanjungpinang 2018,”Saya ini gubernur, tentu harus bersikap netral,” kata Gubernur Nurdin di Kantor DPRD Kepri, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Nurdin saat ditanya apakah mendukung Syahrul sebagai Calon Wali Kota Tanjungpinang. Saat ini Syahrul masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tanjungpinang.Pertemuan Nurdin dan Syahrul setelah Shalat Subuh di sejumlah masjid di Tanjungpinang sempat dikait-kaitkan dengan pilkada. Namun Nurdin menepis isu itu.

Nurdin mengatakan sama dengan Syahrul, hubungannya dengan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah juga baik.”Sekali lagi, saya tetap posisi netral. Yang paling penting pilkada terlaksana dengan baik, menghasilkan pemimpin yang disukai masyarakat,” ujarnya, yang juga Ketua DPW Partai Nasional Demokrat Kepri.

Isu keretakan hubungan antara Lis dengan Syahrul dalam beberapa pekan terakhir mencuat, meski keduanya memiliki keinginan untuk menyelesaikan masa tugas sebagai pemimpin daerah bersama-sama sampai selesai.

Lis dan Syahrul diketahui sama-sama mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota yang dibuka Partai Hati Nurani Rakyat beberapa waktu lalu.

Sejumlah pengurus partai pun saat ini mendekati Syahrul untuk kepentingan Pilkada Tanjungpinang 2018.”Saya belum menentukan sikap. Sikap saya tergantung pada keinginan masyarakat,” kata Syahrul belum lama ini.

Ia juga belum memberi sinyal apakah akan kembali mendampingi Lis Darmansyah pada Pilkada Tanjungpinang 2018 atau tidak.Lis maupun PDIP, partai yang mengusungnya pada Pilkada Tanjungpinang 2013, juga belum menentukan sikap secara resmi, meski sudah membuka pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tertutup.(rm/ikhsan)

gan sosial masih mereka rasakan ,terkesan luput dari perhatian pemerintah ,kemana perginya wakil-wakil rakyat yang selalu katanya membela kepentingan masyarakat,untuk menjalankan rutinitas dan kesehariannya saja harus pasrah dengan kondisi yang penuh keterbatasan ,seperti layanan kesehatan, Listrik dan pelayanan publik lainnya.

Informasi yang dihimpun Rakyat Media selasa(29/07/2017)di wilayah desa Duara dan kelurahan pancur kecamatan Lingga Utara,dari salah seorang warga yang setempat yang biasa menyapanya dengan nama panggilan,” Awang” menuturkan,kondisi akses jalan untuk menuju puskesmas pancur memang sangat memprihatikan,bahkan sudah mengancam keselamatan jiwa, dengan sedikit kesal “Awang “menunjukan jalan semenisasi yang sudah retak bahkan ada bongkahan yang sudah terangkat kepermukaan jalan,sehingga menbentuk sebuah lobang, apa bila ambulance atau kenderaan roda dua mengantar atau menjemput pasien ,ini sangat berbaya dan mengancam keselamatan. tuturnya ‘Awang “berharap kepada pemerin-

tah kabupaten Lingga ataupun instansi terkait, untuk mengambil langkah-langkah mengeksekusi permasalahan tersebut, yang sangat meresahkan warga desa Duara dan Kelurahan pancur kecamatan Lingga utata tersebut.

Hal senada juga diharapkan oleh tokoh pemuda setempat, agar jalan menuju puskesmas pancur segera diperbaiki untuk menghindari jatuhnya korban, karena sejak dibangun oleh warga secara gotong royong,jalan tersebut selalu luput dari perhatian pemerintah, padahal jalan tersebut merupakan satusatunya akses jalan menuju puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi warga.harapnya.

Ketika dihubungi oleh Rakya Media Kepala Dinas Pekerjaan umum (DPU) kabupaten Lingga,Said Nursyahdu melalui pesan singkatnya terkait kondisi jalan puskesmas pancur,mengatakan pihaknya akan segera turun kelapangan untuk melihat langsung kondisi jalan tersebut.ia berharap agar masyarakat bersabar, semua kepentingan masyarakat tetap kita akomodir,semua pembangunan harus bertahap karena anggaran kita masih minim.imbuhnya. (rm/taufik.s)

WFQR Lanal Tanjungbalai Karimun Tangkap Kapal Motor Pernarik Tongkang Tak Berdokumen TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV melalui Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lanal Tanjung Balai Karimun, mengamankan kapal motor tanpa nama yang sedang menarik tongkang tanpa dilengkapi dokumen, di perairan Penyalai, Kuala Kampar, Riau.

Komandan Lanal (Danlanal) Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Totok Irianto, mengatakan, pengamanan tersebut bermula saat Tim WFQR IV Lanal Tanjung Balai Karimun melakukan kegiatan patroli laut rutin dengan menggunakan Kapal Patroli Keamanan Terbatas (Patkamla) Pulau Karimun, melihat adanya sebuah kapal motor yang sedang menarik tongkang yang mencurigakan di perairan Penyalai.

Selanjutnya Tim WFQR mendekati kapal motor tersebut dan menghentikanya pada posisi 00° 31’ 282’’ LU -

103° 17’ 450’’ BT guna melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dugaan pelanggaran awal yakni kapal motor dan tongkang tidak layak laut, kapal motor dan tongkang berlayar tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan muatan berupa eskafator (alat berat) tidak dilengkapi surat-surat resmi/dokumen serta tidak dilengkapi manifest.

Data yang diperoleh dari pemeriksaan, kapal motor tanpa nama tersebut milik berinisial “M” sekaligus sebagai nakhoda serta diawaki satu orang ABK, sedangkan tongkang dengan muatan satu unit eskafator (alat berat) merupakan milik Ijon. Kapal berlayar dari Penyalai menuju Pulau Muda, Kampar.

“Berdasarkan pelanggaran tersebut, selanjutnya kapal beseta nakhoda dan ABKnya serta tongkang dan muatannya diamankan di Pos Pengamat

BARANG Bukti satu ponton yang berisi alat berat

(Posmat) Penyalai, Lanal Tanjung Balai Karimun untuk diproses lebih lanjut,” ujar Kepala Dispen Lantamal IV

Mayor Laut (KH) Josdy Damopolii dalam rilis yang diterima batamnews.co.id, Selasa (8/8/2017). (rm/bns).

Bupati Bintan Resmikan Bupati Bintan Resmikan Poli Pembangunan Jembatan KB di RSUD Bintan Desa Pengujan PADA Tahun 2017 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan resmi memulai pembangunan jembatan penghubung Desa Pengujan , Kecamatan Teluk Bintan . Bupati Bintan H Apri Sujadi S Sos didampingi Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam MM dan Plt Sekda Kabupaten Bintan Drs Adi Prihantara MM serta Jajaran terkait melakukan peletakan tiang pancang jembatan secara simbolis , Jum’at sore ( 4/8 ) .

Bupati Bintan H Apri Sujadi S Sos mengatakan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan prioritas dalam RPJMD yang ia susun setelah dirinya menjabat sebagai Bupati Bintan . Menurutnya hal ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan aksesibilitas kelancaran transportasi masyarakat sekaligus diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan sektor ekonomi masyarakat sekitar . “ Pembangunan akan dimulai dalam 2 tahap dan akan menggunakan bahan material baja , kita harapkan hal ini bermanfaat bagi masyarakat , untuk itu bersamasamalah kita menjaga dan juga berdoa agar pembangunan dapat berjalan lancar “ ujarnya disambut riuh sukacita masyarakat Desa Pengujan .

Ditambahkannya juga , bahwa semula dirinya ingin agar pembangunan jembatan selesai dalam kurun waktu 1 tahun , namun karena perhitungan anggaran yang dibutuhkan sekitar 14 Milyar Rupiah serta tahap pertama dana yang tersedia sebesar 5,4 Milyar Rupiah maka penyelesaian pembangunan rencananya akan dilakukan di tahun hadapan . “ Tahap pembangunan jembatan membutuhkan biaya sekitar 8,4 Milyar Lebih , dan rencananya bersama DPRD Kabupaten Bintan akan kita prioritaskan di tahun hadapan “ ujarnya .

Sementara itu , Kepala Dinas PU Kabupaten Bintan Junirianto mengemukakan bahwa Tahap 1 akan dilakukan pekerjaan Jembatan sepanjang 200 Meter dengan perincian 120 Meter dari arah sisi Dusun Selat Bintan I dan 80 Meter dari arah sisi Dusun Selat Bintan II . “ Total Panjang Jembatan 280 Meter dengan Lebar Jalan 3 Meter . Pekerjaan dibagi dalam 2 tahap , Tahap pertama dikerjakan sepanjang 200 Meter , sisanya akan dikerjakan saat tahap ke dua sepanjang 80 Meter “ tutupnya.(rm/humas).

BINTAN, RAKYAT MEDIABupati Bintan H Apri Sujadi S Sos didampingi Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam MM dan Ketua PKK Kabupaten Bintan Hj Deby Apri Sujadi meresmikan pemakaian Klinik Keluarga Berencana ( KB ) Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Bintan saat Kegiatan Pelaksanaan Momentum KB Kes IBI dan Peresmian Klinik KB , Senin pagi ( 7/8 ) .

Dalam kesempatan tersebut , Bupati Bintan H Apri Sujadi S Sos juga mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten ( Pemkab ) Bintan sangat menyambut baik kegiatan tersebut .

Menurutnya , Kegiatan yang gagas oleh ( Ikatan Bidan Indonesia ) IBI, bersama Dinas P3KB dan PKK Kabupaten Bintan, merupakan sebuah wujud komitmen bersama dalam menyukseskan program pemerintah pusat. “ Kami sangat menyambut baik sekali peresmian Klinik KB di RSUD Bintan, ini merupakan sebuah wujud dan komitmen kita bersama dalam menyukseskan program pemerintah pusat, yaitu mejalankan program KB di wilayah kita,” ujarnya seusai kegiatan .

Kedepan dirinya juga berharap, agar masyarakat Kabupaten Bintan dapat mengikuti program ini dengan sebaik-baiknya , hal ini guna menekan angka kelahiran sekaligus bagaimana melahirkan kualitas anak yang menjadi kebanggaan bersama.

BUPATI Bintan H Apri Sujadi.S.Sos memotong pita peresmian Poli KB

“ Kita tentunya berharap agar masyarakat dapat mengikuti program ini dengan baik, dalam rangka menekan angka kelahiran, dan kita juga berharap bukan banyaknya anak, namun bagaimana kualitas terbaik dari generasi yang menjadi harapan kita,” ujarnya . “ Progam KB dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan serta KB juga sudah terbukti dapat mengurangi angka kematian bayi dan angka kematian ibu hingga saat ini, PKK Kabupaten Bintan akan terus mendukung Program yang terbukti mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat terutama Kaum Ibu dan Anak “ ujar Ketua PKK Kabupaten Bintan Hj Deby Apri Sujadi menambahkan .

Dalam kesempatan

tersebut , Bupati Bintan H Apri Sujadi S Sos juga Menyerahkan sejumlah Penghargaan yaitu Penghargaan Juara 1 Tk Nasional Motivator KB Pria Bapak Rahmadi , Penghargaan KB Lestari 15 Tahun Bapak Abdul Latif dan Ibu Zuraidah asal Kec Bintan Utara, Penghargaan KB Lestari 20 Tahun Bapak Hariyanto dan Ibu Sudarmini asal Kec Bintan Utara , Bina Keluarga Lansia Melati Indah Desa Toapaya Selatan , Bina Keluarga Balita Desa Toapaya Selatan serta Puskesmas yang melayani Akseptor Jangka Panjang .

Hadir pada kesempatan tersebut , Jajaran DPRD Kabupaten Bintan , Jajaran Ikatan Bidan Indonesia ( IBI ) , Jajaran PKK Kabupaten Bintan , Jajaran RSUD Kab Bintan , Camat , Lurah dan Tokoh Masyarakat terkait. (rm/humas).

CMYK

WARTA PEMPROV

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Gubernur Kepri Dorong Petani Tingkatkan Hasil Panen KARIMUN, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri Nurdin Basirun mendorong petani di Pulau Kundur meningkatkan hasil panennya.

Itu karena lahan untuk bertani cukup tersedia. Ditambah, sikap warganya yang memiliki kemauan keras untuk meningkatkan hasil pertaniannya.

“Kita ingin hasil tani Bapakbapak lebih baik dan lebih banyak,” kata Nurdin saat bertemu sejumlah petani di Teluk Radang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Jumat (4/8).

Sepanjang Jumat, Nurdin melakukan kunjungan ke sentra pertanian di Pulau Kundur. Usai bertolak dari Tanjungbalai, Jumat pagi, Nurdin dan rombongan merapat ke Selat Beliah. Dari sini, menggunakan mobil, Nurdin menyusuri jalan menuju kawasan pertanian.

Kawasan, pertama yang disinggahi Nurdin adalah petani nenas.

Petani ini juga menanam tebu dan beberapa jenis sayuran. Selain memenuhi pasar Tanjungbatu, beberapa hasilnya juga dilempar ke Batam dan Tanjungpinang.

Setelah berkeliling dengan sepeda motor melihat-lihat perkebunan nenas dan tebu, Nurdin

bergerak menuju Teluk Radang. Di Teluk Radang, Nurdin disambut sejumlah petani. Mereka ada yang menanam padi, jagung, cabe, dan beberapa jenis sayuran.

Salah seorang petani padi menyampaikan sejumlah permintaan.

Dia mengatakan bahwa dari satu hektare sawahnya, hanya bisa memanen 1,5 tom gabah sekali panen.

Menurut Nurdin, jika hasil hanya segitu, tergolong kecil. Karena minimal satu hektare harus panen minimal tiga hingga lima ton sehingga bisa berkesinambungan.

Hasilnya bisa dijual ke pasar yang lebih luas.

Gubernur mendengar kendala sehingga hasil panennya tidak maksimal. Setelah mendengar dan menerima permintaan petani, Nurdin memerintahkan OPD terkait untuk segera menyelesaikannya.

Demikian juga dengan keluhan petani jagung, cabe dan sayur mayur. Termasuk beberapa peternak sapi yang juga menyampaikan upaya peningkatan produksi dan pemanfaatan hasil-hasil peternakan untuk pupuk.

Menurut Nurdin, upaya petani meningkatkan produksi harus dibantu dan didorong. Tentu bantuan yang diberikan tidak bimsal-

abim. Ada proses yang harus dilalui. Apalagi lahan dan petaninya tampak bersemangat meningkatkan produksi.

“Lahannya ada, petaninya mau bekerja keras, pasar juga tersedia, makanya harus ditingkatkan produksi pertaniannya,” kata Nurdin. Pada kesempatan itu, Nurdin juga melakukan panen perdana jagung. Nurdin juga meninjau cabe petani. Soal cabe beberapa petani mengeluhkan tentang harga yang mulai menurun.

Seorang petani pada kesempatan itu menyampaikan terimakasihnya atas kunjungan Nurdin dan rombongan. Mereka merasa diperhatikan dan akan berupaya meningkatkan produksi pertanian.

“Kami berterimakasih, Pak Nurdin senang jalan ke pelosok-pelosok macam Pak Jokowi. Kami orang kampung merasa diperhatikan,” kata seorang petani nenas.

Selain berkunjung ke sentra pertanian, Nurdin juga meninjau SMA Negeri 1 Kundur dan Sekolah Polisi Negara. Di SMA 1 Kundur Nurdin begitu semangat berdialog dengan para guru. Nurdin mengecek apakah ada kekurangan lokal, sarana laboratorium, olah raga dan tempat ibadah.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun memegang traktor

Kepada para pelajar, pada kesempatan itu Nurdin menyampaikan untuk terus meningkatkan prestasi belajar. Apalagi di Kundus sudah ada SPN dan para pelajar bisa melanjutkannya di sana.

“Jaga kesehatan, jauhi narkoba,

agar generasi Kepri semakin berjaya,” pesan Nurdin di hadapan 700 pelajar.

Saat berkunjung ke SPN, Nurdin melihat proses pembangunan ruangan belajar baru dan pembangunan atu miring.

Sebelum kembali ke Batam, Nurdin dan rombongan menunaikan sholat Jumat di Pulau Durai.

Usai Jumatan, Nurdin tampak meninjau daerah-daerah yang perlu pembuatan tanggul, karena menganggu perkebunan kelapa.(rm/hk)

Gubernur Kepri Pertimbangkan Perizinan Taksi Aplikasi

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun

Gubernur Kepri Imbau Anggota DPRD Kepri Tinggal di Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengimbau 45 anggota DPRD setempat untuk tinggal di ibu kota provinsi, Tanjungpinang.”Kami sudah mengimbau mereka untuk tinggal di Tanjungpinang,” kata Gubernur di Kantor DPRD Kepri, Rabu.

Lebih dari setengah anggota DPRD Kepri saat ini tinggal di Kota Batam. Setiap hari kerja, terutama saat rapat, mereka berangkat ke Tanjungpinang menggunakan kapal cepat milik Pemprov Kepri atau kapal cepat komersial.

Menurut Nurdin, meski bolak-balik Batam-Tanjungpinang, namun anggota DPRD Kepri daerah pemilihan Batam masih dapat bekerja optimal.”Sejauh ini, tidak ada masalah, mereka bolak-balik Batam-Tanjungpinang. Mereka tetap kerja maksimal,” kata gubernur.

Sementara terkait tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kepri yang saat ini masih dibahas panitia khusus, Nurdin menegaskan itu akan dihitung berdasarkan standar harga satuan di ibu kota Kepri.Pemberian tunjangan perumahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”Kami masih mempelajari peraturan tersebut,” ujarnya.

Nurdin berharap tunjangan perumahan maupun pendapatan pimpinan dan anggota DPRD Kepri lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18/2017 dapat meningkatkan kinerja anggota legislatif.”Harapan kami agar kinerja pemerintahan semakin maksimal, terutama dalam melayani masyarakat,” katanya.

Berdasarkan catatan Antara, tiga dari empat pimpinan DPRD Kepri yakni Jumaga Nadeak, Rizky Faisal dan Amir Hakim tinggal di Batam. Sedangkan Wakil Ketua II DPRD Kepri Husnizar Hood tinggal di Tanjungpinang.

Sebelumnya, juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kepri, Syarapudin Aluan mengatakan penetapan standar harga satuan tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kepri berpotensi menimbulkan permasalahan karena harus lebih tinggi dibanding Batam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2017 standar harga satuan untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri dihitung berdasarkan kondisi di Tanjungpinang, ibu kota Kepri, sedangkan nilainya lebih rendah dibanding Batam.”Contohnya, perabot jauh lebih mahal. Ini akan jadi permasalahan karena tunjangan perumahan DPRD Batam tidak boleh lebih tinggi dibanding Kepri,” ujarnya, yang juga anggota Komisi I DPRD Kepri.

Aluan berharap Panitia Khusus Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri harus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menangani permasalahan itu sehingga tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

Rekomendasi BPK dibutuhkan untuk memperkuat payung hukum dalam mengalokasikan anggaran pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri.”Saya ingatkan agar panitia khusus memperhatikan permasalahan itu secara serius,” katanya. (rm/net)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, masih mempertimbangkan pemberian izin operasional taksi aplikasi, terutama di Kota Batam.”Jangan sampai keputusan salah, keputusan harus arif dan bijaksana,” kata Gubernur Nurdin di Batam, Kamis.

Ia berharap keputusan nantinya memberikan keuntungan semua pihak, taksi aplikasi dan taksi konvensional. Kebijakan nantinya tidak merugikan satu pihak dari keduanya.

Gubernur mengaku belum menerima surat dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi terkait perizinan taksi aplikasi.”Belum, suratnya belum saya terima. Kalau sudah, saya pelajari dulu,” kata dia.

Dan sebelum pengelola taksi belum mengantongi izin resmi dari pemerintah, maka ia meminta untuk tidak beroperasi.”Supaya mereka yang belum punya izin operasional jangan operasi dulu. Harus ‘win win solution’, sama-sama membangun Kepri.

Semuanya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Gubernur.

Pada Rabu (2/8), ratusan supir taksi di Kota Batam menggelar aksi mogok di sekitar pusat pemerintahan setempat menolak keberadaan taksi berbasis aplikasi yang dianggap mengancam keberadaan taksi konvensional.

Supir melakukan aksi dengan cara memarkirkan kendaraan mereka di

sepanjang jalan antara Kantor Pemerintah Kota dan DPRD Batam hingga jalan-jalan lain kawasan tersebut.Pengunjuk rasa, Gusti, meminta agar pemerintah menertibkan keberadaan taksi aplikasi, karena jumlahnya sangat banyak dan merugikan supir taksi konvensional.

Supir yang ikut menggelar aksi di antaranya taksi resmi di Kawasan Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Pelabuhan Umum Telaga Punggur, Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Internasional Batam Centre.Peserta aksi juga membentangkan spanduk bertuliskan “Aksi Penolakan Taksi Aplikasi Kota Batam,”ujarnya.(rm/ ant)

Nurdin : Minta Pendidikan Jadi Prioritas BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri, Nurdin Basirun tak henti-hentinya mengingatkan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas, karena pendidikan merupakan landasan atau dasar untuk membangun suatu Bangsa.

Karenanya, ia mengimbau semua pihak di Kepri untuk terus belajar demi masa depan yang lebih baik.

Demikian disampaikan Nurdin dalam amanahnya saat melantik 94 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari formasi K2, dan 7 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru untuk garis terdepan atau guru pulau perbatasan, Kamis (3/8) di Hotel PIH Batam.

“Tidak ada kata lain, pendidikan harus menjadi prioritas. Karena pendidikan merupakan landasan dalam membangun suatu daerah,” ungkap Nurdin.

Karena pentingnya pendidikan, lanjut Nurdin, ia telah mendorong sejumlah pejabat di Pemprov Kepri untuk mengambil studi yang lebih tinggi. “Terlebih guru harus terus menambah ilmu, dan tularkan semangat terus belajar itu kepada anak didik,” imbaunya.

Namun demikian, mantan Bupati Karimun ini mengingatkan bahwa pendidikan yang dimaksudkan, adalah pendidikan yang berdaya saing dan

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun ditengah tengah mahasiswa

mampu melahirkan generasi bangsa yang bisa membangun daerah. ”Kalau kita ingin maju, pendidikan harus berdaya saing,” jelasnya.

Terakhir ia mengingatkan, bahwa menjadi guru dan juga sebagai PNS merupakan satu kesempatan yang harus disyukuri, karena menurutnya tidak semua orang punya kesempatan tersebut. Karenanya, posisi tersebut harus dimanfaatkan dengan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. ”Selamat bertugas dan bekerja, semoga Allah melindungi kita semua,” pungkas Nurdin.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepri, Firdaus menjelaskan bahwa 7

CPNS guru garis depan akan ditempatkan di Kabupaten Bintan, yakni di SMA Negeri 6 dan 7 Bintan.

Sementara 94 PNS yang baru dilantik tersebut, merupakan formasi penerimaan K2 yang berasal dari Kabupaten Lingga dan Kota Batam. “CPNS akan kita tempatkan di Bintan, sementara 94 PNS guru merupakan formasi K2 dari Kota Batam dan Lingga,” terangnya.

Selain membacakan naskah pelantikan yang diikuti oleh seluruh peserta, Gubernur didampingi oleh Sekda Kepri Arif Fadillah juga menyerahkan SK PNS kepada 94 guru SMA dan SK CPNS kepada 7 guru garis depan, sembari memberikan selamat secara langsung. (rm/hk).

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun menerima kunjungan Investor dari Singapura

Nurdin : Ajak Pengusaha Membangun Kepri BATAM, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri, H Nurdin Basirun mengajak pengusaha untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam mencari terobosan-terobosan untuk kemajuan Kepulauan Riau (Kepri). Pemerintah akan terus mendukung dengan pembangunan infrastruktur yang akan menunjang dunia usaha.

“The Scene ini diharapkan cepat terbangun. Pembangunan kawasan ini juga akan membuat ekonomi masyarakat meningkat,” kata Nurdin saat Groundbreaking Ceremony The Scene Hotel dan Residence di Invinite Studio Nongsa, Kota Batam, Kamis (3/8).

Nurdin menyebutkan, dukungan dan doa masyarakat akan selalu ada agar kegiatan yang menggerakkan ekonomi cepat selesai. Apalagi dimulainya proyek ini dan jika sudah selesai akan mendoronh peningkatan ekonomi di Kota Batam khususnya dan Kepri pada umumnya.

“Kami minta pengusaha agar dapat mempekerjakan masyarakat lokal yang memiliki keahlian serta tidak kalah saing dengan pekerja luar,” kata Nurdin.

Untuk mendukung dunia kepariwisataan, kata Nurdin, Pemprov Kepri akan terus melakukan pembangunan infrastruktur. “Mari bersama-sama menciptakan situasi keamanan yang kondusif serta menghindari mengirim kabar kabar yang tidak benar demi kelancaran investasi dunia usaha,” kata Nurdin.

Hadir pada acara itu Kepala BP Batam Hatanto Rek-

sodipoetro, Owner Citramas Group Kris Wiluan, CEO Infinite Studio Michael Wiluan, Chairman of Landstar Djaja Roeslim, Ketua MUI Kota Batam KH Usman Ahmad, Kepala Perwakilan BI Kepri Gusti Raizal Eka Putra, Ketua Kadin Kepri Ahmad Maruf Maulana, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, Kadis Pariwisata Kota Batam Febrialin.

The Scene merupakan hunian dengan tema sinematik pertama di Asia yang dapat digunakan sebagai lokasi pembuatan film. Pembangunannya merupakan kerja sama Infinite Studio fan Landstar Development.

The Scene dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektar yang akan tersedia 130 unit apartemen hotel dan 50 unit villa eksotis bergaya resor berikut area komersial serta dilengkapi beberapa fasilitas seperti lobby lounge, meeting room, all day dining, rooftop pool dan fitnes.

CEO Infinite Studio, Michael Wiluan menyebutkan, tempat ini juga akan dipakai sebagai wadah mengembangkan ide-ide untuk kemajuan Batam Khususnya dan Indonesia Umumnya.

Saat ini Infinite Studio sudah mulai dikenal oleh dunia luar sebagai tempat untuk membuat perfiliman yang berskala internasional.

“Dengan lokasi The Scene yang dekat dengan Singapura dan sebagai salah satu tujuan sutradara internasional untuk memproduksi film diharapkan mampu menjadi sebuah ikon landmark baru yang menunjang Pariwisata Kota Batam,” kata Mike.(rm/hlk).

CMYK

7

RAKYAT SUMBAR

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kuasai Lahan Warga Secara Sepihak Selama 13 tahun

PT PMJ Pasbar Gelapkan Hak Pemilik Lahan Sawit Miliaran Rupiah PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Masalah tanah di Kabupaten Pasaman barat (Pasbar) hingga kini tak kunjung selesai.

Sebelumnya, Kelompok Tani (Katen) Karya Saiyo di Jurong Mahakarya, Kenagarian Kotobaru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman Barat, berseteru dengan PT PT Primatama Mulya Jaya (PMJ), salah satu Perusahaan sawit di Pasaman Barat.

Sekitar 400 anggota Kelompok Tani Karya Saiyo, pernah menduduki lahan seluas 874 hekter yang dikelola PT PMJ sejak 13 tahun lalu. Amina Zalani, yang mewakili 70 orang petani dan pemilik lahan, kepada Rakyat Media belum lama ini di Padang menjelaskan, bahwa lahan mereka yang dikuasaI PT PMJ telah memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, ia beserta warga lainnya menuntut PT PMJ memberikan ganti rugi jika PT PMJ ingin mengelola lahan tersebut.

Lebih lanjut Amina yang didampingi suaminya menjelaskan, sudah lebih 13 tahun PT PMJ menguasai lahan mereka tanpa memberikan hasil kepada pemilik lahan,”Sudah lebih 13 tahun PT

PMJ menyerobot lahan kami untuk dijadikan perkebunan sawit, tapi sampai sekarang pemilik lahan tak pernah menerima hasilnya. Kami perkirakan selama 13 tahun sudah ratusan miliar hasil yang digelapkan PT PMJ dan KUD Dasra dari kebun sawit tersebut. Sementara pemilik lahan tidak mendapat hasilnya sepeserpun. Ini sudah sangat luar biasa,”kata Amina.

Oleh karena itu, lanjut Amina, ia tetap menuntut PT PMJ untuk memberikan hasil dari perkebunan sawit yang ditanam di tanah mereka,”kami bukan hanya mengaku ngaku sebagai pemilik tanah, tapi kami punya bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat asli yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasaman Barat. PT PMJ bersama KUD Dasra bersekongkol mengelabui pemilik tanah,”ujar Amina Zalani.

Lebih lanjut Amina menuturkan, PT PMJ sudah menguasai lahan seluas 840 hektar tersebut untuk dijadikan perkebunan sawit sejak tahun 1997. Sedangkan pemilik lahan yang merupakan kelompok tani dan memegang sertifikat asli tidak mendapat haknya sepeser pun. Padahal, dalam berbagai dokumen, pembagian kebun

plasma tetap mencantumkan nama Keltan Karya Saiyo dengan jatah 760 hektar. Kebun sawit tersebut sudah menghasilkan produksi. Sementara hasilnya dinikmati secara sepihak oleh PT PMJ dan KUD Dasra,tutur Amina.

Masih kata Amina, terkait kasus tersebut, pihaknya mengharapkan Bupati Pasaman Barat H Syahiran, bisa menyelesaikan kasus tersebut dan mendesak PT PMJ untuk menyelesaikan masalah ini dengan pemilik lahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasbar melalui surat nomor 630/147/ BPN-2008 menegaskan bahwa Kelompok Karya Saiyo memiliki sertifikat sebanyak 437 buah pada lahan seluas 874 hektar terletak di Jorong Ampek Koto. Olah karena itu, lanjut Amina, berdasarkan keterangan BPN tersebut, ia minta kepada Bupati Pasbar H Syahiran, mendesak PT PMJ untuk menyelesaikan masalah dengan pemolok lahan.

Hingga kini pihak PT PMJ tidak menghiraukan tuntutan masyarakat, kendati masyarakat terus menuntut hak mereka bahkan mereka sudah beberapa kali melakukan unjuk rasa ke kantor PT PMJ,”Selama 13 tahun PT PMJ menguasai lahan

Pasaman Barat Juara 1 Festival Kopi se Sumatera Barat PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Kopi Arabika dari Kelompok Tani Saiyo Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), berhasil meraih juara Satu terbaik pada even Festival Kopi Se- Sumbar, yang di madakan oleh Dinas Pertanian Hortikutura dan Perkebunan Sumbar pada Rabu (2/8) di Bumi Minang Padang.

“Alhamdulillah , kita ucapkan puji sukur kepada Allah karna kita dari kampung kecil bisa meraih peringkat juara I Terbaik Kopi Arabika Di Sumbar” kata Wakil Keltan Saiyo Kajai Pasbar Hendi didampingi wakil Sekretaris Gusman Ari Sandi pada Kamis (3/8) kemarin.

Dikatakan Hendi, ini semua tidak terlepas dari bantuan seluruh pihak dan binaan Dinas Perkebunan Pasbar. ”Yang mana Pak Alfitri Noven selaku Kadis Perkebunan, dengan gigih memberikan motifasi serta alat pascapanen kopi, bibit kopi dan banyak lagi yang lainya,”ujar Hendi.

Sementara itu, Bupati Pasbar Syahiran melalui Kadis Perkebunan Pasbar Alfitri Noven mengatakan, kemenangan yang diperoleh merupakan kebanggan warga Pasbar, karena berhasil mengharumkan nama Pasbar.”Terima kasih sekali kita ucapkan kepada pengurus dan anggota Keltan Saiyo Nagari Kajai, yang sudah berhasil meraih peringkat I terbaik Sumbar Kopi Arabika. Hal ini bisa dijadikan penyemangat

bagi kelompok-kelopok lainya. Ini harus tetap di tingkatkan terus, baik itu mutu serta pengolahan pasca penen kopi Arabika,”kata Alfitri Noven.

Dikatakan Alfitri Noven, untuk sementara ini, data tanam kopi Arabika di Kabupaten Pasbar sebanyak 200 Hektar yang sudah mulai panen dan akan kita kembangkan sekitar 400 hektar lagi. ”Mengingat dataran tinggi yang ada di Pasbar sangat cocok sekali kita jadikan sentral kopi Arabika yakni pada Kecamatan Talamau Pasbar,”tandasnya.

Terpisah, Ketua Tim Juri Festival Kopi Minang, Aris Susandi dari AEKI mengatakan, penilaian sudah sesuai dengan standar yang berlaku. ”Kita dalam menentukan penilaian dan menentukan siapa pemenang. Sangatlah independen dan hasil pemenang yang kita tetapkan itu adalah itu yang terbaik. Maka dari

enam kabupaten kota yang mengikuti ajang ini, Kopi Arabika Keltan Saiyo Nagari Kajai Pasbar lah yang terbaik,”kata Aris.

Ia melanjutkan, dalam penilaian yang dibantu oleh dua temannya yakni Q Grader dan Juara Barista Indonesia. ”Setelah kami lakukan Cupping pada kopi kabupaten tadi, maka kami simpulkan Kopi Arabika Keltan Saiyo Nagari Kajai Pasbar yang Runner Up atau pemenang. Juara II Kopi Solok Rajho sedangkan untuk yang nomor III kopi Lasi Agam. Sedangkan untuk Kopi Robusta juara I Kopi Sibarasok Maninjau Agam dan Juara II Tanah Datar,”terang Aris.

Acara yang di buka Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit ini dihadiri dinas kabupaten kota se Sumbar, praktisi pecinta kopi dan pemerhati kopi, dari akademisi dan pengusaha kopi.(rm/Robbisam).

KANTOR perkebunan sawit PT Primatama Mulya Jaya di Kinali Pasbar

kami, akan kami perhitungkan kami tetap mengharapkan Bupatu Pasbar H Syahiran bisa membantu menyelesaikan persoalan lahan warganya,”ujar Amina.

Amina menambahkan, ninik mamak kepala waris Kerapatan Adat Nagari Kinali sudah menyerahkan tanah seluas 1.000m hektare kepada Kelompok Tani Karya Saiyo yang tergabung dalam wadah koperasi Unid Desa (KUD) Dasra sedangkan perkebunan sawit tersebut dikelola oleh PT PMJ,”

Tanah itu sudah sertifikat,”ungkap Amina.

Sementara Direktur PT Prima Mulya Jaya (PMJ) Indra, beberapa kali ketika hendak dikonfirmasi wartawan Rakyat Media dari Padang di kantor perkebunan PT PMJ terkait persoalan mengabaikan hak pemilik lahan yang dijadikan perkebunan sawit oleh PT PMJ selalu selalu tidak berhasil dikonfirmasi. Menurut staf PT PMJ bernama Awal dan Budi beralasan Indra tidak berada ditempat.

Kedua Staf bernama Awal dan Budi saat diwawancarai awak media ini mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui persoalan tersebut karena mereka mengaku baru bekerja dua tahun,”memang kami sebagai staf di kantor PT PMJ, tapi selama ini kami ditugaskan dilapangan sehingga tidak mengetahui ada permasalahan dengan masyarakat,”ujar mereka. Informasi yang diterima media ini belakangan Ketua KUD Dasra kinali disebut sebut jadi boronan polisi.(rm/mwd).

SDM Kominfo Dan Wartawan Pasbar Ditingkatkan PASAMAN BARATRAKYAT MEDIA, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat, serta 15 orang wartawan media cetak dan elektronik melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, dari Rabu (26/7) hingga Sabtu (29/ 7).”Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah dianggarkan pada Dinas Kominfo dalam bentuk kegiatan kehumasan dan peningkatan sumber daya manusia baik untuk Kominfo maupun untuk wartawan,” kata Kepala Dinas Kominfo Pasaman Barat, Dalpesri Bahar usai melakukan kunjungan ke Bandung, Senin (31/7/2017).

Ia mengatakan, kunjungan pertama pada Kamis (27/7/ 2017) dilakukan ke Bagian Humas Pemkot Bandung. Pihaknya banyak mendapatkan pelajaran dari kunjungan tersebut.Di antaranya Pemkot Bandung memegang prinsip atau motto memberikan informasi yang benar, tetapi tidak membenarkan informasi yang salah membuat hubungan kemitraan dengan berbagai media berjalan dengan baik.

Kemudian menjalankan fungsi kehumasan dengan baik dan benar. Selain itu juga memberikan informasi dengan cepat kepada masyarakat.”Mudahmudahan apa yang kita peroleh di Bandung ini bisa dijalankan di Pasaman Barat. Kehumasan dan kemitraan dengan media harus terjalin dengan baik,” katanya.

SDM Kominfo Dan Wartawan Pasbar Ditingkatkan Ia menambahkan, Pasaman Barat wajar belajar ke Humas Kota Bandung karena memiliki kegiatan kehumasan yang baik dan mampu menyajikan berita dengan cepat, benar dan berkualitas.Kepala Bagian Sekretariat Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana saat menerima kunjungan rombongan Kominfo mengatakan pihaknya benarbenar mengelola kegiatan kehumasan dengan baik.

Selain menyajikan berita kegiatan pembangunan dengan benar dan cepat juga menjaga hubungan yang baik dengan berbagai media.”Sebagai salah satu bentuk layanan kepada media adalah dengan membuat standar operasional bahwa berita kegiatan di lingkungan Pemkot Bandung harus dikeluarkan satu jam setelah kegiatan berlangsung sehingga wartawan cepat membuat berita karena terhukum dead line,” katanya.

Pihaknya juga membuat program Bandung Menjawab

ketika ada berita terbit tayang tanpa ada konfirmasi yang berimbang.”Kami menggunakan tenaga muda profesional yang menguasai IT. Selain itu juga mendorong Kepala Organisasi Perangkat Daerah pandai berkomunikasi dengan wartawan. Jangan menghindar ketika ada wartawan atau media yang ingin konfirmasi,” katanya.

Menurutnya saat ini di Bandung memiliki 248 media cetak, elektronik dan media online yang berhubungan baik dengan Pemkot Bandung.

Artinya, pihaknya tidak mengintervensi media tetapi memberikan berita yang benar, juga tidak membenarkan berita yang salah. Jika ada berita yang sepihak maka akan dijawab dan disanggah. ”Penyebaran informasi yang benar sangat penting. Sebab 2,4 juta masyarakat Bandung melek IT baik media cetak, elektronik maupun media sosial.

Sementara itu, Wakil Ketua PWI Bandung, Budi didampin-

gi Sekretaris PWI menyambut baik adanya kunjungan Dinas Kominfo Pasaman Barat dengan 15 orang wartawan dari berbagai media.”Sebagai wartawan tentu harus mengedepankan profesional, beretika, santun, tidak memojokkan dan adanya keberimbangan membuat berita,” katanya.

Setelah mendatangi Pemkot Bandung, Dinas Kominfo bersama rombongan pada Jumat (28/7) mengunjungi Media Harian Pikiran Rakyat Bandung.

Pada kesempatan itu rombongan Dinas Kominfo disambut Pimpinan Media Pikiran Rakyat, Tati dan Redaktur, Yeni.”Sebagai salah satu media tertua di Bandung, Media Harian Pikiran Rakyat mampu menjadi media terbesar di Bandung yang mampu menyajikan berita yang baik dan berimbang,” tambah Kepala Bidang kerjasama media Dinas Kominfo, Jon dan Kepala Bidang Humas Dinas Kominfo M. Syahril.

Pimpinan Media Harian Pikiran Rakyat, Tati mengatakan pihaknya selalu mengedepankan profesional dalam berkarya. ”Kami selalu menekankan kepada wartawan dalam membuat berita harus berimbang, tidak memvonis, santun dan beretika,” katanya.

Pihaknya juga memperhatikan kesejahteraan wartawan sesuai dengan kinerja masingmasing. Beban kerja yang diberikan sesuai dengan gaji yang diterima.(rm/Robbisam).

Pasbar Raih 8 Besar MQK se Sumbar PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) memperoleh peringkat 8 dari 19 kabupaten/kota dalam lomba Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) se Provinsi Sumatera Barat yang diselengarakan di Pasantren Arisalah Padang semejak 31 juli s/ d 2 Agustus 2017.

Menurut Kabag Kesra Kabupaten Pasaman Barat Hendrizal, kemenangan yang diraih oleh Pas-

bar tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dukungan Pemerintah Daerah dan dukungan dari pendidikan serta dukungan dari kemenag.

“Lomba ini merupakan hasil jerih payah dari peserta dan dukungan dari Depag dan Pemda Pasbar.

Pasalnya, lomba ini membawa nama Pasbar,” tandas Hendrizal.

Hendrizal menambahkan, pemenang MQK asal Pasbar yakni

diraih oleh Reda Zaira yang berasal dari Ponpres Darussalam Juara II Bid. Taugid. Tia Jasma Putri Ria Jasma berasal dari Ponpres Darul Hadist juara II Bid Hadist. Tk. Wustha.

Ismatul Mawaddah berasal dari Ponpres Darussalam Juara III. Bidang Ilmu Tafsir. Cindy Fahka Sani berasal dari Ponpres Darussalam juara III Bidang Tarikh.

Ahlun Najar dari Ponpres Darussalam juara III Bidang

Akhlak. Irgi Chaniago berasal dari Ponpres Darul Hadist Juara III. Bidang Fiqih. Fauzia Rika Rahmawati Ponpres Darussalam juara III. Bidang Nahu.

Selain itu Hendrizal juga apresiasi dengan terselenggaranya kegiatan tersebut. Melalui lomba kitab kuning ini diharapkan mampu menggelorakan semangat agama di tengah masyarakat.

“Kita harus jujur kalau sekarang

ini minat anak muda untuk menggeluti khazanah pengetahuan pesantren sangat minim, terutama dalam kajian kitab kuning mulai berkurang. Melalui kegiatan ini kami berharap gelora dan semangat untuk memahami agama secara benar, kembali bangkit di tengah masyarakat,” katanya.

Hendrizal berkata, masyarakat terlalu mudah mendapatkan pelajaran agama melalui internet dan kecanggi-

han teknologi sebagainya. Namun, terkadang tidak semua yang didapat melalui kemudahan itu menghasilkan pemahaman agama yang benar.

“Melalui acara ini tentu kita juga mengharapkan adanya pemahaman yang dalam tentang agama. Terutama generasi muda, sehingga ini juga berperan menangkal masuknya paham radikalisme karena pemahaman yang salah tentang agama tersebut,” pngkas dia. (rm/Robbisam).

CMYK

RAKYAT RIAU

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

8

Terlibat Korupsi, Sekda Kota Dumai Dicekal KPK BATAM, RAKYAT MEDIA-Kantor Imigrasi Batam mencekal seorang calon Jemaah Haji asal Dumaiyang seharusnya berangkat Sabtu (5/ 8/2017) lalu.Calon Jemaah Haji itu diketahui bernama Muhammad Nasir yang juga Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai, Riau.

Informasi yang dihimpun media ini di lapangan, Muhammad Nasir di Cekal atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ýDari permintaan itulah Imigrasi Batam melakukan pencekalan, ”Memang ada pencekalan kemarin, itu permintaan dari KPK,” sebut sumber media ini di Imigrasi Batam Belum diketahui, apa kasus yang menjerat Nasir yang sebelum menjadi Sekdako Dumai dia adalah kepala Dinas

Sekda Dumai

Muhammad Nasir PU Kabupaten Bengkalis.

Sumber tersebut mengatakan, tanggal 27 Juli 2017 lalu, KPKmengajukan surat Pencekalan terhadap Muhammad Nasir, terperiksa dalam kasus korupsi.

Surat pencekalan tersebut diajukan kepada Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manu-

sia (Kemenkumham). Setelah disetujui Kemekumham, kemudian diteruskan kepada Imigrasi. Kebetulan Muhamad Nasir hendak berangkat menunaikan ibadah Haji.

Karena bermasalah, paspor milik Nasir secara otomatis terdeteksi dan akhirnya dilakukan pencekalan.Karena permasalahan ini, ia tidak jadi berangkat ke tanah suci. Sekretaris PPIH Batam Subandi saat dikonfirmasi membenarkan adanya pencekalan yang dilakukan oleh imigrasi kepada salah satu calon jemaah haji asal kota Dumai.

Namun ia tidak mengatakan apa alasannya karena itu bukan kewenangan dari PPIH. ”Kalau masalah itu silahkan tanyakan ýlangsung ke Imigrasi,” sebut Subandi kepada wartawan. (rm/trb).

Bupati Bengkalis Lantik IMKAB Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Bupati Bengkalis Amril Mukminin melantik secara resmi pengurus Ikatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis (IMKAB) Kota Batam untuk periode tahun 2017-2022, Jumat malam (4/8) di Hotel Allium, Batuampar yang dirangkai dengan silaturahmi dan Halal Bihalal.

Ketua terpilih IMKAB Kota Batam, Lukman Hakim dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan adanya kegiatan silaturahmi dan halal bihalal, sebab menurutnya kegiatan tersebut mampu memumpuk persaudaraan masyarakat Bengkalis di Kota Batam yang jumlahnya kurang lebih 2.000 orang.

“Terima kasih kami atas terselenggaranya acara pelantikan, silaturahmi dan halal bihalal ini. Kiranya acaranya silaturahmi bisa digelar secara rutin setiap tahunnya,” ucapnya.

Secara khusus, ia berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dapat membantu IMKAB Kota Batam untuk mewujudkan citacita dalam memajukan masyarakat Bengkalis. “Sebagai awal, kami telah melaksanakan tiga programnya IMKAB Kota Batam mencakup kesenian, Olahraga, Sosial,” terangnya.

Mengakhiri sambutannya, Lukman mengatakan bersama masyarakat Bengkalis di Kota

PENGURUS IMKAB Batam yang dilantik

Batam, siap mendukung kembali Amril Mukminin di Pilbup yang akan datang.

Turut hadir dalam acara ini Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Wakil Bupati Bengkalis H Muhammad beserta jajaran pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kapolres Bengkalis, Ketua DPRD Kota Bengkalis, dan Anggota DPRD Kota Batam Ruslan Pasolle, Ketua Ikatan Besar Masyarakat Riau Kota BatamTaufik mustaqim serta masyarakat Kabupaten Bengkalis yang tinggal di Kota Batam.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus IMKAB Kota Batam, sekaligus menitip harapannya keberadaan IKAB Batam bisa menjalankan amanah masyarakat Bengkalis

yang ada di kota Batam.

“Juga rasa terima kasih kepada pengurus IMKAB kota Batam atas dedikasi dalam terjalinnya silaturahmi masyarakat Gengkalis di Kota Batam,” imbaunya.

Tambahnya, Amril Mukminin berharap dengan adanya IMKAB Kota Batam menjadi peran penting di negeri rantau maupun di kampung halaman untuk bisa memberikan sumbangsih terbaik dalam percepatan pembangunan di kabupaten Bengkalis dan di Kota Batam.

“Pemkab Bengkalis isyaallah akan memperhatikan masyarakat Bengkalis di Kota Batam, dan berharap bisa bersama ikut mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat Bengkalis yang ada di Batam. (rm/hk).

Disperindag Meranti Gelar Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan SELATPANJANG, RIAUGREEN.COM - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha kecil menengah (DisperindagkopUKM) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar pelatihan pengolahan aneka makanan berbahan baku sagu tahun 2017, bertempat di Hotel Dyva Selatpanjang, Kamis 3 Agustus 2017.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Sekda Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, dan dihadiri oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, narasumber dari Provinsi Riau, Tim PKK, Dekranasda dan UKM se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

KadisperindagkopUKM Meranti Azza Fahroni, mengatakan, kegiatan pelatihan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh DisperindagKopUKM dalam meningkatkan pengetahuan tentang pengolahan sagu, dimana sagu merupakan produk andalan yang melimpah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Disebutkannya, di Kepulauan Meranti ada sebanyak 100 UKM yang menggunakan bahan baku sagu dan tersebar di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti, dan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi.

BUPATI Meranti Irwan menyaksikan tandatangan

DPRD dan Pemkab Meranti Lakukan MoU SELATPANJANG, RIAUGREEN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2017.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang KUA-PPAS Perubahan Tahun 2017, yang dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti H Fauzi Hasan SE, dan Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, di ruang rapat DPRD Kepulauan Meranti, Jumat (4/8/2017) malam.

Turut hadir dalam kesempatan itu, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, mengatakan, MoU ini merupakan tindaklanjut dari pembahasan KUA-PPAS APBD-P 2017 yang telah dilakukan sejak sebulan lebih lalu.

“Kami harap anggaran program yang digunakan betul-betul dapat menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sesuaikan lagi struktur penggunaannya (APBD, red), jangan sampai belanja langsung lebih rendah daripada belanja tidak langsung,” ungkapnya.

Fauzi Hasan juga meminta agar OPD tidak hanya sekedar bisa membelanjakan, tetapi juga bisa berkreasi.

Dicontohkannya, seperti Dinas Perdagangan bagaimana bisa berdagang sehingga bisa menghasilkan uang tentunya menambah penghasilan untuk Meranti.”Uang tidak ada, bagaimana kita bisa berkreasi, bisa menghasilkan uang,” sebut dia.

Atas nama Pemerintah Daerah, waktu itu Bupati Irwan mengucapkan terimakasih kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kepulauan Meranti, yang telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tersebut.

Dikatakannya, dengan MoU itu, Kepulauan Meranti merupakan daerah pertama di Riau yang mulai proses perubahan 2017. “Ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi,” ujar H Irwan.

Dia juga menjelaskan adanya penurunan anggaran yang disebabkan beberapa hal, seperti adanya kebijakan pemerintah pusat dan lain sebagainya. Namun, sebut dia, penyesuaian terus dilakukan, seperti MoU malam itu untuk perubahan anggaran.”Mari, kita dapat bekerjasama mencari anggaran, baik anggaran provinsi maupun APBN, melalui fraksi masing-masing dan OPD masing-masing,” ajak Bupati Irwan.(rm/ril)

Wakil Bupati Lepas Calon Haji Kabupaten Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Pelepasan Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (7/8/2017) siang, bertempat Masjid Agung Darul Ulum, Jalan Siak, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebingtinggi, diiringi isak tangis.

Pelepasan sebanyak 81 JCH dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim, dan dihadiri Ketua DPRD Meranti Fauzi Hasan, Sekda Yulian Norwis, Kapolres Meranti yang diwakili Kabag Ops Polres Meranti Kompol Joni Narta, ketua MUI Ustadz Mustapa, Pihak Kejaksaan, Koramil 02/Tebingtinggi serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Rombongan JCH ini diberangkatkan menuju kota Batam menggunakan Jalur laut. Acara Pelepasan Calon Jemaah Haji diawali dengan pembacaan doa suci Al-Quran dan doa bersama. ‘’Kepada Jamaah Haji supaya menanamkan kesadaran

dari hati dan meniatkan dari hati untuk lebih fokus menjalankan Ibadah haji nantinya, tanamkan ke iklasaan dan perbanyak istigfar,” ujar Kakan Kemenag Kepulauan Meranti Miskam Slamet, saat mengikuti agenda pelepasan JCH. Miskam juga meminta kepada keluarga yang ditinggalkan tidak perlu cemas, karena keperluan seluruh JCH sudah diatur dan dijaga oleh departemen agama.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim dalam sambutannya mengingatkan Kepada seluruh JCH Kabupaten Kepulauan Meranti agar kesucian niat dalam menunaikan Ibadah Haji itu semata-mata untuk beribadah dan memenuhi panggilan dan mengharap ridhonya Allah SWT, dan senantiasa dijaga dengan sebaik-baiknya. ‘’Dalam situasi dan kondisi apapun harus tabah, sabar, dan tawakal. Kepada seluruh JCH untuk selalu kompak dan menjaga semangat kebersamaan serta tolong menolong

CALON Jemaah Haji dari Selatpanjang

satu dengan yang lain. Mestinya, selalu saling ingat mengingatkan, dan kepada JCH agar selalu membawa Paspor kemana-mana jangan sampai hilang,’’ ingat Said.

Mantan Sekda Siak itu juga meminta agar selama di tanah suci, seluruh JCH ini juga senantiasa mendoakan keluarga, saudara, tetangga dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti

dan Indonesia jauh dari bencana, kemiskinan, musibah dan selalu dalam lindungan-nya.

Keberangkatan para JCH Kepulauan Meranti berawal dari Masjid Agung Darul Ulum, Jalan Siak Siak menuju Pelabuhan Tanjung Harapan menggunakan Becak, kemudian langsung diberangkatkan ke Batam menggunakan Kapal Fery.(rm/grc).

Pemkab Kepulauan Meranti Rencanakan Kawasan Bisnis Baru SEKDA Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, saat membuka pelatihan pengolahan aneka makanan berbahan baku sagu

“Sebenarnya banyak yang mampu mengolah sagu menjadi aneka jenis makanan, namun mereka tidak eksis dalam artian hanya berproduksi jika hanya mendapatkan pesanan atau tempahan,” kata Azza.

Sekda Kepulauan Meranti menanggapi baik kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa sagu Meranti merupakan sagu terbaik di dunia dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar-pakar sagu yang ada di Indonesia, dengan luas sekitar

38.000 hektar dan produksi 200.000 Ton per tahun.

“Dari hasil produksi sagu ini, kita sudah pernah mendapat rekor MURI melalui ibuibu PKK dan Dekranasda,” ungkapnya.

Icut sapaan akrabnya, berharap melalui pelatihan tersebut dapat meningkatkan komoditas sagu di Meranti sehingga benar-benar menjadi produk unggulan yang bisa menghasilkan aneka jenis makanan yang berkualitas sehingga semakin terkenal hingga nasional.(rm/ril).

SELATPANJANG - Untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sebagaimana yang diinginkan, Bupati Irwan didampingi Kepala Bappeda Mamun Murod dan rombongan lainnya, meninjauan jalan lingkar Dorak sampai ke Tanjung Mayat, Jumat 4 Agustus 2017.

Dikatakan Irwan, pembangunan jalan lingkar itu menjadi program perluasan Kota Selatpanjang, yang diharapkan dapat menopang pengembangan kawasan bisnis baru di wilayah tersebut.

“Mudah-mudahan dengan selesainya proyek ini akan tumbuh kawasan bisnis baru dan kemacetan Kota Selatpanjang dapat teratasi,” kata Bupati.

Menurutnya, jalan lingkar dorak bukan saja mampu men-

gatasi kemacetan Kota Selatpanjang, namun juga diprediksi dapat membuat sebaran Kota ini menjadi lebih baik.

Upaya Pemkab Kepulauan Meranti dalam menciptakan kawasan ekonomi baru dan menciptakan sebaran Kota, jelasnya, dapat dilihat pada pembangunan jalan di wilayah Alai-Mekong yang kini sudah semakin bagus. Harapannya, kawasan itu juga dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi baru.

“Kita ingin kawasan bisnis tersebar hingga ke pinggiran Kota, tidak hanya tertumpuk di Kota saja, dengan begitu masyarakat yang berada dipinggiran juga dapat sejahtera,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk membangun sebuah kota yang nyaman tidak cukup dengan memperlancar aksesbilitas, tetapi juga harus didukung den-

gan suasana indah dan nyaman seperti keberadaan taman yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat rekreasi.

Untuk itu, Pemkab Kepulauan Meranti sudah mulai membangun taman-taman di tengah Kota dalam rangka memberikan nuansa yang nyaman kepada masyarakat, salah satunya berada di depan kantor Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti arah menuju pelabuhan Tanjung Harapan.

“Kita sudah mulai membangun taman-taman Kota agar masyarakat dapat lebih nyaman, untuk tahap pertama kita sedang membangun taman Kota yang berasal dari dana CSR dan deviden Bank RiauKepri,” papar Bupati.

Dikatakannya, jika dulunya dana CSR Bank RiauKepri disebar kemana-mana yang

terkadang tak jelas bentuk rupanya, kini penggunaan dana itu akan lebih fokus pada halhal yang dinilai lebih dibutuhkan masyarakat, salah satunya pembangunan taman yang representatif yang memang hingga kini belum ada.

“Saya mengarahkan Bank RiauKepri untuk menyalurkan CSR sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat terkini saat ini,” ucap Bupati Irwan.

Direncanakan pula pada tahun 2018 mendatang, Pemkab Kepulauan Meranti akan kembali membangun dua taman yang jauh lebih besar dan representatif di sekitar jalan Dorak, tepatnya di gedung Lembaga Adat Melayu (LAM), dan dijalan Utama yang sudah dilakukan pembebasan lahan.(rm/ril)

CMYK

9

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Anambas Abdul Haris Menghadiri Tandatangan Pakta Integritas di Depan KPK

BUPATI Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris saat memberikan sambutan.

ANAMBAS - Kepala Desa di Anambas menandatangani pakta integritas. Bertempat di Gedung BPMS Minggu (23/7) kemarin, penandatanganan pakta integritas itu, tidak hanya disaksikan oleh Bupati dan Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas saja, melainkan juga disaksikan langsung perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengatakan, langkah ini merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Langkah pencegahan dari aparatur desa, menurutnya penting selain upaya pencegahan lainnya pada level kabupaten. Upaya pencegahan ini pun, diakuinya telah ditindaklanjuti salahsatunya dengan membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang hal tersebut. "Perbup tersebut merupakan tindaklanjut komitmen seluruh Kepala Daerah dalam mencegah korupsi di daerahnya," ujarnya.

Bupati mengatakan, Pemerintah Daerah pun telah membuat rangkaian terobosan salahsatunya dengan membuat rencana aksi dalam pem-

berantasan korupsi di Anambas.

Sejumlah program yang terbagi ke dalam lima kelompok kerja ini, diharapkan mampu dalam menekan serta memberantas celah korupsi pada level bawah di Pemerintahan Daerah. Adapun lima kelompok kerja tersebut diantaranya kelompok kerja Pengelolaan APBD, pengelolaan barang dan jasa, ?kelompok kerja optimalisasi pendapatan, kelompok kerja perizinan, serta kelompok kerja pengawasan dan pengendalian.

"Tiap-tiap kelompok kerja ini akan disupervisi oleh KPK," ungkapnya. Sementara, Agung Kusnandar perwakilan KPK bidang pencegahan mengatakan, penandatanganan pakta integritas ini merupakan rangkaian serta tindaklanjut dari komitmen sejumlah Kepala Daerah yang telah membuat komitmen untuk mencegah korupsi yang diadakan di Tanjungpinang pada tanggal 16 Mei 2017.

Berisi tujuh butir pernyataan sikap, penandatangan pakta integritas ini pun tidak dapat diwakilkan serta harus ditandatangaani langsung oleh masing-masing Kepala Desa yang ada di Anambas. Saat ini, pen-

gawasan dalam tindak pidana korupsi jauh lebih mudah. Media sosial, diakuinya menjadi salahsatu cara yang banyak dilakukan oleh masyaraat dalam melakukan pengawasan anggaran, khususnya penglolaan dana di pedesaan.

"Laporan yang sudah masuk kepada kami saat ini, lebih kurang ada tiga ratusan laporan. Saat ini, pengawasan jauh lebih mudah.

Masyarakat pun bisa mengetahuinya," ungkapnya. Transparansi baik dari sisi perencanaan, diakui Agung menjadi langkah yang bisa diaplikasikan oleh aparatur desa dalam membangun desanya ke depan.

Aparatur desa, menurutnya harus memiliki integritas. Integritas yang dimaksud, yakni sejalannya apa yang ada di hati dengan perbuatan yang dilakukan yang diwujudkan dengan komitmen.

"Transparansi ini penting, seperti membuat RPJMDes, jangan hanya segelintir orang saja yang tahu. Sebagai aparatur harus memiliki integritas, termasuk memahami segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Pemerintahan Desa," ungkapnya.(*)

KEPALA Desa melakukan foto bersama pejabat dan perwakilan instansi vertikal usai menandatangani pakta integritas.

SEJUMLAH Kepala Desa menandatangani pakta integritas di depan Bupati, Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas dan perwakilan KPK.

PERWAKILAN Kepala Desa berfoto bersama Bupati, Inspektur, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas bersama perwakilan KPK.

PENYERAHAN CD yang berisi peraturan perundang-undangan secara simbolis kepada Bupati Anambas, Abdul Haris bersama Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Amat Yani.

BUPATI Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris saat menandatangani pakta integritas usai ditandatangani oleh Kepala Desa.

CMYK

GALERI FOTO

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Aunur Rafiq Terima Penghargaan Adipura Kedua Kalinya BUPATI Karimun Aunur Rafiq atas nama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Karimun menerima penghargaan Adipura bertempat di Auditorium Manggala Wanabhakti.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya. Penyerahan penghargaan ini diberikan 2 tahap.

Untuk pagi hari bagi Kabupaten/ Kota yang baru pertama mendapatkan Adipura yang diserahkan oleh

Presiden RI. Sedangkan yang mendapatkan dua Kali atau lebih diserahkan malam hari oleh Menteri LHK. Bupati Karimun mendapatkan penghargaan tersebut bersama 31 Kepala Daerah yang berada di wilayah kerja P3E (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion) Sumatera dengan kategori kota Sedang. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Riau, selain Bupati Ka-

rimun, juga diterima Walikota Tanjung Pinang dan Bupati Bintan.

Dengan penghargaan ini, Bupati berharap Masyarakat semakin termotivasi untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Bupati juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh komponen Masyarakat, instansi Vertikal dan OPD yang mendukung program Kebersihan terutama sabtu bersih. (*)

BUPATI Karimun Aunur Rafiq Bersalaman dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat memberikan piala Adipura

PIALA Adipura disambut di kabupaten Karimun

BUPATI Karimun Aunur Rafiq memberikan kata sambutannya WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim memberikan kata sambutannya

BUPATI Karimun Aunur Rafiq memberikan keterangan pers ke awak media

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim sedang berbincang-bincang.

PIALA Adipura Di bawa keliling kabupaten Karimun

BUPATI Karimun Aunur Rafiq berfoto bersama

BUPATI Karimun Aunur Rafiq berfoto bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil

BUPATI Karimun Aunur Rafiq berfoto bersama

BUPATI Karimun Aunur Rafiq berfoto bersama.

CMYK

11

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

WARTA DPRD KEPRI

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Fraksi di DPRD Kepri Sepakati Tatib Pemilihan Wagub DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Tata tertib (Tatib) pemilihan Wakil Gubernur Kepri akhirnya disepakati seluruh fraksi untuk dilanjutkan ke Kemendagri untuk di evaluasi. Dengan demikian, selangkah lagi Tatib pemilihan ini akan disahkan dan dapat digunakan.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa jika selesai, DPRD akan segera menerbitkan surat Keputusan pembentukan panitia pemilihan (Panlih). “Jika disetujui Kemendagri, maka nanti akan menerbitkan SK Panlih untuk melanjutkan tugas sampai selesai pemilihan,” kata Jumaga.

Sebelumnya, jurubicara Fraksi PKS-PPP, Abdulrahman saat tanggapan fraksinya meminta partai pengusung serius menyelesaikan pemilihan Wagub.

“Tatib sudah selesai. (Ibarat taksi), argonya sudah jalan,

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.SH (tapi) partai pengusung belum selesai. Maka dari itu, selesainya tatib ini diiringi dengan keseriusan partai pengusung,” kata Abdulrahman.

Begitupun dengan fraksi Hanura plus. Juru bicaranya

Yusrizal meminta seluruh calon yang diusulkan serius untuk mengikuti pemilihan Wagub ini. Bukti keseriusan ini ditunjukkan dengan mengajukan surat pengunduran diri yang tidak dapat dicabut lagi.

“ASN, Anggota DPRD, atau pejabat publik lainnya harus mengajukan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik lagi,” kata Yusrizal.

Sementara catatan juga diberikan fraksi Kebangkitan Nasional lewat juru bicaranya Maaz Ismail. Fraksi meminta nantinya nama yang diajukan harus sudah disetujui seluruh partai pendukung. “Baik nama yang diusulkan dan disetujui, harus sudah disepakati oleh seluruh partai pendukung,” kata Maaz.

Selain tiga fraksi itu, fraksi PDIP, Golkar dan Demokrat menyetujui agar tatib ini dapat dilanjutkan hingga disahkan nantinya.(rm/mb)

Pansus Desak Partai Pengusung Hentikan Polemik Cawagub DOMPAK, RAKYAT MEDIA- Panitia Khusus Pemilihan Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau mendesak lima partai pengusung HM Sani (almarhum)-Nurdin Basirun pada pilkada tahun 2015 memiliki tekad yang sama menyelesaikan permasalahan itu, sekaligus menghentikan polemik yang terjadi selama ini.

Ketua Panitia Khusus Pemilihan Cawagub Kepri, Surya Makmur Nasution, di Kantor DPRD Kepri, Rabu, mengatakan masyarakat menantikan kehadiran wakil gubernur sejak setahun yang lalu sehingga seharusnya keinginan itu diakomodasi oleh partai pengusung.

“Sudah lebih satu tahun, sejak Pak Sani (mantan gubernur) meninggal dunia, Kepri belum memiliki wakil gubernur. Kami berharap partai pengusung duduk bersama untuk merekomendasikan dua nama sebagai cawagub,” katanya yang diusung Partai Demokrat.

Surya menjelaskan permasalahan pemilihan cawagub ini tidak akan selesai jika masing-masing partai mengedepankan kepentingan politik. “Kalau mau ingin diselesaikan segera, seluruh partai pengusung harus legowo, duduk bersama dengan mendahulukan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Ant-

PANSUS calon Wakil Gubernur Kepri

ara, partai pengusung HM Sani-Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2015 yakni Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat dan Partai Gerindra. Seluruh partai pengusung memiliki hak yang sama merekomendasikan dua nama cawagub.

Partai pengusung merekomendasikan Isdianto, salah satu pejabat eselon II di Pemprov Kepri sebagai cawagub, namun nama lainnya yang diusulkan berbeda. Partai Demokrat mengusulkan Agus Wibowo, Partai Kebangkitan Bangsa Mustafa Widjaja, Partai Gerindra Fauzi Bahar, Partai Nasdem Rini Fitrianti dan Partai Persatuan Pembangunan merekomendasikan Fauzi Bahar dan Mustofa Widjaja.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang juga Ketua

Nasdem Kepri pernah menyelenggarakan rapat untuk menetapkan dua nama cawagub. Hasilnya, usulan yang disampaikan kepada DPRD Kepri jauh sebelum panitia khusus terbentuk sesuai rekomendasi Partai Demokrat. ”Sampai sekarang usulan itu belum ditarik gubernur. Jika tidak ditarik gubernur, berarti usulan cawagub itu masih sama,” kata Surya.

Sebelumnya, Gubernur Nurdin belum dapat memastikan apakah masih menggunakan rekomendasi partai pengusung yang lama atau tidak. Nurdin menegaskan dalam memutuskan nama cawagub, dia mengedepankan keputusan partai pengusung. ”Kami masih menunggu pengesahan tata tertib, setelah itu duduk bersama pengurus partai pengusung,” katanya.(rm/ant).

DPRD Kepri Minta Pemprov Ciptakan Kebijakan Terbaik

Anggota DPRD Kepri Surya Makmur Nasution TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA- Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk segera menciptakan kebijakan terbaik yang mampu menjadi penengah di tengah kisruh transportasi online yang terjadi di Kota Batam. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kepri Surya

Makmur Nasution di Tanjungpinang, Kamis (3/8).

Dikatakan Surya, dengan kebijakan yang terbaik tersebut, semoga persoalan yang terjadi di Kota Batam segera berakhir. “Yang pasti semoga pemerintah cepat mengambil kebijakan yang terbaik bagi semuanya, dan pastinya tidak akan meresahkan masyarakat,” ujar politisi Partai Demokrat dari

dapil Batam ini.

Surya Makmur menambahkan, kebijakan yang diambil ini pastinya juga harus diambil dan disepakati antara semua pihak, baik itu transportasi online maupun non online yang dijembatani Walikota Batam dan Gubernur Kepri.

“Duduk bersama, cari solusi terbaik apa yang harus dilakukan kedua belah pihak agar kisruh ini dapat berakhir dan juga dapat kembali membuat kota Batam menjadi semakin kondusif,” ujar Surya.

Sementara itu, sebelumnya Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menuturkan bahwa pihaknya pun telah untuk menyelesaikan persoalan ini secepat mugkin.

“Yang penting, kita akan cari solusi terbaik dari masalah tersebut. Dan nantinya kebijakan yang kita buat juga pastinya itu yang terbaik,” ujar Nurdin kembali.(rm/hlk).

Ilustrasi : Gubernur Kepri dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.SH

Pemerintah Naikan Tunjangan Anggota Dan Pimpinan Dewan BATAM, RAKYAT MEDIAAkademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka mengatakan DPRD Kepri memberikan respon seperti kilat, atas terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tunjangan Anggota Dewan. Akan tetapi jika berbicara untuk kepentingan publik, kinerjanya boleh dikatakan lemah.

“Kita melihat usulan pembuatan Ranperda perubahan tunjangan tersebut dilakukan secara meraton dalam satu hari. Cepatnya pergerakan mereka, karena menyangkut kantong pribadi,” ujar Endri Sanopaka, Kamis (3/8/ 2017).

Menurut Endri, tingkah pola para wakil rakyat tersebut adalah merupakan tindakan since of crisis. Sementara lemahnya pertumbuhan ekonomi, lantaran tidak menggemberikannya progres pembangunan fisik di APBD Kepri tahun ini seolah bukan menjadi persoalan yang penting bagi mereka.

“Terbitnya PP ini menjadi modal bargaining position bagi DPRD Kepri dengan Pemprov Kepri. Sepertinya sudah terjadi kesepakatan politik, sehingga penyusun Ranperda ini dikebut,” papar Endri.

Dikatakannya juga, dari data yang didapatnya, unsur pimpinan DPRD Kepri mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 9,6 miliar.

Bahkan anggaran tersebut di luar dari dana reses yang nilai juga fantastis.

Yakni sebesar Rp 13,5 miliar.

Ditegaskannya, kebijakan ini seperti insentif bagi DPRD menjelang Pemilihan Legislatif.

“Memang ini permainan politik di Senayan. Sementara yang di daerah hanya menikmatinya saja.

Perubahan ini sudah akan menyedot APBD yang besar nantinya,” tutup Endri.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri, Rudy Chua, mengatakan besaran angka kenaikan pengasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdiaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri akan ditentukan berdasarkan besaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kepri.

Ketua Pansus Ranperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri, Rudi Chua mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, besaran angka

kenaikan pengasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdiaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri akan ditentukan berdasarkan besaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD Penetapan besaran angka kenaikan uang representasi Pimpinan DPRD, ditentukan berdasarkan besaran penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepri, yang nantinya dibagi dalam 3 kelompok perkalian, rendah dengan perkalian 3, sedang dengan perkalian 5 dan tinggi dengan perkalian 7. Bisa diasumsikan, apabila penerimaan pendapatan PAD Kepri masuk dalam kelompok rendah atau di bawah Rp 1,5 triliun, maka uang representasi Pimpinan DPRD Kepri akan dikali 3 besaran Gaji Gubernur.

Jika penerimaan pendapatan PAD Kepri masuk dalam kelompok sedang, maka uang repesentasi Pimpinan DPRD akan dikali 5 gaji Gubernur, serta jika penerimaan pendapatan PAD Kepri masuk dalam klauster tinggi maka uang representasi Ketua DPRD akan dikali 7 Gaji Gubernur.”Artinya dalam Perda itu nanti akan disesuaikan. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh,” papar Legislator Dapil Tanjungpinang tersebut.(rm/bp)

DPRD Kepri Akan Gelar Paripurna Sahkan Tatib Cawagub DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Kementerian Dalam Negeri menyetujui tata tertib pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang sebelumnya telah disepakati panitia khusus DPRD. “Dari hasil konsultasi dan evaluasi dengan Kemendagri, sebanyak 36 pasal dalam tata tertib pemilihan wakil gubernur disetujui. Ini tinggal kami tindak lanjuti,” kata Anggota Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur Kepri Sirajudin Nur, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Kepri, Senin.

Ia menyatakan, DPRD Kepri selanjutnya akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tata tertib pemilihan Wakil Gubernur Kepri tersebut.”Jadwalnya belum ditetapkan. Tetapi saya yakin dalam waktu dekat sudah dilaksanakan rapat paripurna,” ujar legislator yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Tata tertib pemilihan Wagub Kepri akan dipelajari pengurus partai pengusung, dan juga Gubernur Nurdin Basirun. Sementara panitia khusus akan membentuk panitia pemilihan. ”Anggota legislatif yang masuk dalam struktur panitia pemilihan sudah ada, terdiri dari perwakilan fraksi,” kata dia.

Sebagai satu dari lima partai pen-

RAPAT Pansus Cawagub Kepri

gusung Muhammad Sani (almarhum)-Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2015, PKB merekomendasikan Isdianto dan Mustafa Widjaja sebagai calon wakil gubernur.

PKB juga akan memperlajari mekanisme pemilihan dan dinamika politik yang terjadi.

“Kami akan mempelajari perkembangan politik menjelang pemilihan, karena kami tidak satu-satunya partai pengusung,” kata dia.

Sementara itu, ia memastikan gugatan PKB Kepri di Pengadilan

Tata Usaha Negara tetap berjalan.

Gugatan itu terkait dua nama calon wakil gubernur, Isdianto dan Agus Wibowo, yang diusulkan Gubernur Nurdin Basirun kepada DPRD Kepri. ”Kalau sudah ada putusannya, kami akan konferensi pers,” ujar dia.

Pemilihan wakil kepala daerah digelar, setelah Gubernur Muhammad Sani meninggal lebih dari setahun lalu, dan posisinya ditempati wakilnya, Nurdin Basirun, meninggalkan jabatan wakil gubernur yang hingga kini kosong. (rm/ant)

CMYK

GALERI FOTO

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun menyerahkan berkas Ranperda kepada Ketua DPRD Jumaga Nadeak, belum lama ini di Kantor DPRD Kepri di Dompak.

12

KETUA DPRD Jumaga Nadeak, bersama Gubernur kepri Menandatangani Berita Acara belum lama ini di Kantor DPRD Kepri di Dompak.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak Pimpin Rapat Paripurna tentang Pembahasan Ranperda MESKIPUN masih proses rapat tim Pansus, DPRD Kepri saat ini tengah menggesa terbentuknya Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri atas keluarnya PP No.18 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tunjangan Anggota Dewan yang baru.

Bahkan sidang paripurna yang digelar bersama Gubernur Kepri H Nurdin Basirun Senin (31/7) di Dompak, DPRD Kepri langsung melaksanakannya secara maraton mulai pengusulan Ranperda, jawa-

ban pemerintah dan dilanjutkan dengan tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kepri serta pembentukan Pansus dilakukan pada hari yang sama.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota DPRD Kepri merupakan tindak lanjut dari PP No.18 tahun 2017 tersebut. Ini, merupakan amanat yang harus ditindak lanjuti sehingga bisa secepatnya disahkan. ”Pembahasan Ranperda ini memiliki waktu tiga bulan,

sehingga harus segera dilaksanakan dengan cepat,” tutur Jumaga.

Menurut Jumaga, sesuai dengan PP tersebut, yang naik dari hak keuangan DPRD saat ini, yakni masing-masing tunjangan jabatan, dana representatif serta fungsional yang disesuaikan dengan besaran dan pendapatan PAD-APBD. ”Dengan besaran PAD kita yang hanya Rp 1,3 triliun, minimal seperti saya unsur pimpinan nanti dari sebelumnya Rp 5-6 juta, jadi Rp 10 juta. Hal itu meliputi tunjangan makan, tunjan-

gan komisi, dana representatif dan tunjangan jabatan,” ungkapnya.

Sedangkan anggota DPRD, misalnya dari Rp 2-3 juta menjadi Rp 5 juta. Ditambah tunjangan perumahannya. Dalam kedudukan hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan PP 18 tahun 2017, tambah Jumaga, sebenarnya, besaran kenaikan tunjangan tidak terlalu signifikasi.

Tetapi, melalui PP yang baru itu, selain tunjangan jabatan dan fungsional, setiap anggota dewan akan

diberikan dana untuk sewa transportasi dan tunjangan reses. ”Jadi kalau sebelumnya ada biaya reses, dengan PP ini sudah tidak ada lagi dan menjadi tunjangan Reses,” jelasnya.

Semisalnya, selama ini anggota dewan saat melakukan reses di dapil mereka masing-masing, butuh Rp 30 juta. Dana itu digunakan untuk biaya pertemuan dan operasional.

Melalui PP terbarunya, tunjangan reses dapat menggunakan biaya sendiri untuk kebutuhan operasional mereka masing-masing yang ke-

mudian setelah itu disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam jawabannya mengatakan, bahwa pemerintah tentunya akan menindaklanjuti Ranperda tersebut dan terkait tunjangan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku. ”Dengan adanya perubahan tunjangan tentunya akan meningkatkan kinerja para anggota DPRD Kepri dan berimbas kepada masyarakat,” katanya.(ist)

TAMPAK Anggota DPRD Kepri di Kantor DPRD Kepri di Dompak.

SUASANA Rapat paripurna

SUASANA Rapat paripurna

KEPALA Biro Humas dan Kepala OPD serta Asisten Sekretarat Daerah Provinsi Kepri saat mengikuti sidang Paripurna PARA anggota DPRD Kepri yang hadir.

CMYK

13

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

RAKYAT SPORT

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Verratti: Saya Bertahan di Paris Saint-Germain ITALIA, RAKYAT MEDIA-Pupus sudah harapan Barcelona untuk bisa mendapatkan jasa gelandang Paris Saint-Germain, Marco Verratti.

Bintang berpaspor Italia ini dengan tegas menyatakan akan tetap bertahan bersama armada Les Parisiens.

Dalam berita sebelumya, manajemen PSG sudah menyiapkan perpanjangan kontrak dengan nilai gaji dua kali lipat. Verratti nantinya akan menerima gaji sebesar •12 juta (Rp188 miliar) per tahun. Naik dua kali lipat dari yang ia terima saat ini sebesar •6 juta (Rp94 miliar) per tahun.

Dengan tegas gelandang berusia 24 tahun ini menyatakan akan tetap bertahan di Parc des Princes musim depan. Verratti juga membenarkan jika ada komunikasi dengan Barcelona, tapi tidak terlalu intens.

“Barcelona? ada sesuatu, tapi tidak sejauh itu. Kami tidak memiliki negoisasi lain.

Saya memutuskan untuk berada di jalan ini dan saya bahagia untuk itu,” kata Verratti dilansir Sky Sports Italia.

“Apakah Neymar mengubah pikiran saya?

Saya pernah melakukannya dan saya tidak tahu bahwa Neymar akan datang ke sini,” ucapnya.

Verratti sebelumnya sukses membawa PSG juara Piala Super Prancis (Trophee des Champions) 2017, usai mengalahkan AS Monaco 2-1 di Grand Stade de Tanger, Tangier.(rm/net)

Neymar Patahkan Rekor, Ini 10 Pemain Termahal Dunia PARIS, RAKYAT MEDIARekor transfer dunia kembali pecah. Itu setelah Neymar resmi berlabuh di Paris Saint-Germain, dengan meninggalkan Barcelona.

PSG rela menebus klausul pelepasan Neymar sebesar £198 juta atau setara Rp3,4 triliun. Hal tersebut membuat Neymar resmi menyandang status sebagai pemain termahal dunia.

Seperti dilansir Total Sportek, Neymar mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Paul Pogba. Saat bergabung dengan Manchester United musim panas lalu dari Juventus, harga transfer Pogba mencapai £89 juta. Harga Neymar ternyata dua kali lipat lebih dibandingkan Pogba.

Yang menarik, dalam 10 besar pemain termahal, tiga di antaranya terjadi di bursa transfer

MOMEN perkenalan Neymar bersama PSG

musim panas ini. Selain Neymar, ada juga nama Romelu Lukaku dan Alvaro Morata.

Lukaku hengkang dari Everton ke Manchester United. Setan Merah mengeluarkan dana £75,3

demi menebus Lukaku dari Everton. Sementara itu, Alvaro Morata hijrah dari Real Madrid ke Chelsea. Chelsea perlu merogoh kocek £70,9 juta demi menggaet Morata.(rm/viva)

Pramusim Tak Maksimal, Chelsea Tak Boleh Lengah

Skuat Chelsea di ajang Community Shield 2017

LONDON, RAKYAT MEDIA-Beban berat ada di pundak para penggawa Chelsea, dalam memasuki Premier League musim 2017/2018. Dengan status jawara musim lalu, skuat besutan Antonio Conte ditantang mampu mempertahankan gelarnya.

Bukan perkara mudah bagi Conte untuk bisa menjaga konsistensi permaian armada London Barat. Sebab di musim baru, sejumlah tim pesaing semisal Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, dan Tottenham Hotspur, juga memperkuat diri dengan mendatangkan bintang-bintang kelas

wahid.

Jelang musim bergulir, Conte mengakui jika tur pramusim yang dilakoni Chelsea ke Singapura, dan kekalahan atas Arsenal di ajang Community Shield, merupakan hasil tak maksimal. Di ajang International Champions Cup (ICC) 2017, Chelsea kalah 2-3 dari Bayern Munich, dan 1-2 dari Inter Milan. Di ajang Community Shield, Chelsea juga kalah dari Arsenal lewat drama adu penalti 1-4 (1-1).

“Kami memiliki pramusim yang sulit, antara enam hari sampai kamu memulai liga.

Penting untuk kami

untuk fokus di laga selanjutnya. Ada enam tim yang akan bertarung memperebutkan gelar juara Premier League,” ujar Conte dikutip BBC. Selain itu, Conte juga berkomentar soal kehadiran beberapa bintang baru. Tercatat, tiga nama 4 nama baru dalam skuat Chelsea, Tiemoue Bakayoko, Willy Cabellero, Antonio Ruediger, dan Alvaro Morata. Menurut Conte, para bintang barunya masih butuh waktu untuk memahami strategi dan karakter rekannya.

“Semua pemain baru butuh sedikit waktu untuk beradaptasi dengan tim, soal cara bermain,” kata Conte.

Chelsea akan memulai kampanye mempertahankan gelar juara Premier League, dalam laga kontra Burnley. Chelsea akan menjamu Burnley di Stamford Bridge, dalam laga pekan perdana Premier League 2017/ 2018, 12 Agustus 2017 mendatang.(rm/net).

Kalahkan Chelsea,

Arsenal Juara Community Shield WEMBLEY, RAKYAT MEDIA-Arsenal sukses keluar sebagai juara Community Shield usai mengalahkan Chelsea di Stadion Wembley, Minggu 6 Agustus 2017. The Gunners memenangi laga lewat drama adu penalti, usai kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal.

Arsenal tampil menekan pertahanan Chelsea sejak awal pertandingan, namun peluang-peluang yang didapat gagal menjadi gol. Menit 11, sundulan dari Nacho Monreal masih melebar di sisi gawang Chelsea.

Memasuki menit 18, sepakan keras dari Cesc Fabregas masih mampu dihalau bek Arsenal. Nyaris saja sepakan dari Alexandre Lacazette di menit 22 menjadi gol bila bola sepakannya dari dalam kotak penalti tak kena tiang.

Willian mendapat kartu kuning karena diving di kotak penalti sendiri pada menit 36. Kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol, skor 0-0 pun menjadi akhir di babak pertama ini.

Chelsea akhirnya berhasil unggul 10 usai menjebol gawang Arsenal di menit 46. Gol dicetak Victor Moses, usai memanfaatkan umpan dari Garry Cahill.

Moses berhasil mengecoh bek-bek Arsenal sebelum akhirnya menjebol gawang Petr Cech. Arsenal nyaris membalas lewat Lacazette di menit 61, akan tetapi striker anyar ini lebih dulu terjebak offside.

Pada menit 73, Chelsea akhirnya me-

SELEBRASI kemenangan Arsenal atas Chelsea.

masukkan pemain anyar mereka di musim panas ini, Alvaro Morata, gantikan Michy Batshuayi. Sepakan keras Granit Xhaka dari luar kotak penalti masih bisa ditepis Thibaut Courtois di menit 75.

Morata yang tak terkawal di kotak penalti Arsenal, membuang peluang bagus hasil umpan Willian. Sepakannya malah melambung tinggi di depan gawang Arsenal pada menit 78.

Chelsea terpaksa bermain 10 pemain usai Pedro Rodriguez dikartu merah pada menit 80 usai melanggar Mohamed Elneny. Unggul jumlah pemain, Arsenal

berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol dari Sead Kolasinac di menit 82.

Tensi permainan makin tinggi memasuki menit-menit akhir pertandingan.

Arsenal dan Chelsea akhirnya harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang 11, dan memaksa laga berlanjut ke adu penalti guna mencari pemenangnya.

Arsenal akhirnya berhasil memenangkan drama adu penalti lewat skor 4-1.

Semua penendang The Gunners sukses menjalankan tugasnya dengan baik, dan keluar sebagai juara di Community Shield.(rm/net)

Everton Siap Tampung ‘Kayu Mati’ Barcelona

Babak I, Barito Putera Vs Persija Saling Kirim Ancaman JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Persija Jakarta bertandang ke Stadion 17 Mei, Banjarmasin, markas Barito Putera dalam pekan ke-18 Liga 1, Minggu 6 Agustus 2017 malam WIB. Di babak pertama, kedua tim bermain imbang 0-0.Sepanjang 45 menit, kedua tim saling jual beli serangan. Namun sayang, tidak ada peluang yang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh tim tuan rumah maupun tamunya.

Laga baru berjalan 11 menit, Bambang Pamungkas mendapatkan peluang emas. Umpan apik Michael Orah disambutnya dengan tendangan, sayang bola masih jauh dari sasaran.Barito Putera tidak ingin tinggal diam. Mereka melancarkan ancaman balasan melalui serangan balik. Sisi sayap menjadi andalan tim besutan Jacksen F Tiago untuk menekan pertahanan Persija.

Skor imbang tanpa gol bertahan hingga wasit Oki Dwi Putra meniupkan peluit tanda babak pertama usai. Pertandingan sendiri berlangsung dengan tempo cepat.

Susunan Pemain Barito Putera: Adhitya Harlan; Dandi Maulana, Muhammad Rifqi, Nazar Nurzaidinm Valentino Telaubun, David Laly, Douglas Packer, Matias Jesus Cordoba, Paulo Oktavianus Sitanggang, Rizky Rizaldi Pora, Syahroni Persija Jakarta: Andritany Ardhiyasa; Maman Abdul Rahman, Michael Orah, Willian Pachecho, Abrizal Umanailo, Amarzukih, Novri Setiawan, Ramdani Lestaluhu, Sandi Suthe, Bambang Pamungkas, Bruno Lopes.(rm/net)

INGGRIS, RAKYAT MEDIA-Nasib malang memang tengah dialami Thomas Vermaelen dalam kurun waktu tiga musim terakhir. Pemain belakang Barcelona ini tampil minim akibat cedera kambuhan yang sering membelitnya.

Defender 31 tahun ini kemungkinan akan hengkang musim ini, pasca kedatangan pelatih anyar Ernesto Valverde.

Rumor akan tersisihkannya Vermaelen dari skuat utama Los Azulgranas didengar Everton. Manajemen The Toffees berencana untuk menampung “kayu mati” milik Barcelona ini.

Adalah media Inggris, The Sun, yang mengembuskan rumor ketertarikan Everton kepada Vermaelen. The Sun juga menyebut, bukan cuma Everton yang mau menampung eks defender AS Roma ini.

Beberapa klub Premier

League lain semisal West Bromwich Albion, Watford, dan Crystal Palace, juga punya keinginan sama dengan Everton.

Meskipun, hingga saat ini kabar tersebut masih belum terbukti.

Vermaelen sebelumnya didatangkan Barcelona dari Arsenal awal musim 2014/2015.

Saat itu, Vermaelen didatangkan Barcelona dalam keadaan cedera. Alhasil, Vermaelen hanya tampil 1 kali di musim perdananya.

Vermaelen bahkan harus menerima kenyataan dipinjamkan ke Roma, akibat tak dapat tempat utama di sektor pertahanan. Vermaelen bahkan kalah cekatan dari bek muda, Samuel Umtiti, yang didatangkan dari Olympique Lyon.3 musim membela Barcelona, Vermaelen hanya tampil dalam 21 laga dan mencetak 1 gol saja. (rm/viva)

CMYK

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

14

Piala Adipura Tahun 2017 Disambut Meriah BINTAN, RAKYAT MEDIA-Piala Adipura Tahun 2017 disambut meriah oleh masyarakat serta pelajar saat diarak keliling Kota Kijang oleh Bupati Bintan H Apri Sujadi S Sos , Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam MM serta didampingi Ketua PKK Kabupaten Bintan Hj Deby Apri Sujadi , dan unsur FKPD Kabupaten Bintan , Kamis siang di Kijang City Walk , Kec Bintan Timur (3/8) . “ Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh masyarakat Kabupaten Bintan. Semua berperan nyata, mulai dari bagian kebersihan, tukang sampah, dan yang paling nyata adalah kerja keras semua

rakyat dalam mewujudkan budaya bersih di Kabupaten Bintan , karena sesungguhnya kita perlu sebuah budaya masyarakat yang cinta kebersihan dan kesehatan “ ujar Bupati Bintan H Apri Sujadi S Sos .

Untuk memperoleh Piala Adipura 2017, Kabupaten Bintan harus memenuhi beberapa kriteria penilaian. Mulai dari partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah , tersedianya ruang terbuka hijau yang berfungsi bagi masyarakat , dan juga fasilitasi ketersediaan TPA .

Terlihat dalam arak-arakan Piala Adipura Tahun 2017 , masyarakat dan para pelajar begitu antusias men-

yambutnya . Dalam kegiatan tersebut , Bupati Bintan H Apri Sujadi S Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam MM juga menyerahkan Insentif kepada Satgas Kebersihan sebesar Rp 500.000,- , serta Penghargaan dan Insentif bagi Sekolah Adiwiyata sebesar Rp 1.200.000, baik untuk Tingkat Provinsi Kepri maupun Tingkat Kabupaten Bintan.

Hadir pada kesempatan tersebut Jajaran FKPD Kabupaten Bintan , Jajaran DPRD Kabupaten Bintan , Plt Sekda Kabupaten Bintan Drs Adi Prihantara MM , Seluruh Kepala OPD Kabupaten Bintan , dan Tokoh Masyarakat sekitar.(rm/humas)

BUPATI Bintan H.Apri Sujadi, S.Sos menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya

BUPATI Bintan H.Apri Sujadi, S.Sos memperlihatkan Piagam Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

BUPATI Bintan H.Apri Sujadi, S.Sos dan sitri disambut antusias oleh warga masyarakat

BUPATI Bintan H. Apri Sujadi. S.Sos didampingi istri berjalan angkat tangan kepada warganya

BUPATI Bintan H.Apri Sujadi. S.Sos mengangkat piala ADIPURA kepada pegawai kebersihan

BUPATI Bintan H.Apri Sujadi. S.Sos beserta istri bertepuk tangan bersama pekerja kebersihan Bintan

BUPATI Bintan H. Apri Sujadi. S.Sos dan istri foto bersama pegawai Pemkab Bintan

BUPATI Bintan H.Apri Sujadi .S.Sosbeserta istri foto bersama Muspida Bintan

CMYK

15

SAMBUNGAN

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

Mengungkap Kasus banyak dibaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Selain itu, ada juga artikel lain yang menarik perhatian. Berikut tiga artikel paling populer seperti dirangkum dalam Top 3 Bisnis Artis cantik Raline Shah mampu menggaet hati masyarakat luas berkat kiprahnya di dunia hiburan. Kini, wanita bertinggi badan 171 cm ini kembali menjadi bahan perbincangan menyusul pengumuman dari Bos AirAsia Tony Fernandes yang menggaetnya sebagai salah satu direktur AirAsia Indonesia.

Lantas, bagaimana perjalan-

an karier dari wanita bernama lengkap Reline Rahmat Syah ini?

Model dan artis cantik Raline Shah menjadi sorotan publik setelah CEO AirAsia Group Tony Fernandes mengunggah posting-an di Instagram dan mengaku telah meminang Raline menjadi Direktur AirAsia Indonesia.

Menanggapi kabar tersebut, CEO AirAsia Indonesia Dendy Kurniawan meluruskan bahwa wanita kelahiran 4 Maret 1985 itu tidak diangkat menjadi direktur perseroan. Raline memang masuk dalam jajaran petinggi AirAsia Indonesia, tapi sebagai ko-

Mengungkap Kasus beberapa kali melakukan konfirmasi kepada sejumlah pejabat yang berkompoten di Batam namun tidak ada yang.

Kepala BP Batam HTT tidak bisa mengelak lagi, buktinya sampai detik ini pihak BP Batam tidak bisa klarifikasi, ujarnya.

Aldi mengatakan, kasus skandal faktur UWT ini jangan tanya siapa yang salah, pasti tidak ada yang mau mengaku.

Ini bukti bobroknya birokrasi BP Batam sejak dijabat oleh HTT Cs. Sebagai contoh, proses pembuatan Skep dan SPj bisa siap dalam satu tahun dan bagamana ekonomi Batam belakangan ini terjun bebas. Bayangkan, pertumbuhan ekonomi kepri peringkat 33 di Indonesia. ”Banyak pejabat mafia di BP Batam,”kata Aldi.

Seperti diberitakan berbagai media, dalam satu tahun terakhir ini kinerja Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Hartanto terus disorot. Karena selama Kepala BP Batam di jabat Hatanto reksodipoetro Cs pertumbuhan ekonomi Batam bukan semakin membaik, dunia usaha makin lesu.

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan, Ekonomi Batam tidak seperti dulu lagi, dimana pertumbuhan ekonominya lesu dan bahkan sangat lesu. Menurut Pria yang akrab disapa Cak Nur itu menuturkan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 yakni sekitar 4,1 persen jika dibandingkan dengan laporan Mei 2017 ini mengalami penurunan, hanya sekitar 2,9 persen saja.

“Dari laporan itu bisa kita lihat, inikan kondisi pertumbuhan ekonomi yang paling jelek dan paling terburuk dalam sejarah adanya pemerintahan kota Batam”, kata Cak Nur kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Menurut Cak Nur, penyebab lesunya pertumbuhan ekonomi Batam tidak lain karena dualisme pemerintahan antara BP Batam dan Pemkot Batam hingga berdampak pada dunia usaha dan imbasnya pada masyarakat.”Tumpang tindih dan ketidakpastian antara BP Batam dan Pemkot Batam, mempengaruhi ekono-

mi kita, dan masyarakat yang ingin mendapat pelayanan ideal dan baik terkendala dengan kepentingan-kepentingan, itulah intinya”, kata Cak Nur. Dalam menanggapi hal itu, kata Cak Nur, DPRD tidak akan tinggal diam, berdasarkan aspirasi masyarakat serta bukti-bukti dan fakta-fakta yang dikumpulkan dilapangan, pihaknya sudah menyurati pemerintah pusat.”Hal ini tidak boleh didiamkan, kami akan teruskan ini ke Presiden, kebenaran itu harus disampaikan, saya yakin presiden akan mendengarkannya, karena perintahnya tidak dilaksanakan dengan baik oleh perwakilannya itu”, katanya.

Lesunya ekonomi Batam sangat berimbas kepada ekonomi masyarakat, setiap bulan belakangan ini ribuan warga Batam memutuskan cabut dari Batam. Angkanya setiap bulan di atas seribu orang. Mereka meninggalkan Batam dengan berbagai alasan. Yang pasti, terkait memburuknya ekonomi dan PHK menjadi salah satu alasan utamanya.

Data tersebut tercatat di Dinas Kependudukan Kota Batam. Itu belum termasuk yang tidak melaporkan kepindahannya ke kota lain.”Bulan Juli 2017 ini jumlahnya meningkat,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Pendaftarana Penduduk Disdukcapil Batam, Muhammad Teddy Nuh kepada wartawan belum lama ini di Sekupang. Berdasarkan data yang diperoleh, di Bulan Juli jumlah surat keterangan pindah sebanyak 1.190 lembar sementara yang datang ke Batam berkisar 1.985 orang, ujarnya Kepindahan warga Batam ini secara besar-besaran dari Batam ini diduga tak lepas dari deraan PHK dan ekonomi yang kian lesu. Bank Indonesia mencatat, di triwulan pertama ini, pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau hanya 2,02 persen.Terburuk di Sumatera.

Grafik pertumbuhan ekonomi ini dari tahun ke tahun menunjukkan tren negatif. Di tahun sebelumnya, 2016, pertumbuhan ekonomi sekitar 4 persen lebih, dan di tahun 2015 seki-

KPK Dan desa, ya tentu saja orang pajak yang paling marah lah. Karena dicari susah-susah, gunanya untuk meningkatkan daya beli dan pertumbuhan, malah dipakai untuk kepentingan sendiri,” kata Ken. Wakil Ketua KPK Saut Si-

tumorang mengatakan, perbaikan tata kelola pajak adalah salah satu kunci kesuksesan negara.

Menurut dia, koordinasi ini dilakukan untuk mencapai penerimaan negara yang lebih efektif, namun disertai pen-

mendagri dengan 224 kementerian dan lembaga lainnya.

Nantinya, nomor induk kependudukan (NIK) menjadi dasar untuk pendataan.”NIK menjadi data dasar saat kita bekerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat publik. Salah satu contohnya saat Kapolda Metro Jaya

Utang Pemerintahan lupa angkanya mungkin Rp 2.700 triliun,” kata Darmin di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Dengan posisi utang yang sudah mencapai sekitar Rp 2.700 triliun ini, terdapat bunga yang harus dibayarkan selama tiga tahun beserta cicilannya sekitar Rp 700 triliun. ”Seandainya tidak bikin apa-apa utang kita Rp 3.400 triliun, sekarang Rp 3.600-Rp 3.700 triliun tapi kita membangun,” jelas Darmin.

Oleh karenanya, lanjut Darmin, jangan dianggap kemudian posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 3.706,52 triliun hanya karena di pemerintahan Jokowi saja.

Sebab, sebelum pemerintah kabinet kerja menjabat posisi

Sambungan Hal. 1 misaris independen.Berita selengkapnya baca di sini Anda berniat resign dari pekerjaan tetap dalam waktu dekat?

Mungkin Anda ingin berganti profesi menjadi seorang pengusaha? Atau, Anda ingin berganti prioritas pada keluarga ketimbang karier.Apa pun alasan r esign Anda, semua sah-sah saja. Supaya keputusan resign dari pekerjaan tidak membuat guncangan pada kehidupan pribadi maupun keuangan Anda, lakukan persiapan-persiapan sebagai berikut seperti dikutip dari HaloMoney.(rm/net)

Sambungan Hal. 1

tar 5 persen.

Data tersebut tentu saja tidak dibuat-buat. Bank Indonesia memiliki indikator tersendiri dalam melakukan survei.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mencatat ada sekitar 23 perusahaan yang tutup serta hengkang di tahun 2017. Jumlah pengangguran juga tak sedikit mencapai 200 ribu orang. Hampir sekitar 20 persen lebih jumlah penduduk Batam yang kini mencapai 1,2 juta jiwa.Tak heran, ribuan orang yang kehilangan harapan, memutuskan untuk pulang kampung dan tak kembali lagi.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kepri, Akhmad Ma’ruf Maulana, juga tak lepas dari keluhan. Kondisi ekonomi saat ini terburuk sepanjang sejarah Batam atau Kepri. ”Ini sejarah terburuk pertumbuhan ekonomi,” ujar pria yang akrab disapa Ma’ruf itu.

Maruf tak segan-segan, kebijakan yang diambil BP Batam serta tidak adanya upaya dari pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepri memperbaiki hal itu semakin memperparah kondisi dan iklim investasi.”Malah mereka asyik ribut saja terus,” ujar Ma’ruf.

Saat ini, kata Ma’ruf, pengusaha juga merasa dipersulit, terutama pengusaha lokal dalam mengurus sejumlah perizinan dan birokrasi. “Uang habis buat ngurus itu aja,” ujar dia.

Belum lagi kritikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Ir Cahya, terhadap pemerintah. Tak hanya BP Batam, namun kebijakan Gubernur Kepri terasa kian memberatkan. Ujung-ujungnya, yang menjadi korban tak hanya pengusaha, tapi ribuan tenaga kerja yang bergantung kepada pengusaha.”Para pemimpin pemerintah, kami sudah tak sanggup lagi,” ujar Cahya Menurut Cahya, banyak kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan pengusaha.

Baik dari segi tarif lahan serta layanan lainnya, kenaikan pajak, rencana kenaikan tarif air bersih, kenaikan UMS, UMK, dan lainnya,katanya lagi.(rm/ mawardi) Sambungan Hal. 1

Mendagri: Masih sudah tahun depan, sudah selesai semua. BUMN, swasta sudah terintegrasi memberikan keamanan data kependudukan sehingga dapat memudahkan pihak terkait kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menyebut kerja sama itu sudah dilakukan Ke-

Website: www.rakyatmediapers.co.id

utang pemerintah sudah sangat besar.

Bahkan, Mantan Dirjen Pajak ini mengungkapkan, utang pemerintah yang mencapai Rp 2.700 triliun dengan bunga dan cicilannya selama tiga tahun sekitar Rp 700 triliun maka posisinya menjadi sekitar Rp 3.400 triliun jika pemerintah tidak lagi melakukan utang.”Kalau enggak bikin apa-apa pasti bunganya akan naik, jadi Rp 3.400 triliun, sekarang mau yang mana? Rp 3.400 triliun enggak bikin apaapa, atau Rp 3.700 triliun ada pembangunan banyak,” papar dia.

Tidak hanya itu, kata Darmin, posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 3.706,52 triliun ini juga masih relatif

gelolaan yang lebih akuntabel. ”Intinya KPK akan mendorong, karena ada keinginan untuk berubah. Ada juga kelompok-kelompok yang tidak ingin berubah. Tapi kami ada di belakang Ditjen Pajak,” kata Saut. (rm/kmps).

Sambungan Hal. 1

(membongkar) sindikat perbankan di mana saat itu ada 163 data KTP palsu,” kata Tjahjo.

“Untuk itu dengan adanya kerja sama ini akan menjamin akurasinya berbagai verifikasi bagi penduduk yang telah memiliki NIK,” ucap Tjahjo menambahkan.(rm/dtk).

Sambungan Hal. 1

kecil jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Di mana, posisi utang Indonesia masih sekitar 29% terhadap PDB. Darmin mengungkapkan, keputusan pemerintahan kabinet kerja dengan mengambil utang lebih diperuntukan sektor produktif seperti bangun infrastruktur.”Kalau dibandingkan negara lain, dengan Malaysia, Thailand rasio utang terhadap PDB, kita jauh lebih rendah. Jadi mau pilih yang mana? Itu pertanyaannya mau pilih Rp 2.700 triliun tambah Rp 700 triliun enggak bikin apa-apa atau Rp 3.700 triliun memang nambah sedikit tapi bikin infrastruktur banyak,” tukas dia. (rm/net).

Piala Adipura Tahun 2017 Disambut Meriah BINTAN, RAKYAT MEDIA-Piala Adipura Tahun 2017 disambut meriah oleh masyarakat serta pelajar saat diarak keliling Kota Kijang oleh Bupati Bintan H Apri Sujadi S Sos , Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam MM serta didampingi Ketua PKK Kabupaten Bintan Hj Deby Apri Sujadi , dan unsur FKPD Kabupaten Bintan , Kamis siang di Kijang City Walk , Kec Bintan Timur (3/8) . “ Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh

masyarakat Kabupaten Bintan.

Semua berperan nyata, mulai dari bagian kebersihan, tukang sampah, dan yang paling nyata adalah kerja keras semua rakyat dalam mewujudkan budaya bersih di Kabupaten Bintan , karena sesungguhnya kita perlu sebuah budaya masyarakat yang cinta kebersihan dan kesehatan “ ujar Bupati Bintan H Apri Sujadi S Sos .

Untuk memperoleh Piala Adipura 2017, Kabupaten Bintan harus memenuhi beberapa kriteria penilaian. Mulai dari

partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah , tersedianya ruang terbuka hijau yang berfungsi bagi masyarakat , dan juga fasilitasi ketersediaan TPA .

Terlihat dalam arak-arakan Piala Adipura Tahun 2017 , masyarakat dan para pelajar begitu antusias menyambutnya . Dalam kegiatan tersebut , Bupati Bintan H Apri Sujadi S Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam MM juga menyerahkan Insentif ke-

pada Satgas Kebersihan sebesar Rp 500.000,- , serta Penghargaan dan Insentif bagi Sekolah Adiwiyata sebesar Rp 1.200.000, baik untuk Tingkat Provinsi Kepri maupun Tingkat Kabupaten Bintan.

Hadir pada kesempatan tersebut Jajaran FKPD Kabupaten Bintan , Jajaran DPRD Kabupaten Bintan , Plt Sekda Kabupaten Bintan Drs Adi Prihantara MM , Seluruh Kepala OPD Kabupaten Bintan , dan Tokoh Masyarakat sekitar .(rm/humas)

Pemkab Pasaman Barat Panen Jagung Bersama Semangati Petani SIMPANG EMPAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) melakukan panen perdana jagung dalam rangka mendorong petani meningkatkan produksi jagung di Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo, Selasa.

Menurut Bupati Pasaman Barat, Syahiran daerahnya saat ini memiliki luas wilayah 388,77 kilometer persegi dengan 216 jorong (lurah) 213.097 hektare areal perkebunan dan 13.105 hektare luas areal pertanian.

Dengan luas lahan sebesar itu, panen jagung satu hari di Pasaman Barat mencapai 30 ton.Ia menambahkan pihaknya mendukung peningkatan produksi dan produktifitas jagung dalam rangka menunjang swasembada pangan.

BUPATI Pasaman Barat, Syahiran

“Dalam menunjang hal tersebut Pasaman Barat telah melaksanakan kegiatan bantuan benih jagung hibrida untuk seribu hektare untuk 11 kecamatan pada 394 kelompok tani dan 9.850 orang petani,” jelasnya.

Ia menyebutkan produksi jagung di Pasaman Barat merupakan terbanyak di Sumbar. Sekarang produksi jagung

petani juga semakin meningkat dengan luas lahan jagung mencapai tiga ribu hektare.

“Ada yang menanam jagung dengan peremajaan sawit.

Saya pribadi berharap tanaman jagung ini jangan diganti dengan sawit. Sebab, harga kelapa sawit saat ini tidak stabil, kadang harga naik kadang turun,” ujarnya.

Ia menekankan agar petani terus belajar teknologi pertanian. Sebab, semakin hari tantangan petani semakin berat.”Salah satunya hama tanaman, makanya petani harus terus belajar bagaimana mengatasinya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura, Memi Zesmita mengemukakan pertanian jagung di Pasaman Barat diharapkan bisa menunjang perekonomian masyarakat. Terbukti hasil panen masyarakat semakin tinggi.

“Bibit jagung yang dipilih oleh petani juga berkualitas.

Kita juga memberikan bantuan bibit jagung kepada petani sebanyak 9.850 petani. Jangan pilih bibit sembarangan,” tambahnya. (rm/Robbisam)

Wujudkan Kemandirian Dewan Pangan Pasbar Siap Berkoordinasi PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Terwujud kemandirian pangan di Kabupaten Pasaman Barat, tidak terlepas dari koordinasi semua pihak. Untuk itulah, Pasbar akan memaksimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan.

Ketersediaan 9 bahan pokok pangan untuk masyarakat menjadi tugas pemerintah.

Menurut Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pasbar, Sukarli kepada Rakyat Media benerapa waktu lalu, ketersediaan pangan tidak bisa di akomodir oleh Dinas Pangan Sendiri.

Harus ada campur tangan dari pihak lain atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dengan adanya dewan pangan ini, kita akan saling koordinasi, serta saling dukung

mendukung antar OPD. Pasalnya, program pangan ini tidak akan jalan jika dikerjakan sendiri saja, memang harus ‘dikeroyokkan’,”papar Sukarli.

Selain itu, tambah Sukarli dengan adanya dewan pangan ini fungsi antar OPD di dalam mewujudkan ketahanan pangan akan terlaksana dengan baik. Karena 9 bahan pokok mau tidak mau memang harus ada, dan itu letaknya di beberapa OPD. “Misalnya, ikan, sayur mayur, beras dan sebagainya itu menjadi satu jika di dinas pangan. Artinya Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan dinas-dinas lainnya memegang andil besar dalam mencapai itu semua,”jelas Sukarli.

Dewan Ketahanan Pangan

ini nantinya, lanjut Sukarli akan di pimpin langsung oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati Pasbar Syahiran.

“Karena Dewan Ketahanan Pangan merupakan lembaga non struktural yang memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Kalau secara nasional langsung ketuanya presiden, provinsi gubernur dan kabupaten/kota oleh kepala daerah tersebut,”urai Sukarli.

Dengan adanya Dewan Ketahanan Pangan, diharapkan

Panglima TNI negara lain menggerogoti Tanah Air kita, walaupun hanya sejengkal,” ujar Gatot.

Jenderal Gatot memberikan perhatian khusus kepada pulau terdepan di perbatasan Indonesia, terutama pulau-pulau yang ada di Kepri. Menurut dia, pulau terdepan tidak terpisahkan dengan dari kesatuan teritorial NKRI. “Kita (TNI) akan berikan perhatian khusus kepada beranda terdepan di Kepri yang bagian yang tidak terpisahkan

Sambungan Hal. 1

dari kedaulatan teritorial NKRI,” kata dia.

Kunjungan Gatot didampingi didampingi seluruh Kepala Staf Angkatan dan pejabat teras di lingkungan TNI disambut baik oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Nurdin mengatakan, masyarakat berterima kasih atas perhatian khusus yang diberikan Panglima TNI di pulau terdepan Kepri.

“Pemerintah menyambut hangat atas perhatian panglima (Gatot) di pulau-pulau ter-

depan yang ada di Kepri,” ujar Nurdin.

Gubernur Kepulauan Riau menjemput langsung Panglima TNI dan rombongan yang berangkat dari Pangkalan Udara Halim Jakarta menggunakan Pesawat VIP Boeing TNI Angkatan Udara didampingi seluruh Kepala Staf Angkatan dan Pejabat Teras di lingkungan TNI. Setelah holding beberapa saat di Bandara Hang Nadim Panglima TNI dan Rombongan didampingi Gubernur Ke-

KPK Geledah Muhammad Nasir.

Selain mmengeledah ruangan kerja Bupati, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPR Bengkalis. Penggeledahan ini diduga buntut dari penyelidikan dugaan korupsi proyek Multi-year Pulau Rupat yang sedang ditangani lembaga anti rasuah itu. Dugaan korupsi proyek multi-year melibatkan mantan Kadis PU Bengkalis Muhammad Nasir yang saat ini menjabat Sekko Dumai. Muhammad Nasir dicekal oleh Imigrasi Batam ketika hendak berangkat haji hingga batal.

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis, di Jalan Pertanian hingga malam hari.

Salah seorang PNS Bengkalis bernama Tirta mengaku mendampingi penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan. ”Saya datang ke sini karena ada terkaitan dengan proyek Multi year sewaktu di PU,” ungkap

nantinya program atau visi dan misi dari Dinas Pangan terwujud. Seperti ketersediaan lumpung pangan. Lumpung pangan ini nantinya menjaga ketersediaan beras dan kestabilannya.

“Banyak kegiatan yang akan kita maksimalkan, seperti memaksimalkan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag), revitalisasi lahan pekarangan, kalau dulu namanya toga, sekarang kita upayakan dengan adanya sayur mayur. Setiap rumah tangga menanam cabe 10 pot. Kalau ini kita akan bekerja sama dengan PKK. Ketersediaan toko tani Indonesia atau Lembaga distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), serta kampanye keanekaragaman pangan,”tutup Sukarli mengakhiri.(rm/Robbisam).

pri dengan seragam lapangan turut menaiki Pesawat Udara CN 295 menuju Bandara Palmatak Kab Kepualau Anambas dari Anambas dilanjutkan ke Letung menggunakan Heli Bell Angkatan Laut dan selanjutnya KRI Banda Aceh tujuan Pulau Bawah.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari sampai hari Kamis. Dijadwalkan pada hari Kamis sore, Gatot juga akan ke Ranai selanjutnya kembali ke Halim Jakarta.(rm/red) Sambungan Hal. 1

Tirta.

Aparat Kepolisian bersenjata menjaga Kantor Bupati Bengkalis.”Hari ini kita diminta melakukan penjagaan sebanyak 20 personil shabara dari Polres Bengkalis,”ujar AKP Yuniarto Kasat Sabara Polres Bengkalis di Kantor Bupati.

Satu dari beberapa penyidik KPK yang ada terlihat memeriksa berkas dokumen di ruang bawah Kantor Dinas PUPR. Penggeledahan ini diduga buntut dari penyelidikan dugaan korupsi proyek Multiyear Pulau Rupat yang sedang ditangani lembaga anti rasuah itu.

Sementara Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Bengkalis Johansyah Syafri membenarkan, jika Selasa (8/ 8/2017) itu Tim Penyidik KPK melakukan pemeriksaan di ruang kerja Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Bengkalis di lantai I dan ruang kerja Bupati Bengkalis di lantai III kantor Bupati Bengkalis

Menurut Johan, pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyidik KPK di ruang Kabag Umum dan ruang kerja Bupati Bengkalis tersebut, terkait dengan masalah proyek multiyears (MY) yang melibatkan Sekretaris Kota Dumai yang sebelumnya pernah menjabat Kadis Pekerjaan Umum Bengkalis.

Namun Johan menepis anggapan bahwa Bupati ikut terlibat dalam kasus tersebut,” Setahu kami meskipun ruang Kabag Umum dan ruang kerja Bupati Bengkalis ikut menjadi objek pemeriksaan, tapi tak ada kaitannya dengan kasus itu. Sepengetahuan kami pemeriksanan itu semata-mata berhubungan dengan proyek MY tersebut,” jelas Johan.

Menanggapi adanya isu tersebut, Johan mengatakan hal yang wajar. Biasa, dalam kondisi apapun tetap akan ada pihak-pihak yang coba ‘menangguk di air keruh’.

Kepada masyarakat, Johan berharap tidak terpancing dengan informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebe-

narannya berkenaan dengan dijadikannya ruang Kabag Umum dan ruang kerja Bupati Bengkalis sebagai objek pemeriksaan Tim Penyelidik KPK. “Tim Penyidik KPK itu merupakan orang-orang yang profesional. Bekerja berdasarkan standar operasional prosedur yang jelas. Jadi percayakan semuanya pada mereka. Bukan pada isu yang tak jelas. Apalagi isu itu memang kita ketahui sifatnya tendensius dan dicuatkan orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu,” harap Johan.

Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Johan berharap agar dapat membantu sepenuhnya tugas Tim Penyidik KPK yang saat ini tengah menjalankan tugas negara. Tugas konsititusional yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka sebagai aparat penegak hukum.”Berikan informasi yang diperlukan Tim Penyidik KPK. Jangan sekalisekali menghambat tugas mereka,” ujar Johan lagi.(rm/red).

CMYK

KORAN UMUM

Rabu, 9 - 16 Agustus 2017, MINGGU II

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

PENGUMUMAN REDAKSI Diberitahukan kepada Instansi Pemerintah/ TNI/Polri dan pengusaha Swasta di Kota Batam dan Khususnya Provinsi Kepri, wartawan Koran Rakyat Media yang namanya tidak tercantum dalam box redaksi maka tidak diakui sebagai wartawan media ini.

Redaksi

16

Portal Media www.rakyatmediapers.co.id Rabu, 9 Online - 16 :Agustus 2017, MINGGU

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur Tinjau Pembangunan Pelantar II TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri Nurdin Basirun meninjau proyek pengembangan Dermaga Pelantar II Tanjungpinang, Kamis (3/8). Ia memastikan jika proyek pengembangan pelantar II ini yang panjangnya menjadi 200 meter dan lebar 15 meter akan rampung tahun 2018.

Kepada wartawan, Nurdin mengatakan mulai pengerjaannya sendiri dilakukan tahun ini menggunakan anggaran APBD-P. Hadir saat melakukan peninjauan ini Kadishub Kepri Jamhur Ismail, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Naharuddin dan Karo Pembangunan Aties Fhariandi.

“Sekarang ini pelabuhan pelantar II ini sangat sempit. Makanya kita kembangkan biar lebih representatif dan bisa digunakan oleh masyarakat dengan maksimal. Insya Allah kita mulai kerjakan tahun ini, dan tahun 2018 sudah bisa berfungai. Kita kerjakan bertahap agar tidak mengganggu aktivitas bongkar muat barang disini selama pengerjaan,” kata Gubernur.

Adapun untuk jangka panjang, lanjut Nurdin, Dermaga Pelantar II nantinya akan di koneksikan dengan Dermaga Pelantar I. Sehingga ada akses masuk dan keluar kendaraan secara terpisah, agar tidak terjadi kemacetan dan menumpuknya kendaraan.

“Menghubungkan pelantar I dan II ini jangka panjanglah. Yang penting saat ini kita fokus di pengembangan pelantar II ini dulu untuk kepentingan masyarakat,” katanya. Yang jelas, kata Gubernur tujuan pembangunan pelantar II ini adalah untuk memperlancar arus barang, meningkatkan perekonomian dan menekan inflasi kota Tanjungpinang khususnya dan Provinsi Kepri umumnya.(rm/net)

Edisi : # 206 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

II

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com